dirkameiokprina.files.wordpress.com€¦ · Web viewAntusiasme yang cukup tinggi terhadap pendirian RSBI memberi efek positif berupa harapan terhadap peningkatan mutu pendidikan,

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat dalam UUD 1945 pada pasal 31 bahwa (1) Setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu Pemetintah melalui

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan

rencana strategik dalam jangka menengah yaitu: (1) meningkatkan akses dan

pemerataan dalam rangka penuntasan wajar pendas, (2) peningkatan mutu,

efisiensi, relevansi dan peningkatan daya saing, dan (3) peningkatan manajemen,

akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Dalam implementasi strategis ketiga di atas, yaitu peningkatan manajemen,

akuntabilitas dan pencitraan publik, maka pengelolaan sekolah bertaraf

internasional menjadi prioritas utama untuk manajemen, akuntabilitas dan

pencitraan publik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat 3 yang memuat peraturan bahwa tiap

daerah hendaknya mempersiapkan pendirian sekolah internasional. Dalam rangka

merealisasikan peraturan tersebut, maka pemerintah mencanangkan program

perencanaan peningkatan mutu pendidikan melalui Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI). RSBI dilaksanakan oleh sekolah-sekolah nasional yang

dipersiapkan secara khusus agar memenuhi segala persyaratan untuk menjadi

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Berdirinya beberapa RSBI mendapat

sambutan yang cukup menggembirakan dengan maraknya pendirian RSBI pada

jenjang-jenjang pendidikan, baik di kota besar maupun di daerah. Sampai awal

Desember 2011 jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di seluruh

Indonesia adalah 1.305 buah dengan perincian SD 239 buah, SMP 356 buah,

SMA 359 buah dan SMK 351 buah yang tersebar di 33 provinsi (Jawa Pos, 10

Maret 2011).

1

SBI berjalan di Indonesia sekitar mulai tahun 2006-an. Dimana sejak saat itu

kualitas pendidikan menjadi acuan utama masyarakat dan banyaknya masyarakat

menyekolahkan anaknya keluar negeri, untuk itu sebaiknya SBI dibuka di

Indonesia. Sebagai acuan pertama tiap kabupaten/kota membuka satu jenis SBI di

semua jenjang pendidikan. Sedangkan saat ini telah menjamur banyak

bermunculan dimana-mana SBI, namun bila permasalahan tidak ditangani secara

ilmiah, nantinya akan menjadi bom waktu yang akan merusak kualitas dan

pencitraan SBI itu sendiri.

Antusiasme yang cukup tinggi terhadap pendirian RSBI memberi efek positif

berupa harapan terhadap peningkatan mutu pendidikan, disisi yang lain anggapan

sebagaian masyarakat tentang RSBI yang membutuhkan biaya mahal dan anak

miskin tidak bisa sekolah di RSBI. Implementasi RSBI tidak hanya diperuntukkan

bagi mereka yang cukup ekonomi saja, namun diperuntukkan juga bagi anak yang

memiliki kecerdasan diatas rata-rata yang berada pada kondisi tidak

menguntungkan, dimana pengelolaannya menggunakan subsidi silang. Orang tua

yang kurang mampu dapat terbantukan dalam pembiayaannya. Hal ini adalah

sebuah konsekwensi logis pelaksanaan program RSBI dalam menjamin Hak Asasi

Manusia (HAM).

Suatu kondisi kontradiksi, memberi kesan mahal karena besarnya beban biaya

RSBI yang disebabkan oleh sekolah yang perlu menyesuaikan diri untuk

mencapai standar internasional. Standar internasional yang dimaksudkan adalah

dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization

for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya

yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga

memiliki daya saing di forum internasional. Realitasnya, subsidi yang diberikan

pemerintah belum dapat sepenuhnya menutup pembiayaan RSBI secara total

sehingga sebagian pembiayaan dibebankan pada orang tua/wali siswa.

2

Adapun penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional (SBI) di latar belakangi

oleh fenomena sebagai berikut: (1) era globalisasi, menuntut daya saing bangsa

yang tinggi pula, (2) meningkatkan mutu, efisiensi, relevansi, dan memiliki daya

saing yang kuat maka SBI telah memiliki beberapa landasan yang kuat, (3)

penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme

(fungsionalisme), dan (4) mengacu pada empat pilat pendidikan yaitu: learning to

know, learning to do, learning to live together and learning to be sebagai patokan

untuk pengelolaan SBI. Untuk itu apakah pengelolaan telah sesuai dengan asas

dan prinsip-prinsip tersebut di atas?

Sedangkan manajemen pendidikan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan (Terry,2001), dan

juga mengacu pada teori four D dari Thiagarajan (1994) yaitu: (1) Define, (2)

design, (3) Development and (4) Disseminate. Dengan demikian jika

penyelenggaraan SBI di Surabaya sejalan dengan kedua teori tersebut maka

kualitas SBI akan semakin baik dan pencitraan publikpun akan bertambah baik

pula.

Sekarang apakah dari kajian secara filosofis dapat berjalan dengan baik?

Permasalahan RSBI jika tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah

negara yang semakin lebar, maka dengan kajian ilmiah diharapkan sebagai upaya

peningkatan mutu pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Apakah RSBI sebagai model mutu pendidikan untuk semua dapat

memecahkan masalah tentang pemerataan pendidikan?

C. Tujuan Penulisan

Pemecahan masalah dengan RSBI sebagai model mutu pendidikan untuk

semua.

3

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri atas :

1. Dapat menambah khasanah teori menejemen RSBI secara teoritis yang

dikembangkan dalam manajemen pendidikan.

2. Sebagai bahan diskusi bagi civitas akademika, terutama mahasiswa untuk

meningkatkan kepedulian terhadap pemerataan dan mutu pendidikan

pendidikan melalui program RSBI

Sedangkan manfaat khusus dapat ditujukan sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah RSBI, menjadi baham masukkan dan wawasan untuk lebih

memprioritaskan kurikulum bertaraf internasional melalui kerjasama

internasional, agar kualitas pendidikan internasional segera terealisir

secepatnya. Kepala Sekolah sebagai agen perubahan dan diharapkan memiliki

wawasan kedepan (visionary leadership), siap dengan standar internasional.

2. Bagi guru Sekolah RSBI, sebagai bahan masukkan untuk menyiapkan dirinya

sebagai guru profesional yang bertaraf internasional dengan menguasai bahasa

internasional minimal memiliki TOEFL 450 atau lebih tinggi lagi, serta

menyiapkan sebagai agen perubahan yang terus menerus kearah yang lebih

baik.

3. Masukkan bagi pengambil kebijakan/Dinas Pendidikan Kota Surabaya, agar

mempersiapkan kebi-jakan yang memprioritaskan peningkatan kualitas SDM

secara terus kontinuitas agar sekolah bertaraf internasional terlaksana dengan

baik. Meningkatkan kualitas dan kuantitaas sekolah bertaraf internasional.

4. Bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian agar hasil

yang konkret dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak terkait.

5. Bagi penulis untuk membiasakan diri menulis dan berpikir kritis serta

berkontribusi pada pemerataan dan mutu pendidikan Indonesia.

4

B A B II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep RSBI

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 31 dinyatakan

bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap

warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta

ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah

melalui Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah

menetapkan tiga rencana strategis dalam jangka menengah, yaitu: (1) peningkatan

akses dan pemerataan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar,

(2) peningkatan mutu, efesiensi,relevansi, dan peningkatan daya saing, dan (3)

peningkatan manajemen, akuntabilitas, dan pencitraaan publik.

Dalam upaya peningkatan mutu, efesiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing

secara nasional dan sekaligus internasional pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah, maka telah ditetapkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan

bertaraf internasional, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Berkaitan

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional ini, maka: (1)

pendidikan bertaraf internasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan

yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional, (2) pendidikan

bertaraf internasional yang efesien adalah pendidikan yang menghasilkan standar

mutu lulusan optimal (berstandar nasional dan internasional) dengan pembiayaan

yang minimal, (3) pendidikan bertaraf internasional juga harus relevan, yaitu

bahwa penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta

didik, orang tua, masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan

kemampuan pemerintah daerahnya (kebupaten/kota dan Provinsi); dan (4)

pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal

5

hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses, dan input sekolah baik

secara nasional maupun internasional.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, “pemerintah dan/atau pemerintah

daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

satuan pendidikan bertaraf internasional” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3) menyebutkan bahwa

pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya

satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Agar dapat melaksanakan

amanat undang-undang perlu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas

tinggi, dan sekolah bertaraf internasional yang dimaksud di sini adalah sekolah

yang telah sejajar atau bertaraf internasional seperti yang diselenggarakan oleh

Negara-negara lain.

Di samping karena amanat undang-undang, penyelenggaraan SBI juga sangat

relevan dengan perkembangan kemajuan zaman di era globalisasi ini. Lulusan dari

SBI harapannya akan mampu bersaing secara global pula. Dalam jangka panjang,

sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang

tidak kalah dengan masyarakat iinternasional yang sudah maju. Globalisai makin

mendorong peluang pasar internasional bagi produk barang dan jasa termasuk

pendidikan. Pendidikan harus dipersiapkan bukan hanya untuk di dalam negeri

tetapi juga menghadapi persaingan internasional. Apalagi dengan diberlakukannya

pasar bebas di tingkat Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), disusul

pasar bebas Asia-Pacific Economic Coorperation (APEC) tahun 2010 dan World

Trade Organization (WTO) tahun 2020, mutu sumber daya manusia tidak hanya

semata-mata berkompetensi dengan kompetensi lokal namun juga kualitas

internasional.

Pendanaan yang diperlukan oleh RSBI sebagai lembaga pendidikan mengelola

proses pembelajaran secara langsung bersumber dari pemerintah pusat,

6

pemerintah daerah dan masyarakat berpartisipasi aktif seiring dengan

diberlakukannya otonomi daerah.

Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang

yang hasilnya tidak bisa dilihat satu dua tahun, tetapi jauh ke depan. Sebagai suatu

investasi produktif, mestinya pembangunan pendidikan harus memperhitungkan

dua konsep utama, yaitu biaya (cost) dan manfaat (benefit) pendidikan. Berkaitan

dengan biaya pendidikan ini sendiri, menurut Suryadi (2004:181) dalam

Hasbullah (2007:27) terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat

perhatian serius, yaitu: (1) besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan

(revenue); (2) aspek keadilan dalam alokasi anggaran; (3) aspek efesiensi dalam

pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi

pengelolaan.

Untuk itu, berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pun bergulir,

seperti RSBI, pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,

Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education), pengintegrasian life skills

dalam mata pelajaran, pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi SD sampai

dengan SMP maupun dan Block grant lainnya yang dikelola langsung oleh

sekolah secara otonom.

Selanjutnya Tilaar (2000) mempertegas bahwa terdapat beberapa masalah yang

dengan pembangunan pendidikan saat masa otonomi daerah ini, yaitu: (1)

Lemahnya pengelolaan manajemen lembaga pendidikan, (2) kurang dan tidak

meratanya fasilitas pendidikan, (3) Rendahnya tingkat kelayakan mengajar guru,

(4) Kurikulum belum sepenuhnya berkesesuaian dengan tuntutan masa depan dan

lapangan kerja, (5) Pendapatan Penduduk yang relatif rendah dan masih

rendahnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang baik, (6)

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan otonomi pendidikan yang pada

hakekatnya bermakna otonomi sekolah masih belum optimal.

7

Akibat yang bisa muncul sebagai implikasi dari persoalan tersebut adalah masih

rendahnya mutu pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah yang

diindikasikan sebagai akibat masih kurangnya alokasi dana yang disediakan untuk

bidang pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada sisi lain menunjukkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu

daerah yang berbeda-beda diperlukan partisipasi masyarakat secara langsung di

sekolah melalui wadah komite sekolah. Atas dasar itulah untuk meningkatkan

peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan pada era otonomi sekolah

diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali

potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan

komite sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Tugas dan fungsi komite sekolah pada dasarnya adalah sama dengan yang

digariskan pada Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002, dan secara khusus dalam

penyelenggaraan SBI ini adalah: (1) Memberikan arahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan SBI bagi

sekolahnya; (2) Memberikan bantuan baik bersifat financial maupun lainnya; (3)

Merupakan penghubung antara masyarakat orang tua anak dengan sekolah dalam

hal berbagai kepentingan untuk kemajuan siswa; (4) Membantu dalam hal

monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil penyelenggaraan

SBI; (5) Bertanggungjawab dan membantu sekolah dalam keberlanjutan sebagai

SBI apabila masa rintisan telah diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya.

Utomo (2009) mengemukakan bahwa sekolah internasonal telah melaksanakan

kurikulum terpadu, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), rumsun SBI =

SNP + X dimana SPN adalah standar nasional pendidikan SPN yang meliputi

kompetensi lulusan, isi proses, pendidikan, dan tenaga kependidikan lulusan,

sarana dan prasarana, dana, pengelolaan, dan penilaian, sedangkan X merupakan

8

penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi

atau adopsi terdapat standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri,

yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional.

Lebih lanjut, Setyadin (2008) menyatakan bahwa RSBI di indonesia memerlukan

pengembangan-manajerial, yang bertaraf inetrnasional, agar kualitas semakin

membaik secara berkesinambungan, meskipun banyak masyarakat

menyangsikannya.

B. Landasan Operasional RSBI

Dasar yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional

dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen. Penetapan Standar Nasional Pendidikan diuraikan dalam pasal 35

Undang-Undang Sisdiknas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

No. 19 Tahun 2005 yang meliputi : standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Selain Standar Nasional Pendidikan juga telah dirumuskan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang pendidikan dalam Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 129 a/U/2004. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan bertaraf

internasional diatur dalam pasal 50 ayat (3) menyatakan: Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf internasional.

Tercapai tidaknya tujuan pemerintah yang diemban sekolah untuk menghasilkan

sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi tuntutan eraglobal dinyatakan

dalam keefektifan sekolah. Keefektifan sekolah tidak hanya dilihat dari kualitas

lulusan atau outputnya, tetapi juga kualitas input dan proses. Penelitian

keefektifan sekolah telah dimulai pada tahun 1966 oleh Colemann (dalam

Moedjiarto, 2002) dan banyak ditindaklanjuti pada tahun 1990-an di negara-

9

negara maju dan berkembang, termasuk di Indonesia bermunculan sekolah-

sekolah swasta dengan label 'unggul' melalui berbagai cara.

Sementara itu, SBI memiliki keunggulan kompetitif. SBI menyiapkan peserta

didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan taraf

intemasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing intemasional.

Hal tersebut menuntut SBI dapat menghasilkan lulusan dengan keunggulan

kompetitif. Oleh karena itu penyelenggaraan SBI harus memiliki praktik-praktik

yang baik (good practices) untuk menghasilkan lulusan sesuai tuntutan dalam

rangka peningkatan mutu dan daya saing.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa good practices sangat penting bagi SBI.

Good practices menunjukkan ciri-ciri penting karakteristik SBI yang dapat

diadopsi atau diadaptasi oleh sekolah lainnya. Namun demikian sebelum good

practices dapat diadopsi dan diadaptasi di sekolah lain diperlukan pengkajian

secara empiris melalui penelitian evaluatif. Penelitian ini mempunyai arti penting

karena dapat memberikan informasi tentang berbagai good practices

penyelenggaraan SMP bertaraf internasional. Di samping itu hasilnya akan

digunakan sebagai bahan masukan kebijakan penyelenggaraan SMP melalui pihak

terkait dalam rangka pembinaan SMP di Indonesia. Sekolah bertaraf internasional

mempunyai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan sekolah,

pengorganisasian sekolah, penggerakan sekolah, pengendalian sekolah, terkait

dengan pengendalian terkait dengan standar isi, proses, komptensi lulusan, tenaga

kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang

mengacu pada standar internasional. Di samping fungsi-fungsi manajemen

kompleksitas tentu terjadi di sekolah. Menurut Roe (1980) dan Norton (1985)

dalam Komariah (2004: 5-6), pengelolaan program sekolah adalah

pengkoordinasian dan penyerasian program sekolah secara holistic dan integrative

yang meliputi: (1) perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program; (2)

pengembangan kurikulum; (3) pengembangan proses belajar mengajar; (4)

pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan); (5) pelayanan

10

siswa; (6) pengelolaan fasilitas; (7) pengelolaan keuangan; (8) pengelolaan

hubungan sekolah-masyarakat; (9) perbaikan program.

Pada sisi lain menunjukkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu

sekolah diperlukan partisipasi masyarakat secara langsung melalui wadah komite

sekolah. Komite sekolah merupakan implementasi atas amanat rakyat yang telah

tertuang dalam UU nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembangunan

Nasioanal (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan

otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang

kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite

sekolah merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam bidang

pendidikan pada otonomi daerah khususnya otonomi sekolah yang dulunya

dikenal dengan nama BP3 (Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan) di mana

perannya hanya mengurusi sumbangan financial dari orang tua murid.

Tugas dan fungsi komite sekolah pada dasarnya adalah sama dengan yang

digariskan pada Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002, dan secara khusus dalam

penyelenggaraan RSBI ini adalah: (1) memberikan arahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan RSBI bagi

sekolahnya; (2) memberikan bantuan baik bersifat financial maupun lainnya; (3)

merupakan penghubung antara masyarakat orang tua anak dengan sekolah dalam

hal berbagai kepentingan untuk kemajuan siswa; (4) membantu dalam hal

monitoring tehadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil penyelenggaraan

RSBI; (5) bertanggung jawab dan membantu sekolah dalam berkelanjutan sebagai

RSBI apabila masa rintisan telah diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Menyadari betapa besar peran manajemen sekolah dalam pengembangan mutu

sekolah, sangat wajar kiranya jika seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala

sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa dan orang tua siswa maupun masyarakat

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk turut mensukseskan manajemen

sekolah dan program-program sekolah dari suksesnya tujuan pendidikan pada

umumnya.

11

C. Manajemen Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

1. Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional

Istilah manajemen memiliki pengertian yang luas tergantung pada individu yang

menggunakannya. Kata manajemen itu sendiri berasal dari kata benda bahasa

Inggris to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen termasuk

ilmu sosial. Menurut Wiludjeng (2007:2) bahwa manajemen adalah bidang yang

sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan karena: (1) tidak ada

perusahaan atau organisasi yang berhasil baik tanpa menerapkan manajemen yang

baik, (2) manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya manusia

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. (3) manajemen

mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil secara teratur, (4) manajemen

diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, (5) manajemen merupakan suatu

pedoman pikiran dan tindakan.

Manajemen dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencapai tujuan melalui usaha

orang lain” (Burhanuddin, Ali Imron, Maisyaroh, 2002:77). Manajer dengan

demikian mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen. Sergiovanni, dkk

(dalam Bafadal, 2003) mendefinisikan manajemen sebagai, “ procces of working

with and through others to accomplish organizational goals efficienty” yaitu

proses kerja dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi

secara efisien. Menurut Tilaar (2002) manajemen pada hakikatnya adalah hal-hal

yang berkaitan dengan cara-cara pengelolaan suatu lembaga agar lembaga tersebut

efisien dan efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mengandung unsur sebagai berikut:

1. Manajemen sebagai proses atau usaha atau aktivitas.

2. Manajemen sebagai seni atau art.

12

3. Manajemen terdiri dari individu-individu atau orang-orang yang melakukan

aktivitas.

4. Manajemen menggunakan berbagai sumber-sumber dan faktor produksi yang

tersedia dengan cara yang efektif dan efisien.

5. Adanya tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.

Dari uraian tentang konsep manajemen SBI, maka dapat dikemukakan definisi

manajemen SBI. Manajemen SBI adalah proses pendayagunaan sumber daya

sekolah secara efisien dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk

mencapai tujuan sekolah yaitu sebagai tempat melakukan pendidikan dan

pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang, bertaraf

internasional. Sumberdaya sekolah yang dimaksud adalah penilaian, pendidik,

proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan,

laboratorium, dan Iain-lain.

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian. Sebagai contoh yang direncanakan adalah pengorganisasian,

pengarahan dan pengendalian. Ketika melakukan pengarahan harus diperiksa

apakah pengarahan sudah cocok dengan perencanaannya, selain itu yang diawasi

yaitu bagaimana perencanaannya dan bagaimana pengorganisasiannya. Ketika

melakukan pengendalian harus berpedoman pada perencanaannya, pelaksanaan,

pengorganisasian yang harus dilakukan.

Keempat fungsi manajemen dan tujuan organisasi saling berinteraksi seperti yang

digambarkan berikut ini: (Muhsin, 2008: 98).

Gambar 2.1. Kaitan sumber daya organisasi, interaksi fungsi-fungsi manajemen

dan tujuan organisasi

13

: Arah tahapan dari setiap fungsi

: Keterkaitan timbal balik antarfungsi manajemen

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen rintisan

SBI adalah suatu proses pengoptimalan sumber-sumber daya yang ada dalam

lingkup rintisan SBI melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai

tujuan sekolah yaitu menunjang kelancaran kegiatan proses pembelajaran

disekolah bertaraf internasional. Dalam sajian ini manajemen rintisan SBI

difokuskan pada empat hal: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian (3) pergerakan,

dan (4) pengendalian. Adapun uraian secara rinci dapat diikuti sebagai berikut.

1. Perencanaan (Planing)

Perencanaan adalah fungsi dasar yang fundamental managemen karena

organizing, actuating, dan controlling harus direncanakan terlebih dahulu.

Perencanaan merupakan fungsi manajemen meliputi seleksi atas alternatif

tujuan, kebijaksanaan, program dan prosedur (Siagian, 1992: 77). Pidarta

(1995, 35) menjelaskan bahwa perenacanaan adalah hubungan antara apa

adanya sekarang (What is) dengan bagaimana seharusnya (What should be)

yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan

alokasi sumber.

Dari difinisi tersebut jelas bahwa berbagai macam penekanan baik kepada

subyek maupun obyek kegiatan. Dapat dikemukakan bahwa perencanaan harus

memenuhi unsur: (1) tujuan pencapaian, (2) pedoman pelaksanaan dari

rumusan program yang ditetapkan, (3) selalu fokus pada sasaran yang akan

datang, dan (4) perencanaan yang dapat memberi keputusan-keputusan.

Sementara itu sekolah yang disebut sebagai rintisan SBI harus memenuhi

kriteria atau standar rintisan SBI seperti yang terdapat dalam panduan

penyelenggaraan SBI-SMP. Kesenjangan inilah sebagai suatu persolaan yang

harus diatasi atau dirubah menjadi sama atau sesuai dengan standar/kriteria

ideal sebagai rintisan SBI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk

mengantisipasi ini harus dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah

(RPS).

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pemenuhan dan pemusatan personalia kearah mencapai tujuan SBI.

Pengorganisasian adalah pengelompokan berbagai aktifitas yang dibutuhkan

14

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian

memungkinkan seorang karyawan mendapat tugas yang sesuai dengan

keahliannya. Pengorganisasian terdiri dari kegiatan pembagian kerja diantara

kelompok-kelompok dan individu-individu dan mengkoordinasi kelompok dan

individu. Pengorganisasian juga melibatkan kegiatan penetapan wewenang

manajerial (Bufford dan Bedelan, 1988: 95).

Menurut Pidarta (2004: 25) mengorganisasi guru dapat dilakukan dengan cara:

(1) menempatkan guru sesuai dengan keahliannya, (2) meningkatkan motivasi,

(3) meningkatkan partisipasi dan kreativitas, (2) melakukan persuasi, (5)

memberi teladan, (6) memberi sanksi, dan (7) memperbaiki mekanisme kerja

dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan pengorganisasian personalia pendidikan adalah proses

pengaturan atau penetapan personil-personil yang mengemban tugas, tanggung

jawab, dan wewenag dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (PBM) atau

kegiaan yang mendukung pelaksanan proses pembelajaran. Dalam proses

pengaturan personalia pendidikan ini, kepala sekolah mengevaluasi

kemampuan setiap personil untuk diberi tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas sesuai kemampuannya, dengan memegang prinsip kebersamaan dan tetap

menjujung tinggi istilah the right man on the right job demi terlaksananya

proses pendidikan di sekolah yang berkualitas.

3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan atau actuating adalah usaha membujuk orang melaksanakan

tugas-tugas yang telah ditentukan dengan penuh semangat untuk mencapai

tujuan organisasi. Menggerakan menurut Tarry (dalam Handoko, 2000: 151)

berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-

tugas secara antusias dan penuh semangat sebagai wujud dari kemauan yang

baik.

Agar penggerakan semua sruktur organisasi dapat dilakukan secara efektif dan

sesuai dengan skenario organisasi maka instusi memerlukan pemimpin yang

efektif atau pemimpin yang kuat (strong leadership). Hoy dan Miskel (1987:

54) berpendapat bahwa pemimpin harus mempunyai hubungan dengan

15

bawahan yang sifatnya mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri dengan

menggunakan kelompok dalam pembuatan keputusan.

4. Pengendalian (Controlling)

a. Pengendalian tindakan pesonalia sekolah

Pengedalian dimaksudkan untuk memastikan agar anggota organisasi

melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisa,

dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkan untuk mengendalikan

organisasi.

Pengendalian adalah proses untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi

secara efisien. Proses pengendalian meliputi: (1) menetapkan kriteria, (2)

perbandingan hasil yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan,

(3) melakukan tindakan perbaikan.

b. Pengendalian hubungan dengan masyarakat

Adanya hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga

pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi

apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan

putra-putri mereka.

Disamping layanan terhadap mayarakat berupa pendidikan dan

pengajaran terhadap putra-putri warga masyarakat, lembaga pendidikan

juga menyediakan diri sebagai agen pembaru atau mercusuar penerang

bagi masyarakat. Banyak hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat

bersumber dari lembaga pendidikan, disamping dari sumber-sumber

lain.

16

B A B III

METODE PENULISAN

Dalam bab ini berturut-turut dibahas tentang metode pengumpulan data yang

benar dengan menguraikan dengan cermat cara/prosedur pengumpulan data

dan/atau informasi, pengelohan data dan/atau informasi.

Makalah ini merupakan kajian literatur yang dituangkan ke dalam tulisan dengan

mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah yang tercantum dalam pedoman

pemilihan mahasiswa berprestasi universitas/institut/sekolah tinggi yang di

keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2012.

Adapun Prosedur pengumpulan data lapangan dalam rangka pengungkapan fokus

permasalahan yang ditulis penulis pada karya tulis ilmiah ini bahwa data

diperoleh melalui kajian pustaka (literature). Tinjauan pustaka berfungsi sebagai

peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang

masalah yang berkaitan tidak selalu harus tepat identik dengan bidang

permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan

(collateral).

17

B A B IV

ANALISIS DAN SINTESIS

Pada pembahasan makalah ini, penulis membahas permasalahan yang didasarkan

pada data dan/atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif

model penyelesaian masalah atau gagasan yang kreatif. Secara simultan dibahas

sebagai berikut:

A. Pengembangan proses transformasi

Setiap sekolah yang dirintis sebagai SBI maka wajib memenuhi indikator kinerja

Kunci Minimal IKKM karena IKKM dan tambahan, merupakan standar nasional

yang telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003, sebagai SNP minimal

dengan pemenuhan terhadap akreditasi, pemenuhan standar kurikulum, proses

pembelajaran, penilaian, standar pendidik, sarpras, pengelolaan, dan pembiayaan

pendidikan. Transformasi nilai dan karakter budaya dapat dipenuhi melalui

mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul,

kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, jiwa patriot, dan jiwa inovator.

B. Pengembangan Kurikulum Internasional

Muatan pelajaran dalam kurikulum telah setara atau lebih tinggi dari muatan

pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salahsatu negara diantaranya 30

negara anggota Organization, for economic Co-operattional and

Development(OECD) dari negara maju lainnya.

C. Pengelolaan Pembelajaran sesuai KTSP

Sekolah telah menerapkan sistem administrasi akademik, berbasis teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) dimana setiap siswa dapat mengakses

transkripnya masing-masing. Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran

telah menjadi te ladan atau rujukan bagi sekolah lainnya dalam mengembangkan

akhlak mulia, budipekertiluhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa

kewirausahaan, jiwa patriot, dan jiwa inovator. Proses pembelajaran telah

18

diperkaya dengan model-model proses pembelajaran sekolah unggul dari anggota

OECD tersebut.

D. Manajemen sesuai prinsip-prinsip pengembangan SBI

Penentuan milestone (kapan dicapai) maka ketiga sekolah telah menyusun rencana

pengembangan sekolah (RPS) yang bertaraf internasional yang baik dengan

kriteria sebagai berikut:

Tabel: 4.1 Rencana induk sekolah bertaraf internasional di Surabaya

No INDIKATOR RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS), BI

1. Keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis

sekolah

2. Keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis pendidikan saat ini

3. Kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan

4. Analisis kesenjangan (selisih 2 & 3)

5. Kelengkapan elemen renstra

6. Cakupan jenis perencanaan (pemerataan, kualitas,efisiensi,

relevansi,dan kapasitas

7. Kemanfaatan serta kesesuaian renstra & renop dengan permasalahan

pendidikan

8. Kelayakan strategi implementasi renstra dan renop

9. Kelayakan rencana monitoring dan evaluasi

10 Kecukupan, kemutakhiran dan relevansian data

11. Kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, pendapatan dan belanja

12. Tingkat partisipasi & keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan

perencanaan

13. Sustainabilitas SDM, EMIS dana pendukung dll.

14 Sistem, proses dan prosedur dan mekanisme penyusunan RPS.

15 Kelengkapan elemen Renop.

19

B A B V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Sesuai dengan paparan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Model RSBI sebagai model mutu pendidikan untuk semua dapat

diselenggarakan untuk pemecahan masalah pemerataan pendidikan

sekaligus peningkatan mutu pendidikan Indonesia karena siswa yang

kecerdasannya di atas rata-rata, namun berada pada kondisi yang kurang

menguntungkan dapat menggunakan program subsidi silang. Kurang

meratanya pendidikan antara golongan mampu dan kurang mampu

merupakan masalah yang dapat dipecahkan dengan model RSBI melalui

program subsidi silang.

2. Model RSBI telah mengembangkan proses transformasi nilai pendidikan

yang bertaraf internasional, dengan cara adopsi dan adaptasi sebagian

kurikulum internasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan lembaga

pendidikan luar negeri.

3. Model RSBI telah mengembangkan kurikulum internasional, yaitu

menggunakan kurikulum nasional ke delapan standar nasional pendidikan

dan ditambah menyajian materi melalui bi-lingual (bahasa Indonesia dan

Inggris). Studi pendahuluan telah beberapa dilakukan ke Australia dan

Malaysia.

4. Pengelolaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dalam

mengelola proses pembelajaran sesuai KTSP, diterapkan kurikulum

nasional ditambah dengan kurikulum bertaraf internsional Cambridge.

5. Manajemen rintisan sekolah bertaraf internasional telah sesuai dengan

prinsip-prinsip pengembangan SBI, meningkatkan layanan kepada siswa

dan masyarakat.

Setelah dianalisis dengan studi pustaka diperoleh informasi bahwa kualitas

manajemen telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen SBI serta

20

pengembangan layanan kepada siswa dan kepala masyarakat. Manajemen

yang digunakan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam

pengembangan mutu pendidikan Indonesia secara holistik dan terus

menerus berkesinambungan.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan simpulan tersebut dapat dirkomendasikan sebagai berikut:

1. Teknis rekruitmen calon siswa RSBI melalui rekomendasi pihak sekolah

asal karena sekolah asal lebih mengetahui karakteristik dan kompetensi

siswanya untuk menjamin objektivitas penjaringan siswa.

2. Kepala sekolah RSBI, memprioritaskan kurikulum bertaraf internasional

melalui kerjasama internasional, agar kualitas pendidikan internasional

segera te-realisir secepatnya. Kepala SMP sebagai agen perubahan dan

diharapkan memi-liki wawasan kedepan (visionary leadership), siap

dengan standar internasional.

3. Guru sekolah RSBI, terus menyiapkan dirinya sebagai guru profesional

yang bertarap internasional dengan menguasai bahasa internasional

minimal memiliki TOEFL 450 atau lebih tinggi lagi, serta menyiapkan

sebagai agen perubahan yang terus menerus kearah yang lebih baik.

4. Pengambil kebijakan/Dinas Pendidikan Kota Surabaya, mempersiapkan

kebijakan yang memprioritaskan peningkatan kualitas SDM secara terus

kontiuitas agar sekolah bertaraf internasional terlaksana dengan baik.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf internasional.

5. Kajian ilmiah ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian tentang

pengembangan model RSBI ke depan agar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat akan mutu pendidikan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas Dirjen Manajemen Dasar dan Menengah (2008). Panduan

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk

Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Dirjen Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama.

Depdiknas, (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah edisi 2

Jakarta: Dirjen Dikdasmen

Fattah, Nanang. (2000) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Fattah, Nanang. (2001). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Hasbullah, (2006). Otonomi Pendidikan. Kebijakan Otonomi Daerah dan

Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:

Grafindo Persada.

Hamid, Muhammad. 2008. Panduan Pelaksanaan Pembinaan Rintisan Sekolah

Menengah Pertama Bertaraf Internasional (SMP-SBI). Jakarta:

Depdiknas.

Ibrahim, Bafadal, (2004). Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan

Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara.

Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks

Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Kadir, Ali. (2001). Mencari Pijakan Awal Sistem Pendidikan Mengawali

Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Nasional Edisi 39. Diakses tanggal

24 Januari 2012. http://www.depdiknas.go.id.

Koontz, H, O’Dannel C., Wehrich H. (1984) Management, Eight Edition (jilid

2), editor penerjemah Gunawan Hutahuruk, MBA. Jakarta: Erlangga.

Moejiarto, (2001). Sekolah Unggul. Surabaya: Duta Graha Pustaka.

Mulyasa,E (2007). Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

22

Mulyasa, E (2002). Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan

Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Murtadlo. (2010). Pengembangan Pengelolaan pada Rintisan Sekolah

Bertaraf Internasional di Surabaya. Jurnal Pendidikan Nasional

Nawawi, Hadari (1990). Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT Gunung Agung

Nawawi, Hadari (2000). Manajemen Strategis Non Profit Bidang Pemerintahan

Dengan Ilutrasi Dibidang Pendidikan. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press..

Nugroho, D. (2001). Belajar Ketrampilan Berbasis Keterampilan Belajar

(Learning Skill Based Skill Learning). Jurnal Pendidikan Nasional Edisi

39. Diakses tanggal 24 Januari 2012. http://www.depdiknas.go.id.

Depdiknas, (2006) Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional

(SBI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta:Mendikdasmen.

Pidarta, Made (1998). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Pidarta, Made (2005). Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan

Pendekatan Sistem. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Sagala, Syaiful, (2007) Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Siagian, S.P. (1992). Fungsi-Fungsi Managerial. Jakarta: Bumi Aksara

Sadiman, Arif. S. (2000). Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan di Era Global.

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 5 (022) : 1-15)

Sarwoto. (1994). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen Sekolah. Jakarta:

Depdiknas

Sindunata, (2000). Menggagas Paradikma Baru Pendidikan, Demokratisasi,

Otonomi, Civil society, Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius

Suryosubroto, B (2001) Humas Dalam Dunia Pendidikan. Yogyakarta: Mitra

Gama Widya

Suryosubroto, B (2001). Manajemen Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rineka

Cipta

Tampubolon, Mangatas (2001). Pendidikan, Pola Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai

23

Tuntutan Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 7 (32):

684.

Terry,George, Robert.2001. Education Management, New York: Hillman Press.

Tilaar, H.A.R. (2000). Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung : Remaja

Rosda Karya

Undang-Undang No. 20 tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jakarta : Depdiknas (2003)

Undang-Undang No. 22 tahun (1999) tentang Otonomi Daerah Jakarta :

Depdagri

24