“ Asuransi Sosial ”

“Asuransi Sosial”

Oleh:Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP

2

SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional SUDAH diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004

Pasal 9 UU SJSN, jenis program : 1. Jaminan Kesehatan dlm bentuk pelayanan2. Jaminan Kecelakaan Kerja dlm bentuk

pelayanan dan uang3. Jaminan Hari Tua – lump sum sejumlah uang4. Jaminan Pensiun - bulanan5. Jaminan Kematian – biaya pemakaman

Lingkup Asuransi Sosial

Prinsip Dalam Asuransi Sosial

Compulsion (Wajib)

Set Level of Benefit (Manfaat yang merata/sama)

Floor of Protection (Perlindungan mendasar)

Subsidy (Subsidi)

Unpredictability of Loss (Kerugian sulit diprediksi)

Conditional Benefits (Manfaat bersyarat)

Contribution Required (Harus ada kontribusi)

Attachment to Labor Force (Terkait dengan Tenaga Kerja)

Minimal Advance Funding (Minimum dalam penyisihan dana)

Asuransi Sosial Secara Umum

Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis).

Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu

Asuransi Sosial di Indonesia

Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat

Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (UU No. 2 thn 1992)

Jenis Asuransi Sosial di Indonesia

8

Dasar Hukum

Asuransi kecelakaan penumpang UU no. 33 dan 34 thn 1964

Jamsostek UU no. 3 thn 1992 Asuransi Kematian & Jaminan Hari Tua PNS/ABRI

UU no. 11 thn 1956 ttg Pembelanjaan Pensiun, UU no. 11/1969 ttg Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Asuransi Kesehatan Kepres 230/1968 ttg Pemeliharaan kes bagi Peg Negeri & Penerima Pensiun PNS + ABRI beserta anggota keluarganya

9

Dasar Hukum (Lanjt.)

Dasar Hukum Askes Permen Kes no. 1 /1968 membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kes (BPDPK)

PP no. 22/1984 Pemeliharaan Kes bagi PNS, Penerima Pensiun (PNS, ABRI & Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya

PP no. 23/1968 BPDPK berubah status menjadi PERUM HUSADA BHAKTI lalu 1992 jadi Persero

PP no. 69/1991 mengizinkan perusahaan menjangkau peserta SUKARELA

10

TASPEN dan ASABRI

Menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun

JHT dibayarkan lumpsum dengan jumlah iuran tetap 3,25 % dari gaji bulanan

Pensiun – manfaat pasti yg dibayar bulanan sampai meninggal dan diteruskan ke janda/duda lalu anak dibawah usia 23 thn dg formula Masa Kerja x 2,5 % x gaji bulanan terakhir.

Iuran dipotong dari gaji bulanan peserta 4,75 %

11

ASKES

Utk PNS dan pensiunan PNS/ABRI/Pejabat Negara termasuk PNS Daerah

Iuran 2,5 % dipotong dr gaji bulanan peserta Yg diselenggarakan Askes adalah JPKM – bukan

sistem reimbursement / indemnity. Askes memberikan pelayanan kesehatan melalui

PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan spt R.S., dokter umum, dokter spesialis, Puskesmas, apotik, poliklinik dll)

Sampai Setelah UTS.......