MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH MAKALAH Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan III 2011 / 2012 Dosen : Prof. Dr. Hj. Mintarsih D, M.Pd Disusun oleh Nama : ADE FADILLAH WINATA (110070 : DWI SATRIA MAULANA (110070123) : NIDA NUR’AZIZZAH (110070 Prodi : MATEMATIKA Tingkat / kelas : II.J PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
65
Embed
slimmath.weebly.comslimmath.weebly.com/uploads/1/1/9/2/11926896/makalah... · Web viewDalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pengelolaan Pendidikan III 2011 / 2012
Dosen : Prof. Dr. Hj. Mintarsih D, M.Pd
Disusun oleh
Nama : ADE FADILLAH WINATA (110070
: DWI SATRIA MAULANA (110070123)
: NIDA NUR’AZIZZAH (110070
Prodi : MATEMATIKA
Tingkat / kelas: II.J
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON 2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis
dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen dan
Penerapannya pada Manajemen Sekolah ”.
Penulisan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan
Pendidikan semester III tahun 2011-2012.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun
penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan,
dorongan dan bimbingan orang tua terutama dosen Pengelolaan Pendidikan, sehingga kendala-
kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Mintarsih D, M.Pd. yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada
penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini.
2. Orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan
sehingga tugas ini selesai.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan
dalam penulisan makalah ini.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik
pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk
itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak
yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai,
Amin.
Cirebon, 15 November 2011
Penulis,
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………………………
B. Rumusan Masalah………………………………………………………………
C. Tujuan Penulisan………………………………………………………………..
D. Kerangka Pemikiran……………………………………………………………
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen………………………………………………………….
B. Manajemen Keuangan Sekolah……….………………………………………..
C. Manajemen Keuangan Sekolah: Kajian Administrasi Pendidikan…………….
D. Pengelolaan Keuangan Pada Persekolahan….…………………………………
E. Jenis-jenis Pengeluaran Dalam Pendididikan.…………………………………
F. Fungsi Anggaran dan Tehnik Penyusunan Anggaran………………………….
G. Pengawasan Keuangan Pendidikan………………..…………………………..
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ……………………………………………………………………
B. Saran …………………………………………………………………………..
Daftar Pustaka …………………………………………………………………………
BAB I
A. LATAR BELAKANG
1. Banyaknya ketidaktahuan siswa dan penyelenggara pendidikan tentang sistem
manajemen keuangan sekolah
2. Ketidakmaksimalan sekolah dan penyelenggara pendidikan dalam mengatur anggaran
sekolah dikarenakan kurang memperhatikan faktor dan kebutuhan sekolah
3. Banyaknya kalangan yang belum mengetahui tentang pengaruh manajemen keuangan
sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan
4. Banyaknya kalangan yang belum mengetahui betapa pentingnya mangatur keuangan
yang berpengaruh besar terhadap penyelenggraan pendidikan di sekolah.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa itu Manajemen?
2. Apa yang dimaksud dengan Manajemen Keuangan Sekolah?
3. Bagaimana cara pengelolaan keuangan sekolah?
4. Apa itu anggaran keuangan dan apa saja jenis-jenisnya?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Mengetahui pengertian Manajemen
2. Mengetahui pengertian Manajemen Keuangan Sekolah
3. Mengetahui bagai mana cara Pengelolaan Keuangan Sekolah
4. Mengenal anggaran keuangan dan jenis-jenisnya
D. KERANGKA PEMIKIRAN
Sebelumnya pendidikan merupakan bagian dari “public service” atau jasa layanan umum
dari Negara kepada masyarakat yang tidak diperhitungkan untung dan ruginya “return” dan “cost
benefit” dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Namun sekarang pengertian itu bisa dianggap
keliru dan harus diubah, sehingga menjadikan pendidikan itu merupakan sektor jasa yang
investif-produktif. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang sistem keuangan sekolah, yaitu:
1. Menurut J.Hallak (1969) bahwa dalam Analisis Biaya Pendidikan, biaya dalam arti
yang umum yaitu dalam bentuk moneter/uang.
2. STEPPES, Biro Perencanaan, Depdikbud (1989) menyatakan bahwa konsep biaya
dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk
mendapatkan pendidikan.
3. Menurut Zymelman (1975) dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan
tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut
penggunaan dana-dana itu secara efisien.
4. Menurut Weston Copeland, pengertian manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh
fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan meskipun tanggung jawab manajer
keuangan berbeda-beda.
Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang
mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun. Adapun biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang
diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya
kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN MANAJEMEN
Pada pertengahan tahun 1950-an Koontz mempopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen
dengan mengelompokkan tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen ke dalam lima fungsi
manajemen, yang mencakup:
a) Perencanaan (planning)
b) Pengorganisasian (organizing)
c) Pengisian staf (staffing)
d) Memimpin (leading)
e) Pengendalian (controlling)
Pengembangan model fungsi manajemen di atas mengacu kepada pembagian fungsi
manajemen yang dirumuskan oleh Henry Fayol pada tahun 1916. Fayol membagi fungsi
manajemen ke dalam lima fungsi, yakni: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),
commanding (pemberian komando), coordinating (pengkoordinasian), dan controlling
(pengendalian). Koontz menyatakan bahwa fungsi adalah sekumpulan pekerjaan yang dapat
dibedakan secara nyata dari kumpulan pekerjaan lainnya.
Pada perkembangan selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen disusutkan menjadi empat
fungsi, yang mencakup planning, organizing, leading dan controlling. Penyusutan fungsi terebut
terjadi karena sebagian ahli manajemen berpendapat bahwa fungsi pengisian staf (staffing) telah
tercakup dalam fungsi pengorganisasian (organizing).
Berdasarkan paparan di atas, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, keemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen tersebut dapat dijelaskan lebih
lanjut sebagai berikut:
1) Manajemen merupakan sebuah proses. Artinya, seluruh kegiatan manajemen yang
dijabarkan ke dalam empat fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungandan
semuanya bermuara kepada pencapaian tujuan perusahaan.
2) Pencapaian tujuan perusahaan dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang
dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemendan mencakup fungsi perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian.
3) Pencapaian tujuan dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas menunjukkan
tecapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan
perusahaan. Sedangkan efisiensi menunjukkan pencapaian tujuan secara optimal dengan
menggunakan sumber daya yang paling minimal.
Pencapaian tujuan perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi
yang dimiliki oleh perusahaan.
B. MANEJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
1. Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah
Menurut Weston Copeland, pengertian manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi
dan tanggung jawab para manajer keuangan meskipun tanggung jawab manajer keuangan
berbeda-beda.Tugas pokok manajer keuangan disekolah adalah merencanakan untuk
memperoleh dana kebutuhan operasional dan menggunakan dana tersebut untuk program
pembelajaran.
Empat aspek yang harus dilakukan manajer keuangan;
Aspek 1 : membuat perencanaan perkiraan dan bekerja sama dengan manajer lainnya.
Aspek 2 : memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiyayaannya serta
segala hal yang berkaitan dengannya.
Aspek 3 : bekerja sama dengan manajer lainnya agar lembaga dapat beroperasai seefisien
mungkin.
Aspek 4 : menyangkut penggunaan keuangan dan mencari dananya.
A. Keuangan (Finance)
Keuangan dalam arti luas bagian dari urusan praktis yang berhubungan dengan uang.
B. Anggaran (Budget)
Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk
satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga.
Beberapa keuntungan penggunaan anggaran sekolah:
a. Menetapkan suatu penilaian terhadap kegiatan yang direncanakan
b. Penting bagi pemantapan rencana kerja
c. Berguna untuk peramalan , pengeluaran dan estimasi pendapatan
C. Biaya (Cost)
Biaya : seluruh dana baik langsung/tidak langsung yang diperolehdari berbagai sumber
(pemerintah, masyarakat, orang tua) yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
Perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan, meliputi
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
D. Pembiayaan (Financing)
Financing merupakan fungsi penyediaan dana untuk melaksanakan usaha. Begitu juga dengan
pengelolaan pendidikan dana merupakan hal yang sangat untuk terlaksananya program
pembelajaran.
E. Pemicu Biaya (Cost Driver)
Pemicu biaya merupakan factor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total
untuk suatu obyek biaya.Cost Driver eksekusional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan lembaga untuk mengelola dan melakukan pengambilan keputusan untuk
menurunkan biaya.
2. Kedudukan Manajemen Keuangan pada Jenjang Persekolahan
Seperti yang telah dijelaskan oleh Weston Copeland bahwa “pada hierarki
organisaasiperusahaan jabatan direktur keuangan dianggap tinggi, oleh karena bidang keuangan
merupakan titik pusat dalam pengambilan keputusan ditingkat puncak.”Pada institusi sekolah,
hierarki organisasi jabatan bidang keuangan pada satuan pendidikan di urus oleh pembantu
kepala sekolah II yang mengurus keuangan dan administrasi umum.
Ini menunjukan bahwa bidang keuangan setara kedudukannya dengan bidang pendidikan
dan kesiswaan. Dalam hierarki ini langsung dibawah kepala sekolah, mereka ini termasuk
golongan yang dapat mengambil kebijakan atas dasar pendelawegasian kepala sekolah. Tugas
lain manajemen keuangan melakukan analisis keuangan yang dibantu oleh bagian bendaharawan
dan bagian akuntansi. Bagian bendaharawan bertanggung jawab atas perolehan dana dan
pengamanannya, sedangkan bagian akuntansi adalah mencatat (accounting), melaporkan
(reporting), dan pengendalian (controlling). Sekolah akan berjalan dengan baik apabila Kepala
Sekolah berperan sebagai manager keuangan professional.
C. MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH : KAJIAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
1. Kajian Administrasi Pendidikan dari Kaca Mata Ekonomi
Focus utama dalam bidang ekonomi adalah masalah pengalokasian sumber-sumber dan
konsep utamanya ditekankan pada masalah keterbatasan sumber-sumber. Pendidikan sebagai
kekayaan ekonomi dan kekayaan ini bersifat non material yang berupa pelayanan yang diberikan
untuk memenuhi kebutuhan manusia, artinya kekayaan ini dalam bentuk kualitas SDM yang
dihasilkan lembaga pendidikan melalui proses pembelajaran. Melalui pendidikan memungkinkan
individu mendapat income pendapatan.
Keuntungan hasil pendidikan yang diperoleh individu ada yang bersikap ekonomi dan ada
yang bersifat sosial. Mengenai manfaat atau keuntungan yang diterima oleh individu dari
pendidikan, hasil penelitian Houthaker dan Miller menunjukkan adanya suatu kecenderungan,
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula pendapatan yang
diterimanya.
2. Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah
Beberapa ahli pembiayaan pendidikan, menekankan bahwa ketersediaan dana merupakan
salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan berbagai kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan
unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya seperti manusia/personil, fasilitas, teknologi
pendidikan, dan berfungsi untuk kemudian menghasilkan output.
Karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan,
maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, masyarakat dan orang tua (UUSPN No. 20 tahun 2003).
Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat,
diantaranya :
a) Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien.
b) Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan, sebagai salah
satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta).
c) Dapat mencegah adanya kekeliruan kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan
dana dari rencana semula.
d) Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang
diharapkan.
Dalam mengelola sekolah tujuan utamanya adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan
output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab
pembiayaan pendidikan dalam manajemen keuangan Sekolah Lanjutan Pertama mengakomodir
tuntutan eksternal dan internal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal yang penting
adalah menempatkan fungsi manajemen keuangan benar-benar menunjukkan sasaran
pembelajaran yang berimplikasi pada mutu pendidikan yang kompetitif.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PERSEKOLAHAN
1. Konsep Dasar Keuangan
Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen
penunjang yang penting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam
kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya.
Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan.
Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian,
guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Administrasi
keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan
administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga
pengurusannya dapat dipertanggunggjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator,
dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan
yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang
berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang
dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang
melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya
yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan kerja berfungsi sebagai otorisator untuk
memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah ditugasi untuk melakukan fungsi ordonator
dalam menguji hak atas pembayaran. Kepala sekolah wajib melakukan pengawasan dalam
penggunaan pengawasan dalam penggunaan dana. Oleh sebab itu, kepala sekolah tidak boleh
melaksanakan fungsi bendaharawan.
Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan
pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya, seperti
manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian
menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelnggaraan
pendidikan.
Masalah pemenuhan kebutuhan dana pendidikan itu dipandang sebagai hal yang perlu
mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan
fungsinya. Namun, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan
dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua (USPN No.20 tahun 2003).
Undang-undang RI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI
No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
dijadikan sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi) yang
berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu
tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah.
Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu :
1) Dimensi Penerimaan atau sumber dana, dan
2) Dimensi Pengeluaran atau alokasi dana.
Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan
khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-
sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi: pengeluaran modal/Kapital
atau anggaran pembangunan (capital outlay/expenditure).
Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan akan menimbulkan berbagai manfaat,
diantaranya :
a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan
dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh
hasil/tujuan tertentu.
b. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu
tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta
termasuk kursus-kursus).
c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran ataupun penyimpangan-
penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan dapat
dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu
sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Hal tersebut lebih terasa dalam manajemen sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan
dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang
sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen
pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen
produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama
komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan
biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.
Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang
ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini
penting, terutama dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang memberikan
kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai
dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu
dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi kritis seperti sekarang ini.
Dan dalam prosesnya pengelolaan keuangan dalam bidang pendidikan lebih difokuskan
dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi
pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai
bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.
2. PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Penerimaan dan realisasi/penggunaan keuangan sekolah merupakan hal yang penting untuk
mengetahui potensi dan apa yang akan dihasilkan dari potensi tersebut. Untuk mencapai tujuan
tersebut dalam konsep administrasi pendidikan menggunakan strategi, yaitu memfungsikan
fungsi administrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah seperti perencanaan, pengorganisasian
sumber dana sekolah dan pendistribusiannya, penggerakan dan penggunaan keuangan sekolah,
pengawasan dan evaluasi anggaran serta mempertanggungjawabkannya.
a. Perencanaan Anggaran
Peran anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar
dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan sangatlah penting untuk
mencapai tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi sekolah.
Anggaran meliputi aspek keuangan maupun aspek non keuangan dari operasi yang direncanakan.
Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran yaitu menyediakan anggaran untuk
melaksanakan program yang telah direncanakan.
Anggaran mempunyai peran penting dalam pengalokasian sumber daya atau potensi
sekolah, pengkoordnasian operasi pendidikan. Candoli Carl Cs. (1985) mengemukakan dalam
lembaga pendidikan anggaran sekolah merupakan instrumen perencanaan dan instrumen
pengendalian. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat anggaran menurut
Yahya (2003:46) adalah :
1) Permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar
2) Jenis-jenis hasil produksi yang dibuat
3) Jenis-jenis dan sifat hasil produksi yang dibuat
4) Kemampuan menyusun jadwal mengatur pelaksanaan
5) Jumlah dana yang dipergunakan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai.
6) Perencanaan dan pengawasan
Stephen P.Taylor (2001:351) menyatakan anggarn penting dilakukan dengan alasan
sebagai berikut :
1) Untuk menentukan apakah mereka mendapat laba atau rugi.
2) Untuk menghitung dampak keputusan tertentu yang direncanakan.
3) Untuk mengesahkan keputusan bisnis yang telah diambil.
4) Untuk menentukan target manajemen.
5) Untuk menentukan tingkat kebutuhan
Sekolah sebagai lembaga pendidikan, keberadaannya harus dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder, selain memikirkan bagaimana suatu keuntungan bias
diperoleh sekolah.
b. Sumber-sumber Keuangan Pendidikan sebagai Dimensi Penerimaan
Chon (Fattah, 2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung
(direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transfortasi, gaji
guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah maupun orang tua. Sedang biaya tidak
langsung berupa keuntungan yang hilang (earing forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang
hilang (opportunity cost) yang dikorbankan siswa selama belajar.
Mulyasa (2002), sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar
dapat dikelompokan atas tiga sumber, yaitu :
(1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum
atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan;
(2) orang tua atau peserta didik;
(3) masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat.
Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab XIII Bagian
Kesatu Pasal 46 ayat (1) ditegaskan secara jelas, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber-
sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.
Adapun diantara dimensi penerimaan telah dikemukakan pada bagian terdahulu, meliputi hal-hal
berikut:
1) Hasil Penerimaan Pemerintah Umum
Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak
pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah. Pajak pendapatan
dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan
disalurkan untuk biaya kapital.
APBN adalah anggaran yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Pada
dasarnya administrasi dana ini adalah tanggung jawab presiden. Anggaran rutin adalah dana
APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang
berlangsung setiap tahun, gaji, biaya kantor, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung, dan
sebagainya.
Untuk memudahkan pengaturan, anggaran rutin dibagi menjadi mata anggaran-mata
anggaran. Mata anggaran adalah klasifikasi anggaran untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.
Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis pengeluaran yang ditentukan
secara tetap oleh pemerintah.
Cara mengajukan anggaran rutin dilakukan melalui pengisian Usulan Kegiatan Operasional
Rutin (UKOR). Yang menjadi bahan utama dalam penyususnan UKOR ialah program tahunan
sekolah yang terinci. UKOR yang telah disahkan oleh pemerintah akan menjadi DIK (Daftar
Isian Kegiatan) yang berlaku sebagai SKO (Surat Keputusan Otorisasi).
2) Penerimaan Pemerintah Khusus Untuk Pendidikan
Yang termasuk ke dalam golongan ini anatara lain, bantuan atau pinjaman luar negeri, seperti
bantuan dari Badan Internasional PBB (UNICEF atau UNESCO), pinjaman dari Bank Dunia.
Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal
berupa pinjaman dan hibah.
Karena dana bantuan ini tidak mencukupi seluruh keperluan pendidikan, maka pemerintah
harus memilih prioritas. Artinya pilihan lapangan atau proyek yang perlu dibantu. Misalnya,
pada pengembangan ilmu-ilmu pasti, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya.
3) Iuran Sekolah
Termasuk dalam golongan ini adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau BP3
yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orangtua siswa pada setiap bulan yang
disetorkan ke Kantor Dinas Pendidikan. Sebagian dana SPP/BP3 ini dikembalikan lagi ke
sekolah dalam bentuk Dana Penunjang Pendidikan atau Sumbangan Bantuan Penyelenggaraaan
Pendidikan (DPP/SBPP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam bentuk
sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar.
4) Sumbangan-sumbangan Sukarela dari Masyarakat
Termasuk ke dalam golongan ini sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga,
perusahaan, badan-badan sukarela dan kelompok-kelompok. Sumbangan perorangan atau
keluarga siswa tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan
untuk mendirikan sekolah. Sedangkan badan-badan sukarela seperti yayasan swasta turut
membantu memajukan pendidikan, mensponsori sekolah dalam bentuk gedung dan alat-alat.
Untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembinaan sekolah, oleh pemerintah daerah kadang-
kadang diberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk :
a) Pelaksanaan pelajaran sekolah.
b) Tata usaha sekolah.
c) Pemeliharaan sekolah.
d) Kesejahteraan pegawai sekolah.
e) Porseni sekolah.
f) Pengadaan buku laporan pendidikan (rapor).
g) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN).
h) Supervisi.
i) Pembinaaan administrasi dan pelaporan.
j) Pendataan.
c. Penggunaan Keuangan Sekolah
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang
kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya
digunakan secara efektif dan efisien, dan sasaran penggunanaan dana tersebut sesuai rencana
dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus
tujuan sekolah. Pemerintah telah menyusun suatu kategori dalam bentuk mata anggaran,
kategori ini dimaksudkan agar sasaran penggunaan anggaran dapat tersusun sedemikian rupa
dan diukur tingkat pencapaian tiap-tiap komponen. Adapun komponen yang baku dan yang
berlaku disekolah menurut buku T.5 (Depdikbud, 1988:84) adalah:
Program Rutin
M.A. 5110 – Gaji dan tunjangan
M.A. 5120 – tunjangan beras
M.A. 5150 – Lembur
M.A. 5210 – Keperluan alat kantor
M.A. 5220 – Barang Inventaris
M.A. 5230 – langganan daya/jasa (Listrik, telepon, air)
M.A. 5250 – Kegiatan belajar mengajar
M.A. 5350 – Pemeliharaan Gedung
Program pembangunan
D.P.P = Dana Pembinaan Pendidikan
D.B.O = Dana Bantuan Operasi
O.P.F = Oprasi Pembangunan dan fasilitas
Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No. 585/k/1987 dan 590/kmk 03/03/1987 tanggal 24
september 1987 kegiatan-kegiatan tersebut adalah antara lain:
Pemeliharaan saran/prasanara
PBM/KBM
Pembinaan Kegiatan Siswa
Dukungan Kegiatan Personil
Kegiatan R.T Sekolah/Komite Sekolah
Menurut Levin M.H. (1987:426):
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk
pembelian beberapa sumber dari proses sekolah, apakah digambarkan atau tidak dalam
anggaran sekolah dan pengeluaran. Pengeluaran dari sumber sekolah termasuk nilai
setiap input yang digunakan meskipun sekolah memberikan sumbangan atau tidak terlihat
secara akurat dalam perhitungan pengeluaran.
Fasilitas dan kelengkapan sekolah dibelanjakan oleh pemerintah dalam bentuk proyek-
proyek, di mana bagi sekolah tidak ada jaminan untuk memperoleh fasilitas dan kelengkapan
yang disediakan oleh proyek tersebut dan belum tentu fasilitas dan kelengkapan itu dibutuhkan
oleh sekolah. Hal yang dapat dilakukan sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran
menggunakan peralatan seadanya.
E. Jenis-jenis Pengeluaran dalam Pendidikan
1. Standar Pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah
bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan
pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional
pendidikan secara teratur dan berkelajutan.
Dalam garis besarnya standar pembiayaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber
daya manusia, dan modal kerja tetap.
c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
(1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
(2) bahan atau peralatan habis pakai; dan
(3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transfortasi, konsumsi, pajak,
asuransi, dan sebagainya.
e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
berdasarkan usulan BSNP.
Sehingga dimensi alokasi digolongkan ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran
rutin yang sifatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva lancar dan pengeluaran
kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap. Pengeluaran rutin atau berulang adalah
biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu (bulanan atau tahunan) seperti