Top Banner
9

 · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah

Jun 09, 2019

Download

Documents

vuongdung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 2:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 3:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 4:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 5:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 6:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 7:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 8:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
Page 9:  · dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah