MODUL PERKULIAHAN PANCASILA Pancasila Sebagai Dasar Negara Fakult as Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh EKONOM I MANAJEMEN 04 90037 Dr. Dadan Anugrah, M.Si Abstract Kompetensi Para pendiri bangsa telah berhasil merumskan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar negara mengandung Mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mampu memahami dan menjelaskan secara akademis tentang Pancasila sebagai dasar negara
21
Embed
karyatulisilmiah.comkaryatulisilmiah.com/.../04/MODUL-4-PANCASILA_REVISI1.docx · Web view1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MODUL PERKULIAHAN
PANCASILA
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
EKONOMI MANAJEMEN 04 90037 Dr. Dadan Anugrah, M.Si
Abstract Kompetensi
Para pendiri bangsa telah berhasil merumskan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar negara mengandung pengertian bahwa, seluruh aspek kehdupan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945.
Mahasiswa diharapkan dapat:1. Mampu memahami dan menjelaskan
secara akademis tentang Pancasila sebagai dasar negara
2. Mampu memahami dan menjelaskan kaitan antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945.
3. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
MODUL 4
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, j
ikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya”.
(Pidato HUT Proklamasi 1956 Bung Karno).
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit
karena melawan bangsamu sendiri.
Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna.
Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita belum selesai! Berjuanglah terus
dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. (Pidato HUT Proklamasi, 1950 Bung Karno)1
A. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang
meliputi suasana kebatinan, citacita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia.
Pokokpokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa
Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila.
Pusat Bahan Ajar dan eLearningDr. Dadan Anugrah, M.Si. http://www.mercubuana.ac.id
Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam
batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.
Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan
batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal
mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab
keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti
Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI tahun
1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja
merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan
Penjelasan UUD NRI tahun 1945,
Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan
dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut.
1) Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu; “negara melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
2) Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu; “negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.
3) Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’, yaitu; “negara yang
berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan”.
‘13
3
PANCASILA
Pusat Bahan Ajar dan eLearningDr. Dadan Anugrah, M.Si. http://www.mercubuana.ac.id
4) Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, yaitu; “negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab’2.
Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan
diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa
Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham
golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka
persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara
dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
golongan atau perorangan.
Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI tahun
1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok
pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam
Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar
kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok
pikiran keadilan social merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran
bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan
keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pokok
pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara
yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan
permusyawaratan perwakilan.
2 Lihat juga pada http://leonheart94.blogspot.com/2011/12/pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945.html
‘13
4
PANCASILA
Pusat Bahan Ajar dan eLearningDr. Dadan Anugrah, M.Si. http://www.mercubuana.ac.id
Menurut Bakry3, aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan
rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan
sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang
Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab
sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan
berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI
tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara4.
MPR RI telah melakukan amandemen5 UUD NRI tahun 1945 sebanyak empat kali
yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November
2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rindjin (2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh
UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi
tiga bagian, yaitu: pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan
kelembagaan negara; kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan
3 Lihat Bakry, 2010, hal 2094 Lihat Bakry, 2010, hal. 2105 Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk
memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup struktur , prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya; Lihat pada http://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen
‘13
5
PANCASILA
Pusat Bahan Ajar dan eLearningDr. Dadan Anugrah, M.Si. http://www.mercubuana.ac.id