dedewijaya.files.wordpress.com · Web viewNamun cakupan jaminannya dan ketertiban dalam penggunaannya masih sangat jauh dari harapan. Sebagai contoh konkret saya kemukakan praktek

Platform Presiden 2014-2019

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Setelah lengsernya Presiden Soeharto, kita memasuki era yang disebut “Era Reformasi”. Era ini diawali dengan amandemen UUD 1945 sampai empat kali sehingga menjadi bentuknya yang sekarang ini. UUD pasca

amandemen juga disebut “UUD 2002”.

Ciri pokok dari UUD 2002 yalah unsur-unsur liberalisme yang sangat jauh. Banyak yang mengatakan bahwa dalam proses amandemen, Tim yang menyusun rancangan amandemen “ditongkrongi” oleh National Democratic Institute (NDI) yang ingin menjadikan Indonesia replika dari Amerika Serikat dalam sistem politiknya. Kalau memang benar demikian, adanya pendampingan oleh NDI sangat berhasil.

Namun keberhasilan buat NDI berarti malapetaka buat Indonesia. Kita saksikan infra struktur dan supra struktur politik yang secara prinsipiil menggerogoti kewibawaan para pengendali negara pada jenjang yang tertinggi nomor dua, yaitu para menteri. Dari Presdien sampai Bupati, para menterilah yang tidak mempunyai legitimasi atas dasar kehendak rakyat. Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih langsung oleh rakyat. Maka kalau kita bertolak dari ucapan vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, semua jabatan tinggi yang disebutkan tadi membawa suara Tuhan kecuali para menteri. Mereka membawa suara Presiden dan dapat dipecat oleh Presiden setiap saat.

Maka sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensiil. Namun dalam rohnya yang mencuat ke dalam perilaku, sikap dan sepak terjangnya, semua Presiden setelah pak Harto adalah parlementer. Dalam menyusun kabinet, Presiden sangat memperhitungkan supaya terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai politik yang kalau dijumlah mempeoleh kedudukan mayoritas. Dan mayoritas itu adalah 50% + 1.Yang 50% + 1 ini menjuruskan pada pengambilan keputusan yang semakin lama semakin didasarkan atas pemungutan suara. Unsur musyawarah untuk mencapai mufakat oleh orang-orang bijak semakin luntur.

Namun yang paling dahsyat yalah berkembangnya panggung politik kita menjadi panggung sandiwara nasional dengan berbagai nuansanya. Bagian terbesarnya bersifat pencitraan, tetapi tidak kurang yang sifatnya perbadutan.

Dengan demikian kita saksikan setiap hari di media massa tidak adanya konsep atau platform yang jelas dari sekian banyaknya calon presiden. Yang mereka pertontonkan kepada rakyatnya hanyalah ucapan dan lenggak-lenggok yang ingin mengatakan betapa hebatnya mereka dari penampilannya, dari senyumnya, dari caranya menggendong dan mengusap kepala anak kecil. Yang dibicarkan bukan mengajukan langkah-langkah konkret menyelenggarakan negara, tetapi memasang iklan yang mahal buat dirinya, agar dikenal wajahnya dan dikenal betapa cintanya kepada rakyat kecil.

Dengan demikian, kecuali harus memuji-muji diri sendiri yang sangat menjengkelkan banyak orang, harus mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar. Banyak yang menggadaikan hartanya atau berhutang. Maka kalau terpilih harus berkorupsi untuk dapat mengembalikan hutangnya.

Sumbangsih pikiran tentang Platform Presiden 2014 -1019 berbentuk serial yang terdiri dari banyak tulisan, dan setiap tulisannya membahas konsep dari satu aspek atau bidang penyelenggaraan negara.

Dengan menggunakan ICT, forum ini dapat dengan mudah memuat respons dari siapa saja untuk menanggapi apa yang kami kemukakan, sehingga pada forum ini terjadi diskusi yang konstruktif.

Semoga bermanfaat.

Kwik Kian Gie

1. Ketatanegaraan

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Era reformasi selama 8 tahun melaksanakan sistem ketata-negaraan yang didasarkan atas UUD 1945 yang sudah diamandemen empat kali. Ciri pokok dari UUD yang juga disebut sebagai UUD 2002 yalah liberalisme sangat jauh yang terkandung di dalamnya.

Hasilnya dapat kita rasakan dalam bentuk kekalutan dan anarki dalam kkehidupan berbangsa dan bernegara kita yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

Saya mulai dengan apa yang hendaknya dilakukan secara konkret. Setelah itu baru memberikan uraian tentang latar belakang dan alasannya.

DEKRIT KEMBALI PADA UUD 1945

Presiden yang terpilih di tahun 2014 memberlakukan kembali UUD 1945 dalam bentuk aslinya. Caranya bisa melalui Dekrit Presiden seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno di tahun 1959, dan bisa juga melalui lobi intensif dengan kalangan yang sangat luas.

Konsekwensinya sebagai berikut.

• DPR dan DPD dibubarkan.

• Untuk pertama kalinya DPR dan MPR dibentuk oleh Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh Presiden tahun 2014.

• Kongres Nasional diselenggarakan oleh Presiden 2014 dari para anak bangsa yang diseleksi dengan ketat bahwa mereka mempunyai semua kwalifikasi untuk mewakili dan membela kepentingan masyarakatnya masing-masing.

• Jumlah partai politik diperkecil sampai menjadi paling banyak 5 partai

• Penghapusan semua Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 seperti UU Otonomi Daerah.

• Penyempurnaan UUD 1945. Presiden segera membentuk Komisi Penyempurnaan Konstitusi.

• Para anggotanya ditentukan atas dasar integritas, pengetahuan dan pengalaman serta kwalitasnya sebagai manusia yang mempunyai visi jangka panjang dan manusia yang bijaksana. Mereka diseleksi dari orang-orang yang memahami kebudayaan dan nilai-nilai bangsa yang menjadi dasar dan landasan bentuk demokrasi yang paling cocok buat bangsa Indonesia. Bukan demokrasi yang direkayasa oleh National Democratic Institute bersama-sama dengan para kroni Indonesianya yang terdiri dari quasi elit bangsa.

PERMASALAHAN BANGSA DALAM BIDANG KETATA-NEGARAAN

Sejak era Reformasi, jelasnya sejak Presiden RI dijabat oleh KH Abdurrachman Wahid (Gus Dur), kebebasan dalam segala bidang, terutama dalam menyatakan pendapat sangat terasa. Dalam bidang politik dan kemasyarakatan Gus Dur mempunyai track record sebagai pendiri dari Forum Demokrasi yang cukup berpengaruh.

Maka sudah dengan sendirinya bahwa demokratisasi segera saja diterapkan secara sungguh-sungguh. Penerapan demokrasi selalu didasarkan atas peraturan yang berlaku. Demokrasi tanpa aturan main adalah anarki dan kekalutan (chaos).

Namun walaupun ada aturan main buat demokrasi suatu bangsa, aturan main yang kacau atau yang sama sekali tidak sesuai dengan tingkat pendidikan serta kematangan jiwa untuk berdemokrasi oleh rakyatnya, juga akan menimbulkan anarki dan kekalutan. Inilah yang terjadi di negara kita sejak diamendemennya UUD 1945 sampai empat kali.

Jiwa UUD 1945 yalah demokrasi yang bertingkat atau getrapte democratie, atau demokrasi perwakilan. Kekuasaan tertinggi ada pada MPR yang terdiri dari para anggota DPR sebanyak 1/3, Utusan Golongan

sebanyak 1/3 dan Utusan Daerah sebanyak 1/3. Dari tiga kelompok ini, yang dipilih secara langsung hanya yang 1/3 para anggota DPR.

Unsur demokrasinya ada, yaitu para anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun unsur kepemimpinan oleh hikmah kebijaksanaan dan oleh orang-orang yang dianggap mempunyai moralitas tinggi dan pengetahuan yang memadai untuk mengurus negara juga ada, yaitu para utusan golongan profesional dan para utusan daerah.

MPR ini yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, bukan rakyat secara langsung melalui pemungutan suara. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Pemungutan suara hanya dilakukan bilamana musyawarah sudah diupayakan secara maksimal, namun gagal memperoleh konsensus. Hikmah kebijaksanaan dapat dilakukan karena 2/3 dari anggota MPR terdiri dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang diusulkan oleh rakyat setempat. Mereka adalah para pemuka yang dikenal sebagai pemimpin dan orang berpengetahuan luas serta bijak oleh golongannya masing-masing.

UUD 1945 tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa dan secara sembarangan. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, para pemimpin intelektual dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai sudah memikirkan secara mendalam tentang supra struktur dan infra struktur politik yang cocok untuk bangsa Indonesia. Maka kesemuanya ini perlu diberlakukan kembali.

UUD 1945 berlaku sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1950. Di tahun 1950 diberlakukan UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Sistem ini berlaku sampai bulan Juli 1959. Dalam periode itu kita saksikan bubar dan dibentuknya lagi kabinet atas dasar kesepakatan beberapa partai politik yang ketika membentuk kabinet sepakat untuk memerintah, karena mempunyai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Sering terjadi bahwa platform gagal dibentuk, sehingga dicarikan kombinasi baru. Maka setiap kali kabinet jatuh dibutuhkan waktu banyak untuk membentuk kabinet baru. Dan kalau sudah terbentuk seringkali juga dalam waktu singkat jatuh lagi.

Maka dalam bulan Juli 1959 Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, yang menganut sistem presidensiil.

Di tahun 2002 UUD 1945 diamandemen empat kali oleh MPR yang oleh sementara orang disebut UUD 2002. Demokrasi ini tetap presidensiil. Namun sangat berbeda dengan UUD 1945 yang asli,

demokrasinya sangat liberal. Semua anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Utusan golongan dan utusan daerah tidak ada. Perannya diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang juga disebut Senat. Para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian di tingkat pusat semua anggota badan legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam praktek DPD sama sekali tidak beperan. Alangkah kontrasnya dengan di AS, di mana Senat yang sangat berpengaruh. Ini adalah contoh pencangkokan sistem dari AS yang sama sekali salah kaprah.

Maka ditinjau dari sudut legitimasi, Presiden mempunyai legitimasi yang sama dengan DPR dan DPD. DPR sendiri dan DPD sendiri tidak dapat menjatuhkan (impeach) Presiden. Namun DPR dan DPD bersama-sama dapat menjatuhkan Presiden. Walaupun demikian, dalam UUD 2002 terdapat pasal 7B yang antara lain mengatakan bahwa “…usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, yang akan memutus apakah Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Sejak era reformasi Presiden tidak melakukan hal-hal tersebut dalam pasal 7B, jauh dari itu. Tetapi hampir tanpa kecuali rakyat merasa bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara carut marut, yang dalam sistem ketata-negaraan kita hanya dapat diperbaiki oleh Presiden yang kuat. Kebijakan yang sangat salah atau tidak mengambil kebijakan sama sekali, atau Presiden yang tidak mempunyai Platform sama sekali dapat mengakibatkan malapetaka yang lebih dahsyat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi, sehebat apapun juga. Contohnya adalah kebijakan dalam bidang BLBI dan Obligasi Rekapitulasi Perbankan yang telah merugikan negara dengan jumlah yang besarnya ratusan kali lipat dibandingkan dengan bail out Bank Century yang sangat menghebohkan itu.

Maka kalau penentuan siapa yang harus jadi Presiden diserahkan sepenuhnya kepada rakyat yang miskin, kekurangan gizi dan kekurangan pendidikan, akan selalu kacau balaulah negara ini.

Diberlakukannya UUD 2002 pada waktu yang bersamaan dengan pergantian pimpinan nasional. Karena banyaknya ketentuan yang baru, terjadi kebingungan tentang bagaimana harus menafsirkannya.

Semua anggota dari infra struktur politik maupun supra struktur politik mempunyai legitimasi langsung dari rakyat kecuali para menteri. Kalau kita menganut vox populi vox dei, atau suara rakyat adalah suara

Tuhan, yang tidak mempunyai suaranya Tuhan hanya para menteri. Bupat, Wali Kota dan DPRD memperoleh haknya langsung dari rakyat, yang berarti suaranya adalah vox dei. Para menteri hanya mempunyai legitimasi dari Presiden.

Maka kita menyaksikan bahwa ketika Wagub A Hok diberi nasihat oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, supaya memindahkan Bupati tertentu ke daerah lain, karena tidak kondusif dalam kaitannya dengan unsur keagamaan, Wagub menyuruh Menteri Dalam Negeri belajar Konstitusi lebih baik. Suaranya A Hok suara Tuhan, sedangkan suaranya Menteri Dalam Negeri adalah suaranya SBY.

Demokrasi yang berlangsung di Indonesia adalah demokrasi di mana 50% + 1 bisa menentukan segala-galanya. Asas musyawarah memang masih diberlakukan, tetapi mulai terasa bahwa lambat laun praktek politik didominasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan suara terbanyak, walaupun kelebihannya hanya satu persen saja.

Keanehan-keanehan seperti ini dan kebingungan lainnya terjadi. Buat saya sistem politik yang berlaku sekarang bukan cerminan dari demokrasi, tetapi cerminan dari kekalutan (chaos) dan anarki.

Rakyat banyak tidak paham tentang akar permasalahannya, sedangkan elit politik hanya sangat sibuk bagaimana membuat dirinya populer dan dikenal orang banyak dengan melakukan lenggak-lenggok atau gerakan-gerakan dangdut politik, yang oleh para elit itu dikatakan bahwa mereka sedang melakukan manuver politik yang lihay dan cerdas

Eksperimen demokrasi a la era reformasi sudah kita praktekkan selama 8 tahun dengan hasil yang sekarang kita alami sehari-hari. Gambaran demokrasi kita dewasa ini yalah antara lain DPR yang kosong, tetapi daftar presensi ditandatangani, banyak dari para anggota DPR korup, suara diperjual belikan, menonjolkan diri sendiri tanpa malu melalui iklan bayaran dan masih banyak lagi.

Rakyat bingung dan apatis

Dalam pembicaraan di kalangan manapun, kapan saja dan di mana saja, rasa galau, takut, jengkel, marah selalu mencuat. Kalau kita amati apa yang terjadi di seluruh Indonesia, ratusan seminar dan diskusi diselenggarakan untuk “menyelamatkan” bangsa. Dalam pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi dalam lingkungan yang lebih kecil seperti pesta ulang tahun, resepsi pernikahan, arisan dan boleh

dikatakan apa saja, perasaan yang sama selalu mencuat sambil bertanya apa yang akan terjadi ? Kalau ditanya lebih spesifik apa yang dikahawtirkan, semakin lama semakin banyak orang yang mulai khawatir bahwa kerusuhan sosial dengan kekerasan bisa terjadi kalau rakyat yang mengalami pemiskinan tidak mampu lagi menahan penderitaannya.

Dari segi politik, perpolitikan yang serba free fight atau gontokan bebas

mengakibatkan demikian banyaknya partai dan organisasi massa serta LSM yang masing-masing mempunyai strategi sendiri-sendiri, yang tentunya mempunyai potensi mengembangkan konflik agar dari kondisi yang kacau itu mereka bisa memancing di air keruh.

Media massa kita semakin lama semakin banyak. Kondisi dan perkembangan yang demikian dengan sendirinya memunculkan persaingan, karena sifatnya yang hampir semuanya komersial. Persaingan untuk menarik masyarakat konsumen yang tingkat pendidikannya masih rendah cenderung ke arah pemberitaan yang sifatnya sensasional.

Demikian juga dengan para elit politik. Yang dikemukakan bukan tentang bagaimana mengurus negara ini dengan lebih baik dalam segala aspeknya, tetapi bagaimana membuat dirinya dirasakan sebagai orang hebat. Lagi-lagi, kalau mayoritas pemilih kurang memadai tingkat pendidikannya, yang dipertontonkan kepada rakyat adalah dirinya yang gerak geriknya sudah bagaikan seorang presiden, tanpa mengemukakan konsep atau platform tentang bagaimana memecahkan masalah besar yang dirasakan oleh rakyat banyak. Hal yang demikian lebih memperparah penghamburan uang tanpa penyelesaian masalah.

Last but not least adalah korupsi yang telah demikian dalam berakar dan demikian luas menyebarnya.

Tulisan ini merupakan serial tentang sumbangsih dalam bidang pembentukan platform untuk Presiden yang akan terpilih di tahun 2014, siapapun dia. Maka isinya tentang solusi atau apa yang perlu dilakukan dalam semua aspek penyelenggaraan negara.

Saya tidak mempunyai pretensi bahwa apa yang saya kemukakan mesti benarnya, dan saya juga sedikitpun tidak mempunyai pretensi bahwa serial tulisan ini sudah mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itulah kami sangat mengharapkan adanya tanggapan yang akan dapat membangkitkan diskusi yang produktif.

Kita mulai dengan struktur politik setelah UUD 1945 diamandemen empat kali sehingga menjadi UUD 2002.

STRUKTUR KETATA-NEGARAAN

Struktur ketata-negaraan atas dasar UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali, yang dijuluki dengan nama “UUD 2002” mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kacau balau. Yang kita alami sehari-hari bukan demokrasi, tetapi anarki dan chaos. Demokrasi atas dasar UUD 2002 tidak mencerminkan kepribadian Indonesia, tetapi membuat beberapa orang berperilaku yang sama sekali menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai leluhur serta karakteristik bangsanya. Penjelasannya sebagai berikut.

Demokrasi dengan pemilihan langsung sampai pada jenjang Bupati membuat mereka merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbang atasannnya. Atasannya merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbag atasannya lagi dan seterusnya. Akibatnya wibawa kepemimpinan nasional terkikis.

Para pendukungnya tidak mengerti demokrasi a la Amerika Serikat, sehingga massa yang kalah dalam pilkada berkelahi fisik dengan massa pendukung yang menang.

Orang Indonesia yang terkenal rendah hati, yang humble, mendadak menjadi orang yang tanpa malu menyombongkan diri, terang-terangan mengatakan kepada rakyat bahwa dirinyalah yang paling hebat memimpin bangsa ini. Untuk itu mereka mengeluarkan banyak biaya perjalanan rombongan tim sukses yang besar, mengetengahkan massa bayaran, membayar iklan media massa yang mahal.

Kalau kalah hartanya habis, bahkan masih dililit hutang, membuat massa donaturnya marah dan berkelahi fisik. Kalau menang, uang dalam jumlah besar yang harus dikeluarkan harus dikembalikan yang menciptakan potensi menggunakan kekuasaannya untuk berkorupsi.

Mereka yang menyodorkan dirinya sebagai calon pemimpin praktis tidak ada yang mempunyai program yang konkret, rinci dan dapat diterapkan dalam praktek. Semuanya hanya retorik yang mengemukakan apa yang harus dicapai, tetapi tidak dapat mengemukakan bagaimana caranya mencapai tujuan dan target yang dikehendaki atau didambakannya. Mereka hanya mengemukakan what to achieve yang bagus dan indah, tetapi tidak mampu menyusun program kerja tentang how to achieve.

Kita saksikan DPR yang tingkat kehadirannya sangat minimal, yang tidak pernah konsisten antara galaknya ketika mensinyalir adanya masalah dengan sikap akhirnya. Adanya indikasi kuat terlibatnya banyak dari anggota DPR dalam korupsi. Kesemuanya tidak terlepas dari jumlah partai politik yang terlampau banyak tanpa mempunyai platform, sehingga yang mengemuka adalah kekuasaan yang tidak dipakai untuk memajukan dan membela kepentingan rakyat yang memberikan kepadanya kedudukan yang terhormat dengan kekuasaan legislatif.

Pemilihan Presiden secara langsung ditentukan oleh rakyat yang mayoritasnya miskin dan kurang terdidik. Mereka menjadi obyek manipulasi oleh uang, sehingga tidak menghasilkan pemimpin yang memang mempunyai semua kwalitas untuk memimpin bangsanya.

Tidak demikian dengan UUD 1945. Presiden dipilih oleh MPR yang kurang lebihnya memang sudah terpilih sebagai elit bangsa yang cukup mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kebijakan (wisdom) dalam memilih Presiden yang paling kapabel dan paling cocok untuk memimpin bangsa ini, terutama karena sebagian dari anggota MPR adalah wakil daerah dan fungsional yang diseleksi dengan matang.

2. Pemberantasan Korupsi

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Pembenahan infra struktur dan supra struktur politik, walaupun sangat mendasar, relatif mudah. Presiden terpilih untuk periode 2014–2019 cukup mengembalikan atau memberlakukan kembali UUD 1945. Hal ini telah dibahas dalam tulisan sebelumnya.

Masalah terpenting kedua ialah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahasan selanjutnya akan menunjukkan betapa korupsi yang berlangsung sekian lamanya, sekarang sudah berakar mendalam dan menyebar sangat luas. KKN yang berlangsung sedemikian lamanya telah merusak moral dan mental. Dalam bidang materi, kerugian yang telah diderita oleh bangsa kita sangat besar jumlahnya.

Maka Presiden terpilih dalam bulan Oktober 2014 harus mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana memberantas KKN yang bukan hanya normatif. Artinya bukan hanya merumuskan what to achieve dalam bidang ini, tetapi juga how to achieve secara operasional dan konkret.

SEBERAPA PENTING KKN DIBERANTAS ?

Jelas sangat penting. Pemberantasan KKN harus menjadi prioritas yang paling utama, karena kalau tidak, apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal. KKN adalah akar dari praktis semua permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi dewasa ini. KKN is the roots of all evils. KKN tidak terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Sejak zaman Yunani kuno sudah dikenali adanya pikiran yang sudah teracuni oleh korupsi. Maka sangat sering kita baca istilah corrupted mind.

Daya rusaknya KKN sangat dahsyat, karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Bagaimana prosesnya akan saya bahas belakangan. Berbeda dengan kelaziman yang memulai dengan diagnosa dan setelah itu baru mengemukakan terapinya, saya akan langsung mengemukakan bagaimana cara memberantas KKN yang konkret dalam bentuk langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang jelas secara teknis dapat diwujudkan.

Setelah itu baru saya bahas betapa KKN sudah merusak segala sendi kehidupan bangsa, dan bagaimana prosesnya menuju pada perusakan. Bagian ini perlu kita hayati supaya kita satu keyakinan, satu persepsi dan satu tekad dalam memberantas KKN yang sudah demikian hebat merusaknya.

Dalam mencoba menemukan konsep yang konkret dan dapat dilaksanakan, titik tolak adalah manusianya yang harus dibuat bebas KKN atau takut melakukan KKN.

Perangkat hukum, lembaga-lembaga, sistem, prosedur pengambilan keputusan, transparansi dan sebagainya bukannya tidak penting. Tetapi otak manusia yang tidak terbatas kemampuannya akan selalu mampu menyelewengkan atau menghindari segala sesuatunya itu.

KONSEP PEMBERANTASAN KKN

Pendidikan moral, etika dan hal-hal sejenis jelas sangat penting dan strategis. Kesemuanya ini harus diberlakukan segera dan bersungguh-sungguh. Namun karena dahsyatnya KKN yang sedang meraja rela, kita perlu juga mempunyai konsep yang dalam jangka pendek akan membuahkan hasil.

Secara padat tindakan-tindakan dan hal-hal yang harus dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pemerintah dibuat optimal dengan cara menentukan jumlah kementerian yang benar-benar dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan jasa konsultan yang telah teruji dan terbukti pengetahuan maupun pengalamannya.Direktorat Jenderal dan Direktorat serta Bagian-Bagian dari setiap Kementerian dibuat optimal dengan cara yang sama.Perbandingan gaji dari seluruh Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI pada semua jenjang dibuat adil menurut merit system.Setelah perbandingannya adil, tingkat gaji dinaikkan/ditentukan yang demikian tingginya, sehingga tidak dapat diragukan bahwa dengan tingkat gaji itu, kehidupannya yang cukup dan nyaman terjamin.Kalau semuanya ini telah diwujudkan, yang masih berani melakukan KKN dihukum mati. Kalau dapat dibuktikan bahwa pendorong perbuatan KKN adalah sanak saudaranya, mereka juga dikenakan hukuman yang sangat berat.Biaya cara pemberantasan KKN sangat mahal karena harus mem-PHK sekian banyaknya PNS. Namun biaya itu dengan mudah dapat diatasi kalau program ini berhasil sedikit saja, karena jumlah uang yang dihemat sangat besar. Jumlah uang yang dikorup sangat besar, sehingga penghematan sekitar 20% saja sudah mencapai puluhan trilyun rupiah.Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang sudah ada disempurnakan dan benar-benar diwujudkan oleh Birokrasi yang sudah bersih dari KKN atau relatif jauh lebih bersih dari sekarang.

PEMBERANTASAN KKN YANG SEDANG BERLANGSUNG

Pemberantasan KKN yang sekarang sedang berlangsung, yaitu memeriksa, mengadili dan menghukum yang terbukti melakukan korupsi diteruskan, karena kita negara hukum. Tetapi tidak cukup, mengingat KKN sudah terlampau lama berlangsung, berakar terlampau dalam dan melibatkan terlampau banyak orang, termasuk yang menempati kedudukan tinggi dan sangat tinggi.

Karena itu di samping pemberantasan KKN yang dilakukan oleh KPK beserta aparat penegak hukum lainnya, kita perlu mempunyai konsep yang sifatnya membersihkan lingkungan yang mempengaruhi atau menjuruskan orang dengan mudah melakukan KKN. Konsep ini telah dikemukan di atas.

DAHSYATNYA DAMPAK KKN DAN ANALISIS YANG LEBIH DALAM

Kalau setiap masalah kita telusuri akarnya, kita selalu dihadapkan pada KKN, bukan hanya korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara, tetapi korupsi yang sudah merasuk pada pikiran dan nalar, yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan publik yang korup dan memiskinkan rakyat serta membuat rakyat banyak menderita. Kerugian dari kebijakan yang sangat tidak logis karena pikiran yang sudah terkorup jauh lebih besar ketimbang korupsi dalam bentuk pencurian. Contohnya kebijakan BLBI, Obligasi Rekap, Penjualan asset negara dengan harga terlampau murah setelah disehatkan dengan uang banyak, dan sebagainya.

Kasus KKN terlampau banyak, sehingga mau tidak mau memang harus tebang pilih. Kemampuan menangani seluruhnya tidak ada, karena kalau menyuap polisi lalu lintas, menyuap imigrasi supaya paspor cepat selesai, memberi uang pelicin supaya izin cepat keluar, membiarkan gaji sebagai anggota DPR dipotong oleh kasirnya, dan sejenisnya dianggap korupsi, seluruh bangsa ini harus masuk penjara. Dan setelah masuk penjara, di dalam penjara masih harus menyuap lagi untuk memperoleh perlakuan yang lebih manusiawi. Maka hanya kasus-kasus sangat besar dan sangat jelas indikasinya ditangani. Kasus-kasus kecil hanya akan bisa hilang kalau setiap pemegang kekuasaan, sekecil apapun juga sudah bebas dari KKN.

Konsep tentang cara pemberantasan KKN mengandung beberapa tindakan yang menyangkut berbagai bidang yang satu dengan lainnya terkait dengan erat.

Konsep Carrot and Stick atau Kecukupan dan Hukuman

Konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu menerapkan carrot and stick. Keberhasilannya sudah dibuktikan oleh banyak negara, antara lain Singapura dan yang sekarang sedang berlangsung di RRC.

Carrot adalah pendapatan bersih (net take home pay) untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan POLRI yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya. Kalau perlu pendapatan ini dibuat demikian tingginya, sehingga tidak saja cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang “gagah”. Tidak berlebihan, tetapi tidak kalah dibandingkan dengan tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

Stick atau arti harafiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi dan masih berani korupsi. Mengingat akan tingkat atau magnitude korupsi sudah sedemikan dalam dan menyebar sedemikan luasnya, hukumannya tidak bisa tanggung-tanggung, harus seberat-beratnya.

Hukuman

Setelah gaji dinaikkan sampai adil terhadap setiap PNS lainnya dan besarnya dibuat sangat besar sampai dapat hidup dengan nyaman dan dengan “gagah”, dan masih berani berkorupsi, hukumannya harus sangat berat. Menurut hemat saya dalam kondisi KKN seperti yang kita hadapi sekarang ini, hukumannya haruslah hukuman mati atau paling tidak seumur hidup.

Dalam mengenali masalah kita sudah lumayan, karena istilah yang sudah memasyarakat bukan hanya korupsi, tetapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang terkenal dengan singkatan KKN. Memang korupsi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kolusi, karena korupsi selalu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nepotisme juga merupakan faktor sangat penting, karena korupsi kebanyakan mendapat dorongan dan dukungan kuat dari anak, istri dan famili terdekat.

Karena itu, hukuman tidak saja dikenakan pada yang melakukan korupsi, tetapi juga istri dan anak-anaknya. Seperti dikatakan tadi, kebanyakan penguasa melakukan korupsi karena dorongan, rayuan

atau rengekan dari istri, suami atau anak-anak. Maka pelakunya dihukum mati, dan anak-anak serta istrinya juga harus dikenakan hukuman. Bentuk hukuman itu misalnya diperlakukan sebagai orang yang telah bangkrut. Semua harta kekayaannya disita. Mereka hanya dibolehkan hidup yang dibatasi standarnya. Misalnya mereka hanya dibolehkan bertempat tinggal di rumah sederhana, hanya boleh menggunakan kendaraan umum, tidak boleh mempunyai mobil sendiri.

Rekan-rekan koruptor yang terlibat dalam korupsinya yang selalu memang kolutif juga harus dihukum berat. Tegasnya, penyuap dan yang disuap harus sama-sama dihukum berat.

Dari mana pemberantasan KKN dimulai ?

Pemberantasan KKN harus dimulai dari pimpinan tertinggi, yang disusul oleh para pejabat tinggi lainnya.

Presiden meyakinkan diri bahwa seseorang memenuhi persyaratan kecakapan dan kepemimpinan untuk jabatan tertentu sebagai pembantunya. Orang ini ditanya apakah mau menerima jabatan yang ditawarkan. Kalau mau, harus menandatangani pernyataan bahwa dirinya bersedia dihukum mati kalau masih berani berkorupsi karena gajinya sudah dibuat adil dan sudah dibuat sangat tinggi yang tanpa keraguan sedikitpun akan dapat hidup dengan nyaman dan “gagah”.

Ini tidak berarti hanya Presiden, tetapi semua pimpinan tinggi dan tertinggi negara. Mereka harus sepakat tidak akan melakukan KKN kalau pendapatan bersihnya (net take home pay) memang betul-betul mencukupi untuk hidup sesuai dengan merit system. Kepada mereka harus dijelaskan yang sangat tegas bahwa akan dihukum seberat-beratnya kalau masih melakukan KKN.

Orang-orang yang termasuk rawan KKN karena menduduki jabatan-jabatan krusial untuk KKN dipilih yang kiranya dapat diajak mulai membersihkan bangsa kita dari KKN. Kepadanya dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa pendapatan bersihnya akan dicukupi sampai benar-benar sangat nyaman. Tetapi kecuali bahwa mereka tidak boleh melakukan KKN dengan ancaman hukuman sangat berat, kepada mereka juga dituntut untuk benar-benar tega dan tegas menghukum yang KKN dan sudah termasuk kategori pendapatan bebas KKN.

Pembiayaan pemberantasan KKN

Yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Pemberantasan KKN seperti yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu membutuhkan dana besar. Kita harus menyediakan dana untuk memberikan pesangon kepada yang harus di PHK. Pesangon ini harus cukup besar. Pertama supaya manusiawi. Kedua supaya pesangon yang dibuat demikian besarnya membuat tergiur untuk di-PHK, dan ketiga, supaya yang di-PHK mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mencari pekerjaan lain. Besarnya pesangon juga memungkinkan yang di-PHK memakainya sebagai modal usaha sendiri kalau memilih menjadi pengusaha kecil-kecilan. Kenaikan gaji yang sangat cukup untuk dapat hidup sangat nyaman dan “gagah” juga membutuhkan anggaran, walaupun jumlah PNS akan menyusut banyak.

Namun pembiayaan yang seberapapun besarnya tidak akan ada artinya dibandingkan dengan yang akan dapat dihemat dari konsep pemberantasan KKN yang berhasil, seperti yang akan dijelaskan segera dalam paragraf berikut ini.

Sebagai gambaran sangat kasar, pada umumnya Wajib Pajak (WP) yang atas dasar self assesement tidak membayar pajak penuh sebagaimana mestinya. Katakanlah 50% yang digelapkan.

Kita ambil angka-angka APBN-P tahun 2003, atau 10 tahun yang lalu. Ini disengaja, agar kita memperoleh gambaran betapa besarnya uang negara yang raib sejak dahulu kala.

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Non Migas sebesar Rp. 180 triliun. Yang menguap dikorup kurang lebihnya ya sebesar ini.

Belanja barang rutin sebesar Rp. 16 triliun. Belanja pembangunan sebesar Rp. 66 triliun dan belanja daerah yang Rp. 119 triliun diasumsikan yang untuk barang 30 % atau Rp. 36 triliun. Seluruhnya sebesar Rp. 118 triliun. Minimal yang bocor sebesar 30 % atau Rp. 35 triliun.

Jadi dari perpajakan dan belanja APBN di tahun 2003 secara kasar terkorup Rp. 180 triliun + Rp. 35 triliun = Rp. 215 triliun.

Ikan, pasir dan kayu yang dicuri bernilai 9 milyar dollar AS atau dengan kurs Rp. 8.500 per dollar sebesar Rp. 76,5 triliun.

Subsidi kepada bank-bank rekap yang tidak ada gunanya, karena kalau ini dicabut bank tidak akan merugi sudah sebesar Rp. 14 triliun (untuk 10 bank per 31 Desember 2002).

Rekapitulasi jumlah uang yang terkorup adalah : Perpajakan Rp. 215 triliun. Pencurian ikan, pasir dan kayu Rp. 76,5 triliun. Subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp. 14 triliun. Seluruhnya Rp. 305,5 triliun. Dari yang ada angka-angka indikasinya, kalau 30 % dapat diselamatkan karena pemberantasan tahap pertama ini, pemerintah sudah memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp. 92 triliun, yang dengan mudah dapat membiayai pemberantasan KKN walaupun mahal.

Jumlah ini belum mencakup bea masuk yang diselundupkan, KKN di sektor migas, mineral lainnya dan BUMN.

Pemimpin yang normal akan dapat melihat angka-angka seperti ini dengan jernih bahwa potensi menjadi negara bangsa yang kaya, terhormat, mandiri ada di depan mata kalau saja KKN berkurang banyak. Pembiayaannya pun dengan mudah dapat diadakan. Tetapi memang dibutuhkan dana talangan besar, yang dapat dibayar kembali dengan mudah melalui penghematan-penghematan yang diperoleh dari berhasilnya pemberantasan KKN yang sebagian saja. Pikiran yang sudah menjadi corrupted mind tidak dapat lagi melihat potensi ini. Bandingkan jumlah uang yang sudah lama dikorup setiap tahunnya dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas manusia pengabdi bangsa melalui pemberian gaji yang tinggi (carrot) dalam rangka memberlakukan hukuman yang berat (stick). Tetapi tidak terpikirkan. Bahkan dikatakan bahwa buktinya semua bisa hidup dengan cukup mewah. Bukankah dalam ucapan ini sudah tersirat nilai bahwa tidak mengapa berkorupsi untuk bisa hidup sangat nyaman dengan gaji yang rendah ? Bukankah logika seperti ini pencerminan dari jiwa yang sudah sakit, mengingat akan pendidikannya yang begitu tinggi ? Dirinya sendiri memang dapat hidup dengan mewah. Tetapi bagaimana dengan puluhan juta sesama warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan ? Bahwa mereka menderita seperti itu selama berabad-abad lamanya tidak terlepas dari kebijakan yang keluar dari pikiran yang telah korup atau dari corrupted mind.

DAYA RUSAK KKN

Kerusakan mental dimulai dari mencuri uang yang bukan miliknya. Pencurian ini dilakukan dalam keterpaksaan karena gaji pegawai negeri yang legal tidak cukup untuk hidup, tetapi sebagai pegawai negeri, terutama yang tinggi-tinggi pangkatnya, mereka mempunyai kekuasaan. Kekuasaan inilah yang disalahgunakan. Pada awalnya dengan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dia bekerja sama dengan pemasok yang disuruh menaikkan harganya berlipat-lipat ganda. Laba yang di

atas laba yang normal dibagi antara pemasok dan pejabat yang mempunyai kuasa memutuskan membeli barang dan jasa dengan harga yang berlipat ganda itu.

Jadi pada awalnya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan terpaksa untuk dapat bertahan hidup. Tetapi secara teknis tidak mungkin mengkorup uang negara yang jumlahnya dipaskan untuk menutup kekurangan pendapatan setiap bulannya. Kalau kekurangan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 20 juta, tidak mungkin dia hanya mengkorup sebesar Rp. 20 juta saja setiap bulannya. Satu transaksi besar yang digelembungkan harganya menghasilkan pendapatan yang satu kali pukul cukup untuk menutup kekurangan setahun. Setelah melakukan ini, dia tidak dapat menjadi jujur kembali untuk sisanya yang 11 bulan. Kalau dalam pembelian berikutnya dia jujur karena merasa sudah cukup memperoleh hasil korupsi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama 11 bulan berikutnya, dia tidak mungkin membeli barang dan jasa yang sama dengan harga normal yang jauh di bawah harga yang pernah dibayarnya. Dia akan terus melakukan mark up supaya ada konsistensi dalam harga barang dan jasa yang dibeli olehnya atas nama pemerintah.

Secara teknis dia tidak bisa berhenti tanpa ketahuan bahwa pembelian yang terdahulu di-mark up. Maka korupsi berikutnya juga dilakukan dalam keterpaksaan karena berfungsi sebagai alibi untuk korupsi yang pertama kalinya.

Namun dalam waktu yang singkat dia sudah mulai menikmati kekayaannya yang meningkat tajam seketika, dan masih meningkat terus selama dia menjabat. Tiba saatnya bahwa dia sudah tidak bisa lagi menghabiskan uangnya seumur hidupnya kalau dia hidup nyaman yang layak.

Namun pada waktu itu keseluruhan jiwanya sudah mengalami transformasi. Kebutuhannya tidak lagi sekedar hidup dengan sangat nayaman dan dapat membeli apa saja yang dibutuhkan. Kebutuhannya tidak lagi kenikmatan kebendaan. Kebutuhannya “meningkat” menjadi kebutuhan untuk diakui dan di-wahkan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang kaya. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya juga sudah berubah. Koruptor dikagumi karena kekayaannya tanpa peduli bagaimana dia memperoleh kekayaannya. Dia ingin menjadi pemimpin bangsa dengan membeli suara tanpa malu. Masyarakat juga sudah menganggap bahwa dia tidak perlu malu, karena dia dapat memberi uang. Bayangkan betapa sudah rusaknya bagian besar dari para penguasa kita. Para koruptor yang tertangkap tersenyum lebar sambil mengacungkan dua jempol tangannya. Apa yang mau dikatakan ?

Banyak koruptor sudah menghujat penyuap dan yang disuap. Sudah menjadi jelas bahwa jiwanya sudah tidak normal. Mereka sudah menjadi pengkhayal (fantast), yang percaya bahwa fantasinya benar. Kalau

sudah sampai di sini apa bedanya dengan orang gila yang di tengah jalan mengatur lalu lintas, karena dia yakin betul bahwa dirinya polisi lalu lintas, walaupun sambil bugil ?

Karena dia di mana-mana dihormati banyak orang, lambat laun dia merasa bahwa korupsi bukan suatu kejahatan. Korupsi adalah kecerdikan yang lebih tinggi derajatnya dari kepandaian. Kelainan dalam pikirannya ini berkembang terus sampai dia tidak lagi waras pikiran dan perasaannya.

Pikiran para penguasa yang sudah tidak waras lagi mengakibatkan kerusakan luar biasa pada masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya.

Kerusakan oleh KKN yang sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, mental dan akhlak membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Akibatnya ketidakadilan dan kesenjangan yang besar. Sekedar sebagai ilustrasi, per tahun 1998 jumlah seluruh perusahaan di Indonesia 36.816.409. Yang berskala besar sejumlah 1.831 atau 0,01 %. Tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40 %. Yang 99,99 % memberi andil hanya sebesar 60 %. Dalam andilnya memberikan lapangan kerja, perusahaan kecil menengah yang 99,99 % itu menyerap sebanyak 99,44 % dari jumlah orang yang bekerja. Setiap perusahaan besar menyumbang Rp. 238 milyar PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah rata-ratanya menyumbang sebesar Rp. 17 juta per tahunnya. Sumbangan rata-rata dari setiap perusahaan besar terhadap PDB 14.000 kali lipat dari sumbangan rata-rata perusahaan kecil menengah kepada PDB. Karena pembentukan PDB kurang lebihnya juga mencerminkan peran atau pendapatan rata-rata, maka ketimpangan pendapatan rata-rata antara perusahaan besar dan perusahaan yang skala kecil menengah timpangnya seperti ini.

Kondisi ini diciptakan oleh para penguasa terpandai selama orde baru yang oleh majalah Time pernah dijuluki sebagai the most qualified cabinet in the world.

Bagaimana gambaran yang lebih menyeluruh dari kondisi bangsa kita sekarang ?

Seperti yang saya katakan dalam pidato memperingati 100 tahun Bung Hatta, negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu

terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai milyaran dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya milyaran dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka (ketika itu) dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai instrumen untuk mengancam sikap dan pikiran yang sedikit saja mencerminkan keinginan untuk mandiri, dan keinginan untuk mempunyai percaya diri serta harga diri. Sikap percaya diri dan sikap harga diri langsung dihujat sebagai sikap anti asing yang kerdil seperti katak dalam tempurung. Sikap yang demikian dianggap sebagai sikap yang berbahaya karena akan membuat kita miskin. Kita dibuat yakin oleh para pemimpin bangsa kita bahwa kita tidak mungkin hidup layak tanpa utang atau bantuan dari negara-negara lain.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau maakloon yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film “New Rulers of the World” buatan John Pilger. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil para menterinya dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana mereka mengurus bangsanya sendiri ? Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang diperoleh bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada IGGI ketimbang kepada parlemennya sendiri. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang.

Bank-bank kita yang rusak berat di tahun 1997-1998 disuntik dengan Surat Utang Negara yang bernama Obligasi Rekapitulasi Perbankan (OR) sebesar Rp. 430 triliun dengan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 600 triliun. Bank-bank dijual kepada swasta, terutama asing dengan harga murah, yang di dalamnya ada tagihan kepada pemerintah dengan jumlah yang besarnya berlipat ganda dari harga yang dibayar dalam pembelian bank. Karena OR diterbitkan atas unjuk yang dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, pembeli bank yang telah disita oleh pemerintah dan telah disuntik dengan OR serta-

merta memperoleh uang kembali beserta bank. Apakah ini kebodohan atau karena korupsi, atau corrupted mind ?

KESIMPULAN

Pemberantasan KKN harus diwujudkan secepatnya. Tidak melalui slogan-slogan, tetapi melalui konsep dan rencana tindak (action plan) yang konkret. Konsep yang saya kemukakan dalam tulisan ini dimaksud sebagai salah satu alternatif pikiran untuk mulai memberantas KKN secara konkret dan yang secara teknis memang dapat dilaksanakan.

Kerugian kebendaan yang diakibatkan oleh KKN untuk bangsa kita luar biasa besarnya. Yang lebih menyedihkan, KKN terus berlangsung yang semakin lama semakin hebat, dan sudah merambat ke dalam otak, budaya, gaya hidup, tata nilai yang membuat kita tidak mempunyai kepercayaan dan tidak mempunyai harga diri lagi. Secara terbuka, pemerintah kita sangat mendambakan masuknya modal asing dalam segala bidang yang dikumandangkan dalam Infra Structure Summit I dan Infra Structure Summit II, dan juga tercermin dari UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di mana-mana di dunia, bangsa Indonesia sudah dijadikan bahan hinaan dan tertawaan dalam percakapan-percakapan sosial. Namun semakin lama semakin sering publikasi internasional menggambarkan Indonesia sebagai negara yang gagal (fail state).

Tetapi bukannya malu dan mati-matian mengkoreksinya, melainkan meminta-minta, mengemis kepada bangsa-bangsa lain. Bukannya menciptakan kekayaan, tetapi menjual apa saja yang dimilikinya dengan harga murah. Bukannya membangun industri-industri sendiri dengan semua kekayaan alam yang ada, tetapi berkeliling dunia mengemis supaya perusahaan-perusahaan asing datang berinvestasi di Indonesia untuk mengeduk mineral yang sangat berharga dengan perolehan bagi Indonesia yang sangat minimal. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tanggung jawab investor adalah mencari laba untuk para pemegang sahamnya, tidak membantu bangsa Indonesia secara altruistis. Semakin kita meminta-minta mereka datang, semakin mereka mentertawakan dan menghina, selama mereka tidak dapat membuat laba di Indonesia.

KKN sudah membuat beberapa elit bangsa kita tidak lagi dapat berpikir secara waras. Nalarnya jungkir balik dan tanpa sadar menyatakannya di mana-mana hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal.

Sejarah telah membuktikan bahwa kalau kita sedang lemah dan terpuruk, apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan dirasakan sebagai demonstrasi kelemahan. Tetapi kalau pada suatu hari nanti kita kuat, semua gerak-gerik kita dianggap hebat.

GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA

Saya mengakhiri tulisan ini dengan paragraf yang berjudul “Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua.” Mengapa ? Karena seperti baru saja kita baca, KKN telah membuat kita tidak lagi mandiri dalam keuangan, pikiran dan dalam jiwa kita. Seluruh perjuangan kita untuk merdeka sudah menjadi mubazir kalau kita ukur dengan sampai di mana kita mempunyai kebebasan menentukan nasib bangsa kita sendiri.

Itulah sebabnya kita harus melengkapi kerja keras memberantas KKN dengan gerakan kemerdekaan kedua, karena kemerdekaan yang telah kita rebut dalam gerakan kemerdekaan pertama boleh dikatakan sudah sirna kalaupun tidak boleh dikatakan sudah hilang sama sekali.

Gerakan kemerdekaan kedua ini mengandung tekad dan kesiapan untuk mundur dalam tingkat hidup kita, tetapi juga mengurangi jumlah utang kita. Gerakan ini, seperti halnya gerakan kemerdekaan yang pertama membawa konsekuensi pengorbanan. Tetapi pengorbanannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh para pendiri bangsa kita beserta generasinya.

Kita sekarang memang jauh lebih makmur, tetapi semuanya dengan utang dan dengan pengurasan potensi apa saja untuk generasi sekarang. Dan lebih makmurnya itu hanya buat lapisan teratas dari bangsa kita. Bagian terbesar dari rakyat kita yang masih miskin tidak mengalami perbaikan nasib sejak zaman penjajahan. Alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap generasi mendatang !

Para tokoh dan pemimpin masyarakat yang masih terus menerus mempunyai hubungan dengan massanya hendaknya berkumpul bermusyawarah bersama. Namakanlah itu Kongres (atau Musyawarah) Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Ini bukan organisasi, sehingga tidak mengganggu dan tidak menyaingi lembaga-lembaga formal yang ada seperti DPR, MPR, Pemerintah, DPA dan sebagainya. Bedanya dengan lembaga-lembaga formal yang ada, para tokoh yang bermusyawarah itu masih

mempunyai kontak erat dengan massanya, sedangkan yang dibawa pada kekuasaan oleh rakyatnya sudah banyak yang tidak lagi membela kepentingan rakyat yang membawanya pada kekuasaan tersebut.

Gerakan Kemerdekaan Kedua tidak berarti anti asing. Kita akan tetap bergaul dengan masyarakat internasional, bersahabat dengan bangsa manapun juga. Tetapi pada derajat yang sama, tidak dengan tangan yang menadah ! Persahabatan sejati, kokoh dan langgeng hanya ada di antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya.

3. Sistem Ekonomi

SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya sebagai berikut.

Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.

Pemilihan bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha bebas sesuai dengan kebutuhan dan selera, baik yang oleh swasta bermotifkan laba maupun yang milik pemerintah dengan maksud pelayanan publik.

Orang perorang dibolehkan memiliki modal yang dipakai untuk melakukan kegiatan berproduksi dan berdistribusi barang dan jasa dengan motif memperoleh laba. Demikian juga dengan pemerintah yang boleh memiliki BUMN, baik yang bermotifkan laba maupun yang bermotifkan pelayanan masyarakat, sehingga perusahaan tidak perlu membuat laba. Bahkan kalau perlu diperbolehkan merugi.

Pertukaran barang dan jasa diserahkan pada bekerjanya menakisme pasar, yaitu dipadukannya permintaan dan penawaran, sehingga terbentuk harga. Namun karena menakisme pasar tidak ada yang

sempurna, teori yang primitif dan paling awal dicetuskan atau digambarkannya tentang efisiensi mekanisme pasar tidak realistik.

Maka mekanisme pasar dipagari oleh berbagai peraturan dan pengaturan oleh pemerintah guna menjaga agar persaingan usaha senantiasa sehat dan wajar. Juga supaya pembagian manfaat pembangunan seadil mungkin.

Keseluruhannya digambarkan sebagai berikut.

Undang-Undang Anti Monopoli

Undang-Undang Anti Monopoli yang mengatur cara-cara bersaing supaya senantiasa sehat.

Untuk pelaksanaannya, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kita sudah mempunyai UU Anti Monopoli, yaitu UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang berubah sangat cepat, terutama dengan digunakannya produksi berskala besar dan penggunaan ICT yang canggih. Berproduksi berskala sangat besar menjuruskan pada monopoli dan oligopoli, sedangkan penggunaan ICT yang canggih menjuruskan pada transparansi pasar yang lebih besar.

Undang-Undang Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Undang-undang ini dimaksud untuk melindungi dan membela kepentingan usaha berskala kecil, menengah dan koperasi. Idee dasarnya yalah memberi kesempatan yang sama kepada semua untuk berusaha dan maju, menjadi besar melalui persaingan yang sudah dijaga supaya senantiasa sehat dengan cara-cara yang sehat dan menghindari monopoli oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Tetapi kalau ada warga yang toh ketinggalan, dibantu oleh pemerintah dengan berbagai program.

Untuk pelaksanaannya pemerintah mempunyai kementerian yang dikepalai oleh seorang menteri dengan anggaran dari APBN.

UU ini telah kita miliki, yaitu UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.Seperti halnya dengan peraturan perundangan lainnya, harus senantiasa dipantau untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Undang-Undang Perpajakan

Seberapa liberalpun aliran yang dianut oleh pemerintah, pengenaan pajak kepada warganya tidak dapat dihindarkan, karena selama ada pemerintahan harus dibiayai bersama melalui pendapatan pajak.

Pemasukan pemerintah dari pajak juga dipakai untuk membangun infra struktur dan mengadakan barang dan jasa publik yang boleh dipakai oleh rakyat dengan cuma-cuma.

Tentang seberapa jauh dan seberapa dalam pemerintah campur tangan dalam kehidupan ekonomi, kadarnya sangat beragam dari yang paling minimal sampai yang sangat luas cakupannya dan mendetil. Dari sinilah dapat dibaca seberapa liberal sebuah pemerintahan.

Undang-Undang Perpajakan juga dipakai sebagai instrumen pengelolaan dan pengendalian ekonomi melalui apa yang dinamakan public finance. Pajak dapat dipakai untuk memberi stimulasi kepada perekonomian bilamana ekonomi sedang lesu dan sebagai rem bilamana ekonomi sedang memanas.

Pajak juga intrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan guna mencapai keadilan yang lebih besar.

Undang-Undang Perburuhan

Lingkungan kerja buruh dan pegawai lainnya harus dijaga supaya nyaman dan manusiawi. Tenaga kerja adalah manusia yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Tenaga kerja tidak

dapat disamakan dengan faktor-faktor produksi lainnya, walaupun dalam teori ekonomi disebut faktor produksi. Tenaga kerja bukan besi yang dijadikan mesin, bukan pasir dan semen yang dijadikan bangunan dan seterusnya.

Undang-Undang Perburuhan juga sangat penting untuk menjamin pendapatan minimum, agar dapat dihindarkan terjadinya exploitation d’lhomme par lhomme.

Sejak awal pemerintah Indonesia sudah memahami dan menyadari sepenuhnya. Untuk perwujudannya kita mempunyai Menteri Tenaga Kerja dengan kementerian yang memperoleh pendanaan dari APBN.

UU tentang Tenaga Kerja yang sudah kita miliki, yaitu UU nomor 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan mengandung ketentuan tentang uang pesangon yang sangat tidak masuk akal. Dalam praktek telah mengakibatkan dilakukannya outsourcing yang pada gilirannya menimbulkan ketidak puasan dan protes serta demo-demo besar. Maka UU ini sudah sangat perlu ditinjau kembali.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal

Undang-Undang ini penting untuk menentukan cabang-cabang produksi apa yang harus dikuasai oleh negara, karena dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

UU ini telah kita miliki, yaitu UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh banyak pihak UU ini dirasakan terlampau liberal dan terlampau memihak pada modal asing, sehingga perlu dikaji kembali. Pasal-pasal yang dirasakan sebagai demikian adalah sebagai berikut.

Undang-Undang tersebut menggantikan semua perundangan dan peraturan dalam bidang penanaman modal. Butir-butir pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pasal 1 yang mendefinisikan “Ketentuan Umum” yang mempunyai banyak ayat itu intinya menyatakan tidak ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri.

Pasal 6 mengatakan : “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia…..”

Pasal 7 menegaskan bahwa “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.”

Pasal 8 ayat 3 mengatakan “Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing”, yang dilanjutkan dengan perincian tentang apa semua yang boleh ditransfer, yaitu sebanyak 12 jenis, dari a sampai dengan l, yang praktis tidak ada yang tidak boleh ditransfer kembali ke negara asalnya.

Pasal 12 mengatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali produksi senjata danbidang usaha yang secara eksplisit dinayatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk Hak Guna Usaha, 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan dan 70 tahun untuk Hak Pakai.

Karakteristik Dari Berbagai Peraturan dan Pengaturan di Atas

Semua peraturan dan pengaturan yang dikemukakan tadi bersifat memberi pagar dan rambu-rambu pada mekanisme pasar, agar ekses-ekses yang menjurus pada persaingan tidak sehat dihindari atau diminimalkan.

Asas Kekeluargaan

Kecuali pembiayaan barang dan jasa publik dari pendapatan pajak yang pada hakikatnya adalah perwujudan gotong royong, semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk berusaha, di mana persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan yang sehat dan fair dianggap bermanfaat karena dampaknya yang meningkatkan mutu dengan harga yang terjangkau. Persaingan yang sehat juga dimaksud memperoleh keadilan. Namun kalau dalam persaingan yang sudah dijaga agar senantiasa

berlangsung secara sehat masih ada yang tertinggal, pemerintah tidak menutup mata. Kepada mereka diberikan dukungan khusus dalam bentuk pembelaan dan pemihakan pada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang diwadahi dengan undang-undang. Pelaksanaannya oleh sebuah kementerian dan pendanaannya dari APBN.

Sebagai analogi dalam keluarga yang baik dan adil, semua anak diberi kesempatan yang sama belajar di sekolah. Namun kalau ada anak yang tertinggal, kebanyakan orang tua mengundang guru privat untuk memberikan pelajaran ekstra.

SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL

Kita sudah mempunyai UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mencakup beberapa bidang. Beberapa bidang telah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Kita perlu mempelajarinya, dan terutama memantau pelaksanaannya dengan cermat. Pengalaman di negara-negara maju yang telah lama mempunyai sistem asuransi jaminan sosial menunjukkan betapa sulit dan rumitnya keseluruhan sistem asuransi jaminan sosial ini, terutama dalam bidang administrasi, perhitungan aktuaria, pengenalan susunan penduduk beserta trend demografinya.

Sistem asuransi jaminan sosial juga melibatkan uang dengan jumlah yang sangat besar, disertai dengan adminsitrasi premi dan santunan yang rumit, sehingga sangat rawan terhadap korupsi. Maka peraturan pelaksanaannya harus dipikirkan dengan masak dan mendalam.

Banyak negara-negara yang sejak lama sudah sangat maju dan mapan, terutama di Eropa Barat mempunyai Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang lengkap tanpa korupsi. Belakangan terjadi penyalah gunaan oleh imigran tenaga kerja dari negara-negara yang lebih miskin.

Sistem asuransi jaminan sosial dimaksud langsung memberikan kesejahteraan sosial yang dibiayai secara gotong royong. Prinsipnya yalah mereka yang sedang memperoleh pendapatan harus menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya guna pembentukan dana.

Berlainan dengan pajak, dana yang dibentuk sudah ditentukan penggunaannya yang khusus, seperti pensiun, pembiayaan dokter, pengobatan dan rumah sakit, santunan kalau menjadi janda dan sebagainya.

Dana ini dipakai oleh mereka yang sedang membutuhkannya, agar dalam kondisi seperti apapun, kehidupan yang layak senantiasa terjamin.

Setiap pembentukan dana yang didasarkan atas prinsip asuransi didasarkan atas undang-undang.

Maka sistem asuransi jaminan sosial adalah sekelompok undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang masing-masing mengkhususkan diri pada satu kasus musibah yang membutuhkan santunan.

Prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh pemerintah sejak lama. Namun cakupan jaminannya dan ketertiban dalam penggunaannya masih sangat jauh dari harapan.

Sistem Asuransi Jaminan Sosial di Negara-Negara Yang Sudah Maju

Mari kita telusuri apa semua lingkup jaminan sosial yang sudah sangat mapan di negara-negara maju. Yang saya gambarkan bukan teori, tetapi sudah berdekade-dekade merupakan kenyataan hidup (living reality). Saya sendiri mengalaminya sehari-hari selama 14 tahun.

Maksudnya untuk memberikan gambaran betapa kapitalisme dan mekanisme pasar dapat dijadikan sangat manusiawi; tidak oleh kekayaan alam yang melimpah, tetapi oleh otak cerdas yang kreatif dan inovatif, dan tentunya yang bebas korupsi.

Yang digambarkan di bawah ini satu per satu didasarkan atas undang-undang. Karena itu kesejahteraan sosial di negara-negara Eropa Barat adalah hak, bukan belas kasihan.

Banyak negara-negara yang sejak lama sudah sangat maju dan mapan, terutama di Eropa Barat mempunyai Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang lengkap tanpa korupsi. Belakangan terjadi penyalah gunaan oleh imigran tenaga kerja dari negara-negara yang lebih miskin.

Indonesia juga sudah cukup lama merintis Sistem Asuransi Jaminan Sosial. Namun sampai sekarang praktis masih tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, terutama oleh bagian dari rakyat yang sangat miskin, dan karenanya sangat membutuhkannya.

Sistem asuransi jaminan sosial dimaksud langsung memberikan kesejahteraan sosial yang dibiayai secara gotong royong. Prinsipnya yalah mereka yang sedang memperoleh pendapatan harus menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya guna pembentukan dana.

Berlainan dengan pajak, dana yang dibentuk sudah ditentukan penggunaannya yang khusus, seperti pensiun, pembiayaan dokter, pengobatan dan rumah sakit, santunan kalau menjadi janda dan sebagainya.

Dana ini dipakai oleh mereka yang sedang membutuhkannya, agar dalam kondisi seperti apapun, kehidupan yang layak senantiasa terjamin.

Setiap pembentukan dana yang didasarkan atas prinsip asuransi didasarkan atas undang-undang.

Maka sistem asuransi jaminan sosial adalah sekelompok undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang masing-masing mengkhususkan diri pada satu kasus musibah yang membutuhkan santunan.

Prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh pemerintah sejak lama. Namun cakupan jaminannya dan ketertiban dalam penggunaannya masih sangat jauh dari harapan.

Sebagai contoh konkret saya kemukakan praktek dari Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang sudah sangat lazim di negara-negara maju, terutama di Eropa Barat, dan lebih terutama lagi di negara-negara Skandinavia, Inggris dan Belanda yang disebut sebagai welfare states.

Jaminan Pendapatan untuk Hari Tua

Ini adalah santunan pensiun yang diberikan setelah memasuki usia 65 tahun sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Besarnya jumlah pensiun cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pensiun dasar ini berklaku untuk seluruh penduduk yang pernah membayar pajak, walaupun bukan warga negara. Pensiun ini diindeksasi untuk melindungi nilainya dari inflasi.

Bagi mereka yang mempunyai asuransi pensiun dengan membayar premi, besarnya pensiun beragam sesuai dengan besarnya premi yang dibayar. Banyak yang pensiunnya sama besarnya dengan gaji terakhir yang bahkan dilindungi nilainya terhadap inflasi.

Jaminan Pendapatan kalau menjadi Janda

Kepala keluarga yang merupakan pencari pendapatan (income earner) meninggal dunia. Isterinya menjadi janda dengan anak-anak yang masih kecil. Sang janda mendapat santunan berupa pendapatan yang besarnya sama dengan pendapatan terakhir dari suaminya. Dalam beberapa negara, santunannya juga diindeksasi atau dilindungi terhadap inflasi.

Jaminan pendapatan untuk yatim piatu

Anak-anak yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal memperoleh santunan sampai yang bersangkutan dewasa dan dapat hidup dari pendapatannya sendiri. Dengan demikian anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dapat hidup dengan bersekolah seperti biasa sampai dewasa dan memperoleh pendapatan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Jaminan terhadap Tuntutan dari pihak Ketiga

Anggota keluarga atau kita sendiri selalu dapat melakukan kesalahan dengan akibat merugikan orang lain, yang menurut undang-undang yang berlaku berhak atas ganti rugi. Ganti rugi ini diberikan oleh dana yang khusus dibentuk untuk itu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan terjadinya tabrakan mobil dengan kesalahan di pihak kita. Pihak lain yang kebetulan kepala keluarga menderita cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Keluarga korban menuntut kita supaya menanggung biaya hidup dari keluarga korban. Karena orang yang bersalah membayar premi untuk resiko semacam ini, tanggung jawabnya menyantuni biaya hidup keluarga korban dibayar oleh perusahaan asuransi jaminan sosial.

Contoh lain, seorang anak menjatuhkan pot kembang dari apartemennya tingkat 10 yang jatuh pada kepala orang yang sedang ada di bawahnya. Orang tersebut meninggal. Dia adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Maka keluarga korban menuntut orang tua sang anak yang menjatuhkan pot kembang. Karena sang ayah ini membayar premi asuransi untuk resiko semacam ini, tanggung jawabnya diambil alih oleh asuransi jaminan sosial.

Jaminan Biaya Pengobatan

Keseluruhan biaya dokter, obat-obatan dan rumah sakit diganti oleh dana ini. Biaya-biaya tersebut bisa mencapai ratusan ribu dollar atau lebih, terutama di negara-negara maju yang biaya rumah sakit dan dokter spesialisnya sangat mahal.

Jaminan Pendapatan selama Sakit

Kalau sakitnya berkepanjangan, kebanyakan negara mengenal peraturan bahwa yang bersangkutan dapat di-PHK. Dengan demikian yang sedang menderita sakit kehilangan pendapatannya, sedangkan dia adalah pencari nafkah. Dalam hal seperti ini, pendapatannya dijamin oleh sistem asuransi jaminan sosial yang besarnya sama dengan pendapatan terakhirnya ketika masih bekerja.

Santunan Penganggur

Kalau seseorang menjadi penganggur, pendapatannya sebesar yang dinikmatinya terakhir dijamin yang diambil dari dana khusus untuk itu. Pemerintah mempunyai badan khusus yang mencarikan pekerjaan buat para penganggur. Penganggur wajib menerima pekerjaan yang diberikan kepada penganggur.

Namun kalau pekerjaan yang ditawarkan lebih rendah dari status, pendidikan dan keakhliannya, yang bersangkutan berhak menolak sampai badan yang bersangkutan menemukan pekerjaan lain yang olehnya dirasakan lebih sesuai dengan status dan harkat martabatnya.

PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG BISNIS, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Dengan runtuhnya sistem komunis di semua negara di dunia, kecuali di satu atau dua negara saja, sistem ekonomi di semua negara sama. Yang berbeda yalah cakupan dan besar kecilnya campur tangan atau peran pemerintah dalam dunia bisnis, produksi dan distribusi, termasuk produksi barang dan jasa publik.

Kadar besar kecilnya peran pemerintah sangat menentukan maju dan sejahteranya bangsa yang bersangkutan.

Untuk lengkapnya saya muat pidato saya di bulan November 2012 dalam rangka 25 tahun Kwik Kian Gie School of Business.

KAPIATLISME, MEKANISME PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN BISNIS

Pertama-tama ingin saya jelaskan bahwa kata “kapitalisme” dapat mempunyai arti yang netral, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki modal, dan dibolehkannya pemilik yang orang per orang itu menggunakan modalnya guna berbisns dengan motif mencari laba. Yang diartikan berbisnis yalah ikut serta dalam produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Namun kata “kapitalisme” juga sangat banyak digunakan orang dengan kandungan ideologi, yaitu bahwa kapital atau modal yang dimiliki oleh orang per orang selalu akan memperbesar dirinya dengan pemiliknya yang keserakahannya tidak mengenal batas. Dengan kapital yang dimilikinya dan keserakahannya yang tidak mengenal batas dan tidak mengenal etika, kapital dipakai sebagai kekuatan yang dahsyat untuk melakukan pemerasan terhadap manusia lainnya. Kapital juga dipakai sebagai kekuatan untuk melakukan pemerasan dan penghisapan kekayaan bangsa mangsa oleh bangsa yang

memiliki kapital yang lebih besar. Maka kita saksikan Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC mengerahkan kapitalnya guna melakukan exploitation d’lhomme par l’homme terhadap manusia Indonesia, dan melakukan penghisapan terhadap kekayaan bangsa Indonesia. VOC bahkan tidak sekedar berdagang, tetapi mempunyai armada militer sendiri dalam memaksakan kehendaknya.

Bung Karno menggunakan kata kapitalisme yang tidak terhitung jumlahnya dalam mengutuk imperialisme dan kolonialisme selama perjuangannya memerdekakan bangsa Indonesia.

Namun Bung Karno juga memahami kata kapitalisme dalam arti yang netral. Itulah sebabnya kita saksikan Bung Karno yang sangat bersahabat dengan para kapitalis pribumi yang memberikan dukungan finansial kepadanya dalam perjuangannya. Mereka antara lain adalah Dasaad, Hasyim Ning, Jasin Tambunan dan masih banyak lagi.

Dengan kata kapitalisme dalam arti yang netral inilah mari kita telaah pikiran-pikiran Adam Smith yang demikian besar pengaruhnya sampai saat ini, walaupun dia menulis bukunya di tahun 1776, yaitu yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” dan lebih terkenal dengan singkatannya “The Wealth of Nations”.

Adam Smith menjelaskan bahwa dia mengenali adanya mekanisme bagaikan hukum alam, yang atas dasar egoisme dan individualisme manusia, tanpa pemerintah ikut campur tangan, akan terjadi ketertiban, keseimbangan, keadilan dan alokasi faktor-faktor produksi yang optimal.

Dia mengatakan bahwa manusia selalu mengejar manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari semua pikiran dan tenaga beserta semua kapital yang dimilikinya. Kalau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perilakunya yang demikian, akan ada tangan-tangan tidak terlihat atau invisible hands yang mengaturnya sehingga dengan sendirinya terjadi ketertiban, kemakmuran, keadilan dan keseimbangan.

Adam Smith mengatakan bahwa yang akan dijelaskan bukan buah pikiran teoretisnya, tetapi dia hanya mengenali adanya gejala yang demikian. Berikut adalah penjelasannya.

Bayangkan ada seorang yang menemukan bahwa buah gandum dapat diolah menjadi tepung terigu yang ternyata merupakan makanan utama bagi manusia. Dia adalah satu-satunya orang yang

memproduksi. Bayangkan betapa besar laba yang diraihnya dan berakumulasi menjadi kekayaan atau kapital yang besar. Namun karena pemerintah tidak melindunginya dengan cara paten atau dalam bentuk apapun juga, setiap orang lain boleh menirunya. Dalam waktu singkat, yang bersangkutan akan mendapat banyak pesaing, penawaran membengkak terus sampai melebihi permintaan akan tepung terigu. Penawaran yang melebihi permintaan akan mengakibatkan harganya turun, sehingga labanya lambat laun akan berubah menjadi kerugian. Ketika itu, karena tidak mau merugi sampai bangkrut, para produsen meninggalkan produksi tepung, sehingga penawarannya menurun. Penawaran menurun terus sampai harganya naik lagi danmemberikan keuntungan yang normal lagi.

Namun karena segala sesuatunya tidak direncanakan sama sekali, dan pemerintah tidak boleh mengatur, bisa saja terjadi kebablasan lagi dengan penawaran yang melebihi permintaan, sehingga para produsen mulai menderitakerugian lagi. Proses akan berulang, mereka ramai-ramai meninggalkan cabang produksi tepung, penawaran menurun, harga meningkat lagi sampai memberi laba yang normal.

Kita saksikan, harga beserta laba ruginya naik turun sampai senantiasa mencapai keseimbangan dengan harga yang wajar, yang memberikan tingkat laba yang normal.

Hal yang sama terjadi pada cabang-cabang produksi lainnya. Setiap kali terjadi penemuan baru, setiap kali muncul produsen pionir yang mempunyai kedudukan monopoli, sehingga meraih laba yang super normal.

Adam Smith menulis bukunya di tahun 1776, ketika barang-barang yang ada berbentuk barang-barang yang dinamakan staple productsyang homogeen seperti tepung, gula, garam dsb.

Yang tidak diantisipasi oleh Adam Smith yalah bahwa lambat laun daya inovasi dan daya kreasi manusia berkembang. Produk yang tadinya homogeen, sehingga dengan banyaknya produsen terdapat pasar dengan perfect compettion dibuat berbeda. Garam dikemas dalam botol kecil yang siap pakai di atas meja, diberi merk dan ditambah dengan beberapa mineral dan vitamin. Garam yang demikian dipromosikan sebagai garam yang istimewa, dan karena itu harganya dipasang lebih mahal dari garam sebagai staple product. Garam hasil produksinya sudah dibedakan dengan garam biasa. Garamnya sudah didiferensiasi, sehingga secara relatif dia memperoleh kedudukan monopoli untuk garamnya yang bermerk dan terkemas rapi dan nyaman. Dalam kedudukannya ini, walaupun akan ada yang menirunya dengan kemasan lain, merk lain dan susunan supplementyang lain, tetapi kedudukannya yang monopolistik bertahan. Kita akan dihadapkan pada pasar yang tidak lagi berbentuk perfect competition atau persaingan sempurna, tetapi pasar dengan monopolistic competition.

Dalam pasar yang berbentuk monopolistic competition, produsen bisa memperolehlaba super normal untuk jangka waktu yang lama, sehingga laba berakumulasi menjadi kapital yang besar. Dengan kekuatan kapital yang besar pengusaha yang bersangkutan mempunyai kemampuan melakukan praktek bisnis yang tidak sehat atau bahkan kotor untuk membunuh para pesaingnya. Sebgai contoh, pengusaha yang bersangkutan memasang harga yang lebih rendah dari harga pokoknya untuk memaksa para pesaingnya juga merugi sampai bangkrut, yang kemudian perusahaannya dibeli untuk dimusnahkan atau digabung dengan perusahaannya yang memproduksi barang sejenis. Masih banyak lagi cara-cara lain seperti pembentukan kartel, memalsukan barang pesaingnya dengan kwalitas rendah agar dijauhi oleh konsumen. Kesemuanya diizinkan karena seperti dikatakan tadi, pemerintah tidak boleh melakukan pengaturan, atau tidak boleh menggangguthe invisible handsyang mengatur segala-galanya.

Kenyataan yang dihadapi oleh rakyat Inggris selama kurun waktu sangat panjang dalam revolusi industri memberikan gambaran yang tidak seindah yang dilukiskan oleh Smith. Perusahaan-perusahaan besar, terutama tambang-tambang mempekerjakan manusia bagaikan binatang. Pabrik-paberik besar juga mempekerjakan buruh wanita dan anak-anak di bawah umur dengan upah sangat rendah dan lingkungan kerja serta perumahan yang jauh di bawah martabat manusia.

Karl Marx

Dalam kondisi yang seperti ini muncul Karl Marx yang seumur hidupnya membaca, berpikir, berdebat, dan menghasilkan karya besar dalam bentuk buku berjudul Das Kapital.

Sebelum bukunya terbit Marx bersama-sama dengan Friederich Engels menulis berbagai artikel dan membentuk organisasi Internationale, serta melakukan gerakan-gerakan yang menjurus pada revolusi yang gagal atas dasar Manifesto Komunis di tahun 1848.

Buku Das Kapital ditulis selama 18 tahun. Di tahun 1865 jilid 1 selesai. Jilid-jilid selanjutnya diterbitkan oleh Engels setelah Marx meninggal, yaitu jilid 2 di tahun 1885, jilid 3 di tahun 1894 dan jilid 4 di tahun 1910.

Sovyet Uni dan Eropa Timur, China, Korea Utara, Vietnam Utara, Cuba dan beberapa negara lain menerapkan sistem komunis yang landasannya adalah pikiran-pikiran Karl Marx. Ada penyesuaian di sana sini, sehingga kita mengenal Marxisme-Leninisme dan Marxisme-Maoisme.

Inti dari teorinya mengatakan bahwa

Mengapa teorinya ternyata gagal setelah dipraktekkan oleh demikian banyak negara, telah dibahas oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul “Capitalism, Socialism and Democracy” yang terbit di tahun 1943 atau jauh sebelum para pemimpin negara-negara komunis meyakini bahwa sistem ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Marx secara teoretis mengandung banyak kesalahan fatal.

Sebagian dari penjelasannya yalah bahwa berbeda dengan Adam Smith, Karl Marx mendasarkan teorinya semata-mata pada bacaan dan falsafahnya. Dia adalah seorang kamergeleerde yang jauh dengan dunia praktek dan praktis hanya mendasarkannya secara deduktif.

Sebaliknya Adam Smith dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak berteori. Dia hanya mengenali fenomena praktek yang bagaikan hukum alam, yaitu bekerjanya mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Inti dari teorinya yalah bahwa nilai dibentuk oleh faktor manusia, karena faktor manusia, segala sesuatu yang disediakan oleh alam tidak akan memberi nilai apa-apa. Maka sangatlah tidak adil adanya manusia yang kaya raya dan manusia yang sangat miskin. Orang kaya menjadi kaya karena mengeskploitasi manusia dengan modal atau kapital yang ditupuknya dengan memeras tenaga manusia lainnya. Karena itu tiak boleh ada manusia yang memiliki modal. Setiap manusia adalah pegawai negeri dan tidak ada perusahaan milik swasta. Semuanya haruslah BUMN.

Teorinya didasarkan atas falsafat dan berbagai teori yang dikembangkan oleh pemikir-pemikiir besar sebelum dia. Maka sangat mengesankan dan meyakinkan, sehingga keseluruhan sistemnya diterapkan oleh banyk negara.

Sejak tahun 1943 Joseph Schumpeter mengemukakan kritiknya yang juga mendalam. Namun sangat lambat dipahami oleh para pemimpin negara-negara komunis.

Kritik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter saya bahas dalam appendix dari tulisan ini.

Alec Nove : The Sovyet Economy

Sekitar 100 tahun berlalu setelah Marx mengumandangkan pikiran-pikirannya dan setelah lahirnya Manifesto Komunis, serta terbitnya jilid 1 Das Kapital,sebelum ekonom lainnya muncul yang menunjukkan tidak mungkinnya sistem komunis diterapkan dalam praktek. Kita mengetahui bahwa pada ranah praktis, sistem komunis berarti sistem ekonomi komando dan sistem perencanaan sentral.

Tidak boleh ada orang yang memiliki kapital, dan tidak boleh ada orang yang mempunyai perusahaan. Semuanya harus hidup dan bekerja sebagai pegawai negeri. Semua perusahaan, betapapun kecilnya harus dimiliki oleh negara dalam bentuk BUMN.

Bahwa sistem yang demikian tidak mungkin berfungsi dikemukakan oleh Alec Nove dalam bukunya yang terbit di tahun 1961, berjudul “The Sovyet Economy”.

Mari kita telaah butir-butir pikiran Nove sebagai berikut.

Sistem perencanaan sentral mempunyai keuntungan, terutama pada tahap awal penerapannya. Di tahun 1961 ekonomi Sovyet Uni yang terbesar kedua setelah AS. Dalam bidang teknologi, Sovyet Uni membuat AS panik dengan peluncuran Sputnik.Dalam tahap-tahap selanjutnya, dalam kehidupan ekonomi yang demikiankompleks dan dinamisnya, ternyata tidak mungkin merencanakan produksi dan distribusi dari demikian banyaknya jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua warga Sovyet. Pemerintah tidak mungkin menentukan barang dan jasa apa saja yang harus diproduksi, berapa banyak, dalam kwalitas yang bagaimana, dengan ukuran berapa ?Produksi terdiri dari tahapan-tahapan yang berurutan. Setiap tahap menghasilkan barang antara yang merupakan bahan masukan untuk produksi selanjutnya. Dengan terjadinya ketidak selarasan antara jumlah barang yang diproduksi pada tahap tertentu dengan barang sama yang dibutuhkan untuk tahapan produksi selanjutnya terjadi bottle neck, yang mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi dalam waktu menunggu dan waktu penyesuaian yang lama.Untuk kepentingan ideologi dan politik, faktor produksi digunakan dengan cara yang tidak rasional.Cara mencapai target produksi tertentu melalui komando yang berbentuk kampanye. Bilamana terjadi bottle neck, dibutuhkan target dan kampanye lain, sehingga banyaknya kampanye yang saling

betentangan sangat membingungkn para pelaksana di lapangan.Struktur politik jatuh bersamaan dengan struktur ekonomi, sedangkan masing-masing pada hakikatnya membutuhkan struktur yang berbeda, sesuai dengan organisasi dan prosesnya yang berbeda pula.Beban pekerjaan para perencana tertinggi terlampau banyak. Maka banyak keputusan yang diambilnya sangat terlambat dengan segala konsekwensinya berbentuk penghamburan dan inefsiensi.Sistem ekonomi beserta manajemennya mirip dengan perekonomian dalam peperangan, sedangkan target-nya bukanmemenangkan peperangan, melainkan memproduksi barang dan jasa guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.Faktor-faktor produksi yang langka digunakan untuk memproduksi barang yang secara politik dianggap strategis, sambil mengabaikan memproduksi barang yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.Harga pokok dari barang dan jasa yang diproduksi guna penentuan harga jual tidak sama dengan harga pokok yang sebenarnya.Sistem distribusi dan alokasi barang yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan sentral mengakibatkan kekurangan-kekurangan dari kebutuhan sehari-hari.Banyak sumber daya ekonomi terhamburkan untuk proyek-proyek mercu suar.Sebelum reformasi, Sovyet Uni adalah negara yang paling maju di antara negara-negara berkembang, tetapi paling terbelakang di antara negara-negara maju.Tingkat kesejahteraan sejak tahun 1928 sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang memberlakukan sistem kapitalisme dengan mekanisme pasar yang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah seperlunya.Terjadi disproporsionalitas antara produk-produk yang secara berurutan dibutuhkan dalamproses produksi yang berkesinambungan.Produktivitas di sektor pertanian jauh tertinggal dibandingkan dengan produktivitas para petani di AS.Banyak barang yang diproduksi tidak sesuai dengan selera maupun kebutuhan para warganya.

Perlu disebutkan bahwa dalam dua bidang sistem Sovyet unggul, yaitu :

Pendidikan yang didukung dengan dana anggaran yang sangat besar.Sistem Sovyet sangat cocok untuk meng-eksploitasi dan menggunakan sumber daya alam untuk rakyatnya.

Demikian Alec Nove.

Seperti tadi telah dikatakan, di tahun 1943 Joseph Schumpeter telah menulis betapa pikiran-pikiran Karl Marx sangat salah ditinjau dari sudut falsafah maupunteori ekonomi. Yang ditulis oleh Schumpeter bukan semata-mata pikiran-pikirannya sendiri, tetapi sedikit banyak merupakan akumulasi dari pengetahuan yang ditulis oleh para pemikir dan akhli ekonomi berkaliber besar sebelum Schumpeter.

Di tahun 1961 Alec Nove mengemukakan mustahilnya sistem komunis dengan ekonomi komando dan perencanaan sentral berfungsi.

Namun baru di tahun 1980 Michael Gorbachev meluncurkan Glasnost dan Perestroika-nya, dan dalam tahun yang sama, Deng Shiao Peng bersama-sama denganteman-temannya melakukan reformasi yang dikenal dengan sebutan social market economy.

Kita saksikan bahwa dewasa ini, setelah negara-negara komunis meninggalkan sistem ekonomi komando dengan perencanaan sentralnya, sudah tidak ada lagi negara yang tidak mengizinkan orangper orang secara individual memiliki modal yang dipakai untuk berbisnis atau berproduksi dan berdistribusi. Juga tidak ada lagi negara yang tidak mendasarkan sistem pertukarannya pada mekanisme pasar, denganpenentuan harga atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran.

Dengan kata “kapitalisme” dalam artinya yang netral, saya cenderung menyebut sistem ekonomi yang berlaku secara universal sebagai “Kapitalisme dengan mekanisme pasar dalam rangka peraturan danpengaturan seperlunya oleh pemerintah.”

Apakah dengan demikian sudah tidak ada perbedaan lagi dalam bidang sistem ekonomi di antara para akhli, para pemikir dan antar bangsa-bangsa di dunia ?

Jawabnya adalah “ada”. Tengok perdebatan yang tajam dan keras antara Preiden Obama dan calon Presiden Mitt Romney selama mereka berkampanye. Keduanya menganut sistem kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi mereka berbeda sangat tajam dalam hal berapa besar dan dalam bidang apa saja pemerintah harus ikut campur tangan dalam bentuk peraturan danpengaturan dunia ekonomi dan bisnis.

Kesimpulan

Jadi walaupun semua negara di dunia sudah mengadopsi kapitalisme dengan mekanisme pasar, setiap negara mempunyai kadar peratutan dan pengaturan oleh pemerintah yang berbeda-beda.

Sejak awal, Eropa Barat menjawab tantangan Marx dengan ikut campurnya pemerintah dalam bentuk peraturan dan pengaturan, sambil mempertahankan kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah sangat jauh dalam bidang mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. 3 negara yang paling jauh menerapkannya yalah Skandinavia, terutama Denmark, Inggris dan Belanda. Sekarang Denmark adalah negara tekaya dengan gini ratio paling rendah di Eropa, disusul oleh Belanda.

Francis Fukuyama

Di tahun 1992 Francis Fukuyama menerbitkan buku berjudul “The End of History and the Last Man”. Di halaman 119 ditulis bahwadiktatur yang modern pada dasarnya bisa lebih efektif dibandingkan dengan demokrasi dalam menciptakan kondisi sosial yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi kapitalis, yang lambat laun juga akan melahirkan demokrasi yang stabil.

Di halaman 122 ditulis : “sangat sulit dibayangkan bahwa demokrasi bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang mayoritasnya buta aksara (baca : kurang pendidikan dan pengetahuan), di mana rakyatnya tidak dapat mencerna informasi yang tersedia untuk dapat melakukan pilihan yang benar.”

Pada halaman 123 dikatakan : “ Cukup bukti empirik bahwa mekanisme pasar dengan pemerintah yang otoriter lebih baik prestasinya dibandingkan dengan negara-negara demokrasi. Secara historis, beberapa pertumbuhan ekonomi yang mengesankan diwujudkan oleh negara-negara yang ekonominya menganut asas mekanisme pasar, tetapi politiknya otoriter, termasuk zaman kekaisaran Jerman, Jepang di era Meiji, Rusia pada zamannya Witte dan Stolypin, dan yang mutakhir adalah Brasilia setelah coup d’etat militer tahun 1964, Chili di bawah Pinochet, dan tentu beberapa negara Asia (kkg : seperti China dan Singapore). Antara tahun 1961 dan 1968, pertumbuhan ekonomi rata-rata dari negara-negara berkembang yang menganut demokrasi seperti India, Srilanka, Pilipina, Chili dan Costa Rica hanya 2,1%, sedangkan kelompok negara-negara yang otoriter, yaitu Spanyol, Portugal, Iran, Taiwan, Korea Selatan, Thailand dan Pakistan pertumbuhan rata-ratanya 5,2%.

Faktor yang menyebabkan mengapa mekanisme pasar dengan pemerintah yang otoriter lebih unggul, digambarkan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya “Capitalism, Socialism and Democracy”. Para pemilih dari negara-negara demokrasi menganut sistem pasar bebas dalam abstraksi, sehingga mereka segera saja mengingkarinya bilamana kepentingan ekonominya yang jangka pendek terganggu. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa rakyat yang demokratik akan mengambil keputusan-keputusan yang

rasional. Juga tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mereka yang gagal dalam bidang ekonomi tidak akan menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi dirinya sendiri.

Di halaman 124 ditulis : “Pemerintah otoriter pada prinsipnya lebih mampu menjalankan kebijakan ekonomi yang liberal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.”

Di halaman 220 ditulis : “Tidak ada demokrasi liberal yang berfungsi sebagaimana mestinya tanpa negarawan yang bijaksana dan efektif.”

Di halaman 238 ditulis : “ tantangan yang signifikan terhadap universalisme dari nilai-nilai liberal oleh revolusi Perancis dan revolusi Amerika tidak datang dari negara-negara komunis, yang ternyata sudah bangkrut dan musnah, tetapi dari negara-negara di Asia yang mengkombinasikan kapitalisme dan mekanisme pasar dengan otoriterisme yang paternalistik.

PENUTUP

Sebagai penutup, marilah kita tengok beberapa negara yang dalam kadar campur tangan dan peran pemerintahnya berbeda-beda.

China

Pertama-tama tentang China. Buat saya China yang paling menarik dari semua sistem yang ada, yaitu yang oleh mereka disebut “Social Market Economy”. Sistem ini telah terbukti memberikan stabilitas, produktivitas dan pertumbuhanekonomi yang tinggi. Karakteristiknya sebagai berikut.

Sistem politiknya bukan demokrasi liberal, tetapi sistem ekonominya membolehkan kepemilikan modal oleh orang per orang secara inividual. Pemilik modal boleh menggunakannya untuk ikut serta dalam produksi dan distribusi dengan motif mencari laba. Sistem pertukarannya didasarkan atas pengaturan oleh mekanisme pasar dengan invisible hands, dan pembentukan harga atas dasar perpaduan antara pemintaan dan penawaran.

Namun China tidak alergi dan tidak mentabukan campur tangan pemerintah. Bukan saja mengatur seperlunya, China masih memiliki 70% dari semua perusahaan yang ada. Artinya, 70% dari semua perusahaan yang ada di China berbentuk BUMN. Ini disebabkan karena mereka mulai dengan sistem komunis di mana 100% dari perusahaan adalah BUMN. Dengan reformasi, pemerintah menjual 30% dari BUMN kepada para pengusaha swasta.

Dengan mempertahankan 70% dari unit-unit prouksi dalam segala bidang, BUMN berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan swasta dan tunduk pada hukum-hukum mekanisme pasar.

Hasilnya dapat disaksikan oleh dunia.

Singapore

Sejak awal Singapore sudah kapitalistik dan liberal secara ekonomis, tetapi cukup otoriter dalam bidang politik.

Berbeda dengan China, Singapore mulai dengan memiliki perusahaan-perusahaan publik yang memproduksi barang dan jasa publik. Dalam perkembangan selanjutnya mereka mendirikan atau membeli perusahaan dalam segala bidang yang menguntungkan. BUMN ini bergerak dalam bidang apa saja, bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta melalui persaingan di pasar yang bekerja atas dasar mekanisme pasar.

Pemerintah membentuk dua buah holding, yaitu Temasek dan Government of Singapore Investment Corporatyion (GIC).

Singapore adalah salah satu negara dengan PDB per kapita yang tertinggi di dunia.

Indonesia

Sejak jatuhnya Bung Karno dan berakhirnya pemerintahan yang disebut Orde Lama, kebijakan ekonomi dipusatkan pada beberapa ekonom yang memperoleh pendidikan akhirnya di Universitas Berkeley di California atas beasiswa dari AS. Mereka adalah tim ekonomi yang sangat kompak dan homogeen karena semuanya barasal dari sekolah yang sama, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ideologinya sangat liberal. Mereka dikenal dengan sebutan “The Berkeley Mafia”. Di bawah pengaruh para pengendali ekonomi ini, yang pada gilirannya dikendalikan oleh kekuatan korporasi AS, mereka menuruti praktis apa saja yang dikehendaki oleh pemerintah dan dunia korporat AS, bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IGGI/CGI.

Sistem politiknya berubah dari semi otoriter menjadi sangat liberal mencontoh sistem Amerika Serikat.

Hasilnya yang dapat kita lihat hari ini. Kemajuan ekonomi dengan peranmodal danperusahaan asing sangat besar. PDB ditumbuhkan oleh modal besar asing, yang dengan sendirinya manfaat terbesar jatuh pada mereka.

Amerika Serikat

Selama kampanye pemilihan presiden AS, konroversinya adalah besar kecilnya campur tangan dan peran pemerintah. Peran pemerintah yang relatif besar dianut oleh Partai Demkorat, dan peran pemerintah yang sekecil mungkin dianut oleh Partai Republik. Perbedaan yang sangat tajam dapat kita ikuti dalam perdebatan antara Obama dan Romney selama mereka melakukan kampanye menjelang pemilihan Presiden.

Dengan dimenangkannya kepresidenan oleh Obama, pola kebijakannya sudah jelas selama Obama memerintah, dan selama dia mengemukakanpikiran-pikiran dangagasan-gagasannya, yaitu Obama tidak alergi dan tidak mentabukan peran pemerintah dalam dunia ekonomi dan bisnis.

4. Pertanian, Transmigrasi dan Ketahanan Pangan

Masalah Pertanian, Transmigrasi dan Ketahanan Pangan tidak dapat dipisahkan yang satu dengan lainnya. Ketiga hal ini saling berkaitan. Karena itu kami satukan dalam satu bab.

Berbicara tentang pertanian, kendala utama adalah pemilikan lahan oleh petani kita. Petani yang memiliki tanah sendiri tidak banyak. Dan yang dimiliki oleh para petani juga rata-rata hanya sekitar 0,3 hektar saja, yang jelas tidak optimal, bahkan tidak mencukupi hasilnya guna memperoleh tingkat hidup yang sebagaimana mestinya.

Indonesia, terutama di luar pulau Jawa, tanahnya melimpah. Karena itu transmigrasi sangat penting, agar penduduk disebar secara merata pada tanah-tanah yang subur. Pentingnya transmigrasi sudah sangat dikenali sejak Indonesia merdeka. Dalam era Presiden Soeharto yang panjang, transmigrasi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Jadi kepemilikan lahan pertanian oleh para petani dengan luas tanah yang

mencukupi sangat penting, yang hanya dapat diwujudkan dengan konsep dan kebijakan transmigrasi yang direncanakan dengan matang.

Kalau produksi sudah memadai, tetapi pembentukan harga hasil-hasil pertanian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, harga yang terbentuk bisa menjadi sangat rendah yang berarti pendapatan yang rendah buat para petani, yang berarti bahwa para petani yang miskin dan dipertahankan miskin dengan harga yang rendah, memberi subsidi kepada bagian dari rakyat yang lebih kaya.

Untuk menanggulangi masalah ini peran BULOG menjadi sangat penting. BULOG juga sangat penting untuk menjaga kecukupan pangan.

PERTANIAN

Sektor ini sangat penting, karena kecuali harus dapat memenuhi kebutuhan pangan, juga merupakan sektor yang menghidupi bagian terbesar rakyat kita, yang sampai sekarang dibiarkan dalam kemiskinan.

Dengan dalih bahwa hasil produksinya merupakan bahan pokok bagi rakyat seluruhnya, maka harga harus ditentukan cukup rendah agar terjangkau oleh seluruh rakyat, yang rata-rata pendapatannya masih rendah.

Kebijakan yang perlu diberlakukan oleh Presiden terpilih untuk periode 2014 – 2019 dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut :

Pemerintah menentukan tanah-tanah yang mutlak diperuntukkan lahan pertanian. Tanah-tanah ini tidak boleh dialihkan fungsinya. Badan Pertanahan Nasional membuat master plan khusus untuk lahan-lahan pertanian yang mutlak tidak boleh dialihkan fungsinyaTanah yang sudah digarap sebagai lahan pertanian tidak boleh dialihkan fungsinya.Petani pemilik tanah tidak diperbolehkan menjual tanahnya kepada orang yang akan mengalihkan fungsinya menjadi tanah non pertanian.Banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang bermukim di perkotaan. Pola yang umum berlaku yalah bahwa buruh tani memperoleh hasil dalam naturasebesar 2/5. Ini sangat tidak adil dan dengan pendapatan yang demikian buruh tani tidak bisa hidup dengan layak. Maka tanah yang digarap oleh buruh tani dibeli paksa oleh pemerintah dengan formula yang cukup adil. Tanahnya dibiarkan digarap oleh buruh tani dengan bagi hasil yang secara drastis menguntungkan buruh tani. Tabungannya dapat dipakai untuk membeli tanah yang digarapnya dari pemerintah dengan harga yang sangat terjangkau.Masterplan tanah pertanian mencakup seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa yang potensinya masih besar. Pembuatan masterplan ini, terutama yang menyangkut daerah-daerah terpencil di luar pulau Jawa adalah pekerjaan jangka panjang.Petani yang menggarap tanahnya sendiri, luas rata-ratanya jauh di bawah optimal, yaitu 0,3 hektar. Pemerintah harus melakukan landreform menyeluruh, agar petani pemilik ini dapat diperbesar pemilikannya dengan harga yang terjangkau.

Perhatian sangat serius dan penanganan sangat bersungguh-dungguh dalam bidang pertanian akan merupakan masalah hidup mati buat bangsa kita, karena harga pangan yang kecenderungannya akan terus meningkat. Ini terkait erat dengan kenyataan bahwa banyak bahan makanan yang dikonversi menjadi energi seperti jagung.

TRANSMIGRASI

Tanah subur dengan iklim kondusif untuk pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kepulauan masih sangat banyak yang belum dihuni atau penduduknya terlampau sedikit.Pemanfaatan tanah-tanah seperti ini tidak dapat dipisahkan dari Transmigrasi. Transmigrasi yang sudah lama tidak terdengar lagi mulai digarap secara sungguh-sungguh dengan titik tolak dari apa saja yang sudah pernah dilakukan di masa lampau.Pola transmigrasi oleh pemerintah harus dilakukan secara profesional. Jangan segan-segan menggunakan jasa konsultan dari negara lain yang jelas-jelas mempunyai pengetahuan dan pengalaman.Transmigrasi tidak berarti hanya memindahkan penduduk. Prasarananya dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan oleh APBN. Pemerintah tidak boleh mendasarkan segala-galanya pada

mekanisme pasar dan tidak boleh mempunyai pandangan bahwa barang dan jasa publik harus diserahkan kepada swasta yang keputusannya semata-mata didasarkan atas perhitungan untung rugi.

Terpusatnya segala-galanya di kota-kota besar, terutama di Jakarta menunjukkan betapa tiadanya kemampuan atau keinginan atau visi bahwa di luar pulau Jawa potensi untuk kegiatan apa saja masih sangat besar, walaupun sudah banyak yang “dirampok”.

KETAHANAN PANGAN DAN BULOG

Pemerintah harusmenjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya memfungsikan BULOG untuk beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya.Kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus. Intinya, untuk komoditi strategis seperti beras, minyak goreng, gula dan kebutuhan pokok lainnya BULOG membentuk dana egalisasi yang dipakai untuk melakukan operasi pasar melalui mekanisme pasar yang ada. BULOG menggunakan kekuatan modalnya untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan maksud menjaga kecukupan pangan dan kebutuhan pokok, dan menjaga stabilitas harga. Karena itu BULOG memang diperbolehkan merugi. Biasanya, kerugian dan keuntungannya berimbang dalam melakukan operasi pasar.

Yang harus dijalankan sekarang agar BULOG dijaga kebersihannya dari KKN. Caranya memberikan gaji tinggi kepada para pejabat BULOG, tetapi menghukumnya sangat berat kalau masih berani ber-KKN.

BULOG harus menyadari sepenuhnya bahwa perannya dalam membela rakyat banyak dan dalam bidang ketahanan pangan sangat krusial. Maka Presiden akan sangat keras terhadapnya kalau lalai dan tidak berdisiplin. BULOG hanya bisa bekerja sebagaimana mestinya kalau Tim Ekonomi tidak dogmatis dan doktriner dengan paham mekanisme pasar yang dimutlakkan dan dipegang teguh bagaikan agama. Kelompok fundamentalisme pasar harus disingkirkan dari kekuasaan ekonomi.

Kebijakan harga beras yang menjamin kehidupan yang layak buat para petani tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengaturan lahan dalam kerangka yang lebih luas, atau kebijakan tata ruang. Caranya telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya.

Bagian terbesar dari petani beras hidup dalam kemiskinan.Ironisnya, justru mereka yangmenyediakan beras untuk seluruh bangsa. Sangat tidak adil.

Jadi dalam kontroversi harga beras murah atau harga beras mahal, kebijakan Presiden hendaknya jelas, yaitu bahwaharga beras harusmenjamin pendapatan yang layak buat petaninya. Ini berarti bahwa beras harus dibeli dengan harga yang cukup tinggi untuk memberi pendapatan yang memadai kepada para petani.

Agar harga terjangkau buat rakyat banyak, BULOG menjual dengan tingkat harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Jadi BULOG membeli dari petani dengan harga yang relatif tinggi guna menjamin pendapatan yang memadai buat para petani, namun menjualnya dengan harga yang relatif rendah guna menjamin terjangkaunya beras dan bahan pokok lainnya buat rakyat banyak.

Apakah dengan demikian berarti bahwa BULOG harus selalu merugi ? Tidak harus selalu merugi, karena berapa besar pendapatan BULOG dan berapa besar jumlah uang yang harus dipakai untuk membeli beras dari para petani sangat tergantung dari volume supply dan demand. Dalam hal supply banyak, harga yang menurun bisa memberikan pendapatan yang mencukupi bagi para petani, tergantung dari elastisitas harganya.

Dengan memasukkan faktor impor dan ekspor, perbandingan harga di paar internasional yang bisa berbeda dengan harga di dalam negeri juga bisa memberikan kompensasi yang membuat BULOG impas, atau bahkan untung. Jelas bahwa semuanya tergantung dari keseluruhan supply dan demand di dunia.

Namun kalaupun BULOG harus merugi, apa salahnya menutup kerugiannya dari APBN ? Mereka yang tidak menyetujui bahwa BULOG boleh merugi yang ditutup dari APBN menganut faham bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi bekerjanya mekanisme pasar, atau kita harus menjalankan liberalisasi yang sejauh mungkin dalam perdagangan, walaupun menyangkut kebutuhan pokok rakyat banyak.

Liberalisasi dalam perdagangan beras dan bahan pokok lainnya memusnahkan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga tergantung sepenuhnya pada impor. Ini sangat besar resikonya, karena total volume perdagangan beras dunia relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia.

Itulah sebabnya proteksi dan dukungan kepada petani yang dimungkinkan oleh World Trade Organisation (WTO) dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara termaju dan terkaya yang memproteksi para petaninya.

Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat selalu memproteksi para petaninya dalam jumlah sampai trilyunan dollar AS. Demikian juga dengan negara-negara Uni Eropa. Sangatlah konyol bahwa Tim Ekonomi Indonesia dengan mashab liberalisme yang dihayatinya bagaikan agama, merasa tabu melakukan intervensi dan regulasi oleh pemerintah.

PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN

Pemerintah perlu menciptakan organisasi penggabungan hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan yang dilelang sebagai single seller di setiap sentra produksi. Volume diatur sampai elastisitas harga memungkinkan untuk

memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk menampung kelebihan produksi, pemerintah mendirikan cold storage mini di tempat-tempat pelelangan dan desa-desa nelayan untuk menyimpan sebagian dari hasil tangkapan supaya tidak terjadi over supply. Dalam tahapan selanjutnya, koperasi nelayan dibangun dan dibenahi dengan mendirikan fasilitas processingpengawetan dan/atau pengolahan sampai barang jadi seperti pengalengan.

Bersama-sama dengan petani, nelayan termasuk kelompok rakyat yang paling miskin dan sangat tidak stabil pendapatannya. Di antara banyak faktor, dalam menjual hasil tangkapannya, para petani dan nelayan berceceran menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri, sedangkan pembelinya pemodal besar yang bercirikan monopolistik. Harga ditekan oleh para tengkulak dan pedagang yang relatif bermodal besar. Karena mereka relatif juga lebih berpendidikan, mereka bekerja sama untuk menentukan harga beli yang paling menguntungkan baginya.

5. Infra struktur

Oleh Kwik Kian Gie

Permasalahan

Pembangunan dalam bidang infra struktur selalu dikenali dan dipahami sebagai sangat esensial dalam pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Tidak pernah ada pemerintah, pengamat dan media massa yang tidak menekankan pentingnya infra struktur.

Bappenas yang tugas pokoknya adalah alokasi anggaran pembangunan, dan karena itu juga merupakan badan pemikir dalam bidang infra struktur yang demikian vitalnya dalam pembangunan, mempunyai Deputi Menteri dalam bidang Infra Struktur dengan staf akhli yang mencukupi, dengan pendidikan tinggi serta pengalaman yang sangat panjang.

Pengenalannya di mana harus dibangun apa dan berapa biayanya juga pernah dibukukan secara komprehensif di bawah pimpinan Prof. Dr. Suyono Dikun, ketika dia berfungsi sebagai Deputi Menteri Bappenas.

Walaupun setiap tahun pentingnya infra struktur ditekankan dalam setiap diskusi, jumlah dan kondisi infra struktur semakin lama semakin tidak berkembang, sedangkan pemeliharaannya juga tidak terjaga.

Manfaat dan dampaknya infra struktur

Infra struktur yang baik mempertebal rasa persatuan dan kesatuan dalam NKRI, karena mobilitas yang besar di antara seluruh rakyat Indonesia, yang wilayah negaranya demikian luasnya dengan ribuan pulau.

Dalam bidang ekonomi, karena buruknya infra struktur sampai hari ini boleh dikatakan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih bersifat dualistik seperti yang dikenali oleh Prof. Boeke di tahun 1930 dalam bukunya yang berjudul “Dualistische Economie”. Hal yang sama dikenali oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam bukunya “Ekonomi Pembangunan”. Yang diartikan oleh Prof. Boeke dengan istilah ini yalah bahwa perekonomian Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ekonomi perkotaan dan ekonomi perdesaan. Ekonomi perkotaan sangat berkembang, sedangkan ekonomi perdesaan masih sangat tertinggal.

Dengan adanya infra struktur yang memadai akan terjadi mobilitas sebagaimana mestinya, sehingga akan berlangsung baik trickle down effect maupun pull effect. Sebagai satu contoh konkret, sampai saat ini masih terjadi kelebihan produksi produk pertanian di beberapa perdesaan yang membusuk karena tidak dapat diangkut ke kota-kota dengan biaya transportasi yang terjangkau.

Dalam kaitannya yang lebih besar yalah tersebarnya industrialisasi di semua wilayah RI yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah, baik ditinjau dari sudut kebiasaan, ketrampilan, kesuburan tanah dsb. Sekarang semuanya terpusat di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

Transmigrasi tidak berjalan karena kurangnya persiapan dalam bentuk infra struktur yang memadai dari lahan yang akan dijadikan sasaran pemukiman baru. Transmigrasi tidak sekedar memindahkan orang ke lahan lain seperti halnya pulau Nusa Kambangan yang dipakai untuk membuang para tahanan politik. Memang akhirnya berkembang menjadi bagus, namun secara sangat tidak manusiawi.

Fungsi perdagangan tidak berjalan. Sebagaimana kita ketahui, fungsi-fungsi pokok perdagangan yalah menjembatani daerah prouksi dengan daerah konsumsi. Fungsi ini hanya dapat dipenuhi dengan transportasi yang memadai, baik melalui darat, laut maupun udara. Darat membutuhkan pembangunan jalanan, jembatan, kereta api. Udara membutuhkan bandara dan laut membutuhkan pelabuhan-pelabuhan di samping kapal-kapal.

Fungsi perdagangan pokok lainnya yalah menjembatani antara musim produksi barang-barang pertanian dan musim konsumsi sepanjang masa. Industri pengawetan dibutuhkan, namun jelas tidak ada investor yang berminat membuat industri pengalengan misalnya, kalau harus membangun pabrik di hutan belantara.

Kendala

Kendala utamanya adalah keuangan, karena keuangan negara atau APBN dibebani dengan biaya rutin yang demikian besarnya. Kecuali itu, beban bunga dan cicilan pokok hutang negara, baik dalam negeri maupun luar negeri sangat besar.

Kendala kedua yalah semacam ideologi yang mengatakan bahwa infra struktur sebaiknya dibangun oleh swasta atau bersama-sama dngan swasta dalam bentuk apa yang dinamakan Public Private Partnership

(PPP). Swasta tidak akan menanamkan modalnya tanpa perolehan laba atau Return On Investment (ROI) yang dianggapnya menarik. Dengan demikian pengguna infra struktur harus dikenai tarif, yang besarnya mencukupi untuk memberikan ROI tersebut.

Kendala ketiga adalah otonomi daerah dengan kewenangan pimpinan daerah yang mempunyai keinginan dan prioritasnya sendiri-sendiri, yang seringkali tidak sesuai dengan sinergi sebagai hasil pembangunan infra struktur yang saling terkait. Wewenang pimpinan daerah terlampau besar dengan landasan hukum yang kuat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, legitimasinya sama dengan Presiden yang berarti lebih besar dari Menteri.

Kendala keempat adalah demokrasi yang terlampau liberal dan kebablasan, sehingga sangat sulit membebaskan lahan yang mutlak dibutuhkan untuk membangun infra struktur tertentu.

Pra Kondisi

Bidang-bidang yang dibahas dalam bab-bal lain tentang hal-hal yang sangat terkait diwujudkan dengan konsisten, yaitu :

Adanya kekuasaan politik di satu tangan dalam bidang infra struktur,Masalah pendanaan dapat dipenuhi,Adanya keyakinan bahwa infra struktur harus dibiayai oleh APBNPenggunaannya gratis sebagai wujud gotong royong.

Apa yang harus dilakukan ?

Pemerintah menentukan Infra Struktur yang merupakan barang publik dengan dampak strategis pada pembangunan semua sektor perekonomian. Seperti telah dikatakan, Bappenas sudah mempunyai blue print yang komprehensif.

Penggunaannya harus gratis tanpa dipungut bayaran, dan dibiayai secara gotong royong melalui perolehan pajak. Esensi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai satu bangsa bersama-sama secara gotong royong membangun barang dan jasa yang sangat berguna untuk kepentingan bersama,

tetapi biayanya sangat besar, sehingga hanya mungkin dibangun secara gotong royong melalui perolehan pajak yang pentarifannya sudah disusun seadil mungkin.

Hal yang kedengarannya sangat normal ini di Indonesia perlu ditekankan dengan jelas, karena para ekonom mashab “Berkeley Mafia” mempunyai kecenderungan yang menjadi keyakinan, dan yang dihayatinya bagaikan agama, bahwa pemerintah harus sekecil mungkin dan seminimal mungkin ikut campur dalam produksi dan distribusi barang dan jasa apapun juga.

Itulah sebabnya begitu banyak BUMN strategis dijual kepada swasta, terutama swasta asing dengan harga sangat murah. Telekomunikasi, jasa pelabuhan laut, air bersih, listrik dan masih banyak lagi barang dan jasa publik sudah dinyatakan sebagai terbuka dan boleh menjadi obyek investor swasta dengan motif mencari laba. Maka rakyat harus membayar dengan tarif yang tingginya mencukupi untuk memberikan laba kepada investornya.

Infra Struktur jelas bukan komoditi komersial, dan oleh karena itu harus dibiayai oleh APBN. Infra struktur yang pembangunannya diserahkan pada inisiatif swasta, bahkan yang disebut Public Private Partnership (PPP) tidak akan pernah terwujud. Swasta hanya mau menanamkan modalnya kalau peolehan laba atau ROI yang diinginkannya terpenuhi. Ini berarti bahwa penggunaan infra struktur harus dikenakan tarif yang tingginya harus bisa memberi keuntungan secukupnya kepada investor swasta. Pada umumnya, pentarifan seperti ini akan melampaui daya beli rakyat, dan mau tidak mau akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Pemerintah perlu merencanakan pengeluaran uangnya yang harus dibuat efektif sebagai stimulus kegairahan ekonomi, dengan menghitung multiplier effect-nya. Dalam hubungan ini, tanpa mengorbankan efisiensi, di mana mungkin, bagian-bagian yang dapat dikerjakan oleh tenaga manusia dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran. Para penganggur yang dapat diserap dalam pengeluaran (spending) pembangunan akan segera membelanjakan pendapatannya, karena mereka miskin, sehingga propensity to consume-nya tinggi. Pembelanjaan oleh mereka berarti pemompaan daya beli ke masyarakat yang mempunyai dampak positif untuk menggairahkan ekonomi, yang pada gilirannya menambah kesempatan kerja.

Karena itu, strategi pembelanjaan anggaran pembangunan tidak semata-mata didasarkan atas proyek-proyeknya an sich, tetapi juga memperhitungkan dampaknya pada pemompaan daya beli beserta dampak selanjutnya yang kita kenal dengan istilah multiplier effect.

Beberapa contoh infra struktur yang menguasai hajat hidup orang banyak

Irigasi, jembatan, air bersih, listrik, bandara, pelabuhan laut dan masih banyak lagi harus ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang publik yang harus dimiliki, dibiayai dan dikelola oleh pemerintah untuk dipakai dengan gratis buat rakyatnya.

Maka semua kebijakan dan semua peraturan yang dikemukakan dalam Infra Struktur Summit I di bawah pimpinan Menko Aburizal Bakrie dan Infra Struktur Summit II di bawah pimpinan Menko Boediono harus dicabut kembali.

Harus diumumkan kepada dunia bahwa Indonesia sekarang dalam kebijakan infra struktur sudah menjadi negara normal seperti yang ada di negara-negara lain di manapun di dunia.

Jalan Raya Bebas Hambatan sebagai contoh

Contoh kesalahan persepsi yang mencolok adalah Jalan raya bebas hambatan (high way, free way, autobahn, snelweg) jelas termasuk infra struktur yang seyogianya dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan APBN dan penggunaannya gratis (tanpa dipungut bayaran).

Jalan tol yang sudah ada dibeli oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengenakan tol sampai hasil perolehan dari pembayaran tol sama dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli jalan tol yang bersangkutan. Setelah itu, jalan tol digratiskan buat pemakainya.

Alasannya, jalan raya bebas hambatan sangat strategis untuk pembangunan ekonomi pada umumnya.

Karena sudah terlanjur keblingernya Tim Ekonomi dalam semua pemerintahan Indonesia sepanjang masa, semua jalan raya bebas hambatan dianggap sebagai barang dagangan yang harus mengembalikan investasinya, dan setelah itu memberikan laba yang sebesar-besarnya. Maka di Indonesia tidak dikenal istilah-istilah seperti yang lazim dipakai oleh semua negara di dunia seperti high way, free way, auto bahn, snelweg. Bangsa Indonesia sudah tercuci otaknya bahwa penggunaan jalan raya bebas hambatan yang mulus dan nyaman harus membayar dengan tarif yang cukup tinggi, sehingga sampai kapanpun

pembayaran oleh para pemakai jalan itu senantiasa memberikan laba kepada pengusaha yang membangun jalan-jalan raya tersebut.

Apakah di negara lain tidak ada jalan tol ? Ada, tetapi seluruhnya hanya 3 %. Kita bisa merasakan sendiri bahwa di Eropa, AS, Australia, Malaysia, China dan praktis di semua negara, memakai jalan raya bebas hambatan tidak bayar. Untuk ruas-ruas tertentu memang membayar tol, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Mengapa begitu ? Karena jalan tol dianggap sebagai kemewahan, yang tanpa itu juga bisa menikmati jalan raya bebas hambatan yang mulus dan nyaman. Bahwa disediakan ruas-ruas tertentu, karena ingin memberikan pilihan kepada orang kaya supaya mereka bisa memperoleh kenikmatan lebih asalkan maumembayar. Jalan tol adalah kemewahan. Tanpa jalan tol, di negara-negara yang normal seluruh rakyat dapat menikmati mobilitas yang nyaman dengan cuma-cuma.

Pendanaan infra struktur

Kendala pendanaan infra struktur memang sangat besar karena kurangnya dana pembangunan. Seperti telah dikatakan, bagian terbesar dari APBN terpakai habis untuk biaya-biaya rutin. Masalah keuangan pada umumnya merupakan masalah besar tersendiri yang harus diatasi.

Khusus tentang pendanaan infra struktur, dapat tertolong dengan menyusun prioritas. Dana yang terbatas difokuskan pada satu dua proyek saja yang menempati prioritas paling mendesak pertama, kemudian prioritas kedua dan sebagainya. Konsekwensinya yalah bahwa beberapa infra struktur yang urutan prioritasnya lebih rendah harus menunggu. Pengalokasian dana pembangunan yang terfokus pada urutan prioritas jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang tersebar dengan ciri tercecer dan tambal sulam.