RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ( DISPERKIM ) MARABAHAN TAHUN 2019
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
( DISPERKIM )
MARABAHAN TAHUN 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini memberikan
gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana kerja.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini sudah melalui
upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih ada
kekurangan di sana sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat
kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi
dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini.
Akhirnya, semoga memberikan manfaat.
Marabahan, Juli 2019 Kepala Disperkim Kabupaten Barito Kuala,
Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
NIP. 19631023 198903 1 008
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………… 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………… 1
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………… 3
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………… 4
BAB II EVALLUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU …………… 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian RENSTRA SKPD ……………………………………… 7
2.2. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II ….………… 37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAAN DAN KEGIATAN ………… 52
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renja ………………… 54
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD …………………………… 55
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………… 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................. 65
BAB V PENUTUP ………………………………………………………………… 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perubahan dan Capaian Renstra ……………....
45
3.1 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 ……..
57
4.1 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 ……..
67
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 merupakan
rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan
yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Perubahan
(Renja-P) dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :
1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 2
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito
Kuala
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012
tentang RPJPD tahun 2005-2025.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 3
1.3. Maksud dan Tujuan
Dokumen Renja memuat rencana program dan memberikan
gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh
Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran kedepan. Namun
dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan adanya
perubahan dari renja yang telah disusun tersebut, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian terhadap dokumen renja yang telah ada.
Perubahan dimaksud lebih pada pergeseran pagu kegiatan antar
kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Renja
dilakukan dengan menyusun Rancangan Perubahan Renja terlebih
dahulu dengan berpedoman pada :
a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja
Maksud Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 4
adalah untuk menjelaskan rencana perubahan pelaksanaan kegiatan
dalam tahun 2019 sebagai sebab terjadinya pergeseran pagu antar
kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan/pengurangan
alokasi anggaran, penambahan/pengurangan target kinerja,
perubahan lokasi dan sebagainya.
Perubahan Renja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati
Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun
2019.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2019 untuk
mengakomodir perubahan – perubahan tersebut, diharapkan dapat
mengoptimalkan kinerja DISPERKIM dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2019.
1.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja
Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala tahun
2019 adalah :
1. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui capaian
target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II
tahun 2019.
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada
sisa tahun anggaran 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 5
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala, agar subtansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja
SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen
RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN
Menggambarkan kajiaan (review) terhadap hasil evaluasi Renja
SKPD tahun lalu (tahun-2) perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
3.3. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
3.4. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,
uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra DISPERKIM
Tahun Anggaran 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala mengelola dana sebesar
Rp.9.433.982.574,00 yang terdiri dari belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.257.677.574.000,00 dan belanja Langsung sebesar Rp.
8.176.305.000,00 Hasil yang telah dicapai pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala selama
tahun 2017 adalah :
1. Belanja Langsung yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan aparatur pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
b. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana
pendukung pelaksanaan pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun
non fisik.
2. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji
dan kelancaran pelaksanaan tugas staf Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Pelaksanaan kegiatan
baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terbangunnya jalan perumahan dan jalan permukiman kumuh
sepanjang 3,68 km, adapun dengan terbangunnya jalan perumahan
dan jalan permukiman kumuh adalah meningkatkan aksesibilitas
masyarakat.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 8
2. Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (Ruang Terbuka Hijau)
komplek perumahan 1 lokasi, adapun dengan terbangunnya Ruang
Terbuka Hijau adalah untuk menjadikan lingkungan perumahan yang
nyaman dan sehat.
3. Terbangunnnya Penanda Tanah (Patok) PSU Perumahan
sebanyak 23 titik, adapun dengan dipasangnya patok ini untuk
memberikan pertanda batas tanah pemerintah dengan tanah milik
masyarakat.
4. Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih / air minum
sepanjang 2,901,9 meter, adapun dengan terbangunnya prasarana
dan sarana air bersih / air minum ini hasil yang dirasakan masyarakat
adalah mudahnya mendapatkan air bersih.
5. Terlaksananya Pemasangan Sambuangan Air Bersih bagi MBR
sebanyak 196 rumah.
5. Rehabilitasi dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah
layak huni sebanyak 517 unit.
6. Terselengaranya koordinasi dan pembangunan perumahan
/permukiman serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang
penataan ruang dan permukiman 14 kali.
Untuk Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala mengelola dana sebesar Rp.
13.495.759.000,00 yang terbagi dalam berbagai kegiatan dalam 4
(empat) Program satrategis yaitu :
a. Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp.
10.648.587.000,00
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan anggaran sebesar Rp.
582.844.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 9
c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial dengan
anggaran Rp. 58.572.000,00
d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran
sebesar Rp. 930.100.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 10
2.1.1. Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disingkat
DISPERKIM dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 17).
Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala, yang selanjutnya disingkat DISPERKIM Kabupaten
Barito Kuala, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur
penunjuang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Kuala.
DISPERKIM sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai
Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perumahan, sedangkan fungsinya :
1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang perumahan,
kawasan permukiman, prasaran, srana, utilitas dan sertifikasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
2) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perumahan, kawasan
permukiman, prasaran, sarana, utilitas dan sertifikasi.
3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang
perumahan kawasan permukiman, prasarana, sarana, utiiltas dan
sertifikasi.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 11
5) Mengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan
permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi.
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, tugas pokok pada DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala
diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :
1. KEPALA DINAS
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan,
perencanaan pembangunan dan statistik, dengan menyusun kebijakan
teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikan fasilitasi
terhadap bidang perumahan, bidang PSU dan kawasan permukiman,
mempertanggung-jawabkan dan melaporkan hasil kinerja dinas kepada
Bupati Barito Kuala melalui sekretaris daerah.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan
petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di
bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
b. Menetapkan program, kegiatan, standart operasional dan tata waktu
pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat
dan Kawasan permukiman.
c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di bidang Perumahan, PSU dan Kawasan permukiman, yang
menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 12
kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang
Perumahan, PSU dan Kawasan Permukimn, yang menjadi tugas
pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah
di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan
urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan, PSU dan Kawasan
Permukiman, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan
anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disipilin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah
daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil
penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas
dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung
penyelenggaraan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati
dan atau sekretaris daerah.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 13
2. SEKTRETARIAT
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas membantu mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di bidang Perumahan, PSU dan Kawasan Permukiman sesuai
tugas pokok dan fungsi dinas, dengan mensinergikan perencanaan dan
pelaksanaan program - kegiatan di setiap bidang, yang mencakup
pembinaan bidang Perumahan, PSU dan Kawasan Permukimanan,
membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan
perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan,
keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan; serta
mempertanggung-jawabkan dan melaporkan hasil kinerja sekretariat
kepada kepala dinas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah
ditetapkan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional
pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja
dan pelaporan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaan
Permukiman.
b. Mengkordinasikan dan mengsinergikan perencanaan dan
pelaksanaan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja
dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasaran,
sarana, utilitas, dan sertifkasi.
c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional,
rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan
ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan,
keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 14
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara
rutin kepada semua apapratur dalam lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan
ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program
pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan
pelaporan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
f. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi
pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, program pembangunan, keuangan, penilaian
akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawaan Permukiman.
g. Memfasilitasi kerja sama badan dengan satuan organisasi perangkat
daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,
melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi
perumahan, kawasan permukiman, praarana sarana, utilitas dan
sertifikasi serta peyelanggaraan kesekretariatan dinas.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja
secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan
kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja
dan pelaporan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaan
Permukiman.
i. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawaan Permukiman.
j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan
disipilin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 15
setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawaan Permukiman.
k. Mengkoordinasikan dan menyusun laporkan akuntabilitas yang
mencakup hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja bidang-bidang
dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawaan Permukiman.
l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaan Permukiman.
Sekretariat Dinas terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu sekretaiat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan
kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan
kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan
perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap
prilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan
analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian
kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalaui
sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi
data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan
sanksi dan penghargaan bagi pegawai, komplilasi tingkat disiplin
dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta
mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 16
bagian kepada sekretariat sesuai kebijakan operasional,
pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
b) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai
standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme
pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan
perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan
ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik
daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap
pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem
informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi
data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses
pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai,
kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan
kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan
melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
c) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat,
pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan
ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah,
pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi
dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan
proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses
pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi
tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 17
lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil
kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
d) Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan
teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
e) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
operasional pengelolaan penatausahaan surat-menyurat,
pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan
ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
f) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata
operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan
pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian
dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti,
kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan
bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai,
pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan
dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pelaksanaan
penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor
dan gedung kantor, fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan
perkantoran lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
g) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama
dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat
dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat-
menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor,
pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 18
milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan
kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan
pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian
dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti,
kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan
bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai,
pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan
dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
h) Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik
penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor
dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran,
pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan
disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban
kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap
pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi
kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian,
cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan
penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja
pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta
mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub
bagian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
i) Menyusun perencanaan penatausahaan surat-menyurat,
pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan
ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah,
pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi
dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 19
pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan
proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses
pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi
tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian
lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil
kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub
bagian umum dan kepegawaian.
j) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada sub bidang
perencanaan, keuangan dan aset.
k) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil
penilaan kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan
perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan
ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah,
pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi
dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan
pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan
proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses
pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi
tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian
lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil
kinerja sub bagian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
l) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 20
2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas
membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan,
keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a) Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan,
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja,
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan
saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional,
penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,
pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik
daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional
yang ditetapkan.
b) Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan
sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme
penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima
sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
c) Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyu
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan
akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 21
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus
kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan
laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan
ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,
pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah,
serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
d) Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan,
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja,
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan
saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional,
penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,
pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik
daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan
dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman.
e) Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan,
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja,
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan
saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional,
penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,
pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 22
pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik
daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta
menyusun laporan keuangan dan aset satuan organisasi
perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah
ditetapkan
f) Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi
pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan
setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian
perencanaan, keuangan dan aset.
g) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama
dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat
dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi
penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan,
keuangan dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
h) Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi
penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan
pelayanan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawaan Permukiman.
i) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan
perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan,
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja,
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan
saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional,
penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,
pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 23
daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub
bagian perencanaan, keuangan dan aset.
j) Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi
dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan,
penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan
penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan
laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan
operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan
ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan
penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaan Permukiman.
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawaan Permukiman.
3. BIDANG PERUMAHAN
Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu dinas
menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
di bidang perumahan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional
pelaksanaan perumahan, yang meliputi program dan kegiatan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 24
perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya sesuai
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan
urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional,
rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan
perumahan umum dan komersial dan perumahan swadaya.
c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi
pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan
swadaya.
d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perumahan umum dan
komersial dan perumahan swadaya.
e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perumahan umum dan
komersial dan perumahan swadaya.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
pelaksanaan perumahan umum dan komersial dan perumahan
swadaya.
g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang
Perumahan.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Perumahan.
i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan
hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan Bidang Perumahan.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 25
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Bidang Perumahan terdiri dari :
1) Seksi Perumahan Umum dan Komersial
Seksi perumahan umum dan komersial ini mempunyai tugas
membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan
teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang Perumahan
Umum dan Komersial
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
perumahan umum dan komersial, yang meliputi program dan
kegiatan perumahan umum dan komersial, sesuai kebijakan
operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan
perumahan umum dan komersial.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan (fasilitasi) Perumahan Umum dan Komersial.
c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyediaan jalan
lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan
sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan
penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan
drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama
dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 26
pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyediaan jalan
lingkungan yang layak, penyediaan air bersih, pengelolaan
sampah terpadu, pengelolaan sanitasi, penyediaan drainase dan
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
kegiatan penyediaan jalan lingkungan yang layak, penyediaan air
bersih, pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan sanitasi,
penyediaan drainase dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
perumahan.
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran
dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan
kegiatan pada Seksi Perumahan Umum dan Komersial.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perumahan
Umum dan Komersial.
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil
penilaan kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan Seksi Perumahan Umum dan Komersial.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2) Seksi Perumahan Swadaya
Seksi perumahan swadaya mempunyai tugas membantu
bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan
teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 27
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Bidang
Perumahan swadaya
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
perumahan swadaya, yang meliputi program dan kegiatan
perumahan swadaya, sesuai kebijakan operasional, pedoman
dan petunjuk operasional pelaksanaan perumahan swadaya.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai
standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme
pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) perumahan swadaya.
c. Melaksanakan secara operasionalisasi Penyelenggaraan bantuan
untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena
relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat
kurang mampu.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme
Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam,
bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan
untuk rumah masyarakat kurang mampu.
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama
dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan bantuan
untuk rumah kena bencana alam, bantuan untuk rumah kena
relokasi pemerintah dan bantuan untuk rumah masyarakat
kurang mampu.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
Penyelenggaraan bantuan untuk rumah kena bencana alam,
bantuan untuk rumah kena relokasi pemerintah dan bantuan
untuk rumah masyarakat kurang mampu yang meliputi seluruh
faktor dan unsur manajemen.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 28
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran
dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan
kegiatan pada Seksi Perumahan Swadaya.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perumahan
Swadaya.
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil
penilaan kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan Seksi Perumahan Swadaya.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu
dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi di bidang kawasan permukiman.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional
pelaksanaan perumahan, yang meliputi program dan kegiatan
penataan kawasan dan pengendalian kawasan sesuai kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan
pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 29
c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi
pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penataan kawasan dan
pengendalian kawasan.
e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penataan kawasan dan
pengendalian kawasan.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Kawasan
Permukiman.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Kawasan
Permukiman.
i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan
hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan Bidang Kawasan Permukiman.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
1) Seksi Penataan Kawasan
Seksi penataan kawasan ini mempunyai tugas membantu
bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan
umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 30
supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi,
pelaporan dan fasilitasi di Bidang penataan kawasan
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
penataan kawasan, yang meliputi program dan kegiatan penataan
kawasan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk
operasional pelaksanaan penataan kawasan.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan (fasilitasi) penataan kawasan.
c. Melaksanakan secara operasionalisasi penyelenggaraan penataan
jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah,
pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan
permukiman kumuh.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme penyelenggaraan
penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan
sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di
kawasan permukiman kumuh.
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penataan jalan
lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan
sanitasi, pengelolaan drainase, penyediaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) dan penyediaan hidran kebakaran di kawasan permukiman
kumuh.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
penyelenggaraan penataan jalan lingkungan, penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, pengelolaan drainase,
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 31
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan hidran
kebakaran di kawasan permukiman kumuh yang meli
g. puti seluruh faktor dan unsur manajemen.
h. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan
pada Seksi Penataan Kawasan.
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi pada Seksi Penataan Kawasan.
j. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi
Penataan Kawasan.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2) Seksi Pengendalian Kawasan
Seksi pengendalian kawasan ini mempunyai tugas membantu bidang
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum
dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan
dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Kawasan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
Pengendalian Kawasan, yang meliputi program dan kegiatan
Pengendalian Kawasan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan
petunjuk operasional pelaksanaan Pengendalian Kawasan.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan (fasilitasi) Pengendalian Kawasan.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 32
c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan
perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan
pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam kegiatan pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan
pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang
meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan
pada Seksi Pengendalian Kawasan.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi pada Seksi Pengendalian Kawasan.
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi
Pengendalian Kawasan.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. BIDANG PSU DAN SERTIFIKASI
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas
membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan tekinis, pembinaan dan
koordinasi di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan sertifikasi.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 33
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional
pelaksanaan perumahan, yang meliputi program dan kegiatan
penataan kawasan dan pengendalian kawasan sesuai kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan
pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi
pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penataan kawasan dan
pengendalian kawasan.
e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penataan kawasan dan
pengendalian kawasan.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
pelaksanaan penataan kawasan dan pengendalian kawasan.
g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Kawasan
Permukiman.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Kawasan
Permukiman.
i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan
hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan Bidang Kawasan Permukiman.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 34
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Seksi prasasana, sarana dan utilitas umum ini iempunyai tugas
membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi,
pelaporan dan fasilitasi di Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum
Uraian tugas sebagaimana dimaksud :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi program dan
kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum, sesuai kebijakan
operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan
prasarana, sarana dan utilitas umum.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan (fasilitasi) prasarana, sarana dan utilitas umum.
c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiataan penyelenggaraan
penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU),
penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang
terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan listrik.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiataan
penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan
umum (PJU), penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman,
penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan
listrik.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 35
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam kegiataan penyelenggaraan penyediaan
dan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), penyediaan dan
pengelolaan areal pemakaman, penyediaan ruang terbuka non hijau
(RTNH) dan penyediaan jaringan listrik.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiataan
penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan
umum (PJU), penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman,
penyediaan ruang terbuka non hijau (RTNH) dan penyediaan jaringan
listrik yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan
pada Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi pada Seksi Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum.
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2) Seksi Sertifikasi dan Registrasi
Seksi Sertifikasi dan Registrasi ini mempunyai tugas membantu
bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan
umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 36
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di Bidang sertifikasi dan registrasi.
Uraian tugas sebagai mana dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan
sertifikasi dan registrasi, yang meliputi program dan kegiatan
sertifikasi dan registrasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan
petunjuk operasional pelaksanaan sertifikasi dan registrasi.
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan (fasilitasi) sertifikasi dan registrasi.
c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan registrasi badan usaha
bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan
registrasi perumahan.
d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan registrasi
badan usaha bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan
bangunan dan registrasi perumahan.
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan
satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam kegiatan registrasi badan usaha bidang
perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan bangunan dan registrasi
perumahan.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan
registrasi badan usaha bidang perumahan rakyat, sertifikasi kelayakan
bangunan dan registrasi perumahan yang meliputi seluruh faktor dan
unsur manajemen.
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan
kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan
pada Seksi Sertifikasi dan Registrasi.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 37
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi pada Seksi Sertifikasi dan Registrasi.
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan
kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi
Sertifikasi dan Registrasi.
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2.2. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dilakukan dengan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan,
hal ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan yang
selama ini telah dijalankan.
Evaluasi adalah penilaian yang terencana untuk mengetahui hasil atau
efektifitas dari suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk
memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini peyimpangan-
penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan kemudian dapat
dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat, melalui
penetapan indikator kinerja.
Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara program
yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dengan standar yang telah ditetapkan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 38
sebelumnya. Dalam sistem tata pemerintahan, evaluasi merupakan tolak ukur
untuk mengetahui apakah program kegiatan yang digunakan selama ini telah
berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala melaksanakan 9 program dan 34 kegiatan
dengan pembagian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.440.000,00 Kegiatan ini
menghasilkan administrasi surat menyurat dan pembelian
Prangko, materai dan benda pos lainnya (1000 Lembar), dan
terbayarnya jasa tenaga harian lepas (792 OH).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.000.000,
Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :
Penyediaan jasa telepon selama 12 bulan
Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan
Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan
Penyediaan Jaringan Internet 12 bula
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.250.000,00
Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas
roda 2 (dua) sebanyak 13 buah dan roda 4 (empat) sebanyak 2
buah = 15 buah.
d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.540.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Alat-alat kebersihan dan
bahan pembersih kantor selama 12 bulan (24 Jenis), petugas
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 39
kebersihan kantor (264 OH), Tenaga Haria Lepas jaga malam
(356) oh.
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 169.478.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Kebutuhan ATK selama 12
bulan (64 Jenis)
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.682.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan untuk kantor selama 12 bulan (30.000 lbr/11 jenis)
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.725.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Lampu TL, lampu pijar,
stop kantak, kabel listrik dan peralatan listrik lainya selama 12
bulan (4 jenis
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan Peralatan dan
perlengkapan kantor selama 12 bulan (25 Buah)
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.150.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Berlangganan Koran
sebanyak 2 SKH x 12 bulan =60 Eksp dan pembelian buku
perundang-undangan 3 buah.
j) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 29.912.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Minuman snack harian,
makan rapat staf dan rapat SKPD (7.288 Porsi)
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 40
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.340.000,00 Kegiatan ini
melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI
Disperkim ke provinsi dan luar provinsi sebanyak (67 Dok).
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 44.930.000,00
Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait
dengan TUPOKSI Disperkim ke provinsi dan luar provinsi
sebanyak 258 OH.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.940.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda 2 = 2 buah
b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.500.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Peralatan Kantor ( 5 jenis )
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 53.320.000,00
Kegiatan ini melaksanan Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional roda 2 (dua) dua 13 buah dan roda empat 2
buah (15 buah)
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.00.000,00
Kegiatan ini melaksanakan Pemeliharaan peralatan kantor
(servise) 5 buah PC, 5 buah Note Book, 5 buah printer, 1 buah
Mesin Tik, 1 buah jaringan internet = 17 Kali/Buah.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 41
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.000.000,00
Kegiatan ini Penugasan ASN untuk mengikuti Diklat dibidang
Penatausahaan Aset 2 org, dan Bendahara 2 Orang, (4 orang).
b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00
Kegiatan ini Penugasan ASN untuk mengikuti Bimtek Tekinis
Kepegawaian 2 org, Tekinis Perumahan 2 org, Tekinsi PSU 2 org,
teknis Kawasan Perumahan 2 org, dan Teknis Pengarsipan 2 org.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.660.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa RENJA, RKA,
DPA, RFK RENSTRA dan LAKIP (20 dok).
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa laporan
semesteran dan prognosis tahun 2019 (2 dok).
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.412.500,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa laporan akhir
tahun (2 dok).
5. Program Pengembangan Perumahan
a) Penyelanggaraan Pengembangan Perumahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 259.880.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 42
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa laporan
pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perumahan, (2
dokumen)
b) Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Masyarakat Miskin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.069.969.000.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa perbaikan
Rumah Layak Huni, (31 Buah)
c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana
Sehat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.000.000.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa Pembanguanan
Saran dan Prasarana berupa jalan, drainase, RTP dan PJU, (4
perumahan).
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 62.380.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa Dokumen
Monev, Randal dan rumah yang teristrasi pada perumahan (8
Dok).
e) Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
(DAK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 137.103.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan Rumah Tidak Layak Huni
yang di rehap berupa Lantai, Dinding dan Atap, (165 unit)
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan
a) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Tentang Pembangunan Perumahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 243.830.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 43
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa Hasil Koordinasi
POKJA, Pengawasan dan Pengendalian kawasan Kumuh, (4
Dokumen)
b) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasra
Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.570.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa pemasangan
sambungan rumah, tempat sampah dan sanitase bagi MBR (2
kelompok)
7. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
b) Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 212.604.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa perbaikan
rumah akibat bencana alam , (3 Rumah)
c) Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 212.604.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa perbaikan
rumah akibat reloasi , (3 Rumah)
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a) Pembangunan Sarana dan Prasaran Pemakaman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 112.750.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa pembangunan
areal pemakaman (jalan, tempat parkir, kaplingan dan
penanaman pohn , (1 lokasi)
a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.320.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa Dokumen Monev
, (4 Dok)
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 44
9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
b) Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.703.100.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa peningkatan
jalan permukiman kumuh , (8 lokasi)
b) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 994.540.000,00
Kegiatan dengan produk yang dihasilkan berupa Peningkatan
Jalan Permukiman Kumuh , (2 Desa)
Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut :
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 45
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 45
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra DISPERKIM s/d tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
Akhir Renstra
(2018-2022)
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) (2018)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun
(2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target
Renja
Perang
kat
Daerah
Tahun
(2018)
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
berjalan
(2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+
7+9) 11=(10/4)
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
Luas Kawasan Kumuh
Perkotaan (Ha) 5 1.00 1.00 1.00 100.00% 2.00 4.00 80.00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan
Pelaporan
20 4.00 4.00 4.00 100.00% 4.00 12.00 60.00%
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaan
Jumlah Desa Yang Infrastruktur Drainase, PS
Persampahan, Sanitasi
yang dibangun pada wilayah kumuh Perdesaan
9 1.00 1.00 1.00 100.00% 2.00 4.00 44,44%
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan perdesaan
Jumlah Panjang Jalan dan
Jembatan /Titian yang direhab pada Kawasan
3
-
-
- 0.00%
-
- 0.00%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 46
kumuh Perdesaan.
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Jumlah Desa yang dipelihara Jaringan Air
Bersih pada Kawasan
Kumuh Perdesaan
4 0 0 0 0.00% 0
- 0.00%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Dokumen Monitoring Evaliuasi dan
Pelaporan
12 0 0 0 0.00% 0
- 0.00%
Program Pengembangan
Perumahan
Penetapan kebijakan,
strategi, dan program perumahan
Jumlah Dokumen
Peraturan Tentang Perumahan
3 0 0 0 0,00% 0 - 0,00%
Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Jumlah Dokumen Rapat
Koordinasi 20 4 4 4 100,00% 4 12,00 60,00%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di
bidang perumahan
Jumlah Pengembang yang Mengikuti Sosialisasi
tentang Peraturan Peundang-Undangan
Perumahan Terkait dengan
Tata Ruang dan Tata Bangunan
75 0 0 0 0,00% 0 - 0,00%
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jumlah Rumah Tidak
Layak huni yang direhab
total
156 6 6 6 100,00% 30 425 26,92%
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
Jumlah Perumahan yang
dibangun dan Dipelihara
Jalan, Drainase, Ruang terbuka publik dan PJU
2 2 2 2 100,00% 2 6 100,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan
Pelaporan
36 12 12 12 100,00% 8 32 88,89%
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu (DAK)
Jumlah Rumah Tidak
Layak huni yang direhab
total dan direhab atap lantai dinding
2500 322 322 322 100,00% 165 809 32,36
Program perbaikan
perumahan akibat bencana
alam/sosial
Fasilitasi dan stimulasi
rehabilitasi rumah akibat
bencana alam
Jumlah Rumah yang
dibangun Akibat Bencana
Alam
19 1 1 1 100,00%
3 5 26,32%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 47
Fasilitasi dan stimulasi
rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
Jumlah Rumah yang
dibangun Akibat Bencana Sosial
12 0 0 0 0,00% 3 3 25,00%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan Pelaporan
12 0 0 0 0,00% 4 8 66,67%
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Sosialisasi
tentang Kawasan Kumuh Perdesaan
1200 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan
Pelaporan
12 2 2 2 100,00% 4 8 66,67%
Program Pengembangan
Perumahan
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi
20 0 0 0 0,00% 5 5 25,00%
Pembangunan sarana dan
prasarana rumah sederhana
sehat
Jumlah Perumahan yang
dibangun dan Dipelihara Jalan, Drainase, Ruang
terbuka publik dan PJU
26 4 4 4 100,00% 4 12 46,15%
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan Pelaporan
16 0 0 0 0,00% 4 4 25,00%
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Penyediaan sarana air bersih
dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin
Jumlah Perumahan yang tersambung Air Bersih,
11 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaliuasi dan
Pelaporan
12 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Jumlah Perumahan yang memiliki sarana prasarana
pencegahan kebakaran
0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Monitoring Evaliuasi dan
12 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 48
Pelaporan
Program pengelolaan areal
pemakaman
Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Jumlah Area Pemakaman
yang dibangun/direhabilitasi dan
Ditata jalan, tempat parkir,
kaplingan dan penanaman pohon peneduh
4 0 0 0 0,00% 1 1 25,00%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikelola /
Pengarsipan Kantor
5000 1000 1000 1000 100,00% 2000 4000 80,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Langganan Listrik, Air, Telepon dan Internet
240 48 48 48 100,00% 96 192 80,00%
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pajak STNK dan
KIR Roda 2 dan Roda 4 yang Dibayar
18 3 3 3 100,00% 12 18 100,00%
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Alat Kebersihan
Kantor 5 1 1 1 100,00% 2 4 80,00%
Jumlah jenis alat-alat
material kebersihan kantor 150 30 30 30 100,00% 60 120 80,00%
Penyediaan alat tulis kantor umlah Alat Tulis Kantor
yang Disediakan 250 50 50 50 100,00% 100 200 80,00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan Berkas Kantor
35 7 7 7 100,00% 14 28 100,00%
Jumlah penggandaan yang disediakan
300000 30000 30000 30000 100,00% 6000 120000 40,00%
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Jenis Pembelian
Komponen Listrik Penerangan Gedung
Kantor
47 7 7 7 100,00% 17 31 65,96%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang dibeli
125 25 25 25 100,00% 50 100 80,00%
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Surat
Kabar Harian / Media yang Disediakan
3600 720 720 720 100,00% 1440 2880 80,00%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 49
Jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan
63 9 9 9 100,00% 18 3 57,14%
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Porsi Makan dan
Minum yang Disediakan Untuk Harian Pegawai,
Rapat dan Tamu
36500 7300 7300 7300 100,00% 14600 29200 80,00%
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
dalam provinsi
Jumlah Laporan Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dalam
Provinsi
200 40 40 40 100,00% 80 160 80,00%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar
provinsi
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Tertentu
dengan Kecamatan
150 30 30 30 100,00% 60 160 80,00%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor Jumlah Luas Gedung
Kantor yang dibangun M2 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional yang
Disediakan
18 8 8 8 100,00% 2 18 100,00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pembelian
Perlengkapan Gedung
Kantor
250 50 50 50 100,00% 100 200 80,00%
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pembelian
Peralatan Gedung Kantor 200 40 40 40 0,00% 80 160 80,00%
Pengadaan meubelair Jumlah Pembelian meubelair Gedung Kantor
160 0 0 0 0,00% 40 40 25,00%
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Luas Gedung
Kantor yang dipelihara 1 0 0 0 0,00% 1 1 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Roda 2
dan Roda 4 yang Siap
Operasional
18 3 3 3 100,00% 18 18 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
Dipelihara
0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang Dipelihara 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Jumlah meubelair Gedung Kantor yang Dipelihara
0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan halaman
Jumlah taman, tempat
parkir dan halaman yang Dipelihara
0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 50
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhabilitasi sedang/berat
1 0 0 0 0,00% 1 1 100,00%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Aparatur PNS yang
Ditugaskan Mengikuti
Diklat dan Meningkatkan Kompetensinya
27 6 6 6 100,00% 8 20 74,07%
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Aparatur PNS yang
Ditugaskan Mengikuti Bimtek dan Menjadi
Terampil
20 5 5 5 100,00% 16 16 80,00%
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Dokumen SAKIP SKPD yang Benar dan
Tepat Waktu
80 0 0 0 0,00% 32 64 80,00%
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Benar
dan Tepat Waktu
10 2 2 2 100,00% 8 8 80,00%
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan
Tahunan yang Benar dan Tepat Waktu
8 1 1 1 0,00% 2 4 80,00%
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 51
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 51
Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian target indikator
kinerja program/kegiatan. Secara umum semua program/kegiatan tahun 2019 telah
berjalan.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 52
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISPERKIM
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DISPERKIM
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM)
Kabupaten Barito Kuala sebagai organisasi perangkat daerah, yang memiliki
peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan
jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu:
"Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa
Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat
Sejahtera.” Dengan pengertian sebagai berikut :
1. Satu Kata :
adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman,
satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-
sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan
potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya
manusia yang tersediaSatu Rasa
2. Satu Rasa :
memposisikan pemimppin mempunyai kepekaan terhadap kondisi
permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan
masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa
yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakatMenata
Kota,
3. Setara :
adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara”
mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten
Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya,
juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat
mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 53
4. Satu Kata Satu Rasa :
Satu Kata Satu Rasa, sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh
kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan
pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat.
Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau
kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin
belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat
sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten
Barito Kuala dan menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai
harapan untuk dapat sematamata mengabdikan diri kepada masyarakat
Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.
Sesuai Pasal 272 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana
Strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala,
Rencana Strategis tersebut memuat Visi, isi, Tujuan, Program dan Kegiatan
Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala, yang ditujukan dan diarahkan untuk mendukung
Visi dan Misi daerah yang telah ditetapkan.
Untuk menunjang Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Barito Kuala, maka rumusan Visi yang ingin dicapai Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Barito Kuala
2017-2022 adalah "Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang
Mendukung Percepatan Pembangunan Desa dan Penataan Kota
yang Berkualitas sesuai Tata Ruang.”
Untuk merealisasikan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (DISPERKIM) yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan
Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (DISPERKIM) sebagai berikut:
1. Meningkatkan perumahan yang layak huni bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah baik di Perkotaan maupun di Perdesaan.
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 54
2. Meningkatkan dan mendukung penataan dan penanganan wilayah kawasan
kumuh perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan dan mendukung PSU perumahan dan lingkungan permukiman
yang memadai.
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
daerah, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan
wajib di setiap tingkatan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada peningkatan
arti penting urusan perumahan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam penyelanggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman,
Pemerintah Daerah dituntut untuk mempedomani setiap peraturan
perungadan yang telah disusun, serta menindaklanjuti dengan kebijakan dan
program di tingkat daerah. Adapun peraturan perundangan yang dimaksud
meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelanggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
Peraturan dan Perundang-undangan diatas memilki implikasi dalam
penyelanggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di
Kabupaten Barito Kuala. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala telah menyusun dokumen Rencana pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan kawasa Permukiman (RP3KP) dimana
keduanya memuat materi tentang perumahan dan kawasan permukiman
yang walaupun dalam proses untukmenjadi peraturan daerah.
Selanjutnya Pemerinah Kabupaten juga dituntut untuk
menyelanggarakan program yang sejalan dengan kebijkan dan program
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini Pemerintah
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 55
Kabupaten Barito Kuala telah menyelanggarakan beberapa program,
dalam konteks penyediaan rumah/hunian dengan menyelanggarakan
program rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang ditujukan bagi rumah
tangga tergolong Masyarakat Berpenghaslan Rendah (MBR). Selanjutnya
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga menyelanggarakan program
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh serta
Pembangunan PSU di Perumahan MBR.
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja DISPERKIM
Dalam rangka mewujudkan Misi DISPERKIM Kabupaten Barito Kuala,
maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang
lebih operasional yang dituangkan dalam Renja DISPERKIM Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2020.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak,
bebas kumuh dan nyaman”
Sasaran adalah target yang akan dicapai dalam suatu program atau
kegiatan yang diharapkan dan suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang
ingin dicapai adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau jangka
menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran dalam
jangka 5 (lima) tahun adalah:
1. Meningkatkan rumah layak huni;
2. Menurunnya area permukiman kumuh pada perumahan dan kawasan;
3. Meningkatnya komplek perumahan dan lingkungan permukiman
dengan PSU yang memadai.
3.4. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 56
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, prioritas pembangunan daerah yang
terkait dengan kegiatan operasional DISPERKIM adalah Peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan melalui peningkatan profesionalisme aparatur
DISPERKIM dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen
perencanaan yang dapat dilaksanakan (Aplikatif). ?
Sedangkan Rumusan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 52
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 57
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERKIM TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Tagert Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01 Program Pelayanan
Adminsitrasi Perkantoran
1.06.01.01 Penyedian jasa surat
menyurat
Jumlah surat masuk dan
keluar yang
dikelola/pengarsiapan kantor
(Lembar)
Disperkim
Kab. Batola
1 Tahun
1.000 Lembar
19.140.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
2.500 Lembar
792 OH
42.480.000,00
1.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah layanan Telepon, Air
Bersih, Listrik dan Internet
(Bulan)
Disperkim
Kab. Batola
12 Bulan 61.800.000 APBD Kab.
Batola
12 Bulan 52.200.000,00
1.06.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah perpanjangan STNK
kendaraan dinas roda 4 ( 2
buah ) dan roda 2 (11 buah)
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
16 Buah
7.000.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
16 Buah
7.500.000,00
1.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
umlah tenaga kebersihan
yang disediakan
Jumlah jenis alat kebersihan
yang disediakan
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(15 Jenis)
17.670.800 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(24 Jenis)
28.315.000,00
1.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Disperkim 12 Bulan 59.102.000 APBD Kab. 12 Bulan 189.153.750,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 58
yang disediakan Kab. Batola (14 Jenis) Batola (64 Jenis)
1.06.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
umlah Penggandaan yang
disediakan
Jumlah jenis cetakan berkas
kantor
Disperkim Kab. Batola
12 Bulan
(5 Jenis)
53.737.600 APBD Kab.
Batola
12 Bulan
(30.000 lbr
11 Jenis)
20.770.000,00
1.06.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis pembelian
komponen listrik penerangan
gedung kantor
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(144 Buah/Unit)
5.140.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(80 Buah/Unit)
3.450.000,00
1.06.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dibeli
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(52 Buah)
7.500.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(52 Buah)
3.000.000,00
1.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah penyediaan bahan
bacaan dan buku per
Undang-Undangan
Disperkim Kab. Batola
12 Bulan
(60 Judul)
5.400.000 APBD Kab.
Batola
12 Bulan
(3 Judul)
3.150.000,00
1.06.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah porsi makan minum
untuk harian pegawai, tamu
dan rapat
Disperkim Kab. Batola
12 Bulan
(10.812 Porsi)
61.554.500 APBD Kab.
Batola
12 Bulan
(7.288 Porsi)
40.202.000,00
1.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah laporan kegiatan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(45 OK/OH)
104.950.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(31 OH/28 OK)
201.100.000,00
1.06.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Jumlah laporan kegiatan
koordinasi tertentu dengan
kecamatan
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(36 OH)
8.043.200 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(270 OH)
73.585.000,00
1.06.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Bangunan Gedung Jumlah luasan gedung kantor Disperkim 1.000 m2 APBD Kab. Batola
( 1 Buah ) 7.000.000.000,
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 59
Kantor yang dibangun Kab. Batola 00
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Operasional
Disperkim
Kab. Batola
APBD Kab. Batola
( 3 Unit ) 131.470.000,00
1.06.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
umlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(2 Jenis)
2.455.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(1 Set / 16
Unit)
58.000.000,00
1.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang disediakan
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(2 Jenis)
9.000.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(18 Bh/Unit )
118.060.000,00
1.06.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang dipelihara
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(16 Buah)
57.625.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(16 Unit)
65.100.000,00
1.06.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Aparatur PNS yang
ditugaskan mengikuti Diklat
menjadi trampil
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(8 OK)
44.000.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(8 OK)
96.000.000,00
1.06.05.03 Bimbingan Teknis
Implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Aparatur PNS yang
ditugaskan mengikuti Bimtek
dan menjadi trampil
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(3 OK)
33.000.000 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(10 OK)
144.000.000,00
1.06.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.06.06.01 Penyusunan laporan capaiaan
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
umlah dokumen SAKIP SKPD
yang benar dan tepat waktu
Disperkim Kab. Batola
12 Bulan
(2 Judul)
0 APBD Kab.
Batola
12 Bulan
(20 Dok)
4.935.000,00
1.06.06.02 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang benar dan
tepat waktu
Disperkim Kab. Batola
1 Tahun
(1 Judul)
11.185.000,00 APBD Kab.
Batola
1 Tahun
(2 Dok)
1.412.000,00
1.06.06.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Disperkim 1 Tahun 0 APBD Kab. 1 Tahun 1.412.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 60
keuangan akhir tahun Keuangan dan Aset Akhir
Tahun yang Benar dan Tepat
Waktu
Kab. Batola (2 Judul) Batola (2 Dok)
1.4.15 Program Pengembangan
Perumahan
1.4.15.3 Koordinasi Penyelanggaraan
Pengembangan Perumahan
(Bidang PSU-Seksi PSU)
Jumlah Dokumen rapat
koordinasi
Disperkim Kab. Batola
4 Dokumen 325.660.000,0
0
APBD Kab. Batola
4 Dokumen 150.000.000,00
Koordinasi Penyelanggaraan
Pengembangan Perumahan
(Bidang PSU-Seksi Sertifikasi
dan Registrasi)
Jumlah dokumen rapat
koordinasi
Disperkim Kab. Batola
4 Dokumen APBD Kab. Batola
4 Dokumen 150.000.000,00
Koordinasi Penyelanggaraan
Pengembangan Perumahan
(Bidang Perumahan)
Jumlah dokumen rapat
koordinasi
Disperkim Kab. Batola
15 Dokumen APBD Kab. Batola
15 Dokumen 60.000.000,00
Sosialisasi Peraturan
Perundang-ndangan
Jumlah pengembang yang
mengikuti sosialisasi tentang
peraturan perundang-
undangan perumahan terkait
dengan tata ruang dan tata
bangunan
Disperkim Kab. Batola
20 Pengembang APBD Kab. Batola
20
Pengembang
150.000.000,00
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah rumah tidak layak
huni yang direhab total
Disperkim Kab. Batola
100 Unit 6.059.724.000
,00
APBD Kab. Batola
100 Unit 5.520.000.000,
00
Pembangunan Sarana dan
Prasaran Rumah Sederhana
Sehat (Bidang PSU-Seksi PSU)
Jumlah perumahan yang
dibangun jalan, drainase, RTP
dan PJU
Disperkim Kab. Batola
4 Perumahan 3.836.730.000
,00
APBD Kab. Batola
4 Perumahan 12.000.000.000
,00
Pembanguna Sarana dan
Prasaran Rumah Sederhana
Jumlah luas fasum yang
diberi patok sesuai sertifikasi
Disperkim Kab. Batola
290.000m2 APBD Kab. Batola
290.000m2 750.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 61
Sehat (Bidang PSU-Seksi
Sertifikasi dan Registrasi)
Pembanguna Sarana dan
Prasaran Rumah Sederhana
Sehat (Bidang Perumahan)
Jumlah perumahan yang
dibangun dan dipelihara
(jalan, rainase, ruang terbuka
publik dan PJU)
Disperkim Kab. Batola
10 Komplek APBD Kab. Batola
10 Komplek 6.900.000.000,
00
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Bidang PSU-Seksi
PSU)
Jumlah dokumen monev Disperkim Kab. Batola
12 Dok 94.515.000,00 APBD Kab. Batola
12 Dok 50.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Bidang PSU-Seksi
Serifikasi dan registrasi)
Jumlah dokumen monev Disperkim Kab. Batola
12 Dok APBD Kab. Batola
12 Dok 50.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Bidang
Perumahan)
Jumlah dokumen monev Disperkim Kab. Batola
12 Dok APBD Kab. Batola
12 Dok 50.000.000,00
Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
(DAK)
umlah rumah tidak layak huni
yang direhab Lantai, Dinding
dan Atap
Disperkim Kab. Batola
500 Unit 331.958.000,0
0
APBD Kab.
Batola
500 Unit 7.875.000.000,
00
1.06.15.10 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Tentang
Pembangunan Perumahan
(Bidang Kawasan
Permukiman)
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi POKJA,
Pengawasan dan
Pengendalian Kawasan
Kumuh
Disperkim Kab. Batola
12 Dok 253.525.000,0
0
APBD Kab. Batola
12 Dok 260.000.000,00
Penediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasra terutama
Bagi Masyarakat Miskin
Jumlah perumahan yang
dibangun, sambungan rumah,
tempat sampah dan sanitasi
Disperkim Kab. Batola
2.000 Unit 221.369.000,0
0
APBD Kab. Batola
2.000 Unit 4.275.000.000,
00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 62
(Bidang Perumahan) bagi MBR
Penediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasra terutama
Bagi Masyarakat Miskin
(Bidang PSU)
Jumlah rumah yang
tersambung air bersihdiberi
sanitasi dan tempat sampah
Disperkim Kab. Batola
500 Rumah APBD Kab. Batola
500 Rumah 2.050.000.000,
00
Penyuluhan dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan (Bidang Kawasan
Permukiman)
Jumlah peserta rapat
penyuluha
Disperkim Kab. Batola
26 Desa APBD Kab. Batola
26 Desa 66.000.000,00
Pengendalian Dampak Resiko
Pencemaran Lingkungan
107.950.000,0
0
APBD Kab. Batola
12 Dok 50.000.000,00
Program Perbaikan
Perumahan Akibat
Bencana Alam/Sosial
Fasilitasi dan Stimulasi
Rehabilitasi Rumah Akibat
Bencana Alam
Jumlah rumah yang dibangun
/ diperbaiki akibat bencana
alam
Disperkim Kab. Batola
10 Unit 58.572.000,00 APBD Kab. Batola
10 Unit 605.000.000,00
Fasilitasi dan Stimulasi
Rehabilitasi Rumah Akibat
Bencana Sosial
Jumlah rumah yang dibangun
/ diperbaiki akibat relokasi
Disperkim Kab. Batola
10 Unit APBD Kab. Batola
10 Unit 605.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah monitoring yang
dilaksanakan
Disperkim Kab. Batola
12 Dok APBD Kab. Batola
12 Dok 50.000.000,00
Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pencegahan
Kebakaran
Jumlah Unit Pengadaan
Pemadam Kebakaran pada
Komplek perumahan
Disperkim Kab. Batola
10 Unit APBD Kab. Batola
10 Unit 10.000.000.000
,00
Monitoring, evaluasi dan Jumlah dokumen monev Disperkim 12 Dok APBD Kab. 12 Dok 50.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 63
pelaporan Kab. Batola Batola
Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
Pembangunan Sarana dan
Prasana Pemakaman
Jumlah areal pemakaman
yang dibangun dan disusun
(jalan, tempat parkir,
kaplingan dan penanaman
pohon)
Disperkim
Kab. Batola
1.000 m2 APBD Kab.
Batola
1.000 m2 1.000.000.000,
00
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah dokumen monev Disperkim
Kab. Batola
12 Dok APBD Kab.
Batola
12 Dok 50.000.000,00
1.04.30.01 Penataan Lingkungan
Permukiman Penduduk
Perdesaan
Jumlah Desa yang Memiliki
Infrastruktur, Drainase, PS
Persamapahan, Sanitasi yang
dibangun pada wilayah
kumuh persedaan
Kabupaten 2 Desa 866.270.000,0
0
APBD Kab.
Batola
2 Desa 5.061.000.0000
0
1.04.30.02 Pembangunan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Jumlah Panjang Jalan dan
Jembatan / Titian yang
dibangun pada kawasan
kumuh perdesaan
Kabupaten 1 Km 0.00
APBD Kab.
Batola
1 Km 4.32.734.000,0
0
1.04.30.03 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Jumlah sarana air bersih
dibangun pada kawasan
kumuh perdesaan
Kabupaten 2 Desa 0.00
APBD Kab.
Batola
2 Desa 2.200.000.000,
00
1.04.30.05 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Jumlah Panjang Jalan dan
Jembatan / Titian yang
dipelihara pada kawasan
kumuh perdesaan
Kabupaten 1 Km 0.00
APBD Kab.
Batola
1 Km 600.000.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 64
1.04.30.06 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan
Jumlah sarana air bersih
dipelihara pada kawasan
kumuh perdesaan
Kabupaten 2 desa 0.00
APBD Kab.
Batola
2 Desa 100.000.000,00
1.04.30.08 Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Monev dan
Perencanaan Pengendalian
Kabupaten 4 Dokumen 63.830.000,00
APBD Kab.
Batola
4 Dokumen 70.000.000,00
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Penyelanggaraan Pameran
Investasi / Promosi daerah
Pelaksanaan Pameran Hari
Jadi
Kabupaten 1 Keg 16.350.000,00 APBD Kab.
Batola
1 Keg 70.000.000,00
1.04.30.01 Penataan Lingkungan
Permukiman Penduduk
Perdesaan
Jumlah Desa yang Memiliki
Infrastruktur, Drainase, PS
Persamapahan, Sanitasi yang
dibangun pada wilayah
kumuh persedaan
Kabupaten 2 Desa 866.270.000,0
0
APBD Kab.
Batola
2 Desa 5.061.000.0000
0
JUMLAH 45.000.000
.000,00
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 54
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 65
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERKIM
Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Barito Kuala merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito
Kuala. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana
tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala kedalam rencana kegiatan untuk
setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing
program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan yang dipilih
untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi
masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan
peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan
pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi
dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-
program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan
indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome)
sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 66
Kabupaten Barito Kuala namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD
Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 67
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 67
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BARITO KUALA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD SKPDJumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsiapan kantor
1.000 Buah Surat
60,440,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah Surat
0
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD Jumlah layanan Telepon, Air Bersih, Listrik dan Internet
48 Bulan 12,000,000 - 0 Bulan 0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 68
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 ( 2 buah ) dan roda 2 (11 buah)
13 Buah 7,250,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah 0
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan
24 Item 1 Orang
15,540,000 Pendapatan
Daerah
0 Item 0 Orang
0
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
30 Jenis 169,478,000 Pendapatan
Daerah
0 Jenis 0
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD Jumlah jenis cetakan berkas kantor Jumlah Penggandaan yang disediakan
11 Jenis 40.000 Lembar
21,682,200 Pendapatan
Daerah
0 Jenis 0 Lembar
0
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor
6 Jenis 2,725,000 Pendapatan
Daerah
0 Jenis 0
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
25 Buah 3,000,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah 0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 69
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD Jumlah penyediaan bahan bacaan dan buku per Undang-Undangan
3 Jenis 3,150,000 Pendapatan
Daerah
0 Jenis 0
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD Jumlah porsi makan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat
7.500 Porsi
29,912,000 Pendapatan
Daerah
0 Porsi 0
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
35 Laporan
103,340,000 Pendapatan
Daerah
0 Laporan 0
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan
262 Laporan
44,930,000 Pendapatan
Daerah
0 Laporan 0
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
13 Buah 53,320,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah 0
0 0 2 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah Kendaraan Operasional
2 Buah 47,940,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah 0
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Unit 0 Pendapatan
Daerah
0 Unit 0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 70
0 0 2 9 Pengadaan Peralatan gedung kantor
SKPD Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
8 Buah 73,000,000 Pendapatan
Daerah
0 Buah 0
0 0 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
3 Jenis 13,500,000 Pendapatan
Daerah
0 Jenis 0
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Aparatur PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat menjadi trampil
4 Orang 48,000,000 Pendapatan
Daerah
0 Orang 0
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Aparatur PNS yang ditugaskan mengikuti Bimtek dan menjadi trampil
4 Orang 0 Pendapatan
Daerah
0 Orang 0
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD Jumlah dokumen SAKIP SKPD yang benar dan tepat waktu
19 Dok 2,660,000 - 0 Dok 0
0 0 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran yang benar dan tepat waktu
2 Dokumen
400,000 Pendapatan
Daerah
0 Dokumen
0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 71
0 0 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Aset Akhir Tahun yang Benar dan Tepat Waktu
2 Dokumen
1,412,500 Pendapatan
Daerah
0 Dokumen
0
1 Wajib
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 3 29 2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Kabupaten, Marabahan
Jumlah kecamatan berdasarkan SK Kumuh yang Infrastruktur jalan, Drainase, Jaringan Air Bersih, Sarana Persampahan, Sanitasi, Make over rumah, RTP yang dibangun dan ditata
2 Kecamata
n
1,706,249,300 Pendapatan
Daerah
0 Kecamata
n
0
1 3 29 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Jumlah Domkumen Monev
4 Dokumen
0 Pendapatan
Daerah
0 Dokumen
0
1 3 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 72
1 3 30 1 Penataan Lingkungan Perumahan Penduduk Perdesaan
Kabupaten Jumlah desa yang infrastruktur drainse, prasarana sarana persampahan, sanitasi, make over dan RTP yang dibangun pada wilayah kumuh perdesaan
7 Desa 1,703,100,000 Pendapatan
Daerah
0 Desa 0
1 3 30 2 Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
Kabupaten Jumlah dokumen monev
4 Dok 994,540,000 Pendapatan
Daerah
0 Dok 0
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan
1 4 15 3 Penyelenggaraan pengembangan perumahan
Kabupaten Jumlah dokumen rapat koordinasi
4 Dokumen
259,880,000 Pendapatan
Daerah
0 Dokumen
0
1 4 15 6 Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin
Kabupaten Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab
50 Unit 3,069,969,000 Pendapatan
Daerah
0 Unit 0
1 4 15 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Kabupaten Jumlah perumahan yang dibangun dan dipelihara (jalan, rainase, ruang terbuka publik dan PJU)
2 Komplek
3,844,180,000 Pendapatan
Daerah
0 Komplek
0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 73
1 4 15 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Bidang PSU-Seksi PSU)
Kabupaten Jumlah perumahan yang dibangun jalan, drainase, RTP dan PJU
4 Perumaha
n
0 Pendapatan
Daerah
0 Perumaha
n
0
1 4 15 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Jumlah Dokumen Monev, Randal dan Rumah yang terigistrasi pada perumahan
4 Dok 62,380,000 Pendapatan
Daerah
0 Dok 0
1 4 15 8 Monitoring, evaluasi da pelaporan (Bidang Perumahan)
Kabupaten Jumlah dokumen monev
4 Dok 0 - 0 Dok 0
1 4 15 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang PSU-Seksi Sertifikasi dan Registrasi)
Kabupaten Jumlah dokumen monev
4 Dok 0 - 0 Dok 0
1 4 15 10 Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)
Kabupaten Jumlah luas fasum yang diberi patok sesuai sertifikasi
290.000 m2
137,103,000 - 0 m2 0
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 4 16 1 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi POKJA, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh
12 Dokumen
243,830,000 Pendapatan
Daerah
0 Dokumen
0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 74
1 4 16 2 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Kabupaten Jumlah perumahan yang tersambung air bersih, diberi sanitasi dan tempat sampah
5 Perumaha
n
0 Pendapatan
Daerah
0 Perumaha
n
0
1 4 16 2 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Kabupaten Jumlah perumahan yang dibangun, sambungan rumah, tempat sampah dan sanitasi bagi MBR
2.000 Unit 221,570,000 Pendapatan
Daerah
0 Unit 0
1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1 4 18 1 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
Kabupaten Jumlah rumah yang dibangun / diperbaiki akibat bencana alam
3 Unit 212,604,000 Pendapatan
Daerah
0 Unit 0
1 4 18 2 Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
Kabupaten Jumlah rumah yang dibangun / diperbaiki akibat relokasi
3 Unit 212,604,000 Pendapatan
Daerah
0 Unit 0
1 4 18 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kabupaten Jumlah dokumen monitoring yang dilaksanakan
4 Dok 0 Pendapatan
Daerah
0 Dok 0
1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 75
1 4 20 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Kabupaten Jumlah areal pemakaman yang dibangun dan disusun (jalan, tempat parkir, kaplingan dan penanaman pohon)
1.000 m2 112,750,000 Pendapatan
Daerah
0 m2 0
1 4 20 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Jumlah dokumen monev
4 Dok 1,320,000 Pendapatan
Daerah
0 Dok 0
TOTAL 13,495,759,000 0
Rencana Kerja Perubahan Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2019 76
BAB IV
P E N U T U P
Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang didalamnya mencakup
rencana perubahan anggaran dan kinerja selama sisa tahun anggaran berjalan.
Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor …………… Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.
Dengan adanya Renja Perubahan ini diharapkan agar Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dapat melaksanakan
tugas secara efektif, terukur serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan
untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka akan dilakukan pemantauan
pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan.
Selanjutnya dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap tujuan,
sasaran, program dan kegiatan terhadap kebutuhan keuangan dalam tahun
berjalan, maka akan dilakukan penyesuaian selanjutnya.
LAMPIRAN
Rencana Kerja (RENJA) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2020
LAMPIRAN – I
SK TIM PENYUSUN RENJA
LAMPIRAN
Rencana Kerja (RENJA) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2020
LAMPIRAN – II
R E N J A - 2020
LAMPIRAN
Rencana Kerja (RENJA) Disperkim Kabupaten Barito Kuala 2020
LAMPIRAN – III
R E N J A 2020
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 648/ /DISPERKIM/2019
T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA-PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019
KEPALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah;
b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan
rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito
Kuala; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Km. 3,5 Marabahan Telp. (0511) 6701214
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
PermukimanKabupaten Barito Kuala;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA-P Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala tahun 2019;
b. Menyusun Rancangan Awal RENJA-P, Rancangan RENJA-P dan Rancangan Akhir RENJA-P Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala;
c. Menyusun Rancangan Awal RENJA-P, Rancangan RENJA-P dan Rancangan Akhir RENJA-P Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala; d. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan komponen
RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
e. Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2020 dan,
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala
; Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada DPA SKPD Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Barito Kuala Tahun 2019;
Keempat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ditetapkan di : Marabahan Pada tanggal : 1 Juni 2019
KEPALA
Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
NIP. 19631023 198903 1 008
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019
No. JABATAN
DALAM TIM NAMA JABATAN INDUK
1 Penanggung Jawab Ir. H. Achmad Ridho, M.Si Kepala DISPERKIM
2 Ketua Ir. Hj. Mispalah, MP Sekretaris
3 Sekretaris Zainal Abidin, S.AB Plt. Kasubbag
Perencanaan Keuangan
& Aset
4
Anggota
1. Rahmanto, ST
2. H. Akhdiyat Sabari, ST
3. Datmi, T
1. Kabid Perumahan
2. Kabid Kawasan
Permukiman 3. Kabid PSU dan
Serifikasi
5 TimTeknis 1. Hendra Surya, S.ST
2. Ayu Pratiwi, ST
3. Linda, SP
1. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum 2. Kasi Perumahan
Swadaya 3. Kasi Perumahan
Umum dan Komersil
6. Sekretariat 1. H. Asrul Yasin,SE, MM
2. Surya Heriyanto, SH 3. Taufikurahman
1. Kasubbag Umum
dan Kepegawaian
2. Staf Subbag Umpeg 3. Staf Subbag Umpeg
Lampiran : Keputusan Kepala Disporbudpar
Kabupaten Barito Kuala. Nomor : 648/ /DISPERKIM/2019
Tanggal : 1 Juni 2019
KEPALA
Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
NIP. 19631023 198903 1 008