perdamibekasi.files.wordpress.com€¦ · Web viewhasil – hasil. kongres nasional perdami xii. semarang. 2010. persatuan dokter spesialis mata indonesia (perdami) jl. salemba 6,

HASIL – HASIL

KONGRES NASIONAL PERDAMI XII

SEMARANG 2010

PERSATUAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA

(PERDAMI)

Jl. Salemba 6, Jakarta Pusat 10430

JAKARTA

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Kongres Nasional Perdami XII telah diselenggarakan pada tanggal 23-26 juli 2010 di Semarang dengan lancar dan sukses.

Pada Konas tersebut telah dihasilkan program kerja untuk kepengurusan Perdami periode 2010-2013. Program kerja tersebut menjadi tugas pengurus Perdami periode 2010 – 2013 dalam mengemban amanah Kongres Nasional XII.

Seluruh Pengurus Pusat Perdami periode 2010-2013 mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah setiap anggota dalam melaksanakan program kerja selama ini, adanya kendala pada pelaksanaan program kerja sebelumnya dapat dijadikan sebagai cambuk bagi kita untuk mengerjakan tugas yang diemban dengan lebih baik.

Demi kelancaran pelaksanaan program kerja baik di Pusat maupun di cabang , bersama ini disampaikan salinan Hasil – hasil Kongres Nasional Perdami XII. Besar harapan kami hasil – hasil ini dapat dipahami oleh seluruh anggota Perdami.

Semoga buku ini memberikan informasi bagi seluruh anggota Perdami dan bermanfaat untuk pengembangan Perdami menjadi organisasi yang mandiri dan professional untuk mencapai Vision 2020 The Right To Sight.

Prof. Dr. Nila F Moeloek, SpM(K)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Hasil Rapat Komisi I mengenai AD/ART PERDAMI

Hasil Rapat Komisi II mengenai Organisasi

Hasil Rapat Komisi III mengenai Pembinaan dan Pengembangan Profesi

Hasil Rapat Komisi IV

Usulan-usulan Program Kerja

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA

( PERDAMI )

MUKADDIMAH

Dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dokter – dokter spesialis mata Indonesia bertekad untuk melanjutkan cit-cita perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil, dan makmur yang berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu ditingkatkan pengamalan profesi keahlian mata kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Bahwa peningkatan pengamalan profesi keahlian ini kepada masyarakat hanya mungkin dilakukan jika rasa dan semangat persatuan dan kesatuan dokter – dokter spesialis mata Indonesia yang telah terwujud sejak tahun 1964 dapat diteruskan dengan jalan menggalang semua potensi dokter – dokter spesialis mata Indonesia kedalam suatu organisasi.

Bahwa kualitas pengamalan profesi keahlian itu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi secara global, perkembangan sistem kesehatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai cita-cita, maksud dan tujuan tersebut, disusunlah kebijaksanaan, usaha–usaha serta langkah-langkah organisasi yang terarah berpedoman kepada Anggaran dasar sebagai berikut :

BAB - I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia dengan akronim PERDAMI, untuk internasional digunakan nama Indonesian Opthalmologists Association, disingkat IOA.

Pasal 2

PERDAMI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1964 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

PERDAMI berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.

BAB - II

AZAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 4

PERDAMI berazaskan Pancasila, berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 dan berpegang kepada sumpah dokter serta etik kedokteran Indonesia.

Pasal 5

PERDAMI adalah satu – satunya organisasi profesi dokter spesialis mata sebagai Badan Kelengkapan Ikatan Dokter Indonesia.

BAB - III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

1. Peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia umumnya dan kesehatan mata khususnya.2. Pengembangan Ilmu Kesehatan Mata dan Kemampuan profesi, sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.3. Peningkatan kesejahteraan anggota.

BAB - IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota PERDAMI terdiri dari :

1. Anggota Biasa2. Anggota Muda3. Anggota Luar Biasa4. Anggota Kehormatan.

BAB - V

ORGANISASI

Pasal 8

1. Organisasi PERDAMI terdiri dari Badan Legislatif, Badan Eksekutif, Kolegium Oftalmologi Indonesia (KOI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Kehormatan Etik Kedokteran (DKEK).

2. Badan Legislatif adalah Kongres Nasional dan/atau Kongres Luar Biasa sebagai kekuasaan tertinggi organisasi.

3. Badan Eksekutif adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

BAB - VI

KEKAYAAN

Pasal 9

Kekayaan PERDAMI diperoleh dari :

1. Uang pangkal2. Uang iuran3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB - VII

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 10

1. PERDAMI dapat memberi Penghargaan dan Tanda Jasa berdasarkan ketentuan khusus yang ditetapkan pada Rakernas.

BAB - VIII

PERUBAHAN AGGARAN DASAR

Pasal 11

Perubahan Anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional.

BAB - IX

PEMBUBARAN PERDAMI

Pasal 12

Pembubaran PERDAMI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk itu atas usul ¾ ( tiga per empat ) jumlah cabang dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota PERDAMI.

BAB - X

ATRIBUT

Pasal 13

PERDAMI mempunyai lambang, himne PERDAMI dan lain-lain yang diusulkan kemudian. Lambang dan Himne PERDAMI dimasukkan dalam Aturan Tambahan.

BAB - XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PERDAMI dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga PERDAMI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PERDAMI.

BAB - XII

LAMBANG PERDAMI

Berbentuk segilima dengan sisi lengkung bersudut 144o dan puncak diatas. Ular menghadap ke kanan lidahnya bercabang dua dengan ekor dua lengkungan dan menuju kebawah. Mata netral, bukan kekanan atau ke kiri tanpa epikantus dan alis sama tebal. Tepi segilima, huruf dan gambar bewarna kuning emas. Dasar lambang bewarna hijau.Lambang PERDAMI bertuliskan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia melingkari ular dan dibawah ekor bertuliskan PERDAMI. Untuk cap cabang dibawah tulisan PERDAMI tersebut diberi tulisan akronim nama cabang.

Arti lambang :

Segilima : sesuai dengan azas Pancasila Warna hijau : sesuai dengan warna kedokteran Warna kuning : melambangkan sifat satria Ular : sesuai dengan lambang induk organisasi IDI Mata : sesuai persatuan profesi

BAB - XIII

HYMNE PERDAMI

PERDAMI tunaikan tugas nan mulia

Mengabdi pada sesama

Sepanjang masa slalu berupaya

Terang benderang alam semesta

Mencegah, meniadakan kegelapan dunia

Mengabdi dan berbakti kepada kemanusiaan

Dengan berazas Pancasila

Siap sedia membangun negara

Mencegah , meniadakan kegelapan dunia

Mengabdi dan berbakti pada kemanusiaan

Berlandaskan pada ilmu nyata

Tercapai cita luhur mulia

MARS PERDAMI

LAGU/SYAIR : B. PRI NIRWOTO B.

BERSAMA KITA MELANGKAH MAJU

BERSAMA SELALU DAN BERSATU

SEJIWA MENGABDI SETIA BAKTI

SEHATI DALAM PERDAMI

SEHATKAN MATA,JIWA DAN RAGA

KARYA KITA BAGI SESAMA

SEHAT MASYARAKATKU JAYA NEGERIKU

CITA KITA SEPANJANG WAKTU

SEHATI KITA DALAM PERDAMI

BERLANDASKAN PANCASILA SAKTI

BERPEGANG ILMU BERTEGUH JANJI

BAGI KEJAYAAN NEGERI

BERSAMA KITA MELANGKAH MAJU

BERSAMA SELALU DAN BERSATU

SEJIWA MENGABDI SETIA BAKTI

SEHATI DALAM PERDAMI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB – I

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 1

Untuk mencapai tujuan PERDAMI berusaha :

1. Berperan aktif pada program – program kesehatan mata pemerintah2. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran

Indonesia.3. Mempertinggi derajat keahlian mata dengan cara melaksanakan dan meningkatkan standar

kompetensi para dokter spesialis dan meningkatakan kurikulum nasional berstandar global bagi calon dokter spesialis mata.

4. Memberi pengarahan dan turut bertanggung jawab atas pendidikan dokter spesialis mata konsultan, dokter umum dan tenaga kesehatan lain yang berhubungan dengan kesehatan mata.

5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter spesialis mata di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesinya.

6. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan yang mempunyai tujuan sama atau selaras baik pemerintah maupun swasta, didalam maupun di luar negeri.

7. Melaksanakan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan azas, dasar dan sifat PERDAMI.

BAB – II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Anggota biasa yaitu dokter spesialis mata, warga negara Indonesia yang telah menjadi anggota IDI yang diakui keahliannya oleh Kolegium Oftalmologi Indonesia.

2. Anggota muda yaitu calon dokter spesialis mata yang menjalani pendidikan spesialis mata di pusat pendidikan yang terakreditasi oleh KOI.

3. Anggota luar biasa yaitu dokter anggota IDI yang telah berjasa dan atau mempunyai minat serta perhatian besar dalam lapangan ilmu kesehatan mata.

4. Anggota kehormatan yaitu mereka yang bukan dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata asing yang telah berjasa dalam ilmu kesehatan mata, Pelayanan Kesehatan Mata, dan/atau terhadap PERDAMI di Indonesia.

Pasal 3

Penerimaan Anggota

1. Anggota biasa dan anggota muda diterima oleh Pengurus Pusat atas permintaan yang bersangkutan melalui Pengurus cabang setempat.

2. Anggota luar biasa adalah dokter spesialis mata asing yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

3. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan disahkan oleh Kongres Nasional.

Pasal 4

Hak – hak anggota

1. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Ketua Badan Eksekutif, BPK, DKEK, dan KOI melalui Kongres Nasional.

2. Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih dan hak dipilih.

3. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan profesi.

4. Anggota biasa, anggota muda berhak mengadakan pembelaan diri terhadap pemecatan dalam suatu rapat paripurna anggota terhadap pemecatannya.

5. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan kesetiakawanan dari organisasi.6. Setiap anggota berhak menjalankan profesi sebagai dokter spesialis mata di Republik

Indonesia, apabila telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh PERDAMI.

Pasal 5

Kewajiban anggota

1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa wajib menjunjung tinggi sumpah dokter dan etika kedokteran.

2. Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa wajib patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, KODEKI, Standar Etik, peraturan dan keputusan PERDAMI.

3. Anggota Kehormatan wajib menjaga, mempertahankan kehormatan PERDAMI.4. Anggota biasa dan anggota muda wajib membayar uang pangkal dan uang iuran.5. Anggota biasa dan anggota muda, keanggotaannya adalah pada cabang dimana ia

berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau berdasarkan domisili kerja.Pasal 6

Sanksi

1. Anggota PERDAMI yang terlambat membayar iuran 6 bulan diberi sangsi tidak boleh mengikuti kegiatan resmi PERDAMI pada tahun yang berlaku.

2. Anggota PERDAMI yang telah melanggar Kode Etik PERDAMI tidak boleh mengikuti kegiatan resmi PERDAMI selama 1 tahun.

3. Pelanggaran etik dimaksud dan ditetapkan oleh DKEK Pusat atas masukan DKEK Cabang.

Pasal 7

Pemberhentian anggota

1. Anggota berhenti karena meninggal dunia.2. Anggota berhenti atas permintaan sendiri.3. Anggota berhenti karena diberhentikan oleh organisasi setelah diberi kesempatan

membela diri.4. Perpindahan anggota diatur dalam peraturan PP tersendiri.

BAB – III

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Kepengurusan terdiri dari :

1. Pengurus Pusat, Pengurus Cabang.2. KOI3. BPK4. DKEK

Pasal 8

Susunan dan status Pengurus Pusat

Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Bila dianggap perlu Pengurus Pusat dapat membentuk departemen dan seksi – seksi. Pengurus Pusat merupakan Badan Eksekutif tertinggi dari PERDAMI.

Pasal 9

Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Pengurus Pusat :

1. Ketua dipilih oleh anggota yang hadir dalam rapat paripurna pada Kongres Nasional berdasarkan suara terbanyak secara langsung bebas dan rahasia.

2. Calon Ketua diusulkan dari anggota biasa paling sedikit oleh 5 orang anggota biasa, dengan kriteria :

a. Mempunyai cukup waktu untuk kegiatan organisasi PERDAMI.b. Memiliki latar belakang pengalaman organisasi.c. Mempunyai wawasan yang luas dalam profesi kedokteran pada umumnya.d. Mempunyai integritas yang tinggi dan diakui oleh para anggota.

3. Anggota pengurus lainnya diangkat oleh Ketua.4. Ketua dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan hanya dapat dipilih 2 (dua) kali

masa jabatan berturut-turut.5. Apabila Ketua berhenti sebelum masa jabatan selesai, maka fungsi jabatan ketua

dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai jabatannya berakhir.6. Apabila anggota pengurus berhenti dari tugasnya karena sesuatu hal sebelum masa

jabatannya selesai, maka Ketua berhak mengangkat penggantinya.7. Jika Ketua Pengurus Pusat tidak berdomisili di Ibu Kota Negara, maka Wakil Ketua

ditunjuk berdomisili di Ibu Kota Negara.

Pasal 10

Pengurus cabang

Pengurus cabang terdiri dari unsur Ketua, Wakil Ketua (bila diperlukan) Sekretaris, Bendahara dan kalau perlu seksi – seksi.

Pasal 11

Pembentukan Cabang dan Pengurusnya

1. Dalam 1 propinsi dapat dibentuk lebih dari satu cabang dengan jumlah minimal 20 orang anggota biasa. Apabila jumlah anggota tidak mencukupi maka dalam suatu propinsi dimungkinkan dibentuk satu cabang, sekalipun jumlah anggota kurang dari 20 dengan ketentuan minimal anggota 7

2. Apabila setiap kabupaten / kotamadya dalam suatu propinsi telah mempunyai cabang maka nama cabang akan disesuaikan.

3. Apabila ( ketentuan pada ayat 1) tidak tercapai maka dapat digabung dengan wilayah yang terdekat.

4. Ketua dipilih langsung oleh rapat anggota cabang yang dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota dan dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah KONAS.

5. Ketua mengangkat dan mengganti pengurus lainnya.6. Pengurus Cabang disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.7. Ketua dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih untuk masa jabatan 2

(dua) kali berturut-turut.8. Apabila Ketua berhenti sebelum masa jabatan selesai, maka ia digantikan oleh salah

seorang anggota pengurus sampai jabatannya berakhir

Pasal 12

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kongres.

2. Ketua PP merupakan Koordinator kegiatan organisasi, dan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun mengadakan Rapat Koordinasi dengan KOI, DKEK dan BPK.

3. Mengumumkan kepada seluruh Pengurus Cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan kongres dan kemudian mempertanggungjawabkannya pada Kongres Nasional atau Kongres Luar Biasa.

4. Membina hubungan baik dengan semua aparat yang ada, pemerintah ataupun swasta, di dalam ataupun di luar negeri, khususnya dengan aparat yang berhubungan dengan dunia kesehatan.

5. Mewakili dan bertindak atas nama PERDAMI di tingkat Pengurus Besar IDI.6. Mempertanggungjawabkan kepengurusan pada Kongres Nasional atau Kongres Luar

Biasa.7. Meningkatkan profesi dokter spesialis dan calon dokter spesialis mata melalui

penyelenggaraan PIT.8. Membentuk Komisi Sertifikasi.9. Membentuk Dewan Pemberian Tanda Penghargaan.

Pasal 13

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang

1. Melaksanakan Keputusan Kongres dan Rapat Anggota.2. Ketua PERDAMI Cabang merupakan Koordinator kegiatan PERDAMI di tingkat

cabang, dan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun mengadakan Rapat Koordinasi dg DKEK, dan BPK tingkat cabang.

3. Memberikan laporan kepada Pengurus Pusat setahun sekali.4. Membina hubungan baik dengan institusi yanga ada, pemerintah ataupun swasta,

khusunya dengan aparat yang berhubungan dengan dunia kedokteran ditingkat propinsi.5. Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat dan Rapat Anggota Cabang.

BAB – IV

BADAN, DEWAN DAN LAINNYA

Pasal 14

Badan – badan yang bertanggungjawab kepada Kongres Nasional

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)2. Dewan Kehormatan Etik Kedokteran (DKEK)3. Kolegium Oftalmologi Indonesia

BAB – V

KOLEGIUM OFTALMOLOGI INDONESIA

Pasal 15

Kolegium Oftamologi Indonesia adalah Badan PERDAMI yang mengatur dan berfungsi dalam proses pendidikan akademik profesional di bidang oftalmologi.

Pasal 16

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Kolegium Oftalmologi Indonesia beranggotakan Guru Besar dan Doktor Ilmu Kesehatan Mata yang masih aktif dalam institusi pendidikan Ilmu Kesehatan Mata, dan anggota ex–officio yang terdiri dari Kepala Bagian / Departemen dan Ketua Program Studi Dokter Spesialis Mata, Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata Konsultan lembaga pendidikan, Ketua P.P. PERDAMI serta anggota yang diangkat yang kriterianya ditentukan oleh rapat anggota KOI.

2. Calon Ketua diusulkan oleh anggota KOI, dengan kriteria : Anggota KOI kecuali anggota KOI ex-officio Dicalonkan oleh minimal 5 (lima) anggota. Anggota KOI yang masih aktif minimal 1 (satu) periode kepengurusan KOI. Memiliki latar belakang pengalaman organisasi dan proses pendidikan dokter spesialis

mata. Mempunyai wawasan yang luas dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

tehnologi ilmu penyakit mata dan kedokteran. Mempunyai integritas yang tinggi dan mampu berhubungan dengan institusi sejenis di

luar negeri.3. Ketua KOI dipilih oleh anggota biasa pada sidang paripurna Kongres Nasional

berdasarkan suara terbanyak secara langsung, bebas dan rahasia. Pengurus Harian KOI dibentuk oleh Ketua terpilih dan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, serta dapat membentuk komisi – komisi sesuai dengan kebutuhan.

4. Ketua bertanggungjawab kepada rapat paripurna Kongres Nasional. Masa bakti Pengurus Harian disesuaikan dengan masa bakti Pengurus Pusat PERDAMI.

5. Apabila Ketua KOI tidak berdomisili di Ibu Kota Negara, maka wakil dan Sekretaris ditunjuk yang berdomisili di Ibu Kota Negara.

6. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas sampai masa baktinya, maka fungsi jabatan ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai berakhirnya masa jabatan tersebut.

7. Wakil Ketua dan Sekretaris harus anggota Kolegium Oftalmologi Indonesia pada masa bakti tersebut.

8. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas sampai akhir masa baktinya, maka fungsi jabatan ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai berakhirnya masa jabatan tersebut.

9. Wakil Ketua harus anggota Kolegium Oftalmologi Indonesia pada masa bakti tersebut.

Pasal 17

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab KOI

1. Merencanakan mutu dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata konsultan.2. Membuat dan merevisi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi pendidikan dokter

spesialis mata dan dokter spesialis mata konsultan yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah sakit Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

3. Menyusun standar pendidikan dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata konsultan yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

4. Mengampu cabang ilmu kesehatan mata.5. Menyelenggarakan ujian dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata konsultan secara

nasional.6. Membina pusat – pusat pendidikan dokter spesialis mata yang ada dan yang berpotensi

untuk dikembangkan.7. Melaksanakan program akreditasi untuk menjamin mutu pelaksanaan pendidikan spesialis

mata dan pendidikan spesialis mata konsultan bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagai payung hukum.

8. Menilai dokter spesialis mata / spesialis mata konsultan lulusan Luar Negeri.9. Memberikan sertifikat kompetensi bagi dokter spesialis mata dan dokter spesialis mata

konsultan yang telah lulus ujian nasional.10. Mengatur tata cara pencabangan keilmuan dalam ilmu kesehatan mata.11. Bekerjasama dengan badan / instansi pendidikan didalam dan Luar Negeri.12. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ilmu kesehatan mata bagi tenaga

kesehatan.13. Mewakili dan bertindak atas nama PERDAMI ditingkat MKKI (Majelis Kelegium Kedokteran

Indonesia)

BAB - VI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 18

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Periksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) adalah Badan Perdami yang bertanggungjawab kepada Konggres dan berfungsi untuk melakukan verifikasi terhadap Laporan Kinerja Operasional dan Laporan Keuangan Unit-Unit Kerja Perdami serta membimbing pelaksanaan administrasi/pelaporan Kinerja Operasional dan Keuangan Unit-Unit Kerja Perdami.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang

1. BPK PERDAMI melakukan verifikasi terhadap Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Unit-Unit Kerja di tingkat Pusat.BPK PERDAMI Cabang melakukan verifikasi terhadap Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Cabang.

BPK Cabang juga menyampaikan laporan verifikasi ke BPK Pusat.

2. BPK PERDAMI memberikan bimbingan kepada BPK cabang dalam melakukan verifikasi dalam bentuk : Penerbitan Pedoman Verifikasi terhadap Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan Rapat kerja reguler. Konsultasi-konsultasi bila dianggap perlu

3. BPK PERDAMI memberikan bimbingan kepada Unit-Unit Kerja di tingkat Pusat dan Cabang dalam melaksanakan : Administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional Administrasi dan Laporan Keuangan.

4. BPK PERDAMI menyampaikan Laporan Gabungan Hasil Verifikasi yang meliputi unit kerja Pusat dan unit kerja Cabang, yang memperlihatkan kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sebagai satu kesatuan organisasi.

Pasal 20

Keanggotaan

1. Ketua BPK PERDAMI Cabang yang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang, dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (orang anggota).BPK PERDAMI Cabang bertanggungjawab kepada RAP Cabang.

2. Ketua dan Anggota BPK PERDAMI harus memenuhi kriteria : Mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPK

PERDAMI. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan fungsi BPK PERDAMI.

Mempunyai semangat dan integritas yang cukup melaksanakan fungsi BPK PERDAMI.

Mempunyai kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dengan anggota BPK PERDAMI.

BAB – VII

DEWAN KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (DKEK)

Pasal 21

Dewan Kehormatan Etik Kedokteran adalah Badan Perdami yang bertanggungjawab kepada Kongres dan berfungsi membimbing, membina pelaksanaan KODEKI dan memberikan penilaian dari aspek etik untuk mendapatkan sertifikasi dan resertifikasi kompetensi bagi anggota Perdami.

Pasal 22

Kepengurusan

1. Calon Ketua DKEK Perdami diusulkan oleh perwakilan cabang dan dipilih oleh Kongres, dengan kriteria :

a. Mempunyai cukup waktu untuk kegiatan DKEK.b. Mempunyai integritas yang tinggi dan diakui oleh para anggota.c. Mempunyai wawasan yang luas dalam profesi kedokteran pada umumnya.d. Memiliki latar belakang pengalaman menyelesaikan KTD.

2. Ketua terpilih merupakan formatur tunggal pembentukan Kepengurusan DKEK Perdami.

3. Anggota Pengurus DKEK Perdami terdiri dari minimal 11 orang maksimal 15 orang.4. Ditingkat cabang dibentuk DKEK Cabang yang dipilh oleh Rapat Anggota Cabang

sebanyak minimal 3 (tiga) orang.5. DKEK Cabang merupakan perpanjangan tangan DKEK Perdami.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan pembinaan anggota Perdami dalam menjalankan KODEKI dan Standar Etika PERDAMI.

2. Melaksanakan pembinaan anggota Perdami dalam menjalankan Program Patient Safety dan Quality Healthcare.

3. Menentukan jenis – jenis kasus pelanggaran KODEKI dan Standar Etika PERDAMI.4. Menjembatani dan membantu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran KODEKI bagi

para anggota Perdami.Pasal 24

Dewan dan Komisi yang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat

1. Komisi Sertifikasi Kompetensi yang ketuanya ditunjuk oleh Ketua PP.2. Dewan adalah perangkat yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk membantu

pelaksanaan programnya.3. Dewan Redaksi Majalah Opthalmologica Indonesiana diangkat oleh Ketua untuk masa

jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.4. Dewan Pemberian Tanda Penghargaan anggotanya dibentuk dan diangkat untuk masa

jabatan 3 (tiga) tahun dapat dipilih atau diangkat kembali untuk sekali masa jabatan lagi.BAB – VIII

KESEMINATAN BIDANG ILMU KESEHATAN MATA

Pasal 25

1. Keseminatan bidang ilmu kesehatan mata terdiri dari:

1) Refraksi dan lensa kontak2) Infeksi dan Imunologi3) Katarak dan Bedah Refraktif4) Vitreo-retina5) Glaukoma6) Oftalmologi Pediatri dan Strabismus7) Rekonstruksi, Okuloplastik, dan Onkologi 8) Neuro-Oftalmologi dan Fisiologi Penglihatan9) Oftalmologi komunitas

BAB – VIII

RAPAT

Pasal 26

Rapat terdiri dari :

1. Rapat Anggota.2. Rapat Pengurus Pusat dengan Pengurus Cabang dan BadanBadan dibawah Kongres.3. Rapat Pengurus Pusat.4. Rapat Pengurus Cabang.

Pasal 27

Rapat Anggota terdiri dari :

1. Rapat Anggota Paripurna2. Rapat Anggota Cabang / Komisariat.3. Rapat Anggota Paripurna Luar Biasa

Pasal 28

Rapat Anggota Paripurna

1. Rapat Anggota Paripurna diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun disebut Kongres Nasional PERDAMI.

2. Kongres Nasional diadakan ditempat yang akan dipilih / ditentukan oleh Kongres sebelumnya.

3. Kongres Nasional adalah badan tertinggi untuk mencapai keputusan bagi perhimpunan dalam :

Mengesahkan Tata Tertib Rapat Anggota Paripurna dan Memilih Ketua Pengurus Pusat.

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Mengesahkan pemberian penghargaan pada anggota. Mengumumkan anggota biasa baru, anggota muda baru, anggota luar biasa dan

anggota kehormatan. Mengesahkan garis besar Program Kerja periode berikutnya. Menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diatasi Pengurus Pusat, BPK,KOI dan

DKEK.4. Perhitungan suara dalam rapat paripurna berdasarkan atas suara yang masuk secara

sah.5. Rapat Anggota Paripurna adalah sah apabila dihadiri lebih setengah jumlah anggota

biasa. 6. Apabila kuorum tidak tercapai maka Rapat Anggota Paripurna ditunda untuk waktu 30

menit dan dianggap sah dengan jumlah yang hadir. Keputusan Rapat Anggota Paripurna merupakan kekuasaan tertinggi didalam perhitungan.

Pasal 29

Rapat Anggota Paripurna Luar Biasa

1. Rapat Anggota Paripurna Luar Biasa dan disebut Kongres Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu atas permintaan lebih dari setengah jumlah anggota biasa.

2. Rapat Anggota Paripurna Luar Biasa dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mempunyai ketetapan hukum yang sama dengan Rapat Anggota Paripurna.

Pasal 30

Rapat Anggota Cabang / Komisariat

1. Rapat Anggota Cabang / Komisariat dapat diadakan paling sedikit setahun sekali.2. Rapat Anggota Cabang / Komisariat tidak boleh mengambil keputusan yang

bertentangan dengan keputusan Rapat Paripurna.3. Semua kegiatan dan keputusan Rapat Anggota Cabang harus dilaporkan kepada

Pengurus Pusat untuk diketahui.

Pasal 31

Rapat Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang dapat sewaktu – waktu diadakan.

Pasal 32

Rapat Pengurus Pusat diadakan apabila dianggap perlu.

Pasal 33

Rapat Pengurus Cabang diadakan apabila dianggap perlu.

Pasal 34

1. Rapat pleno anggota KOI sedikitnya dilakukan setahun sekali.2. Rapat Pleno anggota KOI adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah

anggota.3. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat pleno ditunda selama 15 menit dan dianggap

sah dengan jumlah yang hadir.4. Keputusan rapat tersebut dianggap sah apabila disepakati oleh sedikitnya 80 % anggota

KOI yang hadir.5. Rapat Pleno anggota KOI merupakan badan tertinggi untuk mencapai keputusan KOI

dalam hal:a. Membuat garis besar dan mengesahkan program kerja serta kebijakan Pengurus

Harian.b. Menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh Pengurus Harian.

7. Keputusan rapat pleno anggota KOI bersifat mengikat Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan yang terkait.

8. Rapat Pengurus Harian diadakan apabila dianggap perlu.

Pasal 35

Rapat pengurus Badan Pengawas Keuangan diadakan bila dianggap perlu.

Pasal 36

Rapat Pengurus Dewan Kehormatan Etik Kedokteran diadakan bila dianggap perlu.

Pasal 37

Rapat Dewan Pemberian Tanda Penghargaan diadakan bila dianggap perlu.

BAB – IX

KEKAYAAN

Pasal 38

Kekayaan perhimpunan diperoleh :

1. Uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat dan Cabang.

2. Sumbangan yang tidak mengikat.3. Sumber wajar, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 39

Pengelolaan Keuangan

1. Uang Pangkal dan iuran anggota sebagian untuk Pengurus Pusat dan sebagian untuk Pengurus Cabang.

2. Iuran anggota muda dan institusi pendidikan untuk menunjang kegiatan KOI.3. Penggunaan keuangan oleh Pusat dan Cabang mengacu pada pedoman yang

dikeluarkan oleh PP.4. Pembiayaan Badan Pemeriksa Keuangan dibebankan kepada Pengurus Pusat.5. Pembiayaan Dewan Kehormatan Etik Kedokteran (DKEK) dibebankan kepada Pengurus

Pusat.

BAB – X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 40

1. Kebijakan KOI yang bersifat mengikat seluruh anggota perhimpunan harus terlebih dahulu secara tertulis disetujui oleh Pengurus Pusat.

2. Hal – hal yang tidak tercantum pada ART PERDAMI dapat diputuskan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus KOI dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Paripurna Kongres Nasional.

Pasal 41

1. Setiap anggota PERDAMI dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERDAMI.

2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga PERDAMI..

Hasil Sidang Komisi II

Bidang Organisasi

Perdami sebagai organisasi profesi dokter spesialis mata yang resmi memiliki tanggung jawab profesi dalam melakukan pengembangan bidang kesehatan mata, baik untuk internal organisasi maupun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab yang besar tersebut tentu menuntut pengelolaan organisasi secara profesional agar dapat mewujudkan amanah AD/ART.

Menindaklanjuti hal tersebut, setiap kelembagaan Perdami menyusun dan menyempurnakan beberapa perangkat organisasi berikut, yang pada akhirnya akan mewakili keseluruhan organisasi.

1. Tata kerja dan tata kelola organisasi (Landasan hukum, Struktur organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Wewenang)

2. Visi dan Misi

3. Rencana strategis

4. Program kerja serta rincian POA (Plan of Action)

5. Sistem monitoring dan evaluasi

Departemen Organisasi, sebagai bagian struktur organisasi Perdami, dalam melaksanakan tugasnya memiliki tujuan:

1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu organisasi

2. Meningkatkan mutu anggota PERDAMI

3. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, departemen organisasi menyusun beberapa strategi seperti tersebut dibawah ini:

1. Memperkuat dan menyempurnakan perangkat organisasi dasar seperti landasan hukum organisasi, ketersediaan infrastruktur, tata kerja dan tata kelola serta tata laksana organisasi berbasis Good Governance

2. Berkoordinasi dengan departemen lain melaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kesejaheraan anggota

3. Berkoordinasi dengan departemen lain untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas anggota sesuai dengan IPTEKDOK

4. Melaksanakan program VISION 2020 The Right to Sight secara konsisten dan berkesinambungan

5. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan seluruh stake holders terkait

6. Bekerjasama dengan departemen lain untuk melakukan monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap semua kegiatan organisasi

Strategi memperkuat tata organisasi mencapai good governance dilakukan dengan beberapa objektif sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan perlindungan profesi yang dikelola secara intens dan profesional oleh PERDAMI

b. Pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan IDI/PERDAMI

c. Penyempurnaan tata kerja dan tata laksana serta tata kelola organisasi yang terukur dan transparan

d. Pembuatan rencana strategik untuk 3 tahun

Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas anggota diharapkan memiliki suatu tolak ukur tertentu berupa terpenuhinya benchmarking tingkat regional dalam kurun waktu 3 tahun (tercapai pada tahun 2013). Untuk mencapai target tersebut, dipersiapkan berbagai kegiatan dengan objektif sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi anggota: skill, knowledge dan attitude setara dengan kompetensi regional melalui program pendidikan/ modul terstruktur.

b. Peningkatan penerapan dan pemberdayaan teknologi tepat guna dengan mengacu Health Technology Assessment (HTA).

c. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah yang berkualitas meliputi aspek klinis dan manajemen klinis. Model pertemuan nasional

Pelaksanaan program VISION2020 menjadi bagian dari tanggung jawab PERDAMI sebagai bagian dari organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mata, sehingga peran serta organisasi dalam program tersebut ditetapkan beberapa strategis sebagai berikut:

a. Mengharuskan peran semua anggota dilibatkan dalam Pemberatasan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK).

b. Semua Institusi Pendidikan & Sarana Pelayanan Kesehatan mengharuskan semua SpM nya melakukan operasi katarak.

c. Peningkatan sarana dalam menunjang program PGPK

d. Penyelenggaraan pertemuan dan program kegiatan VISION 2020 secara berkesinambungan.

e. Sosialisasi dalam program pemberantasan kebutaan

Sebagai organisasi profesi resmi di Indonesia, tentunya keberadaan PERDAMI dengan seluruh kegiatan organisasinya tidak terlepas dari koordinasi lintas sektoral. Kemitraan dan advokasi yang kuat dengan pemerintah dan seluruh stake holder terkait menjadi isu strategis kejayaan organisasi. Untuk mencapai kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan disusun berbagai strategi pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Peningkatan peran serta PERDAMI dengan pemerintah pusat dan daerah

b. Memperkuat dan memperluas kerjasama dengan NGO/penyandang dana dalam dan luar negeri, serta peningkatkan pemanfaatan sumber daya.

c. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan lain di dalam dan luar negeri

d. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi lain

Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan berbagai rencana organisasi dan menjamin proses dan hasil yang sesuai dengan target yang ditentukan diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Hal tersebut akan dilaksanakan dengan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pembuatan perangkat ukur dalam monitor dan evaluasi yang valid.

b. Monev dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan

PROGRAM KERJA DKEK PERDAMI PUSAT TAHUN 2010 – 2013

Kegiatan pembinaan

Monev

Sertifikasi kompetensi

Mensosialisasikan Buku Saku DKEK tentang Panduan Etika Profesi dan Hukum Kedokteran Perdami Edisi 1.

Membuat kuesioner tentang buku saku DKEK untuk mendapatkan feed back dan akan dibagikan pada Konas XII / PIT 35 Semarang di Booth Perdami.

Menyempurnakan tata cara/alur penyelesaian masalah etik (dengan berpatokan pada peran komunikasi, peran simpati & empati kepada pasien, serta standar etik).

Merumuskan payung hukum untuk pelaksanaan operasi katarak masal yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO).

Menyikapi masalah iklan kesehatan.

Pengesahan Buku standar Etik Profesi Dokter spesialis Mata Indonesia dalam Konas XII di Semarang dan kemudian didaftarkan di ISBN/ISSN agar bisa diarsip di Perpustakaan Nasional. Sosialisasi paradigma baru tentang Etika dariAKS à ASKERA sebanyak 5 kali disertai dengan 16 hal yang harus diketahui untuk menghindari tuntutan di P2KB yang telah direncanakan sebelumnya

Sosialisasi struktur Organisasi Dewan Kehormatan Dewan Etik Kedokteran yang baru pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Mengusahakan penjelasan tentang tugas dan rencana pengembangannya

Menyiapkan Symposia Etik disetiap PIT Perdami dan Konas Perdami.

Mengadakan konsultasi/ koordinasi dengan PP, DKEK dan KOI. Terutama tentang hal-2 yg sedang terjadi.

Mengikuti dan ikut serta aktif dalam Kegiatan-2 yang dilakukan okeh organisai lain dilingkungan IDI dan terutama dalam bidang Etika, Hukum Kedokteran dan Humaniora.

Membantu DKEK Cabang dalam melakukan mediasi tentang masalah etika yang terjadi didaerah, serta lebih meningkatkan budaya lapor apabila mengalami hal-hal yang mempunyai potensi yg berkaitan tuntutan baik Etika maupun Pelanggaran Disiplin

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Pelatihan Bendahara

Pelatihan BPK

Verifikasi Unit – Unit Pusat oleh BPK Pusat

Verifikasi Unit – unit cabang oleh BPK cabang

Penerbitan Laporan Keuangan Pusat oleh BPK Pusat

Penerbitan Laporan keuangan cabang oleh BPK cabang

Penerbitan Keuangan gabungan Unit Pusat dan unit cabang.

Hasil Rapat Komisi III

Dewan Pembinaan dan Pengembangan Profesi (DP3)

Komisi Sertifikasi

Untuk melaksanakan Pertemuan Ilmiah Tahunan, diusulkan pembentukan badan khusus diluar DP3 yang mengatur penyelenggaran PIT. Dalam penyelenggaraannya, diharapkan melibatkan juga para-oftalmologi dalam setiap PIT, seperti PPNI serta IROPIN.

Hasil Sidang Komisi 3, diputuskan penyelenggara PIT mendatang adalah :

- 2011 : Menado- 2012 : Surabaya- 2013 : Palembang (KONAS)- 2014 : Yogyakarta

Kemudian mengenai pemenang poster dan paper contest, untuk pemenang I mendapatkan pendaftaran APAO, tiket penerbangan, course fee maksimum US$ 200 serta uang saku US$ 200. Pemenang kedua mendapatkan pendaftaran APAO, tiket penerbangan, serta uang saku US$ 200.

Mengenai Majalah Oftalmologi Indonesiana (MOI), diharapkan KOI merekomendasi ke institusi pendidikan agar setiap presentasi residen dibuat dalamformat published, sehingga memudahkan untuk dimasukan dalam MOI. Hal kedua, pemenang poster dan paper contest harus menyerahkan format published ke MOI sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hadiah contest.

Usulan mengenai penyelenggaraan Konas, diharapkan diselesaikan dalam 1 hari, serta kehadiran anggota dalam sidang-sidang organisasi lebih maksimal.

Website Perdami diharapkan dapat dikembangkan, sehingga dapat menjadi media komunikasi antara pengurus dengan anggota. Hal lain adalah website juga dapat diakses untuk melihat calendar events dari setiap cabang Perdami. Yang penting juga adalah diharapkan proses Sertifikasi dapat berjalan online, dan difasilitasi melalui website Perdami.

Buku Standar Etik Profesi Dokter Spesialis Mata telah mendapat persetujuan dan disahkan dalam Konas XII. Selanjutnya akan diupload di website Perdami, sehingga dapat diunduh oleh setiap anggota Perdami.

Hasil Rapat Komisi IV

Untuk mendapatkan Angka Kebutaan Nasional, Perdami mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat dilaksanakan Survei Indra Penglihatan Nasional.

Mengenai Cataract Surgical Rate, target Indonesia pada tahun 2010 adalah 2000 operasi katarak/1 juta populasi (500.000 operasi katarak/th). Perdami (Cabang & Pusat) merancang Sistem Pencatatan Pelaporan Jumlah Operasi Katarak secara Komputerisasi atau melalui Hot Line SMS.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan mata, diupayakan melalui pemberdayaan dokter anggota muda Perdami yang sudah memiliki kompetensi mandiri di RS Jejaring Pendidikan. Legalitasnya didukung oleh Surat Tugas dari Dinas Kesehatan melalui distribusi ke Jejaring RS Pendidikan Jejaring.

Untuk kelancaran kerja sama pemerintah dengan NGO / pihak asing dalam Pelayanan Kesehatan Mata, diperlukan suatu Pedoman / Standar yang mengatur kerjasama dengan LSM / Lembaga Donor dalam dan luar negeri dengan melibatkan anggota Perdami Cabang setempat.

Peran Perdami dalam hal Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) Nasional masih belum jelas. Hal ini disebabkan belum adanya evaluasi pelaksanaan / aktivitas yang selama ini sudah dikerjakan, serta masih menjadi pertimbangan juga mengenai perlunya restrukturisasi kepengurusan.

Setiap tahun selalu diperingati World Sight Day dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan mata pada masyarakat. Hal ini mendukung dan melaksanan program Count Down to 2020.

Agar pelaksanaan Operasi Masal oleh Perdami tertib administratif, diwajibkan kepada SPBK Perdami Pusat / Cabang untuk mengacu pada Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Operasi Masal Perdami yang dibuat DKEK. Upayanya adalah dengan penggunaan sarana IT (informasi dan teknologi), serta efektifitas pencatatan operasi katarak di setiap institusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah / Swasta.

Kurikulum oftalmologi komunitas perlu dituntaskan dan direalisasikan segera oleh Kolegium Oftalmologi Indonesia, dengan diberlakukan di institusi pendidikan kesehatan mata di Indonesia.

USULAN – USULAN HASIL KONAS

Dari hasil Konas XII masih terdapat usulan-usulan yang belum terselesaikan dalam rapat pleno. Berikut adalah usulan – usulan yang dirangkum pada sidang komisi saat KONAS.

USULAN PROGRAM PP PERDAMI

Sistem Registrasi / database anggota Perdami

Sistem Registrasi Peserta PIT menggunakan bar code di kartu anggota.

Keanggotaan Perdami sesuai dengan KTP / domisili anggota (AD/ART Perdami)

Membuat Buku Panduan Rapat Organisasi Konas XII yang terdiri dari

Amandemen AD ART

Jadwal Rapat

Tempat pelaksanaan rapat

Rapat Pra Konas

Rapat Anggota Paripurna Pertama

Rapat Komisi

Rapat Anggota Paripurna Kedua

Tata Tertib Rapat Anggota Paripurna

Kartu Pemilihan Ketua

Iuran Anggota: Anggota diharuskan membayar iuran tiap 1(satu) tahun

Skoring untuk pemberian penghargaan Perdami, saat ini tetap memakai rumus yang lama apabila, ada perbaikan akan dibahas pada forum tersendiri.

Usulan yang akan mendapat penghargaan harus sudah masuk ke DP 4 paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan.

Pengurus cabang dituntut untuk berperanan memberikan masukan calon yang akan mendapatkan tanda penghargaan

Kriteria tingkatan saat ini masih dipakai emas, perak dan perunggu sampai dengan didapatkan istilah/sebutan untuk penghargaan yang tepat.

Follow up penerapan tarif Askes yang baru.

Seminar rutin enterprenership untuk memacu anggota menglola klinik sendiri menghadapi AFTA.

Sosialisasi dana sosial dengan no. Rekening :

Dibuat kriteria khusus untuk penerima sosial.

Pembentukan asosiasi RS MATA se Indonesia.

USULAN PROGRAM KOI

Melakukan revisi modul pendidikan yang sudah ada, disesuaikan dengan IPDS masing-masing. Diperlukan adanya sistem kontrol dari tiap IPDS.

Mengatur tugas belajar peserta PPDS ke RS daerah pada tahap mandiri.

Dibutuhkan adanya SIP khusus dalam pelaksanaannya.

KPS menjadi penanggung jawab.

Apabila diperlukan dapat dipertimbangkan dibuat kurikulum khusus untuk para peserta ‘tugas belajar’ .

Menyusun pengembangan dan penyusunan Log Book, termasuk di dalamnya penilaian attitude.

Program penyetaraan kompetensi konsultan dapat diteruskan bila diperlukan manakala pendidikan terstruktur belum ada, melalui seleksi dengan aturan yang lebih diperketat, misalnya melalui ujian nasional, dll.

Untuk program pendidikan yang terstruktur diusulkan untuk combined degree dengan program S3

Organisasi dan jenis task force perlu diperbaharui sesuai kebutuhan pencabangan ilmu dan persyaratan

Task force diminta untuk menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi program pendidikan konsultan yang terstruktur

Perlu monitoring konsultan dalam melakukan kewajibannya sebagai pendidik

Bila dalam 5 tahun konsultan tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagai pendidik, sertifikasi kompetensi dapat dicabut

Imbalan untuk pembuat soal ujian kompetensi

SKP untuk pembuat soal (diusulkan perdami kpd IDI)

Perlu pelatihan kmb cara pembuatan soal UDOT kepada calon penguji yang belum mengikuti pelatihan