KATA PENGANTAR Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018. Diharapkan Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | i
125
Embed
PENDAHULUAN · Web viewDengan tersusunnya Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis
SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan kedalam
Rencana Kerja Tahunan.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 adalah
dokumen yang memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator
kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan
pelaksanaan penyuluhan.
Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang
merupakan input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan
Tahun 2018. Diharapkan Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018
dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | i
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiBAB I 1PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1B. Landasan Hukum 2C. Maksud dan Tujuan 4D. Sistematika Penulisan 4
BAB II8EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 8
A. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1B. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2016 dan
Pelaksanaan Tahun 2017 .81. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2016 Error!
Bookmark not defined.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
pada Kinerja 2016 Error! Bookmark not defined.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun
2017.Error! Bookmark not defined.C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan
Perikanan 1D. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 1
BAB III 31TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 31TAHUN 2018 31
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 31B. Perumusan Tujuan dan Sasaran 33C. Program dan Kegiatan Tahun 2018 34
BAB V 47PENUTUP 47LAMPIRAN 48
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | ii
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | iii
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan masih merupakan
prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2016-2021
yang berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi
pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik
daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya
pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama komoditas-komoditas
unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan perikanan juga dilaksanakan
melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi
sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan.
Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan perikanan
dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu
melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan
pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan
kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program
pembangunan ketahanan pangan dan perikanan tersebut diarahkan untuk
mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan
pangan masyarakat dan kesejahteraan petani termasuk pembudidaya ikan yang
mantap dan berkelanjutan.
Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah,
juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan
urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden
Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 1
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,
sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk Dinas Pangan dan Perikanan.
Dinas Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan dari fungsi Urusan
Pangan serta Urusan Kelautan dan Perikanan.
Dalam kerangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan dan
perikanan sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sebagai salah satu Unit
eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu
tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pagu indikatif serta perkiraan Anggaran.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten
Bandung Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi acuan, arahan kebijakan dan
strategi pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan Tahun 2018.
B. Landasan Hukum
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas
Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2017 disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 2
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan;
13. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83
Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) Tahun 2010-2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 4 Tahun 2014 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pembangunan
1 Ketersediaan energi perkapita (kkal) 2.233 2.261 2.288 2.261 2.288
2 Ketersediaan protein perkapita (gr) 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
3 Konsumsi energi perkapita (kkal) 2.000 2.025 2.050 2.025 2.050
4 Konsumsi protein perkapita (gr) 49 51 53 51 53
5 Produksi ikan (Ton) 13.218,02 13.746,74 14.159 14.584 13.485,82 14.159 14.584
6
Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
0,00 4 4 4 0,00 4 4
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 1
Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Isu belum
mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan serta masih perlu
ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan daerah karenanya
menjadi dua dari lima fokus pembangunan di Kabupaten Bandung untuk periode
2016-2021. Dinas Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis daerah dengan
tugas, pokok dan fungsi: “perumusan kebijakan, pelayanan umum, pembinaan
dan penyelenggaran pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan” harus
dapat menjawab tantangan tersebut di atas. Berikut adalah beberapa isu dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan.
Urusan Pangan:
Fluktuasi ketersediaan, harga dan akses pangan;
Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam bergizi dan
seimbang;
Isu Keamanan Pangan.
Urusan Kelautan dan Perikanan:
Masih terbatasnya penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
Masih rendahya daya saing produk perikanan sehingga masih belum
memberikan nilai tambah untuk pelaku usaha;
Kompetisi pemanfaatan lahan (isu alih fungsi lahan) dan penurunan daya
dukung sumberdaya alam (kuantitas dan kualitas sumber air untuk
perikanan).
D. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Dalam proses penyusunan Renja tahun 2018, Dinas Pangan dan
Perikanan memperhatikan program prioritas yang telah tertuang dalam RKPD
sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang
direncanakan dan tahun yang akan datang guna terwujudnya sinergitas
dokumen perencanaan. Rancangan awal RKPD tahun 2018 merupakan
pedoman untuk penyusunan rancangan RENJA PD.
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 berkaitan dengan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 yang
dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan
besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 1
penyelarasan antara kebijakan top down dan bottom up (tabel 4). Berdasarkan
analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat capaian kinerja dan dari
hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan
hambatan, terdapat rumusan program dan kegiatan baru pada tahun 2018 dan
yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni sebagai berikut:
a. Semula Terdapat 2 Program 12 kegiatan untuk Urusan Ketahanan Pangan,
yaitu: 1). Program Ketahanan Pangan (Urusan Wajib) dan 2). Program
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (Urusan Pilihan
Pertanian/Perkebunan), menjadi hanya 1 Program 18 kegiatan untuk Urusan
Ketahanan Pangan, yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan) (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar);
b. Terdapat kegiatan baru pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan
yaitu kegiatan fasilitasi database perikanan;
c. Program pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan dihilangkan
menindaklanjuti berlakunya UU 23/2014 pada pembagian urusan bidang
kelautan dan perikanan, khususnya Sub Urusan Pengembangan SDM
Masyarakat Kelautan dan Perikanan, di mana penyelenggaraan penyuluhan
perikanan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 2
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Cat. Penti
ng
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Belanja Rutinx Urusan Rutin Urusan Rutin x xx Urusan Rutin Urusan Rutin x xx xx Urusan Rutin Urusan Rutin x xx xx 01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen pemenuhan pelayanan perkantoran
35 % 1.572.164.057 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen pemenuhan pelayanan perkantoran
35 % 1.092.164.057
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan pendukung administrasi perkantoran
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 2.750.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan pendukung administrasi perkantoran
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 2.750.000 SKPD
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 70.313.707 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 70.313.707 SKPD
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 9.750.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 9.750.000 SKPD
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Terpeliharanya STNK Kendaraan Dinas (8 unit roda 4 dan 35 unit roda 2)
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 27.720.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Terpeliharanya STNK Kendaraan Dinas (8 unit roda 4 dan 35 unit roda 2)
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 27.720.000 SKPD
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 1
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BandungDinas Pangan dan Perikanan
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Cat. Penti
ng
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)x xx xx 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa penyusunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kantor Dispakan
Terlaksanannya Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.
Kabupaten Bandung<br />
10 sampel
250.000.000 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Terlaksanannya Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.
Kabupaten Bandung<br />
10 sampel
248.345.350 SKPD
1 02 03 16 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif
Terpenuhinya Kawasan Rumah Pangan Lestari di Masyarakat
Kabupaten Bandung<br />
31 kecamatan
100.000.000 Penyuluhan sumber pangan alternatif
Terpenuhinya Kawasan Rumah Pangan Lestari di Masyarakat
Kabupaten Bandung<br />
31 kecamatan
100.000.000 SKPD
1 02 03 16 32 Dewan Ketahanan Pangan
Terfasilitasinya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung<br />
2 kegiatan
200.000.000 Dewan Ketahanan Pangan
Terfasilitasinya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung<br />
2 kegiatan
200.000.000 SKPD
1 02 03 16 33 Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
Terfasilitasinya informasi Keamanan Pangan Bagi Masyarakat dan Koordinasi penanganan Keamanan Pangan
Kabupaten Bandung<br />
100 orang 200.000.000 Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
Terfasilitasinya informasi Keamanan Pangan Bagi Masyarakat dan Koordinasi penanganan Keamanan Pangan
Kabupaten Bandung<br />
100 orang 200.000.000 SKPD
Jumlah Belanja Renja Sektor
10.711.781.867 Jumlah Belanja Renja Sektor
10.721.046.316
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
620.071.999 Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 31
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BandungDinas Pangan dan Perikanan
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BandungDinas Pangan dan Perikanan
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Cat. Penti
ng
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Sub Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Jumlah Total 15.152.664.016 Jumlah Total 13.861.856.466
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | 32
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BandungDinas Pangan dan Perikanan
Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BandungDinas Pangan dan Perikanan
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Desa, Musrenbang
Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, PD akan menyerap aspirasi dari
masyarakat. Usulan Masyarakat sebagian besar mengajukan usulan kegiatan
pelatihan ketrampilan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan
(pembenihan, pembesaran dan pengolahan ikan), dan ada juga sebagian yang
mengusulkan kegiatan Pengembangan diversifikasi tanaman berupa
alat/mesin pengolahan pangan. Dinas Pangan dan Perikanan menanggapi
usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI
Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan
melakukan verifikasi CPCL yang meminta bantuan dan bila sesuai dengan
kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.
Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Musrenbang 2017No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaVolume Cat.
1 Program pengembangan budidaya perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Ciherang Jumlah UPR/pembenih telatih
14 Orang
2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Mandala Wangi
Jumlah UPR/pembenih telatih
18 Orang
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Tegalsumedang
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
14 Orang
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Panyadap Jumlah pompa air tersedia
2 Set
5 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cibodas Solokanjeruk
Luasan minapadi terfasilitasi
0.39 Ha
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Kamasan Jumlah pompa air tersedia
1 Set
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Hegarmanah Jumlah pompa air tersedia
2 Set
8 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Margamukti Jumlah pembudidaya ikan terlatih
3 Orang
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa PinggirSari Jumlah pembudidaya ikan terlatih
5 Orang
10 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Rancakole Jumlah pembudidaya ikan terlatih
2 Orang
11 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Malasari Jumlah pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
12 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cikalong Jumlah pembudidaya ikan terlatih
6 Orang
13 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Padaulun Luasan minapadi terfasilitasi
1 Ha
14 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Sigara Cipta Jumlah UPR/pembenih
3 Orang
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 33
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Cat.
telatih15 Pembinaan dan pengembangan
perikananDesa Babakan Jumlah
pembudidaya ikan terlatih
4 Orang
16 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cikoneng Ciparay
Luasan minapadi terfasilitasi
0.2 Ha
17 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sarimahi Luasan minapadi terfasilitasi
0.1 Ha
18 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cipinang Luasan minapadi terfasilitasi
0.05 Ha
19 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cipinang Jumlah pembudidaya ikan terlatih
2 Orang
20 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cilengkrang Jumlah pembudidaya ikan terlatih
4 Orang
21 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Ancolmekar Luasan minapadi terfasilitasi
1 Ha
22 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Rancamanyar Jumlah fasilitasi untuk pembudidaya
0.4 Paket
23 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Kelurahan Jelekong Jumlah fasilitasi untuk UPR/Pembenih ikan hias
0.36 Paket
24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Sindanglaya Jumlah fasilitasi pakan untuk pembudidaya ikan
1000 Kg
25 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Tegalluar Jumlah UPR/pembenih telatih
10 Orang
26 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Cipagalo Jumlah UPR/pembenih telatih
10 Orang
27 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Lengkong Jumlah pembudidaya ikan terlatih
7 Orang
28 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Jatisari Cangkuang
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
10 Orang
29 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Pasirmulya Jumlah pembudidaya ikan terlatih
30 Orang
30 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Nagrog Jumlah pembudidaya ikan terlatih
13 Orang
31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Nagrog Jumlah pompa air tersedia
2 Set
32 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Cipanjalu Jumlah UPR/pembenih telatih
4 Orang
33 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Cipanjalu Jumlah UPR/pembenih telatih
4 Orang
34 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cimaung Jumlah fasilitasi untuk pembudidaya
1 Orang
35 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Mekarsari Cimaung
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
6 Orang
36 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Campakamulya
Jumlah pembudidaya
1 Orang
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 34
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Cat.
ikan terlatih37 Pembinaan dan pengembangan
perikananDesa Pasirhuni Jumlah
pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
38 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Warjabakti Jumlah UPR/pembenih telatih
4 Orang
39 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Warjabakti Jumlah UPR/pembenih telatih
4 Orang
40 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Mekarmanik Jumlah pembudidaya ikan terlatih
5 Orang
41 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Cimenyan Jumlah UPR/pembenih telatih
2 Orang
42 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sudi Jumlah pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
43 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Gunungleutik Jumlah pembudidaya ikan terlatih
4 Orang
44 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Manggungharja
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
3 Orang
45 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Lebakmuncang
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
46 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Panyocokan Jumlah pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
47 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Ciwidey Jumlah pembudidaya ikan terlatih
1 Orang
48 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Panundaan Jumlah pembudidaya ikan hias terlatih
0.5 Paket
49 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Citereup Jumlah UPR/pembenih telatih
1 Orang
50 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Lampegan Jumlah UPR/pembenih telatih
5 Orang
51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Karyalaksana Jumlah fasilitasi untuk pembudidaya ikan
1 Set
52 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Lampegan Jumlah pembudidaya ikan terlatih
32 Orang
53 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Warjabakti Jumlah UPR/pembenih telatih
1 Orang
54 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Katapang Jumlah pembudiaya ikan terlatih
18 Orang
55 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Tarumajaya Jumlah pembudiaya ikan terlatih
20 Orang
56 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cikembang Jumlah pembudiaya ikan terlatih
1 Orang
57 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Cikembang Jumlah UPR/pembenih telatih
10 Orang
58 Pembinaan dan pengembangan Desa Cibeureum Jumlah 11
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 35
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Cat.
perikanan pembudiaya ikan terlatih
Orang
59 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Resmitingal Jumlah pembudiaya ikan terlatih
10 Orang
60 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Buninagara Jumlah pembudiaya ikan terlatih
41 Orang
61 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sukamaju Majalaya
Jumlah fasilitasi untuk pembudiaya ikan
0.15 Ha
62 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Mekar Rahayu Jumlah pembudidaya ikan terlatih
20 Orang
63 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Nanjung Jumlah pembudidaya ikan terlatih
7 Orang
64 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Margahayu Selatan
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
35 Orang
65 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Mandalahaji Jumlah pembudidaya ikan terlatih
20 Orang
66 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cinanggela Jumlah pembudidaya ikan terlatih
10 Orang
67 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa girimulya Jumlah pembudidaya ikan terlatih
10 Orang
68 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Bojongkunci Jumlah pembudidaya ikan terlatih
29 Orang
69 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Wanasuka Jumlah fasilitasi untuk pembuddaya ikan
1 Paket
70 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Tenjolaya Pasirjambu
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
10 Orang
71 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Mekarmaju Jumlah pompa air tersedia
1 Set
72 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sugihmukti Jumlah pembudidaya ikan terlatih
7 Orang
73 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Cisondari Jumlah pembudidaya ikan terlatih
20 Orang
74 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Mekarsari Pasirjambu
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
22 Orang
75 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Cipelah Jumlah pembudidaya ikan terlatih
10 Orang
76 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Desa Sukaresmi Jumlah pembudidaya ikan terlatih
32 Orang
77 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Rancaekek Kulon
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
20 Orang
78 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Tegalsumedang
Jumlah pembudidaya ikan terlatih
20 Orang
79 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sukanegara Jumlah pembudidaya ikan terlatih
2 Orang
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 36
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Cat.
80 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Karamatmulya Jumlah UPR/pembenih telatih
20 Orang
81 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Parungserab Jumlah fasilitasi untuk pembudidaya ikan
0.2 Paket
82 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Desa Warjabakti Jumlah UPR/pembenih telatih
2 Orang
83 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Sukamaju Cimaung
Jumlah pembudiaya ikan terlatih
4 Orang
84 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Desa Jagabaya Jumlah pembudidaya ikan hias terlatih
4 Orang
85 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Nagrog Jumlah pengolah ikan terlatih
13 Orang
86 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Bojongsoang Jumlah pengolah ikan terlatih
11 Orang
87 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Girimekar Jumlah pengolah ikan terlatih
10 Orang
88 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Sindanglaya Pelatihan Pengolahan Ikan
20 Orang
89 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Sukawening Jumlah fasilitasi pengolahan dan pemasaran
0.21 Paket
90 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Banyusari Jumlah pengolah ikan terlatih
20 Orang
91 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Nanjung Jumlah pengolah ikan terlatih
13 Orang
92 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Desa Pangauban Pacet
Jumlah pengolah ikan terlatih
10 Orang
93 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Pengembangan diversifikasi tanaman
Desa Hegarmanah Jumlah KRPL terfasilitasi
0.5 Unit
94 Pengembangan diversifikasi tanaman
Desa Cileunyi Wetan Jumlah Mesin Pengolahan Pangan tersedia
1 Unit
95 Pengembangan diversifikasi tanaman
Desa Drawati Jumlah mesin olahan pangan
1 Unit
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 37
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2020, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bandung, disusun berpedoman pada RPMD Kabupaten
Bandung tahun 2016-2021 dan RPJMN tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi
Jawa Barat tahun 2013-2018. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya, Dinas Pangan dan Perikanan dapat menjabarkan dan
mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan
nasional.
Secara umum, kebijakan pembangunan pangan dan perikanan yang
dicanangkan Pemerintah Pusat mengacu pada 9 agenda prioritas
pembangunan nasional (NAWA CITA), dimana sektor Perikanan termasuk ke
dalam agenda:
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah
membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan, untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan
pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi
domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan
stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya
meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan
pertanian beserta kebijakan pendukung lain yang terkait.
Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis,
yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek:
(1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan
alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian
(pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa
pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha, dan tanpa adanya
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 38
insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kata kunci
dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi
yang menunjang daya tarik agribisnis.
Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah
Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan
ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan
memperhatikan beberapa azas, yaitu:
- Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing
daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya, serta
disesuaikan dengan kondisi setempat.
- Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan
ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
- Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.
Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan
tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah
diantaranya ialah:
- Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan
masalah ketahanan pangan di wilayahnya.
- Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap
pembangunan wilayah.
- Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk
menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
- Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi
dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan.
Demikian pula dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat,
ketahanan pangan merupakan satu dari enam isu strategis pembangunan
Bidang ekonomi tahun 2017. Arah kebijakan tersebut merupakan salah satu
penjabaran dari 10 common goals RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018, dimana pembangunan pangan dan perikanan merupakan bagian dari
common goals ke 4 (C4) yaitu peningkatan ekonomi Pertanian.
Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat keterkaitan
yang jelas dengan Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018,, yaitu mengacu pada Misi Kedua, “Membangun Perkonomian Yang
Kokoh dan Berkeadilan” dari 15 Bidang yang ditetapkan dalam misi ini, Bidang
Ketahanan Pangan terdapat pada Bidang ke-5 melalui strategi meningkatkan
ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan
pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 39
cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan
konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.
Sedangkan Bidang Perikanan dan Kelautan pada Bidang ke-7 melalui
strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya
dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b)
peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2016-
2021, yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah
sebagai berikut:
1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
2. Misi Kedua : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata
ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
4. Misi Keempat : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
5. Misi Kelima : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
6. Misi Keenam : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Kemandirian Desa
8. Misi Kedelapan : Meningkatkan reformasi birokrasi
9. Misi Kesembilan : Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban WilayahDimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Peternakan dan
Perikanan sesuai dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 5
yaitu “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”.
B. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan merujuk
pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2018 yang berpedoman pada arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Sejalan dengan
kebijakan RPJMD pada misi ke-5 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran
pembangunan pada Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2018 diuraikan pada
tabel berikut:
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 40
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018
Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah
Meningkatnya Tata Kelola Internal DISPAKAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 70
Persentase asset dalam kondisi baik 80
Meningkatnya kuantitas produksi dan konsumsi pangan
Ketersediaan energi perkapita (kkal) 2.261
Ketersediaan protein perkapita (gr) 66,7
Konsumsi energi perkapita (kkal) 2.025
Konsumsi protein perkapita (gr) 51
Produkis ikan konsumsi (ton) 14.159
Meningkatnya nilai tambah produk perikanan
Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
5
Guna pencapaian indikator sasaran tersebut ditunjang dengan perumusan
indikator turunan sebagai berikut:
- Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat;
- Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten
Bandung;
- Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat;
- Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah di Kabupaten Bandung;
- Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk;
- Meningkatnya produktivitas usaha budidaya perikanan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi benih dan ikan serta olahan
ikan.
C. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan dan
Perikanan Tahun 2018, merupakan program dan kegiatan yang dapat
menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-3 RPJMD Kabupaten
Bandung. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi,
permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 41
Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011,
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan
terbagi ke dalam 3 urusan, yaitu Urusan Wajib pada setiap SKPD, Urusan
Pilihan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan.
Sebagaimana RKPD Tahun 2018, pagu anggaran Dinas Pangan dan
Perikanan sebesar Rp.14.532.592.017,-; Rp.620.071.999,- berasal dari hasil
aspirasi masyarakat melalui proses Musrenbang dan Rp.10.711.781.867,-
berasal dari sektoral. Adapun pagu untuk Urusan Wajib SKPD (Belanja Rutin)
sebesar Rp.3.820.810.150,-. Selanjutnya anggaran tersebut akan dipergunakan
untuk membiayai 4 program dan 30 kegiatan pada Urusan Wajib SKPD (Belanja
Rutin) serta 4 program dan 28 kegiatan pada urusan Pilihan/Wajib, dengan
uraian pada tabel 3 sebagai berikut:
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 42
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja Rutin
x xx xx Urusan Rutin x xx xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persen pemenuhan pelayanan perkantoran
35 % 1.092.164.057 50 % 1.733.361.941
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan pendukung administrasi perkantoran
Kecamatan Soreang<br />
1 paket (410 lembar dan 10 buku)
2.750.000 APBD Kabupaten
SKPD 2 paket (410 lembar dan 10 buku)
2.750.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 70.313.707 APBD Kabupaten
SKPD 12 bulan 73.829.393
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 9.750.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 10.237.500
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 43
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Terpeliharanya STNK Kendaraan Dinas (8 unit roda 4 dan 35 unit roda 2)
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 27.720.000 APBD Kabupaten
SKPD 12 bulan 30.492.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa penyusunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kantor Dispakan
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 6.600.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 7.260.000
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 91.250.000 APBD Kabupaten
SKPD 12 bulan 91.250.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebtuhn ATK pada kantor DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
100 % 97.278.000 APBD Kabupaten
SKPD 100 % 107.005.800
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 97.720.800 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 107.492.880
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 44
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 14.422.800 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 15.865.080
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 179.656.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 417.621.600
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga kantor
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 35.040.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 38.544.000
x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan buku pertanian
Kecamatan Soreang<br />
7 jenis 24.600.000 APBD Kabupaten
SKPD 7 jenis 27.060.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat Dinas maupun staf
Kecamatan Soreang<br />
550 HOK 40.818.750 APBD Kabupaten
SKPD 550 HOK 42.859.688
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bandung<br />
110 HOK 152.256.000 APBD Kabupaten
SKPD 115 HOK 362.707.200
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 45
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx xx 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran dan jasa pengemudi esselon 2
Kecamatan Soreang<br />
7 orang 108.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 7 orang 108.000.000
x xx xx 01 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Bandung<br />
430 HOK 103.280.000 APBD Kabupaten
SKPD 430 HOK 256.608.000
x xx xx 01 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Terpenuhinya kebutuhan hari hari bersejarah
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 30.708.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 33.778.800
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persen pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
35 % 1.719.543.838 50 % 1.265.270.000
x xx xx 02 03 Pembangunan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dispakan dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 330.000.000
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 46
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndikatifSumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2
Kecamatan Soreang<br />
11 unit 690.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 5 unit 150.000.000
x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 75.000.000
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 38.843.838 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 50.000.000
x xx xx 02 10 Pengadaan Mebelair Tersedianya peralatan penunjang kerja DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 35.700.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 105.270.000
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung Kantor DISPAKAN dan UPTD
Kecamatan Soreang<br />
1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 1 paket 350.000.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 DISPAKAN dan
Kecamatan Soreang<br />
12 bulan 205.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 12 bulan 205.000.000
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2018 47
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan