-
LATIHAN KELOMPOK
1. Dokumen Sumber untuk membukukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
atas kejadian mobil dinas kantor X yang hilang di rumah Rapino, Ak
(auditor pemerintah dari kantor X) adalah : a. Laporan atas
hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b. Surat
keberatan dari Rapino,Ak ke kantor X c. Surat Pembebanan TGR dari
Kepala Kantor X kepada Rapino,Ak b. SP2D LS gaji Rapino,Ak
dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran TGR
2. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak
terjadi di SKPD adalah: a. Koreksi kesalahan pencatatan b.
Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup c. Penambahan dan
pengurangan hutang jangka panjang d. Pengakuan aset tetap
3. Pada bulan Mei 2012, Rapino,Ak melakukan audit laporan
keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran
2011. Terjadi salah pembukuan di tahun anggaran 2011 yaitu;
belanja untuk pembelian perabot kantor (asset tetap) sebesar Rp
99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat oleh SKPD tersebut
sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp 99.000.000,00
Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Rapino,Ak berkeyakinan memadai
bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi posisi kas. Atas
kondisi tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a.
Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD
Cegah Korupsi tahun anggaran 2011
belum terbit b. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi jika
laporan keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011
sudah terbit c. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan
SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai
berikut: Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit :
Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00
d. Mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah
Korupsi tahun anggaran 2011 sebagai berikut: Debet : Perabot kantor
Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja Perjalanan Dinas Rp
99.000.000,00
4. Pada bulan November 2011, Rapino,Ak melakukan audit laporan
keuangan SKPD Cegah Korupsi tahun anggaran 2011 secara interim
(laporan keuangan belum selesai). Terjadi salah pembukuan di tahun
anggaran 2011 yaitu; belanja untuk pembelian perabot kantor (asset
tetap) sebesar Rp 99.000.000,00 dengan SP2D LS. Jurnal yang dibuat
oleh SKPD tersebut sebagai berikut: Debet Belanja perjalan dinas Rp
99.000.000,00 Kredit R/K PPKD Rp 99.000.000,00 Atas kondisi
tersebut yang harus dilakukan oleh Rapino, Ak adalah: a. Tidak
perlu mengusulkan jurnal koreksi jika laporan keuangan SKPD Cegah
Korupsi tahun anggaran 2011
belum terbit b. Mengusulkan jurnal koreksi tahun anggaran 2011
sebagai berikut:
Debet : Belanja Modal Rp 99.000.000,00 Kredit : Belanja
Perjalanan Dinas Rp 99.000.000,00 Debet : Perabot kantor Rp
99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan pada Aset Tetap Rp
99.000.000,00
c. Tidak perlu mengusulkan jurnal koreksi karena hanya akan
menambah potensi masalah dengan auditee d. Mengusulkan jurnal
koreksi tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
-
Debet : Perabot kantor Rp 99.000.000,00 Kredit : Diinvestasikan
pada Aset Tetap Rp 99.000.000,00
5. Prosedur yang tidak tepat yang dilaksanakan dalam pemeriksaan
akun kas adalah:
a. Auditor melakukan pemeriksaan fisik kas (opname cash) b.
Auditor membuat surat konfirmasi langsung kepada bank untuk meminta
rekening koran dan bank
statement dari entitas yang diperiksa c. Auditor menganalisis
atas mutasi kredit dan debet rekening koran d. Auditor menganalisis
nota kredit dan nota debet dari bank
6. Dalam pemeriksaan, apabila diperoleh indikasi adanya
ketidakpatutan (abuse) dan secara signifikan akan mempengaruhi
hasil pemeriksaan, maka berikut ini adalah langkah yang
dilakukannya, KECUALI:
a. Pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan.
b. Menentukan apakah ketidakpatutan (abuse) memang benar-benar
terjadi. c. Apabila memang benar-benar terjadi, pemeriksa harus
menentukan pengaruhnya terhadap hasil
pemeriksaan. d. Melakukan penyegelan tempat-tempat yang diduga
kuat berisi bukti terjadinya abuse tersebut
7. Kegiatan pengujian terinci TERHADAP SIKLUS BELANJA merupakan
tahapan: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Pengujian
substantif atas saldo
8. Dokumen asli terkait dengan transaksi belanja, yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, merupakan
bukti yang: a. Cukup b. Relevan c. Kompeten d. Material
9. Diantara bukti di bawah ini, bukti yang paling kuat bagi
pemeriksa dalam mengambil simpulan adalah:
a. Bukti eksternal yang valid b. Bukti permintaan keterangan
yang dibubuhi materai yang cukup c. Bukti lisan yang dituangkan
dalam kertas kerja yang dibubuhi materai d. Dokumen asli dan formil
yang dihasilkan oleh organisasi auditee
10. Dalam pengujian terhadap biaya perjalanan, pemeriksa
melakukan perhitungan rata-rata biaya perjalanan per
hari perjalanan untuk seluruh pegawai dan kemudian memeriksa
bukti perjalanan dari pegawai-pegawai yang memiliki rata-rata biaya
perjalanan yang tinggi. Prosedur tersebut menggambarkan jenis
bukti: a. Dokumentasi dan fisik b. Analisitikal dan fisik c.
Dokumentasi dan analitikal d. Fisik dan kesaksian
11. Pemeriksa mempelajari flow chart sistem pengendalian intern
yang dibuat oleh manajemen. Flow chart
tersebut merupakan bukti: a. bukti fisik, b. dokumentasi, c.
kesaksian (testimonial) dan
-
d. analisis. 12. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui
bahwa jumlah penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2011 jauh melebihi kebutuhan normal
seluruh kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang ada di
Provinsi Kalimantan Timur. Prosedur pemeriksaan yang relevan dengan
hasil pemeriksaan ini adalah: a. Observasi fisik b. Konfirmasi c.
Prosedur analitis d. Penghitungan ulang
13. Pada saat digunakan metode sampling, konsep informasi yang
cukup (sufficient) mengharuskan agar sampel yang dipilih
memberikan:
a. Reasonable assurance bahwa sampel telah mewakili populasi. b.
Bukti yang terbaik telah diperoleh secara reasonable. c. Reasonable
assurance bahwa bukti memiliki hubungan yang logis dengan tujuan
penugasan. d. Absolute assurance bahwa sampel telah mewakili
populasi.
14. Dalam pengujian atas siklus belanja, pemeriksa melakukan
penelusuran dari buku besar belanja ke bukti Surat Perintah
Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Langkah
tersebut bertujuan untuk menguji: a. Existence or occurrence b.
Completeness c. Valuation or allocation d. Presentation and
disclosure
15. Auditor menghitung ulang seluruh belanja yang terkait dengan
cost of acquisition aset tetap dalam pengujian substantif. Hal
tersebut mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen : a.
Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan
pengalokasian
16. Dalam pengujian substantif auditor menggunakan teknik audit
pemeriksaan fisik aset tetap. Hal tersebut mencerminkan auditor
akan meyakini asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c.
Hak dan kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian
17. Auditor melakukan trasir penerimaan pajak hiburan, dari
dokumen surat setoran menuju LRA. Hal tersebut
mencerminkan auditor akan meyakini asersi manajemen: a.
Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan kewajiban d. Penilaian dan
pengalokasian
18. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk
menguji apakah SPM telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang. Pengujian tersebut dilakukan dengan
metode sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c.
Sampling satuan mata uang d. Pengujian pengendalian intern
-
19. Pemeriksa memeriksa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk menguji
apakah harga satuan barang telah sesuai
dengan standar harga. Pengujian tersebut dilakukan dengan metode
sampling: a. Sampling variabel b. Sampling atribut c. Pengujian
substantive d. Pengujian pengendalian intern
20. Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah harus meyakini
bahwa realisasi atas belanja modal tidak
melebihi anggaran. Dokumen pemeriksaan yang relevan untuk
pemeriksaan ini adalah: a. DIPA b. SPM c. SSPB d. SSBP
21. Pemeriksa menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif pada
suatu instansi pemerintah. Teknik pemeriksaan yang paling efektif
untuk membuktikan indikasi tersebut adalah a. Penelitian atas
Daftar Nominatif Perjalanan Dinas b. Pengecekan daftar absensi
pegawai dengan tiket pesawat c. Konfirmasi manifes pesawat kepada
maskapai d. Pengecekan boarding pass dengan tiket pesawat
22. BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat tahun 2010 yang mencantumkan nilai Pendapatan Negara dan
Hibah sebesar Rp995 triliun. Nilai pendapatan tersebut termasuk
didalamnya Pendapatan PBB sebesar Rp28 triliun. BPK menetapkan
tingkat materialitas sebesar 1% dari total Pendapatan Negara dan
Hibah. Berdasarkan keterangan tersebut, berapa nilai planning
materiality dan tollerable error untuk akun yang telah disebutkan?
a. Planning materiality Rp0,28 triliun dan tollerable error Rp9,95
triliun b. Planning materiality Rp9,95 triliun dan tollerable error
Rp280 miliar c. Planning materiality Rp9,95 miliar dan tollerable
error Rp2,8 triliun d. Planning materiality Rp2,8 triliun dan
tollerable error Rp9,95 triliun
23. Pernyataan yang benar mengenai komunikasi pemeriksa:
a. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa tidak perlu
didokumentasikan. b. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan
profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan
intensitas komunikasi. c. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan
sebagian kecil indikasi temuan pemeriksaan kepada pihak di luar
entitas yang diperiksa tanpa sepengetahuan pihak manajemen
entitas. d. Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir,
pemeriksa tidak perlu menjelaskan alasan
pemeriksaan dihentikan.
24. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan tanggungjawab
pemeriksa dalam hal penyimpangan, kecurangan (fraud), dan
ketidakpatutan (abuse): a. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk
mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan
ketidakpatutan (abuse). b. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan
untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi
salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap penyajian laporan keuangan
c. Pemeriksa harus mengikuti pelatihan yang memadai untuk
mendeteksi penyimpangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan
(abuse).
d. Tanggungjawab utama pemeriksa adalah mendeteksi penyimpangan,
kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse).
-
25. Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern
atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat
dilaporkan. Beberapa contoh kondisi yang dapat dilaporkan
adalah:
I. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan
pengendalian yang layak. II. Tidak ada reviu dan persetujuan yang
memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output
dari suatu sistem. III. Tidak digunakannya sistem aplikasi
komputer yang terintegrasi secara on-line.
a. II dan III b. I dan III c. I dan II d. I, II, III
26. Kantor Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh membangun
rumah yang setelah jadi akan diserahkan
kepada masyarakat. Terhadap rumah-rumah yang dibangun tersebut,
BRR akan melaporkan di neraca sebagai: a. Aset tetap, sebagai
gedung dan bangunan b. Tidak dicantumkan dalam neraca, namun cukup
dilaporkan di catatan atas laporan keuangan c. Aset lancar, sebagai
persediaan d. Aset tetap, sebagai konstruksi dalam pengerjaan,
apabila di akhir tahun rumah tersebut belum selesai
27. Satker Inspektorat Provinsi melakukan pembelian software
Audit Command Language (ACL). Bagaimana penyajiannya dalam neraca?
a. Sebagai persediaan b. Sebagai aset tetap c. Sebagai aset
lain-lain d. Tidak disajikan di neraca
28. Satker di Kementerian Pertanian memiliki hewan dan tanaman
yang digunakan untuk pusat penelitian. Hewan
tersebut dilaporan dalam neraca sebagai: a. Persediaan b. Aset
tetap c. Aset tetap lainnya d. Aset lain-lain
29. Transaksi Non Kas yang terjadi hanya di SKPKD dan tidak
terjadi di SKPD adalah: e. Koreksi kesalahan pencatatan f.
Penyesuaian akhir tahun dan jurnal penutup g. Penambahan dan
pengurangan hutang jangka panjang h. Pengakuan aset tetap
30. Dibawah ini pihak-pihak yang akan diminta keterangan oleh
auditor terkait dengan pemeriksaan belanja
daerah, KECUALI: a. Bendahara Penerimaan b. Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
31. Pada waktu melaksanakan pemeriksaan atas belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, jenis belanja daerah yang paling tidak
mungkin dijumpai adalah: a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c.
Belanja Modal d. Belanja Bunga
-
32. Dokumen berikut akan diminta oleh auditor sewaktu melakukan
pemeriksaan belanja daerah, kecuali: a. Surat Perintah Membayar
(SPM) b. Surat Perintah Pemindahan Dana (SP2D) c. Surat Tanda
Setoran (STS) d. Nota Debet
33. Dibawah ini langkah pemeriksaan belanja daerah pada tahap
pelaksanaan, kecuali: a. Penilaian risiko b. Pengujian atas sistem
pengendalian intern c. Pengujian substantif atas transaksi d.
Pengujian terinci atas saldo
34. Dokumen Sumber yang paling kuat untuk menguji keterjadian
transaksi penambahan asset melalui hibah asset tetap adalah: c.
Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima 100%
atau pertama atau Provisional
hand over d. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara
Serah Terima Aset Tetap Hibah e. SP2D LS dilampiri dengan Berita
Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah f. SP2D GU dilampiri dengan
Berita Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah
35. Dokumen Sumber yang paling relevan untuk membukukan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) atas kejadian mobil
dinas kantor X yang hilang di rumah seorang pegawai, adalah : a.
Laporan atas hilangnya mobil dinas dari Kepolisian dan BAP_nya b.
Surat keberatan dari pegawai ybs kepada kantor X c. SP2D LS gaji
pegawai ybs, dilampiri kesanggupan pemotongan gaji untuk ansuran
TGR d. Surat Pembebanan TGR dari Kepala Kantor X kepada pegawai
ybs.
-
36. Belanja yang dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda ttg
APBD disahkan & ditempatkan dlm Lembaran Daerah adalah:
a. Belanja modal b. Belanja barang c. Belanja social d. Belanja
gaji
37. Dalam penyelesaian tahap akhir pemeriksaan laporan keuangan,
pemeriksa akan melakukan reviu terhadap
hal-hal berikut: a. Tunggakan pajak b. Kewajiban satuan kerja
kepada pegawai dan supplier c. Bukti kepemilikan aset tetap d.
Contingent liability
38. Salah satu jenis subsequent event adalah: a. Peristiwa yang
menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang
tidak tercermin
pada laporan keuangan pada tanggal neraca, dan padahal peristiwa
tersebut terjadi sebelum tanggal neraca
b. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan
dengan kondisi yang tidak dijelaskan pada Catatan atas Laporan
Keuangan
c. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami suatu entitas pada
tanggal sebelum laporan keuangan dicetak d. Peristiwa yang
memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada
pada tanggal
neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses
penyusunan laporan keuangan
39. Yang akan direviu oleh pemeriksa dalam kegiatan penyelesaian
penugasan, kecuali: a. Kewajiban kontinjensi. b. Kontrak/komitmen
jangka panjang. c. Kejadian setelah tanggal neraca. d. Pengujian
akhir atas SPI
40. Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur:
a. Kondisi, kriteria, akibat, dan sebab b. Kondisi, kriteria,
akibat, sebab, dan tanggapan c. Kondisi, kriteria, akibat, sebab,
dan rekomendasi d. Kondisi, kriteria, akibat, sebab, tanggapan, dan
rekomendasi
41. Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur
temuan pemeriksaan dapat terdiri dari: a. Kondisi, kriteria b.
Kondisi, akibat dan sebab. c. Kondisi, kriteria, dan akibat d.
Kondisi, kriteria, akibat, dan sebab
42. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang dapat
mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan, KECUALI:
a. Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak
promosi. b. Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau
manajemen selalu menunda memberikan informasi
tanpa alasan yang jelas. c. Informasi yang salah atau
membingungkan. d. Banyak kesalahan input yang dilakukan oleh
pegawai baru
43. Rekomendasi yang paling baik adalah rekomendasi yang:
a. Dapat mencegah terjadinya kondisi, kriteria, sebab, dan
akibat b. Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong
kondisi
-
c. Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong sebab d.
Dapat mencegah terulangnya kejadian yang tergolong akibat
44. Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur kondisi,
kriteria, akibat, dan sebab, namun demikian, unsur yang dibutuhkan
untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan
pemeriksaannya. Pernyataan yang tidak tepat adalah: a. Kondisi
adalah gambaran tentang situasi entitas sebelum pemeriksa melakukan
pemeriksaan keuangan. b. Kriteria adalah standar ukuran harapan
mengenai apa yang seharusnya terjadi, praktik terbaik, dan
benchmarks. c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis
untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara
apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya
(kriteria). d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai
faktor yang menjadi sumber perbedaan antara
kondisi dan kriteria.
45. Auditor menjumpai kondisi bahwa nilai persediaan yang ada di
laporan keuangan pemda ABC tahun 2012 diperoleh dengan metode FIFO.
Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP dan mencerminkan pelanggaran
asersi manajemen : a. Keberadaan b. Kelengkapan c. Hak dan
kewajiban d. Penilaian dan pengalokasian
46. Berikut adalah pernyataan yang tidak benar atas tanggapan
dari pejabat auditee: a. Dibuat setelah konsep temuan Pemeriksaan
tersebut disampaikan oleh ketua tim pemeriksa b. Dibuat tertulis
dan resmi c. Diungkap dalam Temuan Pemeriksaan atas laporan
keuangan pihak yang terperiksa. d. Tidak perlu diungkap dalam
Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan pihak yang terperiksa
47. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan menurut SPKN
terdiri dari: a. Laporan opini dan temuan hasil pemeriksaan b.
Laporan opini dan surat representasi c. Laporan opini dan laporan
penilaian kinerja d. Laporan opini, laporan sistem pengendalian
intern, dan laporan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku 48. Di bawah ini adalah
langkah-langkah dalam pelaporan hasil pemeriksaan:
1 Perolehan surat representasi 2Penyampaian konsep LHP kepada
pejabat berwenang 3 Penyusunan konsep LHP 4 Pembahasan konsep LHP
dengan pejabat berwenang 5Penyusunan konsep akhir dan penyampaian
LHP Urutan yang benar adalah: a. 3-2-4-1-5 b. 1-2-3-4-5 c.
1-3-2-4-5 d. 3-4-2-5-1
49. Opini pemeriksa dalam pemeriksaan laporan keuangan dapat
berupa:
a. Wajar dan tidak wajar b. Wajar, tidak wajar, dan tidak
memberikan pendapat c. Wajar tanpa pengecualian standar, wajar
dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan
pendapat
-
d. Wajar tanpa pengecualian standar, wajar tanpa pengecualian
dengan paragraf penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar,
dan tidak memberikan pendapat
50. Apabila pemeriksa meragukan keberlangsungan usaha (going
concern) suatu entitas, maka pemeriksa akan
memberikan opini: a. Wajar tanpa pengecualian b. Wajar dengan
pengecualian c. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
d. Tidak memberikan pendapat
51. Kondisi di bawah ini menyebabkan pemeriksa tidak dapat
memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian):
a. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material, adanya
penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang
material, dan pemeriksa tidak independen yang material
b. Adanya pembatasan ruang lingkup, adanya penyimpangan terhadap
prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan pemeriksa tidak
independen
c. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material dan adanya
penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang
material
d. Adanya pembatasan ruang lingkup yang material, adanya
penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang
material, dan pemeriksa tidak independen
52. Kondisi yang PASTI menyebabkan pemeriksa tidak dapat
memberikan opini WTP adalah:
a. Adanya pembatasan ruang lingkup b. Adanya penyimpangan
terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum c. Pemeriksa tidak
independen d. Adanya kecurangan yang ditemukan oleh Auditor
53. Salah satu opini terhadap kewajaran atas Laporan Keuangan
adalah menolak memberikan pendapat atau tidak
dapat menyatakan pendapat atau disebut: a. disclaimer opinion b.
qualified opinion c. adverse opinion d. nonqualified opinion
54. Kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya
suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali entitas disebut sebagai a. Kewajiban subsequent event b.
Kewajiban entitas c. Kewajiban kontinjensi d. Kewajiban jenis
accrued liabilities
55. Dalam Laporan hasil pemeriksaan, yang harus termuat dalam
Gambaran Umum Pemeriksaan antara lain,
kecuali: a. dasar hukum pemeriksaan b. tujuan pemeriksaan c.
sasaran pemeriksaan d. tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
periode sebelumnya
56. Berikut ini adalah pernyataan yang SALAH mengenenai
pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan: a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan
keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan.
-
b. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam
pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas
kepatuhan.
c. Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang merujuk
kepada laporan tersebut.
d. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam
pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, pemeriksa tetap harus menerbitkan laporan atas
kepatuhan yang menyatakan tidak ada penyimpangan yang ditemukan
oleh pemeriksa.
57. Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun
2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada criteria sebagai berikut, kecuali:
a. Kesesuaian dengan standar pemeriksaan keuangan negara b.
Kecukupan pengungkapan c. Kepatuhan perundang-undangan d.
Efektivitas sistem pengendalian intern
58. Apabila dalam pemeriksaan terdapat kelemahan sistem
pengendalian intern yang berdampak sangat material
dan terdapat pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, maka opini
yang diberikan atas laporan keuangan entitas tersebut adalah:
a. Tidak wajar b. Tidak memberikan pendapat c. Wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelas d. Wajar dengan
pengecualian
59. Paragraf kedua dalam opini laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan antara lain berisi tentang: a. Standar pemeriksaan
b. Dasar pemeriksaan c. Tanggung jawab pemeriksa kecuali untuk
opini tidak dapat menyatakan pendapat d. Tanggung jawab penyusunan
laporan keuangan
60. Tanggal penandatanganan opini laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan sesuai dengan:
a. Tanggal mulainya pelaksanaan pemeriksaan b. Tanggal
selesainya pelaksanaan pemeriksaan (pekerjaan lapangan) c. Tanggal
mulainya pelaporan pemeriksaan d. Tanggal selesainya pelaporan
pemeriksaan
61. Berikut ini adalah beberapa uraian terkait pengertian
transaksi non kas, kecuali:
a. Transaksi ekonomi yang timbul sebagai ikutan dari adanya
transaksi kas. b. Ditatausahakan (dibukukan) ketika kejadian
tersebut timbul. c. Pembukannya bertujuan agar neraca dan LRA
disajikan dengan menggunakan basis akrual d. Pembukannya bertujuan
agar neraca disajikan dengan menggunakan basis akrual.
62. Jangka waktu BPK untuk menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada stakeholders adalah:
a. 1 bulan setelah menerima laporan keuangan unaudited dari
entitas yang diperiksa b. 2 bulan setelah menerima laporan keuangan
unaudited dari entitas yang diperiksa c. 3 bulan setelah menerima
laporan keuangan unaudited dari entitas yang diperiksa d. 5 bulan
setelah menerima laporan keuangan unaudited dari entitas yang
diperiksa
63. Stakeholder laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah adalah:
a. DPR b. DPD c. DPRD
-
d. Semua benar
64. Yang bukan termasuk jenis Transaksi Non Kas adalah: a.
Pengakuan atas penambahan atau pengurangan investasi b. Pengakuan
atas penambahan atau pengurangan aset tetap c. Pengakuan atas
penambahan atau pengurangan kewajiban d. Pengakuan atas penambahan
atau pengurangan gaji dan tunjangan
65. Diantara dokumen Sumber dari transaksi penambahan asset
melalui hibah asset tetap adalah:
g. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah
Terima 100% atau pertama atau Provisional hand over
h. Bukti memorial yang dilampiri dengan Berita Acara Serah
Terima Aset Tetap Hibah i. SP2D LS dilampiri dengan Berita Acara
Serah Terima Aset Tetap Hibah j. SP2D GU dilampiri dengan Berita
Acara Serah Terima Aset Tetap Hibah
ESSAY
1. Pemeriksaan keuangan Bendahara Pengeluaran di Kementerian
Kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan laporan keuangan
Kementerian Kesehatan.
a. Akun-akun pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang
akan terpengaruh jika auditor menemukan penyimpangan signifikan
pada pengelolaan keuangan dan administrasi di para Bendahara
Pengeluaran:
Kas
Belanja yang terkait dengan dana yang dikelola oleh Bendahara,
misalnya belanja barang, belanja modal, belanja pegawai.
Pos-pos neraca yang merupakan akibat dari terjadinya belanja,
misalnya Aset Tetap, dan Persediaan,
Pos-pos dalam Laporan Arus Kas yang terkait dengan belanja
tersebut Alasannya: Bendahara Pengeluaran adalah pengelola kas dan
merupakan muara bagi seluruh pengeluaran kas. Oleh karenanya,
permasalahan yang terjadi di bendahara pengeluaran akan
mempengaruhi kewajaran saldo kas, serta akun-akun yang terkait
dengan transaksi pengeluaran kas, baik di neraca maupun di laporan
arus kas.
b. Uraian singkat langkah-langkah audit atas eksistensi Kas dan
Transaksi Kas Bendahara Pengeluaran:
Minimal mahasiswa dapat mengilustrasikan bahwa ia harus menutup
buku kas umum, meakukan kas opname, mencocokkan transaksi di BKU
dengan dokumen pendukung, dan menguji rekonsiliasi antara catatan
kas dengan rekening koran.
c. Contoh salah satu format kertas kerja pemeriksaan yang
relevan untuk pengujian eksistensi yang seharusnya dibuat oleh
Pemeriksa:
Minimal mahasiswa dapat memberikan contoh satu buah kertas kerja
saja, misalnya Berita Acara Pemeriksaan Kas, Lead schedule
transaksi atau saldo-saldo Kas, Rekonsiliasi Kas-Bank, dsb.
2. Pemeriksaan Belanja Modal di Kementerian Kesehatan sebagai
bagian dari pemeriksaan laporan
keuangan Kementerian Kesehatan. a. Akun-akun pada laporan
keuangan Kementerian Kesehatan yang akan terpengaruh jika
auditor
menemukan penyimpangan signifikan pada Belanja Modal:
Aset Tetap
Pajak-pajak terkait
Kas
Utang
Ekuitas Dana Investasi
-
Pos-pos dalam Laporan Arus Kas yang terkait dengan belanja
tersebut Alasannya: Kesalahan/penyimpangan atas transksi Belanja
Modal akan mempengaruhi kewajaran saldo kas (dan/atau Utang), Pajak
terkait, serta akun akibat jurnal colorari-nya. Akun-akun pada
laporan arus kas tentu juga terpengaruh (Akun Pengeluaran Kas untuk
Investasi) .
b. Uraian singkat langkah-langkah audit atas completeness yang
terkait dengan Belanja Modal:
Minimal mahasiswa dapat mengilustrasikan bahwa ia harus
mengidentifikasi sumber data atau dokumen yang dapat dijadikan
rujukan mengenai besaran populasi transaksi. Berdaarkan data yang
mencerminkan populasi transaksi belanja modal tersebut, ia
membandingkan dengan yang tercatat dan yang dilaporkan dalam
laporan keuangan.
c. Contoh salah satu format kertas kerja pemeriksaan yang
relevan untuk pengujian eksistensi yang seharusnya dibuat oleh
Pemeriksa:
Minimal mahasiswa dapat memberikan contoh satu buah kertas kerja
saja, misalnya kertas kerja yang menunjukan telah dibandingkannya
daftar yang mencerminkan populasi dengan catatan / laporan belanja
modal.
3. Sebutkan jenis-jenis transaksi non kas yang ada di SKPD dan
SKPKD?
4. Setelah melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern,
Anda mengetahui bahwa penghitungan fisik
kas akhir tahun tidak pernah dilaksanakan. Menurut buku kas
umum, saldo kas pada tanggal penutupan
yaitu tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp15.000.000,00.
Menurut bukti setor yang Anda
dapatkan, bendahara hanya menyetor uang sebanyak Rp6.000.000,00.
Ketika selisih tersebut Anda
mintakan keterangan, bendahara menyatakan bahwa buku kas belum
mencatat beberapa pengeluaran
dengan total sebesar Rp 9.000.000,00. Dia berjanji akan
memperbaiki kesalahan tersebut.
Penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama tahun anggaran
berikut, pada hari tersebut terjadi juga
transaksi penerimaan dari berbagai sumber dan pengeluaran. Anda
memutuskan melakukan pengujian
substantif dengan menganalisis berapa saldo kas yang sebenarnya.
Data yang Anda dapatkan dari buku
dan berbagai bukti pengeluaran secara lengkap hingga tanggal 28
Februari 2012 adalah sebagai berikut:
Penerimaan:
Tanggal 1 Jan s.d. 31 Jan 2012 Rp 14.000.000,00
Tanggal 1 Feb s.d. 28 Feb 2012 Rp 12.500.000,00
Pengeluaran:
Tanggal 1 Jan s.d. 31 Jan 2012 Rp 18.000.000,00
Tanggal 1 Feb s.d. 28 Feb 2012 Rp 10.500.000,00
Pada tanggal 28 Februari 2012, Anda melakukan penghitungan fisik
kas yang meyakinkan Anda bahwa
saldo kas hari itu adalah sebesar Rp 7.000.000,00.
Hitung berapa saldo kas yang seharusnya pada tanggal 31 Desember
2011 Berapa sisa Uang persediaan yang seharusnya dan berapa sisa UP
yang masih harus disetor oleh bendahara.
5. Atas kondisi yang ada di nomor 4, teknik audit apa saja yang
harus ditempuh oleh auditor untuk membuktikan saldo kas yang
sebenarnya dan pelaku hakiki yang telah melakukan penyimpangan
tersebut.
6. Jelaskan beberapa perlakuan akuntansi atas terjadinya
kesalahan pembukuan belanja dan usulan koreksi yang perlu
direkomendasikan auditor ke auditee. Uraikan dengan satu
contoh.