TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI RUU ASN

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAMTANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI MENGHADAPI IMPLEMENTASI RUU ASNIMPLEMENTASI RUU ASN

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAMTANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI MENGHADAPI IMPLEMENTASI RUU ASNIMPLEMENTASI RUU ASN

Kelompok IIKelompok IIII::Riman K. Harefa (12.A2.022)Riman K. Harefa (12.A2.022)Djustiawan WijayaDjustiawan Wijaya (12.A2.0 (12.A2.00303))Edi maknun Muktar (12.A2.010)Edi maknun Muktar (12.A2.010)Bayu WahriyantoBayu Wahriyanto (12.A2.0 (12.A2.02828))

SyahrirSyahrir (12.A2.0 (12.A2.0332)2)Minance Wanma Minance Wanma (12.A2.0(12.A2.02626))Fitra Yulia TFitra Yulia T (12.A2.0 (12.A2.02727))Rizki Mursyaid Rizki Mursyaid (12.A2.0(12.A2.01616))

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Pemerintah berupaya mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Oleh karena itu, diperlukan Pegawai yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Perubahan UU Kepegawaian menuju RUU ASN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian sehingga perlu diganti.

Perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi dan pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

PERBEDAAN RUU ASN DAN POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

Status KepegawaianStatus Kepegawaian Pusat dan Daerah. Status kepegawaian pusat dan daerah akan dijadikan satu yaitu aparatur Negara namun perlu penyelerasan dengan undang – undang lainnya seperti Otonomi Daerah.

ASN terdiri dari PNS dan pegawai tidak tetap.

Tantangan Penerapan RUU ASN Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPada Pemerintahan Daerah• Jenis JabatanJabatan Eksekutif SeniorJabatan administrasiJabatan FungsionalSistem Penggajian PegawaiPemerintah akan menata ulang sistem penggajian PNS karena membebani anggaran. Idealnya gaji pokok akan lebih besar dari pada tunjangannya seperti yang tercantum dalam RUU ASN

Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPemerintahan DaerahJabatan Eselon DihilangkanSatu-satunya Jabatan eselon di daerah adalah Jabatan Eselon Eksekutif (JES) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Karir PegawaiRUU ASN ini juga akan mengubah dari pendekatan closed career system (sistem karir tertutup) yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system (sistem terbuka) yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan

Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPemerintahan DaerahMembuka Kemungkinan Pejabat Terpilih

Dari Luar DaerahSekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota akan dipilih oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang bisa berasal dari daerah mana saja baik PNS maupun pegawai tidak tetap. Pejabat posisi dapat Sekda diisi dari luar daerah yang kemungkinan ditolak oleh kepala daerah.

Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPemerintahan DaerahMemangkas Kewenangan Kepala

DaerahKewenangan kepala daerah untuk memilih pejabat akan terhapus karena kepala daerah, tidak bisa memilih dan menunjuk langsung Sekda dan lainnya

Tantangan Penerapan RUU ASN Tantangan Penerapan RUU ASN Pada Pemerintahan DaerahPada Pemerintahan DaerahPensiunPensiun bertambah menjadi 56 TahunKASNDibentuk Komisi yang terdiri dari berbagai perwakilan.

DiklatDiklat merupakan hak pegawaiSanksi pidanaAda sanksi pidana

12 Oktober 2010Manajemen Sumber Daya Manusia FE UNRAM

PENUTUPPENUTUPKESIMPULANDengan adanya ASN ini, berharap bisa tercipta birokrasi yang profesional, netral dan independen dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa tergantung politik pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan memutus alur hirarki PNS dengan kepala daerah.

PENUTUPPENUTUPSaranHarus di tinjau ulang RUU ASN yang menyatakan bahwa pejabat karier tertinggi adalah sekda yang berasal dari PNS dan Non - PNS

Apabila eselon 3 dan 4 di daerah siap – siap untuk di hapus atau kehilangan jabatan bagaimana dengan eselon 3 dan 4 yang di kantor kelurahan atau kecamatan yang notabene berinteraktif secara langsung dengan masyarakat.

Peninjaun Ulang Pembentukan Jabatan Eksekutif Senior (JES) sebagai pejabat eksekutif senior.

TERIMA KASIH

1. SEPTINUS

12 Oktober 2010Manajemen Sumber Daya Manusia FE UNRAM