Struktur, Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban · PDF filekebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. (2) ... memperoleh pelimpahan

Struktur, Tugas danWewenang Serta KewajibanKepala/Wakil Kepala Daerah

dan Perangkat Daerah

24/03/2014 1Marlan Hutahaean

Negara

Daerah Provinsi

Gubernur/KD

WakilDinas-dinas

Daerah Kabupaten/Bupati/KD Kota

WakilDinas-dinas

KecamatanCamat

BirokrasiDesa/Kelurahan

Lurah Kades DPD : Dwn Pem DaerahBirokrasi BPH : Bdn Pem. Harian

Birokrasi

Pusat

DPRD

DPRD

BPD

24/03/2014 2Marlan Hutahaean

Pemerintah daerah adalah kepaladan wakil kepala daerahKepala daerah disebut Gubernur utkprovinsi, Bupati utk kabupaten, danWalikota utk kota.Kepala dan wakil kepala daerahdipilih dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat di daerah yangbersangkutan.

24/03/2014 3Marlan Hutahaean

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan

daerah berdasarkan kebijakan yg ditetapkanbersama DPRD.

Mengajukan rancangan Perda. Menetapkan Perda yg telah mendapat

persetujuan bersama DPRD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda

tentang APBD kepada DPRD untuk dibahasdan ditetapkan bersama.

24/03/2014 4Marlan Hutahaean

Mengupayakan terlaksananyakewajiban daerah.

Mewakili daerahnya di dalam dandi luar pengadilan, dan dapatmenunjuk kuasa hukum utkmewakilinya sesuai dgn peraturanper-uu-an.

Melaksanakan tugas danwewenang lain sesuai denganperaturan per-uu-an.

24/03/2014 5Marlan Hutahaean

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakanpemerintahan daerah.

Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikankegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjutilaporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatpengawasan, melaksanakan pemberdayaanperempuan dan pemuda, mengupayakanpengembangan dan pelestarian sosial budaya danlingkungan hidup.

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraanpemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepaladaerah provinsi.

24/03/2014 6Marlan Hutahaean

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraanpemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahandan/atau desa bagi wakil kepala daerahkabupaten/kota.

Memberikan saran dan pertimbangan kepadakepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatanpemerintahan daerah.

Melaksanakan tugas dan kewajibanpemerintahan lainnya yang diberikan olehkepala daerah.

Melaksanakan tugas dan wewenang kepaladaerah apabila kepala daerah berhalangan.

24/03/2014 7Marlan Hutahaean

Memegang teguh dan mengamalkanPancasila, melaksanakan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta mempertahankan danmemelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia;Meningkatkan kesejahteraan rakyat;Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat;Melaksanakan kehidupan demokrasi;Menaati dan menegakkan seluruhperaturan perundang-undangan;

24/03/2014 8Marlan Hutahaean

Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah;Memajukan dan mengembangkan daya saingdaerah;Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yangbersih dan baik;Melaksanakan dan mempertanggungjawabkanpengelolaan keuangan daerah;Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansivertikal di daerah dan semua perangkat daerah;Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraanpemerintahan daerah di hadapan Rapat ParipurnaDPRD.

24/03/2014 9Marlan Hutahaean

Memberikan laporanpenyelenggaraan pemerintahandaerah kepada Pemerintah, danmemberikan laporan keteranganpertanggungjawaban kepadaDPRD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraanpemerintahan daerah kepadamasyarakat.

24/03/2014 10Marlan Hutahaean

Membuat keputusan yang secara khususmemberikan keuntungan bagi diri,anggota keluarga, kroni, golongantertentu, atau kelompok politiknya yangbertentangan dengan peraturanperundang-undangan, merugikankepentingan umum, dan meresahkansekelompok masyarakat, ataumendiskriminasikan warga negaradan/atau golongan masyarakat lain;

24/03/2014 11Marlan Hutahaean

Turut serta dalam suatu perusahaan, baikmilik swasta maupun milik negara/daerah,atau dalam yayasan bidang apapun;Melakukan pekerjaan lain yang memberikankeuntungan bagi dirinya, baik secaralangsung maupun tidak langsung, yangberhubungan dengan daerah yangbersangkutan;Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, danmenerima uang, barang dan/atau jasa daripihak lain yang mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;

24/03/2014 12Marlan Hutahaean

Menjadi advokat atau kuasa hukumdalam suatu perkara di pengadilanselain yang dimaksud dalam Pasal 25huruf f;Menyalahgunakan wewenang danmelanggar sumpah/janji jabatannya;Merangkap jabatan sebagai pejabatnegara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan.

24/03/2014 13Marlan Hutahaean

Pasal 29 :(1) Kepala daerah dan/atau wakilkepala daerah berhenti karena:a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

24/03/2014 14Marlan Hutahaean

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c diberhentikan karena:a. berakhir masa jabatannya dan telahdilantik pejabat yang baru;b. tidak dapat melaksanakan tugas secaraberkelanjutan atau berhalangan tetap secaraberturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepaladaerah dan/atau wakil kepala daerah;

24/03/2014 15Marlan Hutahaean

d. dinyatakan melanggarsumpah/janji jabatan kepala daerahdan/atau wakil kepala daerah;e. tidak melaksanakan kewajibankepala daerah dan/atau wakilkepala daerah;f. melanggar larangan bagi kepaladaerah dan/atau wakil kepaladaerah.

24/03/2014 16Marlan Hutahaean

(3) Pemberhentian kepala daerahdan/atau wakil kepala daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b serta ayat (2)huruf a dan huruf b diberitahukanoleh pimpinan DPRD untukdiputuskan dalam Rapat Paripurnadan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

24/03/2014 17Marlan Hutahaean

(1) Gubernur yang karena jabatannyaberkedudukan juga sebagai wakilPemerintah di wilayah provinsi yangbersangkutan.(2) Dalam kedudukannyasebagaimana dimaksud pada ayat(1), Gubernurbertanggung jawab kepada Presiden.

24/03/2014 18Marlan Hutahaean

a. pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahandaerah kabupaten/kota;b. koordinasi penyelenggaraanurusan Pemerintah di daerahprovinsi dan kabupaten/kota;c. koordinasi pembinaan danpengawasan penyelenggaraan tugaspembantuan di daerah provinsi dankabupaten/kota.

24/03/2014 19Marlan Hutahaean

(2) Pendanaan tugas dan wewenangGubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankan kepada APBN.(3) Kedudukan keuangan Gubernursebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.(4) Tata cara pelaksanaan tugas danwewenang Gubernur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.

24/03/2014 20Marlan Hutahaean

(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atassekretariat daerah, sekretariat DPRD,dinas daerah, dan lembaga teknisdaerah.

(2) Perangkat daerah kabupaten/kotaterdiri atas sekretariat daerah,sekretariat DPRD, dinas daerah,lembaga teknis daerah, kecamatan,

1. dan kelurahan (Pasal 120)

01/04/2014

GubernurWakil

GubernurSekretaris

DaerahBadan

Inspektorat

Dinas DinasDinasDinas

01/04/2014

Bupati/Walikota

WakilSekretaris

DaerahBadan

Inspektorat

Dinas DinasDinasDinas

Kecamatan

Kelurahan Desa

01/04/2014

SekretarisDaerah

AsistenAsistenAsisten

Biro Biro Biro

01/04/2014

SekretarisDaerah

AsistenAsistenAsisten

Bidang

Bidang

Bidang

01/04/2014

(1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.(2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas dan kewajiban membantukepala daerah dalam menyusun kebijakan danmengkoordinasikan dinas daerah dan lembagateknis daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretarisdaerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(4) Apabila sekretaris daerah berhalanganmelaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerahdilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepalaDaerah (Pasal 121)

01/04/2014

(1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipilyang memenuhi persyaratan.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presidenatas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan olehGubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagaipembina pengawai negeri sipil di daerahnya (Pasal 122)

01/04/2014

Sekretaris DPRD

Kabag

Kasubbag

Kasubbag

Kasubbag

01/04/2014

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

daniberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota denganpersetujuan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dand. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yangdiperlukan olehDPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengankemampuankeuangan daerah.

01/04/2014

(4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajibmeminta pertimbangan pimpinan DPRD.

(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnyasecara teknis operasional berada dibawah danbertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dansecara administratif bertanggung jawab kepadakepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

(6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkandalam peraturandaerah berpedoman pada PeraturanPemerintah.

01/04/2014

Provinsi Kabupaten/Kota

Kepala Kepala

Kabag KasubbagTU

Kasubbag

Kasubdis

CabangDinas

KasiKasi

Kasubsi

Kaur

01/04/2014

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaotonomi daerah.

(2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinasyang diangkat dan diberhentikan oleh kepaladaerah dari pegawai negeri sipil yangmemenuhi syarat atas usul SekretarisDaerah.

(3) Kepala dinas daerah bertanggung jawabkepada kepala daerah melalui SekretarisDaerah.

01/04/2014

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukungtugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan,kantor, atau rumah sakit umum daerah.

(2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olehkepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakitumum daerah yang diangkat oleh kepala daerah daripegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usulSekretaris Daerah.

(3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawabkepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

01/04/2014

BAPPEDA BKPMD

Ketua Ketua

Sekretariat

Bidang

Wakil Ketua

Bidang

Sekretariat

Bidang Bidang BidangBidang Bidang Bidang

01/04/2014

Kepala

InspekturPembantu

Bagian Tata Usaha

InspekturPembantu

InspekturPembantu

01/04/2014

Kepala

Pemeriksa

Subbag TataUsaha

PemeriksaPemeriksa

01/04/2014

(1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota denganPerda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnyamemperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atauwalikota untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camatjuga menyelenggarakan tugas umum pemerintahanmeliputi:a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaanmasyarakat;b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum;

01/04/2014

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakanperaturanperundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayananumum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatanpemerintahan ditingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desadan/atau kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkuptugasnya dan/atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

01/04/2014

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota daripegawainegeri sipil yang menguasai pengetahuan teknispemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimanadimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkatkecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamelalui Sekretaris Daerahkabupaten/kota.

(6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(5)bertanggung jawab kepada camat.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan denganperaturan bupati atauwalikota dengan berpedoman padaPeraturan Pemerintah.

01/04/2014