. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 PANGKALPINANG
.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2013
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum Penyusunan1.3. Hubungan antar Dokumen1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU BERDASARKAN RENSTRA SKPD PROVINSI2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Berdasarkan Renstra SKPD Provinsi2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPTPM2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BPPTPM2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD
BAB IV. PENUTUP
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang–Undang No. 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003, dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga menjadi enam kabupaten dan satu kota. Sedangkan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkalpinang.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur No.17 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada). RKPD yang disusun oleh suatu daerah harus berisikan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro daerah dan rencana kerja serta sumber pendanaannya.
RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 merupakan dasar hukum perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai prinsip bagi SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota, Penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, Renja K/L digunakan sebagai acuan dan Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk peiode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD merupakan pencapaian pelaksanaan kinerja SKPD dalam satu tahun apakah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, belum memenuhi target atau melebihi target kinerja.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan renja SKPD untuk tahun yang sama.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNANLandasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden RI nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012;
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMENRencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi acuan didalam
merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diserasikan melalui Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di jabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD
menjadi pedoman didalam pembuatan Renstra SKPD, dan RKPD menjadi acuan didalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) SKPDRencana kerja SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum PenyusunanMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Hubungan Antar DokumenMenjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra K/L, Renja K/L, RKP, RPJM Nasional, RKPD, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPDMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen
1.5. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK.
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPDBerisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDBerisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimakksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDPerumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor2 yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Bab IV PENUTUPBerisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian , baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk:
a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPPTPM.
b. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
c. Penyusunan rancangan Renja BPPTPM mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra BPPTPM, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan
daerah bidang penanaman modal antar Provinsi dengan Kabupaten/kota serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
BAB IIEVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD PR0VINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja-SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi
Kepulauan Bangka BelitungTabel 2.1
Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja-SKPDNama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2014
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada
Tahun2017 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu
(2013)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahunberjalan ygdievaluasi
(2014)
Realisasi Kinerja PadaTriwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi (2014)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2014 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun
2014(%)
Unit SKPD
Penanggung jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5
x100% 16
17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp
1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan administrasi surat menyurat
12 bulan
12 bulan 24.880.000 12 bulan 46.080.000 3 bulan 4.200.000 6 bulan 6.600.000 6 bulan 10.850.000 - - 6 bulan 21.650.000 100 46.98 12 bulan 46.530.000 100 BPPTPM 07
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Mempermudah atau memperlancar pekerjaan aparatur
12 bulan
12 bulan 67.028.358 12 bulan 153,000,000 3 bulan 23.404.440 6 bulan 2.652.000 6 bulan 6.035.631 - - 6 bulan 32.092.071 100 20.97 12 bulan 99.120.429 100 BPPTPM
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran jasa administrasi pengelola keuangan kantor
12 bulan
12 bulan 83.700.000 12 bulan 105,900,000 3 bulan 17.650.000 6 bulan 35.300.000 6 bulan 26.475.000 - - 6 bulan 79.425.000 100 75 12 bulan 136.650.000 100 BPPTPM
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan lingkungan kerja 12 bulan
12 bulan 196,884,250 12 bulan 274,500,000 3 bulan 46.250.000 6 bulan 65.250.000 6 bulan 65.074.017 - - 6 bulan 176.574.017
100 64.32 12 bulan 373.458.267 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan
12 bulan 73,085,250 12 bulan 90,000,000 3 bulan 21.500.000 6 bulan 23.000.000 6 bulan 22.500.000 - - 6 bulan 67.000.000 100 74.44 12 bulan 140.085.250 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
12 bulan 196,548,586 12 bulan 200,000,000 3 bulan 39.075.000 6 bulan 48.850.000 6 bulan 51.500.000 - - 6 bulan 139.425.000
100 69.71 12 bulan 335.973.586 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran
12 bulan
12 bulan 56,679,000 12 bulan 116,000,000 3 bulan 27.210.000 6 bulan 30.490.000 6 bulan 22.650.000 - - 6 bulan 80.350.000 100 69.26 12 bulan 137.029.000 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya fasilitas komunikasi dan penerangan di kantor
12 bulan
12 bulan - 12 bulan 7,800,000 3 bulan 3.435.000 6 bulan 1.350.000 0 0 - - 6 bulan 4.785.000 100 61.34 12 bulan 4,785,000 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan kantor 12 bulan
12 bulan 4,320,000 12 bulan 18,234,000 3 bulan 4.500.000 6 bulan 3.000.000 6 bulan 4.528.000 - - 6 bulan 12.028.000 100 65.96 12 bulan 16.348.000 100 BPPTPM
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan
12 bulan 56,505,165 12 bulan 107,250,000 3 bulan 0 6 bulan 25.000.000 6 bulan 17.250.000 - - 6 bulan 42.250.000 100 39.39 12 bulan 98,755,165 100 BPPTPM
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya informasi investasi secara terpadu
12 bulan
12 bulan 446,194,830 12 bulan 729,975,000 3 bulan 85.125.210 6 bulan 200.766.210 6 bulan 224.521.796 - - 6 bulan 510.413.216
100 69.92 12 bulan 732.086.250 100 BPPTPM
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Laporan realisasi program/kegiatan penanaman
12 bulan
12 bulan 45,950,000 12 bulan 50,000,000 0 0 0 0 6 bulan 25.866.200 - - 6 bulan 25.866.200 100 51.73 12 bulan 71,816,200 100 BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja (%) 709.02/12 keg = 59.08%
Predikat Kinerja Rendah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan pembangunan gedung musholla
Tersedianya tempat ibadah 0 0 1 unit 103,480,000 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
0 0 8 unit 169,245,690 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
mesin tik listrik, mesin penghancur kertas, bendera merah putih, horden, printer, plang petunjuk arah
102,854,875 mesin rumput, peralatan audio, penangkal petir, komputer PC, printer warna dan B/W, UPS/stabilizer, tower SIKPD, sumur bor dan pompa air
241,022,500 0 0 0 0 mesin rumput, peralatan audio, penangkal petir, komputer PC, printer warna dan B/W, UPS/stabilizer, tower SIKPD, sumur bor dan pompa air
103.971.280 - - mesin rumput, peralatan audio, penangkal petir, komputer PC, printer warna dan B/W, UPS/stabilizer, tower SIKPD, sumur bor dan pompa air
103.971.280
100 43.13 12 bulan 206.826.155 100 BPPTPM
Kegiatan pengadaan meubelair Tersedianya meubelair kantor meja kerja 1/2 biro,
39,430,000 sofa 20,480,000 0 0 0 0 sofa 18.700.000 - - sofa 18.700.000 100 91.30 12 bulan 58.130.000 100 BPPTPM
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya fasilitas komunikasi dan penerangan di kantor
pengecatan dinding,
197,668,000 pemeliharaan instalasi listrik
30,000,000 0 0 pemeliharaan instalasi
20.000.000 0 0 - - pemeliharaan instalasi listrik
20.000.000 pemeliharaan
66.66 pemeliharaan
217.668.000 pemeliharaan
BPPTPM
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran sarana transportasi
2 mobil, 11 motor
167,989,200 3 mobil, 15 motor, 1 genset
273,090,000 3 mobil, 15 motor, 1 genset
29.250.000 3 mobil, 15 motor, 1 genset
33.000.000 3 mobil, 15 motor, 1 genset
53.500.000 - - 3 mobil, 15 motor, 1 genset
115.750.000
3 mobil, 15 motor, 1 genset
42.38 5 mobil,26 motor,1 genset
283.739.200 5 mobil,2
6 motor,1
BPPTPM
kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehab gedung kantor
0 0 rehab gedung kantor
180,000,000 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Kegiatan pengadaan genset berikut gedung
Tersedianya genset dan rumah genset kantor BPPTPM
0 0 mesin genset dan rumah
240,920,000 0 0 0 0 mesin genset dan rumah
46.037.000 - - mesin genset dan rumah
46.037.000 mesin genset
19.10 mesin genset
46.037.000 mesin genset
BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja (%) 262.57/ 7 keg = 37.51%
Predikat Kinerja Sangat rendah
3. Program pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur pemerintah
PSH untuk Eselon III
11,150,000 pakaian kerja utk PNS, PHL dan pakaian
64,750,000 0 0 pakaian kerja utk
PNS, PHL
22.200.000 pakaian kerja utk PNS, PHL dan pakaian
37.050.000 - - pakaian kerja utk PNS, PHL dan pakaian batik
59.250.000 pakaian kerja utk
PNS,
91.50 pakaian kerja utk
PNS,
70.400.000 pakaian kerja utk
BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.50/1 keg =91.50%
Predikat Kinerja Sangat tinggi
4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing
7 kali pamera
n promos
i di dalam dan luar
negeri
11.075 07
Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
Jumlah kesepakatan dengan investor
2 Investor
0 0 2 investor 144,360,000 0 0 0 0 2 investor 124.710.000 - - 2 investor 124.710.000
2 investor
86.38 2 investor 124.710.000 2 investor
BPPTPM
Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi 7 Kali 11.075 0 0 5 kali 222,100,000 0 0 5 kali 36.100.000 5 kali 78.700.000 - - 5 kali 114.800.000
5 kali 51.65 5 kali 114.800.000 5 kali BPPTPM
Kegiatan kerjasama investasi antar daerah
Jumlah MOU yang disepakati 1 Kali 0.2 0 0 1 MOU 30,950,000 0 0 0 0 1 MOU 12.500.000 - - 1 MOU 12.500.000 1 MOU 40.38 1 MOU 12.500.000 1 MOU BPPTPM
Kegiatan Promosi Informasi Investasi di Media Massa
Jumlah informasi investasi di media massa
2 Media 0.4 media massa dan website
141,067,700 2 media 277,510,000 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Kegiatan Penyusunan Materi Promosi Investasi Provinsi
Jumlah materi promosi untuk alat promosi investasi
1 Paket 0.35 booklet, leaflet, dvd,
186,035,000 booklet 100 buku, leaflet
254,970,000 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Kegiatan penyusunan profil investasi sektor unggulan daerah
jumlah kajian pengembangan investasi, jumlah buku profile
7 Kajian 1.350 0 0 1 kajian dan 200 buku
133,600,000 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja (%) 178.41/6 = 29.73%
Predikat Kinerja Sangat rendah
5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
10 laporan kegiatan
2.500 07
Kegiatan penyusunan data LKPMJumlah buku data LKPM 100 75 10 47.858.000 50 buku 35.109.500 0 0 0 0 0 - - -
Kegiatan Penyelesaian masalah penanaman modal oleh tim task
Jumlah penyelesaian masalah penanaman modal
20 masalah
250 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 0
Predikat Kinerja Sangat rendah
6. Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
Terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat
60 standar operasioal prosed
2.440 01, 07
Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
0 0 3 kali 351.775.000 0 0 3 kali 11.000.000 3 kali 69.058.000 - - 3 kali 80.058.000 3 kali 22.7 3 kali 80.058.000 3 kali BPPTPM
Jumlah pemasangan iklan 8 kali 0 8 kali - - - - 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
Kegiatan penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu
Regulasi atau peraturan yang dilayani
3 Regulas
175 0 0 2 regulasi 78.745.000 0 0 2 regulasi 20.674.300 0 0 - - 2 regulasi 20.674.300 2 regulasi
26.25 2 regulasi 20.674.300 2 regulasi
BPPTPM
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan
Jumlah aparatur yang PTSP yang mengikuti diklat
160.034.400 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja (%)48.95/2 keg =
24.47%
Predikat Kinerja Sangat rendah
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan
Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah
5 sektor usaha
2.275 06, 07
Kegiatan sosialisasi system pelaporan data SIPID
Jumlah peserta aparatur bidang penanaman modal dan pelayanan
0 0 40 peserta 104.470.000 0 0 0 0 0 0 - - BPPTPM
Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman
umlah peserta aparatur bidang penanaman modal dan pelayanan
69.756.740 25 peserta 23.960.000 0 0 25 peserta 23.960.000 0 0 - - 25 peserta 23.960.000 25 peserta
100 25 peserta
93.716.740 25 peserta
BPPTPM
Rata-rata capaian kinerja(%) 100/2 keg= 50%
Predikat kinerja Sangat rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s.d. PROGRAM 7) 292.29%/7 prog=41.75
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s.d. PROGRAM 7) Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi yang baik antar SKPD lintas Provinsi dan kab/kota, dengan pihak ketiga, anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan,
Faktor penghambat pencapaian kinerja: waktu pelaksanaan keg,
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No IndikatorSPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra BKPMD Realisasi CapaianProyeks
iCatatan AnalisisTahun
2011Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2011
Tahun
2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1. Tersedianya informasi
peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
Kebijakan penanaman modal
8 project profile
8 project profile
9 project profile
10 project profile
- - - 10 project profile
2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha
Kerjasama penanaman modal
4 Mou - 3 Mou 3 Mou - - -
3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Provinsi
Promosi penanaman modal
1 kali pmeran
3 kali pameran
3 kali pameran
4 kali pameran
1 kali pameran
3 kali pameran
- 4 kali pameran
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Pelayanan penanaman modal
- PM:9 izinSektoral:20 izin
PM:9 izinSektoral:31 izin
PM:9 izinSektoral:41 izin
PM:2 izinSektoral:222 izin
PM: -izinSektoral: 480 izin
PM:3Sektoral:389 izin
PM:9 izinSektoral:41 izin
5. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
2 izin - Semua izin
Semua izin
2 izin - 3 izin Semua izin
6. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- - -
7. Terselenggaranya, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal
Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal
1 kali - 2 kali 2 kali - - - 2 kali
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDTingkat kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal dapat di lihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung no.37 tahun 2013 tentang uraian tugas dan fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu :
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis, standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur perizinan dan non perizinan;b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non
perizinan secara terpadu;c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan
dengan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
d. Pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik ;
e. Pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;f. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelayanan
perizinan antar penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya;
h. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
Bidang Pengawasan dan Pengendalian :Bidang Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas monitoring, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian perizinan dan penanaman modal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan monitoring pengendalian pelayanan perizinan dan
penanaman modal;b. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pelayanan
perizinan dan penanaman modal ;c. Pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan
penanaman modal d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan
penanaman modal;e. Pelaksanaan evaluasi pengendalian pelayanan perizinan
dan penanaman modal;f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelayanan perizinan
dan penanaman modal.
Bidang Pengembangan Potensi DaerahBidang pengembangan potensi daerah mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menganalisa pengembangan potensi daerah skala provinsi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang pengembangan potensi daerah mempunyai fungsi :a. Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran
data/informasi potensi dan sarana prasarana skala provinsi;b. Pelaksanaan analisa dan pengembangan potensi daerah;c. Penyusunan statistik dan sistem informasi penanaman modal;d. Pengkajian kebijakan dan pemberdayaan usaha dalam rangka
peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
Bidang PromosiBidang Promosi mempunyai tugas mengkaji, merumuskan dan
menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi dan kerjasama investasi ditingkat provinsi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Promosi mempunyai fungsi:a. Pengoordinasian dan melaksanakan promosi penanaman modal
daerah di dalam negeri dan luar negeri yang melibatkan dari satu Kabupaten/Kota;
b. Pelaksanaan kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;c. Penyusunan materi dan memfasillitasi kerjasama nasional dan
internasional di bidang penanaman modal;d. Penyusunan data dan informasi promosi, serta sarana prasarana
yang digunakan.Tingkat kinerja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :
Tabel 2.3Rencana dan Realisasi PMDN
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2013
NO TAHUN JUMLAH PROYEK
RENCANA(NILAI INVESTASI )
JUMLAH PROYEK
REALISASI(NILAI INVESTASI)
1. 2005 1 312 300 000 000 2 246 760 000 000
2. 2006 1 1 525 944 454 - -
3. 2007 6 1 684 177 550 458 - -
4. 2008 4 226 492 050 000$ 57 582 500 000
- -
5. 2009 - - 3 246 760 000 000
6. 2010 - - 8 812 000 000 000
7. 2011 4 495 440 000 000 9 836 731 147 592
8. 2012 - - 3 533.460.800.000
9. 2013 (tw 1,2 dan 3)
418.300.000.000
Tabel 2.4Rencana dan Realisasi PMA
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2013
NO TAHUN JUMLAH PROYEK
RENCANA(NILAI INVESTASI )
JUMLAH PROYEK
REALISASI(NILAI INVESTASI)
1. 2005 5 $ 19 213 201 2 $ 34 673 55821 000 000 000
2. 2006 9 $ 60 211 408 - -
3. 2007 17 $ 171 400 218215 901 300 556
- -
4. 2008 9 $ 9 100 0001 066 742 000 000
2 $ 1 000 0002 000 000 000
5. 2009 8 $ 2 200 000466 650 000 000
7 $ 471 247861 780 791 877
6. 2010 - - 19 3 030 937 300
7. 2011 12 843 500 000 000 30 146 049 800 000
8. 2012 - - 26 59.183.380.000
9. 2013 913.472.000.000
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010, yang mengatur fungsi penyelenggaraan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bidang Perizinan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal terdapat 9 jenis izin bidang Penanaman Modal dan 21 Jenis izin sektoral. Sampai dengan desember 2013 terdata 5 kali izin bidang penanaman modal dan 1.091 kali izin sektoral.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizina Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang masih belum optimal.
2. Penyerahan Izin sektoral dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas.
3. Kurangnya integrasi data investasi sektoral Kabupaten/Kota dalam pengembangan potensi investasi unggulan daerah.
4. Masih ada SKPD yg perizinannya sudah didelegasikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun SKPD yang bersangkutan masih menerbitkan izin terkait.
Selain itu, hambatan yang dihadapi saat ini di antaranya potensi investasi belum dikelola secara optimal dikarenakan belum adanya peta potensi daerah yang komprehensif, masterplan investasi dan belum adanya kajian dalam mengembangkan produk turunan dari komoditas unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahan dalam penyampaian LKPM ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di unit Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan satuan tugas atau kualitas aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung dinamis. Di samping itu, masih diperlukan penguatan kelembagaan sehingga penyerahan izin sektoral dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PTSP bukan merupakan suatu kendala dimasa yang akan datang.
Sedangkan Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diidentifikasi sebaga berikut:
Tantangan :1. Membangun relationship dengan para investor dalam dan luar negeri2. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung3. Promosi investasi daerah4. Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA dan PMDN yang bermasalah 5. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan
modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung6. Penyerahan izin sektoral dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PTSP
Peluang :1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kondisi alam yang
bagus untuk perkebunan dengan iklim tropis yang mendukung.2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai luas laut 79,90 %
dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berpotensi besar dibidang kelautan dan perikanan
3. Di dukung Kondisi geografis dan keadaan alam yang alami, sehingga berpotensi baik di bidang pariwisata
4. Terdapat banyak pulau-pulau kecil yang mengitari pulau bangka dan belitung, sehingga berpotensi besar untuk dikembangkan.
5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah, pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit.
Penentuan isu-isu strategis dapat dilihat dari matrik keterkaitan isu strategis dengan program dan kegiatan tahun 2012-2017, yaitu : dari bidang promosi dengan isu strategis masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi, belum tersedianya data potensi yang akurat dan up to date, sedangkan dari bidang perizinan dengan isu strategis peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima, peningkatan transparasi dan mutu pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan sarana prasarana yang memadai, mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendorong sinergitas pelayanan administrasi perizinan dengan stakeholders dan kabupaten/kota, dari bidang perencanaan dengan isu strategis masing kurangnya kerjasama antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam update data.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
(%)
Pagu Indikattif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
InvestasiProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan:Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- Jakarta- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Business Meeting
100 375.000 Kegiatan:Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- Jakarta- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Business Meeting
100 144.360 Perjalanan dinas
dijadikan 1 paket
Kegiatan:Pembuatan Bahan Promosi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya bahan promosi investasi
100 300.000 Kegiatan:Pembuatan Bahan Promosi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya bahan promosi investasi
100 254.970
Kegiatan:Penyelenggaraan Pameran Investasi
Bali, Singapura, Belanda, Jakarta, Jeddah, Pangkalpinang
Terlaksananya pameran investasi di dalam negeri dan luar negeri
100 1.750.000 Kegiatan:Penyelenggaraan Pameran Investasi
Batam, Kawasan timur Indonesia, Prov.Kep.Babel, Jawa timur
Terlaksananya pameran investasi di dalam negeri dan luar negeri
100 222.100 Diutamakan pameran didalam negeri
Kegiatan:Peningkatan kerjasama investasi dengan instansi pemerintah
Jakarta, Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Mou dengan Instansi Pemerintah Penanaman Modal (IPMP)
100 175.000 Kegiatan:Peningkatan kerjasama investasi dengan instansi pemerintah
Indonesia, Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Mou dengan Instansi Pemerintah Penanaman Modal (IPMP)
100 30.950 Perjalanan dinas
disesuaikan
Kegiatan:Promosi Investasi Melalui Media Massa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Media cetak dan atau media elektronik
100 325.000 Kegiatan:Kerjasama media
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Media cetak dan atau media elektronik
100 277.510
Kegiatan:Diklat teknis promosi investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya diklat teknis promosi
100 200.000 Kegiatan:Diklat teknis promosi investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya diklat teknis promosi
100 - Di hapus
Kegiatan:Penyusunan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersusunnya profil proyek investasi Daerah
100 350.000 Kegiatan:Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersusunnya profil proyek investasi
100 453.980
2. Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasiKegiatan :Penyelesaian Masalah penanaman Modal oleh tim Task Force
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terfasilitasinya penyelesaian masalah penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100 200.000 Kegiatan :Pembentukan tim task force pengendalian dan penanaman modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terfasilitasinya penyelesaian masalah penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100 113.000
Kegiatan :Penyusunan data LKPM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya kegiatan penyusunan Data LKPM Tahun 2014
100 75.000 Kegiatan :Penyusunan data LKPM tahun anggaran 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya kegiatan penyusunan Data LKPM Tahun 2014
100 35.109
3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana DaerahKegiatan :Pemutakhiran Potensi Daerah
100 250.000 Kegiatan :Pemutakhiran Potensi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100 Disatukan dengan keg. Penyusunan
profil investasi
sektor unggulan daerah
Kegiatan :Sosialisasi Sistem Pelaporan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur di
100 200.000 Kegiatan :Sosialisasi Sistem Pelaporan Data SIPID
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur di
100 104.470
Data SIPID dalam daerah mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informai Data SIPID secara lengkap,akurat dan terkini (up to date)
daerah dalam mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informai Data SIPID secara lengkap,akurat dan terkini (up to date)
Kegiatan :Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Renca Kinerja Tahunan (RKT) di Badan Pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah prov.kep.babel
100 150.000 Kegiatan :Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Renca Kinerja Tahunan (RKT) di Badan Pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah prov.kep.babel
100 30.970
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKegiatan :Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
-Terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti- Untuk mengetahui tingkat kepuasan tau persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan di PTSP
100 400.000 Kegiatan :Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
- Terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti- Untuk mengetahui tingkat kepuasan tau persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan di PTSP
100 401.775
Kegiatan :Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
- Terlaksananya fasilitas diklat bagi aparatur PTSP- Terlaksananya diklat kepribadian
100 400.000 Kegiatan :Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
100 72.980
- Terlaksananya studi banding bagi tim teknis PTSP- Terlaksananya studi banding bagi tim teknis- Terlaksananya konsultasi dengan kementerian teknis
Kegiatan :Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
100 400.000 Kegiatan :Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
100
Dihapus
Kegiatan :Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Adanya pedoman penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis
100 150.000 Kegiatan :Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Adanya pedoman penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis
100 78.745
Kegiatan :Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur PTSP
100 375.000 Kegiatan :Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur PTSP
100 - Dihapus
Kegiatan :Pembentukan forum perizinan investasi Se-Provinsi kepulauan bangka belitung
100 200.000 Kegiatan :Pembentukan forum perizinan investasi Se-Provinsi kepulauan bangka belitung
100 200.000 Di hapus
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan ProvinsiMengacu kepada visi penanaman modal Indonesia sampai tahun
2025 adalah “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:1 Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing 2 Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang
bernilai tambah; dan3 Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.
Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan Penanaman Modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Pusat dan Daerah
Penguatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah sekurang-kurangnya di lakukan dengan:
1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.
3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal.
4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan
fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Indonesia.
b) Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratanc) Persaingan Usahad) Hubungan Industriale) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
2. Persebaran Penanaman Modal;Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal
adalah sebagai berikut:a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau jawa
melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki
b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar pulau jawa
c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.
d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di luar pulau jawa sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia
e) Percepatan pembangunan infrastruktur di luar pulau jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur, dan Energi;a) Pangan
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate)
diarahkan pada daerah-daerah di luar jawa yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif,untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan
usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur
3) Pemberiaan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan indonesia.
5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
b) InfrastrukturArah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang inftrastruktur adalah sebagai berikut :1)Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini
sudah tersedia.2)Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan
infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
3)Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur
4)Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
5)Percepatan pemenuhan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang
6 ) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.
c) EnergiArah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Energi
adalah sebagai berikut :1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta
mmendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi
3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan subtitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy).
4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang
Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut :a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan
lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
c) Pengembangan ekonomi hijau (green economy)d) Pemberian fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2
(dua) strategi besar, yaitu :a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang
berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
b) Strategi aliansi strategi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal
Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.a) Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentifPemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing (Bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (Foreign Direct Investment), praktek terbaik secara internasional (International best practices), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;kepentingan pengembangan wilayah;tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tennaga kerja;sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun maksud
dari kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang: Memiliki keterkaitan yang luas; Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi; Memperkenalkan teknologi baru;serta Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; Memperkuat struktur industri nasional; Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar
internasional, dan Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman
modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energib) Bentuk/jenis fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman
modal oleh pemerintah dan pemerintah daerahFasilitas Fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah
dapat berupa:1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri;
3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4) Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;dan6) keringanan pajak bumi dan bangunan , khususnya untuk bidang
usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah kepada penanam modal untuk
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa:1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman
modal;2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan
penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;5) Penyediaan sarana dan prasarana;6) Penyediaan lahan atau lokasi;dan7) Pemberian bantuan teknis
Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah/Pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;2) pengurangan,keringanan, atau pembebasan retribusi daerah3) pemberian dana stimulan;dan/atau4) pemberian bantuan modal
c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:1) melakukan perluasan usaha;atau2) melakukan penanaman modal baru.Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut;1) melakukan industri pionir;2) termasuk skala prioritas tinggi;
3) menyerap banyak tenaga kerja;4) termasuk pembangunan infrastruktur;5) melakukan alih teknologi;6) berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,
atau daerah lain yang dianggap perlu7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau
peralatan yang diproduksi didalam negerid) Mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif
penanaman modalPemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal
diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.
7. Promosi Penanaman Modal
Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:a) Penguatan image building sebagai negara tujuan penanaman
modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif.
c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah di tetapkan.
d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.Berdasarkan visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025
adalah “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, terlihat bahwa arah kebijakan ditujukan pada perbaikan iklim penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pengembangan pangan, infrastruktur dan
energi, pemberdayaan UMKMK dan pengembangan strategi promosi penanaman modal . Sementara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, arah kebijakan ditujukan pada terwujudnya wilayah agri-bahari yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan pemerintahan yang amanah menuju masyarakat sejahtera.
Berdasarkan arah kebijakan jangka menengah tersebut, maka pembangunan yang mengarah kepada bidang Penanaman Modal terdapat pada Tahun kedua pembangunan diarahkan pada Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tahun kedua juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan, dan koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD kedalam suatu bentuk
yang lebih terarah dan operasional sesuai dengan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan Rencana Kerja ini sekaligus menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu :1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang
terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota,
2. Meningkatkan kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal, serta fasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan usaha di daerah.
3. Meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik di lintas sektoral maupun lintas daerah.
4. Meningkatkan citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan prospektif, melalui peningkatan kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang penanaman modal.
5. Terwujudnya kegiatan promosi yang lebih efektif dan efisien.6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi di bidang pelayanan
penanaman modal.7. Meningkatkan realisasi dan penyelesaian permasalahan
pelaksanaan penanaman modal. Adanya landasan hukum yang kuat dan bisa menjadi acuan dalam penanaman modal.
8. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPPTPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.
9. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
SasaranMengacu misi yang telah ditetapkan, sasaran yang hendak dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:1. Tersedianya arah kebijakan umum, norma, standar dan prosedur
baku perencanaan dan pengembangan penanaman modal lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing.
2. Tersedianya informasi terkini (up to date) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi.
3. Terkoneksinya kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar.
4. Tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan penanaman modal
5. Meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan promosi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
6. Tersusunnya strategi promosi lingkup Provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal.
7. Terlaksananya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal lingkup provinsi.
8. Terselenggaranya bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal lingkup provinsi.
3.3. Program dan KegiatanSesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2012-2017, yaitu: “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya
saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.Berdasarkan visi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkeinginan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri, maju, berkeadilan, demokratis dan memiliki sumber daya manusia yang bersaing global.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak di bidang Penanaman Modal mengacu kepada misi satu (1) dan misi lima (5) didalam mendukung sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: Misi 1(satu) Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan / kecamatan / kabupaten / kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral dan Misi 5 Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung
Adapun rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3Rumusan Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Urusan Pemerintaha
nProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Rutin Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranKegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan administrasi surat menyurat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 46.080.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air
Mempermudah /memperlancar pekerjaan aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 153.000.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan
Pembayaran jasa administrasi pengelola keuangan kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14 orang 105.900.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan lingkungan kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 274.500.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa perbaikan peralatan kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 90.000.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 200.000.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 116.000.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya fasilitas komunikasi dan penerangan di kantor BPPTPM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 7.800.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 18.234.000 APBD
Kegiatan :Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 107.250.000 APBD
Kegiatan :Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya informasi investasi secara terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 729.975.000 APBD
Kegiatan:Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan realisasi program/kegiatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 50.000.000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :Pembangunan Gedung Mushola
Tersedianya tempat ibadah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 unit 103.480.000 APBD
Kegiatan :Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8 unit 169.245.690 APBD
Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 241.022.500 APBD
Kegiatan :Pengadaan Meubelair
Tersedianya Meubelair kantor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 20.480.000 APBD
Kegiatan :Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya fasilitas komunikasi dan penerangan dikantor BPPTPM
Pangkalpinang 100% 30.000.000 APBD
Kegiatan :Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kelancaran sarana transportasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3 mobil,15 motor,1 genset
273.090.000 APBD
Kegiatan :Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terehabnya gedung kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 200.000.000 APBD
Kegiatan :Pengadaan Genset Berikut Gedung
Tersedianya genset dan rumah genset kantor BPPTPM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 240.920.000 APBD
Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian dinas aparatur pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100 stel pakaian utk PNS, 24 stel pakaian utk PHL, 50 stel pakaian batik tradisional
64.750.000 APBD
Wajib Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan :peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
Terlaksananya kerjasama dengan dengan IPMP ( Instansi Penanaman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 MoU 144.360.000 APBD
pemerintah dan dunia usaha Modal Provinsi )
Kegiatan: penyelenggaraan pameran investasi
Terlaksananya pameran investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 kali 222.100.000 APBD
Kegiatan :Kerjasama Investasi Antar daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30.950.000 APBD
Kegiatan :promosi investasi melalui media massa
Terlaksananya kerjasama dengan media
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Media 277.510.000 APBD
Kegiatan :Pengadaan Bahan Promosi
Tersedianya bahan promosi investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Booklet: 1000 exemplar- Leaflet: 1000 exemplar- DVD: 1000 bh- Banner: 4 bh- Tas: 1000 bh
254.970.000 APBD
Kegiatan :Penyusunan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah
Tersusunnya profil proyek investasi daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Buku profil 6 sektor 453.980.000 APBD
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kegiatan:Penyelesaian Masalah Penanaman Modal oleh Tim Task Force
Terfasilitasinya penyelesaian masalah penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Operasionalisasi 113.000.000 APBD
Kegiatan:penyusunan data LKPM tahun anggaran 2013
Terlaksananya kegiatan penyusunan data LKPM TA 2013
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 35.109.500 APBD
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan:Sosialisasi Sistem Pelaporan Data SIPID
Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 kab/kota 104.470.000 APBD
daerah dalam mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informasi data SIPID secara lengkap, akurat dan terkini (up to date)
Kegiatan:Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3 Buku Renja 30.970.000 APBD
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kegiatan:Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti- Untuk mengetahui tingkat kepuasan atau persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan di PTSP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan mutu pelayanan perizinan
401.775.000 APBD
Kegiatan:Penataan dan Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Adanya pedoman penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
78.745.000 APBD
Kegiatan:Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
- Terlaksananya fasilitas diklat bagi aparatur PTSP- Terlaksananya diklat kepribadian- Terlaksananya studi banding bagi tim teknis- Terlaksananya studi banding bagi tim teknis PTSP- Terlaksananya konsultasi dengan kementerian teknis
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terciptanya aparatur PTSP yang profesional
72.980.000 APBD
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
7 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO KAB/KOTA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCAN TAHUN 2014 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASITARGET CAPAIAN KINERJA PROGRA/KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELITUNG TIMUR
Program dan kegiatan pada setiap SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Timur
1. Program Pelayanan
administrasi perkantoranTerpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk
BPMPT
kelancaran aktivitas perkantoran
01
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Honorarium pengelola keuangan dan barang, insentif khusus PNS, PTT dan PHL, honorarium/gaji PHL, belanja prangko dan materai, belanja koran,
12 bulan 850,000,00
0
12 bulan 900,000,000
belanja internet, belanja telepon, belanja listrik, belanja makan dan minum rapat, makan dan minum tamu
02
Penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan Belanja cetak, ATK,
fotocopy, striker
12 bulan 100,000,000 12 bulan
100,000,000
03
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja alat listrik dan elekronik
12 bulan 25,000,000 12 bulan
25,000,000
04
Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga
Spanduk, umbul-umbul, banner, bendera merah putih, bendera merah putih rempel, peralatan kebersihan, pengisian tabung gas
12 bulan 44,000,000 12 bulan
44,000,000
05
Penyelengaraan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Pengeluaran perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
250,000,000
12 bulan
250,000,000
02
Program peningkatan saran dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPMPT
01
Pembangunan gedung kantorTerlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor
1 unit gudang dan 400 m2 conblock
350,000,000
400 m2 conblock
150,000,000
02
Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor Terlaksananya
pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
1 unit standing floor ac, 2 unit komputer pc dan 2 unit printer
50,000,000TOA, CCTV, dan lain-lain yang
dianggap perlu50,000,000
03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan
Jasa pemeliharaan, pelumas, mesin, suku cadang, pajak STNK kendaraan dinas
12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000
04
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor
Perawatan dan perbaikan komputer dan laptop, perawatan dan perbaikan printer besar, perawatan dan perbaikan printer, perbaikan dan perawatan kulkas, perbaikan dan perawatan AC
12 bulan 24,000,000
12 bulan 24,000,000
3.
Program peningkatan disiplin aparatur
BPMPT
01
Pengadaan pakaian dinas/lapangan/hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas, pakaian khusus pegawai BPMPT 88 stel
70,400,000
44 stel
70,400,000
5.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur BPMPT terhadap pemahaman pelayanan perizinan terpadu, perencanaan dan keuangan
Luar daerah
01
Bimtek/sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah orang yang mengikuti diklat perijinan dan perencanaan keuangan 6 orang
30,000,000
6 orang 30,000,000
4.
Urusan wajib penanaman modal daerah
15
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan promosi perizinan dan penanaman modal
BPMPT dan Luar daerah
06
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Terlaksananya sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
1 kali 50,000,000
1 kali 50,000,000
08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Peninjauan lapangan perizinan dan monitoring evaluasi penanaman modal
200 kali peninjauan lapangan
100,000,000 250 kali peninjauan
100,000,000
10 Penyelenggaraan pameran investasi
pameran investasi daerah
3 kali 500,000,000 3 kali 500,000,000
16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Pengembangan sistem informasi perizinan BPMPT
04 Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Terpeliharanya sistem aplikasi perizinan yang ada
12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000
17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Tersedianya informasi tentang potensi investasi
BPMPT
01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Terinventarisirnya potensi investasi yang ada di Belitung Timur
50 buku, 10 peta
350,000,000
Jumlah 2,968,400,000
Kabupaten Bangka Selatan
01 Penyelenggaraan pameran investasi 2014 (PRJ dan GBID) (cost sharing) 80,000,
000
02 Peyelenggaraan sistem informasi promosi investasi daerah 80,000,
000
03 Promosi informasi investasi di media masssa 100,000,
000
04 Pengawasan dan pengendalian penanaman modal 50,000,
000
05 Penyelenggaraan masterplan pengembangan investasi daerah 100,000,
000
06 Sosialisasi kebijakan penanaman modal 50,000,
000
07 Temu investasi/Business meeting 100,000,000
Kabupaten Bangka Barat
1.16 urusan wajib penanaman modal
03 Seketariat daerah
015 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
02 Pengembangan potensi unggulan daerah (pameran investasi luar daerah yang potensi investasi)
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka mengintensifkan promosi investasi daerah sesuai dengan market yang diharapkan
Tentative 1 kali dan kunjungi oleh 250 pengunjung potensial
140,000,000
1 kali dan kunjungi oleh 250 pengunjung potensial 160,000
,000
05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Sistem koordinasi perencanaan penanaman modal daerah yang terpadu antar SKPD dan instansi yang terkait
Tentative 1 dokumen
50,000,000
1 dokumen
50,000,000
07 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur instansi penanaman modal
Penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang penanaman modal
Muntok ( Bagian penanaman modal)
Klasifikasi :
0
klasifikasi : B(baik) dan 1 dokumen 15,00
0,000
08 Peningkatan, kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksana penanaman modal
Pemantauan, pembinaan dan pengawasan PMA/PMDN (LKPM)
6 (enam) kecamatan
1 kali pertriwulan dan 1 dokumen pelaporan
40,000,000
1 kali per triwulan 40,00
0,000
10 penyelengaraan pameran investasi (Pameran Pembangunan)
Event promosi bagi swasta/UKM daerah
Muntok 1 kali penyelenggaraan dan diikuti 30 swasta/UKM
350,000,000
1 kali penyelenggaraan dan diikuti 30 swasta/UKM
350,000,000
13 Pameran luar daerah yang potensial untuk promosi sektor perdagangan dan potensi UKM daerah
Keikutsertaan pada pameran nasional dalam rangka mempromosikan potensi sektor perdagangan dan potensi UKM daerah
tentative
Keikutsertaan daerah dan
250 pengunjung
potensial
220,000,000
Keikutsertaan 2 UKM daerah dan 250 pengunjung potensi 145,000
,000
14 Pameran luar daerah yang potensial untuk promosi sektor perdagangan
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka peningkatan dan kerjasama perdagangan
tentative
1 kali dan dikumjungi oleh 250
pengunjung potensial
-
1 kali dan dikunjungi potensial 145,000
,000
15 Pameran luar daerah yang potensial untuk promosi potensi pariwisata
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka intensivitas promosi dan pembangunan pariwisata daerah
Tentative
1 kali dan dikunjungi oleh
250 pengunjung
potensial
135,000,000
1 kali dan dikujungi oleh 250 pengunjungn potensial
145,000,000
16 Pameran luar daerah yang potensial untuk promosi potensi perikanan dan kelautan
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka promosi potensi sumberdaya perikanan dan kelautan daerah
Tentative
1 kali dan dikunjungi oleh
250 pengunjung
potensi
135,000,000
1 kali dan dikunjungi oleh 250 pengunjung potensi
145,000,000
17 Pameran luar daerah yang potensial untuk promosi potensi pertanian, peternakan dan perkebunan
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka promosi potensi sumberdaya pertanian, peternakan dan perkebunan
Tentative
1 kali dan dikunjungi oleh
250 pengunjung
potensi
135,000,000
1 kali dan dikunjungi oleh 250 pengunjung potensi
145,000,000
27 Pameran luar daerah yang potensial untuk pameran APLIKASI
Keikutsertaan pada pameran dalam rangka promosi potensi dan produk unggulan daerah
Tentative
1 kali dan dikunjungi oleh
250 pengunjung
potensi
223,560,000
1 kali dan dikunjungi oleh 250 pengunjung potensi
250,000,000
28 Pameran luar negeri yang potensial
Keikutsertaan pameran pada pameran dalam rangka promosi potensi dan produk unggulan daerah kepada investor dan investor di luar negeri
Tentative
1 kali dan dikunjungi oleh
250 pengunjung
potensi
-
1 kali dan dikunjungi oleh 250 pengunjung potensi 300,000
,000
03.16 Peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
02 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Memfasilitasi penjajakan kerjasama investasi dengan daerah lain maupun swasta
Muntok (bagian
penanaman modal)
1 MoU kerjasama di
bidang penanaman
modal dengan daerah
lain/swasta
50,000,000
1 MoU kerjasama di bidang penanaman modal dengan daerah lain/swasta
50,000,000
Jumlah 1,528,560,000
(50,000,000)
Kabupaten Bangka
1.06
Program pelayanan administrasi perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya persentase
target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 174,189,145 100% 191,608,060
02 Penyediaan sumberdaya air dan
listrikTercapainya persentase target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 54,969,250 100% 60,46
6,175
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Inventaris kantor berupa komputer/laptop, AC, infokus, mesin tik, dan mesin rumput
Sungailiat 100% 17,296,250 100% 19,02
5,875
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tercapainya persentase target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 1005% 57,908,350 100% 63,69
9,185
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapainya persentase
target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 43,596,140 100% 47,95
5,754
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahTercapainya persentase target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 131,502,000 100% 144,652
,200
19 rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah
Tercapainya persentase target Sungailiat 100% 78,067,950 100% 85,874,745
02 program peningkatan saran dan prasarana aparatur
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tercapainya persentase kinerja Sungailiat 100% 43,471,200 100% 47,818,320
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tercapainya persentase kinerja Sungailiat 100% 55,000,000 100% 60,500,000
10 Pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Tercapainya persentase
kinerja Sungailiat 100% 220,000,000 100% 242,000,000
11 Pembuatan tempat parkir kendaraan
Tercapainya persentase kinerja Sungailiat 100% 50,000,000 100% -
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tercapainya persentase target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 15,000,000 100% 16,500,000
03 program peningkatan disiplin aparatur
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tercapainya persentase
kinerja Sungailiat 100% 43,471,200 100% 19,635,000
20 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
03 Pendidikan dan pelatihan non formal
Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam bidangnya
Sungailiat 100% 58,125,500 100% 63,938,050
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan kinerja keuangan
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Evaluasi kinerja dan
capaian program/kegiatan SKPD selama satu tahun
Sungailiat 100% 15,150,000 100% 16,665,000
07
Program dan peningkatan dan pengembangan potensi pembangunan daerah
01 Pameran pembangunan daerah Tercapainya persentase
target kinerja selama 12 bulan
Sungailiat 100% 22,250,000 100% 244,750,000
15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
08 Updating data base BPM laporan triwulan
PMA/PMDN dan data potensi kecamatan
Sungailiat100% 146,490,400 100% 161,139,440
10 Penyelenggaraan pameran promosi investasi
Peningkatan pameran investasi kab. Bangka tahun 2013
Sungailiat100% 707,000,000 100% 777,700,000
12 Pengembangan sarana informasi potensi Kabupaten Bangka
Peningkatan fasilitas informasi bidang investasi
Sungailiat100% 65,650,000 100% 72,215,000
13 Pembangunan Webside penanaman modal Kabupaten Bangka
Peningkatan data dan informasi potensi investasi
Sungailiat100% 80,800,000 100% 88,800,000
19 Sosialisasi peraturan perundang-undangan penanaman modal
Meningkatnya minat investor di Kabupaten Bangka
Sungailiat100% - 100% 77,490,000
17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
03 Pengembangan pelatihan publikasi dan dokumentasi potensi ivestasi kecamatan
Pegawai kecamatan Sungailiat100% 80,800,000 100% 88,880,000
24 Program pengelolaan RTH
05 Penataan RTH Kelancaran tugas kedinasan
Sungailiat 100% 10,100,000 100% 11,110,000
Kota Pangkalpinang
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
01
Pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM (bersubsidi)
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian BBM (gas ) bersubsidi
7 Kecamatan se-kota Pangkalpinang
75% per tahun 45,000,000 70% pertahun 55,000,000
Program peningkatan pelayanan
kemasyarakatan
01 Monitoring pendistribusian pelaksanaan program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin)
Penyaluran beras untuk keuarga miskin berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
42 kelurahan
se-kota Pangkalpi
nang
75% pertahun 175,000,000 70% pertahun 185,000
,000
Program kerjasama pembangunan
01 Koordinasi dalam memecahkan masalah-masalah daerah
Terkoordinirnya penyelesaian masalah dalam kegiatan ekonomi daerah
Sekretariat daerah
Kota Pangkalpi
nang
65% pertahun 165,000,000 75% 175,000
,000
02 Fasilitasi kemitraan pemerintah dengan dunia usaha
Tersistematikanya pelaksanaan kegiatan ekonomi secara terarah dan berkesinambung
Sekretariat daerah
Kota Pangkalpi
nang
70% pertahun 45,000,000 85% 55,00
0,000
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
01 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Meningkatnya kerjasama investasi untuk meningkatkan nilai dan jumlah penanaman modal daerah
Pemkot dan BKP-RI serta pemkot
dan BKPMD Prov. Babel
10 % pertahun 65,000,000 75% 75,00
0,000
02 Promosi investasi daerah
Meningkatnya promosi investasi untuk meningkatkan nilai dan jumlah penanaman modal daerah
Dalam dan luar negeri
10% pertahun 100,000,000 85% 150,000
,000
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
01 Koordinasi dan pengumpulan data investasi sektor industri, perdagangan, pariwisata dan perikanan dan kelautan
Menyediakan data dan informasi sumberdaya investasi yang ada untuk menarik investor yang baru dan meningkatkan jumlah pelaku investasi di daerah
4 kawasan investasi 65% pertahun 35,000,
000 100 buku 45,000,000
02 Pelaksanaan kegiatan eksistensi Pengembangan kinerja pelayanan perizinan(unit pelayanan terpadu satu pintu)
Mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investor baru dan meningkatkan PAD
Sekretariat daerah
Kota Pangkalpi
nang
75% pertahun 100,000,000 85% 100,000
,000
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
01 Kajian potensi unggulan daerah
Peningkatan konstribusi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan kegiatan penanaman modal daerah
Sekretariat daerah
Kota Pangkalpi
nang
65% pertahun 150,000,000 75% 200,000
,000
jumlah 880,000,000 1,040,000,
000
Kabupaten Bangka Tengah
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinaan investasi secara elektronik (SPIPISE)
ada 100,000,000
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
ada
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal
1 kali
kepada masyarakat dunia usaha
01 Pendataan PMDN/PMA
Output : buku data PMDN/PMA, Outcome: sebagai bahan kebijakan tentang penanaman modal
Kab. Bangka Tengah
20 buku 100,000,000
Program penyiapan potensi
sumberdaya sarana dan prasarana daerah
Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang usaha unggulan
ada 150,000,000
01 Penyusunan rencana umum penanaman modal
Output: Draft RUPM, Outcome : sebagai bahan kebijakan tentang penanaman modal
kab. Bangka tengah
1 dokumen 150,000,000
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota
1 kali 220,000,000
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
ada
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali
01 Koordinasi perencanaan dan pengembnagan penanaman modal
Output : Jumlah koordinasi, Outcome : terjalinnya kerjasama,
Kab. Bangka Tengah
10 kali koordinasi dan
2 kali kerjasama
50,000,000
02 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Output : jumlah SDM yang memiliki sertifikat, Outcome : meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Dalam dan luar negeri
4 kali 20,000,000
03 Penyelenggaraaan pameran investasi
Output : keikutsertaan dalam pameran investasi, Outcome : Terlaksananya promosi melalui pameran dalam rangka pengenalan Bangka Tengah ke tingkat nasional
luar daerah 5 kali 150,000,
000
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Daerah Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang memuat tentang review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD yang berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Rencana Kerja SKPD (Renja) dengan sebaik-baiknya.
3. Rancangan Renja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bahas pada forum SKPD Provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Rancangan Renja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil forum SKPD Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD Provinsi.
Dengan adanya Rencana Kerja BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, sebagai bentuk penjabaran visi dan misi kepala BPPTPM, yaitu “Terwujudnya Spenanaman modal yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Rencana kerja BPPTPM juga merupakan bagian dari koordinasi, integrasi dan sinergitas antara program dan kegiatan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan badan atau bagian Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
Dengan adanya sinergitas ini dan didukung dengan tujuan bersama, diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik, sehingga dapat berorientasi pada kesejahteraan rakyat terutama masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.