ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III … · 59 63 rencana aksi reformasi birokrasi polri gelombang iii tahun 2016-2019 dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.....
Post on 01-Jul-2019
226 Views
Preview:
Transcript
ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019
BIRO REFORMASI BIROKRASI POLRI
2016
2017
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/541/V/2016 TANGGAL 30 MEI 2016
1
3
3
6
7 7
7
7
8
8
8
8
9
9
13
13
18
23
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN BIROKRASI POLRI Kemajuan, Harapan dan Permasalahan
A. Gambaran umum.........................................................................................
B. Harapan Pemangku Kepentingan...................................................................
1. Program Revolusi Mental Aparatur............................................................
2. Program Penguatan Sistem Pengawasan..................................................
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.................................................
4. Program Penguatan Kelembagaan...........................................................
5. Program Penguatan Tatalaksana..............................................................
6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia..................
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan................................
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik........................................
9. Program Monitoring dan Evaluasi.............................................................
C. Permasalahan Birokrasi Polri.........................................................................
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI POLRI Langkah-langkah konkrit menuju World-Class Organization
Arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2015-2019............................................
Sembilan Program Reformasi Birokrasi Polri ......................................................
Quick Wins …………………………………………………………………………………………………
59
63
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL................................
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.....................................
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS..............................................................................................................
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten
BAB V
PENUTUP Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 541 /V/2016
tentang
PENGESAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2019, dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Memperhatikan .....
2
Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/301/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2300/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang penunjukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri Tahun 2016-2019;
3. saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019.
1. Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri;
2. Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dilaksanakan di Satker tingkat Mabes Polri dan tingkat Kewilayahan/Polda dan jajarannya;
3. dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/346/VI/2011tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dinyatakan tidak berlaku;
4. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 di lingkungan Polri didukung anggaran DIPA Polri Tahun 2016-2019;
5. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
6. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Mei 2016
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGARAH REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019
Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI
Kepada Yth.:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri.
KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/541 /V/2016 TANGGAL : 30 MEI 2016
Paraf:
1. Konseptor/Karo RBP: ....
2. Asrena Kapolri: .....
3. Kasetum Polri: .....
4. Wakapolri: .....
1
BAB I
PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi Polri bukan lagi merupakan suatu tuntutan
masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri
dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan good governance dan clean government. Dengan bergulirnya
Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi
Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi
dalam dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun
2004-2009 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014.
Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting
dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri sesuai harapan
masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019. Karena itu
pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan penguatan dari
pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya.
Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Polri
diarahkan agar dapat
memenuhi tuntutan
masyarakat sesuai dengan
tugas pokok Polri selaku
pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat,
memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat
serta menegakkan hukum
dalam mewujudkan Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based
Bureaucracy) yang efektif, efisien dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk
mewujudkan outcomes (hasil), menerapkan manajemen kinerja yang didukung
dengan penerapan sistem berbasis elektronik dan setiap anggota Polri memiliki
kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi.
Dalam penyusunannya mengacu pada program Reformasi Birokrasi
Nasional sesuai Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 terintegrasi dengan
rencana strategis Polri dalam Grand Strategy Polri Tahap III-Strive for
2
Excellent yang tertuang dalam Renstra Polri 2015–2019, 11 Program Prioritas
Polri termasuk diantaranya delapan program Quick Wins, program Pemerintah
dalam Nawa Cita, masukan dari pemerhati masalah Polri dan pemerintah dari
Kementerian PAN-RB. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang
III Tahun 2016-2019 bukan lagi pada dokumentasi semata, namun harus
mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan pada prosedur atau laporan
saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak
perubahan yang lebih baik.
Dengan demikian, tidak akan terjadi pelaksanaan program yang
terkotak-kotak, semua program akan terintegrasi dalam mencapai tujuan
strategis Polri guna mendukung tercapainya tiga sasaran Reformasi Birokrasi
Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam mewujudkan Birokrasi yang
bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan
Birokrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi
Nasional.
Pada dokumen ini, akan disampaikan beberapa hal mengenai gambaran
umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, harapan masyarakat dan
pemangku kepentingan, permasalahan dan agenda Reformasi Birokrasi Polri
Tahun 2016-2019, dengan sistematika:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Birokrasi Polri
A. Gambaran Umum B. Harapan Pemangku Kepentingan C. Permasalahan Birokrasi Polri
Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Polri
Bab IV : Monitoring dan Evaluasi
Bab V : Penutup
3
BAB II GAMBARAN BIROKRASI POLRI
Kemajuan, Harapan dan Permasalahan
A. Gambaran Umum
Polri telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi guna
mewujudkan harapan masyarakat menjadi “Polri yang dipercaya, yang
memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, menjadikan Polri
unggul dan profesional berlandaskan revolusi mental“ dalam bidang Sumber
Daya Manusia, administrasi, operasional dan pelayanan yang cepat, tepat,
akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Hal ini seiring
dengan program Reformasi Birokrasi Nasional dalam mewujudkan good
governance dan clean government.
Sejak tahun 2004 sampai dengan
tahun 2010 Polri melaksanakan
program Reformasi Birokrasi
gelombang pertama dengan lima
area perubahan bidang kelembagaan,
budaya organisasi, ketatalaksanaan,
regulasi-deregulasi dan SDM,
dilanjutkan Reformasi Birokrasi
gelombang kedua tahun 2011-2014
dengan delapan area perubahan
bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM
Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Mind Set dan
Culture Set Aparatur dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan
bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima kepolisian dan meningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Dalam dua gelombang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Polri telah
berhasil mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kinerjanya. Terbukti
pada tahun 2010 Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) telah
melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
gelombang pertama, terhadap empat unsur pokok area perubahan, yaitu:
quick wins, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia
dengan rata-rata nilai Polri adalah “Baik” yaitu sebesar 3.63, yang
menyimpulkan bahwa Polri telah siap untuk melaksanakan Reformasi
Birokrasi. Penilaian secara masing-masing unsur, didapati bahwa program
quick wins Polri memperoleh nilai yang paling baik, yaitu 3,88, dibandingkan
dengan tiga unsur yang lainnya (kelembagaan 3,66; SDM 3,55; dan
tatalaksana 3,42). Hal ini menunjukkan upaya Polri dalam melakukan
4
program quick wins yang dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil
serta dirasakan oleh masyarakat. Program quick wins ini, terutama terkait
dengan peningkatan pelayanan quick respons Sabhara, transparansi
pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan di bidang
penyidikan dan transparansi pelayanan di bidang rekruitmen anggota Polri,
perlu untuk terus ditingkatkan. Sebagai wujud nyata kesiapan Polri
melaksanakan program Reformasi Birokrasi, Pemerintah memberikan
tunjangan kinerja.
Pada tahun 2015 Tim Independen dari Kementerian PAN-RB
melakukan verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi Polri dengan sistem
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap
delapan area perubahan dengan nilai 67,23 kategori “B”. Hasil penilaian
tersebut diikuti dengan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja
berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 89/VII/2015 tanggal 31
Juli 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan
Polri sebesar 70% terhitung
tanggal 1 Mei 2015. Namun
mengingat keterbatasan dan
kemampuan keuangan negara,
saat ini tunjangan kinerja
diterimakan rata-rata 53%.
Selanjutnya, sebagai komitmen
implementasi dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, telah
ditetapkan tujuh Satker tingkat kewilayahan sebagai Satker berpredikat
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Ditlantas
dan Polresta Palembang Polda Sumsel, Polres Aceh Besar Polda Aceh, Polres
Cimahi Polda Jabar, Polres Banyumas Polda Jateng, Polres Dumai Polda Riau
dan Polresta Pontianak Polda Kalbar.
Keberhasilan Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan
bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian dan
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja sebagai sasaran Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. Pada sasaran dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan
bebas dari KKN.
Penilaian laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI
tahun 2015 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5
Penilaian WTP diperoleh sejak tahun 2013 dimana sebelumnya Polri
mendapatkan predikat WTP Dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP).
Namun demikian penilaian tersebut tidak menjamin aparatur Polri
bebas dari korupsi, hal ini dibuktikan pada penilaian KPK yang
memberikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Polri sebesar 2,65
skala 4. Penilaian secara keseluruhan pada komponen hasil dalam
mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN
mendapat nilai 7,60 dari skala 10, jika disetarakan dengan nilai raport
maka masuk dalam kategori di atas rata-rata;
2. Pada sasaran dalam meningkatkan pelayanan prima kepolisian.
Diperoleh nilai hasil inovasi pelayanan publik bidang bantuan
SAR yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB, masuk dalam Top
99 Inovasi dari 515 Inovasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Quick
Wins Layanan Dasar Publik bidang pelayanan SSB, SKCK,
Transparansi Penanganan Perkara terhadap kelengkapan data
dukung mencapai nilai 99% yang artinya sangat lengkap. Hasil Survei
Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2012 Bidang Pelayanan SIM dan
STNK yang diselenggarakan Bappenas, Polri menduduki peringkat I
dari masyarakat yang membayar lebih ketika berurusan dengan Polisi
dan pada tahun 2013 menjadi peringkat IV turun 4,15% hal ini
berarti ada peningkatan pelayanan. Demikian halnya diantara lima
aparat penegak hukum, KPK menilai Polri berada pada peringkat III
dengan nilai 6,69 yang masih berperilaku koruptif. Hal ini
menyimpulkan masih ada aparat penegak hukum lainnya yang lebih
berperilaku koruptif.
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun (IKM) tahun 2014
diperoleh nilai 2,85 dari skala 4 artinya sudah ada upaya untuk
meningkatkan pelayanan. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri berdasarkan Indeks Tata Kelola Polri (ITK)
dalam rangka mewujudkan good governance yang berdampak pada
pelayanan masyarakat, diperoleh nilai rata-rata nasional 5,693 dari
skala 1-10 atau kategori cenderung baik, jika disetarakan dengan
nilai rapor masih berwarna merah artinya perlu peningkatan
tatakelola Kepolisian dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian.
Penilaian pelayanan publik berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun
2012 yang dilakukan bersamaan dengan pengukuran ITK dengan
focus pada kelengkapan administrasi pelayanan publik mencapai
nilai tertinggi 3875 dan terendah 1661 skala 0-4000 hal ini
menunjukkan kesiapan dalam upaya memberikan pelayanan yang
terbaik;
6
3. Pada sasaran dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja.
Tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 65,10 kategori
“B” peringkat 42 dari 82 K/L lebih tinggi jika dibanding dengan
penilaian tahun 2013 dengan nilai 60,02 (CC). Tahun 2015 penilaian
AKIP Polri naik menjadi 68,04 kategori “Baik” peringkat 36 dari 77
K/L sedangkan dalam lingkungan Lembaga Peradilan, Polri berada
pada peringkat 3 dari 6 Lembaga dibawah MK dan Kemenkumham,
diatas MA, KY dan Kejagung. Nilai survey kapasitas organisasi yang
dilakukan secara online baik oleh anggota Polri maupun masyarakat
diperoleh nilai dengan hasil 3,52 dari skala 5.
Namun demikian masih banyak gejala dalam masyarakat yang
menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, meski
seharusnya mendapat kepercayaan masyarakat merupakan tujuan dari
reformasi tahun 2010 yang harus tercapai seiring dengan strategi Polri
dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat. Indikasi kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga terlihat dari tren laporan
pengaduan masyarakat yang masih tinggi, semakin meningkatnya jumlah
pelanggaran hukum, penggunaan slogan-slogan yang memojokkan Polri,
keburukan yang terjadi terhadap Polri baik institusi maupun personel kerap
diekspos media masa secara masif sehingga memperburuk citra Polri.
B. Harapan Pemangku Kepentingan
Guna mewujudkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan
dalam mewujudkan Polri “Polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan
prima, minimal zero complain, menjadikan Polri unggul dan profesional
berlandaskan revolusi mental“ baik secara internal maupun eksternal di
lingkungan masyarakat dan para pemangku kepentingan, Polri menyusun
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 yang
memuat 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins yang
tidak lain sebagai aktualisasi 8 area perubahan bidang Mental Aparatur,
Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya
Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan publik.
Sehingga indikator yang belum tercapai pada pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2015 akan menjadi prioritas pada
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.
Sebagai wujud nyata dari proses Reformasi Birokrasi Polri, dijabarkan dalam
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2016-2019,
sebagai berikut:
7
1. Program Revolusi Mental Aparatur.
Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai
dan integritas birokrasi yang efektif. Sasaran yang akan dicapai
melalui program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat/
publik atas pelayanan Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan skor Indeks Integritas
Pelayanan Publik 8,5;
2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang
berintegritas dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui
program ini ada 2 point yaitu (1) mempertahankan penilaian Laporan
Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan ukuran
keberhasilan Opini WTP dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen
pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP
nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2;
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan
system manajemen kinerja organisasi. Sasaran yang akan dicapai
melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah
dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (AKIP) mencapai 70 sebelumnya 68,04;
8
4. Program Penguatan Kelembagaan.
Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi
pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja
tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah
terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak
tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu
mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik,
dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat
ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan Indeks Tatakelola
Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100;
5. Program Penguatan Tatalaksana.
Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen
birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis
TIK. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu
(1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam
rangka mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang
baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan
yang baik dan Indeks Tatalaksana dengan ITK diatas rata-rata
nasional atau setara nilai 7 dari skala 1-10 dan (2) terwujudnya
ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan
terpadu dengan ukuran keberhasilan skor Indeks e-Government
dengan nilai 2,66 dan penggunaan e-procurement sd 80%.
6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme
anggota Polri. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah
meningkatnya profesionalisme anggota Polri, dengan ukuran
keberhasilan skor Indeks Profesionalitas anggota Polri 86 dari skor
1-100;
7. Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan
publik berbasis kebutuhan publik. Sasaran yang akan dicapai melalui
program ini adalah meningkatnya kualitas peraturan perundang-
undangan, dengan ukuran keberhasilan tercapainya peraturan
perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya
efektif dan efisien;
9
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara terus menerus. Sasaran yang akan dicapai melalui
program ini ada 2 point yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan
publik dengan ukuran keberhasilan skor hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) 90% dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen
penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan
jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara
pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan
nilai 8,5; Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU
25/2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan
pelayanan publik dan Public Service Index dengan menetapkan Zona
Hijau ada pelayanan di 10 Satpas dan 453 pelayanan SKCK;
9. Program Monitoring dan Evaluasi
Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan, kegiatan,
rencana aksi dan target yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin
dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini
tentang resiko kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Program Quick Wins
Disamping melaksanakan 9 program tersebut, Reformasi Birokrasi
Polri melaksanakan program Quick Wins yang merupakan agenda prioritas
dalam Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 sebagai
upaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Polri dengan ukuran keberhasilan yang dapat diperoleh dari
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
c. Permasalahan Birokrasi Polri
Secara keseluruhan pada pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi
Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bebas dari KKN, peningkatan
pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fakta yang
ada maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum mencapai target yang
diharapkan, hal ini terlihat pada Indeks Reformasi Birokrasi Polri Tahun
2015 berdasarkan hasil verifikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian PAN-RB dengan hasil nilai rata-rata
67,23 yang meliputi komponen pengungkit dengan nilai 39,18 dari nilai
maksimal 60 dan komponen hasil dengan nilai 28,05 dari nilai maksimal 40.
10
Dari komposisi penilaian tersebut digambarkan bahwa pencapaian
hasil belum maksimal yang tentunya menjadi permasalahan Birokrasi Polri
untuk diprioritaskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang
III Tahun 2016-2019, sebagaimana tergambar dalam pencapaian delapan
area perubahan, yaitu:
1. Bidang Organisasi dengan program Penataan Penguatan Organisasi,
terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum
dilakukan pengukuran jenjang organisasi, masih ditemukan
kemungkinan duplikasi fungsi dan kesesuaian struktur organisasi
dengan mandat;
2. Bidang Tata Laksana dengan program Penataan Tata Laksana,
terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum
seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan SOP
yang memiliki peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi
kepada seluruh unit kerja;
3. Bidang Peraturan Perundang-Undangan dengan program Penataan
Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 indikator keberhasilan
yang belum tercapai yaitu belum melakukan evaluasi pada system
pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Bidang SDM Aparatur dengan program Sistem Manajemen SDM,
terdapat 2 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum
diterapkan sistem pengembangan pegawai berdasarkan assessment
dan promosi jabatan secara terbuka;
5. Bidang Pengawasan, dengan program Penguatan Pengawasan,
terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum
diterapkan kebijakan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan
dan pembangunan Zona Integritas secara optimal;
6. Bidang Akuntabilitas, dengan program Penguatan Akuntabilitas,
terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum
diterapkan system pengukuran kinerja berbasis elektronik secara
terintegrasi;
7. Bidang Pelayanan Publik, dengan program Pelayanan Publik, terdapat
1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum diterapkan
kebijakan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima;
8. Bidang Mind Set dan Culture Set Aparatur dengan program
Manajemen Perubahan, terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum
tercapai yaitu program quick wins yang belum memenuhi ekspetasi
masyarakat, dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Polri belum
11
tersosialisasi sampai dengan anggota dan belum dilaksanakan
internalisasi dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Polri di tingkat Satker, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri belum dilengkapi rencana tindak lanjut dan belum dibentuk tim
agent of change/role model sebagai agen perubahan pola pikir dan
budaya kinerja.
Kondisi tersebut diatas, berdampak pada pencapaian tiga sasaran Reformasi
Birokrasi Polri sebagai komponen hasil atas upaya kinerja yang telah
dilakukan pada delapan area perubahan tersebut, yaitu:
1. Dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, mencapai nilai 7,60 dari skala 10, hal ini disebabkan karena:
a. belum mengimplementasikan penanganan gratifikasi dan
penanganan benturan kepentingan untuk menguatkan pengawasan di lingkungan Polri;
b. Wisthle Blowing System yang telah di implementasikan belum dievaluasi untuk menjamin kualitas pelaksanaan system;
c. belum membangun lingkungan pengendalian dan penilaian resiko keseluruh organisasi;
d. tindak lanjut seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum dilaksanakan;
e. belum melakukan fungsi pengawasan internal di lingkungan Polri yang berfokus pada client dan audit berbasis resiko.
2. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik Kepolisian memperoleh nilai 7,12 dari skala 10, hal ini disebabkan karena:
a. belum menerapkan system sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dalam meningkatkan budaya pelayanan prima;
b. belum melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan dan mengevaluasi atas penanganan keluhan/masukan pelayanan secara berkala;
c. belum membuka akses terhadap data hasil survei kepuasan masyarakat dan belum menindaklanjuti hasil suvei kepuasan masyarakat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus terjaga;
d. belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan secara optimal.
12
3. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri memperoleh nilai 13,34 dari skala 20, hal ini disebabkan karena:
a. pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan yang selama ini telah dilaksanakan untuk perbaikan system sesuai dengan kondisi saat ini belum dilakukan evaluasi;
b. belum melakukan evaluasi organisasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, dan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, kemudian menindaklanjutinya dengan mengajukan perubahan organisasi yang diperlukan untuk menata dan menguatkan organisasi;
c. belum menyusun rencana redistribusi pegawai dan melakukan promosi terbuka secara kompetitif, dengan penilaian yang obyektif, dan dilakukan oleh panitia seleksi yang independen, serta pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka untuk menguatkan penataan sistem manajemen SDM;
d. belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, dan menjadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;
e. belum membangun sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh Satker;
f. belum melibatkan peran langsung Pimpinan Polri dalam penguatan akuntabilitas, dimulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan terhadap capaian kinerja yang diukur secara berkala.
13
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI POLRI
Langkah-langkah konkrit menuju World-Class Organization
Pelaksanaan tugas Polri pada Renstra 2015-2019 diarahkan untuk
mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan organisasi Polri menuju
National-Class Organization (NCO) hingga mencapai status World-Class
Organization (WCO) pada 2025; organisasi Polri dengan Good and Clean
Governance; perubahan mind set dan culture set menuju Pemolisian
Demokratis (Democratic Policing); rasa aman dan nyaman di masyarakat
dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari; Polri
yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya
masyarakat; dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti
KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman
masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tidak lain
sebagai aktualisasi arah kebijakan pemerintah dalam Nawa Cita menuju
perubahan dengan menghadirkan negara yang bekerja, kemandirian yang
mensejahterakan, dan revolusi mental sebagaimana tertuang dalam
RPJMN Tahun 2015-2019.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, Polri menetapkan Visi Tahun
2015-2019 yaitu “Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan
dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”
serta 10 arah kebijakan dan strategi Polri, sebagai berikut:
1. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
terpenuhinya Alpalkam/Almatsus Polri guna mendukung penguatan
Tupoksi Polri, yaitu:
a. membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang
berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran
pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum;
b. melanjutkan pembangunan Laboratorium Forensik yang
belum tersedia pada tingkat pusat dan Polda serta
melakukan renovasi bangunan Labfor cabang yang
diperlukan.
2. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis
terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan
unggul melalui perubahan mindset dan culture set, yaitu:
14
a. rekrutment personel Polri dan PNS dengan
mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth;
b. percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari
penerapan reformasi Polri;
c. meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui
pendidikan dan pelatihan;
d. membangun SDM Polri yang profesional melalui metode
sekolah sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK;
e. melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi
Kepolisian;
f. mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih,
transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap Polri;
g. melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada
tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar
Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
h. membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai
elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan
sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana
tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum
Indonesia dan negara-negara lain di dunia;
i. peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka
meningkatkan profesionalisme;
j. menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri
yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal
guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).
3. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar
berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan,
yaitu:
a. merevisi struktur organisasi Polri dengan menggabungkan
Ditpolair dan Ditpoludara menjadi Korps Kepolisian Perairan
dan Udara;
15
b. peningkatan kemampuan Polair dan udara dengan didukung
penambahan kapal dan pesawat udara yang dapat
menjangkau pulau-pulau terluar dan wilayah terluar
berpenghuni/berpenduduk dalam rangka mendukung poros
maritim.
4. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara
berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah
dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, yaitu:
a. penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam
rangka membangun kemampuan industri Kepolisian melalui
rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang
mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar
minimal pelayanan Polri;
b. membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi
secara terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda
dan Polres.
5. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis
meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif
dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas,
yaitu:
a. optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui
penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis
teknologi;
b. penguatan bidang kehumasan melalui implementasi
keterbukaan informasi publik guna mewujudkan
kepercayaan masyarakat;
c. mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri
terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman
masyarakat;
d. mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka
pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.
6. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola
keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu: Memperkuat
kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi
16
intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi
gangguan dan gejolak sosial.
7. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis
terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam
rangka sinergi polisional, yaitu:
a. mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan
lembaga serta kerja sama dengan luar negeri;
b. meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian
dunia.
8. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam
rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap
potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat, yaitu:
Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat
(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok
kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas.
9. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung
program Decade of Action for Road Safety 2011-2020, yaitu:
a. meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi,
Komunikasi dan Informasi (K3I);
b. meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan
tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan
jalan;
c. membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
d. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident
pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi.
10. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis
meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya
rasa aman terhadap empat jenis kejahatan (kejahatan
konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan
transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi), yaitu:
a. pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum
terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan
konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap
kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi
kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan
prasarananya;
17
b. membangun kemampuan back up operasional di tingkat
Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan
berintensitas tinggi (Flash Point) secara langsung dan
cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik social;
c. membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi
pidana yang ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI)
dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.
Oleh karena itu, dalam penyusunan agenda Reformasi Birokrasi
diintegrasikan dengan mengacu pada delapan area perubahan Reformasi
Birokrasi Nasional bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan
perundang - undangan dan Pelayanan publik. Kedelapan area perubahan
tersebut dijabarkan dalam 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan
15 quick wins, sebagaimana ditentukan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
dalam Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 dengan tiga sasaran yaitu
mewujudkan Birokrasi Polri yang bersih dan akuntabel, Birokrasi Polri
yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan
efisien, sebagai berikut:
18
1. Program Revolusi Mental Aparatur.
Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan
integritas birokrasi yang efektif dan hasil yang diharapkan melalui
program ini adalah:
a. meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai
dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan
budaya kinerja dan budaya pelayanan;
b. meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap
instansi pemerintah;
c. meningkatnya integritas aparatur;
d. meningkatnya profesionalisme aparatur;
e. meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan
masyarakat;
f. meningkatnya kepuasan masyarakat.
Program Revolusi Mental Aparatur, dilaksanakan dengan dua
kegiatan:
a. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
b. pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong
terjadinya perubahan pola pikir.
2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan
yang berintegritas dan berkinerja tinggi dan hasil yang diharapkan
melalui program ini adalah:
a. meningkatnya kapasitas APIP;
b. meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang
independen, profesional, dan sinergis;
c. meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN;
d. meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
e. menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;
f. meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh
opini WTP–BPK.
Program Penguatan Sistem Pengawasan, dilaksanakan enam
kegiatan:
19
a. pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM);
b. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
c. pelaksanaan whistleblowing system;
d. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
e. pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
f. penanganan pengaduan masyarakat.
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi dan hasil yang
diharapkan melalui program ini adalah:
a. meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
b. meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang
dan jasa yang adil, transparan, dan professional;
c. meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
nasional;
d. meningkatnya akuntabilitas aparatur.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan dengan
satu kegiatan yaitu pembangunan/pengembangan teknologi
informasi dalam manajemen kinerja.
4. Program Penguatan Kelembagaan.
Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi
pemerintahan yang tepat stuktur, efektif, efisien dan berkinerja
tinggi dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
a. meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi nasional;
b. meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan
sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian/lembaga non struktural;
c. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar
Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga
dengan Pemerintah daerah;
20
d. meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;
e. meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi
pemerintah pusat dan daerah;
f. meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan
pada masing-masing bidang pembangunan;
g. meningkatnya kinerja aparatur.
Program Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan dengan satu
kegiatan yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di
lingkungan Polri.
5. Program Penguatan Tatalaksana.
Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen
birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis
TIK dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
a. meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana,
transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;
b. meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah;
c. meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
d. meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan
jasa secara elektronik;
e. meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang
handal;
f. meningkatnya kualitas pelayanan.
Program Penguatan Tatalaksana, dilaksanakan dengan empat
kegiatan:
a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah;
c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi;
d. Penerapan sistem kearsipan yang handal.
21
6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur sipil negara dan hasil yang diharapkan melalui program
ini adalah:
a. meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN
untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan
kompetitif;
b. meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan
manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
c. meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan
manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan
meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
d. meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool
(kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai
di lingkungannya;
e. meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan
sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi
di lingkungannya;
f. meningkatnya penerapan sistem pengembangan
kepemimpinan untuk perubahan;
g. meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam
Manajamen SDM aparatur;
h. meningkatnya profesionalisme aparatur.
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,
dilaksanakan dengan 14 kegiatan:
a. perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan
personel Polri;
b. perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan
seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
c. perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara
terbuka;
d. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan
assessment center;
e. perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja
personel Polri;
f. perumusan dan penetapan kebijakan reward and
punishment berbasis kinerja;
g. pembangunan/pengembangan sistem informasi personel
Polri;
22
h. perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan
personel Polri;
i. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/
pengembangan data base profil kompetensi calon dan
pejabat tinggi Polri;
j. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas
pendidikan dan pelatihan;
k. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan
berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya
pengawasan;
l. menyusun dan menetapkan pola karier;
m. pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi)
antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;
n. penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan
untuk mendukung kinerja.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kebijakan publik berbasis kebutuhan publik dan hasil yang
diharapkan melalui program ini adalah:
a. meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan
kebijakan;
b. meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak
pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan
mendorong iklim kondusif bagi publik.
Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dilaksanakan
dengan tiga kegiatan:
a. evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-
undangan yang sedang diberlakukan;
b. menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan
perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi,
tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan
perundang-undangan lain;
c. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan
perundang-undangan yang dipandang menghambat
pelayanan.
23
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara terus menerus dan hasil yang diharapkan
melalui program ini adalah:
a. meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja pelayanan publik;
b. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat;
c. meningkatnya profesionalisme aparatur.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan
dengan empat kegiatan:
a. penerapan pelayanan satu atap;
b. percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
c. deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
d. pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi
informasi dalam pelayanan;
9. Program Monitoring dan Evaluasi
Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan
rencana aksi yang ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai melalui
program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko
kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.
Program Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan dengan dua
kegiatan:
a. monitoring;
b. evaluasi (tahunan dan menyeluruh pada semester kedua
Tahun 2019);
Dari masing-masing program tersebut, dalam rencana aksinya
ditetapkan program quick wins yang merupakan agenda prioritas dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019,
guna memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan
oleh publik/masyarakat sekaligus sebagai outcome dari langkah-langkah
Reformasi Birokrasi Polri dan bermanfaat dalam mendapatkan momentum
yang positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu:
24
1. Program Revolusi Mental Aparatur, dengan Quick Wins Sebagai
Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang
Publik;
2. Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan Quick Wins
Penetapan Zona Integritas menuju WBK tingkat Mabes Polri, Polda
dan Polres;
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan Quick Wins
Peningkatan Nilai AKIP;
4. Program Penguatan Kelembagaan, dengan Quick Wins:
a. Restrukturisasi Organisasi Polri tingkat Mabes, Polda dan
Polres yang Efektif, Efesien dan Akuntabel;
b. mengintensifkan sinergitas Polisional dengan Kementerian
Lembaga;
5. Program Penguatan Tata Laksana, dengan Quick Wins Penerapan
e-government yang terintergrasi dalam System Informasi
Manajemen Teknologi Polri (Simtekpol), e-document dan e-office.
6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,
dengan Quick Wins Pemberlakuan promosi jabatan terbuka di
lingkungan Polri (Polres, Polda dan Mabes Polri);
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan
Quick Wins Revisi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Kepolisian.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Quick
Wins:
a. Bidang Lantas:
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metrojaya, Polresta Bandung, Polresta Semarang, Polresta Medan, Polresta Surabaya, Polresta Makasar, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Banyumnas dan Polres Cimahi;
b. Bidang Intelkam:
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres;
c. Bidang Binmas:
Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile);
25
d. Bidang Sabhara:
Melaksanakan patroli dialogis di seluruh jajaran kewilayahan;
e. Bidang Polair:
Pelayanan masyarakat di wilayah pelabuhan berbasis tehnologi informasi (aplikasi smarth phone di wilayah sekitar pelabuhan);
f. Bidang Reskrim:
Pelayanan masyarakat dalam pemberian SP2HP;
g. Bidang Brimob:
Quick respon JIBOM, bantuan SAR dan KBR.
Penetapan program quick wins tersebut tidak terlepas dari
penetapan program quick wins nasional sebagaimana yang ditetapkan
dalam Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu:
1. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Kampanye akan dilakukan dengan menggunakan berbagai
sarana komunikasi, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh
lini anggota. Tujuannya untuk mengakselerasi perubahan mindset
anggota Polri dari budaya priyayi ke budaya melayani; dan
memberikan pesan kepada masyarakat tentang tekad pelayanan
prima kepolisian untuk hadir dan memberikan pelayanan publik
yang lebih baik.
2. Penetapan Struktur Organisasi Polri yang efektif, efisien, dan
akuntabel
Penataan Struktur Organisasi Polri dilakukan melalui
penerbitan Peraturan Kapolri. Tujuannya untuk memastikan bahwa
Struktur Organisasi Polri yang efektif dan efisien tersebut dapat
segera ditetapkan dan beroperasi.
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan,
kompetitif, berintegritas dan berbasis merit
Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan,
kompetitif, berintegritas dan berbasis merit dilakukan melalui
penerbitan Peraturan Kapolri tentang Sistem Manajemen SDM
Polri. Tujuannya adalah agar Sistem Manajemen SDM Polri yang
transparan, kompetitif, berintegritas, dan berbasis merit dapat
segera diwujudkan.
26
4. Rekrutmen Anggota Polri.
Rekrutmen anggota Polri diarahkan pada penyelesaian
status tenaga honorer K2 menjadi CPNS dan pemberlakukan
rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.
5. Penguatan Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP).
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang
perijinan, diselenggarakan di PTSP dengan tujuan terwujudnya
model pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk mengakselerasi
peningkatan kualitas pelayanan publik
Mendorong dan mengakselerasi peningkatan kualitas
pelayanan publik, melalui pelaksanaan Satu Instansi Satu Inovasi
(one agency one innovation) dengan mengikuti kompetisi inovasi
pelayanan publik. Pemenang kompetisi akan mendapat
penghargaan dari Presiden/Wakil Presiden dan diikutsertakan
dalam kompetisi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah
melalui evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja, evaluasi terhadap
unit kerja pelayanan yg telah mencanangkan Zona Integritas, serta
penerbitan kebijakan tentang perjanjian kinerja dan pelaporan
kinerja
Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Secara umum, indikator keberhasilan pada sasaran agenda
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dapat
digambarkan sebagai berikut:
27
1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Indikator
Baseline 2015
Target 2019
Opini WTP dari BPK Opini WTP Opini WTP
Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5) 1 2
Tingkat Kematangan Implementasi
SPIP (skor 1-5)
1 2
Nilai AKIP Skor 68,04 Skor 70
Penggunaan e-procurement 30% 80%
2. Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien
Indikator
Baseline 2015
Target 2019
Indeks Reformasi Birokrasi Polri
(PMPRB)
Skor 67,23 (B) Skor 70 (B)
Indeks Profesionalitas Aparatur Polri
(Skor 1-100)
Skor 86 Skor 86
Indeks e-Government Polri
(Skor 0-4)
Skor 2,66 Skor 2,66
3. Mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
Indikator
Baseline 2015
Target 2019
Indeks Integritas Pelayanan Publik
(Skor 0-10)
Skor 7,22 Skor 8,5
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80% 90%
Persentase kepatuhan pelaksanaan
UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)
- 10 Satpas,
453 Yan SKCK
Gambaran umum Road Map menuju kondisi dimana Birokrasi Polri
menjadi Birokrasi yang bersih dan akuntabel menuju Birokrasi berkinerja
tinggi yang menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara
efisien untuk kepentingan publik, Birokrasi yang efektif dan efisien
menuju Birokrasi yang berintegritas tinggi, bersih dari praktek KKN dan
akuntabel pada publik dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang
berkualitas menuju Birokrasi yang mampu memenuhi public needs,
sebagaimana dalam matriks sebagai berikut:
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG
DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK
2016 2017 2018 2019
1. Meningkatnya internalisasi
sistem nilai dan integritas birokrasi;
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan;
3. Meningkatnya sinergitas
sistem perencanaan, penganggaran dan
pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya keterbukaan
sistem pelaporan; 5. Meningkatnya penerapan
sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja
nasional.
1. Meningkatnya integritas
birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas
sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas
sistem perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kinerja;
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan;
5. Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam
manajemen kinerja nasional;
6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu
dengan kinerja organisasi;
7. Meningkatnya independensi APIP;
8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan
instansi pemerintah; 9. Meningkatnya sinergitas
sistem pelaporan.
1. Meningkatnya integritas
birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem
pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem
perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya intensitas
keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya intensitas
penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen
kinerja nasional;
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja
individu dengan kinerja organisasi;
7. Meningkatnya intensitas
independensi APIP; 8. Meningkatnya intensitas
pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah;
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah;
10. Meningkatnya efektivitas dan
efisiensi sistem pelaporan.
1. Meningkatnya integritas birokrasi;
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem
pelaporan;
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen
kinerja nasional; 6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara
kinerja individu dengan kinerja organisasi; 7. Meningkatnya intensitas independensi APIP;
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di
lingkungan instansi pemerintah; 9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi
pemerintah; 10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem
pelaporan;
11. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja;
12. Meningkatnya akuntabilitas publik; 13. Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode
Perilaku dan Integritas pada Instansi Pemerintah; 14. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas
dari praktek KKN;
15. Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
28
KO
ND
ISI S
AA
T I
NI
KO
ND
ISI Y
AN
G D
IHA
RA
PK
AN
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI PRAKTEK KKN DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK
2016 2017 2018 2019
1. Meningkatnya kualitas dan
intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya ketepatan
ukuran dan fungsi kelembagaan;
3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan
proses penyelenggaraan
pemerintah; 5. Meningkatnya penggunaan
teknologi informasi; 6. Meningkatnya keterbukaan
informasi publik; 7. Meningkatnya kemampuan
unit pengelola SDM untuk
menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit;
8. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur;
9. Meningkatnya sinergi antar
instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan
perundang-undangan; 10. Meningkatnya peran serta
publik dalam perumusan kebijakan.
1. Meningkatnya kualitas dan
intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya ketepatan
ukuran dan fungsi kelembagaan;
3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan proses
penyelenggaraan pemerintah;
5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi
pemerintah; 6. Meningkatnya penggunaan
teknologi informasi; 7. Meningkatnya keterbukaan
informasi publik;
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis
merit; 9. Meningkatnya kesejahteraan
SDM Aparatur;
10. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai;
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-
undangan; 12. Meningkatnya dukungan publik
terhadap penerapan kebijakan
pemerintah.
1. Meningkatnya kualitas dan
intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya ketepatan ukuran
dan fungsi kelembagaan; 3. Menurunnya tumpang tindih tugas
dan fungsi antar instansi; 4. Meningkatnya efektivitas dan
efisiensi;
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah;
6. Meningkatnya penggunaan teknologi;
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
8. Meningkatnya penerapan
manajemen SDM yang berbasis merit;
9. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai;
10. Meningkatnya kesejahteraan SDM
Aparatur; 11. Meningkatnya harmonisasi
peraturan perundang-undangan 12. Meningkatnya kualitas kebijakan
publik; 13. Meningkatnya dukungan publik
terhadap penerapan kebijakan
pemerintah.
1. Meningkatnya kualitas dan intensitas
pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan
fungsi kelembagaan;
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi; 5. Meningkatnya kecepatan proses
penyelenggaraan pemerintah;
6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah
daerah; 7. Meningkatnya penggunaan teknologi;
8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
9. Meningkatnya penerapan manajemen
SDM yang berbasis merit; 10. Meningkatnya transparansi dalam
rekruitmen pegawai; 11. Meningkatnya kesejahteraan SDM
Aparatur;
12. Meningkatnya integritas aparatur; 13. Meningkatnya harmonisasi peraturan
perundang-undangan; 14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik;
15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.
29
KO
ND
ISI S
AA
T I
NI
KO
ND
ISI Y
AN
G D
IHA
RA
PK
AN
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI
BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS
2016 2017 2018 2019
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan
proses pelayanan;
2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong
peningkatan kualitas
pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik.
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses
pelayanan;
2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan
kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik; 8. Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap
pemerintah; 9. Meningkatnya investasi dalam
negeri.
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses
pelayanan;
2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan
kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik; 8. Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap
pemerintah; 9. Meningkatnya kepercayaan
global terhadap Indonesia; 10. Meningkatnya investasi dalam
negeri dan luar negeri.
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan;
2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam
pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas
pelayanan; 7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap
kualitas pelayanan; 8. Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia;
11. Meningkatnya investasi dalam negeri dan
luar negeri; 12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
yang setara dengan negara-negara maju di Asia;
13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar
golongan masyarakat;
14. Terwujudnya budaya pelayanan prima; 15. Meningkatnya daya saing nasional.
30
KO
ND
ISI Y
AN
G D
IHA
RA
PK
AN
KO
ND
ISI S
AA
T I
NI
31
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN “BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL”
Sasaran:
1. Penerapan system nilai dan integritas birokrasi yang efektif. 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasian system akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
1. AREA PERUBAHAN : MENTAL APARATUR PROGRAM : REVOLUSI MENTAL APARATUR
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
1. Pembuatan kurikulum dan modul;
2. Pembacaan Tribrata
dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi;
3. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi;
1. 324 Modul dan 208 kurikulum di publikasikan;
2. 1 Surat Edaran Kapolri tentang Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi;
3. 265 Kompol, 2863 Inspektur polisi dan 3065 Brigpol mengikuti dikjur;
324* Modul 208*
kurikulum
1
Kp 265* Ip 2863*
Brig 3065
340 Modul 210
kurikulum
-
Kp 278 Ip 3006
Brig 3218
357 Modul 229
kurikulum
-
Kp 291 Ip 3149
Brig 3371
375 Modul 240
kurikulum
-
Kp 304 Ip 3292
Brig 3259
Kalemdiklat
1. Kabaintelkam Polri;
2. Kabareskrim Polri;
3. ASSDM Polri; 4. Kakorlantas
Polri; 5. Dirsabhara
Baharkam Polri; 6. Dirbinmas
Baharkam Polri; 7. Kadivpropam Polri *kenaikan 5%
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Meningkatnya
penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;
3. Meningkatnya integritas aparatur;
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur;
5. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat;
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat
4. Membentuk dan
meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT;
6. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik;
4. 1 TOT tingkat Mabes Polri
dan 453 TOT tingkat Polres;
5. 5 dokumenHasil Monev
TOT di 5 Rayon; 6. Melaksanakan sertifikasi
gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh sebanyak 33.500
1 TOT Pati Mabes Polri
-
Wilayah 33500*
Pusat 625
151 Polres
-
Wilayah 35175
Pusat 625
151 Polres
-
Wilayah 36850
Pusat 625
151
Polres
5
Wilayah 38252
Pusat 625
2. Pembentukan
agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.
7. Sosialisasi Perkap No.
856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model/Agen perubahan;
8. Melakukan seleksi terhadap calon agen perubahan;
9. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri.
7. 1 kali sosialisasi
Pembentukan Role Model/Agen Perubahan tingkat Mabes Polri sd Polres;
8. 320 agen perubahan tingkat Polda dan 453 tingkat Polres;
9. 453 Polres melaksanakan
Pelatihan fungsi teknis Polri.
1
320 Agen Polda
453 Polres
-
151 Agen Polres
453 Polres
-
151 Agen Polres
453 Polres
-
151 Agen Polres
453 Polres
33
2. AREA PERUBAHAN : PENGAWASAN PROGRAM : PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya kapasitas APIP;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
3. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;
4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
1. Meningkatkan kapabilitas APIP Polri ke Level II: a. Pembuatan piagam
audit intern; b. Peningkatan
kompetensi; c. Pembuatan
peraturan/SOP; d. Pembuatan Peta
resiko objek pemeriksaan.
2. Penyelenggaraaan Wasrik, reviu, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
1. Sertifikasi Auditor (APIP) Polri ke level II: a. 1 piagam audit intern; b. 370 Bersertifikasi JFA,
bersertifikasi audit investigasi, bersertifikasi audit PBJ, Sertifikat review Lapkeu, sertifikat audit dasar;
c. 17 Peraturan kapolri/irwasum/kadivpropam;
d. 1 peta resiko objek pemeriksaan tahunan.
2. 92 Laporan Hasil Wasrik
tahunan, 3 Laporan Hasil Review, Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti,
Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”;
1
25JFA 30 AI
45 PBJ 45 Keu 105 AD
5
1
92
4
100% ITW 90% BPK
BB
1
100JFA 0 AI
30 PBJ 40 Keu 0 AD
4
1
92
4
100% ITW 60 % BPK
BB
1
110 JFA 40 AI
30 PBJ 30 Keu 0 AD
4
1
92
4
100% ITW 70% BPK
BB
1
135 JFA 0 AI
30 PBJ 30 Keu 0 AD
4
1
92
4
100% ITW 75% BPK
A
Irwasum Polri 1. Karo Wasidik
Bareskrim Polri
2. Karo RBP Srena Polri
3. Karopaminal Divpropam Polri
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK);
4. Penetapan WBK/ WBBM;
5. Pemenuhan LHKPN;
6. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;
7. Penerapan disiplin dan kode etik;
3. Nilai ITK lebih baik dibandingkan nilai ITK 2015 (Rata-rata Nasional 5,693);
4. WBK/WBBM tingkat Polres,
Polda dan Mabes Polri;
5. Pejabat Polri Eselon I, Kapolda, Eselon IIA dan Eselon II yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN;
6. Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP;
7. 4 Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;
6,15 (cenderung
Baik)
4 WBK/ WBBM
Polresta Palembang
Polresta Pontianak,
Polres Cimahi dan
Polres Banyumas
100% Es I dan Ka
WTP
1 Dokumen
6,50 (cenderung
baik)
4 WBK/ WBBM 1 satker
Polda dan Dittipidkor Bareskrim
Polri
100% Es I dan Ka
60% Es IIA
WTP
1 Dokumen
7,50 (baik)
4 WBK/ WBBM 1 satker Polda
1 Satker Mabes
100% Es I dan Ka
70% Es IIA
WTP
1 Dokumen
7,70 (baik)
4 WBK/ WBBM 1 satker Polda
1 Satker Mabes
100% Es I dan Ka
80% Es IIA 30% Es II
WTP
1 Dokumen
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;
6. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK
2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
Pengendalian gratifikasi Tersedianya 1 Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri
1 Perkap - - -
3. Pelaksanaan whistleblowing system;
Penerapan whistle blower system Tipikor
- 4 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK;
- Terkoneksinya WBS online tingkat Mabes Polri
1 Laporan
1 Sistem
1 Laporan
1 Sistem
1 Laporan
1 Sistem
1 Laporan
1 Sistem
4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
Penanganan benturan kepentingan
- 1 Surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan
- 3 Laporan benturan kepentingan
1 Surat Edaran
-
1 Laporan
- 1 Laporan
- 1 Laporan
5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri
SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda terbentuk
SPIP tingkat Mabes Polri
SPIP tingkat Mabes Polri dan Polda
SPIP tingkat Mabes Polri dan Polda
SPIP tingkat Mabes Polri dan Polda
6. Penanganan pengaduan masyarakat;
Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas
- Terbentuknya Dumas online - 3 Laporan Dumas online
- 1 Sistem 1 Laporan
- 1 Laporan
- 1 Laporan
36
3. AREA PERUBAHAN : AKUNTABILITAS PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
2. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional;
3. Meningkatnya penerapan Sistem Manajemen Kinerja Nasional
4. Meningkatnya akuntabilitas aparatur.
Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja
1. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015;
2. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan pembayaran belanja pegawai pada Polri dgn mengunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa
4. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres.
5. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
1. 1258 Dokumen perjanjian kinerja sudah sesuai Perkap no 6 tahun 2015;
2. Tersedianya alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP pada tingkat Mabes Polri dan Polda;
3. 350 personil Polri mengikuti
pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ;
4. 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes.
5. 4 Naskah IKU
1258
32 Polda
50
100% 1 Naskah
1258
21 Mabes
75
100% 1 Naskah
1258
21 Mabes
100
100% 1 Naskah
1258
20 Mabes
125
100% 1 Naskah
Karo Jakstra Srena Polri 1. Karo Jianstra
Ssarpras Polri 2. Kapuskeu Polri
37
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN ”BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”
Sasaran:
1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. 3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government. 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif,dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat. 5. Penerapan system manajemen kinerja nasional yang efektif. 6. Peningkatan kualitas kebijakan publik. 7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. 9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
4. AREA PERUBAHAN : KELEMBAGAAN PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.
1. Pembentukan Polsek baru yang sudah memenuhi persyaratan;
2. Pembentukan Rumkit Bhayangkara;
1. Terbentuknya 1 Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.
2. Terbentuknya 6 Rumkit
Bhayangkara dari tingkat III menjadi tingkat II;
-
4
1
2
- -
-
-
Karolemtala Srena Polri Karokerma Sops Polri
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi & sinergisme Kelembagaan Kementerian/Lembaga/ pemerintah non Kementerian / lembaga non struktural;
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/ lembaga dan antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah;
4. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
5. Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;
7. Meningkatnya kinerja aparatur.
3. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara;
4. Peningkatan tipologi Polres;
5. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan kewilayahan;
6. Penguatan sinergi
Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah;
3. Terbentuknya 2 Polda yaitu Sulbar dan Kaltara;
4. 5 SKEP Kapolri tentang peningkatan tipologi Polres;
5. 3 Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.
6. MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah
- -
1 Perkap tingkat Polres
MoU tingkat
pusat dan daerah
2 Polda
5 SKEP Kapolri
1 Perkap tingkat Polda
MoU tingkat
pusat dan daerah
- -
1 Perkap tingkat Mabes
MoU tingkat
pusat dan daerah
- - -
MoU tingkat
pusat dan daerah
39
5. AREA PERUBAHAN : TATA LAKSANA PROGRAM : PENGUATAN TATA LAKSANA
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government;
2. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
4. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5. Meningkatnya penerapan manajemen ke arsipan yg handal;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan;
1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .
1. Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker;
2. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (e-document & e-office);
3. Penyempurnaan draft Almatsus Polri;
4. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda;
1. 1.230 Satker menerapkan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker;
2. Penerapan 1 e-document tingkat mabes Polri 32 satker Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat ;
3. 1 Perkap Kapolri tentang Almatsus Polri;
4. 32 Hasil kajian HTCK pada tingkat Polda, 54 HTCK Polair pada tingkat polda dan polres, 25 HTCK satfung mabes.
1.230 Satker
1 e-doc Mabes,
1 e-office Mabes
-
32 HTCK
Polda
1.230 Satker
32 e-doc
Polda
1 Perkap
54 HTCK
Polair
1.230 Satker
10 e-office
Polda -
25 HTCK Satfung Mabes
1.230 Satker
10 e-office Polda
-
-
Karolemtala Srena polri 1. Assarpras Polri 2. Karowabprof
Divpropam Polri
3. Karo PID Divhumas Polri 4. Kasetum Polri
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah
1. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;
2. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja.
1. 106 Jumlah SOP satfung Mabes Polri;
2. 4 dokumen Perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).
25 SOP
1 Dokumen
25 SOP
1 Dokumen
25 SOP
1 Dokumen
31 SOP
1 Dokumen
3. Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi;
1. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;
2. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;
1. 4 kali Rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dapat diakses publik;
2. 4 dokumen Laporan evaluasi
1
1
1
1
1
1
1
1
3. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
3. 4 dokumen Laporan evaluasi Perkap
1 1 1 1
4. Penerapan Sistem Kearsipan yang handal
Terbangunnya e-office yang terintegrasi
e-post, ANDE, SIKD dan aplikasi daftar nama pejabat
1 e-doc Mabes Polri,
1 e-office Mabes Polri
32 e-doc Polda
10 e- office Polda
10 e-office Polda
41
6. AREA PERUBAHAN : SDM APARATUR PROGRAM : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
2. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk menerapkan manajemen SDM Polri yang berbasis merit;
3. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;
4. Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;
1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri
1. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memunuhi standar ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth;
2. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;
1. Dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri tahun 2015-2019;
2. 4 Kep Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;
1
1
-
1
-
1
-
1
ASSDM Kapolri
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
1. Rekrutmen anggota Polri di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar;
2. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.
1. 10% Anggota Polri yang direkrut berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar;
2. 32 Polda menggunakan teknologi online
10%
10
10%
10
10%
10
10%
2
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;
6. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
7. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM Aparatur;
8. Meningkatnya profesionalisme aparatur
3. Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres
3. 453 Polres 80% 90% 95% 100%
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme:
a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka,
b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas
c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional;
Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;
1 - - -
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum;
2. Menetapkan Kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012.
3. pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda;
1. Peraturan ASSDM Kapolri; 2. Hasil revisi Peraturan
Kapolri tentang Assessment Center;
3. Peraturan Kapolri tentang Assessment Center;
4. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 16 Polda
5. 40 Pelatihan di 32 Polda
1 -
-
1
Mabes Polri
4 Polda
10
Pelatihan
-
1
-
1 Mabes Polri
4 Polda
10
Pelatihan
- -
1
1 Mabes Polri
4 Polda
10
Pelatihan
- -
-
1 Mabes Polri
4 Polda
10
Pelatihan
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri.
Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK;
1 Peraturan Kapolri tentang Sistem Penilaian Kinerja;
-
1 - -
6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri.
1 Peraturan Kapolri tentang Reward and punishment system;
- - 1 -
7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri
Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda;
Tersedianya aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh satker Mabes Polri dan 32 Polda
40%
100%
8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri;
Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu
Peraturan Kapolri tentang penerimaan anggota Polri terpadu.
1
9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri.
Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pada level Mabes dan Polda.
1 Keputusan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Karir.
- - 1 -
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat;
Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja.
4 Laporan Hasil evaluasi dan validasi.
1 1 1 1
11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan.
1. Diterapkan promosi secara terbuka pada jabatan tertentu di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.
2. Penerapan prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural dan fungsional;
3. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri;
1. 1 Naskah profil kompetensi jabatan;
2. Assesment tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
1 Naskah Tingkat Mabes, 32 Polda
- Tingkat Mabes, 32 Polda
- Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
- Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Menyusun dan menetapkan pola karier;
1. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedoman merit system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel;
2. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu.
1 Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri; Assesment tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
1 Perkap Tingkat Mabes, 32 Polda
- Tingkat Mabes, 32 Polda
- Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
- Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;
Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement
4 laporan Hasil Monitoring dan evaluasi
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
Kerjasama pendidikan dan pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan.
16 MoU 7 2 1 6
46
7. AREA PERUBAHAN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
1. Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap).
Pemetaan 195 Perkap dan dibuat surat kepada Satker Pemrakarsa untuk dianalisa, evaluasi & per-UU-an yang berlaku, terutama Polri:
a. Apakah Perkap yang ada saat ini masih valid dan masih dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri?
b. Sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan/atau tidak mendukung Tupoksi Polri sehingga perlu dicabut/ atau
c. Beberapa pasal dalam Perkap tersebut ada yang perlu revisi? Atau
d. Perkap tersebut masih valid dan dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri tetapi substansinya dapat disederhanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Peraturan Kepala Satuan Fungsional (Perkasatfung)
195
- - -
Kadivkum Polri
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian.
100% Hasil harmonisasi dan sinkronisasi Perkap.
20% 30% 30% 20%
3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan
Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010.
Hasil revisi Perkap 26 Tahun 2010;
1 - - -
-
48
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN “BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS”
Sasaran:
1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan e. Quick Wins
8. AREA PERUBAHAN : PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK FUNGSI : LALU LINTAS
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KEGIATAN RENCANA AKSI TAHUN
PENANGGUNG JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan
menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam
rangka mempercepat proses pelayanan;
1. Pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM)
1. 4 kali kordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negari terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM;
2. 1 kali revisi Kerjasama dengan PT. BRI Tbk pembayaran PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI;
1
1
1 -
1 -
1 -
Kakorlantas Polri
49
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
4. Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
3. penambahan 250 unit mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Penunjukkan 180 Satpas SIM online perpanjangan menggunakan aplikasi SIM online.
100 Unit
45 satpas
50 Unit
45 satpas
50 Unit
45 satpas
50 Unit
45 satpas
a. Penyempurnaan sistem uji SIM
Terlaksananya penyusunan revisi perkap 9 tahun 2012 ttg SIM
-
1 Perkap
-
-
b. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM
Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia sebanyak 2000 orang
500
orang
500
orang
500
orang
500
orang
c. Standarisasi kantor pelayanan SIM / Satpas
Standarisasi tata layanan dan gedung 44 Kantor layanan Satpas
11 satpas
11 satpas
11 satpas
11 satpas
d. Pelayanan Satpas bersih dari calo
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak..
Satpas Polres
Banyumas, Polresta
Palembang, Polresta
Pontianak, Polres Cimahi
Satpas Polda Metro Jaya,
Satpas Polrestabes
Bandung dan
Polrestabes Semarang,
Satpas Polrestabes
Medan, Polrestabes Surabaya,
Polrestabes Makassar
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK yang akan online secara integrasi dengan Korlantas Polri
1. Penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 24 Polda.
2. Terlaksananya penyusunan revisi Perkap 5 th 2012 ttg Regident Ranmor.
6 Polda
1
6 Polda -
6 Polda -
6 Polda -
a. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi penerbit BPKB dan STNK
Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 800 petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
b. Pengaktifan regident
ranmor yang
terintegrasi
Terlaksananya operasional regident ranmor yang terintegrasi di 32 Polda
6 Polda 10 Polda 10 Polda 6 Polda
c. Pelayanan Samsat bersih dari calo
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat di Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak.
Samsat Polres
Banyumas, Polresta
Palembang, Polresta
Pontianak, Polres Cimahi
Samsat Polda Metro Jaya,
Samsat Polrestabes
Bandung dan
Polrestabes Semarang,
Samsat Polrestabes
Medan, Polrestabes Surabaya,
Polrestabes Makassar
51
FUNGSI : INTELKAM
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan
menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam
rangka mempercepat proses pelayanan;
4. Pembangunan /
pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
1. Membangun Akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK a. Terimplementasi nya
aplikasi registrasi SKCK Online di Satker Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.
b. Terlaksananya Sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres.
c. Terimplementasi nya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.
Mewujudkan Zona bebas percaloan pelayanan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres. 32 Polda dan 453 Polres. 1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
32 Polda dan 453 Polres
4 Polda
151 Polres
1 Mabes Polri, 32
Polda, 453 Polres dan
4.872 Polsek.
-
8 Polda
151 Polres
-
-
8 Polda
151 Polres
-
-
12 Polda
150 Polres
-
Kabaintelkam Polri
52
1 2 3 4 5 6 7 8 9
d. Terlaksananya penyelenggara an Survei Kepuasan Masyarakat.
e. Deklarasi Pernyataan zona bebas percaloan SKCK di Mabes Polri, Polda dan Polres.
4 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 453 Polres 1 Naskah Deklarasi Pernyataan Zona Bebas Percaloan SKCK di tigkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres
1 Laporan 100 Polres
1 Naskah
1 Laporan 150 Polres
-
1 Laporan 150 Polres
-
1 Laporan 53 Polres
-
2. Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas a. Terimplementasinya
Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek.
b. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online.
c. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.
1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek. 1 naskah kajian akademia 1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
1 Paket
1 Paket
1 32
453
-
-
1.500 Polsek
-
-
1.500 Polsek
-
-
1.429 Polsek
3. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres.
Terimplementasinya Mesin Antrian FIFO di 32 Polda dan 453 Polres.
10
150 150 175
53
FUNGSI: BINMAS
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
4. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
1. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang ADR/RJ;
2. Membuat aplikasi
database BUJP online di tingkat mabes polri
3. Penyusunan peraturan Dit Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online
4. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile)
1. Tersusunnya 1 per dir dan 1 perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice
2. Tersedianya 1 unit system aplikasi BUJP online
3. 1 dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan BUJP online
4. Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres
1 perDir 1 unit 1 dok dirbinmas 32 unit polda, 73 polres
- - - 126 unit polres
1 Perkaba - 1 dok perkaba 157 unit polres
- -
-
188 unit polres
Dirbinmas Baharkam Polri
54
FUNGSI: POLAIR
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
4. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
1. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;
2. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni;
3. Pengintegrasian
sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing.
1. Berkurangnya sebanyak 50% kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 102 kasus;
2. 1.104 kegiatan Polmas
Perairan dan 60 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;
3. MoU Polri dan KKP.
51
240 giat polmas
12
Sambang nusa
-
26
264 giat polmas
14
Sambang nusa
X
13
288 giat polmas
16
Sambang nusa
-
7
312 giat polmas
18
Sambang nusa
-
Dirpolair Baharkam Polri
55
FUNGSI : SABHARA
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
4. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
1. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli
2. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalitas dan kemacetan.
3. Tergelarnya kendaraan
Patroli berbasis GPS
1. Naskah Perkabaharkam hasil revisi tentang Patroli;
2. Tersosialisasinya Revisi Perkabaharkam tentang patroli di 32 Polda
3. Laporan hasil giat
Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, Di tempat rawan
kriminalitas dan rawan kemacetan.
3.Terkendalinya(monitoring)
pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP
1 Naskah Perkaba
-
1.007.051 1.400.871 573.711 5.280.032
15-20 menit
-
10 Polda
1.007.995 1.400.900 602.396
5.808.361
15- 20 menit
-
10 Polda
1.008.150 1.410.005 632.515
6.389.461
15-20 menit
-
12 Polda
1.008.200 1.410.445 632.515
6.389.900
15-20 menit
Dirsabhara Baharkam Polri
56
FUNGSI : RESKRIM
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
1. Penerapan pelayanan satu atap;
1. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;
2. Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah indonesia melalui pusiknas;
1. 2 Laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan database SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;
2. MoU dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;
3. 4 Laporan hasil monitoring
SP2HP online di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.
1 Laporan
-
1 Laporan
1 laporan
-
1 Laporan
-
1 MoU
1 Laporan
-
-
1 Laporan
Kabareskrim Polri
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
3. Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP
4. Pengesahan Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP
- 14 Perkap 9 Perkaba 30 SOP
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
4. Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
4. Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS,
5. Jumlah Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik
Tingkat Mabes
Tingkat Polda
Tingkat Polres
Tingkat Polres
57
FUNGSI : BRIMOB
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
1. Penerapan pelayanan satu atap;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
4. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
1. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR;
2. Quick Respon JIBOM
3. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;
4. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam.
1. 3 Unit tingkat Korbrimob Polri, 32 Sat Brimobda ;
2. 4 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk
3. 4 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda.
3 Unit
1 Laporan
1 Laporan
10 Unit
1 Laporan
1 Laporan
10 Unit
1 Laporan
1 Laporan
12 Unit
1 Laporan
1 Laporan
Kakorbrimob Polri
58
9. PROGRAM: MONITORING DAN EVALUASI
HASIL YANG
DIHARAPKAN
KEGIATAN
RENCANA AKSI
TAHUN
PENANGGUNG
JAWAB SATKER
PENDUKUNG
RENCANA AKSI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri berjalan sesuai dengan Road Map dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gel. III tahun 2016-2019 yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efesien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.
1. Monitoring 2. Evaluasi
1. Penyusunan SOP pedoman Monitoring dan Evaluasi
2. Laporan Monitoring 1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keseluruhan
1 SOP 4 Laporan 2 Laporan 1 Laporan
1 SOP
1 Laporan
- -
-
1 Laporan 1 Laporan
-
-
1 Laporan 1 Laporan
-
-
1 Laporan
-
1 Laporan
Karo RBP Srena Polri
59
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten
A. Organisasi
Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan dengan baik, maka
perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk Tim yang diberi
tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Polri agar seluruh rencana
aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan,
meliputi dua tingkatan yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan masing-
masing tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri
selaku penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan
Tugas dari Tim Pengarah adalah sebagai berikut:
a. memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 serta menetapkan Road Map;
b. memastikan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Polri sesuai
dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan
dampak pada perbaikan Birokrasi Polri dan memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat;
c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan
arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tetap berjalan
konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Asrena Kapolri, dalam
pelaksanaannya dibantu Sekretaris Tim yang dipegang oleh Kepala Biro
Reformasi Birokrasi Polri dan Tim pelaksana yang dibagi ke dalam sembilan
Tim yaitu:
a. Tim I : Program Revolusi Mental Aparatur, selaku Ketua Tim
Karorenmin Lemdiklat Polri;
b. Tim II : Program Penguatan Sistem Pengawasan, selaku Ketua
Tim Karorenmin Itwasum Polri;
c. Tim III : Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, selaku Ketua
Tim Karojakstra Srena Polri;
60
d. Tim IV : Program Penguatan Kelembagaan, selaku Ketua Tim
Karolemtala Srena Polri;
e. Tim V : Program Penguatan Tatalaksana, selaku Ketua Tim
Karolemtala Srena Polri;
f. Tim VI : Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia ASN, selaku Ketua Tim Karojianstra SSDM Polri;
h. Tim VII : Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan,
selaku Ketua Tim Karosunluhkum Divkum Polri;
i. Tim VIII : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, selaku
Ketua Tim Wakakorlantas Polri, yang dilaksanakan oleh:
1) bidang Lantas oleh Kabidregident Korlantas Polri;
2) bidang Reskrim oleh Kabagren Rorenmin Bareskrim
Polri;
3) bidang Intel oleh Kabidyanmas Baintelkam Polri;
4) bidang Sabhara oleh Kasubditgasum Ditsabhara
Baharkam Polri;
5) bidang Binmas oleh Kasubdibintibmas Ditbinmas
Baharkam Polri;
6) bidang Polair oleh Kasatrolnus Ditpolair Baharkam
Polri;
7) bidang Brimob oleh Kabagren Korbrimob Polri;
j. Tim IX : Program Monitoring dan Evaluasi, selaku Ketua Tim Karo
RBP Srena Polri.
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri bertugas:
a. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Polri;
b. merumuskan quick wins;
c. merancang rencana Manajemen Perubahan;
d. bersama dengan Satker terkait melaksanakan Quick Wins;
e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam
Road Map;
f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan
selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
h. menjadi agen perubahan.
61
B. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring
Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan sesuai
dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari
proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi
pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan, sehingga tidak
terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Kegiatan
monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
a. pertemuan rutin dengan Kasatker untuk membahas kemajuan,
hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk
merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi Polri harus terus
dimonitor oleh Kasatker untuk menjaga keberlanjutannya;
b. pertemuan dengan Kasatker untuk merespon permasalahan yang
harus cepat diselesaikan;
c. survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
d. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi Polri
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
e. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
Pada tingkat Mabes Polri, monitoring dilakukan melalui beberapa media
sebagai berikut:
a. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
b. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
c. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
d. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi Polri
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
e. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Itwasum Polri.
62
2. Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilakukan
dalam rentang waktu tertentu setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi
dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri
secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan
pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan
mulai dari tingkat Satker sampai pada Mabes Polri, sebagai berikut:
a. evaluasi semesteran, tahunan dan keseluruhan di tingkat Satker yang
dipimpin oleh Kasatker untuk membahas kemajuan, hambatan yang
dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam
bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan
yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan
strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh
prioritas yang telah ditetapkan;
b. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Polri yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi;
c. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Mabes Polri, yang
dipimpin langsung oleh Kapolri selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi
Birokrasi Polri.
63
BAB V PENUTUP
Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019
merupakan peta jalan sebagai acuan dalam merealisasikan sasaran Reformasi
Birokrasi Polri dalam mewujudkan Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance
Based Bureaucracy) menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang
memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien.
Sehingga Birokrasi Polri harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola
kepolisian yang baik dan professional, mengabdi pada kepentingan rakyat dan
bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.
Oleh karena itu kunci keberhasilan dari implementasi Reformasi Birokrasi Polri
sangat bergantung dari konsistensi masing-masing Tim Pelaksana dalam
menjalankan program, kegiatan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 akan
dilaksanakan dari pada tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019, namun tidak
menutup kemungkinan terhadap masukan dan kritik yang membangun guna
penyempurnaan dokumen ini guna mewujudkan cita-cita Reformasi Birokrasi Polri
khususnya dan menunjang pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional secara
keseluruhan.
Jakarta, 30 Mei 2016
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI
Paraf:
1. Konseptor/Karo RBP : ..........
2. Asrena Kapolri : ..........
3. Kasetum Polri : ………
4. Wakapolri : ………
Diterbitkan oleh: BIRO REFORMASI BIROKRASI SRENA POLRI Jln. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Website : itk.polri.go.id Telp : 021-7218788
top related