jatengprov.go.id...1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2023,

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan

penjabaran dari Perda Nomor 5 Tahun 2108 tentang Perubahan Atas Perda

No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu

pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagaimana

tertuang dalan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

Sejalan dengan renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Renstra.

Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019,

mengamanatkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya

peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim

penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal

yang berkualitas dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 berfungsi sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana

Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang memuat arah kebijakan,

tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang

lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai

dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan

kurun waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra

dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-

down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka

dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap

pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui

Forum Perangkat Daerah dan koordinasi dengan bidang-bidang dan pihak

yang terkait.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan di atas, adanya

penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah baru serta penyesuaian dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah

Tahun 2018 – 2023 maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana

Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renstra OPD ini sendiri sejalan dengan Undang –

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti

dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra OPD menjadi satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu juga

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

2

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi

global yaitu keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016 dan perkembangan

teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas

negara. Dari lingkup nasional yang berpengaruh terhadap iklim penanaman

modal antara lain peningkatan ranking Indeks Kemudahan Berusaha

Indonesia, pembangunan infrastruktur, Kebijakan pembangunan nasional,

ketersediaan Tenaga Kerja yang memadai (bonus demografi) , dan

Perkembangan Demokratisasi yang lebih mengarah pada investasi.

Meningkatnya penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah

dipengaruhi oleh Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah (Visi dan Misi KDH),

Sumber Daya Alam yang mendukung peluang investasi, Sumber Daya

Manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan

Manusia, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kualitas dan kuantitas

infrastruktur, kondisi masyarakat yang semakin terbuka terhadap investasi,

teknologi informasi, dan pendapatan perkapita.

Kinerja urusan penanaman modal di Jawa Tengah juga mengalami

peningkatan. Capaian nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 59,26

Trilyun naik 15% dari tahun 2017 sebesar Rp 51,54 Trilyun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun

2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;


Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Provinsi Jawa Tengah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2010 tentang

Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2016 tentang

Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;


Perubahan Atas Perda No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu

Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67

Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah.

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2015 tentang

Perubahan Pertama Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun

4

2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012 – 2025;

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah

28. Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Tengah;

29. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dimaksudkan

sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–

2023, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun

waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan

berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023 adalah :

(1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Jawa

Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Teknokratik

Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;

(2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

DPMPTSP selama lima tahun;

(3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian

dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan

demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut

dapat :

a. Berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran

yang jelas;

b. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis

kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam

rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan

masyarakat dan dunia usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan Surat

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 2018 Nomor

050.11/19625 perihal Penyusunan Renstra PD Tahun 2018 – 2023. Adapun

sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

5

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, berisi tugas, fungsi, struktur

organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan

DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan DPMPTSP.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis, berisi identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

DPMPTSP, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra

Kementerian/Lembaga, dan renstra DPMPTSP

sebelumnya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan

isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka

menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal

Bab VIII : Penutup

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi

Jawa Tengah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan,

Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan

Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan

Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;

b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan

Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan,

Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan

Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;

c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan,

Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan

Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan

Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan

Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan,

Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan

Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;

e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja

di lingkungan Dinas;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan

fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas,

berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, susunan

organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan;

7

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan

Kewilayahan.

d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:

a. Seksi Promosi;

b. Seksi Pembinaan;

c. Seksi Pemberdayaan Usaha.

e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:

a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;

b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;

c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Lingkungan ;

f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri

atas:

a. Seksi Pengawasan;

b. Seksi Pengendalian;

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:

a. Seksi Penanganan Pengaduan;

b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan

h) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi tersebut disajikan pada Gambar 2.1

8

Gambar 2.1

9

2.1.4 Uraian Tugas

(1) Kepala Dinas

Bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

keada Daerah dengan fungsi:

a) Perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan

Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman

Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan, dan

Pengelolaan data dan Informasi;

b) Pengkoordinasian kebijakan bidang Perencanaan dan





c) Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan dan





d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan

dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal,

Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan layanan,

dan Pengelolaan data dan Informasi;

e) Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh

unit kerja di lingkungan Dinas;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sekretaris Dinas

Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas, dengan

fungsi:

a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;

b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

program dan kegiatan di lungkungan Dinas;

c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberiandukungan

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

hukum keuangan, dokumentasi di lingkungan Dinas;

d) Penyiapan bahan kordinasi,pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana di lingkunagan Dinas;

10

e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan

informasi dan dokumentasi;

f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan

daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di

lngkungan Dinas;

g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi

serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan

pengembangan potensi dan kewilayahan, dengan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan,evaluasi dan

pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan

potensi dan kewilayahan; dan

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal


koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal dengan

fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang promosi

b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang pembinaan;

c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai tugasnya.

(5) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan


koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , koordinasi dan

11

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi

perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan,

dengan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;

b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang

perekonomian;

c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan


pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(6) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman

Modal.



dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian,

monitoring dan evaluasi, dengan fungsi:



pelaporan di bidang pengawasan;



pelaporan di bidang pengendalian; dan

c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan

pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

(7) Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bertugas melaksanakan perumusan konsep/penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan,

peningkatan sarana dan prasarana layanan, dengan fungsi:



pelaporan di bidang penanganan pengaduan;

12



pelaporan di bidang peningkatan sarana dan prasarana

layanan; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(8) Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi



dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi dan

pengembangan sistem informasi, dengan fungsi:



pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;



pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional msing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah per 30

November 2018 sebanyak 87 orang terdiri dari :

Keterangan:

1. Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA

sebanyak 7 orang dan eselon IV A sebanyak 18 orang.

2. Jabatan Fungsional Pranata Humas sebanyak 1 orang.

L P L P L P L P L P L P L P L P

1 I 1

2 II 4 7 2 1 1

3 III 3 7 3 1 3 11 14 5 5

4 IV 11 7 1

JML 87 0 0 5 0 10 9 1 4 1 3 11 14 16 12 1 0

S2 S3NO GOL

PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

SD SLTP SLTASARJANA

MUDA/D3D4 S1

13

3. Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, pranata

komputer dan fungsional perencanaan belum ada. Namun

tugas-tugas kepustakaan, kearsipan dan perencanaan

dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Tengah.

2.2.2. Aset yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Uraian Kegiatan Volume Keterangan Kondisi

1 Tanah (Hak Pakai) 1 bidang Luas 3.320 m2

(Sertifikat HP No.2)

Baik

2 Bangunan Gedung

(permanen)

3 unit Luas 2.039,36 m2 Baik

3 Jaringan 1 unit Baik

4 Alat Besar 4 unit Genzet Kapasitas

87,5 KVA

Baik

5 Alat Angkut 22 unit 2 sedan

10 minibus

10 buah motor

Baik

6 Alat Kantor dan

Rumah tangga

1.993 unit Baik

7 Alat Studio dan

Komunikasi

93 buah Baik

8 Bangunan

Monumen

1 unit Baik

9 Bangunan Air

Irigasi

1 unit Baik

10 Buku Perpustakaan 1.642 buku

Baik

2.3. Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2)

menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan

Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tetang

Penanaman Modal khususnya pasal 30 Pemerintah Provinsi dapat

menyelenggarakan urusan Penanaman Modal apabila mendapatkan

pelimpahan mengenai penyelenggaraan penanaman modal yang ruang

lingkup lintas kabupaten/kota dan atau pelimpahan dari pemerintah

yang ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

yang sampai saat ini masih dalam pembahasan.

14

2.3.1. Kinerja Pelayanan Tahun 2013-2018

Kinerja pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja seperti terlihat pada

Tabel 2.1:

15

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

No. Indikator Kinerja Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan

UMKM dan Koperasi

dengan Pengusaha Nasional/Asing

(kali/tahun)

- - - 3

3

3

3

3

3

4

5

-

-

100

133

167

- -

2

Jumlah

penyelenggaraan promosi peluang

penanaman modal

Provinsi

- - - 4

4

4

4

4

5

5

5

-

-

125

125

125

- -

3

Tersedianya Informasi

Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha

Unggulan

(sektor/bidang/usaha/ tahun)

- - - 1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

100

200

200

300

300

16

4

Terselenggaranya

pelayanan perizinan dan non perizinan

bidang Penanaman

Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman

Modal : a. Pendaftaran

PMDN, Izin Prinsip

PMDN, Izin Usaha PMDN, Perpanjangan

RPTKA, Perpanjangan

IMTA yang bekerja lebih dari satu

kabupaten/kota,

sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

- - - 100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

- -

5

Persentase

Implementasi Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik

(SPIPISE)

- - - 100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

- -

17

6

Jumlah penyelenggaraan

bimbingan

pelaksanaan kehiatan

penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha (kegiatan)

- - - 1

1

1

1

1

1

5

5

-

-

100

500

500

- -

18

7

Jumlah penyelenggaraan

sosialisasi kebijakan

penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha (kegiatan)

- - - 1

1

1

1

1

3

1

4

-

-

300

100

400

- -

8 Jumlah Investor (PMA

dan PMDN) - - -

33

36

37

39

40

83

1.481

2.068

-

-

252

4.114

5.589

- -

9 Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (Rp

Trilyun) - - -

3,228

3,374

3,525

3,682

3,846

11,07

26,04

27,00

-

-

343

772

766

- -

10 Daya serap tenaga

kerja (orang) - - -

1.434

1.342

1.333

1.290

1.283

487

746

1.333

-

-

34

56

100

- -

11

Jumlah Usaha

Menengah Besar yang

bermitra dengan Usaha Menengah Kecil

- - - -

-

-

70

75

-

-

-

174

90

-

-

-

248,57 120,00

12

Rasio jumlah Izin Prinsip terhadap

Jumlah Kepeminatan

Penanaman Modal (% )

- - - -

-

-

20

25

34,29

46,60

-

-

-

171,45 186,40

13

Rasio Perusahaan yang memperluas

Penanaman Modal

terhadap Perusahaan yang dilakukan

pembinaan (%)

- - - -

-

-

10

20

10,71

7,35

-

-

-

107,10 36,75

14 Pertumbuhan Proyek

PMA dan PMDN (%) - - -

-

-

-

10

12

14,02

54,29

-

-

-

140,20 452,42

19

15 Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan

PMDN (%) - - -

-

-

-

10

12

34,98

15,00

-

-

-

349,80 125,00

16 Persentase Proyek

Penanaman modal

sesuai jadual (%) - - -

-

-

-

20

25

27,86

48,24

-

-

-

139,30 192,96

17 Persentase

Pelanggaran Ketentuan Penanaman Modal

- - - -

-

-

10

5

1,57

16,75

-

-

-

15,70 335,00

18

Persentase

Penyelesaian Permasalahan

Penanaman modal

lintas sektor (%)

- - - -

-

-

80

90

88,24

100

-

-

-

110,30 111,11

19 Persentase Proyek

Penanaman Modal yang gagal

- - - -

-

-

30

20

1,14

2,01

-

-

-

3,80 10,05

20 Penyelesaian Izin dan Non Izin sesuai SOP

(%) - - -

-

-

-

85

90

99,95

96,90

-

-

-

117,59 107,67

21 Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)

- - - -

-

-

85

90

87,64

84,65

-

-

-

103,11 94,06

22

Terselesaikannya

pengaduan

masyarakat terhadap pelayanan publik (%)

- - - -

-

-

100

100

89,55

100

-

-

-

89,55 100,00

23

Penyederhanan

Perizinan dan Penyusunan SOP

Pelayanan Perizinan

(unit jenis Izin/Non

- - - -

-

-

10

15

14

53

-

-

-

140,00 353,33

20

Izin)

24 Terwujudnya Database Penanaman Modal

(paket) - - -

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

100,00 100,00

25

Elektronik Service

yang terbangun untuk

percepatan pengurusan pelayanan

perizinan, keterbukaan

informasi publik dan

mendorong peningkatan realisasi

investasi (paket)

- - - -

-

-

4

6

-

4

6

-

-

-

100,00 100,00

26

Terlayani Permintaan layanan Informasi

publik Penanaman

Modal (%)

- - - -

-

-

100

100

100

100

-

-

-

100,00 100,00

27

Terwujudnya system

informasi layanan publik tentang

penanaman modal dan

pemanfaatan media sosial

(web/twitter/sms/dll)

(paket)

- - - -

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

100,00 100,00

28

Tersedianya Rencana

Umum Penanaman

Modal tahunan dan jangka menengah

(dokumen)

- - - -

-

-

1

2

1

2

-

-

-

100,00 100,00

21

29

Tersedianya wilayah

peruntukan pengembangan

Penanaman Modal

(satuan kawasan /wilayah Kab/Kota)

- - - -

-

-

4

6

4

6

-

-

-

100,00 100,00

18

Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa pencapaian 10

indikator pada tahun 2013 s.d. 2016 terdapat 1 indikator yang tidak

tercapai yaitu daya serap tenaga kerja. Dengan adanya SOTK baru

sesuai Pergub Jateng Nomor 72 Tahun 2016 maka dilakukan

perubahan indikator pada tahun 2017 s.d. 2018 menjadi 19

indikator baru dan 1 indikator lama. Capaian indikator s.d. 2018

sudah sesuai dan/atau melampaui target tetapi terdapat 2 indikator

yang tidak tercapai.

Untuk penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tahun 2014-2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut

dibawah ini:

1. Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2018

No Bidang 2013 2014 2015 2016 2017

2018

TOTAL

1 Penanaman Modal 71 88 141 180 131 54 665

2 Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 79 346 351 476 312 1.542

3 Koperasi dan UKM 0 88 239 221 187 137 847

4 Kesbangpol 0 2.514 2.703 2.718 4.083 4.002 15.597

5 Sosial 0 0 1 0 0 0 1

6 Pengelolaan Sumberdaya Air 0 5 263 1.631 1.737 1.609 4.865

7 Kelautan dan Perikanan 0 1.142 1.075 1.746 2.313 928 6.983

8 Kehutanan 0 14 117 54 45 56 283

9 Pekerjaan Umum 0 29 145 135 67 92 443

10 Perhubungan 0 493 907 955 742 425 3.496

11 Perindustrian dan Perdagangan 0 133 315 1.172 548 192 2.360

12 Kesehatan 0 2 6 4 50 85 123

13 Perkebunan 0 0 0 89 7 7 103

14 Peternakan dan Kesehatan

Hewan 0 103 128 143 181 162 687

15 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0

16 ESDM 0 0 300 1.315 1.434 1.736 4.522

17 Pendidikan 0 0 40 123 173 61 391

JUMLAH 71 4.690 6.726 10.837 12.174 9.858 42.908

19

Penerbitan izin dan non izin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan:

a) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa

terdapat penambahan kewenangan Provinsi;

b) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan

izin/non izin;

c) Proses perizinan yang semakin transparan, cepat, mudah, dan

murah.

2. Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan.

Pada tahun 2016 telah melakukan inovasi di bidang pelayanan

perizinan perikanan dengan judul proposal “PACAR BINAL” (Pangkalan

Cari Izin Bagi Nelayan) , Implementasi Pelayanan Perizinan Perikanan

pada Gerai Investasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah dengan

study kasus di BPPT Kota Tegal masuk sebagai TOP 99 dan TOP 35

kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian

Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Pada tahun 2018 mendapat penghargaan Top 10 Inovasi

Pelayanan Publik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk inovasi

di bidang Kesbangpolinmas yaitu Sistem Informasi Aplikasi Perizinan

Izin Penelitian Dari Kamar Kost (SIAP INDEKOS).

20

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

2.4.1. Tantangan

1. Pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri

2. Ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan industri

3. Terbatasnya informasi tentang status kepemilikan lahan

4. Infrastruktur di luar kawasan industri belum memadai

5. Belum ada rencana pengembangan Pertanian yang terintegrasi;

6. Infrastruktur digital promosi masih terbatas.

7. Lahan kepemilikan petani sempit, terpencar, dan status petani

sebagai penggarap.

8. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam

bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan

pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.

9. Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan

kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal.

10. Adanya kegiatan yang menghambat pelaksanaan Penanaman Modal

(dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan operasional).

2.4.2. Peluang

1. Ketersediaan RPIP dan RTRW;

2. Ketersediaan kawasan peruntukan industri di atas 300 Ha.;

3. Budaya pertanian yang terdapat di masyarakat;

4. Banyaknya sumberdaya pertanian yang bisa dikembangkan menjadi

pertanian terintegrasi;

5. Semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap wisata

pertanian.

6. Keberadaan one map policy.

7. Munculnya dana desa.

8. Peluang agroindustry.

24

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, teridentifikasi permasalahan yang

dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yaitu:

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Prov. Jateng

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya

realisasi penanaman

modal.

Belum optimalnya

pengawalan investasi

dalam bentuk

pengendalian dan

pengawasan

Penanaman Modal

Kurangnya

komunikasi dan

koordinasi dengan

penanam modal

Belum optimalnya

sistem pendukung

penyelenggaraan

pelayanan perizinan.

Sistem belum

sempurna.

Belum optimalnya

kuantitas promosi

penanaman modal

Keterbatasan

penganggaran dan

SDM

Belum optimalnya

kemitraan usaha

antara PMA/PMDN

dengan UKM

Kriteria dan

persyaratan

kemitraan belum

sesuai dengan

peraturan

Penanaman Modal

Permasalahan pasca

perizinan

Penyalahgunaan

izin oleh

masyarakat

Kurangnya

pemahaman atau

kesengajaan

masyarakat

terhadap materi

izin yang dimiliki.

Sengketa pra

perizinan

Terjadinya sengketa

terkait kepemilikan

lahan, tumpang

tindih kepemilikan

25

izin

Kurangnya

informasi

kepemilikan izin

dan kurangnya

akurasi data pada

instansi terkait

Regulasi yang sering

berubah dan atau

tumpang tindih

Ketidakpastian

Pemerintah Pusat

terkait Regulasi

Perizinan.

Masih adanya

regulasi yang

kurang sinergi

antar sektor/K/L

2. Persebaran Penanaman

Modal belum merata

Perencanaan Penanaman Modal

kurang optimal

Penguasaan

informasi potensi

dan wilayah

pengembangan

industry dan

pertanian

terintegrasi

Sumber informasi

terpencar

Kualitas materi dan

media promosi belum

mampu menarik dan

menjangkau calon

investor potensial

Data pendukung

promosi belum

memadai

Media promosi

masih berupa non

digital (leaflet,

booklet, pameran,

banner).

Kompetensi SDM

masih kurang

dalam penguasaan

Bahasa asing,

media, dan fasilitasi

pendampingan

investor

Banyak potensi

kawasan industri

baru dan potensi

pertanian belum

teridentifikasi

Data potensi belum

tersedia.

26

Riset mengenai

potensi investasi

belum memadai

dan belum

terintegrasi antar

OPD

Belum optimalnya

pemanfaatan

teknologi informasi

dan integrasi system

Mindset dan

culture set aparatur

yang belum

berubah dari cara

bekerja secara

manual ke arah

elektronik

Belum optimalnya publikasi melalui

media sosial.

Materi dan disainer

belum memadai.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Jawa Tengah 2018 – 2023, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sebagai berikut:

Visi Gubernur Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Berdikari – Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Sedangkan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah Misi Ke-2 yaitu Mempercepat

Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat

dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran.

Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No. Visi/Misi/Program Kerja KDH Tupoksi

DPMPTSP

Permasalahan Faktor

Penghambat dan Pendorong

Visi : Menuju Jawa Tengah Berdikari dan Semakin

Sejahtera , “Mboten Korupsi

dan Mboten Ngapusi”.

Misi Ke-2 :

Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta

memperluas sasaran ke

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Membantu Gubernur

melaksanakan

urusan pemerintahan

bidang

Penanaman Modal yang

menjadi

kewenangan

Daerah dan

1. Belum optimalnya

realisasi

penanaman modal.

2. Persebaran

Penanaman Modal belum

merata

.

Faktor Penghambat:

1. Informasi

terpencar 2. Kompetensi

SDM dan

kebijakan anggaran

3. Data dan

media

pendukung

27

Misi Ke-3 :

Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan

membuka lapangan kerja

untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran.

Program Kerja :

1. Reformasi birokrasi di

kab/kota, sistem layanan terintegrasi.

2. Pembukaan kawasan

industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Tugas

Pembantuan yang

ditugaskan

kepada Daerah.

promosi

4. Kriteria dan persyaratan

kemitraan

belum sesuai dengan

peraturan PM.

5. Kurangnya pemahaman

atau

kesengajaan

masyarakat terhadap

materi izin

yang dimiliki. 6. Kurangnya

informasi

kepemilikan izin dan

kurangnya

akurasi data pada instansi

terkait

7. Regulasi yang

kurang sinergi antar

sektor/K/L

8. Sistem yang dibangun

Pusat belum

sempurna dalam

pelaksanaan-

nya. 9. Kurangnya

komunikasi

dan koordinasi

dengan investor

10. Mindset dan

culture set aparatur yang

belum berubah

dari cara bekerja secara

manual ke

arah elektronik 11. Materi dan

disainer belum

memadai.

Faktor

Pendorong:

1. Ketersediaan RPIP dan

RTRW

2. Ketersediaan kawasan

peruntukan

industri di atas 300 Ha.

3. Budaya

pertanian yang terdapat di

masyarakat

4. Banyaknya

sumberdaya

28

pertanian yang

bisa dikembangkan

menjadi

pertanian terintegrasi

5. Semakin

meningkatnya ketertarikan

masyarakat

terhadap

wisata pertanian.

6. Keberadaan

one map policy.

7. Munculnya

dana desa. 8. Peluang

agroindustri

9. Tingginya minat investor

untuk

mendapatkan

informasi yang dibutuhkan

untuk

berinvestasi di

Jawa Tengah.

3. Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten/Kota

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk

menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;

2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Telaah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Rencana

Strategis Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No. Sasaran Renstra K/L Tupoksi

DPMPTSP

Permasalahan Faktor Penghambat

dan Pendorong

1. Tujuan :

Mewujudkan iklim

penanaman modal

yang berdaya saing;

29

Sasaran

- Meningkatnya iklim

penanaman modal

dalam rangka

peningkatan daya

saing penanaman

modal

- Pertumbuhan ekonomi

Indonesia yang

belum optimal

(+) Masih tingginya

kepercayaan dan

minat penanaman modal untuk

berinvestasi di

Indonesia yang tercermin dari hasil

survey pemeringkat

internasional (JBIC,

PwC, AmCham, UNCTAD, WEF/GCI,

dll)

(-) Rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP) dalam pertumbuhan

ekonomi

- Meningkatnya

kualitas penanaman

modal yang prima

dan responsif melalui

PTSP pusat dalam

rangka peningkatan

daya saing

penanaman modal

- Belum seluruh Kementerian/

Lembaga yang

memiliki kewenangan

untuk

memberikan

perizinan dan non perizinan

terkait

penanaman modal

melimpahkan

atau mendelegasikan

pemberian

perizinan tersebut kepada

PTSP Pusat

(BKPM).

- Belum seluruh PTSP Provinsi

dan kabupaten

kota menerima pelimpahan atau

pendelegasian

kewenangan perizinan dan

nonperizinan

terkait dengan penanaman

modal dari

Gubernur dan

Bupati/Walikota

- Meningkatkan kinerja

lembaga melalui

ketersediaan sarana,

prasarana dan aparat

yang mumpuni dalam

rangka menunjang

tugas dan fungsi

BKPM

(-) Masih terdapat ketidakseragaman

nomenklatur

lembaga PTSP

30

Mewujudkan

penanaman modal yang berkualitas dan

berkelanjutan.

- Meningkatnya

realisasi penanaman

modal melalui

kegiatan pemantauan

pembinaan, dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

dalam rangka

peningkatan daya

saing penanaman

modal.

- Meningkatnya resiko tekanan perekonomian

global

- Depresiasi/pele-mahan nilai

tukar Rupiah

- Belum terealisasinya

percepatan

pemerataan pembangunan

antar wilayah

(-) Melambatnya

perekonomian

dunia (-) Rendahnya harga

komoditi dunia

atau berakhirnya era commodities super cycle (peningkatan permintaan

komoditi dunia)

(-) Terjadinya

kekeringan likuiditas dunia

akibat kebijakan

“normalisasi” moneter atau

penghentian

stimulus moneter yang diikuti

kenaikan suku

bunga dunia (-) Meningkatnya

persaingan dengan

negara tetangga,

terutama Malaysia, Thailand dan

Vietnam dalam

menarik penanaman modal

(-) Defisit neraca

berdagangan akibat

menurunnya harga

komoditi (-) Defisit neraca jasa

akibat tingginya

ketergantungan

kepada jasa angkutan luar

negeri

(-) Besarnya repatriasi modal yang a.l.

disebabkan karena

hampir semua negara ASEAN

memberikan

insentif untuk reinvestment

(-) Belum meratanya

investasi dan

pembangunan antar wilayah di

Indonesia

(-) Keterbatasan infrastruktur di

bidang energi

(listrik dan gas) serta logistik

31

- Meningkatnya daya

tarik penanaman

modal melalui

promosi yang terpadu

dan efektif bagi

penanam modal

dalam dan luar negeri

yang berpijak pada

peningkatan daya

saing penanaman

modal

- Meningkatnya resiko tekanan

perekonomian

global

(+) Terdapat beberapa

kondisi lingkungan eksternal yang

positif terhadap

investasi di Indonesia seperti

a.l. perekonomian

Asia yang tumbuh sebagai kawasan

dinamis baru,

terbentuknya

pasar tunggal MEA ASEAN, komitmen

G-20 mendorong

ekonomi global, dsb.

(+) Besarnya pasar

domestik yang menjadi daya tarik

penanaman modal

di Indonesia (+) Banyaknya jumlah

penduduk

Indonesia

berpendapatan menengah dan

tinggi.

- Meningkatnya

kerjasama

internasional untuk

mendorong investasi

dan melindungi

kepentingan nasional

dalam rangka

peningkatan daya

saing penanaman

modal.

- Tersusunnya

perencanaan

penanaman modal

dan rekomendasi

kebijakan yang

terintegrasi,

kolaboratif dan

implementatif dalam

rangka peningkatan

daya saing

penanaman modal

pada sektor prioritas.

Masih banyaknya

peraturan

perundang-undangan pusat

dan daerah yang

tidak harmonis dan distorsif

sehingga

menyebabkan tidak efektifnya

kebijakan insentif

dan tingginya

biaya transaksi bagi dunia usaha,

seperti tidak

adanya kejelasan prosedur, waktu,

dan biaya

(+) Dikeluarkannya

berbagai kebijakan

hilirisasi komoditi primer

pertambangan,

pertanian dan perikanan dengan

catatan

dilaksanakan secara konsisten

dan didukung

kebijakan lintas

sektoral

Terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun

2015-2019, dari beberapa permasalahan yang ada Provinsi Jawa Tengah

telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, antara lain:

32

a. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah mendapat

pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non

perizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan

Bupati/Walikota;

b. Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah

telah dilakukan penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan

Kewilayahan Investasi Regional;

c. Guna peningkatan kualitas pelayanan yang prima, perlu optimalisasi

sistem yang telah tersedia yaitu Aplikasi Online Single Submission (OSS)

dan Aplikasi SIAP JATENG. Terdapat hambatan berupa implementasi

OSS yang masih terdapat kekurangan yang belum tertangani oleh

Lembaga OSS (BKPM), namun dengan telah adanya SOP pelayanan

perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah maka hal tersebut dapat

dijadikan faktor pendorong untuk bisa meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pemohon.

d. Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui

pengendalian penanaman modal masih terdapat permasalahan berupa

terlambatnya penyampaian LKPM oleh pelaku usaha, namun dengan

adanya kewenangan terhadap perangkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota dalam pengawasan penanaman modal yang lebih

efektif diharapkan capaian realisasi investasi dapat meningkat dengan

signifikan;

e. Untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal maka diperlukan

adanya updating data dan kajian peta potensi investasi setiap

tahunnya. Hal ini bisa dilaksanakan jika tersedia prospektus secara riil

yang dapat dijadikan dasar promosi investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu perlu dikejar terkait terpenuhinya ketersediaan Rencana

Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat kabupaten/kota se – Jawa

Tengah.

Adanya model program kerjasama “Keris Jateng” yang merupakan

kolaborasi antara Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Indonesia

Perwakilan Jawa Tengah dapat menjadi faktor pendorong untuk dapat

dikembangkan secara berkesinambungan dan berkala.

4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

seperti tabel berikut :

33

Tabel 3.4.

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No. Kebijakan RTRW/KLHS Tupoksi

DPMPTSP

Permasalahan Faktor

Penghambat dan Pendorong

1 2 3 4 5

I RTRW Membantu

Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan

bidang

Penanaman Modal yang

menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas

Pembantuan yang

ditugaskan

kepada Daerah.

a. Belum

memadainya ketersediaan

infrastruktur

Penghambat:

- Prioritas pembiayaan

infrastruktur - Penetapan

RTRW

- Pola ruang dan struktur ruang RTRW

b. Kawasan yang

diminati investor

tidak sesuai peruntukan

nya

Pendorong:

- Terbitnya

aturan yang memungkinka

n partisipasi swasta

- Pemanfaatan

teknologi

- Program Indikatif c. Pengawalan pemenuhan

komitmen perizinan

berusaha

II KLHS

Pelayanan Perizinan a. Investasi yang

melampaui daya dukung

dan daya tampung

lingkungan

Penghambat:

- Ketidakpastian

regulasi - Keterbatasan

SDM - Karakteristik

wilayah sosial budaya

Pendorong:

- Kondisi Aparatur

Pemerintah terkait

Leadership, Komitmen,

Integritas, dan

Konsistensi

34

- Program Indikatif b. Pengawalan

pemenuhan

komitmen

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka

menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta

implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan

pembangunan daerah;

2. Pertumbuhan dan Persebaran Penanaman Modal yang berorientasi

kepada pengembangan regionalisasi dan potensi unggulan daerah.

Dengan adanya kedua isu strategis tersebut maka DPMPTSP

Provinsi Jawa Tengah menindaklanjutinya dengan penyusunan Program

dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya

selama lima tahun.

32

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung

pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Perwujudan visi

pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan

proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang terkait

dengan urusan penanaman modal yaitu Misi Ke-2 : Mempercepat Reformasi

Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Misi Ke-3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan

membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah

tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal

seperti diuraikan pada Tabel 4.1.berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Prov. Jateng

No Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Kondisi Awal Kinerja

Target Capaian Kondisi

Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatkan Realisasi

Penanaman Modal dalam

mewujudkan masyarakat Jawa

Tengah yang semakin sejahtera.

Pertumbuhan Nilai

Penanaman Modal

10% 12% 9% 9% 9% 10% 10% 10%

1. Meningkatnya kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

87,64% 84,65% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2. Meningkatnya

Capaian Realisasi PMA

dan PMDN

Persentase

Realisasi PMA/PMDN

124% 126% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Untuk tujuan dan sasaran serta indikator kesekretariatan ditetapkan

sebagai berikut:

No. Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Kondisi Awal Kinerja

Target Capaian Kondisi

Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Meningkatkan

tata kelola

organisasi

perangkat daerah

Nilai

Kepuasan

Masyarakat

(%)

- - 80 80 80 80 80 80

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan perangkat

daerah

Nilai Kepuasan

Masyarakat (%)

- - 80 80 80 80 80 80

2. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja perangkat

daerah

Nilai SAKIP 72,95 - 72 72 73 73 74 74

37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan

daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan

sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta

memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(good governance and clean government).

Strategi :

• Membangun open government melalui upaya perkuatan

keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi

publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan;

• Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

• Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP,

perkuatan SPIP, serta zona integritas;

• Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja,

kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju

struktur berbasis kinerja;

• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and

clean government).

2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka

lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing,

berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi

kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualiltas.

Strategi : Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

• Pemberian kemudahan perizinan investasi

• Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat,

tepat, dan transparan;

• Mengembangkan digital investment promotion;

• Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk

unggulan kabupaten/kota;

• Mendorong perwujudan investasi hijau.

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jateng dalam lima tahun mendatang, sebagaimana

telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel 5.1

berikut.

37

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan Realisasi

Penanaman Modal dalam

mewujudkan masyarakat

Jawa Tengah yang semakin

sejahtera.

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

dalam pelayanan

perizinan.

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Perizinan

Peningkatan

kualitas

pelayanan

Penguatan

kualitas

pelayanan

Pemantapan

kualitas

pelayanan

Perwujudan

kualitas

pelayanan

1. Meningkatkan

Pelayanan

Perizinan

2. Meningkatkan

Pemenuhan

Standar

Pelayanan

Perizinan;

3. Meningkatkan

penyelesaian

pengaduan

masyarakat;

4. Meningkatkan

penyediaan data

dan informasi

penanaman modal

38

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatnya

Capaian Realisasi

PMA dan PMDN

Peningkatan

kualitas promosi

dan kerja sama

penanaman modal

Peningkatan

kualitas promosi

dan kerja sama

penanaman

modal

Penguatan

kualitas promosi

dan kerja sama

penanaman

modal

Pemantapan

kualitas promosi

dan kerja sama

penanaman

modal

Perwujudan

kualitas promosi

dan kerja sama

penanaman

modal

1. Meningkatkan

kualitas kajian

potensi

penanaman

modal;

2. Meningkatkan

promosi

penanaman modal

yang inovatif

3. Meningkatkan

kerjasama

penanaman modal

(antar usaha

besar dan antar

usaha besar

dengan UKM)

Peningkatan

percepatan

pelaksanaan

berusaha

Peningkatan

percepatan

pelaksanaan

berusaha

Penguatan

percepatan

pelaksanaan

berusaha

Pemantapan

percepatan

pelaksanaan

berusaha

Perwujudan

percepatan

pelaksanaan

berusaha

Peningkatan

kualitas pengawasan

pelaksanaan

berusaha

Peningkatan

pelaksanaan

penanaman modal

yang berwawasan

lingkungan

Peningkatan

pelaksanaan

penanaman

modal yang

berwawasan

lingkungan

Penguatan

penanaman

modal yang

berwawasan

lingkungan

Pemantapan

pelaksanaan

penanaman

modal yang

berwawasan

lingkungan

Perwujudan

pelaksanaan

penanaman

modal yang

berwawasan

lingkungan

Peningkatan

fasilitasi

pengembangan

penanaman modal

yang berwawasan

lingkungan (green

investment)

37

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah perlu ditindaklanjuti dengan

penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan

pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –

2023 sebagaimana tabel berikut.

38

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome), Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan (2017/2018)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra PD Unit Kerja

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

2017 2018 Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera Pertumbuhan Nilai PM (%) % 10 12 9 9 9 10 10 10

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 87,64 84,65 90 90 90 90 90 90

2.12.17 Pelayanan Perijinan 1.391.700 1.896.816 1.920.000 2.304.000 2.764.800 10.277.316

Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan % 0 0 91 92 93 94 95 95

Bidang Pelayanan Perizinan

39

2.12.17.001

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 1.391.700 1.391.700


Jumlah layanan perijinan Dokumen 0 0 9.000 1.391.700 0 0 0 0 9.000 1.391.700

2.12.17.002

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 392.228 397.022 476.427 571.712 1.837.389

SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN


Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian Dokumen 0 0 0 953 392.228 1.000 397.022 1.050 476.427 1.103 571.712 4.106 1.837.389

2.12.17.003

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 856.070 866.533 1.039.840 1.247.808 4.010.251

SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN


Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan Dokumen 0 0 0 2.137 856.070 2.243 866.533 2.356 1.039.840 2.473 1.247.808 9.209 4.010.251

2.12.17.004

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan 648.518 656.445 787.733 945.280 3.037.976

SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN


Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan Dokumen 0 0 0 3.240 648.518 3.337 656.445 3.437 787.733 3.540 945.280 13.554 3.037.976

2.12.19

Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan 1.337.630 1.740.000 2.169.100 2.603.000 3.123.700 10.973.430

40

Persentase pemenuhan standar pelayanan % 0 0 90 90 91 92 93 93

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat % 0 0 100 100 100 100 100 100


2.12.19.001

Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan 1.337.630 1.337.630

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan; Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti % 0 0 100 223.945 0 0 0 0 100 223.945

Jumlah inovasi pelayanan perizinan Buah 0 0 2 1.113.685 0 0 0 0 2 1.113.685

2.12.19.002

Kegiatan Penanganan Pengaduan 314.100 392.429 470.995 565.296 1.742.820

SEKSI PENANGANAN PENGADUAN


Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti % 0 0 0 100 314.100 100 392.429 100 470.995 100 565.296 100 1.742.820

2.12.19.003

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 1.425.900 1.776.671 2.132.005 2.558.404 7.892.980

SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN


41

Jumlah inovasi pelayanan perizinan Buah 0 0 0 2 1.425.900 2 1.776.671 2 2.132.005 2 2.558.404 8 7.892.980

2.12.20

Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan 1.458.670 1.650.000 1.839.000 1.949.800 2.062.700 8.960.170

Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan % 0 0 50 60 70 80 90 90

Bidang Pengelola Data dan Informasi

2.12.20.001

Peningkatan Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan 1.458.670 1.458.670

Bidang Pengelola Data dan Informasi; Bidang Pengelola Data dan Informasi

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Unit 0 0 1 772.827 0 0 0 0 1 772.827

Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik Dokumen 0 0 4 685.842 0 0 0 0 4 685.842

2.12.20.002

Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal 674.120 753.990 799.418 845.707 3.073.235

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI


Jumlah data dan informasi PM yang dirilis ke publik Dokumen 0 0 0 4 674.120 4 753.990 4 799.418 4 845.707 16 3.073.235

2.12.20.003

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 975.880 1.085.010 1.150.382 1.216.993 4.428.265

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI


42

Jumlah aplikasi yang dikembangkan Unit 0 0 0 1 975.880 1 1.085.010 1 1.150.382 1 1.216.993 4 4.428.265

Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN

Persentase Realisasi PMA dan PMDN % 124 126 100 100 100 100 100 100

2.12.15

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 2.900.400 2.645.287 3.177.040 3.814.260 4.575.602 17.112.589

Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan % 0 0 60 65 70 75 80 80

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

2.12.15.001

Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan PM 1.450.200 1.450.200

Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 1 753.660 0 0 0 0 1 753.660

Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 5 696.540 0 0 0 0 5 696.540

43

2.12.15.001

Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan PM 1.450.200 1.450.200

Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 1 753.660 0 0 0 0 1 753.660

Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun Dokumen 0 0 5 696.540 0 0 0 0 5 696.540

2.12.15.002

Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 891.587 1.073.040 1.288.260 1.545.402 4.798.289

SEKSI PERENCANAAN


Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun Dokumen 0 0 0 2 891.587 2 1.073.040 2 1.288.260 3 1.545.402 9 4.798.289

2.12.15.002

Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 891.587 1.073.040 1.288.260 1.545.402 4.798.289

SEKSI PERENCANAAN


44

Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun Dokumen 0 0 0 2 891.587 2 1.073.040 2 1.288.260 3 1.545.402 9 4.798.289

2.12.15.003

Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal 862.112 1.030.960 1.237.740 1.484.798 4.615.610

SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN


Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun Dokumen 0 0 0 5 862.112 5 1.030.960 5 1.237.740 5 1.484.798 20 4.615.610

2.12.16

Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal 3.097.680 3.629.999 4.367.000 5.240.000 6.288.000 22.622.679

Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal % 0 0 14 21 22 23 24 24 Bidang Promosi PM

45

Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM % 0 0 22 23 24 25 26 26 Bidang Promosi PM

46

2.12.16.001

Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 3.097.680 3.097.680

Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG; Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG; Bidang Promosi PM; DKI JAKARTA; BREBES; KOTA SURAKARTA; SEMARANG; KLATEN; KOTA SEMARANG; REMBANG; KUDUS; BLORA; PEKALONGAN; GROBOGAN; BATANG; JEPARA; KOTA MAGELANG

47

Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan Dokumen 0 0 69 2.179.480 0 0 0 0 69 2.179.480

Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional Dokumen 0 0 10 443.100 0 0 0 0 10 443.100

Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM Dokumen 0 0 10 475.100 0 0 0 0 0 475.100

2.12.16.002

Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 2.502.557 3.000.000 3.250.000 3.500.000

12.252.557

Bidang Promosi PM

Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang dihasilkan Dokumen 0 0 0 70 2.502.557 72 3.000.000 74 3.250.000 75 3.500.000 291

12.252.557

2.12.16.003

Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 617.442 747.965 1.100.000 1.500.000 3.965.407

SEKSI PEMBINAAN

Bidang Promosi PM

48

Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang menjadi izin usaha dan/atau izin Komersial/Izin Operasional Dokumen 0 0 0 15 617.442 16 747.965 17 1.100.000 18 1.500.000 66 3.965.407

2.12.16.004

Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal 510.000 619.035 890.000 1.288.000 3.307.035

SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA

Bidang Promosi PM

Jumlah realisasi kerjasama kemitraan PMA/PMDN dengan UKM Dokumen 0 0 0 12 510.000 14 619.035 17 890.000 20 1.288.000 63 3.307.035

2.12.18

Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 1.431.620 1.685.385 2.190.700 2.628.800 3.154.600

11.091.105

Persentase realisasi proyek penanaman modal % 0 0 15 15 15 15 15 15

Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM

49

2.12.18.001

Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 1.431.620 1.431.620

Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM

Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal % 0 0 80 400.854 0 0 0 0 80 400.854

Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan % 0 0 60 343.589 0 0 0 0 60 343.589

Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk % 0 0 30 687.177 0 0 0 0 30 687.177

2.12.18.002

Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 367.308 525.768 578.336 757.104 2.228.516

SEKSI PENGAWASAN


50

Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan PM yang dilakukan pengawasan % 0 0 0 63 367.308 66 525.768 70 578.336 75 757.104 75 2.228.516

2.12.18.003

Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 793.650 1.051.536 1.261.824 1.514.208 4.621.218

SEKSI PENGENDALIAN

Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM; Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM

Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal % 0 0 0 80 468.253 80 620.406 80 744.476 80 893.382 80 2.726.517

Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk % 0 0 0 75 325.397 75 431.130 75 517.348 75 620.826 75 1.894.701

2.12.18.004

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 524.427 613.396 788.640 883.288 2.809.751

SEKSI MONITORING DAN EVALUASI


Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi Laporan 0 0 0 1.500 524.427 2.100 613.396 2.700 788.640 3.300 883.288 9.600 2.809.751

51

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Nilai Kepuasan Masyarakat % 0 0 80 80 80 80 80 80

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai Kepuasan Masyarakat % 0 0 80 80 80 80 80 80

2.12.01

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 8.182.500

12.009.640

12.310.080

14.772.282

17.727.120

65.001.622

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12.01.001

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 339.600 407.520 489.100 586.800 704.190 2.527.210

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN OPD Provinsi

Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Jenis 5 5 5 339.600 5 407.520 5 489.100 5 586.800 5 704.190 5 2.527.210

52

2.12.01.002

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 110.980 241.000 289.000 347.000 416.000 1.403.980

Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 110.980 12 241.000 12 289.000 12 347.000 12 416.000 12 1.403.980

2.12.01.003

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 926.920 1.213.000 1.455.000 1.746.000 2.096.000 7.436.920

Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 926.920 12 1.213.000 12 1.455.000 12 1.746.000 12 2.096.000 12 7.436.920

2.12.01.004

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 84.570 101.400 121.700 146.100 175.300 629.070

Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Bulan 12 12 12 84.570 12 101.400 12 121.700 12 146.100 12 175.300 12 629.070

53

2.12.01.005

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.370.450 1.365.600 1.638.700 1.966.500 2.359.800 8.701.050

Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 1.370.450 12 1.365.600 12 1.638.700 12 1.966.500 12 2.359.800 12 8.701.050

2.12.01.006

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.106.800 1.140.000 1.368.000 1.641.600 1.969.900 7.226.300

Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Bulan 12 12 12 1.106.800 12 1.140.000 121 1.368.000 12 1.641.600 12 1.969.900 12 7.226.300

2.12.01.007

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 270.000 444.300 533.200 639.800 767.800 2.655.100

54

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 270.000 12 444.300 12 533.200 12 639.800 12 767.800 12 2.655.100

2.12.01.008

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 33.520 40.220 48.260 57.920 69.500 249.420 OPD Provinsi

Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 33.520 12 40.220 12 48.260 12 57.920 12 69.500 12 249.420

2.12.01.009

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 908.000 940.700 1.128.900 1.354.700 1.625.600 5.957.900

55

Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 908.000 12 940.700 12 1.128.900 12 1.354.700 12 1.625.600 12 5.957.900

2.12.01.010

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 250.000 311.400 373.700 448.400 538.100 1.921.600

Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Bulan 12 12 12 250.000 12 311.400 12 373.700 12 448.400 12 538.100 12 1.921.600

2.12.01.011

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.319.340 1.550.200 1.860.300 2.232.400 2.678.900 9.641.140

Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Unit 133 253 97 1.319.340 80 1.550.200 60 1.860.300 60 2.232.400 60 2.678.900 357 9.641.140

56

2.12.01.013

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

jatengprov.go.id...1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2023,

Documents