LAPORAN AKHIR MAGANG RISET IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HUMAS MEDIA CENTER SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK SADAR INFORMASI KEGIATAN KEPALA DAERAH (Studi: Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Batu) Oleh: Ronny Sandhi Santoso 201410050311045 Puput Mahfudah 201410050311105 Muhammmad Alif Nur Wahyudi 210410050311094 PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017
97
Embed
LAPORAN AKHIR MAGANG RISET IMPLEMENTASI …pemerintahan.umm.ac.id/files/file/LAP MAGANG RISET_Humas Setda Kota... · diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari Pusat kepada Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR MAGANG RISET
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HUMASMEDIA CENTER SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK SADAR INFORMASI
KEGIATAN KEPALA DAERAH
(Studi: Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Batu)
Oleh:
Ronny Sandhi Santoso 201410050311045
Puput Mahfudah 201410050311105
Muhammmad Alif Nur Wahyudi 210410050311094
PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2017
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Dunia teknologi terus berkembang.Oleh karena itu perkembangan
teknologi yang pesat mempunyai dampak positif terhadap penyampaian informasi
kepada masyrakat sehingga menuntut kita untuk terus mengikuti dan beradaptasi
agar kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan untuk
kelancaran penyampaian informasi terhadap masyarakat.Hal ini terkait dengan
fungsi bagian Humas sebagai corong Pemerintah Daerah untuk penyampaian segala
bentuk informasi khususnya kegiatan Kepala Daerah kepada masyarakat.
Menurut Peraturan Walikota No 72 Tahun 2016 tanggal 20 Desember
2016 adapun fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batu dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya adalah penyiapan bahan
pelayananan dan pengendalian informasi kepada masyarakat atau lembaga
pemerintah / non pemerintah untuk itu penting sekali peranan Bagian Humas
sebagai penyampung informasi khususnya kegiatan Kepala Daerah kepada
masyarakat. Dengan di dukung adanya perkembangan teknologi yang pesat dewasa
ini sangat menunjang dalam penyediaan informasi secara cepat dan tepat.
Gambaran keadaan saat ini adalah era digital teknologi dimana saat ini dunia
hanya sebatas di genggaman manusia melalui perangkat smartphone yang kian
menjamur, pembuatan release berita yang ada di web dan di media media social
dirasa masih ada yang kurang karena harus mengakses satu per satu melalui
berbagai alamat yang berbeda. Kondisi ini mengakibatkan prosesnya lebih lama
dan ketidaksinkronan konten berita yang ada. Hal ini berdampak pada penyampaian
informasi lebih lambat.
Akan tetapi kondisi yang sekarang sudah bagus dan akan lebih bagus dan
sempurna lagi dengan adanya aplikasi ini. Melalui aplikasi ini nantinya akan lebih
memudahkan dan mempercepat dalam pengaksesan informasi terkait release berita
dan kegiatan serta produk pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota
Batu.Dimana aplikasi ini nantinya akan membuat pengguna lebih efisien dan efektif
dalam mengakses informasi Pemerintah Kota. Nantinya untuk mengakses segala
bentuk informasi dan berita khususnya terkait kegiatan Kepala Daerah cukup
melalui Smartphone android ataupun mungkin kedepan akan dikembangkan
melalui aplikasi IOS tergantung respon masyarakat seperti apa nantinya.
Sebagai gambaran untuk kegiatan Kepala Daerah bulan Januari ada kurang
lebih 4 kegiatan dalam satu harinya sehingga dalam satu bulan ada 120 kegiatan.
Dengan ilustrasi tersebut selama ini admin setiap harinya akan meinput release/
konten berita pada setiap media social dan web yang ada di bagian Humas.
Maka dari itu mengingat realita saat ini dimana kurang pahamnya
masyarakat dalam menikmati layanan informasi yang ada diharapkan melalui
Humas Media Centre ini akan lebih mempermudah, lebih cepat penyampaian
informasi khususnya kegiatan Kepala Daerah kepada masyarakat dan dalam
mengakses beritanyapun lebih mudah karena saat ini masyarakatpun sudah banyak
yang memiliki Hanphone yang rata-rata sudah beroperasi android (Smartphone).
I.2 RUMUSAN MASALAH
Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari
mana memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah
agar diketauhi arah jalan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka
permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah,
1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan data dan informasi humas media
center sebagai pelayanan publik sadar informasi kegiatan kepala daerah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi informasi humas media
center sebagai pelayanan publik sadar informasi kegiatan kepala daerah?
I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
I.3.1 Maksud Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maksud penelitian yang akan dilakukan
adalah untuk mendeskripsikan bagaimana mengimplementasikan informasi
humas media center sebagai pelayanan publik sadar informasi kegiatan kepala
daerah dan menggambarkan apa saja factor penghambat dalam Implementasi
informasi humas media center sebagai pelayanan publik sadar informasi
kegiatan kepala daerah.
I.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian Implementasi informasi humas media center
sebagai pelayanan publik sadar informasi kegiatan kepala daerah:
1. Untuk mengetahui informasi humas media center sebagai pelayanan publik
sadar informasi kegiatan kepala daerah.
2. Untuk mengetauhi penggunaan data dan informasi dalam merencanakan dan
mengolah data akan sadar informasi kegiatan kepala daerah tersebut lebih
tepat sasaran, sehingga dibuatlah humas media center sebagai media
akuntabilitas public yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
kinerja kepala daerah.
I.4 Manfaat Penelitian
I.4.1 Secara Akademis
Sebagai sarana referensi secara akademik untuk mengembangkan potensi
keilmuan dengan melihat seara langsung praktek pemerintahan.
I.4.2 Manfaat Teoritik
Mengembangkan pengetahuan mengenai Proses Pembahasan Menurut
Peraturan Walikota No 72 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 adapun
fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batu dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah salah satunya adalah penyiapan bahan pelayananan dan
pengendalian informasi kepada masyarakat atau lembaga pemerintah / non
pemerintah untuk itu penting sekali peranan Bagian Humas sebagai
penyampung informasi khususnya kegiatan Kepala Daerah kepada masyarakat.
I.4.3 Manfaat Praktis
Sebagai bahan pembekalan skill pemagang tentang Proses Kementrian
Dalam Negeri dalam merencanakan pembangunan daerah.
I.5 Jadwal dan Tempat
Pelaksanaan magang riset pemerintahan tahun ajaran 2016-2017 ini
dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah
Kota Batu. Mahasiswa melaksanakan Magang terhitung tanggal 4 September
s/d 30 Oktober 2017.
BAB II
LAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET
Profil Instansi Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Batu
1. Gambaran Umum Organisasi
Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah
otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Batu. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah
diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari Pusat kepada Daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan oleh Daerah. Berdasarkan
UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 41 Tahun 2007, salah
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu membangun
reputasi melalui pelayanan organisasi dan Media Relation.
Bagian Hubungan Masyarakat sebagai salah satu bagian pada Sekretariat
Daerah Kota Batu mengemban Visi Sekretariat Daerah “Mewujudkan Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Profesional” dengan
Misi “Meningkatkan pelayanan manajemen administrasi pemerintahan dan
pelayanan publik “ dengan Tujuan Bagian Humas “Terwujudnya manajemen
administrasi pemerintahan dan pelayanan public” dan Sasaran “Melaksanakan
peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik “. Dimana mempunyai tugas
dan fungsi dalam bidang Penyampaian Informasi kebijakan Pemerintah Kota Batu,
berusaha untuk meningkatkan kinerja.
Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 68 Tahun
2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Keseketariatan Daerah Kota Batu pada Bagian Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, rumusan kebijakan, pembinaan
administrasi dan teknis, koordinasi, pengendalian dan evaluasi urusan peliputan dan
dokumentasi acara pemerintah daerah, pelayanan informasi penyelenggaran
kebijakan pemerintah daerah, dan publikasi informasi.
Adapun fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batu dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:
a. penyiapan bahan perumusan strategi dan kebijakan rencana kerja BagianHubungan Masyarakat;
b. pengendalian program dan kegiatan Bagian HubunganMasyarakat;
b. penyiapan bahan pelayanan dan pengendalian informasi kepada
masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah;c. penyiapan dan pengendalian jumpa pers, evaluasi, dan klarifikasi
berita;d. pengendalian koordinasi dan kerja sama dengan pengelola
media massa;e. penyiapan data dan informasi bahan penerbitan media;f. penyiapan naskah sambutan/pidato Kepala Daerah;danh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten yang
membidangi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugassebagai berikut:
a. menyiapkan rencana program kegiatan;b. mengelola bahan analisa dan kajian permasalahan pemerintahan daerah
dari sumber media massa dan masyarakat;c. mengelola tata usaha dan kepegawaian pada Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah;d. mengelola bahan Peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerah;e. menyusun agenda peliputan acara bagi pers dan media massa;f. mengelola pendokumentasian acara dan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah;g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; danh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagaiberikut:
a. menyiapkan rencana program kegiatan;b. menyiapkan data dan analisa berita yang diterima sebagai bahan
perumusan kebijakan pimpinan;c. menyiapkan data informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat umum, serta dari media cetak dalam bentuk kliping;d. menyiapkan bahan penyusunan redaksional sambutan Kepala Daerah
pada acara kegiatan resmi pemerintah daerah;e. menyiapkan bahan penyusunan narasi untuk bahan pemberitaan dan bahan
informasi kepada media cetak, online, maupun media elektronika;f. menyiapkan data dan informasi pada website internal, sosial media,
media humas lainnya, dan pelaporan pengaduan masyarakat;g. menyiapkan data informasi kebijakan kepala daerah serta notulensi rapat
pimpinan daerah;h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BagianHubungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bagian Publikasi Dan Kerja Sama Pers mempunyai tugas sebagaiberikut:
a. menyiapkan rencana program kegiatan;b. menyiapkan bahan pemberitaan dan koordinasi untuk media massa;c. menyiapkan berita dan informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam
bentuk rilis berita, media buku, majalah, dan tabloid kepada pihak yangberkepentingan;
d. mengelola kemitraan di bidang pemberitaan di lingkungan PemerintahDaerah dengan pers di wilayah Daerah;
f. mengelola publikasi acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;g. melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; danh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
Kondisi ideal yang diinginkan meliputi tiga aspek, yaitu :
a. Tugas pokok dan fungsi
1) Membangun Reputasi positif pemerintah daerah;
2) Terwujudnya peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah;
3) Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi pemerintahann kepada
masyarakat;
4) Terwujudnya tertib pelaksanaan kegiatan administrasi penyimpanan data dan
pelaporan informasi;
5) Terwujudnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
6) Terwujudnya efektifitas dan efesiensi dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Bagian Hubungan Masyarakat
b. Sumber daya manusia / Aparatur
1) Terpenuhinya sumber daya aparatur (SDM) baik kualitas maupun kuantitas
yang sesuai Tugas Pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat
2) Terbentuknya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
/aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan
profesionalisme
3) Terbangunnya akuntabilitas aparatur Bagian Hubungan Masyarakat
c. Sarana dan prasarana
1) Tersusunnya perencanaan yang berbasis Informasi Teknologi
2) Tersedianya ruangan yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas
3) Tersedianya sarana mobilitasi yang memadai dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
Dalam Renstra Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu Tahun 2012-2017,
Faktor- Faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya produk peraturan perundang-undangan daerah
2) Adanya harmonisasi hubungan antara pemerintahan ( Pusat, Provensi dan
Kota) dan antar eksekutif dengan legislative
3) Tersedianya sumber daya(manusia, dana, alam)
4) Terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Media Massa
5) Adanya partisipasi aktif terhadap permasalahan Pemerintah Daerah
6) Kelembagaan dengan susunan organisasi, tata laksana dan kedudukan yang
mengatur pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu
secara tegas dan jelas
7) Adanya profesionalisme dan kretifitas aparat dalam menjalankan fungsinya
sebagai pelaksana penyelenggaran Pemerintahan Daerah
8) Tersampaikannya Informasi yang akurat dan jujur serta memberikan
pencerahan kepada masyarakat
9) Sistem birokrasi Pemerintah Kota Batu yang tertata dengan baik
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kota
Batu Tahun 2012-2017
2. Visi dan Misi Pembangunan Kota Batu Tahun 2012-2017
Dalam rangka pembangunan Kota Batu tahun 2012-2017, telah ditetapkan visi
dan misi, agenda pembangunan, tujuan, strategi, kebijakan dan program
pembangunan Kota Batu Tahun 2012-2017. Tercantum dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017.
Visi pembangunan Kota Batu Tahun 2012-2017: “KOTA BATU SENTRA
PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KEPARIWISATAAN INTERNASIONAL
ditunjang oleh pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing, ditopang oleh
sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh
pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif,dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa ”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi pembangunan Kota Batu Tahun 2012-
2017, yaitu :
1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama;
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
3. Mengembangkan pertanian organic dan perdagangan hasil pertanian organic;
4. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota
kepariwisataan internasional;
5. Optimalisasi investasi daerah;
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
8. Pengembangan infrastruktur (sector fisik) khususnya perkantoran pemerintahan,
fasilitas public; prasarana dan sarana lalu lintas;
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, guna peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota Batu yang harmonis dan
demokratis;
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.
Berdasarkan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017, strategi kinerja misi terkait
dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu :
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Visi-Misi menjadi efektif dan efisien serta realistis untuk
diwujudkan dalam kurun waktu lima rahun ke depan apabila dilandasi dengan
parameter “5R (Right)” , yaitu:
Right Data, yakni validitas dan realibilitas data,
Right Structure, yakni sistem pengendalian manajemen,
Right System, yakni formula sistemik yang efektif dan efisien,
Right Man, yakni manusia yang memiliki kompetensi tertentu, berdaya saing
dan profesional, serta
Right Techology, yang berupa sarana dan prasarana yang canggih dan tepat-
guna.
Parameter bersifat universal, dalam artian di dalam setiap tindakan
penyelenggaraan pemerintahan wajib didasari prinsip-prinsip tersebut, dengan
keterlibatan pihak:
(1) masyarakat,
(2) swasta, dan
(3) pemerintah.
Kata kunci relasional dari ketiganya adalah sinergisitas dan proporsional
Indikator kinerja misi tersebut merupakan indikator yang menjadi acuan utama
target kinerja pembangunan daerah yang dibreakdown setiap tahun. Kebijakan
perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai indikator kinerja
tersebut.
PILAR UTAMA PEMBANGUNAN
Pilar utama tersebut adalah “AGRO EKONOMIK” dan “EKONOMI
KEPARIWISATAAN” .
PILAR PENUNJANG
Pilar-pilar penguat lainnya bagi pembangunan Kota Batu, yang sekaligus
merupakan “material pokok (baca: modal dasar)” bagi pembangunannya:
- Pilar Pendidikan
- Pilar Pemerintahan
- Pilar Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Budaya
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
PERTANIANBASIC SECTOR
PENGOLAHANHASIL
KOMODITI
USAHA KECILMENENGAH
PARIWISATA- Alam- Budaya- Buatan- Agrowisata
PRODUKPASAR
- Lokal- Regional- Nasional- Internasional
PELUANG INVESTASI- Investor = Kemudahan investasi, keamanan- Pelaku Usaha Lokal = Modal, Promosi, Peningkatan tekhnologi,
manajemen dan kelembagaan, subsidi- Pelaku Usaha Baru = Pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan
monitoring, insentif dan kecepatan ijin.
2. Visi, Misi, dan Tujuan Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu
Bagian Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan Sekretariat Daerah Pemerintah
Kota Batu yang memiliki VISI “Mewujudkan Birokrasi Perangkat Daerah yang Profesional,
Responsif dan berorientasi pada pelayana public”, dalam hal ini berdasarkan review SAKIP
yang telah dibahas bersama dengan seluruh elemen Pemerintah Kota Batu Bagian Hubungan
Masyarakat mengemban misi Ke-4 “Meningkatkan manajemen pelayanan publik yang
profesional” Mewujudkan Birokrasi Perangkat Daerah yang Profesional, Responsif dan
berorientasi pada pelayana public”, dengan tujuan misi ke-4 adalah “Terwujudnya pelayanan
publik yang berkualitas”. Dimana Sasaran Bagian Hubungan Masyarakat yang telah
dirumuskan bersama saat review SAKIP beberapa saat lalu Sekretariat Daerah Kota Batu adalah
“Terselenggaranya pelayanan prima bagi stakeholder pemerintah daerah”.
Sementara itu Visi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu sendiri yang telah
ditetapkan sebelumnya adalah “Membangun Reputasi Melalui Media Relations serta
mengoptimalkan sosialisasi kebijakan Kepala Daerah” . Visi tersebut mengandung Makna
bahwa Bagian Hubungan Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam membangun reputasi
dan pencitraan Pemerintah Kota Batu serta mengoptimalkan sosialisasi kebijakan Kepala
Daerah agar masyarakat tahu apa kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Misi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu Tahun 2017 :
1. Membangun Pencitraan kelembagaan Pemerintah Daerah
2. Membangun Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan
Media
3. Mengembangkan penyampaian dan perolehan informasi yang akurat, jujur dan mampu
memberikan pencerahan bagi publik
4. Mengembangkan sistem penyampaian data dan pelaporan informasi
1. Tujuan
Untuk mengembangkan visi dan misi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu
tersebut, maka tujuan yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan Citra yang positif Lembaga Pemerintah Daerah
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara kreatif dan inovatif dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media
4. Mewujudkan Peningkatan pelayanan informasi pemerintahan kepada masyarakat
5. Mewujudkan tatib pelaksanaan kegiatan adminstrasi penyimpanan data dan pelaporan
informasi
3. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kota Batu
Adapun permasalahan yang ada pada Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan
program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Bagian Hubungan
Masyarakat sebagai berikut:
1. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia di bidang pengolahan data khususnya di bidang
informatik dan teknologi untuk mempercepat penyajian data
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai pada Lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat
Untuk meminimalkan permasalahan yang ada Langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah:
1. Perlunya mengikutkan pegawai untuk menempuh pelatihan atau diklat yang dapat
meningkatkan kapabilitas pegawai
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana perkantoran sehingga kinerja dapat berjalan
optimal.
Sampai saat ini Kota Batu masih memiliki beberapa isu dan permasalahan daerah yang
menjadi tantangan pembangunan, yaitu :
1. Masalah Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kota Batu ditandai dengan adanya
kawasan konservasi yang digunakan sebagai kawasan terbangun serta perambahan hutan yang
tidak terkendali sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya lahan pertanian, yang berdampak
pula terjadinya rawan bencana. Selain itu semakin bertambahnya kerusakan hutan, lahan kritis
dan berkurangnya sumber air dan degradasi DAS Brantas.
Pencemaran sungai oleh limbah domestik dan industri di sepanjang DAS, akan semakin
menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan air bersih. Kondisi tanah semakin tercemar oleh
bahan kimia dan sampah padat maupun pupuk. Masalah pencermaran ini disebabkan juga oleh
rendahnya kesadaran masyarkat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang
baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan system
lingkungan secara keseluruhan delam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan
pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan
pemanasan global (global warming ) akan mempengaruhi kondisi lingkungan khususnya di
Batu. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya
yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata
ruang daerah melalui kebijakan penyediaan ruang terbuka sebesar 30%.
2. Masalah Perekonomian, Sosial dan Budaya
Isu-isu dan permasalahan perekonomian daerah di Kota Batu diantaranya :
a) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun dan percepatan
pertumbuhannya tidak seimbang dengan sektor-sektor lainnya;
b) UMKM masih mengalami persoalan terutama yang menyangkut permodalan, Lemahnya
jiwa kewirausahaan pelaku UMKM, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan
terbatasnya prasarana perdagangan seperti Pasar Tradisional;
c) Sektor Pariwisata yang berkembang pesat belum begitu berdampak bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
d) Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini membawa dampak peningkatan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Batu. Peningkatan tersebut antara lain
tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); income per
capita, berkurangnya pengangguran, meningkatnya akses masyarakat kepada jaringan
infrastruktur maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun demikian peningkatan
kondisi social dan ekonomi tersebut relative masih belum merata dan sangat bervariasi
antara wilayah yang satu dengan yang lain, untuk itu diperlukan arahan kebijakan yang
cermat;
e) Walaupun terdapat penurunan, masih banyak jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin
di Kota Batu .
f) Perubahan perilaku sosial budaya masyarakat Kota Batu;
g) Ketersediaan pangan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin meningkatnya
konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan
produktivitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di
lahan produksi. Diversifikasi konsumsi pangan perlu didorong dengan mutu gizi yang
semakin meningkat berbasis konsumsi pangan hewani, buah, dan sayuran.
3. Masalah Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
Masalah Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kota Batu yaitu :
a) Belum terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik yang ditandai terbatasnya
kompetensi dan skill sumber daya aparatur daerah, belum terciptanya Pemerintahan Daerah
yang Bersih;
b) Sistem penampungan aspirasi masyarakat belum maksimal;
c) Pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal;
d) Masih belum optimalnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, dan belum
diterapkannya stándar pelayanan prima;
4. Perumahan, Sarana-Prasarana dan Fasilitas Umum
Permasalahan Perumahan, Sarana-Prasarana dan Fasilitas Umum di Kota Batu yaitu :
a) Kawasan pemukiman dan wisata masih perlu penataan dan pengembangan;
b) Belum meratanya pemukiman dan lingkungan yang sehat dan layak huni;
c) Masih kecilnya investasi perumahan khususnya masyarakat miskin;
d) Belum meratanya penyediaan infrastruktur fasilitas umum (jalan, jembatan, dll) yang
memadai;
e) Di desa-desa miskin masih beberapa ditemukan rumah tidak layak huni, keterbatasan dan
kerusakan infrastruktur, permasalahan buruknya sanitasi dan lingkungan.
5. Masalah Kesehatan
Masalah Kesehatan yang masih terjadi di Kota Batu, sebagai berikut :
a) Belum optimalnya upaya peningkatan kesehatan individu dan keluarga;
b) Adanya kurang kesadaran masyarakat dan wisatawan terkait sanitasi dan lingkungan,
terdapat masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan sungai;
c) Belum dipahaminya perilaku hidup sehat khususnya di kalangan keluarga miskin.
Beberapa isu-isu dan permasalahan daerah tersebut menjadi tantangan pembangunan Kota
Batu ke depan, untuk itu perlu segera di pecahkan melalui penetapan prioritas dan akselerasi
pembangunan daerah Kota Batu sampai tahun 2017 (RKPD Kota Batu Tahun 2012 -2017), dan
dalam kebijakan pembangunan periode lima tahun selanjutnya (RPJMD Kota Batu Tahun
2012-2017).
3. Kondisi Pegawai
Untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, saat ini Bagian Hubungan Masyarakat didukung
oleh 25 orang personil yang terdiri dari 19 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 3
lainnya adalah Tenaga Honorer Daerah serta ditambah 2 oang tenaga outsourcing desain serta
1 orang tenaga outsourcing kebersihan/driver.
Dengan rincian Pejabat Eselon IV sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 1
Orang Kepala Bagian, staf pegawai PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang, tenaga honorer
daerah sebanyak 3 (dua) orang pegawai dan tenaga outsourcing desain sebanyak 2 (dua) orang
pegawai serta tenaga outsourcing kebersihan/driver 1 (satu) orang.
Table 1. Data Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu
Komponen Keterangan
Jumlah Pegawai
L 15 76 % , PNS : 19P 10 24 % , Non PNS :
6Jumlah 25
No Pangkat / Gol
Kepala
Bagian
Peliputan,
Dokumentasi
dan
Pelaporan
Pengolaha
n Data dan
Informasi
Publikasi dan
Kerjasama
Pers
Juml
ah
L P L P L P L P
1 Pembina Tk I
(IV/b)
1 - - - - - - - 1
2 Pembina
(IV/a)
- - - - - - - - -
3 Penata Tk I
(IIId)
- - - - - - - - -
4 Penata (III c) - - - 2 - - 2 - 4
5 Penata Muda
Tk I (III b)
- - 1 - 1 1 1 - 4
6 Penata Muda
(III a)
- - - - - - - - -
7 Pengatur Muda
Tk I (II d)
- - 1 - - - - - 1
8 Pengatur Muda
Tk I (II c)
- - 3 2 1 1 - 1 8
9 Pengatur Muda
Tk I (II b)
- - - - - - - - -
10 Pengatur Muda
(II a)
- - - - - - - - -
11 Juru Tk I (I d) - - - - - - - - -
12 Juru Muda Tk
I (I b)
- - - - - - - - -
13 Non PNS - - 1 - 1 - - 1 3
14 Pegawai
Outsourcing
- - - - - - 3 - 3
Jumlah 1 - 6 4 2 2 6 2 25
No PendidikanKepala
Bagian
Peliputan,
Dokumentasi
dan
Pelaporan
Pengolahan
Data dan
Informasi
Publikasi
dan
Kerjasama
Pers
Jumlah
1 S2 1 1 4 1 7
2 S1 - 5 1 2 8
3 D4 - - - - -
4 D3 - - - - -
5 SMA
Sederajat
- 4 2 4 9
6 SMP
Sederajat
- - - -
7 SD - - - - -
JUMLAH 1 10 7 7 25
Berdasarkan tingkat pendidikan, kondisi SDM aparatur Bagian Hubungan Masyarakat sudah
cukup memadai, kondisi ini ditunjukkan : sebagian besar aparatur Bagian Hubungan
Masyarakat Setda Kota Batu berpendidikan tinggi. Pada Bagian Hubungan Masyarakat Setda
Kota Batu juga terdapat 2 orang tenaga outsourcing desain dan 1 orang tenaga kebersihan /
driver sebagai tenaga pembantu.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu
dalam tabel berikut :
Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana Bagian Hubungan Masyarakat
Setda Kota Batu
Barang Jumlah Kondisi
Tanah - -
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
118 ........................unit -
-
Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - -
Kendaraan : -
- Roda 4 sejumlah 1
- Mobil dinas xenia 1…………..........…. unit Baik
- Roda 2 sejumlah 3
- Sepeda gt 125 eagle eye 3………..........……. unit Baik
Alat Kantor dan Rumah tangga
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat
Eselon III 1…………..........…. unit Baik
- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon
III kayu & busa
1…………..........…. unit Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1……………........... unit Baik
- Meja kerja Pejabat Eselon III 2…………..........…. unit Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1…………..........…. unit Baik
- Kursi Kayu 1........................... unit sedang
- Kursi Lipat 3…………..........…. unit Rusak
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Eselon III 2……………........... unit Baik
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2…………..........…. unit Sedang
- Kursi Tamu 1…………..........…. unit Sedang
- Kursi Putar 17……………..........unit 5 rusak, 3 baik
- Kursi kerja pejabat eselon IV 1……………........... unit Rusak
- Kursi Rapat Eselon I 8………..........……. unit Baik
- Meja kerja pelayanan 3……………........... unit Sedang
- Meja Kerja 6………...........…….unit Baik
- Filling Besi 3……………........... unit Sedang
- Lemari Kaca 1………..........……. unit Sedang
- Lemari Kayu 4………..........……. unit Sedang
- Jam Elektronik 1………..........……. unit Sedang
- Lemari Besi 1………..........……. unit Sedang
- Papan nama instansi 1……..........………. unit Sedang
- Papan Pengumuman Baik
- ALat Penghancur Kertas 1………..........……. unit Rusak
- Televisi 1……...........……….unit Baik
- Tempat Sampah 1………..........……. unit Baik
- PC Unit 6…………..........…. unit Sedang
- Notebook 5………..........……. unit Sedang
- Cammera+attachment 6………...........…….unit Sedang
- Camera elektronik 2………..........……. unit Baik
- Pesawat telepon 1………..........……. unit Baik
- Facsimile 1………..........……. unit Sedang
- Lampu natrium 1………..........……. unit Baik
- Printer HP Laser Jet 1……...........……….unit Rusak
- Eksternal hardisk 1……...........……….unit Baik
- Printer 8………..........……. unit 5 Baik, 2 Rusak
- Keyboard 1………..........……. unit Baik
- Peti Uang 1………..........……. unit Baik
- Mesin Ketik Elektronik 1………..........……. unit Baik
- Papan Visual Elektronik 5………...........…….unit Baik
- Peralatan Studio Visual 1………..........……. unit Baik
- Flash light camera 1……..........………. unit Baik
- Lemari Penyimpanan 1……..........………. unit Baik
- Proyektor + attachment 1……..........………. unit Baik
- PC 10……..........……….
unit
Baik
- Handycam 2…………...........….unit Baik
- Lensa kamera 1……..........………. unit Baik
- Sound system 4……..........………. unit Baik
Sumber : Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Batu Tahun 2016
Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebenarnya sudah cukup
memadai untuk menunjang kerja dari Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota
Batu.
B. Aktivitas Magang risetKegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam melakukan magang dan penelitian
adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala satuan unit kerja dimana mahasiswaditempatkan.
Pada sekertariat daerah bagian hubungan masyarakat kota batu , mahasiswa menerimatugas yaitu, berkoordinasi dalam hal ini mengadakan diskusi dan mengikuti pembahasanterkait hubungan masyarakat.
Untuk melihat secara rinci dan jelas tentang bagaimana daftar kegiatan yang mahasiswalakukan selama melaksanakan magang dan penelitian, dapat dilihat pada table berikut :
Nama : Ronny Sandhi Santoso
NIM : 201410050311045
Lokasi : Sekretaris Daerah Bagian Hubungan Masyarakat Kota Batu.
Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh suatu organisasi tidak akan memiliki arti apabila
kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Apabila penetapan sebuah kebijakan telah
dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat
tersebut.
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Chief.J. O. Udoji (1981) dalam Wahab (2012:
126) bahwa.“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh
lebih penting daripada pembuatan kebijakan.Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikanya”. Menurut
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy dalam
Agustino (2008: 139)1 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang pentingatau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yangingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai carauntuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Menurut Subarsono (2005: 88-89) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa
aktor di dalamnya. Sebagai mana seperti yang diungkapkan oleh Randall B. Ripley dan Grace
A. Franklin (1986: 11) adalah :
“Implementation process involve many important actor holding diffuse and competing goals andexpectations who work within a contaxts of an increasingly large and complex mis of govermentprograms that require participation from numerous layers and unit of goverment and who areaffected bu powerful factors beyond their control”. 2
Sedangkan menurut Matland (1995) dalam Hamdi (2014: 98) mencatat bahwa literatur
mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok
dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-
up).Kelompok dengan pendekatan dari atas melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral
dalam implementasi kebijakan. Pada sisi lain, kelompok bottom-up menekankan pada dua hal,
yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. 3
Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari outcomes atau hasil akhir yang dicapai.
Menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2008: 155) dimana pengundang-undangan
keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu :
1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakanya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan meilhan dua faktor,
yaitu :
a) Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan
perubahan yang terjadi.
Sementara itu menurut George C. Edward dalam bukunya yang ditulis tahun 1980 yang
berjudul Implementing Public Policy dalam Winarno (2012: 177)4 menyatakan bahwa:
“Implementasi kebijkaan merupakan krusial bagi public administration dan publicpolicy.Implementasi adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukankebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yangdipengaruhinya.Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yangmerupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalansekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, mungkin juga akanmengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik olehpara pelaksana kebijakan”.
Menurut Edwards dalam Subarsono (2008: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi
oleh 4 (empat) variabel yaitu :
1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui
apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
3Hamdi. Ibid. hlm. 984Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS. (hlm.177)
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan
terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2) Sumberdaya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.Tanpa sumberdaya,
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3) Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh , seperti komitmen,
kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik,
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (Standard Operating Procedures atas SOP). SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertidak.
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada giliranya
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.Untuk mengetahui skema Implementasi dari
pemikiran Edward maka disertakan skema implementasi menurut Edward pada gambar di
bawah.
Dari gambar tersebut kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan faktor-faktor yang
telah dijelaskan di atas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam
mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.
Gambar. Konsep Implementasi Kebijakan Menurut Edward II
Sumber : Subarsono (2008: 92)
2.1.2 Basis data (Database)a) Data
Bambang wahyudi (2003,hal 2) dalam bukunya pengantar struktur data dan
alogaritma, perkataan data diambil dari bahasa inggris yang berarti fakta bermakna plural
(banyak), sedangkan datum bermakna single (tunggal). Makna kata data bagi manusia adalah
segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia dari rangsangan-rangsangan yang ada
disekitarnya, baik tersurat maupun tersirat.Menurut Jeffrey L. Whitten (2004) data adalah
sebuah sumber yang harus dikontrl dan dikelola menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna dan
bermanfaat.Sedangkan data di komputer secara umum dapat didefenisikan sebagai bahan
keterangan tentang kejadian – kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok
lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan atau hal. Data dapat
berupa catatan – catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Data
akan menjadi bahan dalam seuatu proses pengolahan data. Oleh karenanya, suatu data belum
dapat diartikan dalam banyak hal sebelum diolah dan diproses lebih lanjut.
Proses Pengelolaan data terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan siklus
pengelolaan data (Data Processing Cycle) yaitu:
1. Tahapan input
Sebuah proses pemasukan data ke dalam computer lewat media input (input devices).
2. Tahapan processing
Sebuah proses pengelolaan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat
pemroses (process devices) yang bisa berupa proses penghitungan, pengendalian atau
pencarian distorage.
3. Tahapan output
sebuah proses manghasilkan output dari hasil engelolaan data ke alat output (output
devices) yang berupa informasi.
Input Processing Output
Gambar. Siklus pengelolaan data
b) Pengertian Database
Penggunaan teknologi dalam sebuah perusahaan, institusi ataupun organisasi
mempunyai peranan penting guna mencapai tujuan.Suatu perusahaan ditintit uuntuk bekerja se-
efisien mungkin supaya bisa bertahan diatas kerasnya persaingan.Salahsatu tehnologi yang
harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, institusi maupun organisasi adalah tehnologi yang dapat
memproses data sehingga menjadi informasi yang berguna, tehnologi yang dimaksud adalah
sistem pengelolaan basis data atau database. Penggunaan database yang baik pada perusahaan
retai misalnya, mauoun membantu seorang kasir bekerja labih cepat ketika mencari jumlah
barang atau harga barang yang akan dijual. Begitupun dengan admin, database mempermudah
ketika pencarian stok persediaan, barang paling laku dan banyak lagi yang lain.
Pengertian database Martono, (2009:32), sekumpulan data yang sudah disusun
sedemikan rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga
memudahkan pengguna dalam mengelolanya juga memudahkan memperoleh informasi. Selain
itu adapula yang mendefinisikan database sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling
terhubung yang disimpan dalam media elektronik. Beberapa manfaat database yang bisa
dapatkan antara lain:
a. Kecepatan dan kemudahan
Database memiliki kemampuan dalam menyeleksi data sehingga menjadi suatu
kelompok yang terurut dengan cepat.
b. Pemakaian bersama
Suatu database bisa digunakan oleh siapa saja dalam suatu perusahaan.
c. Kontrol data terpusat
Masih berkaitan dengan poin diatas, meskipun pada suatu perusahaan memiliki banyak
bagian atau divisi tapi database yang diperlukan tetap saja.
d. Menghemat biaya pernagkat
Dengan memiliki database secara terpusat maka masing-masing divisi tidak
memerlukan perangkat untuk menyimpan database berhubung database yang
dibutuhkan hanya satu yaitu yang disimpan di server pusat, ini tentunya memangkas
biaya pembelian perangkat
e. Keamanan data
Hampir semua Aplikasi manajemen database sekarang memiliki fasilitas manajemen
pengguna.
f. Memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru
Dalam poin ini database yang dirancang dengan sangat baik, sehingga si perusahaan
memerlukan aplikasi baru tidak perlu membuat database yang baru juga, atau tidak
perlu mengubah kembali struktur database yang sudah ada.
2.1.3 Perencanaan
Pada dasarnya perencanaan merupakan mengetahui dan menganalisi kondisi saat ini,
meramalkan perkembangan berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi yang relevan,
memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan
dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam Kamus Management karangan Moekijat (Moekijat, 1980: 431-432)
menyebutkan perumusan tentang perencanaan, yaitu :
1) Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan
menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap
perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya
menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan.
3) Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang
diinginkan.
4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan
dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai. 5
Secara singkat dijelaskan menurut (Waterson, 1965) perencanaan adalah suatu usaha
sadar, teorganisasi, dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah
alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.6
Menurut Conyers & Hills (1994), perencanaan adalah suatu proses yang
berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai
alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan
datang.7
5Tarigan, Robinson. 2012. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara (hlm. 4)6Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN. (hlm. 156)7Tarigan. Ibid. hlm. 5
Berdasarkan definisi di atas, Arsyad (2010: 157) berpendapat ada empat elemen dasar
perencanaan yaitu
1) merencanakan berarti memilih;
2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;
3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
4) perencanaan berorientasi ke masa depan.
Menurut Kay and Alder (1999), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu
proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-
tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.8 Pada akhirnya, perencanaan memerlukan
sebuah pengawasan seperti yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1985: 195) bahwa
“Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses
perencanaan yang menyeluruh adalah pengwasan. Pengawasan ini seperti telah dikemukakan
terdahulu dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan.Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan-persoalan dapat
diketahui sampai berapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut dibanding dengan perkiraan
semula”.
8Rustiadi, Ernan, dkk. 2011. Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crespent Press. (hlm. 335)
Menurut Lewis (1951)9, mengemukakan bahwa dalam suatu perencanaan terdapat
proses-proses sebagai berikut yaitu :
1) Penyusun rencana yang terdiri dari unsur-unsur:
a. Tinjauan keadaan
b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana
c. Penetapan tujuan rencana
d. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam
rencana.
e. Persetujuan Rencana
2) Penyusunan program rencana
Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau saaran
dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan
serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-
program pembangunan.
3) Pelaksanaan Rencana
Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan
tahap operasi.Hal ini perlu dipertumbangkan karena sifat kegiatan usahany berbeda.
4) Pengawasan pelaksanaan rencana
Tujuan daripada pengawasan adalah :
a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya;
b. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh
penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya;
c. Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
5) Evaluasi
Evaluasi ini membatnu kegiatan pengawasan.Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi
atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai concurent review.