-
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
2014
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014, LD KOTA
BUKITTINGGI 2014
NOMOR 2: 34 HAL
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
- bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara
telekomunikasi merupakan salah satu
infrastruktur pendukung dan sarana publik yang berfungsi khusus
di dalam penyelenggaraan
telekomunikasi;
- bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara
telekomunikasi di Kota Bukittinggi
perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
dengan memperhatikan efisiensi,
keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan
kepastian hukum;
- bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
merupakan retribusi jasa umum dan
daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4852);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
-
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Penentuan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor
05)
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Rancangan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2006 Nomor 08);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
03);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04)
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2011 Nomor 6);
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
- Azas dan Tujuan;
- IMB Menara Telekomunikasi
- Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi
- Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama
- Penertiban IMB
- Pembongkaran
- Kerjasama
- Jaminan Keselamatan
-
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Ketentuan Penyidikan
- Ketentuan Pidana
STATUS :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 03 Februari 2014
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
2014
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014, LD KOTA
BUKITTINGGI 2014
NOMOR 2: 34 HAL
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
· bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, menara
telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dan
sarana publik yang berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan
telekomunikasi;
· bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara
telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan,
pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi,
keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan
kepastian hukum;
· bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum
dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
· Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
· Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
· Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
· Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
· Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
· Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
· Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
· Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
· Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
· Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
· Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Penentuan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05)
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2000 Nomor 7);
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2006 Nomor 08);
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04)
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
· Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
· Azas dan Tujuan;
· IMB Menara Telekomunikasi
· Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi
· Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama
· Penertiban IMB
· Pembongkaran
· Kerjasama
· Jaminan Keselamatan
· Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
· Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
· Ketentuan Penyidikan
· Ketentuan Pidana
STATUS :
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan;
· Diundangkan pada tanggal 03 Februari 2014