TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA … · Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.2 Ketentuan ... Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional
Post on 27-Aug-2018
222 Views
Preview:
Transcript
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN DI KOTA MAKASSAR
OLEH
ANDI INDAH PERMATA SARI
B 111 07 959
BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014
i
HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN DI KOTA MAKASSAR
OLEH
ANDI INDAH PERMATA SARI
B 111 07 959
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014
ii
PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KOTA MAKASSAR
Disusun dan diajukan oleh
ANDI INDAH PERMATA SARI
B11107959
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa 14 Oktober 2014
Dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian
Ketua
Sekretaris
H. M. Imran Arief, S.H.,M.H. NIP. 19470915 197901 1 001
Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. NIP. 19800710 200604 1 001
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003
v
ABSTRAK
ANDI INDAH PERMATA SARI ( B 11107 959 ), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar, dengan dosen pembimbing H. M. Imran Arief, dan Amir Ilyas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang keimigrasian Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2011 tentang izin tinggal dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan Pejabat Imigrasi dalam bidang administrasi serta mengambil daftar-daftar nama yang terkait dalam tindak pidana keimigrasian khususnya menyangkut penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Disamping itu, penelitian juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas dalam skripsi penulis.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. (2) upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yaitu dengan cara memperbanyak pengawasan terhadap orang asing dan apabila telah terjadi penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian maka dilakukan tindakan yuridis di serahkan kepada kepolisian lalu diproses sampai ke pengadilan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan tindakan administrasi bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti pada UU No.6 tahun 2011.
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota
Makassar”
Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad
SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam
menempuh hidup bagi penulis. Para sahabat rasulullah yang telah
memberikan spirit dan mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan
perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada Sang pemilik cinta.
Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisinya dan
mempertemukan penulis di alam surga.
Skripsi ini, ku persembahkan kepada ibunda tercinta Hj.Andi Tenri
Jumaeni dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan
mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu
dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku walaupun kami berada di
provinsi yang berlainan. Juga kepada ayahanda tercinta Bapak H.Ambo
Upe SE. yang telah membantu dan menafkahiku dalam menyelesaikan
studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan
vii
penuh rintangan, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan
keterbatasan dan penuh ketabahan.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini,
karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami
harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang
lebih baik lagi. Akhir kata, penulis ingin menghanturkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
tulisan ini, terutama kepada :
1. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor dan segenap
jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Abrar Saleng, S.H,M.H selaku
pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Hukum Unhas, Dr. Anshori Ilyas
S.H,M.H selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Hukum Unhas,
Romi Librayanto, S.H,M.Hum selaku Pembantu Dekan III (PD III)
Fakultas Hukum Unhas.
3. H.M. Imran Arief, S.H., M.H. selaku pembimbing I, Dr.Amir Ilyas,
S.H., M.H. selaku pembimbingII, yang selalu memberikan saran
dan kritik bagi penulis. Dan Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H.
Dr.Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. Abd.Asis,S.H.,M.H.
4. Abd. Maasba Magassing S.H,.M.H selaku penasihat akademik
yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis selama
perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
viii
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin yang telah
ikhlas memberi pengajaran kepada penulis selama di bangku
kuliah.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik
penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
7. Rekan-rekan KKN: ilo, jasmine, yudhy, irwan, siti sharlina chalik
S.H., fahmy, andi achmad farids subhan, awan darmawan, dan
yang tidak bisa saya sebut satu-satu.
8. Segala pejabat imigrasi kota Makassar yaitu : bapak putra
S.H,.M.H., bapak indra, bapak Mario, andi fian rinaldy, dan pejabat
imigrasi di kota bali Andi Muhammad Reza. Amd.Im.,S.H,.
9. Ibu Sanni,jumariah,bude,uni yang selalu menyiapkan sarapan yang
hangat untuk menjalani kuliah di pagi hari.
10. Rekan-Rekan Legalitas 07 yang tidak dapat saya ucapkan satu
persatu. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
11. Para sahabat-sahabatku yang telah mendukungku dan
menemaniku , Diska risky S.H., Hestiana farah dhiba S.H, Finda
fachriyanti sinapoy S.H, Suvita S.H, Azwar S.H, Eka chaerunnisa
S.H, Hidayat S.H, Tomo S.H, Firmansyah S.H, Andhy surya S.H,
Rere syahraeni arsyam S.H, Yudi arif S.H, IPDA Anthonio effan
sulaiman. IPDA Rizal Nugra Wijaya, IPDA Akhmad Rivandy N,
Randy, Ody, Netto satria dan lain-lain yang tidak dapat saya sebut
namanya satu persatu.
ix
12. Keluarga besarku, saudaraku yaitu : Andi Ferdian Saputra, Andi
Madina Rachmah S.,E. Andi Nizal Muhammad, Andi Yulinar
Maulida. Dan kakak iparku Marlink Gazali Amir.S.,T.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................... i
PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ............................... iv
ABSTRAK ........................................................................................ v
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................ vi
DAFTAR ISI ..................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ........................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ......................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 6
A. Pidana ............................................................................ 6
1. Pengertian Pidana ................................................... 6
2. Jenis-jenis Pidana.................................................... 8
B. Tindak Pidana……………………………………………… 9
1. Pengertian tindak pidana……………………………... 9
2. Unsur- unsur tindak pidana………………………….. 14
3. Tindak pidana keimigrasian…………………………... 16
C. Keimigrasian Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia ..... 18
1. Pengertian Imigrasi……………………………………. 18
2. Keimigrasian di Indonesia ........................................ 19
3. Fungsi Keimigrasian ................................................ 22
4. Jenis-jenis izin tinggal keimigrasian…………………. 27
D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum
Nasional ......................................................................... 30
xi
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................ 34
A. Lokasi Penelitian ............................................................ 34
B. Jenis dan Sumber Data.................................................. 34
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 34
D. Analisis Data ……………………………………………….. 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 36
A. Pelaksanaan Undang-Undang Terhadap
Penyalahgunaan Izin Tinggal keimigrasian..................... 36
B. Upaya pencegahan tindak pidana
penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian............................ 46
BAB V PENUTUP ............................................................................ 55
A. Kesimpulan ....................................................................... 55
B. Saran.................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Imigrasi berasal dari kata kerja “migrate” atau kata benda
“migration” (bahasa inggris), yang berarti “go from one country or place of
residence to sattle in another”.1 Jadi suatu migrasi adalah perpindahan
manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok
dari suatu tempat atau Negara asal ke tempat atau Negara lain dengan
tujuan untuk menetap. Bahasa inggris memandang imigrasi dari dua
aspek terhadap pengertian yang sama, yaitu imigrasi (tempat yang
didatangi) dan emigrasi. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari
sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum keimigrasian di
Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.2 Ketentuan
hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan
Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami
perkembangan berarti hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1992
diundangkan Undang-undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih
tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat
dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut
masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial.
1 Ajad Sudrajad Havid, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM thn 2008, hal 175 2 M.Imam Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan
Ketahanan Nasional”, UI Press Jakarta, 2004, hlm 1
2
Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan
dalam pelaksanaannya dikarenakan semakin berkembangnya global
dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang
menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang
merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik
Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang
Keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta
kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah
Keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei
2011 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas
orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang
asing ke wilayah RI tentunnya akan meningkatkan penerimaan uang yang
dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta
meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan
penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang,
jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh
negative seperti : 3
1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia
2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian 3 Yoyok Adi Saputra, ”Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin
Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ”. USU Repository 2009 hlm 9
3
3. Munculnya kejahatan Internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika.
Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta
tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan
keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk
meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia,
baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk,
dan tinggal di wilayah Indonesia, Keimigrasian harus mempunyai peran
yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif
(selective policy) membuat intitusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan
operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi
masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia.4 Berdasarkan politik hukum
keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing
yang :
a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta. c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik
Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.
Dengan demikian peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan
kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau
keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda
Masuk orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian
izin tinggal Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama
4 Alenia ke- 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6.Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
4
berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang
dilakukan orang asing sesuai dengan Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian
yang mereka gunakan di Indonesia.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah
kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana di
bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal
yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian dalam kategori
orang asing keberadaannya di Indonesia tidak sesuai dengan Visa atau
Izin Tinggal yang digunakan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan
diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Terhadap
Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Kota Makassar sesuai dengan
undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian ?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan izin
tinggal keimigrasian di kota Makassar ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan,
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui
penulisan ini adalah sebagai berikut :
5
1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian
Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2011 tentang izin
tinggal di Kota Makassar.
2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak
pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun
manfaat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap
ilmu hukum, khususnya di bidang kepidanaan yang terkait dengan
Hukum Keimigrasian.
2. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun
karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan bidang
kepidanaan dalam aspek Keimigrasian.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pidana
1. Pengertian Pidana
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:5
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum konvensional,
dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat
memiliki arti berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Isitilah tersebut
tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam
isitilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.
Oleh karena “pidana” merupakan isitilah yang lebih khusus, maka perlu
ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan
ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih
luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para
sarjana sebagai berikut : 6
5 Prof.Moeljatno, S.H. , asas-asas hukum pidana, PT Rineka Cipta 2009,hal 1.
6 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar
Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor; Politeia, 1988) hlm 34.
7
a) Soedarto Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
b) Roeslan Saleh Pidanan adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri sebagai berikut :
i. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau Nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
ii. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang);
iii. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.
c) Wirjono Prodjodikoro Bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak penduduk jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan uuntuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.7
d) Moelyatno Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
i) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
ii) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
iii) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
7 Amir Ilyas SH., MH ,Asas-asas Hukum Pidana,Rangka education. Tahun 2012 hal 2.
8
2. Jenis – Jenis Pidana
Hukum Pidana Indonesia, mengenal 2 (dua) jenis pidana yang
di atur dalam pasal 10 KUHP yakni :8
i) Pidana Pokok, yaitu : - Pidana mati, - Pidana penjara, - Pidana kurungan, - Pidana denda,
ii) Pidana Tambahan, yaitu : - Pencabutan hak-hak tertentu, - Perampasan barang-barang tertentu, - Pengumuman putusan Hakim.
Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana
tersebut adalah berdasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya,
yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat di jatuhkan ataupun tidak). Hal ini
terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam
ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat
imperatif atau keharusan.
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai
berikut :
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana
pokok, kecuali dalama hal perampasan barang-barang tertentu
terhadap anaka-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok
melainkan pada tindakan).
8 Amir ilyas SH., MH, asas-asas hukum pidana,Ranga educatio. Tahun 2012 hal 107.
9
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana
halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana
tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun
tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana
tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275
KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan ).
c. Mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan
eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim
dapat dijalankan.
B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari
dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana
menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa
pidana, dengan istilah:9
9 Amir Ilyas SH., MH ,Asas-asas Hukum Pidana,Rangka education. Tahun 2012 hal 27.
10
a) STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana; b) STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan perbuatan
pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
c) CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk
mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit namun belum jelas apakah
disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan
untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, oleh karena sebagai besar
kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian
istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok
perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga
dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan
melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan
hakim agar dijatuhi pidana.
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan
yang dilakukan terhadap seorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaa.
Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah
bentuk-bentuk kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya
suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan
suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas
perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan atas segala
11
bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan
bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang
dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai
dengan pasal yang mengaturnya.10
Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman
karena merupakan langgaran terhadap undang-undang11. Tindak pidana
juga dikenal dengan istilah delik. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik
formil dan delik materiil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik
yang perumusannya menitikbertakan pada perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari
perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya
menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana
oleh undang-undang, dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat
perbuatan12.
Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana, yaitu:
i. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan
pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan dan
pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada
kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara,
tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan
kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
10
Amir Ilyas SH., MH ,Asas-asas Hukum Pidana,Rangka education. Tahun 2012 hal 27 11
Ledeng Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. 2005, Hal. 7. 12
Ledeng Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. 2005, Hal.8.
12
ii. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
memberikan arti inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak
pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada
perbuatannya.
iii. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja
(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana
tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusanya
mengandung culpa.
iv. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara
tindak pidana aktif atau positif dan tindak pidana pasif atau
negatif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah
perbuatan yang untuk mewujudkan syarat adanya gerakan dari
anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada
dua macam yaitu tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana
yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
13
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa
perbuatan pasif dan tindak pidana yang tidak pasif murni
adalah pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana
yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan
dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu
benar-benar timbul.
v. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau
berlangsung terus.
vi. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antar tindak pidana
khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materil.
Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak
pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
vii. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak
pidana communia ( tindak pidana yang dapat dilakukan oleh
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang
hanya dapat dilakukan oleh yang berkualitas tertentu).
viii. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana
aduan
14
ix. Berdasarkan berat-ringanya pidana yang diancamkan, maka
dapat dibedakan tindak pidana yang diperberat dan tindak
pidana yang diperingan.
x. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan
perundang-undangan.
xi. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana
berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup
dilakukan satu kali perbuaan saja, bagian terbesar tindak
pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.
Sementara tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang
sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan
dilakukan secara berulang
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:13
1) Perbuatan (feit) =terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan
13
Amir Ilyas SH., MH ,Asas-asas Hukum Pidana,Rangka education. Tahun 2012 hal 49.
15
pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2) Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan ini terlalu sempit. Contoh: seorang yang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini.
3) Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan ini terlepas dari unsure kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.
b. Ada sifat melawan hukum (wederrechtelijk)
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan
hukum (wederrechtelijk), yaitu ;
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain “ (hukum subjektif).
3. Menurut Hogeraade dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun
sifat perbuatan melawan hukum terbagi atas 2 (dua) macam, yakni :
1) Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan
16
dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti mwlawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
2) Sifat melawan hukum materil (materielewederrechtelijk) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.
c. Tidak ada alasan pembenaran
1) Daya Paksa Absolut Daya paksa (overmacht) tercantum di dalam pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.
2) Pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan terpakasa ada pada setiap hukum pidana sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam rumusan undang-undang
3) Menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 ayat (1) KUHP ”barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”,
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat (1) KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pengusaha yang berwenang, tidak dipidana.
3. Tindak Pidana Keimigrasian
Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran
orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar
sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi
dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat
imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas
orang di tuntut untuk dapat menggantisipasi perkembangan kejahatan
transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik
17
pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang
melakukan pemalsuan dokumen keimingrasian seperti paspor, visa, cap
keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk
memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti
perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan
penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyulundupan migran
lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas
orang dari satu negara ke negara lain.
Penyelundupan migaran adalah setiap usaha untuk mendapatkan,
langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari
masuknya orang secara ilegal (illegal entry) ke suatu negara dan orang
tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak
tinggal permanen.
Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang
berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan
ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku, berupa14 :
i) Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan, ii) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu
diwilayah Indonesia, iii) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat
tertentu di wilayah Indonesia, iv) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau
penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
14 Dr.M.Iman Santoso, “Perspektif Imigrasi”, Perum Percetakan Negara Republik
Indonesia,2007 hal 10.
18
Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-
undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang
keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan
keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang
asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan
secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang
terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan
serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan
keimigrasian tersebut.15
C. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia
1. Pengertian Imigrasi
Imigrasi berasla dari kata „migrate‟ atau kata benda “migration”
(bahasa inggris) , yang berarti “go from one country or place of residence
to settle in another” (the new webster handy college dictionary,19...). jadi
suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan
maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke
tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.16 Sekalipun pada
mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari
tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini
mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar
negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan
15
“Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya ” ,PT.Tamita Utama Jakarta 2012,hal 122 16
Ajad Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian , Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008,hal 175
19
kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan
kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam
jangkauan waktu yang relatif singkat.
2. Keimigrasian di Indonesia
Di Indonesia, pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman
penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat Badan Pemerintahan Kolonial
Belanda bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah
keimigrasian unutk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26
Januari 1950 Immigratie Dients ditimbang diterimakan dari H. Breekland
kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke
tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang lebih penting adalah peralihan
tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum
keimigrasian yang bersifat terbuka (open door policy) untuk kepentingan
pemerintah kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat
selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan sebagai dasar hukum
pelaksanaan hukum Keimigrasian di Indonesia, hingga pada tanggal 5 Mei
2011, ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian sebagai perubahan baru bagi hukum
Keimigrasian di Indonesia dalam pelaksanaannya di era globalisasi
dengan perubahan zaman yang sangat pesat sehingga menuntut adanya
landasan hukum yang baru dalam pelaksanaan kinerja Imigrasi dalam
pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional.
20
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah
hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.
Dengan menggunakan pendekatan Gramatikal (tata bahasa) dan
pendekatan semantic (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar
Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaaan, peristiwa,
kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal.
Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan,
peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan
tempat lain, hili-mudik, bolak-balik.17 Dengan demikian, berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :
a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.
Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah
Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini
merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu
perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan
pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
17
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka 2001
21
membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan
pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan
harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan
Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat
masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini
dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia
secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak
melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat
dikenakan pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 113.
Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing
di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan
proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses
pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang
ditentukan.18
Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh
rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya
wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan
orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang
asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai
dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.
Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang
asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang 18
Iman Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, UI-Press,2004 hlm.20
22
asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu
rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh
perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan
pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat
Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika Pejabat Imigrasi dengan
kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan
izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan
maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya
pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan
yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan,
perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan
politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.
3. Fungsi Keimigrasian
Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga
bahwa pada hakikatnya Keimigrasian merupakan suatu rangkaian
kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta
pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar orang ke dalam wilayah
Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan negara. Dari pernyataan tersebut, maka secara
operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat)
fungsi Keimigrasian.19 Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem
Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum
19
Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
23
(Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum
keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam
operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi
keimigrasian yaitu :
a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian
Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan
pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek
pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan
prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI)
atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara
Indonesia terdiri dari :
i) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
ii) Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari : 1) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu
Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
2) Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
3) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
4) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.
b. Fungsi Penegakan Hukum
Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan
Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di
dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga
Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap
warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :
24
i) Pemalsuan Identitas ii) Pertanggungjawaban Sponsor iii) Kepemilikan Paspor Ganda iv) Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan
Keimigrasian Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan : 1) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA) 2) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku
Pengawasan Orang Asing (BPOA) 3) Penyalahgunaan Izin Tinggal 4) Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara
tidak sah (Illegal Stay). 5) Pemantauan atau Razia 6) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam
perlintasan.
Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan
oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda
masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin
tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan
bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu,
dalam hal penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia yaitu kewenangan
penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran
keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan,
penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan
berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses
pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa
instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.
c. Fungsi Keamanan Negara
Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan
demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang
menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah
25
Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada
warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar
negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan,
Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau
pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan
pencegahan.20 Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga
negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan
Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh
dilarang masuk ke negaranya sendiri.21 Pelaksanaan fungsi keamanan
yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :
i) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
ii) Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,
iii) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
iv) Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian
negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan
perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi,
20
Pasal 91 ayat 3 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 21
Alenia 13 Penjelasan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
26
industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan
di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan
untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia
dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar
terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan
prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya
di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin
tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat
tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan
dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era
sekarang ini aspek hubungan kemanusian yang selama ini bersifat
nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang
perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu
menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi
baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi,
ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan
barang yang dapat menfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu
diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik
Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat
besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta
menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Di dalam perkembangan 4
(empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi
27
Imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan
oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu : 22
Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradgima konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.
Hal tersebut yang menjadi salah satu pemikiran perubahan
Trifungsi Imigrasi berdasarkan perkembangan jaman dan era globaliasai
sekarang ini menjadi 4 (empat) fungsi Imigrasi dengan ditambah fungsi
fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat .
4. Jenis – Jenis Izin Tinggal Keimigrasian.
Dalam pasal 48 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan :
a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
b. Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
22
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke- 52 tanggal 26 Januari 2002
28
c. Izin TInggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 1) Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang
masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (Diplomatic Visa),yaitu23 : i. Memiliki paspor diplomatik yang berlaku, ii. Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya
Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik. Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari
tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi(misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3(tiga) bulan.
2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu : a) Memiliki paspor dinas (service visa) yang berlaku, b) Memiliki referensi dari pemerintah anda (Departemen Luar
Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.
3) Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka : a) Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin
kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan social budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).
b) Izin Kunjungan Usaha / Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan).
23
Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian,diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM,Jakarta thn 2008, hal 24.
29
c) Izin Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) yang merupakan izin Kunjungan yang diberikan saat orang asing negara subyek Visa On Arrival sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah orang asing berkunjung.
d) Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
4) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada : a) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa
Tinggal Terbatas; b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan
atau Ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas; c) Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal
Kunjungan; d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal
laut, alat apung, atau Instalasi yang beropertasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk : i. Menanamkan Modal; ii. Bekerja; iii. Rohaniawan; iv. Mengikuti Pendidikan atau Kuliah; v. Menggabungkan diri dengan Keluarga; vi. Repatriasi vii. Visa Lansia; viii. Melakukan Penelitian Ilmiah.
5) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada : i. Orang asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai
Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia; ii. Keluarga karena perkawinan campuran; iii. Suami, Istri dan/atau dari orang asing pemegang izin
tinggal tetap; iv. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks
subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
30
D. Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional.
Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai
induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu keperdataan, ilmu hukum
kenegaraan dan ilmu hukum Internasional.24
Sejalan dengan
perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum
sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum adminsitrasi negara, hukum
agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum
keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya
merupakan cabang ilmu dari hukum adminsitrasi negara25. Hal itu terlihat
dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi
penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (bestuur) dan
pelayanan masyarakat (public dienst), bukan pembentukan Undang-
undang (wetgever) dan bukan juga fungsi peradilan (rechtspraak). Dengan
demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum adminstrasi
negara. Sesungguhya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian
kebijakan arogan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan
pemerintahan (administrasi negara). Kebijakan yang dimaksud adalah
gambaran dari perbuatan hukum pemerintah (overheads handeling).
Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang
yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam ilmu
pengetahuan hukum dikenal istilah pembidangan hukum yang secara
khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya. Pembidangan hukum
tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkan sebagai berikut : 26
24
A. Ridwan Halim, Flora Liman P, “Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi”, Jakarta; UKI 2002, hlm. 22
25 Iman Santoso, Op.cit. hlm 22
26 A. Ridwan Halim, Flora Liman P, “Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam
Himpunan Distingsi”, Jakarta; UKI 2002, hlm. 22
31
1. Bidang Hukum Materiil, terdiri atas: a. Hukum negara yang mencakup: Hukum tata negara, dan
Hukum administrasi Negara, b. Hukum perdata yang mencakup hukum pribadi,hukum
benda,hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial, dan hokum penyelewengan perdata dan sikap tindak lain,
c. Hukum pidana. 2. Bidang Hukum Formil
a. Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara b. Hukum administrasi negara formil atau hukum acara
administrasi negara. c. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata.
d. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana. 3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH), khusus
mengatur penyelesaian perkara yang mengandung pertemuan antara 2 (dua) atau lebih sistem hukum (HATAH intern dan HATAH ekstern).
Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan,
penyelenggaraan masuk-keluar orang dari dan ke dalam wilayah
Indonesia, serta pengawasn orang asing yang berada di wilayah
Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar
wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi
kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana
keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian
merupakan fungsi penyelenggaraan adminsitrasi negara atau
penyelenggaraan administrasi pemerintahan (besteur)27. Oleh karena itu,
sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi
administrasi negara dan pemerintah, makan hukum keimigrasian dapat
dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara28.
27
Iman Santoso, Op.cit. hlm 41 28
Bagir Manan, “Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional”,
disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000 hlm 7.
32
Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan
pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan antara
aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup 2 (dua) hal
pokok. Pertama, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan
atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata
cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri,
dan Izin bertempat tinggal di Indonesia. Kedua mengatur tata cara
melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari
bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.
Berhubungan hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-
asas dan kaidah hukum administrasi negara umum (algemen
administratiefrecht) terdapat 2 (dua) asas umum yang harus diterapkan
dalam setiap implementasi peran keimigrasian yaitu :
a) Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (general principles of good administration) yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi yang benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang wenang, asas keseimbangan dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian atau ganti rugi sudah tidak mungkin lagi dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan, disertai ganti rugi,
b) Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.
33
Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa
hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam
perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang
penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum,
selain ditetapkan hak dan kewajiban, proses serta kelembagaan dari
setiap kegiatan interkasi ekonomi juga diberikan kepastian mengenai
subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin
banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan
menggunakan kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang
hukum baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi
nama droit economique. Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum
keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit
adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun
(apartemen dan kondominium) di Indonesia hanya diberikan apabila orang
asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).
KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah
keimigrasian. Demikian pula dengan pemberian izin tinggal keimigrasian,
seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, ataupun izin tinggal tetap yang
dikaitkan dengan invenstasi pekerjaan, aktivitas perdagangan dan
pembicaraan transaksti bisnis.
34
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar berdasarkan lokasi dari
Kantor Imigrasi Sulawesi Selatan untuk memperoleh data-data dan
informasi yang dibutuhkan.
Penelitian kepustakaan dilakukan di Kota Makassar pada
Perpustakaam Universitas Hasanuddin dan Perputakaan wilayah
Makassar, karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut
memiliki buku-buku reverensi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data
sekunder. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku
literatur, peraturan oerundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan
ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan yang
dibahas dalam penulisan skripsi ini.
C. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan memperoleh data dan
informasi dalam penulisan skripsi adalah penelitian lapangan yang
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara dengan pejabat imigrasi
Penulisan melakukan penelitian di Kantor Imigrasi di kota
Makassar untuk melakukan wawancara kepada pejabat
35
imigrasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diteliti
oleh penulis.
2. Studi dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat
dan mengamat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan
dengan permasalahan yang dikaji.
D. Analisa Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara
kuanlitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan
permasalahan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat dengan penelitian ini.
Penggunaan teknik analisis membentuk deskripsi yang mendukung
kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan
pendekatan kualitatif menjawab dan memecahkan serta pendalaman
secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.
36
BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun
2011 Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian di Kota
Makassar.
Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh
pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah
Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada
umunya menggunakan fasilitas BVKS ataupun menggunakan visa
kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai
dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Dalam izin tinggal
kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk
wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja.
Pelaksanaan tentang izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar
sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang
terjadi didalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin
tinggal, hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak ada beberapa
oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaiakan permasalahan
dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda
dengan nilai yang tinggi kepada mereka sehingga proses penyelesaian
permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam
Undang-undang keimigrasian No. 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dan 2.
Penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas bebas
37
visa kunjungan singkat yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang
waktu pada izin kunjungan tersebut 5 (lima) kali ataupun faktor ketegasan
kinerja yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi dalam pelaksanaan
dilapangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga Negara asing untuk
menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian tersebut.
i. Ruang Lingkup Fasilitas Izin Tinggal
Beberapa jenis visa yang banyak digunakan oleh orang asing
dalam penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dikarenakan luasnya
ruang lingkup fasilitas itu sendiri, jenis visa yang banyak digunakan
adalah:
a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (B211) b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) c. Visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) d. Bebas visa kunjungan singkat
Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomer 32 tahun 1994
tentang visa, izin tinggal, izin masuk dan izin keimigrasian pasal 1ayat 2
huruf d visa kunjungan dan keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang visa singgah, visa
kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian bagi
mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas
pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha serta
menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang bebas visa kunjungan singkat (BVKS). Keputusan Presiden
Republik Indonesia tersebut mengatur pelaksanaan teknis bebas visa,
yang meliputi :
38
i. Kunjungan wisata ii. Kunjungan social budaya iii. Kunjungan usaha iv. Kunjungan keluarga v. Kunjungan antar Negara
Ketentuan maupun peraturan ini merupakan suatu kebijakan
Pemerintah yang memperluas pemberian visa agar orang asing yang
berkunjung di Indonesia dalam rangka kunjungan wisata, sosial budaya
dan bisnis mendapatkan kemudahan dalam hal tersebut. Namun masih
saja ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh
orang asing yang menggunakan visa ataupun izin tinggal Keimigrasian
tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari orang asing tersebut
terhadap visa atau izin tinggal keimigrasian tersebut yang melakukan
perjalanan wisata atau biasa disebut wisatawan asing, misalnya bekerja,
mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia atau
usaha bahkan melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia seperti
penjualan narkoba, kasus permasalahan cuci uang atau money laudring
dan bekerja sebagai pekerja seks komersial.
ii. Masa Berlaku Visa dan Izin Tinggal yang diberikan
Perkembangan masa berlaku izin tinggal terhadap orang asing atau
wisatawan dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan
meningkatkan arus wisatawan di Indonesia serta pendapatan bagi devisa
Negara. Namun kesempatan yang dimanfaatkan oleh orang asing yang
menyalahgunakan izin tinggal tersebut dikarenakan masa berlaku itu
sendiri dalam memperoleh visa maupun proses perpanjangan izin tinggal
yang diberikan, selain itu juga memberikan peluang bagi orang asing
39
lainnya yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan
penyalahgunaan izin kunjungan wisata untuk bekerja ataupun mencari
keuntungan di Indonesia, sedangkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi
orang asing yang akan bekerja diberikan visa tinggal terbatas dan
diberikan izin tinggal terbatas serta diberikan izin bekerja dari Menteri
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (indeks visa B 211)
Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan, Visa Izin Tinggal
Terbatas, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian (Pasal 11 dan 12)
- - Masa Berlaku Izin Tinggal : 60
hari
- Keperluan :
- a.Tugas Pemerintahan
- b.Wisata
- c.Sosial Budaya
- d.Kegiatan usaha
- - Dapat diperpanjang 5
- Kali
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan izin
tinggal ini adalah :
1. Kebijakan 5 (lima) kali masa perpanjangan dengan 30 (tiga
puluh) hari pada setiap kali perpanjangan yang diberikan
kepada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal
keimigrasian dengan bekerja di Indonesia, dengan biaya,
kemudahan kebijakan yang diberikan, serta lama waktu yang
diberikan dibanding dengan Izin Tinggal Terbatas (untuk
bekerja). Apabila di analisa, rata-rata orang asing yang biasa
berwisata Indonesia tidak lebih dari 3 (tiga) minggu melakukan
kunjungan wisata.
40
2. Pengawasan yang belum maksimal dalam proses
perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian itu sendiri pada Kantor
Imigrasi.
b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Indeks Visa D212)
Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun
1995 tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan, Visa Izin Tinggal
Terbatas, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian (Pasal 15 dan 16)
- - Masa Berlaku Izin Tinggal : 60
hari
- - Masa Berlaku Visa 1 Tahun
- - Keperluan :
- a. Tugas Pemerintahan
- b. Wisata
- c. Sosial Budaya
- d. Kegiatan usaha
- - Tidak dapat diperpanjang
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan
Izin Tinggal ini adalah :
1. Visa bisnis (tidak mendapat keuntungan / bekerja) yang dapat
digunakan beberapa kali selama 1 tahun dengan lama Izin
Tinggal selama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, peluang
penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara orang asing
masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata atau bisnis dengan
visa tersebut, namun apabila yang bersangkutan
menyalahgunakan untuk bekerja, setelah habis masa berlaku
60 hari, Ybs akan keluar wilayah Indonesia dan kembali di hari
yang sama untuk mendapatkan waktu Izin Tinggal selama 60
hari lagi.
41
2. Modus tersebut dapat dicegah apabila pengawasan yang
maksimal dilakukan saat pemberian Tanda Masuk di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival)
Peraturan Keterangan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.04.IZ.01.10 Tahun 2003
tentang Visa Kunjungan Saat
Kedatangan
- - Masa Berlaku Izin Tinggal : 30
hari
- - Diberikan kepada 65 negara
subyek VOA
-
- - Keperluan :
- a. Tugas Pemerintahan
- b. Wisata
- c. Sosial Budaya
- d. Kegiatan usaha
- - Dapat diperpanjang 1
kali selama 30 hari
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan
Izin Tinggal ini adalah :
1. Peluang yang ada dalam Visa On Arrival tidak jauh berbeda
dengan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan karena
maksimum perpanjangan yang diberikan 1 (satu) kali
perpanjangan, maka setelah habis masa berlaku Izin Tinggal di
Indonesia, orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia dan
kembali di hari yang sama sehingga dapat masuk kembali
dengan membeli Visa pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat
datang dan mendapatkan Izin Tinggal selama 30 hari lagi serta
dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali.
2. Terlalu rendahnya harga dari pembelian Visa On Arrival itu
sendiri sehingga menjadikan peluang bagi orang asing tesebut
42
untuk mendapatkan kemudahan atau kesempatan untuk
bekerja.
d. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
Peraturan Keterangan
- Keputusan Presiden Republik
Indonesia tentang Bebas Visa
Kunjungan Singkat (BVKS)
- - Masa Berlaku Izin Tinggal : 30 hari
- - Diberikan kepada 15 negara
subyek BVKS atas asas resiprokal
-
- - Keperluan :
- a. Tugas Pemerintahan
- b. Wisata
- c. Sosial Budaya
- d. Kegiatan usaha
-
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan
Izin Tinggal ini adalah karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan
kepada 15 (lima belas) negara, karena dianggap tidak mengeluarkan
biaya dan waktu diberikan 1 (satu) bulan atau 30 hari untuk dapat
berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, tugas pemerintahan
sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan bekerja masuk
ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal tersebut.
Berdasarkan penjelasan pada setiap jenis visa dengan peluang
bagaimana orang asing tersebut dapat melakukan penyalahgunaan Izin
Tinggal, Masa waktu tinggal serta lama perpanjangan yang diberikan
terhadap Visa yang dapat diperpanjang, serta kemudahan yang diberikan
saat mendapatkan Tanda Masuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi
menjadikan faktor utama bagi orang asing dapat menggunakan Izin
Tinggal tersebut tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan Visa tersebut.
43
iii. Peranan Petugas Imigrasi
Peranan petugas Imigrasi dalam proses pemberian tanda masuk
hingga pengawasan sangat penting, tidak dipungkiri dengan adanya
aturan atau ketentuan yang membaik, harus didukung dengan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Hal tersebut menjadi faktor penting
dalam proses masuk atau keluarnya orang asing di Indonesia dan
kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di Indonesia sesuai dengan
visa atau izin tinggal yang digunakan di Indonesia. Mekanisme
pemantauan yang dilaksanakan petugas Imigrasi dalam proses orang
asing dari melakukan permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan
orang asing masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan
kegiatan di Indonesia dengan tujuan dan maksud Visa ataupun Izin
Tinggal yang digunakan, Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara awak
setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran
Keimigrasian. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :
a. Tahap Pengawasan Proses Pemberian visa, kepada orang asing
yang akan memohon pembuatan visa (Visa Kunjungan dan Visa
Tinggal Terbatas) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri dengan persyaratan dan ketentuan permohonan yang
telah ditetapkan pada Bab III Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang
visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk
dan izin keimigrasian. Disesuaikan dengan tujuan dan maksud
orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia.
44
b. Tahap pengawasan pemberian tanda masuk maupun Izin tinggal
pada saat orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pemeriksaan dari segi
personality maupun dokumen (Paspor, visa maupun dokumen
keimigrasian lainnya) disesuaikan dengan izin keimigrasian yang
dimiliki secara sah dan tepat dengan tujuan dan kegiatan yang
nantinya dilakukan di Indonesia.
c. Teknik pengawasan, secara administrative tentang izin tinggal
maupun perizinan dari orang asing melalui bidang pengawasan
dan penindakan pada setiap Kantor Imigrasi dengan masing-
masing wilayah pengawasan guna mencari kebenaran materiil
terhadap keberadaan dilihat dari kegiatan yang dilakukan apakah
sudah sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.
d. Sistem pelaporan yang terkoordinasi, dengan selalu meng
updates data yang terbaru dari beberapa system terkumpul
dalam satu system database diseluruh Indonesia serta
pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang asing
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penindakan
keimigrasian.
e. Koordinasi dengan instansi karena dari segi kuantitas adanya
kekurangan Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di
setiap wilayah, maka ditambah tahap pengawasan dengan
koordinasi kepada beberapa Instansi dengan tetap
memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi dari
45
intansi itu sendiri. Adapun beberapa intansi tersebut adalah Polri,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah
Daerah, dll.
Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang melakukan
kunjungan ke Indonesia sudah ditetapkan pada ketentuan peraturan yang
ada dan proses mekanisme yang sedemikian rupa, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan
keimigrasian yang dilakukuan oleh orang asing. Hal ini terjadi karena
pengawasan yang kurang efektif dari beberapa oknum petugas Imigrasi
yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur yang ada, serta
keterbatasan petugas Imigrasi yang ada dalam pelaksanaan tugas
pengawasan di lapangan, serta kurangnya koordinasi maupun adanya
tumpang tindih kepentingan antar instansi yang menjadi salah satu faktor
penyebab masih adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal.
Apabila dikaitkan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum salah satunya yaitu budaya hukum, aparatur sebagai penggerak
pelaksanaan hukum merupakan hal utama yang mempengaruhi
budaya hukum tersebut. Hal tersebut yang terjadi budaya hukum di
Imigrasi yang dianggap masih kurang dalam penegakan hukum
Keimigrasian dikarenakan adanya beberapa oknum aparat yang masih
tidak peduli dengan melanggar sesuai prosedur yang ada sehingga masih
terjadi pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian, hal utama yaitu mental
dari SDM dalam menggerakkan hukum itu sendiri.
46
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin
Tinggal Keimigrasian
Penanggulangan adalah cara mengatasi terjadinya suatu tindak
pidana Keimigrasian, usaha penanggulangn terjadinya pelanggaran
ketentuan Keimigrasian dibedakan atas 2 (dua) upaya yaitu :
1. Upaya Prevetif
Terjadinya tindak pidana Keimigrasian tidak terlepas dari masalah
pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing
yang masuk ke Indonesia, dapat menimbulkan tindakan yang mengarah
kepada pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang keimigrasian.
Salah satunya adalah penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu izin
tinggal kunjungan wisata yang dipergunakan untuk bekerja pada dasarnya
telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
keimigrasian. Dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang keimigrasian ditegaskan bahwa prinsip “Selective
Policy”29 merupakan kebijakan atau prinsip yang digunakan dalam
memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap orang asing dengan
memberikan Izin masuk ke wilayah Indonesia kepada orang asing yang
memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara
Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban,
juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
29
Arief Rahman, “Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisi” Pintu Gerbang no.44 , Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta,2002 hlm.7
47
Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di
wilayah Indonsia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi,
maupun sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara
pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan
dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan tekhnologi,
perkembangan kerja sama regional maupun internasional dan
meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah
Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam
rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan
nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta
kewaspadaan terhadap dampak negatif akibat perlintasan orang antar
negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia,
dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan
Keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa
mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan orang asing.
Makna dari pengawasan memiliki pengertian luas yang mengundang
pengertian positif. Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian
serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan
yang diikuti dengan pemecahannya. Dapat dikatakan, proses pengamatan
dan penghayatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-
peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku. Di dalam
pengawasan yang penting adalah mengetahui apakah dalam pelaksanaan
tugas-tugas terjadi penyimpangan atau kesalahan. Hal ini secara preventif
agar dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya
48
pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem
pengawasan terhadap orang asing, sistem tersebut meliputi pengamatan
dan pemeriksaan segala kegiatan warga Negara Indonesia melakukan
permohonan paspor maupun warga negara asing terkait dengan rencana
dan keberadaannya orang asing di Indonesia sampai dengan
meninggalkan Indonesia (the equality of service and security). Hal
tersebut ditegaskan pada Pasal 68 ayat (1), Undang-undang Nomor 6
Tahun 2011, yaitu ;
Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan : a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan
informasi; b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai
Penangkalan atau Pencegahan; c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang
Asing di wilayah Indonesia; d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Perihal pengawasan orang asing diatur dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada Bab VI tentang Pengawasan
Keimigrasian. Pelaksanan pengawasan terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM
dengan koordinasi bersama badan dan instansi yang terkait. (Pasal 69
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011). Dalam hal ini diadakan
pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antar instansi yang terkait
49
dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan
melakukan tugas dan wewenangnnya masing-masing sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan
untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap
orang asing. Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip
selective policy yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing.
Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing,
pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang
berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dihimpun data mengenai
orang asing. Pada Pasal 71 dalam pelaksanaan pendaftaran orang asing
yang ada di Indonesia berkewajiban untuk :
1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai
identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap
perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin
atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat;
atau
2) Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau
Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat
Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.
Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini
dilaksanakan bagi setiap orang asing yang :
a. Pengawasan orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI
Pengawasan orang asing sebelum memasuk wilayah Indonesia
berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atas Imigrasi
50
untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke
Indonesia, serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak
berdasarkan pertimbangan kepentingan Ipoleksosbudhankamnas. Setiap
orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia
haruslah memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia.
Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia
dilakukan oleh para atase Imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di
luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan
untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu sebaliknya setiap atase atau
KBRI disetiap negera terdapat aparatur Imigrasi yang bertugas disana.30
Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia, hal itu
bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia
karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di
Indonesia.
b. Pengawasan orang asing ketika berada di wilayah negara RI
Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di Pelabuhan
pendaratan, baik Bandar Udara, Pos Lintas Batas maupun Pelabuhan
Laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi. Fungsi
pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak
mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk
mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan
permasalahan setelah berada di Indonesia.
30
Saleh Wiramiharja, “Langkah – langkah baru menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian”, Pintu Gerbang No. 45, Jakarta, 2002, hlm 21
51
c. Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI
Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut
dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin yinggal di
Indonesia baik yang melalui darat maupun laut melalui pemeriksaan
Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing yang
telah mendapatkan Izin Masuk di Indonesia dilihar dari 2 (dua) segi,
yaitu:31
i. Dari segi Keimigrasian, yaitu mengawasi apakah
keberadaan orang asing tersebut melakukan kegiatan, dan
apakah lamanya tinggal sesuai dengan Izin Keimigrasian
yang diberikan kepadanya di wilayah Indonesia.
ii. Dari segi Ipoleksosbudhankamnas, yaitu mengawasi
apakah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut
menimbulkan benturan-benturan atau permasalahan yang
dapat menggangu kepentingan ketahanan dan keamanan
nasional atau tidak.
Dengan kegiatan diatas, jelaslah apa yang dimaksud dengan
tindakan preventif ini, yaitu tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk
mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana Imigrasi
dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan Izin Keimigrasin.
Beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal tersebut antara lain
sebagai berikut : 32
1. Pejabat pendaratan dibekali pengetahuan tentang kerahasian / ciri-ciri khusus dari paspor-paspor negara lain dan dilengkapi dengan alat sinar ultraviolet dan kaca pembesar maupun dengan teknologi modern, serta kemampuan bahasa sehingga mampu melakukan
31
Ibid hlm 63 32
Ibid hlm 63
52
komunikasi kepada orang asing tersebut guna memastikan kebenaran data yang diberikan;
2. Setiap pelabuhan pendaratan Imigrasi memiliki contoh-contoh tanda tangan dari Pejabat Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berwenang menandatangani visa;
3. Meneliti setiap orang asing atau wisatawan yang hendak masuk lewat wawancara singkat di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
4. Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari tempat-tempat wisatawan menginap baik hotel, losmen, atau tempat kediaman teman.
2. Upaya Represif
Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing
yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya
atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bias
bersifat yuridis dan bias juga bersifat administrasi.
a. Tindakan Yuridis
Dalam pasal 122 huruf a disebutkan : 33
Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang
asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan
pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan
harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
33
Lihat pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
53
b. Tindakan Administrasi
Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap
orang asing di wilayah Indonesia, yaitu :34
1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif
Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah
Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga
membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak
menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di
Wilayah Indonesia;
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di
Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga
dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia
karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan
hukuman di negara asalnya.
34
Lihat pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
54
Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin
Keimigrasian yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang
bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan
orang asing di wilayah Republik Indonesia.
55
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini, dapat diambil
beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia no.6 tahun
2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota
makassar sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat
beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan
penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. Dari data
dan pengalamankerja dilapangan, bahwa sanksi yang
dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak
pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih
sering bersifat non-pro justitia. Yang dapat tindakan
keimigrasian yang salah satunya dilakukan deportasi. Hal ini
dikarenakan mengingat adanya upaya hukum banding, kasasi,
atau grasi yang dimiliki oleh warga negara asing apabila
ditempuh dengan cara pro justitia. Hal ini tentu saja
membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, mengingat
dana operasional dari negara yang sangat terbatas. Karena
menurut politis dan ekonomis cara tindakan keimigrasian
dianggap lebih praktis dan efisien. Kecuali masalah
penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran
56
narkoba, terorisme dan perdagangan manusia (human
trafficking), maka jalan pro justitia yang harus ditempuh agar
menimbulkan efek jera bagi warga negara asing yang
melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.
2. Upaya mencegah terjadinya suatu tindakan yang melanggar
ketentuan Izin Tinggal Keimigrasian dibedakan atas 2 (dua)
cara yaitu :
a. Pencegahan secara Preventif
b. Pencegahan secara Represif
Dalam hal pencegahan ini sangat erat kaitannya dengan hal
pengawasan baik wisatawan asing yang masuk atau keluar
wilayah Negara Republik Indonesia, dan melakukan kegiatan di
wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan secara
preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan dalam
usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya
tindak pidana Imigrasi dalam hal ini yaitu tindak pidana
penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. Sedangkan dalam
pencegahan represif ini dapat dilakukan dengan cara
pemindanaan, deportasi maupun dimasukan ke dalam daftar
cegah dan tangkal (Cekal list).
57
B. Saran
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan
penulisan skripsi ini adalah :
1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia no.6 tahun
2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota
makassar seharusnya lebih di perhatikan tentang pengawasan
orang asing yang datang di wilayah Indonesia agar tidak terjadi
penyalahgunaan izin tinggal. Pengawasan yang lebih ketat
dimulai pada saat pemberian Visa, lebih diutamakan tujuan
orang asing masuk ke Indonesia dengan jaminan apabila
mereka meyalahgunakan Izin Tinggal akan dikenakan
Tindakan/sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada,
Dalam pemberian Tanda Masuk bagi orang asing di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi lebih teliti dalam proses pemeriksaaan
baik dokumen maupun visa yang ada, pengawasan dilapangan
lebih memperhatikan bagi tempat-tempat untuk orang asing
yang banyak tinggal apakah sesuai dengan Visa yang mereka
gunakan saat tinggal di Indonesia. Lalu yang terakhir lebih
focus pada Kantor Imigrasi bagi yang mengurus perpanjangan
visa agar lebih berkoordinasi dengan bidang Wasdakim guna
melakukan pemerikasaan terkait dengan tujuan/kegiatan yang
dilakukan orang asing tersebut sehingga orang asing tersebut
melakukan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian. Dan juga
diadakan penindakan secara hukum bagi oknum
58
petugas/pejabat Imigrasi yang ikut serta dalam membantu
melakukan tindak pidana Keimigrasian tersebut. Demikian juga
yang penting dengan dilengkapi peralatan dan system yang
mampu melakukan koordinat di titik-titik rawan orang asing
yang tinggal di suatu wilayah lengkap dengan data diri,
dokumen perjalanan yang digunakan disesuaikan dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal
Keimigrasian khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal
(cekal list) hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip Negara
yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan
belaka. Dan juga mengkoordinasikan tindakan cekal agar dapat
dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang dimaksud
melarikan diri.
59
DAFTAR PUSTAKA
A. Ridwan Halim, Flora Liman P, “Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi”, Jakarta; UKI 2002, hlm. 22
Ajad Sudrajad Havid, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008
Amir Ilyas SH., MH ,Asas-asas Hukum Pidana,Rangka Education. 2012
Arief Rahman, “Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisi” Pintu Gerbang no.44 , Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta,2002 hlm.7
Bagir Manan, “Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional”, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000 hlm 7.
Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya ” ,PT.Tamita Utama Jakarta 2012,hal 122
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka 2001
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. 2005
M. Imam Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, UI Press Jakarta, 2004
_________, “Perspektif Imigrasi”, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta . 2009
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal . Bogor; Politeia, 1988
Saleh Wiramiharja, “Langkah – langkah baru menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian”, Pintu Gerbang No. 45, Jakarta, 2002, hlm 21
Undang-undang Nomor 6.Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Yoyok Adi Saputra, ”Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 ”. USU Repository 2009
Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke- 52 tanggal 26 Januari 2002
top related