RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa
Post on 06-Feb-2018
515 Views
Preview:
Transcript
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pahlawan No. 9
Telp. (024) 8311174 Fax. (024) 8311266 SEMARANG
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swr, karena hanya
berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) Pemerintah Provinsi Jawa TengahTahun 2015 dapat
dieselsaikan.
RencanaTindak pengendalian merupakan uraian tentang upayapemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan
menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang
meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan
struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima
unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, danpemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindakpengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau
pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan
memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.
Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk
melakanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak
Pengendalian Pemerintah provinsi Jawa Tengah ini.
Kepada semua pihak yang terah membantu dan mendukung
penyusunan Rencana Tlndak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima
kasih.
Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat
dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
ii
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR i
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
ii iv
BAB I GAMBARAN UMUM 1
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
a. Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
b. Struktur Organisasi c. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 d. Tujuan dan Sasaran
3. Dasar Hukum 4. Maksud dan Tujuan 5. Ruang Lingkup 6. Manfaat
1 1 2 2 5 8 9 14 14 15 16
B. Sekilas tentang SPIP 1. Pengertian 2. Tujuan SPIP 3. Unsur-Unsur SPIP 4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of
Responsibilities)
16 16 17 17 21
BAB II RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN
A. Penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23
B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 25 1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian
yang Baik 25
2. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian 3. Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan
Pengendalian
26 31
C. Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
34
1. Pernyataan Misi dan Tujuan 34
iii
2. Penilaian Risiko 35 D. Informasi Dan Komunikasi 111 E. Pemantauan Pengendalian Intern 111
BAB III PENUTUP 113
Lampiran Lampiran 1 : Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian/Control
Environment Evaluation (CEE) Lampiran 2 : Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lampiran 3 : Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lampiran 4 : Pemetaan Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Risiko
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Lampiran 5 : Rancangan Informasi dan Komunikasi Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
iv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Susunan Keanggotaan Satgas SPIP Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015...................... 2
Tabel 2.1 Skor Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015...........................................
26 Tabel 2.2 Hasil Skoring Rekapitulasi Lingkungan
Pengendalian.....................................................
27 Tabel 2.3 Hasil Validasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian 28 Tabel 2.4 Gambaran Lingkungan Pengendalian Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015......................
30 Tabel 2.5 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah......................
32 Tabel 2.6 Pemetaan Risiko SKPD terkait Tujuan
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018..................................................................
36 Tabel 2.7 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran...........................
41 Tabel 2.8 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”............................................................
75 Tabel 2.9 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan............................................................
83 Tabel 2.10 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak..........................................
87 Tabel 2.11 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-6: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat
iv
Hidup Orang Banyak.......................................... 89 Tabel 2.12 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian
Risiko Misi ke-7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan......
102
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 1
BAB I
GAMBARAN UMUM
A. Pendahuluan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat
pilar, yaitu:
1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi
instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang
pengendalian intern di sektor pemerintahan.
1. Latar Belakang
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan
pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun
Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara
tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan
keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 2
Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun
2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi
perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan
perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban,
serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan
kemandirian. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah
jangka menengah provinsi Jawa Tengah yaitu merealisasikan visi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2013 – 2018 adalah
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2015
ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi yang efektif fan
efeisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
a. Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015
Tabel 1.1
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SPIP
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
No. Jabatan / Instansi Kedudukan
Dalam Tim
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Penanggungjawab
2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pengarah
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Ketua Tim
4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 3
5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
8. Kepala Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
9. Kepala Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
10. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
11. Kepala Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
13. Kepala Bidang Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
14. Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
Anggota
15. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Anggota
16. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Anggota
17. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
18. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
19. Kepala Bidang Pengembangan Desa/Kel & Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah
Anggota
20. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Anggota
21. Kasubbag Program Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Anggota
22. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
23. Andreas CN, S.STP, M.Si Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
24. Mohamad Yusdi N, ST, MBA Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
25. Yusuf Andryawan, SE Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
26. Yosafat Nada Satria, S.STP Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 4
27. Sylvi Agustin S, SP Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
28. Bagus Panuntun, S.STP Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
29. Hiddan Noormantama, ST Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
30. Cynthia Pitasari, Amd Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
31. Dwi Yudiantari, SE Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
32. Wahyu Harum W, S.IP, M.Si Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
33. Widita Tunjung Sari, SE Akt. Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
34. Endah Ratnawati, SE, MM Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
35. Sri Mulyono, SH Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
36. Drs. Antonius Trihananto Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
37. Anna Yusifa, SE, AK Auditor Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
38. Sutaryo, SE Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
39. Dyah Ayu S H W, SE,Akt, M.Si Auditor Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
40. Iskandar, SE, MM Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
41. Drs. Ahmad Yani, M.Si Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
42.
Zainul Ulum, SP Pembantu Bidang Teknis pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Anggota
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 5
b. Struktur Organisasi
Dasar Hukum Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
SKPD Provinsi Jawa Tengah
1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 6
5) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
6) Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Jawa Tengah;
7) Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah;
8) Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;
9) Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;
10) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
11) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;
12) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Prov. Jawa Tengah;
13) Badan Arsip Daerah dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
14) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Jateng;
15) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
17) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
18) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
19) Disnakertrans dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
20) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
21) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
22) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov. Jawa Tengah;
23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
24) Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah;
25) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
26) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
27) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
28) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah;
29) Dinas Pertanian, TP dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah;
30) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
31) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 7
32) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
33) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
34) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
35) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
36) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
37) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
38) Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Prov. Jawa Tengah;
39) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
40) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
41) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
42) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
43) Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
44) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
45) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
46) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
47) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
48) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
49) RSUD Dr. Moewardi Surakarta ;
50) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
51) RSUD Tugurejo Semarang;
52) RSUD Kelet Jepara;
53) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang
54) RSJD Surakarta;
55) RSJD Dr. RM. Soejarwadi Klaten
56) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
57) Sekretaris KPID Provinsi Jawa Tengah;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 8
58) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah;
59) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
c. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018
Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi
pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah :
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka
ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,
dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang
Berkeadilan, Menanggu-langi Kemiskinan dan
Pengangguran;
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 9
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk
Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan.
d. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung
pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi
Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran
pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,
dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain
dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang
Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan
Pengangguran.
Tujuan :
a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
b. Menurunkan jumlah penganggur;
c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan
Pangan dan Kedaulatan Energi;
e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan
produk dalam negeri;
g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 10
i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan
pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
Sasaran :
a. Menurunnya angka kemiskinan;
b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan
(produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi
pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan
baku, sumber daya dan kearifan lokal;
d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan
produktivitas Koperasi dan UMKM;
f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;
g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan
pengendalian impor non migas;
h. Meningkatnya realisasi investasi;
i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap
perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan
penyeleng-garaan pendidikan;
l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan
aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan
rehabilitasi yang berperspektif HAM.
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
Tujuan :
a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang
kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi
pada pelayanan prima;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 11
b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
c. Melaksanakan penegakan hukum.
Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta
sistem pola karier yang jelas;
c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP);
e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian;
h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang
mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Tujuan :
a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku
dan agama;
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar
kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang
pada semua aspek kehidupan.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 12
Sasaran :
a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat,
suku dan agama;
b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam
menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri
bangsa;
c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa
patriotik;
d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat
dalam proses demokrasi;
f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh
keluhuran budaya Jawa;
i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam
kehidupan masyarakat.
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak;
Tujuan :
a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan
kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan
pembangunan daerah.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 13
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk
Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
Tujuan :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti
luas.
Sasaran :
a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta
meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate
(CPR);
c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam
pendidikan;
d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi,
perumahan layak huni;
g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan
ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan.
Tujuan :
a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan
transportasi;
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 14
c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap
pembangunan;
d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta
keselamatan transportasi;
c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di
muara sungai;
d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan
transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana
teknologi komunikasi dan informasi;
f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.
3. Dasar Hukum
Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah adalah:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 15
e. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/4 Tanggal
26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
f. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
800/001217 Tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Provinsi Jawa Tengah;
g. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor
700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa
Tengah.
4. Maksud dan Tujuan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi
gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi
dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang
ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan
perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian
atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa
tujuan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah
yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan
bagi pimpinan dan juga para pegawai di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang
diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat
keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
5. Ruang Lingkup
Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas
kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan utama yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2015 di tingkat Pemerintah
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 16
Provinsi Jawa Tengah. Penentuan Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil rekapitulasi
Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang telah dilakukan seluruh SKPD.
Sedangkan Penilaian Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
merupakan hasil pemetaan risiko SKPD terpilih (40 SKPD Pemerintah
(Provinsi Jawa Tengah) dalam pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
melibatkan seluruh jajaran pimpinan SKPD, tingkatan manajemen,
pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
6. Manfaat
Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2015 ini diarahkan
untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:
a. Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;
b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
c. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
B. Sekilas tentang SPIP
1. Pengertian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan
keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar
pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 17
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep
pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh
pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses
kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan
guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi
tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan
aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal,
mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif
keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan
pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas
organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
2. Tujuan SPIP
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan
tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang‐undangan.
3. Unsur-Unsur SPIP
Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian
intern sebagai berikut yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan
diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 18
pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib
menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar
sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.
Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat
mendorong tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu
dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem
pengendalian intern, yaitu:
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang
efektif;
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2) Penilaian risiko
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi.
Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi
risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang
memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko
untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi
terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 19
Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari
proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis
risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:
a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik
yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor
eksternal;
b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level
keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat
dikelola secara efektif.
Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap
kegiatan, yang terdiri atas:
a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang
mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya.
Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat
dicapai, realistis, dan terikat waktu;
b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran
peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan
aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi
risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab
terjadinya peristiwa risiko;
c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan
munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan
terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa
risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level
atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara
kemungkinan dan dampak risiko.
3) Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang
tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam
pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapan dan
dilaksanaan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 20
tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja
secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan
organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan
mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.
Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua
kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang
bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang
dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa
risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation
merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk
mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu
peristiwa risiko.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada
kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan
penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian
mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa
tujuan organisasi dapat dicapai.
4) Informasi dan Komunikasi
Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran
manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat
diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan
distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat
melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan
menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak
langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi
yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat
mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 21
efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan
organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan
pelaksanaan aktivitas pengendalian.
5) Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas
mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan
pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan
bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang
diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah
dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan
eksternal organisasi.
Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian
atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta
menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem
pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis
kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi
Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.
Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh
unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan
aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan
ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan
laporan keuangan.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 22
Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa
konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian
intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk
meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menjalankan siklus
penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi
sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan
pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas
penyelenggaraan SPIP tersebut.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 23
BAB II
URAIAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN INTERN
A. Penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan.
Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Jawa
Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang
memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan
pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperlancar
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
700/4 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki tugas:
a. menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b. melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 24
Sebagai langkah penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Satuan Tugas SPIP telah
melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
dengan kegiatan antara lain:
a. Evaluasi Lingkungan Pengendalian:
1) Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD
lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2) Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan Lingkungan
Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai;
3) Melakukan Validasi Hasil Lingkungan Pengendalian yang Tidak
Memadai dan Kurang Memadai;
4) Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk
menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif,
sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan
yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
b. Penilaian Risiko dengan melakukan Pemetaan Risiko SKPD terhadap
Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018:
1) Melakukan Pemetaan Risiko SKPD (40 SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah) terkait masing-masing Tujuan dalam RPJMD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
2) Melaksanakan Desk bersama masing-masing SKPD terkait
Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko
yang tepat untuk menangani risiko.
3) Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran
tentang profil risiko dan kegiatan yang diperlukan untuk
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 25
mengendalikan risiko pada kegiatan utama Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya
dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan
penyelenggaraan pengendalian intern (menyusun Rencana Tindak
Pengendalian).
Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk
menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri
atas dua paket rencana aksi, yaitu:
a. Rencana Kegiatan Penguatan Lingkungan Pengendalian;
b. Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko yang relevan dengan tujuan
utama organisasi.
B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik
Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur
pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian
memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan
keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena
itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan
untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong
terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus,
pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:
1. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 26
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan
efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.
2. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
mengambil langkah strategis yaitu:
1) Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD
lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah (59 SKPD)
telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control
Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-
masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi
pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD.
(Kuesioner CEE dan Rekapitulasi Lingkungan Pengendalian
SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersaji pada
Lampiran 1 dan Lampiran 2)
2) Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur
Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan
Kurang Memadai;
Hasil Rekapitulasi merupakan dasar melakukan Skoring,
pernyataan-pernyataan terbanyak hasil kuesioner merupakan
pernyataan yang Tidak Memadai/Kurang Memadai;
Tabel 2.1 Skor Keterangan <6 Memadai
6 - 12 Cukup Memadai 13 - 18 Kurang Memadai
>18 Tidak Memadai
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 27
Berdasarkan hasil skoring, Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan
pengendalian diketahui bahwa 3 (tiga) sub unsur lingkungan
pengendalian kurang memadai.
Tabel 2.2
Hasil Skoring Rekapitulasi Lingkungan Pengendalian
No Sub Unsur / Elemen dari Sub
Unsur
Pertanyaan Belum
Memadai Skor
I Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
Pengembangan — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai
Aturan perilaku belum disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
18
Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya
16
Komunikasi — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan
Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)
16
Penekanan Kembali —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi
Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku
22
Pengawasan — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika
Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku
26
Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai
14
Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai
16
Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku
15
II Komitmen Terhadap Kompetensi
Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi
Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi
25
Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi
Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman
13
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 28
yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.
mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya
14
Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
22
VI Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian
Instansi memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
21
Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan
13
Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan
13
3) Melakukan Validasi Hasil Lingkungan Pengendalian yang Tidak
Memadai dan Kurang Memadai;
Validasi perlu dilakukan karena hal ini merupakan hasil kuesioner
untuk mengetahui kesahihan pernyataan. Selain itu validasi juga
berguna meringkas pernyataan-pernyataan yang setipe atau
seinduk. Validasi dilaksanakan oleh Focus Group Discussion dengan
metode review dokumen, wawancara, diskusi oleh Satgas SPIP
Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD terkait.
Tabel 2.3
Hasil Validasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian
No Sub Unsur / Elemen dari
Sub Unsur
Pertanyaan Belum
Memadai Validasi
I Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
Pengembangan — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai
Aturan perilaku belum disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
Belum ada Kode Etik dan Aturan Perilaku tingkat provinsi
Pegawai memperoleh penghargaan yang
Dimasukkan Sub Unsur No. VI
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 29
sepadan dengan prestasi kerjanya
tentang sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward)
Komunikasi — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan
Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)
Digabung menjadi: Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan dan instansi lainnya) melalui Media Organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)
Penekanan Kembali —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi
Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku
Pengawasan — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika
Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku
Penyusunan dan Penginformasian Kode Etik dan Aturan Perilaku tingkat Provinsi sudah mencakup hal ini, sehingga tidak perlu dimasukkan
Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku
II Komitmen Terhadap Kompetensi
Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi
Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi
Kuantitas dan Kualitas perlu ditingkatkan, Mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru
Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.
Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut
Penempatan Pegawai tidak sesuai kompetensi, Mapping dari BKD, "Penyusunan Kualifikasi Pegawai"
Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya
Kualitas : Pemetaan Kebutuhan pelatihan yang tepat
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 30
Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
Pelatihan sebelum menduduki posisi penting baik Struktural maupun Fungsional
VI Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian
Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
Menyusun Rancangan Peraturan Pemberian
Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan
Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan
Dihilangkan, dengan Penyusunan Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja sudah menjawab
Hasil Validasi digunakan sebagai data Perumusan Rencana
Penguatan Lingkungan Pengendalian.
4) Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk
menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif,
sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan
yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh gambaran sebagai
berikut:
Tabel 2.4
No Sub Unsur Kondisi
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Kurang Memadai
2 Komitmen terhadap Kompetensi Kurang Memadai
3 Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 31
4 Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
Cukup Memadai
5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Cukup Memadai
6 Kebijakan yang Sehat Pengembangan SDM
Kurang Memadai
7 Pengawasan Internal yang Efektif Cukup Memadai
8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah
Cukup Memadai
3. Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling
penting dalam penerapan pengendalian intern. Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian
yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan
tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan
tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk
menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai
tujuan organisasi.
Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih
adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera
diperbaiki.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 32
Tabel 2.5
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang
Belum Memadai
Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan
Pengendalian
Penanggung Jawab
Target Waktu
1 2 3 4 5
I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Aturan perilaku belum
disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
1. Aturan Perilaku Pegawai sudah tersirat di dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan (bagi yg menduduki jabatan), di dalam Berita Acara tersebut sudah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Perlu disusun Aturan Perilaku sehingga ada dasar hukum yang menguatkan.
BKD dan Biro Orpeg
2015
2. Pembuatan Kode Etik Pegawai akan dibuat oleh Biro Orpeg
2 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)
Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)
BKD dan Biro Orpeg
2015
3 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku
II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Ketersediaan SDM
untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi
1. Setiap Tahun BKD selalu mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru ke KemenPAN RB termasuk untuk tahun 2015 telah diusulkan pada tanggal 26 Februari 2015, namun untuk tahun 2015 ada kebijakan pemerintah pusat berupa moratorium pengadaan CPNS
BKD 2015
2. Seleksi bagi para PNS yang ingin mutasi ke lingkunan Pemprov Jateng sesuai dengan formasi (kompetensi dan kebutuhan)
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 33
2 Para pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut
BKD telah melakukan Penempatan PNS yang disesuaikan dengan formasi sesuai dengan permintaan SKPD namun setelahpegawai ditempatkan di SKPD menjadi kewenangan Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensinya. Hendaknya dalam menempatkan pegawai kepala SKPD seharusnya menempatkan sesuai daftar usulan kebutuhan formasi yang telah diajukan
BKD 2015
3 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya
Untuk Peningkatan kualitas pegawai BKD hanya mengusulkan diklat untuk parajabatan dan dan diklat kepemimpinan (struktural). Setiap tahun BKD mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat dan mengusulkan kebutuhan diklat prajabatan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti diklat prajabatan
BKD dan Badan Diklat
2015
4 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
1. Sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural khususnya pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatiha kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
BKD dan Badan Diklat
2015
2. BKD setiap tahun mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat bagi PNS, diutamakan bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural yang belum mengikuti kepemimpinan , namun jika masih ada kemungkinan menambah peserta diklat kepemimpinan (masih ada sisa kuota) BKD juga mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting namun belum diangkat menjadi pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan. sedangkan untuk diklat prajabtan hanya diusulkan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti prajabatan.
BKD 2015
VI KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jateng No. 43/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan dengan Surat Edaran Gubernur Jateng
BKD 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 34
No.800/08511/2015 tertanggal 15 Oktober 2015
2 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan
Dengan diterbitkanya Pergub Jateng No. 43/2015 dan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015, Tambahan Penghasilan diberikan secara proposional berdasarkan hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua)bulan berikutnya
BKD Mulai 2015
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian disajikan pada Lampiran 3.
C. Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1. Pernyataan Misi dan Tujuan
Terdapat 7 misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 dengan 28 tujuan. Misi adalah tujuan dasar dari sebuah
organisasi sedangkan tujuan merupakan bagian dari misi dan
merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi
tersebut. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena
itu, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun oleh Tim Satgas
Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Tengah menitikberatkan pada
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah.
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini supaya lebih
terstruktur dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, maka
pengkelompokan risiko menurut misi yang dikompilasikan dari masing
tujuan-tujuan. Mulai tahun 2015, Rencana Tindak Pengendalian yang
disusun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan untuk
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 35
pembangunan pengendalian dalam rangka pencapaian Misi sebagai
berikut:
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,
dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggu-langi Kemiskinan dan Pengangguran;
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak;
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi
Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan.
2. Penilaian Risiko
Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan
penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis
risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan manajemen.
Proses Penilaian Risiko RTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 dilaksanakan melalui tahapan:
1) Melakukan Pemetaan Risiko SKPD (40 SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah) terkait masing-masing Misi dan Tujuan dalam RPJMD
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 36
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. SKPD yang
terlibat dalam Pemetaan Risiko adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Pemetaan Risiko SKPD terkait Tujuan Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2013-2018 No. Misi / Tujuan SKPD
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
-
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Tujuan :
a. Menurunkan jumlah penduduk miskin; 1) Biro Bina Sosial 2) Bappeda 3) Dinas Sosial 4) Dinas Pendidikan 5) Dinas Koperasi dan
UKM 6) Dinas ESDM 7) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata b. Menurunkan jumlah penganggur; 1) Dinas Kertransduk
2) Dinas Sosial 3) Dinas Pendidikan 4) Dinas Koperasi dan
UKM 5) Biro Binas Sosial 6) Dinas ESDM 7) Dinas Pemuda dan
Olahraga 8) Disperindag
c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; 1) Dinas Koperasi dan UKM
2) Disperindag d. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari
melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
1) BKP 2) Dinas Pertanian dan
TPH
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 37
3) Dinas Kelautan dan Perikanan
4) Dinas Perkebunan 5) Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan 6) Bapemades 7) Badan Litbang 8) Dishut 9) Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi
pedesaan; 1) Bapermades 2) Dinas Koperasi dan
UKM f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor
dan penggunaan produk dalam negeri; 1) Disperindag
g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
1) BPMD
h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
1) BP3AKB 2) Dinas Pemuda dan
Olahraga 3) Bappeda
i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
1) Dinas Sosial
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara
pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
1) Biro Organisasi dan Kepegawaian
2) Badan Kepegawaian Daerah
3) Badan Diklat 4) DPPAD
b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
1) Biro Organisasi dan Kepegawaian
2) Inspektorat 3) Biro Keuangan
c. Melaksanakan penegakan hukum. 1) Biro Hukum 2) Satpol PP
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar
kelompok masyarakat, suku dan agama;
1) Badan Kesbanpolinmas
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar 1) Badan
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 38
negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
Kesbangpolinmas 2) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata c. Meningkatkan partisipasi politik
masyarakat; 1) Badan
Kesbangpolinmas 2) BP3AKB
d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.
1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2) Badan Kesbangpolinmas
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Tujuan:
a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
1) Bappeda 2) Biro Bangda
b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.
1) Bappeda
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Tujuan :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1) Dinas Kesehatan 2) BP3AKB
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
1) Dinas Pendidikan
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
1) Badan Arsip dan Perpustakaan
d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.
1) Dinas PSDA 2) Dinas Pertanian & TPH
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Tujuan :
a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
1) Dinas Bina Marga 2) Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi
3) Dinas PSDA
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 39
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
1) Badan Lingkungan Hidup
2) Dinas Kehutanan d. Meningkatkan ketangguhan dalam
penanggulangan bencana. 1) Badan Penanggulan
Bencana Daerah
2) Melaksanakan Desk bersama masing-masing SKPD terkait
Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko
yang tepat untuk menangani risiko.
3) Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Finalisasi Risiko
telah ditetapkan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko masing-
masing SKPD.
Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam
rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada
upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian
tujuan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 7 Misi
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -
2018 yang ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah risiko, sebagai
berikut:
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 40
1) Misi 1: Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno; Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 41
2) Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
Tabel 2.7
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menurunkan jumlah penduduk miskin
1. Biro Bina Sosial 1 Persentase penduduk miskin
1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di masyarakat
1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW / Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos
2016
2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Menurunkan jumlah penduduk miskin
2. Bappeda 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah
1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal
1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota
Januari - Desember 2015
2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap
1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian
Januari - Desember 2015
2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat
1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai
1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota
Januari - Desember 2015
2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)
anuari - Desember 2015
3
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan
1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah
1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD
Januari - Desember 2015 2 Menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 42
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota
2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD
1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD
Januari - Desember 2015
4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 Terjadinya perubahan regulasi 1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku
Awal Tahun 2016
2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat
1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota
Awal Tahun 2016
3 Potensi banyaknya usulan diluar proses Musrenbang Provinsi
1 Mengoptimalkan SIPPD dalam mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat
Tahun 2016
Menurunkan jumlah penduduk miskin
3. Dinsos 1 Jumlah penduduk miskin tertangani
1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
Menurunkan jumlah penduduk miskin
4. Dinas Pendidikan
1 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen
2015
2 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
3 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK
1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah
1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK
Menurunkan jumlah penduduk miskin
5. DinkopUKM 1 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)
1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya
1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;
TW III 2016
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
6. Dinas ESDM 1 Rasio Elektrifikasi 1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat
2015
2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 43
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Hemat terkendala aturan bahwa calon penerima harus berbadan hukum
Pengembangan Listrik Murah dan Hemat
3 Proyeksi ketenagalistrikan kurang akurat
1 Dilakukan evaluasi tahunan 2018
4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif
1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien
2016
5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP
1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu
2015
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
7. Disbudpar 1 Optimalisasi pemasaran pariwisata
1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri
1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan
2015 dan 2016
2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri
1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah
2015 dan 2016
3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal
1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.
2016
4 Pelayanan informasi bidang kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal
1 a. Membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 44
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
2 Peningkatan peran serta masyarakat
1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang pembentukan pokdarwis
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.
2016
3 Pengembangan destinasi wisata
1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.
2016
2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata
1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;
2016
3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola
1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang; c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel;
2015-2016
4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai fungsi hotel kurang optimal
1 a. Peningkatan kegiatan promosi melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan
2015-2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 45
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.
B. Menurunkan jumlah penganggur
1.Disnakertransduk
1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
2015 - 2018
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
2015 - 2018
3 Jumlah AKAN (orang) 1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri
1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal
2015 - 2018
4 Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)
1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah
1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.
2015 - 2018
5 Laju PDRB per tenaga kerja (%)
1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan PRDB per tenaga kerja
1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis
2015 - 2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 46
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja
1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal
1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal
2015 - 2018
7 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI
1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator
1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator
2015 - 2018
8 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi
1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat
1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi
2016 - 2018
9 Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya
1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan
2015 - 2018
Menurunkan jumlah penganggur
2. Dinsos 1 Jumlah pengangguran yang tertangani
1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
Menurunkan jumlah pengangguran
3. Dinas Pendidikan
1 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
1
Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 47
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM
1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
3 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan
1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi
Menurunkan jumlah pengangguran
4. DinkopUKM 1 Menurunkan jumlah penganggur
1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha
1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.
TW III 2016
Menurunkan jumlah penganggur
5. Biro Binsos 1 Menurunnya Presentase jumlah penduduk pengangguran : a. Kentara b. Terpaksa c. Tidak Kentara
1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu
2016
Menurunkan jumlah penganggur
6. Dinas ESDM 1 Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan
1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
2015
2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
2015
Menurunkan Jumlah Pengaggur
7. Dinpora 1 Jumlah Kewirausahaan Pemuda
1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah
1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 48
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Menurunkan jumlah penganggur
8. Disperindag 1 Pengembangan klaster dan sentra industri
1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri
1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri
2018
2 Pengembangan SDM dan produk IKM potensial
1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk
1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk
2018
C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM
1.DinkopUKM 1 Presentase koperasi aktif 1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi
TW II 2016
2 Koperasi tidak dapat diperingkat 1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat
TW II 2016
3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
TW II 2016
2 Presentase koperasi sehat
1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya
1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya
TW II 2016
3 Presentase koperasi provinsi berkualitas
1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi
1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi
TW I 2016
2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif
1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan
TW IV 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 49
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
4 Jumlah produk/komoditas OVOP (komoditas)
1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria
1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku
TW IV 2016
2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan
1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM
TW III 2016
3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap
1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi
TW IV 2016
5 Presentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha
1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah
1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah
TW II 2016
6 Jangkauan pemasaran produk KUMKM
1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik
1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran
TW II 2016
7 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)
1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM
1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara
TW III 2016
Mengembangkan Koperasi dan UMKM
2.Disperindag 1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
1 Mundurnya waktu pencapaian target 1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun
2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 50
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri
1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP
1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan
2016
3 Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok
1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau
1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau
2016
D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
1. BKP 1 Jumlah regulasi kedaulatan pangan
1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan
1 Penyusunan Regulasi KP 2016-2018
2 Ketersediaan pangan utama beras (Ton)
1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target
1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan
2018
3 Persentase penguatan cadangan pangan
1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target
1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya
2016-2018
4 Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
1 Data tidak akurat, data tidak masuk 1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring
2016-2018
5 Persentase penanganan daerah rawan pangan
1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan.
1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan
2016-2018
2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan
2016-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 51
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat
2016-2018
2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA
2016-2018
7 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan
1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan
2017 - 2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
2. Distan TPH 1 Produksi (ton): Padi 10.228.197, Jagung 3.016.834, Kedelai 143.389, Bawang Merah 429.112, Kentang 289.548, dan Cabai Besar 123.713
1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar
1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL
2015-2018
2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim
2015-2018
3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat
2015-2018
4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi
2015-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 52
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
3. Dislutkan 1 Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)
1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
2016
2 Rata-rata pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)
1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
2016
3 Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif
1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas
1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas
2016
4 Produksi perikanan tangkap (ton)
1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
2016
5 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)
1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
2015-2018
2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit
1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan
2015-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 53
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Produksi perikanan budidaya (ton)
1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal
1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik
2016
2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik
2016
3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas
2016
4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten
2016
2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 54
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan
2016
3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi
2016
4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 55
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
7 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)
1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal
1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya
2016
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan
2016
2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 56
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi
2016
8 Tingkat konsumsi ikan (Kg/kapita)
1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran
1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis
2016
2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah
1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan
2016
3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan
1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
2016
4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah
1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan
2016
9 Ekspor produk perikanan (ton)
1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier
1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier
2016
2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 57
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
10 Luas penanaman mangrove
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah
1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain
2015-2018
11 Luas terumbu karang buatan (Ha)
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah
1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
4. Disbun
1 Produksi Tebu (Ton), Produksi Kopi (Ton), Produksi Kakao (Ton), Produksi Kelapa (Ton), Produksi Karet (Ton), Produksi Cengkeh (ton), Produksi Teh (Ton)
1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP
1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu
2016
2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi
1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)
2016
3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah
1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan
2016
4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH
1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem
2016
5 Produk alat mesin belum memenuhi standar
1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 58
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi
1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan
2016
7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu
1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas
2016
8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal
1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016
2016
9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi
1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina
2016
10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik
1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.
2016
11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP
1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 59
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
melalui Bintek atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar
12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas
1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar
2016
13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul
1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan
2016
14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik
1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 60
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada
1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil
2016
16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan
1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim
2016
17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering
1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan
2016
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
5.Disnakeswan 1 Produksi Daging (Kg) 1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif
1 Pelarangan pemotongan ternak 2015 - 2018
2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak
2015 - 2018
3 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
2015 - 2018
2 Produksi Susu (liter) 1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas
1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap peternak bahwa pakan berkualitas
2015 - 2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 61
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
penting
2 Penerapan GFP yang masih belum optimal
1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)
2015 - 2018
3 Produksi Telur (Kg) 1 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
2015 - 2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
6.Bapermades 1 Jumlah LPMD/K yang dilatih
1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa
1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel
2015
2 Jumlah KPM yang dilatih 1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang
1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan
2015
3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih
1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik
1 Memodifikasi metode pelatihan 2015
4 Jumlah Desa Mandiri 1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa
1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 62
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
7. Balitbang 1 Meningkatkan kualitas dan penerapan hasil litbang
1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian
1 ilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian
2015-2018
2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang
2015-2018
2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan
1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian
2015-2018
2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat
3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian
1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif
2015-2018
2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi
2015-2018
2 Pengembangan SIDa di Jateng Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan
1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif
2015-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 63
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
yang berkembang 2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk
2015-2018
2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil litbang
1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek
2015-2018
2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk
2015-2018
3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)
1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2015-2018
2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
8. Dishut 1 Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan
1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang
1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan
2015
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
9. Set Bakorluh 1 Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes (Pos Penyuluhan Pedesaan)
1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes
1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 64
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Persentase penyuluh yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidang keahlian
1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya
1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)
2015
E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
1.Bapermades 1 Jumlah UP2K yang aktif 1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer
1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK
2015
2 Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)
1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades
1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes
2015
3 Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit)
1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten
1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa
2016
4 Jumlah UED-SP yang aktif
1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat
1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif
2016
Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
2.DinkopUKM 1 Persentase koperasi aktif 1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
TW II 2016
F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri
1.Disperindag 1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)
1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri
1 Dilakukannya promosi dagang ekspor
2013 - 2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 65
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Nilai impor non migas (Jt US$)
1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI
1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri
2013 - 2018
3 Ekspor bersih perdagangan
1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah
1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya
2013 - 2018
4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB
1 Peningkatan Kinerja perdagangan 2013 - 2018
5 Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri
1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan
1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan
2018
G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi
1. BPMD 1 Jumlah investor (PMA/PMDN)
1 Target Jumlah Investor tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
2015 - 2018
2 Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)
1 Target Investasi tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
2015 - 2018
3 Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan
1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi
2015 - 2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 66
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provins
H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
1. BP3AKB 1 Produk Kebijakan PUG 1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota
1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah
TW II 2016
2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
2016
3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
September 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 67
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan
1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial
1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI
2016
2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah
1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll
2016
3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral
1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender
2016
3 Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur
1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal
1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
2016
2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP
1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan
2016
4 Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak serta responsif anak skala
1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD provinsi dan Kab/Kota
1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014
TW I 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 68
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
provinsi 2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016
5 Rasio Program dan Kegiatan Responsif gender di SKPD Provinsi
1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011
1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah
Februari 2008
6 Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi
1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011
1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016
TW II 2016
2 Pelatihan SDM Gender Focal Point Mei 2016
3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG
'April 2016
4 Asistensi SKPD 'Maret 2016
7 Rasio kebupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD (%)
1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman
1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor
Januari 2016
2 Pendampingan Kab/Kota Tiap bulan
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 69
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota
Juni 2016
4 Pelatihan untuk PSW Mei 2016
8 Indeks Pembangunan Gender (%)
1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)
1 Penyempurnaan Modul Maret 2016
2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat
'September 2016
3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain
Mei 2016
9 Indeks Pemberdayaan Gender (%)
1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan
1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota
10 Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit
1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik
2016
11 Persentase perempuan di lembaga swasta
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit
1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 70
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
menduduki jabatan strategis
2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta
12 Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking
1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih
1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
Smt 2 2016
13 Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak
1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA
1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
SMT I 2016
14 Rasio kabupaten/kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan hak-hak anak
1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016
2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya
1 modul pelatihan pendamping ABK SMT 2 th 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 71
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
SMT I 2016
4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
Th 2016 semester II
15 Rasio KDRT pada perempuan dan anak
1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan
1 Perda No 3 Th 2009 Semester I 2016
16 Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan
1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan
1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan
2015
2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
2. Dinpora 1 Jumlah Atlet yang dibina melalui PPLPD
1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan
1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;
2020
2 Jumlah kesadaran masyarakat berolahraga
1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga
1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);
2017
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 72
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Jumlah sarjana penggerak pembangunan pedesaaan (SP3)
1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat
1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3
2016
4 Jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan
1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait
1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU
2017
5 Terselenggaranya Kompetisi keolahragaan dan fasilitasiolahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional
1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina
1 SOP Kompetisi olahraga 2017
6 Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, Pengembangan IPTEK dan Industri Olahraga
1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment
1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran
2017
7 Jumlah Klub Olahraga 1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan
1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga
2016
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
3. Bappeda 1 Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD
1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi
1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Awal Tahun 2016
2 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas
1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Awal Tahun 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 73
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS
1. Dinsos 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial
1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
2 Jumlah Perintiskemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial
1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
3 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP
1 Belum semua panti melaksanakan SOP
1 Bintek SOP 2015
2 Belum semua panti memiliki SOP
4 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah
1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada
1 Finger print untuk Penerima Manfaat
2015
2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
1 Bimbingan sosial penerima manfaat 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 74
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan
1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS
1 Bantuan tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 75
3) Misi 3:
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
Tabel 2.8
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
1. Biro Orpeg 1 Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui Pelayana Terpadu Satu Pintu/PTSP
1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.
1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb
2015
2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi
2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil 2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
2. BKD 1 Promosi jabatan secara terbuka
1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya
1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi tersedianya talent pool
2016
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
3. Badan Diklat 1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal
1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.
2016
2 Penyusunan data base kebutuhan diklat
2016
3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 76
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh
1 Permintaan penambahan tenaga pemantau
2015
2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni
1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online
'2015
3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat
1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini
2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
4. DPPAD 1 Peningkatan PAD 1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.
1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah
2015
2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
2015
3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.
2015
4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.
2015
2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.
1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.
2015
2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB
2015
3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ 1 Pencermatan ulang kebijakan yang 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 77
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Juknis Pelayanan Pajak Daerah. akan diterbitkan. 2 Penguatan pengendalian. 2015 3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan
sebelum pembahasan perumusan kebijakan.
2015
4 Koordinasi dengan instansi terkait . 2015 4 Penyusunan tabel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.
1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.
2015
5 Penetapan target Retribusi Daerah belum mendasarkan potensi riil.
1 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
2015
2 ecara berkesinambungan melakukan kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
2015
6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.
1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
2015
2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.
2015
3 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
2015
7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.
1 Melakukan upaya penagihan. 2015
2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.
2015
8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.
1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.
2015
2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.
2015
9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A
1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 78
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).
dan pemasangan patok.
10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau penguasaan atas aset tetap (tanah / bangunan).
1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).
2015
2 Menyempurnakan sistem administrasi melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).
2015
11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.
1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi
2015
2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap
2015
12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.
1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan
2015
2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.
2015
13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/ meninggal dunia belum ditarik.
1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.
2015
2 Menyusun SOP penarikan aset. 2015 14 Pemanfaatan aset dalam mendukung
pencapaian target PAD tidak optimal. 1 Mengoptimalkan promosi dan
pemasaran aset daerah. 2015
2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.
2015
15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.
1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.
2015
2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 79
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.
2015
4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait kebijakan dan sistem akuntansi.
2015
2 Persentase Asset yang dikelola dengan baik
1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil.
1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas
2015
2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.
2015
3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.
2015
B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
1. Orpeg 1 Indonesia Governance Indeks (IGI)
1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
2015
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
2. Inspektorat 1 Opini WTP 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan
1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan
2015
2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan
1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih
2015
2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP
1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP
1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD
2015
2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP
2015
3 Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional
1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 80
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
3. Biro Keuangan 1 Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD
1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.
1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
2015 - 2018
2 Terfasilitasinya pelaksanaan anggaran di SKPD dan anggaran bantuan
1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.
1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan
2015 - 2018
3 Terfasilitasinya Pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah
1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik
1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah
2015 - 2018
4 SistemAkuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD
2015 – 2018
C. Melaksanakan penegakan hukum
1. Biro Hukum 1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun
1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya
Setiap tahun s/d 2018
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor
Setiap tahun s/d 2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 81
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
ketentuan peraturan perundang-undangan
2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya
Setiap tahun s/d 2018
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman
Setiap tahun s/d 2018
3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.
Setiap tahun s/d 2018
2 Implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK)
1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov Jateng
1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan pelaksanaan aksi PPK
Setiap tahun s/d 2018
Melaksanakan penegakan hukum
2. Satpol PP 1 Penegakan Perda yang efektif dan berkesinambungan pelanggaran Perda
1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda
2015
2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha 1 Materi dan Peningkatan 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 82
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Negara pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya
3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat
1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda
2015
4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar
1 Usulan penambahan personil 2015
5 Kesulitan saat melukan penertiban 1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana
2015
2 Terciptanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penegakan Perda
1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda
2015
3 Terwujudnya Raperda Tribum Tranmas dan Pergub PPNS
1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak sedikit
1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda
2015
4 Meningkatkan kemampuan dan Pemberdayaan PPNS
1 Komplain masyarakat terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara
1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI
2015
5 Koordinasi lembaga Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif
1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah
1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting
2015
6 Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah
1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 83
4) Misi 4:
Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
Tabel 2.9
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
1.Kesbangpol 1 Persentase Penanganan Konflik Sosial
1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial
1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
2015
2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama 1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
2018
2 Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan Jumlah Penduduk
1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas
1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas
2016
2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan
1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas
2015
3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya
1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas
2015
B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat
1.Kesbangpol 1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)
1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme
1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme
2015
2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan
1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa
2015
3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan
1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan
2018
2 Meningkatnya kapasitas 1 Aparatur kesbangpol tidak mampu 1 Penyelenggaraan outbond, outing 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 84
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
meng-implementasikan di masyarakat dan diklap 2 Munculnya ormas dan elemen
masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara
1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila
2018
C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat
1. Kesbangpol 1 Persentase penggunaan hak pilih
1 maraknya money politics 1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat
2015
2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik
1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme
2015
2 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah
1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan
2015
2 Masuknya paham radikal 1 Penguatan ideologi dan nasionalisme
2015
3 Menurunnya etika dan budaya politik 1 Sosialisasi, sarasehan,dialog dan pembentukan kader politik
2018
2. BP3AKB 1 Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen
1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang
1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan
SMT II 2015
2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender
1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa TW I 2016
D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
1. Disbudpar 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai Budaya11) nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah
1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014
1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni
2016
2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran
1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 85
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film
1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival
2016
2 Terpeliharanya pelestarian kesenian dan BCB daerah
1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma
1 Memfasilitasi input data 2016
2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan
1 Membentuk Tim Validasi 2016
3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya
1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya
2016
4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.
2016 2017
5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi
1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi
2016
6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat
1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.
2016
7 Pelayanan informasi kepada pengunjung kurang optimal
1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; b. Peningkatan sarana pemanduan
2016
8 Kurang optimalnya pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT
1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan karya seni dan masyarakat di TBJT
2016
9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT
1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas
2016
3 Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
2016
Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang
2.Kesbangpol 1 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol
1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam
1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar
2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 86
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
penyelesaian masalah warganegara 2 Masuknya budaya asing 1 Pemeliharaan, pengembangan dan
pelatihan budaya Jawa Tengah 2018
3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa Tengah
1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah
2018
4 "Wong Jowo Ilang Jawane" 1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal
2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 87
5) Misi 5:
Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang
Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
Tabel 2.10
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
1.Bappeda 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat
1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)
1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang
2015
2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi
Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
2. Biro Bangda 1 Pengendalian kinerja SKPD
1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%
1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum
2015
2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah
2015
2 Penyusunan LKPJ dan EKPPD
1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik
1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi
2015
B. Meningkatkan 1. Bappeda 1 Persentase kesesuaian 1 Pencapaian target dalam dokumen 1 Pengelolaan perencanaan dan 2016
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 88
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat
dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran
prencanaan tidak tercapai penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran
2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran
2 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi
1 Realisasi program kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal
1 (a) dan (b) Melakukan review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN
(a) dan (b) Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan
3 Evaluasi Dokumen perencanaan
1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran
1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Akhir Tahun 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 89
6) Misi 6:
Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang
Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
Tabel 2.11
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Dinas Kesehatan
1 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)
1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun
1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening
2015
2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak
1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan
2015
2 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan
1 target penemuan kasus baru tidak tercapai
1 peningkatan PICT 2015
3 Angka Penemuan Kasus baru kusta
1 target penemuan kasus baru kusta tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat
1 Rapid Village Survey (Survey Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)
2015
4 Angka Penemuan kasus Diare Balita
1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan
1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader
2015
5 Angka Penemuan kasus ISPA balita
1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat
1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia
2015
6 Angka Kesakitan Malaria 1 meningkatnya angka kesakitan malaria
1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat
2015
7 Proporsi Kasus Hipertensi 1 meningkatnya kasus hipertensi di 1 deteksi dini faktor risiko melalui 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 90
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
masyarakat posbindu PTM
8 Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat
1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM
2015
9 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
10 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
11 Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
12 Cakupan Pertolongan Persalinan nakes
1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan
1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes
2015
13 Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani
1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana
1 Penguatan atalaksana neonatus 2015
14 Cakupan kunjungan Bayi 1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi
1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat
2015
15 Prevalensi Gizi Buruk 1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang
1 Penapisan penimbangan di posyandu.
2015
16 Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)
1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan
1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin
2015
17 Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)
1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda
1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned
2015
18 Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)
1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi
1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 91
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih
Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota
19 Rasio Puskesmas per jumlah penduduk
1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama
1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes
2015
20 Proporsi RS yg memiliki ijin operasional
1 Terjadinya transisi peralihan kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional
1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
2015
21 Proporsi RS terakreditasi 1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit
1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA
2015
22 Proporsi RS terklasifikasi 1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit
1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
2015
23 Desa melakukan STBM 1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian
1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)
2015
24 Proporsi TTU yg memenuhi syarat
1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah
1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 92
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Medis dengan baik 25 Proporsi TPM yg
memenuhi syarat 1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa
Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM
1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes
2015
26 Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
1 Adanya Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi
1 Bekerjasama dengan Organisasi Profesi,MTKP dan MTKI
2015
27 Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi
1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan
1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait
2015
28 Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi
1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan terbaru
1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota
2015
29 Proporsi Rumah Tangga Sehat
1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah
1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan
2015
30 Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR)
1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan
1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif
2015
31 Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium
1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)
1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar
2015
32 Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri
1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas
1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa
2015
2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 93
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kurang aktif mandiri bagi anggota FKD 3 Ketrampilan Petugas Puskesmas
dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas
2015
33 Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK
1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan
1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota
2015
34 Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan
1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%
1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota
2015
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. BP3AKB 1 Contaceptive Prevalence Rate (CPR) / Peserta KB Aktif (%)
1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
2 DO KB (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
TW II 2015
3 Unmet Need (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
4 Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun
1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko
1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja 2016
2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai
5 Produk Hukum pengembangan
1 Menurunnya dukungan dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan
Triwulan III 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 94
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
ketahanan dan pemberdayaan keluarga
program KB-KS Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013
Triwulan II 2016
3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014
'Triwulan III 2015
4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat
1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015
'Oktober 2015
6 Jumlah KB Mandiri 1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
2016
7 Persentase UPPKS berKB 1 Usahanya tidak berjalan lancar 1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok
2016
8 Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB /KS
1 Pembentukan Jejaring Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif
1 U No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Triwulan II 2016
2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Triwulan III dan IV 2015
B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam
1. Dinas Pendidikan
1 APK PAUD/TK (4-6 th) 1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu
1 Program 1000 POS PAUD 2015
2 APK PAUD (0-6 th),
3 APK SD/ SDLB/MI/ Paket A
2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 95
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
penyelenggaraan pendidikan
4 APM SD/ SDLB/MI/ Paket A
5 APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B
3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan
6 APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B
7 APK SMA/SMALB/MA/SMK
8 Persentase Buta Aksara >15 tahun
4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan
9 % lembaga PAUD yang terakreditasi
1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi
1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M
2015
10 % SD/SDLB/MI yang terakreditasi
2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD
11 % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi
3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah
12 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
2015
13 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
14 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK
2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK
15 Angka Kelulusan SD/SDLB/MI
1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
2015
16 Angka Kelulusan SMP/ MTs/SMPLB
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
17 Angka Lulus pendidikan khusus
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF
18 Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI
1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa
1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 96
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
19 Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
20 % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan
1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan
1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan, melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan
2015
21 % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan
22 % Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan
23 % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar
24 % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar
25 % SD/MI yang memiliki sanitasi layak
26 % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak
27 % SD/MI yang melaksanakan Kurikulum 2013
1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa
1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2015
28 % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013
2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
29 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 97
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
30 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM
faktor pengangguran dan kemiskinan
31 Jumlah Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan
2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
2015
32 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan
33 % Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4
1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah
1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD
2015
34 % Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4
2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas
35 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4
3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen
36 % Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4
37 % Pendidik PAUD bersertifikat pendidik
1 Semakin bertambahnya jumlah guru berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik
1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru
2015
38 % Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD
39 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
40 % Pendidik SMA/SMALB/ma dan SMK bersertifikat pendidik
4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
41 % perguruan tinggi yang 1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan
1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 98
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
terfasilitasi penelitian dan pengembangan masyarakat
2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi
3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi
4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi
C. Meningkatkan budaya baca masyarakat
1. Badan Arpus 1 Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku
1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku
1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala
2015
2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui bintek
1 belum semua SDM Pengelola Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi
1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik
2015
3 Jumlah arsip yang dilestarikan
1 belum lengkapnya khasanah arsip 1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan
2015
4 Jumlah media pemasyarakatan kearsipan
1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan
2015
5 Jumlah Pengunjung/pengguna arsip
1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip
2015
6 Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun
1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan
1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini
2015
7 Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan(NPP)
1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP
1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah
2015
8 Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak
1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi
1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 99
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dan koleksi buku buku perpustakaan di Jawa Tengah
D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
1. Dinas Cipkataru 1 Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
2016
2 Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015
2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015
3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS
1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS
b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
2015
3 Meningkatnya pengelolaan Jasa Konstruksi
1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan
1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium
b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
2016
2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi
1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi
2015
4 Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan
2016
5 Rasio Rumah Layak Huni 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup banyak
1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk menambah Rumah Layak Huni
2016
6 Persentase KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa) yang
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 100
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
tertangani
7 Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana Tata Ruang
1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku
1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah
2015
8 Persentase Kab/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota
1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota
2015
9 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2015
E. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
1. Dinas PSDA 1 Presentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018
2 Mempercepat proses pelelangan,
3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi
2 Presentase pemenuhan kebutuhan air baku
1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 – 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi
3 Presentase sungai dalam kondisi baik
1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi Konservasi
Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
2. Distan & TPH 1 Jumlah Sarana Alat Mesin Pertanian
1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai
1 Pengembangan UPJA 2015
2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi
3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 101
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
di Kelompok tani
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 102
7) Misi 7:
Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah
Lingkungan.
Tabel 2.12
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
1.Bina Marga 1 Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan
1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,
2018
2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan
2 Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah
1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan
2018
2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan
3 Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan
1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)
2018
2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan
4 Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua,
1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan
2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 103
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Marga memerlukan penggantian segera
5 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi
1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan
6 Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik
1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan
1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan
7 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)
1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
2018
2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
3 Keterbatasan alat pengujian 1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium
1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat
8 Meningkatnya presentase panjang jalan yang sudah dileger
1 Terkendala anggaran yang terbatas 1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas
2018
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan
2. Dinas PSDA 1 Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir
1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai
1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir
2016-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 104
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
transportasi 2 terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura
1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan
1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota
2016-2018
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
3. Dishubkominfo 1 Persentase perijinan AKDP
1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal
1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan
Desember 2015
2 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Biro Massal di Jateng
1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember
2015
3 Jumlah Desa yang melakukan pengembangan Angkutan perdesaan
1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen
Desember 2015
4 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Keselamatan
1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal
1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan menyediakan fasilitas mendukung
Desember 2015
5 Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)
1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota
1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota
Desember 2015
6 Beroperasinya Kapal KMC Kartini 1 dan Kemujan
1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif
Desember 2015
7 Meningkatnya Ketersediaaan Fasilitas Pelabuhan Kendal
1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian
1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah
Telah selesai Tahun 2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 105
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum disepakati
dan Kabupaten Kendal
8 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran
1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang
1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat
Desember 2015
9 Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Dewadaru
1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah
1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan
Telah selesai Tahun 2015
10 Terlaksananya pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara
1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Desember 2015
11 Meningkatnya kinerja Jembatan Timbang
1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang
1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang
Desember 2015 dan Juli 2016
B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
1. Dishubkominfo 1 Terlaksananya fasilitasi Pengembangan pelayanan Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Komunikasi dan SAR
1 informasi belum terpublikasi secara optimal
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Desember 2015
2 Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi
1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal
1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan Desember
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 106
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Persentase SKPD yang telah mengudate data di website nya hingga tahun n-1
1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek
1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan Desember
2015
C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
1. BLH 1 Informasi status mutu air (SPM)
1 Hasil uji sesaat Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
2015-2018
2 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)
1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap
Mulai 2016
2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;
2016
3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;
2016
4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan penanganan penegakan hukum lingkungan.
2016
3 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemar pada UMKM / objek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman
1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.
1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
2016
2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 107
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kumuh
4 Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper)
1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan
1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.
2015-2018
2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3
2015-2018
5 Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL
1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder
1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL
2015-2018
6 Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bulan)
1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.
1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim.
2015-2018
2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat penerima bantuan.
2015-2018
7 Penanaman tanaman unggulan lokal daerah /tanaman langka (jenis)
1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.
2015-2018
8 Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)
1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.
1 Evaluasi RTH melalui program Adipura.
2015-2018
9 Bangunan pencegah abrasi/erosi (m)
1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan
1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui
2016-2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 108
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
baik.
penghijauan pantai
2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)
2015
10 Tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha)
1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat tumbuh dengan baik.
1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.
2015-2018
2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.
2015-2018
11 Informasi status mutu udara (SPM)
1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
2015-2018
12 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan ADIWIYATA (sekolah)
1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat
1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal
2015-2018
2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata
2015-2018
13 Tersedianya informasi lingkungan hidup di Jawa Tengah (jenis)
1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota
1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun
2015-2018
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
2. Dishut 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL
1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder
2015
2 Luas hutan yang dimanfaatkan untuk
1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah
1 Pendampingan penanaman bawah tegakan
2015
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 109
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)
tegakan
3 Persentase unit penge-lolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK
1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap
1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.
2015
4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target
1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar
2015
5 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan
1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron
1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan 2015
6 Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan
1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap
1 Penyempurnaan SOP 2015
7 Persentase kawasankonservasi yang meningkatkualitas pengelolaanya
1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya
1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung
2015
8 Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)
1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan
1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan
2015
D. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan
1. BPBD 1 Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana
1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di masing masing kabupaten/kota
1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi biaya perawatan sarpras
2018
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 110
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
bencana 2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras
1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB
2018
Pemetaan Risiko Teridentifikasi dan Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 secara lengkap disajikan dalam Lampiran 4.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 111
D. Informasi Dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung
berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi
yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun
sesuai yang direncanakan dalam RTP.
Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan
perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul
dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal
berisi hal-hal sebagai berikut:
Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
Penerima informasi/tindak lanjut; serta
Waktu pelaksanaan.
Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran
5.
E. Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya
ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang
telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan
yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang
dilaksanakan meliputi:
1. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci
untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan
sebagaimana seharusnya. Masing‐masing unit kerja SKPD pemilik
risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.
Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 112
2. Evaluasi Terpisah
Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah (bagi SKPD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan.
Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern
yang terpasang telah berjalan efektif.
Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian
tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.
Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:
Bentuk pengendalian yang direncanakan;
Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
Penanggung jawab pemantauan;
Prosedur pemantauan;
Waktu pelaksanaan.
Rincian Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern yang
akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.
3. Pelaksanaan Tindak lanjut
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas
setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal
maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak
lanjutnya.
4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP
Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai
tanggungjawabnya secara berkala kepada Sekretaris Daerah
ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Hasil
pemantauan Rencana Tindak Pengendalian dilaporkan kepada
Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator penyelenggaraan
SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 113
BAB III
PENUTUP
Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen penting dalam
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam
rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk
merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan
infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai
tujuan/sasaran.
Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta
ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta
akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan
berkelanjutan akan dapat tercapai.
1
Lampiran 1
KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) A. PENGANTAR
Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.
B. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?
1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional Tertentu
3. Pejabat Fungsional Umum/Staf
C. PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan memberikan tickmark (√) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian
akhir kuesioner ini.
3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.
KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika 1 Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan
etika pada tingkah laku sehari‐hari
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
2 Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
1. Belum ada 2. Sedang disusun 3. Sudah ada 4. Sudah ada dan dimutakhirkan
2
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
3 Rekan‐rekan kerja berperilaku sesuai dengan nilai‐nilai integritas dan etika
1. Tidak ada 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
4 Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
5 Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai‐nilai etika
1. Sangat Tidak Memadai 2. Tidak Memadai 3. Memadai 4. Sangat Memadai
B. Pengkomunikasuan Nilai-nilai Etika 6 Dokumen pernyataan aturan perilaku …...... kepada seluruh
pegawai. 1. Tidak Disampaikan 2. Disampaikan tanpa penjelasan 3. Disampaikan dengan penjelasan 4. Disampaikan dengan penjelasan
dan pelatihan jika diperlukan 7 Contoh bagaimana praktik aturan perilaku dalam situasi
sehari‐hari …......... 1. Tidak Pernah disosialisasikan 2. Jarang dijelaskan 3. Sering dijelaskan 4. Rutin dijelaskan
8 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun … diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
C Penekanan Kembali Pentingnya Integritas dan Nilai Etika
9 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku
1. Tidak 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
D Pengawasan atas Pelaksanaan Integritas dan Nilai Etika
10 Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku
1. Tidak Pernah 2. Jarang, hanya Sebagian Pegawai 3. Rutin, hanya Sebagian Pegawai 4. Rutin, Seluruh Pegawai
3
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
11 Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai 1. Tidak 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Semua
12 Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai 1. Tidak Pernah 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Semua
13 Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
14 Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku
1. Tidak Ada 2. Ada, tapi belum berfungsi 3. Ada, tapi belum optimal 4. Ada, sudah optimal
E Penanganan atas Pelanggaran Integritas dan Nilai Etika
15 Pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
16 Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
17 Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku
1. Tidak Pernah 2. dilakukan oleh petugas yang tidak
kompeten dan tidak independen 3. dilakukan oleh petugas yang tidak
kompeten atau tidak independen 4. dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan independen II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
A. Identifikasi atas Kebutuhan Kompetensi
18 Instansi .......… strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
1. Tidak memiliki 2. Sedang menyusun 3. Telah memiliki namun belum
sesuai kebutuhan strategi & tujuan instansi
4. telah memiliki dan telah sesuai kebutuhan strategi & tujuan instansi
4
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
19 Ketersediaan SDM .........… untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi
1. Sangat Kurang 2. Kurang Memadai 3. Cukup Memadai 4. Memadai
20 Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi 1. Tidak Ada uraiannya 2. sebagian kecil posisi sudah dibuat
uraian kompetensinya 3. Sebagian besar posisi sudah dibuat
uraian kompetensinya 4. Sudah dibuat uraian
kompetensinya untuk setiap posisi dengan tepat
B Organisasi Mempekerjakan Individu yang Memiliki Kompetensi
21 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut
1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju
22 Pimpinan di Instansi Bapak/Ibu telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal‐hal teknis tertentu saja
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
23 Kompetensi SDM dipantau secara efektif 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu dan terjadwal
24 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya
1. belum ada 2. dalam proses penyusunan 3. sudah ada tetapi belum
diformalkan 4. sudah ada dan diformalkan
25 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
26 Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi‐posisi penting instansi
1. belum ada 2. dalam proses penyusunan 3. sudah ada tetapi belum
diformalkan 4. sudah ada dan diformalkan
5
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
C Evaluasi atas Kompetensi Pegawai
27 Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
28 Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap
1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
29 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai …............ dilakukan
1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
III KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
A Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan risiko dalam mencapai tujuan organisasi
30 Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
31 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
32 Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
33 Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
34 Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
6
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
B Pimpinan Instansi Menetapkan dan Mengartikulasikan Secara Jelas Tujuan Pengendalian Internal
35 Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
C Pimpinan Mengikuti Disiplin Proses Tujuan dalam Mengembangkan Tujuan Pengendalian Internal
36 Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
IV PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
A Penetapan Struktur Organisasi yang Tepat
37 Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
38 Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu.
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
39 Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
40 Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
B Menjaga Agar Struktur Organisasi yang Ada Mampu Berjalan dengan Seharusnya
41 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing‐masing pegawai
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
7
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
42 Uraian tugas untuk masing‐masing pejabat kunci telah ditetapkan dan dimutakhirkan
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
C Verifikasi dari Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Organisasi
43 Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
V PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
A Pimpinan Mengawasi Proses Pengendalian Internal
44 Pimpinan melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
45 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
B Pendelegasian Otoritas dan Tanggung Jawab Pengendalian Intern secara Tepat
46 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
47 Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
48 Pejabat kunci (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
8
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
49 Kewenangan direviu dan dimutakhirkan secara periodik 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu
50 Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
C Penetapan Secara Jelas Batasan Pendelegasian Kewenangan
51 Batasan kewenangan diverifikasi dan diuji 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
52 Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
VI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
A Penetapan Kebijakan SDM
53 Instansi .........… kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 1. Tidak memiliki 2. Memiliki
Bila jawaban “tidak memiliki”, langsung ke nomor 59
54 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM ....… didokumentasikan secara formal
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
55 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM .......… disosialisasikan kepada seluruh pegawai
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
56 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM dipahami oleh seluruh pegawai
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
9
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
57 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
58 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
B Penerimaan dan Retensi Pegawai Didasarkan pada Prinsip‐Prinsip Integritas dan Kompetensi yang Diperlukan
59 Pimpinan menetapkan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
60 Pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
61 Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
62 Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
C Pelatihan yang Cukup Bagi Para Pegawai
63 Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
64 Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
65 Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber‐SPIP
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
10
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
66 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
67 Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan inter personal skill
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
D Evaluasi Kinerja Pegawai dan Kompensasi atas Kinerja
68 Instansi … sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
1. Tidak memiliki 2. Memiliki
69 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
70 Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
VII PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) YANG EFEKTIF
A APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan
71 APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
B APIP Memberikan Peringatan Dini/Alarm Risiko
72 APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
11
NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN
C APIP Mampu Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
73 APIP berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
74 APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
75 APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
76 APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
77 APIP .....… melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
78 APIP .....… melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
79 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP .....… ditindaklanjuti
1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya
VIII HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
Terdapat Mekanisme Saling Uji dan Saling Dukung dengan Instansi Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Terkait
80 Pimpinan instansi … membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
81 Pimpinan instansi … membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)
1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin
12
Hal‐hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum tercakup dalam pernyataan‐pernyatan di atas:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Nama (opsional) : ........................................
TERIMA KASIH
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang
Belum Memadai
Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
Penanggung Jawab
Target Waktu
1 2 3 4 5
I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Aturan perilaku belum
disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
1. Aturan Perilaku Pegawai sudah tersirat di dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan (bagi yg menduduki jabatan), di dalam Berita Acara tersebut sudah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan
BKD dan Biro Orpeg
2015
2. Pembuatan Kode Etik Pegawai akan dibuat oleh Biro Orpeg sebagaimana kesepakatan dalam FGD tanggal 12-13 Oktober 2015
2 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)
Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)
BKD dan Biro Orpeg
2015
3 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku
II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Ketersediaan SDM untuk
melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi
1. Setiap Tahun BKD selalu mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru ke KemenPAN RB termasuk untuk tahun 2015 telah diusulkan pada tanggal 26 Februari 2015, namun untuk tahun 2015 ada kebijakan pemerintah pusat berupa moratorium pengadaan CPNS
BKD 2015
2. Seleksi bagi para PNS yang ingin mutasi ke lingkunan Pemprov Jateng sesuai dengan formasi (kompetensi dan kebutuhan)
2015
2 Para pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut
BKD telah melakukan Penempatan PNS yang disesuaikan dengan formasi sesuai dengan permintaan SKPD namun setelahpegawai ditempatkan di SKPD menjadi kewenangan Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensinya. Hendaknya dalam menempatkan pegawai kepala SKPD seharusnya menempatkan sesuai daftar usulan kebutuhan formasi yang telah diajukan
BKD 2015
Lampiran 3
3 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya
Untuk Peningkatan kualitas pegawai BKD hanya mengusulkan diklat untuk parajabatan dan dan diklat kepemimpinan (struktural). Setiap tahun BKD mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat dan mengusulkan kebutuhan diklat prajabatan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti diklat prajabatan
BKD dan Badan Diklat
2015
4 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting
1. Sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural khususnya pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatiha kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
BKD dan Badan Diklat
2015
2. BKD setiap tahun mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat bagi PNS, diutamakan bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural yang belum mengikuti kepemimpinan , namun jika masih ada kemungkinan menambah peserta diklat kepemimpinan (masih ada sisa kuota) BKD juga mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting namun belum diangkat menjadi pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan. sedangkan untuk diklat prajabtan hanya diusulkan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti prajabatan.
BKD 2015
VI KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan
Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jateng No. 43/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan dengan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015 tertanggal 15 Oktober 2015
BKD 2015
2 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan
Dengan diterbitkanya Pergub Jateng No. 43/2015 dan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015, Tambahan Penghasilan diberikan secara proposional berdasarkan hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua)bulan berikutnya
BKD Mulai 2015
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di
Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
Lampiran 4.1
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan
Pengangguran Tujuan : a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi; h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menurunkan jumlah penduduk miskin
1. Biro Bina Sosial
1 Persentase penduduk miskin
1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di masyarakat
1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW / Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos
2016
2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan
Lampiran 4.2
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kemiskinan dan pengangguran Menurunkan jumlah
penduduk miskin 2. Bappeda 1 Jumlah
dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah
1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal
1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota
Januari - Desember 2015
2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap
1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian
Januari - Desember 2015
2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat
1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai
1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota
Januari - Desember 2015
2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)
anuari - Desember 2015
3
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan
1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah
1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD
Januari - Desember 2015 2 Menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng
3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota
2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD
1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD
Januari - Desember 2015
4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana
1 Terjadinya perubahan regulasi 1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku
Awal Tahun 2016
2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat
1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota
Awal Tahun 2016
3 Potensi banyaknya usulan diluar 1 Mengoptimalkan SIPPD dalam Tahun 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
wilayah dan sumber daya alam
proses Musrenbang Provinsi mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat
Menurunkan jumlah penduduk miskin
3. Dinsos 1 Jumlah penduduk miskin tertangani
1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
Menurunkan jumlah penduduk miskin
4. Dinas Pendidikan
1 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen
2015
2 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
3 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK
1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah
1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK
Menurunkan jumlah penduduk miskin
5. DinkopUKM 1 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)
1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya
1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;
TW III 2016
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
6. Dinas ESDM 1 Rasio Elektrifikasi
1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat
2015
2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat terkendala aturan bahwa
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
calon penerima harus berbadan hukum
Hemat
3 Proyeksi ketenagalistrikan kurang akurat
1 Dilakukan evaluasi tahunan 2018
4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif
1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien
2016
5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP
1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu
2015
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
7. Disbudpar 1 Optimalisasi pemasaran pariwisata
1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri
1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan
2015 dan 2016
2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri
1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah
2015 dan 2016
3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal
1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.
2016
4 Pelayanan informasi bidang 1 a. Membuat Surat Pemberitahuan 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal
kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
2 Peningkatan peran serta masyarakat
1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang pembentukan pokdarwis
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.
2016
3 Pengembangan destinasi wisata
1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.
2016
2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata
1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;
2016
3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola
1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang;
2015-2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel; 4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai
fungsi hotel kurang optimal 1 a. Peningkatan kegiatan promosi
melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.
2015-2016
B. Menurunkan jumlah penganggur
1.Disnakertransduk
1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
2015 - 2018
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
2015 - 2018
3 Jumlah AKAN (orang)
1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri
1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal
2015 - 2018
4 Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)
1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah
1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Laju PDRB per tenaga kerja (%)
1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan PRDB per tenaga kerja
1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis
2015 - 2018
6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja
1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal
1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal
2015 - 2018
7 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI
1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator
1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator
2015 - 2018
8 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi
1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat
1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi
2016 - 2018
9 Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah
1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah
1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya
Menurunkan jumlah penganggur
2. Dinsos 1 Jumlah pengangguran yang tertangani
1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
Menurunkan jumlah pengangguran
3. Dinas Pendidikan
1 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
1
Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
2015
2 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM
1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
3 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan
1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi
Menurunkan jumlah pengangguran
4. DinkopUKM 1 Menurunkan jumlah penganggur
1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha
1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.
TW III 2016
Menurunkan jumlah penganggur
5. Biro Binsos 1 Menurunnya Presentase jumlah penduduk pengangguran :
1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
a. Kentara b. Terpaksa c. Tidak Kentara
Menurunkan jumlah penganggur
6. Dinas ESDM 1 Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan
1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
2015
2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
2015
Menurunkan Jumlah Pengaggur
7. Dinpora 1 Jumlah Kewirausahaan Pemuda
1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah
1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan
2016
Menurunkan jumlah penganggur
8. Disperindag 1 Pengembangan klaster dan sentra industri
1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri
1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri
2018
2 Pengembangan SDM dan produk IKM potensial
1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk
1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk
2018
C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM
1.DinkopUKM 1 Presentase koperasi aktif
1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi
TW II 2016
2 Koperasi tidak dapat diperingkat 1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat
TW II 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
TW II 2016
2 Presentase koperasi sehat
1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya
1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya
TW II 2016
3 Presentase koperasi provinsi berkualitas
1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi
1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi
TW I 2016
2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif
1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan
TW IV 2016
4 Jumlah produk/komoditas OVOP (komoditas)
1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria
1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku
TW IV 2016
2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan
1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM
TW III 2016
3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap
1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi
TW IV 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Presentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha
1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah
1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah
TW II 2016
6 Jangkauan pemasaran produk KUMKM
1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik
1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran
TW II 2016
7 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)
1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM
1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara
TW III 2016
Mengembangkan Koperasi dan UMKM
2.Disperindag 1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
1 Mundurnya waktu pencapaian target
1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun
2018
2 Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri
1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP
1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan
2016
3 Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok
1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau
1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
1. BKP 1 Jumlah regulasi kedaulatan pangan
1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan
1 Penyusunan Regulasi KP 2016-2018
2 Ketersediaan pangan utama beras (Ton)
1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target
1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan
2018
3 Persentase penguatan cadangan pangan
1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target
1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya
2016-2018
4 Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
1 Data tidak akurat, data tidak masuk
1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring
2016-2018
5 Persentase penanganan daerah rawan pangan
1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan.
1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan
2016-2018
2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan
2016-2018
6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat
2016-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA
2016-2018
7 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan
1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan
2017 - 2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
2. Distan TPH 1 Produksi (ton): Padi 10.228.197, Jagung 3.016.834, Kedelai 143.389, Bawang Merah 429.112, Kentang 289.548, dan Cabai Besar 123.713
1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar
1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL
2015-2018
2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim
2015-2018
3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat
2015-2018
4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
3. Dislutkan 1 Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)
1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
2016
2 Rata-rata pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)
1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
2016
3 Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif
1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas
1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas
2016
4 Produksi perikanan tangkap (ton)
1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
2016
5 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)
1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit
1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan
2015-2018
6 Produksi perikanan budidaya (ton)
1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal
1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik
2016
2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik
2016
3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas
2016
4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten
2016
2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan
2016
3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi
2016
4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
7 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)
1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal
1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya
2016
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan
2016
2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
2016
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi
2016
8 Tingkat konsumsi ikan (Kg/kapita)
1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran
1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis
2016
2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah
1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan
2016
3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan
1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
2016
4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah
1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
9 Ekspor produk perikanan (ton)
1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier
1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier
2016
2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala
2016
10 Luas penanaman mangrove
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah
1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain
2015-2018
11 Luas terumbu karang buatan (Ha)
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah
1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
4. Disbun
1 Produksi Tebu (Ton), Produksi Kopi (Ton), Produksi Kakao (Ton), Produksi Kelapa (Ton), Produksi Karet (Ton), Produksi Cengkeh (ton), Produksi Teh (Ton)
1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP
1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu
2016
2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi
1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)
2016
3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah
1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH
1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem
2016
5 Produk alat mesin belum memenuhi standar
1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar
2016
6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi
1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan
2016
7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu
1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas
2016
8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal
1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016
2016
9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi
1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik
1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.
2016
11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP
1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan melalui Bintek atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas
1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar
2016
13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul
1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan
2016
14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik
1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani
2016
15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada
1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil
2016
16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan
1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering
1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan
2016
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
5.Disnakeswan 1 Produksi Daging (Kg)
1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif
1 Pelarangan pemotongan ternak 2015 - 2018
2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak
2015 - 2018
3 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
2015 - 2018
2 Produksi Susu (liter)
1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas
1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap peternak bahwa pakan berkualitas penting
2015 - 2018
2 Penerapan GFP yang masih belum optimal
1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)
2015 - 2018
3 Produksi Telur (Kg)
1 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
6.Bapermades 1 Jumlah LPMD/K yang dilatih
1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa
1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel
2015
2 Jumlah KPM yang dilatih
1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang
1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan
2015
3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih
1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik
1 Memodifikasi metode pelatihan 2015
4 Jumlah Desa Mandiri
1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa
1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari
2015
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
7. Balitbang 1 Meningkatkan kualitas dan penerapan hasil litbang
1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian
1 ilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian
2015-2018
2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan
1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian
2015-2018
2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat
3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian
1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif
2015-2018
2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi
2015-2018
2 Pengembangan SIDa di Jateng Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang
1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif
2015-2018
2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk
2015-2018
2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil
1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
litbang 2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk
2015-2018
3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)
1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2015-2018
2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
8. Dishut 1 Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan
1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang
1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan
2015
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
9. Set Bakorluh 1 Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes (Pos Penyuluhan Pedesaan)
1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes
1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani
2016
2 Persentase penyuluh yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidang
1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya
1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
keahlian
E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
1.Bapermades 1 Jumlah UP2K yang aktif
1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer
1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK
2015
2 Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)
1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades
1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes
2015
3 Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit)
1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten
1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa
2016
4 Jumlah UED-SP yang aktif
1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat
1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif
2016
Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
2.DinkopUKM 1 Persentase koperasi aktif
1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
TW II 2016
F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk
1.Disperindag 1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)
1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri
1 Dilakukannya promosi dagang ekspor 2013 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dalam negeri 2 Nilai impor non migas (Jt US$)
1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI
1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri
2013 - 2018
3 Ekspor bersih perdagangan
1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah
1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya
2013 - 2018
4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB
1 Peningkatan Kinerja perdagangan 2013 - 2018
5 Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri
1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan
1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan
2018
G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi
1. BPMD 1 Jumlah investor (PMA/PMDN)
1 Target Jumlah Investor tidak tercapai
1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
2015 - 2018
2 Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)
1 Target Investasi tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga
1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP
1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provins
H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
1. BP3AKB 1 Produk Kebijakan PUG
1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota
1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah
TW II 2016
2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
2016
3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
September 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan
1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial
1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI
2016
2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah
1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll
2016
3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral
1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender
2016
3 Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur
1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal
1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
2016
2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP
1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan
2016
4 Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan
1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD
1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014
TW I 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dan perlindungan anak serta responsif anak skala provinsi
provinsi dan Kab/Kota
2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016
5 Rasio Program dan Kegiatan Responsif gender di SKPD Provinsi
1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011
1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah
Februari 2008
6 Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi
1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011
1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016 TW II 2016
2 Pelatihan SDM Gender Focal Point Mei 2016
3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG
'April 2016
4 Asistensi SKPD 'Maret 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
7 Rasio kebupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD (%)
1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman
1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor
Januari 2016
2 Pendampingan Kab/Kota Tiap bulan
3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota
Juni 2016
4 Pelatihan untuk PSW Mei 2016
8 Indeks Pembangunan Gender (%)
1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)
1 Penyempurnaan Modul Maret 2016
2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat
'September 2016
3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain
Mei 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
9 Indeks Pemberdayaan Gender (%)
1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan
1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota
10 Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit
1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik
2016
11 Persentase perempuan di lembaga swasta
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit
1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk menduduki jabatan strategis
2016
2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta
12 Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking
1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih
1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
Smt 2 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
13 Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak
1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA
1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
SMT I 2016
14 Rasio kabupaten/kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan hak-hak anak
1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016
2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya
1 modul pelatihan pendamping ABK SMT 2 th 2016
3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
SMT I 2016
4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
Th 2016 semester II
15 Rasio KDRT pada perempuan dan anak
1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan
1 Perda No 3 Th 2009 Semester I 2016
16 Rasio forum anak yang terlibat dalam
1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan
1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengambilan kebijakan
2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
2. Dinpora 1 Jumlah Atlet yang dibina melalui PPLPD
1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan
1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;
2020
2 Jumlah kesadaran masyarakat berolahraga
1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga
1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);
2017
3 Jumlah sarjana penggerak pembangunan pedesaaan (SP3)
1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat
1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3
2016
4 Jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan
1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait
1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU
2017
5 Terselenggaranya Kompetisi keolahragaan dan fasilitasiolahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional
1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina
1 SOP Kompetisi olahraga 2017
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, Pengembangan IPTEK dan Industri Olahraga
1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment
1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran
2017
7 Jumlah Klub Olahraga
1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan
1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga
2016
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
3. Bappeda 1 Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD
1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi
1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Awal Tahun 2016
2 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas
1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Awal Tahun 2016
I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial
1. Dinsos 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan
1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS
Bantuan Sosial
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
2 Jumlah Perintiskemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial
1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
3 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP
1 Belum semua panti melaksanakan SOP
1 Bintek SOP 2015
2 Belum semua panti memiliki SOP
4 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti
1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada
1 Finger print untuk Penerima Manfaat 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
sosial milik pemerintah
2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
1 Bimbingan sosial penerima manfaat 2015
5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan
1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS
1 Bantuan tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
2015
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO SKPD
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan
Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan
berorientasi pada pelayanan prima; b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; c. Melaksanakan penegakan hukum.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
1. Biro Orpeg 1 Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui Pelayana Terpadu Satu Pintu/PTSP
1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.
1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb
2015
2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi
2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil 2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten,
2. BKD 1 Promosi jabatan secara terbuka
1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya
1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi tersedianya talent pool
2016
Lampiran 4.3
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
3. Badan Diklat 1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal
1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.
2016
2 Penyusunan data base kebutuhan diklat
2016
3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.
2016
2 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh
1 Permintaan penambahan tenaga pemantau
2015
2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni
1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online
'2015
3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat
1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini
2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi
4. DPPAD 1 Peningkatan PAD
1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.
1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah
2015
2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dan berorientasi pada pelayanan prima
Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.
2015
4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.
2015
2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.
1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.
2015
2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB
2015
3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ Juknis Pelayanan Pajak Daerah.
1 Pencermatan ulang kebijakan yang akan diterbitkan.
2015
2 Penguatan pengendalian. 2015 3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan
sebelum pembahasan perumusan kebijakan.
2015
4 Koordinasi dengan instansi terkait . 2015 4 Penyusunan tabel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.
1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.
2015
5 Penetapan target Retribusi 1 Meningkatkan koordinasi baik dgn 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Daerah belum mendasarkan potensi riil.
SKPD penghasil maupun UP3AD. 2 ecara berkesinambungan melakukan
kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
2015
6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.
1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
2015
2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.
2015
3 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
2015
7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.
1 Melakukan upaya penagihan. 2015
2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.
2015
8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.
1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.
2015
2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.
2015
9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).
1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.
2015
10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau penguasaan atas aset tetap (tanah /
1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).
2015
2 Menyempurnakan sistem administrasi 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
bangunan). melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).
11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.
1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi
2015
2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap
2015
12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.
1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan
2015
2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.
2015
13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/ meninggal dunia belum ditarik.
1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.
2015
2 Menyusun SOP penarikan aset. 2015 14 Pemanfaatan aset dalam
mendukung pencapaian target PAD tidak optimal.
1 Mengoptimalkan promosi dan pemasaran aset daerah.
2015
2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.
2015
15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.
1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.
2015
2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.
2015
3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.
2015
4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kebijakan dan sistem akuntansi. 2 Persentase
Asset yang dikelola dengan baik
1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil.
1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas
2015
2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.
2015
3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.
2015
B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
1. Orpeg 1 Indonesia Governance Indeks (IGI)
1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
2015
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
2. Inspektorat 1 Opini WTP 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan
1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan
2015
2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan
1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih
2015
2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP
1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP
1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD
2015
2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP
2015
3 Persentase tenaga pemeriksa
1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
dan aparat pengawasan yang professional
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
3. Biro Keuangan
1 Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD
1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.
1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
2015 - 2018
2 Terfasilitasinya pelaksanaan anggaran di SKPD dan anggaran bantuan
1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.
1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan
2015 - 2018
3 Terfasilitasinya Pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah
1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik
1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah
2015 - 2018
4 SistemAkuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD
2015 – 2018
C. Melaksanakan penegakan hukum
1. Biro Hukum 1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan
1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting
Setiap tahun s/d 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
daerah yang disusun
perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
baik substansi maupun proses penyusunannya
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan
Setiap tahun s/d 2018
2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya
Setiap tahun s/d 2018
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman
Setiap tahun s/d 2018
3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.
Setiap tahun s/d 2018
2 Implementasi aksi pencegahan dan
1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov
1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan
Setiap tahun s/d 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pemberantasan korupsi (PPK)
Jateng pelaksanaan aksi PPK
Melaksanakan penegakan hukum
2. Satpol PP 1 Penegakan Perda yang efektif dan berkesinambungan pelanggaran Perda
1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda
2015
2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha Negara
1 Materi dan Peningkatan pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya
2015
3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat
1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda
2015
4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar
1 Usulan penambahan personil 2015
5 Kesulitan saat melukan penertiban 1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana
2015
2 Terciptanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penegakan Perda
1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda
2015
3 Terwujudnya Raperda Tribum Tranmas dan Pergub PPNS
1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak sedikit
1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda
2015
4 Meningkatkan kemampuan dan Pemberdayaan PPNS
1 Komplain masyarakat terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara
1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Koordinasi lembaga Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif
1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah
1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting
2015
6 Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah
1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa
2015
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
1.Kesbangpol 1 Persentase Penanganan Konflik Sosial
1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial
1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
2015
2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama 1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
2018
2 Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan Jumlah Penduduk
1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas
1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas
2016
2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan
1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas
2015
3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya
1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas
2015
Lampiran 4.4
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat
1.Kesbangpol 1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)
1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme
1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme
2015
2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan
1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa
2015
3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan
1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan
2018
2 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
1 Aparatur kesbangpol tidak mampu meng-implementasikan di masyarakat
1 Penyelenggaraan outbond, outing dan diklap
2016
2 Munculnya ormas dan elemen masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara
1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila
2018
C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat
1. Kesbangpol 1 Persentase penggunaan hak pilih
1 maraknya money politics 1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat
2015
2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik
1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme
2015
2 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa
1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Tengah 2 Masuknya paham radikal 1 Penguatan ideologi dan nasionalisme 2015 3 Menurunnya etika dan budaya politik 1 Sosialisasi, sarasehan,dialog dan
pembentukan kader politik 2018
2. BP3AKB 1 Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen
1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang
1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan
SMT II 2015
2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender
1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa TW I 2016
D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
1. Disbudpar 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai Budaya11) nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah
1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014
1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni
2016
2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran
1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota
2016
3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film
1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival
2016
2 Terpeliharanya pelestarian kesenian dan BCB daerah
1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma
1 Memfasilitasi input data 2016
2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan
1 Membentuk Tim Validasi 2016
3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya
1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya
2016
4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.
2016 2017
5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi
1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi
2016
6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat
1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.
2016
7 Pelayanan informasi kepada 1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengunjung kurang optimal b. Peningkatan sarana pemanduan 8 Kurang optimalnya pelayanan karya
seni dan apresiasi masyarakat di TBJT 1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan
karya seni dan masyarakat di TBJT 2016
9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT
1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas
2016
3 Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
2016
Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
2.Kesbangpol 1 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah
1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar warganegara
2016
2 Masuknya budaya asing 1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah
2018
3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa Tengah
1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah
2018
4 "Wong Jowo Ilang Jawane" 1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal
2018
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan
yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Tujuan : a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan; b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami
masyarakat.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
1.Bappeda 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat
1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)
1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang
2015
2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi
Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
2. Biro Bangda 1 Pengendalian kinerja SKPD
1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%
1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum
2015
2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait 2015
Lampiran 4.5
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengawasan pembangunan
Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah
2 Penyusunan LKPJ dan EKPPD
1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik
1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi
2015
B. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat
1. Bappeda 1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran
1 Pencapaian target dalam dokumen prencanaan tidak tercapai
1 Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran
2016
2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran
2 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi
1 Realisasi program kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal
1 (a) dan (b) Melakukan review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN
(a) dan (b) Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan
3 Evaluasi Dokumen perencanaan
1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran
1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Akhir Tahun 2015
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tujuan : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat; d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Dinas Kesehatan
1 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)
1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun
1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening
2015
2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak
1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan
2015
2 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan
1 target penemuan kasus baru tidak tercapai
1 peningkatan PICT 2015
Lampiran 4.6
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengobatan 3 Angka Penemuan
Kasus baru kusta 1 target penemuan kasus baru kusta
tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat
1 Rapid Village Survey (Survey Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)
2015
4 Angka Penemuan kasus Diare Balita
1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan
1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader
2015
5 Angka Penemuan kasus ISPA balita
1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat
1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia
2015
6 Angka Kesakitan Malaria
1 meningkatnya angka kesakitan malaria
1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat
2015
7 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 meningkatnya kasus hipertensi di masyarakat
1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM
2015
8 Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat
1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM
2015
9 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
10 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
11 Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar
1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman
1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015
12 Cakupan Pertolongan Persalinan nakes
1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan
1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes
2015
13 Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani
1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana
1 Penguatan atalaksana neonatus 2015
14 Cakupan kunjungan Bayi
1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi
1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat
2015
15 Prevalensi Gizi Buruk
1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang
1 Penapisan penimbangan di posyandu. 2015
16 Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)
1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan
1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin
2015
17 Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)
1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda
1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned
2015
18 Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)
1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih
1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota
2015
19 Rasio Puskesmas per jumlah penduduk
1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama
1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes
2015
20 Proporsi RS yg 1 Terjadinya transisi peralihan 1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
memiliki ijin operasional
kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional
tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
21 Proporsi RS terakreditasi
1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit
1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA
2015
22 Proporsi RS terklasifikasi
1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit
1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
2015
23 Desa melakukan STBM
1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian
1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)
2015
24 Proporsi TTU yg memenuhi syarat
1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah Medis dengan baik
1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes
2015
25 Proporsi TPM yg memenuhi syarat
1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM
1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes
2015
26 Proporsi tenaga 1 Adanya Tenaga Kesehatan yang 1 Bekerjasama dengan Organisasi 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kesehatan tersertifikasi
belum tersertifikasi Profesi,MTKP dan MTKI
27 Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi
1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan
1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait
2015
28 Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi
1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan terbaru
1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota
2015
29 Proporsi Rumah Tangga Sehat
1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah
1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan
2015
30 Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR)
1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan
1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif
2015
31 Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium
1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)
1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar
2015
32 Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri
1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas
1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa
2015
2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan kurang
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi anggota FKD
2015
3 Ketrampilan Petugas Puskesmas dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
33 Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK
1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan
1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota
2015
34 Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan
1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%
1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota
2015
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. BP3AKB 1 Contaceptive Prevalence Rate (CPR) / Peserta KB Aktif (%)
1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
2 DO KB (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
TW II 2015
3 Unmet Need (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
4 Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun
1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko
1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja 2016
2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai
5 Produk Hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
1 Menurunnya dukungan dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam program KB-KS
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Triwulan III 2015
2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013
Triwulan II 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014
'Triwulan III 2015
4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat
1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015
'Oktober 2015
6 Jumlah KB Mandiri 1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
2016
7 Persentase UPPKS berKB
1 Usahanya tidak berjalan lancar 1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok
2016
8 Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB /KS
1 Pembentukan Jejaring Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif
1 U No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Triwulan II 2016
2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Triwulan III dan IV 2015
B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
1. Dinas Pendidikan
1 APK PAUD/TK (4-6 th)
1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu
1 Program 1000 POS PAUD 2015
2 APK PAUD (0-6 th),
3 APK SD/ SDLB/MI/ Paket A
2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
4 APM SD/ SDLB/MI/ Paket A
5 APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B
3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan
6 APM SMP/ SMPLB/ MTs/
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Paket B
7 APK SMA/SMALB/MA/SMK
8 Persentase Buta Aksara >15 tahun
4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan
9 % lembaga PAUD yang terakreditasi
1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi
1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M
2015
10 % SD/SDLB/MI yang terakreditasi
2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD
11 % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi
3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah
12 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
2015
13 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs
14 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK
2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK
15 Angka Kelulusan SD/SDLB/MI
1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
2015
16 Angka Kelulusan SMP/ MTs/SMPLB
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
17 Angka Lulus pendidikan khusus
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
18 Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI
1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa
1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
2015
19 Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
20 % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan
1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan
1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan, melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan
2015
21 % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan
22 % Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan
23 % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar
24 % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar
25 % SD/MI yang memiliki sanitasi layak
26 % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak
27 % SD/MI yang 1 Tidak tercapainya kompetensi dasar 1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
melaksanakan Kurikulum 2013
pembelajaran siswa Tenaga Kependidikan
28 % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013
2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
29 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
2015
30 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM
31 Jumlah Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan
2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
2015
32 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan
33 % Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4
1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah
1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD
2015
34 % Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4
2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas
35 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4
3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
36 % Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4
37 % Pendidik PAUD bersertifikat pendidik
1 Semakin bertambahnya jumlah guru berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik
1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru
2015
38 % Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD
39 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
40 % Pendidik SMA/SMALB/ma dan SMK bersertifikat pendidik
4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
41 % perguruan tinggi yang
terfasilitasi
1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan masyarakat
1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa 2015
2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi
3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi
4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi
C. Meningkatkan budaya baca masyarakat
1. Badan Arpus 1 Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku
1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku
1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala
2015
2 Peningkatan 1 belum semua SDM Pengelola 1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui bintek
Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi
pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik
3 Jumlah arsip yang dilestarikan
1 belum lengkapnya khasanah arsip 1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan
2015
4 Jumlah media pemasyarakatan kearsipan
1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan
2015
5 Jumlah Pengunjung/pengguna arsip
1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip
2015
6 Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun
1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan
1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini
2015
7 Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan(NPP)
1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP
1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah
2015
8 Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku
1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi buku
1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis perpustakaan di Jawa Tengah
2015
D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
1. Dinas Cipkataru 1 Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan
1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
2 Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015
2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015
3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS
1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS
b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
2015
3 Meningkatnya pengelolaan Jasa Konstruksi
1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan
1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium
b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
2016
2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi
1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi
2015
4 Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan
2016
5 Rasio Rumah Layak Huni
1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup banyak
1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk menambah Rumah Layak Huni
2016
6 Persentase KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa) yang tertangani
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D
2015
7 Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana Tata
1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku
1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Ruang
8 Persentase Kab/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota
1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota
2015
9 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2015
E. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
1. Dinas PSDA 1 Presentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018
2 Mempercepat proses pelelangan,
3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi
2 Presentase pemenuhan kebutuhan air baku
1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 – 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi
3 Presentase sungai dalam kondisi baik
1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi Konservasi
Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
2. Distan & TPH 1 Jumlah Sarana Alat Mesin Pertanian
1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai
1 Pengembangan UPJA 2015
2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi
3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen di Kelompok tani
PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Lampiran 4.7
Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Tujuan : a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi; b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi; c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
1.Bina Marga 1 Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan
1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,
2018
2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan
2 Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah
1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan
2018
2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan
3 Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan
1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)
2018
2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan
4 Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua, memerlukan penggantian segera
1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
5 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi
1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan
6 Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik
1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan
1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan
7 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)
1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
2018
2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
3 Keterbatasan alat pengujian 1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium
1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat
8 Meningkatnya presentase panjang jalan yang sudah dileger
1 Terkendala anggaran yang terbatas 1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas 2018
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
2. Dinas PSDA 1 Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir
1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai
1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir
2016-2018
2 terfasilitasinya peningkatan pengamanan
1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan
1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota
2016-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pantai dan rob di wilayah pantura
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
3. Dishubkominfo 1 Persentase perijinan AKDP
1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal
1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan
Desember 2015
2 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Biro Massal di Jateng
1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember
2015
3 Jumlah Desa yang melakukan pengembangan Angkutan perdesaan
1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember
2015
4 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Keselamatan
1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal
1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan menyediakan fasilitas mendukung
Desember 2015
5 Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)
1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota
1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota
Desember 2015
6 Beroperasinya Kapal KMC Kartini 1 dan Kemujan
1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif
Desember 2015
7 Meningkatnya Ketersediaaan Fasilitas
1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian
1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah dan Kabupaten
Telah selesai Tahun 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
Pelabuhan Kendal kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum disepakati
Kendal
8 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran
1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang
1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat
Desember 2015
9 Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Dewadaru
1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah
1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan Telah selesai
Tahun 2015
10 Terlaksananya pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara
1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Desember 2015
11 Meningkatnya kinerja Jembatan Timbang
1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang
1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang
Desember 2015 dan Juli 2016
B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
1. Dishubkominfo 1 Terlaksananya fasilitasi Pengembangan pelayanan Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Komunikasi dan SAR
1 informasi belum terpublikasi secara optimal
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Desember 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
2 Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi
1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal
1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan
Desember 2015
3 Persentase SKPD yang telah mengudate data di website nya hingga tahun n-1
1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek
1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan
Desember 2015
C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
1. BLH 1 Informasi status mutu air (SPM)
1 Hasil uji sesaat Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
2015-2018
2 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)
1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap
Mulai 2016
2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;
2016
3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;
2016
4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan penanganan penegakan hukum lingkungan.
2016
3 Terlaksananya pengendalian dan
1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.
1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
pengawasan terhadap sumber pencemar pada UMKM / objek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman kumuh
2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah
4 Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper)
1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan
1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.
2015-2018
2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3
2015-2018
5 Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL
1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder
1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
6 Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bulan)
1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.
1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim. 2015-2018
2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat penerima bantuan.
2015-2018
7 Penanaman tanaman unggulan lokal daerah /tanaman langka (jenis)
1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.
2015-2018
8 Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)
1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.
1 Evaluasi RTH melalui program Adipura. 2015-2018
9 Bangunan pencegah abrasi/erosi (m)
1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui penghijauan pantai
2016-2018
2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)
2015
10 Tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha)
1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat tumbuh dengan baik.
1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.
2015-2018
2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
11 Informasi status mutu udara (SPM)
1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
2015-2018
12 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan ADIWIYATA (sekolah)
1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat
1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal
2015-2018
2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata
2015-2018
13 Tersedianya informasi lingkungan hidup di Jawa Tengah (jenis)
1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota
1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun 2015-2018
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
2. Dishut 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL
1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder
2015
2 Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)
1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah tegakan
1 Pendampingan penanaman bawah tegakan
2015
3 Persentase unit penge-lolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK
1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap
1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target
1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar
2015
5 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan
1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron
1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan 2015
6 Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan
1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap
1 Penyempurnaan SOP 2015
7 Persentase kawasankonservasi yang meningkatkualitas pengelolaanya
1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya
1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung
2015
8 Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)
1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan
1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan
2015
D. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
1. BPBD 1 Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana
1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di masing masing kabupaten/kota
1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi biaya perawatan sarpras
2018
2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras
1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Indikator Utama (Outcome)
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di
Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
Lampiran 5.1
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan
Pengangguran Tujuan : a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi; h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Menurunkan jumlah penduduk miskin
1. Biro Bina Sosial 1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di
1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW /
a. Surat Edaran Gubernur kepada Bupati Walikota se-Jawa Tengah
a. Pemantauan melalui evaluasi berkelanjutan
2016
Lampiran 5.2
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
masyarakat Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos
2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
b. Sosialisasi penanganan penanggulangan kemiskinan
b. Pemantauan evaluasi berkelanjutan (bulanan/triwulan)
Menurunkan jumlah penduduk miskin
2. Bappeda 1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal
1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
Januari - Desember 2015
2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap
1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian
Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan FGD
Pemantauan Berkelanjutan
Januari - Desember 2015
1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai
1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
Januari - Desember 2015
2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)
Sosialisasi pembangunan pasca MDG's
Pemantauan Berkelanjutan
anuari - Desember 2015
1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah
1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD
Surat Keputusan, Peraturan Gubernur, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, FGD,
Pemantauan Berkelanjutan
Januari - Desember 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Konsultasi
2 Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng
Surat Edaran Pemantauan Berkelanjutan
3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD
1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
Januari - Desember 2015
1 Terjadinya perubahan regulasi
1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku
Surat Edaran Pemantauan Berkelanjutan
Awal Tahun 2016
2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat
1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota
Awal Tahun 2016
3 Potensi banyaknya usulan diluar proses Musrenbang Provinsi
1 Mengoptimalkan SIPPD dalam mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat
Tahun 2016
Menurunkan jumlah penduduk miskin
3. Dinsos 1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
1. Data PMKS 2. Renstra
Pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Menurunkan jumlah penduduk miskin
4. Dinas Pendidikan
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen
a. Sosialisasi kepada kab/kota perihal juknis Dana BOS
pemantauan berkelanjutan
2015
1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah
1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK
b. Surat Edaran kepada kab/kota perihal Penerima Beasiswa
pemantauan berkelanjutan
Menurunkan jumlah penduduk miskin
5. DinkopUKM 1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya
1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;
Database/Buku Kendali Kehadiran Peserta, Surat Permintaan ke Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
TW III 2016
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
6. Dinas ESDM 1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat
Penugasan kepada PPKom
Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2015
2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat terkendala aturan bahwa calon penerima harus berbadan hukum
1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat
Penugasan kepada PPKom
Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2015
3 Proyeksi ketenagalistrikan
1 Dilakukan evaluasi tahunan Penugasan kepada Pemantauan 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
kurang akurat Tim Pelaksana Berkelanjutan
4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif
1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien
FGD untuk melakukan evaluasi hasil pengawasan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP
1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu
Sosialisasi SOP Pemantauan Berkelanjutan
2015
Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
7. Disbudpar 1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri
1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan
Surat Edaran pelaksanaan kegiatan promosi kepada stakeholder
Pemantauan Berkelanjutan
2015 dan 2016
2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri
1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi
a. Surat Edaran pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri kepada stakeholder; b. Koordinasi dengan Seksi Pengembangan Pasar untuk analisa
Pemantauan Berkelanjutan
2015 dan 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah
pasar luar negeri.
3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal
1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.
a. Surat undangan Rapat Koordinasi ke setiap counterpart di Kab/Kota; b. Surat koordinasi dengan counterpart di Kab./Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Pelayanan informasi bidang kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal
1 a. Membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.
a. Surat Pemberitahuan; b. Surat Tugas mengikuti bimtek; c. Penyusunan RUP.
Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat
Undangan Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
tentang pembentukan pokdarwis
membentuk Kelompok Sadar Wisata.
1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi
1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.
a. Surat Edaran; b. Surat Tugas Tim Gabungan Sweeping, dan Monev di Obyek Wisata Unggulan
Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2016
2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata
1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;
Surat Edaran ke setiap usaha pariwisata binaan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola
1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang; c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel;
Surat Edaran Dokumen RTP Dinbudpar 2015
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2016
4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai fungsi hotel kurang optimal
1 a. Peningkatan kegiatan promosi melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.
Surat Edaran Dokumen RTP Dinbudpar 2015
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
B. Menurunkan jumlah penganggur
1.Disnakertransduk
1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
Pelatihan, Sosialisasi, Rakor
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi
1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor
Pelatihan, Sosialisasi, Rakor
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri
1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal
Sosialisasi, Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah
1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.
Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan
1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan
Pelatihan, Penguatan Lembaga Tripartit (Pengusaha, Pekerja,
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
PRDB per tenaga kerja
pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis
Pemerintah)
1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal
1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal
Data jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator
1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator
Rapat-rapat, Bintek Mediator
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti
1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi
KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi), penjajagan lokasi
Pemantauan Berkelanjutan
2016 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat
1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya
1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan
Pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
Menurunkan jumlah penganggur
2. Dinsos 1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
1. Data PMKS 2. Renstra
Pemantauan berkelanjutan
2015
Menurunkan jumlah pengangguran
3. Dinas Pendidikan
1
Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
a. Rakor kewirausahaan kelompok belajar masyarakat
pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan
1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
b. Rakor peningkatan kinerja pengelola PKBM
pemantauan berkelanjutan
1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi
c. Rakor peningkatan SDM pengelola Desa Vokasi
pemantauan berkelanjutan
Menurunkan jumlah pengangguran
4. DinkopUKM 1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha
1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.
Surat Permintaan Kesediaan
Pemantauan Berkelanjutan
TW III 2016
Menurunkan jumlah penganggur
5. Biro Binsos 1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu
Mengadakan FGD membuat Juklak (Penyusunan Protap) Penyusunan protap menurunkan jumlah pengangguran bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait dengan sekolah kejuruan
Mengadakan Rakor Tehknis dan evaluasi bulanan, triwulan dan pemantauan berkelanjutan
2016
Menurunkan jumlah penganggur
6. Dinas ESDM 1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kegiatan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
usaha pertambangan
2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi
1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi
Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kegiatan usaha pertambangan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Menurunkan Jumlah Pengaggur
7. Dinpora 1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah
1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan
Penyusunan SK Penyelenggaraan Monitoring
Pemantauan berkelanjutan
2016
Menurunkan jumlah penganggur
8. Disperindag 1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri
1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri
Koordinasi dan fasilitasi
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2018
1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk
1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk
Pelatihan dan Pendampingan
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2018
C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM
1.DinkopUKM 1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi
Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
2 Koperasi tidak dapat diperingkat
1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat
Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
Sosialisasi/Workshop Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya
1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya
Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi
1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi
Nota Dinas Pendataan Pengawas Koperasi
Pemantauan Berkelanjutan
TW I 2016
2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif
1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan
SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
Pemantauan Berkelanjutan
TW IV 2016
1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria
1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku
SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
Pemantauan Berkelanjutan
TW IV 2016
2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan
1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM
SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
Pemantauan Berkelanjutan
TW III 2016
3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap
1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi
SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
Pemantauan Berkelanjutan
TW IV 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah
1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah
Sosialisasi dan Temu Pembiayaan
Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik
1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran
SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM
1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara
Surat Koodinasi atas usulan pengalokasian pengajar/widyaiswara
Pemantauan Berkelanjutan
TW III 2016
Mengembangkan Koperasi dan UMKM
2.Disperindag 1 Mundurnya waktu pencapaian target
1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun
Sosialisasi dan pelatihan teknik pengembangan UDKM
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2018
1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP
1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan
Sosialisasi, FGD se Jateng
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau
1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau
FGD kualitas komoditi terpantau
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2016
D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
1. BKP 1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan
1 Penyusunan Regulasi KP FGD Penyusunan Regulasi KP bersama dinas/instansi terkait lingkup Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan Regulasi KP yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait lingkup Pemprov Jateng
2016-2018
1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target
1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan
korespondensi dengan kab/kota serta pelaporan secara berjenjang
Pemantauan jumlah ketersediaan pangan di Jawa Tengah
2018
1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target
1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya
korespondensi dengan kab/kota dan instansi terkait
Pemantauan jumlah pengadaan cadangan pangan
2016-2018
1 Data tidak akurat, data tidak masuk
1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring
Pengiriman SMS, laporan pasokan dan harga dari enumerator
Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan kepada petugas
2016-2018
1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian
1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan
korespondensi dengan kab/kota
Sosialisasi SOP 2016-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
bantuan.
2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan
korespondensi dengan kab/kota
Pemantauan usulan permintaan bantuan
2016-2018
1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat
korespondensi dengan kab/kota
Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan
2016-2018
2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA
korespondensi dengan kab/kota
Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan
2016-2018
1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan
1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan
korespondensi dengan kab/kota serta pelaporan secara berjenjang
Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku
2017 - 2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
2. Distan TPH 1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar
1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL
Sosialisasi Demontrasi Benih Unggul, Pelatihan Teknologi Pertanian, Pendampingan Lapangan
Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim
Pengamatan lapangan harian, Pelaporan periodik setiap 15 hari, Tindakan pengendalian sesuai keadaan tingkat serangan
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat
Pelaporan Periodik produksi benih
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
Pelaporan proses kegiatan sertifikasi dan monitor peredaran benih
Pemantauan Berkelanjutan
4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi
Pembinaan P3A/GP3A
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
Pelaporan peredaran pupuk
Pemantauan Berkelanjutan
Peningkatan indek penanaman dan produktivitas
Pemantauan Berkelanjutan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan
Laporan rangkaian proses penetapan
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
Monev kegiatan dan pengendalian internal secara periodik
Pemantauan Berkelanjutan
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
3. Dislutkan 1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan
1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas
1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum
1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit
1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal
1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas
Surat/Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten
Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
23 Tahun 2014
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
Rapat Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
Rapat Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
Rapat Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal
1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
Rapat Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten
Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya
4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan
Koordinasi/Pembinaan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal
1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014
Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum
Surat Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa
Rapat Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi
Surat/Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran
1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah
1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan
1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah
1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier
1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier
Pembinaan Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala
Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah
1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah
1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik
Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
4. Disbun
1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP
1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu
Sosialisasi baku teknis budidaya ke petani
Pemantauan berkelanjutan
2016
2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi
1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)
Sosialisasi dan Pelatihan
Pemantauan berkelanjutan
2016
3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah
1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan
1).Sosialisasi Pedum, Juklak, Juknis, : 2). Pelatihan
Pemantauan berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH
1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem
Leafleat, Brosur Pengunaan pesnab dan APH; Pelatihan pembuatan APH
Pemantauan berkelanjutan
2016
5 Produk alat mesin belum memenuhi standar
1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar
Brosur, Pedoman SNI Pemantauan Berkelanjutan
2016
6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi
1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan
Pelatihan, dan Sosialisasi Kandungan Residu bahan kimia
Pemantauan berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2016
7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu
1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas
Peta kebutuhan benih masin-masing komoditas
Pemantauan berkelanjutan
2016
8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal
1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016
buku statistik perkebunan, pedoman penyusunan perencanaan, pendampingan penyusunan laporan evaluasi
Evaluasi Terpisah 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi
1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina
Sosialisasi perbenihan dan FGD Peredaran benih
Pemantauan berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2016
10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik
1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.
Penysunan pedoman pembinaan usaha perkebunan dan FGD
Pemantauan berkelanjutan
2016
11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP
1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan melalui Bintek
Pedoman GAP, GHP dan GMP, Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu pasca panen
pemantauan berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar
12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas
1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar
Penyusunan kebutuhan pupuk organik dan APPO, Sosiaisasi dan pelatihan penggunaan pupuk organik
Pemantauan berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul
1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan
Sosialisasi UU Perbenihan, penyusunan kebutuhan benih bersertifikat
2016
14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik
1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani
Sosialisasi dan Pelatihan
Pemantauan berkelanjutan
2016
15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada
1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil
Leafleat teknologi pengolahan hasil perkebunan dan diseminasi teknologi pengolahan
pemantauan berkelanjutan
2016
16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan
1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim
peta serangan OPT dan sosialisasi penggendalian
pemantauan berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering
1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan
pemetaan daerah kekeringan
pemantauam berkelanjutan
2016
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
5.Disnakeswan 1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif
1 Pelarangan pemotongan ternak
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
3 Adanya penyakit hewan
1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas
1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
terhadap peternak bahwa pakan berkualitas penting
Kab/Kota
2 Penerapan GFP yang masih belum optimal
1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Adanya penyakit hewan
1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah
Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
6.Bapermades 1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa
1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel
1. Surat Edaran 2. Rapat Koordinasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang
1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan
1. Surat Edaran 2. Rapat Koordinasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik
1 Memodifikasi metode pelatihan
Menyusun Petunjuk Teknis Pelatihan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa
1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari
Rapat Koordinasi dengan SKPD Prov. dan Kab.
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
7. Balitbang 1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian
1 Dilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian
Undangan pembahasan KAK dan Proposal
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang
Sosialisasi SOP Kegiatan Kelitbangan
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan
1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian
Surat Permohonan narasumber kepada lembaga litbang lain
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat
Surat undangan pembahasan KAK dan Proposal
Pemantauan Berkelanjutan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian
1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif
Surat undangan FGD penentuan teknologi yang akan diterapkan
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi
Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif
Fasilitasi Pengembangan Desa Inovasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk
Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil litbang
1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek
Fasilitasi Klaster UMKM
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk
Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah
1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi
Fasilitasi Penguatan SIDa Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
(SIDa) Jawa Tengah
2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif
Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
8. Dishut 1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang
1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan
Surat pemberitahuan fasilitasi
Pemantauan berkelanjutan
2015
Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
9. Set Bakorluh 1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes
1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani
Rapat/pertemuan Pemantauan berkelanjutan
2016
1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya
1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)
Usulan peserta Diklat teknis
Pemantauan berkelanjutan
2015
E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
1.Bapermades 1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer
1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK Surat Edaran
Rapat Koordinasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades
1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes
Surat edaran Sosialisasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten
1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa
Surat edaran Rapat Koordinasi
Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat
1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif
Surat Edaran Rapat Koordinasi
Pemantauan Berkelanjutan
2016
Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
2.DinkopUKM 1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM
1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM
Sosialisasi/Workshop Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri
1.Disperindag 1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri
1 Dilakukannya promosi dagang ekspor
Partisipasi terhadap pameran dagang ekspor baik di dalam dan luar negeri, Dibuatnya buku informasi buyer luar negeri (inquiry), Diadakannya busines meeting dalam dan
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2013 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
luar negeri.
1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI
1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri
Sosialisasi kebijakan impor, koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI, kebijakan impor produk wajib SNI, temu bisnis importir dan regulator untuk impor barang modal , diklat/ pelatihan
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2013 - 2018
1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah
1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya
Diadakannya kegiatan penilaian eksportir tangguh Jawa Tengah, Peningkatan pelayanan ekspor, Pelatihan manajemen ekspor, Evaluasi statistik ekspor dan kajian ekspor impor, Profil eksportir.
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2013 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB
1 Peningkatan Kinerja perdagangan
Dilakukannya koordinasi dengan pemerintah pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri (ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di Luar Negeri, Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota, Koordinasi dengan berbagai instansi terkait, Dilakukannya FGD peningkatan ekspor, Sosilasisasi Perdagangan Luar Negeri
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2013 - 2018
1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan
1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan
koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder lain
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah
2018
G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi
1. BPMD 1 Target Jumlah Investor tidak tercapai
1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
Pameran, Business Meeting, Aplikasi Perijinan Online
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Target Investasi tidak tercapai
1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)
Pameran, Business Meeting, Aplikasi Perijinan Online
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP
1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi
Rapat koordinasi SKPD terkait dengan SOP
Evaluasi Terpisah 2015 - 2018
H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
1. BP3AKB 1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota
1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah
Surat Edaran PPRG Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
Surat Edaran tentang pelaksanaan PUG
Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa
1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011
Rakor pelaksanaan PUG
Pemantauan Berkelanjutan
September 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial
1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI
Surat Edaran dan Rakor Kebijakan Bina Keluarga TKI
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah
1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll
Rakor dan Pendampingan Kelompok ODHA tentang penguatan kelompok ODHA
Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral
1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender
Surat Edaran dan Rakor tentang Perlindungan Lansia Perempuan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal
1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Surat Edaran dan Rakor tentang trafficking
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP
1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Surat Edaran dan Sosialisasi tentang SOP PPT
Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan
1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD provinsi dan Kab/Kota
1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014
Surat Edaran dan Rakor tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Pemantauan Berkelanjutan
TW I 2016
2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA)
Surat Edaran tentang PUHA
Pemantauan Berkelanjutan
SMT I 2016
1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011
1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah
Surat Edaran dan Rakor tentang program dan kegiatan responsif gender
Pemantauan Berkelanjutan
Februari 2008
1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi
1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016
Sosialisasi Permendagri no 67 tahun 2016
Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011
2 Pelatihan SDM Gender Focal Point
Penyusunan SK Tim pelaksana Pelatihan SDM Gender Focal Point
Pemantauan Berkelanjutan
Mei 2016
3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG
Pendampingan Evaluasi terpisah 'April 2016
4 Asistensi SKPD Pendampingan Evaluasi terpisah 'Maret 2016
1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman
1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor
Penyusunan SK Tim Pelaksana Rakor PUG
Pemantauan Berkelanjutan
Januari 2016
2 Pendampingan Kab/Kota Penyusunan SK Tim Pemantauan Berkelanjutan
Tiap bulan
3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota
Penyusunan SK Tim Pelatihan analisis gender
Pemantauan Berkelanjutan
Juni 2016
4 Pelatihan untuk PSW Penyusunan SK Tim Pelaksana Pelatihan untuk PSW
Pemantauan Berkelanjutan
Mei 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)
1 Penyempurnaan Modul Penyusunan SK Tim Pelaksana Penyempurnaan Modul
Pemantauan Berkelanjutan
Maret 2016
2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat
Penyusunan SK Tim Pelaksana TOT Modul PUG
Pemantauan Berkelanjutan
'September 2016
3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain
Sosialisasi dan pendampingan dalam penanggulangan kemiskinan
Pemantauan Berkelanjutan
Mei 2016
1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan
1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota
Penyusunan SK Tim Pelaksana Advokasi strategi PUG
Pemantauan Berkelanjutan
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit
1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik
Advokasi tentang partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik kepada lembaga pemerintahan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit
1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk menduduki jabatan strategis
Advokasi tentang partisipasi perempuan yang menduduki jabatan kepada lembaga swasta
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta
1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih
1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
Penyusunan SK Tim Pelaksana Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan
Pemantauan Berkelanjutan
Smt 2 2016
1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA
1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
Surat Edaran dan Rakor tentang KLA
Pemantauan Berkelanjutan
SMT I 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan
1 Pedoman PUHA (kemen PPA)
Sosialisasi Pedoman PUHA
Pemantauan Berkelanjutan
SMT I 2016
2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya
1 modul pelatihan pendamping ABK
Sosialisasi modul pelatihan pendampingan ABK
Pemantauan Berkelanjutan
SMT 2 th 2016
3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
Surat Edaran tentang PUHA
Pemantauan Berkelanjutan
SMT I 2016
4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak
1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014
Surat Edaran tentang regulasi / kebijjakan PUHA
Pemantauan Berkelanjutan
Th 2016 semester II
1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan
1 Perda No 3 Th 2009 Surat Edaran penyediaan data kekerasan
Pemantauan Berkelanjutan
Semester I 2016
1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan
1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan
Penyusunan SK Tim pelaksana Pendampingan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
2. Dinpora 1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan
1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;
Sosialisai Jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan event kejuaraan dan latihan
Pemantauan berkelanjutan
2020
1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga
1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);
Sosialisasi Web Pemantauan berkelanjutan
2017
1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat
1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3
Sosialisasi SOP Pemantauan berkelanjutan
2016
1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait
1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU
Informasi Website Resmi
Pemantauan berkelanjutan
2017
1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina
1 SOP Kompetisi olahraga Informasi Website Resmi
Pemantauan berkelanjutan
2017
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment
1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran
Informasi Website Resmi
Pemantauan berkelanjutan
2017
1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan
1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga
Penyusunan SK Penyelenggaraan Monitoring
Pemantauan Berkelanjutan
2016
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
3. Bappeda 1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi
1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
Awal Tahun 2016
1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas
1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)
Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
Awal Tahun 2016
I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS
1. Dinsos 1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran
1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83,84, 85, 86 tahun 2015)
Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan
Sosialisasi SOP 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran
1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83, 84, 85, 86 tahun 2015)
Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur
1 Bimbingan sosial penerima bantuan
Sosialisasi SOP
2015
1 Belum semua panti melaksanakan SOP
1 Bintek SOP Sosialisasi SOP Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Belum semua panti memiliki SOP
1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada
1 Finger print untuk Penerima Manfaat
SK Penetapan Kapasitas Balai (SK Kadinas No 900/190 tahun 2015)
Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
1 Bimbingan sosial penerima manfaat
2015
1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan
1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran
1.Data PMKS 2.Renstra
Pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Bantuan tidak tepat sasaran
1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran
1. SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83, 84, 85, 86 tahun 2015)
Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
1 Bimbingan sosial penerima bantuan
2.Sosialisasi SOP 2015
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan
Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan
berorientasi pada pelayanan prima; b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; c. Melaksanakan penegakan hukum.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
1. Biro Orpeg 1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.
1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb
SE. Gubernur
Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi
2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil
Sosialisasi Evaluasi terpisah 2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional,
2. BKD 1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya
1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi
a. Rapat Perumusan konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng
Pemantauan berkelanjutan
2016
Lampiran 4.3 Lampiran 5.3
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
tersedianya talent pool
b. Membuat SOP Konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng
c. Sosialisasi mengenai Konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng lewat media yang ada (pamflet, banner, sticker, website, papan pengumuman, dll)
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
3. Badan Diklat 1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal
1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.
Membuat surat edaran kepada SKPD Provinsi dan BKD Kab/kota untuk meminta data formasi jabatan pegawai
Evaluasi Terpisah 2016
2 Penyusunan data base kebutuhan diklat
Membuat surat edaran untuk mendata kebutuhan
Pemantauan berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
diklat pegawai
3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.
SOP Pelaksanaan Diklat
Pemantauan berkelanjutan
2016
1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh
1 Permintaan penambahan tenaga pemantau
Nota Dinas permohonan penambahan tenaga pemantau
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni
1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online
Aplikasi Pasca Diklat secara online
Pemantauan Berkelanjutan
'2015
3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat
1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini
Draft Jadwal Tim Penyusun
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
4. DPPAD 1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.
1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi SOP
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar
Sistem Informasi Samsat Online, dan PAD Online, Rapat Koordinasi/ Sosialisasi dalam rangka menyusun proyeksi target pendapatan.
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.
Jadwal Perencanaan Bintek
Pemantauan Berkelanjutan
2015
4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.
1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ Juknis Pelayanan Pajak Daerah.
1 Pencermatan ulang kebijakan yang akan diterbitkan.
Rapat evaluasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Penguatan pengendalian. Rapat evaluasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan sebelum pembahasan perumusan kebijakan.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
4 Koordinasi dengan instansi terkait .
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
4 Penyusunan tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.
1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.
Rapat Koordinator UP3AD dan Bidang yang berkepentingan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
5 Penetapan target Retribusi Daerah belum mendasarkan potensi riil.
1 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
2 Secara berkesinambungan melakukan kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.
1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
2015
2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.
Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
2015
3 Meningkatkan koordinasi Meningkatkan Rapat Sosialisasi 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.
dan Evaluasi
7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.
1 Melakukan upaya penagihan.
Rapat evaluasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.
1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).
1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.
Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
2015
10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau
1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Provinsi Jawa
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
penguasaan atas aset tetap (tanah / bangunan).
Tengah
2 Menyempurnakan sistem administrasi melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).
Sistem Informasi Pengelolaan BPKB dan Sertifikat
Evaluasi Terpisah
2015
11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.
1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi
Jadwal Perencanaan Bintek dan rapat evaluasi kegiatan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi SOP
Evaluasi Terpisah
2015
12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.
1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan
SIMASET, Rapat Sosialisasi dan evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.
Rapat Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/
1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.
Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.
Komunikasi via Telepon dan Surat
2015
2 Menyusun SOP penarikan Menyusun SOP Sosialisasi dan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
meninggal dunia belum ditarik.
aset. penarikan aset.
Evaluasi
14 Pemanfaatan aset
dalam mendukung pencapaian target PAD tidak optimal.
1 Mengoptimalkan promosi dan pemasaran aset daerah.
Sosialisasi dan Evaluasi
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.
Sosialisasi dan Evaluasi
Evaluasi Terpisah
2015
15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.
1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.
SIMASET
Evaluasi Terpisah
2015
2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.
SIMASET
Evaluasi Terpisah
2015
3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.
SIMASET
Evaluasi Terpisah
2015
4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait kebijakan dan sistem akuntansi.
Rapat Sosialisasi
Evaluasi Terpisah
2015
1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak
1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas
DKBMD dan DKPBMD Evaluasi Terpisah
2015
2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk
DKBMD dan DKPBMD Evaluasi Terpisah
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
mencerminkan kebutuhan riil.
disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.
3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.
DKBMD dan DKPBMD, Rapat Koordinasi/ Sosialisasi dalam rangka menyusun usulan anggaran belanja modal
Evaluasi Terpisah
2015
B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
1. Orpeg 1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
Berdasarkan Review RPJMD 2015, indikator IGI dihapus (ditiadakan)
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
2. Inspektorat 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan
1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan
a. Surat Edaran PKS b. Sosialisasi SOP
a. Pemantauan Berkelanjutan b. Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan
1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih
Surat Penugasan Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih
Evaluasi Terpisah 2015
1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP
1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD
Penyusunan SK Satgas SPIP Tingkat Provinsi dan SKPD
Evaluasi Terpisah 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP
FGD Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP
Evaluasi Terpisah 2015
1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat
Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
3. Biro Keuangan
1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.
1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
Sosialisasi, Surat Edaran, Bintek, Pendampingan
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.
1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan
Peraturan Gubenur Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik
1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah
Permintaan Pelaksanaan Kegiatan BLUD
Pemantauan Berkelanjutan
2015 - 2018
1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD
Sosialisasi Sistem Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual, Bintek sistem Informatika Pengelolaan Keu Berbasis Akrual
Pemantauan Berkelanjutan
2015 – 2018
C. Melaksanakan penegakan hukum
1. Biro Hukum 1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya
Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan pihak terkait.
-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor ketentuan
Konsultasi ke pusat jika ada permasalahan.
-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
peraturan perundang-undangan
2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya
Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan pihak terkait.
-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman
Konsultasi ke pusat jika ada permasalahan.
-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.
Bimbingan teknis -Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov Jateng
1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan pelaksanaan aksi PPK
Rakor di 3 bakorwil -Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Melaksanakan penegakan hukum
2. Satpol PP 1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda
Sosialisasi/Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha Negara
1 Materi dan Peningkatan pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya
Diklat/Bintek tentang Teknik Penyusunan dan Penegakan Perda dan Produk Hukum lainnya
Evaluasi Terpisah 2015
3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat
1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda
Penyusunan tambahan SOP Penegakan Perda
Pemantauan Berkelanjutan
2015
4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar
1 Usulan penambahan personil
Surat Permohonan tambahan personil
Evaluasi Terpisah 2015
5 Kesulitan saat melukan penertiban
1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana
Surat Usulan tambahan anggaran
Evaluasi Terpisah 2015
1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi
1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda
Pelaksanaan Rakor Penegakan Perda
Evaluasi Terpisah 2015
1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak
1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda
Surat Usulan tambahan anggaran
Evaluasi Terpisah 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
sedikit 1 Komplain masyarakat
terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara
1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI
a. Diklat/Bimtek tentang Teknik Penyusunan dan Penegakan Perda dan Produk hukum lainnya; b. Surat Koordinasi dengan POLRI dan Instansi terkait
Evaluasi Terpisah 2015
1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah
1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting
Surat Perintah Tugas Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa
Surat Perintah Tugas Pemantauan Berkelanjutan
2015
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
1.Kesbangpol 1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial
1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
Forum Komunikasi Antar Lembaga Masyarakat
Evaluasi hasil penanganan konflik
2015
2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama
1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK
Forum Komunikasi Umat Beragama, dialog/sarasehan antar umat beragama, kemah
Evaluasi hasil penanganan konflik
2018
Lampiran 5.4
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
kebangsaan
1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas
1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas
Penambahan anggaran, pemberian taliasih dan bantuan modal usaha
Evaluasi berkelanjutan
2016
2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan
1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas
diklat peningkatan keterampilan anggota dan komandan Satlinmas/Ratih
Diklat berkelanjutan 2015
3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya
1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas
Surat edaran dan sosialisasi
Evaluasi berkelanjutan
2015
B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat
1.Kesbangpol 1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme
1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme
pembentukan kader wasbang, bela negara, politik dan kader muda nasionalisme
Sosialisasi berkelanjutan
2015
2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan
1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa
Napak tilas sejarah perjuangan bangsa dan penguatan nilai sejarah perjuangan
Sosialisasi berkelanjutan
2015
3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan
1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan
Penyusunan Modul implementasi Pancasila
Sosialisasi berkelanjutan
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Aparatur kesbangpol tidak mampu meng-implementasikan di masyarakat
1 Penyelenggaraan outbond, outing dan diklap
Peningkatan kapasitas aparatur
Sosialisasi berkelanjutan
2016
2 Munculnya ormas dan elemen masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara
1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila
Penyusunan Modul implementasi Pancasila
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2018
C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat
1. Kesbangpol 1 maraknya money politics
1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat
FGD Bidang Politik, Pendidikan politik masyarakat, penyusunan modul implementasi politik
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2015
2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik
1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme
Penguatan wasbang dan nasionalisme
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2015
1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan
Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2015
2 Masuknya paham radikal
1 Penguatan ideologi dan nasionalisme
Peningkatan ideologi negara dalam berbagai dimensi kehidupan
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2015
3 Menurunnya etika dan 1 Sosialisasi, FGD Bidang Politik, Monitoring dan 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
budaya politik sarasehan,dialog dan pembentukan kader politik
Pendidikan politik masyarakat, penyusunan modul implementasi politik
Evaluasi berkelanjutan
2. BP3AKB 1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang
1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan
Penyusunan SK Tim pelaksana Pendidikan Politik
Pemantauan Berkelanjutan
SMT II 2015
2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender
1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa Sosialisasi UU no 6 tahun 2014
Pemantauan Berkelanjutan
TW I 2016
D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
1. Disbudpar 1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014
1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni
a. Surat Edaran Kepada Kelompok Seni; b. Surat Pemberitahuan
a. Pemantauan Berkelanjutan; b. Pemantauan Berkelanjutan.
2016
2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran
1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota
Surat Tugas Penyusunan data base khusus pegiat film di kab./kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film
1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival
Surat Penawaran Kerjasama
Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma
1 Memfasilitasi input data Surat Tugas Tim Fasilitasi input data
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan
1 Membentuk Tim Validasi Surat Tugas Tim Validasi Data
Pemantauan Berkelanjutan
2016
3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya
1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya
Surat Edaran ke BPCB dan stakeholder terkait
Pemantauan Berkelanjutan
2016
4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.
a. Surat Tugas mengikuti Diklat teknis konservasi; b. Penyusunan RUP.
Pemantauan Berkelanjutan
2016 2017
5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi
1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi
Sosialisasi SOP Pemantauan Berkelanjutan
2016
6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat
1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.
Penyusunan kuesioner survey tata pamer
Pemantauan Berkelanjutan
2016
7 Pelayanan informasi kepada pengunjung kurang optimal
1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; b. Peningkatan sarana
a. Surat Tugas mengikuti pelatihan dan sertifikasi
Pemantauan Berkelanjutan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
pemanduan pemanduan; b. Penyusunan RUP
8 Kurang optimalnya pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT
1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan karya seni dan masyarakat di TBJT
Penyusunan kegiatan pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT
Pemantauan Berkelanjutan
2016
9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT
1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas
Penyusunan RUP Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah
Surat Tugas Penyusunan Data Base
Pemantauan Berkelanjutan
2016
Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
2.Kesbangpol 1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah
1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar warganegara
Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah, Festival Kebangsaan
Evaluasi berkelanjutan
2016
2 Masuknya budaya asing
1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah
Penguatan kurikulum muatan lokal Jawa Tengah
Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
2018
3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa
1 Pemeliharaan, pengembangan dan
Pembentukan forum pemelihara budaya
Monitoring dan Evaluasi
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Tengah pelatihan budaya Jawa Tengah
Jawa Tengah berkelanjutan
4 "Wong Jowo Ilang Jawane"
1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal
Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah
Evaluasi berkelanjutan
2018
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan
yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Tujuan : a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan; b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami
masyarakat.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
1.Bappeda 1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)
1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang
Surat Edaran Pemantauan berkelanjutan
2015
2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan berkelanjutan
Lampiran 5.5
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi
Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
2. Biro Bangda 1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%
1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum
Surat kepada pemerintah pusat (mendagri)
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah
Surat kepada SKPD Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik
1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi
Komunikasi lesan dengan anggota Pansus
Pemantauan Berkelanjutan
2015
B. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat
1. Bappeda 1 Pencapaian target dalam dokumen prencanaan tidak tercapai
1 Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran
Rapat koordinasi Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran
1 Realisasi program 1 (a) dan (b) Melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan (a) dan (b)
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal
review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN
Berkelanjutan Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan
1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran
1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Rapat Koordinasi dan surat
Pemantauan Berkelanjutan
Akhir Tahun 2015
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tujuan : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat; d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Dinas Kesehatan
1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun
1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening
Laporan rutin melalui Sistem Informasi TBC (SITT)
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak
1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 target penemuan kasus baru tidak tercapai
1 peningkatan PICT Laporan rutin melalui Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA)
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 target penemuan kasus 1 Rapid Village Survey (Survey Laporan bulanan Pemantauan 2015
Lampiran 5.6
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
baru kusta tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat
Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)
penemuan kasus Berkelanjutan
1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan
1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader
Laporan Bulanan penemuan kasus
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat
1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia
Laporan bulanan penemuan kasus
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 meningkatnya angka kesakitan malaria
1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat
Laporan melaui Esismal
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 meningkatnya kasus hipertensi di masyarakat
1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat
1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi
1 Dengan pembinaan dan pelatihan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian
1 Dengan pembinaan dan pelatihan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman
1 Dengan pembinaan dan pelatihan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan
1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana
1 Penguatan atalaksana neonatus
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi
1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang
1 Penapisan penimbangan di posyandu.
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan
1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda
1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned
Sosialisasi Ijin Operasional Puskesmas
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih
1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota
Evaluasi Data Puskesmas PONED
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk
1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan
- Pembinaan dan Penilaian Akreditasi
Pemantauan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama
puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes
Puskesmas Berkelanjutan
1 Terjadinya transisi peralihan kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional
1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
Pembinaan dan visitasi dan izin operasional RS yang telah habis izin operasionalnya, standar Permenkes No. 56 th 2014
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit
1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA
Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Versi th 2012
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit
1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
Pembinaan dan visitasi dan izin operasional RS yang telah habis izin operasionalnya, stndar Permenkes No. 56 th 2014
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian
1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)
Surat penugasan pendampingan fasilitasi Desa yang melaksanakan STBM
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah Medis dengan baik
1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes
Surat penugasan pendampingan fasilitasi TTU yg memenuhi syarat
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM
1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes
Surat penugasan pendampingan fasilitasi peningkatan TPM yg memenuhi syarat
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Adanya Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi
1 Bekerjasama dengan Organisasi Profesi,MTKP dan MTKI
Bintek sertifikasiTenaga Kesehatan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan
1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan
1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota
Pemantauan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
terbaru Berkelanjutan
1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah
1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan
1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)
1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas
1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa
Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin
Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan kurang
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi anggota FKD
Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin
Pemantauan Berkelanjutan
2015
3 Ketrampilan Petugas Puskesmas dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang
1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas
Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan
1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota
PKS antara BPJS dan Kabupaten/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%
1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota
Pemetaan DHA Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2015
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. BP3AKB 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Surat Edaran dan Rakor tentang pengendalian penduduk
Pemantauan Berkelanjutan
1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Rakor tentang pelaksanaan pengendalian penduduk
Pemantauan Berkelanjutan
TW II 2015
1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Rakor tentang pelaksanaan pengendalian penduduk
Pemantauan Berkelanjutan
1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko
1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja
SK tim pelaksana advokasi dan fasilitasi PIK remaja
Pemantauan Berkelanjutan
2016
2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai
1 Menurunnya dukungan 1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Surat Edaran dan Pemantauan Triwulan III
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam program KB-KS
Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Rakor tentang pelaksanaan program KB
Berkelanjutan 2015
2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013
Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB
Pemantauan Berkelanjutan
Triwulan II 2016
3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya
1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014
Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB
Pemantauan Berkelanjutan
'Triwulan III 2015
4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat
1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015
Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB
Pemantauan Berkelanjutan
'Oktober 2015
1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Surat edaran dan sosialisasi pelaksanaan KB mandiri
Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Usahanya tidak berjalan lancar
1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok
Penyusunan SK Tim pelaksana Pelatihan dan melakukan pendampingan
Pemantauan Berkelanjutan
2016
1 Pembentukan Jejaring 1 U No 52 Tahun 2009 tentang Surat Edaran dan Pemantauan Triwulan II
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif
Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Rakor tentang pembentukan jejaring kelembagaan KB KS
Berkelanjutan 2016
2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB
1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB
Surat Edaran dan Rakor pelaksanaan program KB
Pemantauan Berkelanjutan
Triwulan III dan IV 2015
B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
1. Dinas Pendidikan
1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu
1 Program 1000 POS PAUD a. Surat Edaran Pos PAUD
pemantauan berkelanjutan
2015
b. Sosialisasi dan Bimtek PAUD
pemantauan berkelanjutan
2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
a. Surat Edaran Wajar Dikdas
pemantauan berkelanjutan
b. Sosialisasi Juknis BOS
pemantauan berkelanjutan
3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan
a. SK Penerima Bantuan Pendidikan
pemantauan berkelanjutan
b. SP2D bantuan pendidikan
pemantauan berkelanjutan
c. Rakor bantuan pendidikan
pemantauan berkelanjutan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan
Kelompok keaksaraan dasar
pemantauan berkelanjutan
1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi
1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M
Surat Gubernur kepada BAN-SM permohonan penambahan kuota peningkatan akreditasi S/M
pemantauan berkelanjutan
2015
2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD
pembentukan Gugus PAUD
pemantauan berkelanjutan
3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah
rekomendasi hasil akreditasi S/M
pemantauan berkelanjutan
1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan
1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS
a. Surat Edaran Wajar Dikdas
pemantauan berkelanjutan
2015
b. Sosialisasi Juknis BOS
pemantauan berkelanjutan
2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK
b. Surat Edaran kepada kab/kota perihal Penerima Beasiswa
pemantauan berkelanjutan
1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
a. Bimtek peningkatan kompetensi
pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
guru mapel UN : SD, SMP dan SLB
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
b. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel SMA dan SMK
pemantauan berkelanjutan
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF
c. Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Instrukutur dan Pengelola Kursus
pemantauan berkelanjutan
1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa
1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
a. Penilaian buku Mulok Bahasa Jawa Dikdas
pemantauan berkelanjutan
2015
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
b. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN : SD, SMP dan SLB
pemantauan berkelanjutan
1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan
1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan,
a. Juknis Pedoman pengelolaan
pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan
melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan
bantuan bidang pendidikan
1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa
1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN
pemantauan berkelanjutan
2015
2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS
b. Penilaian buku Mulok Bahasa Jawa Dikdas
pemantauan berkelanjutan
1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan
1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill
a. Rakor kewirausahaan kelompok belajar masyarakat
pemantauan berkelanjutan
2015
pemantauan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
berkelanjutan
2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF
b. Rakor peningkatan kinerja pengelola PKBM
pemantauan berkelanjutan
2015
1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah
1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD
a. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D4 guru PAUD
pemantauan berkelanjutan
2015
2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas
b. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D5 guru SD dan SMP
pemantauan berkelanjutan
3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen
c. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D6 guru SMA dan SMK
pemantauan berkelanjutan
1 Semakin bertambahnya jumlah guru
1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru
a. Surat permohonan pemantauan 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik
tambahan kuota kepada kemdikbud
berkelanjutan
2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD
b. Bimtek peningkatan kompetensi guru PAUD
pemantauan berkelanjutan
3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas
c. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN : SD, SMP dan SLB
pemantauan berkelanjutan
4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen
d. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel SMA dan SMK
pemantauan berkelanjutan
1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan masyarakat
1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa
a. Sosialisasi program
pemantauan berkelanjutan
2015
2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi
b. Sosialisasi kegiatan KKN
pemantauan berkelanjutan
3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi
c. Usulan proposal fasilitasi PT
pemantauan berkelanjutan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi
d. Pembinaan nasionalisme dan wawasan kebangsaan
pemantauan berkelanjutan
C. Meningkatkan budaya baca masyarakat
1. Badan Arpus 1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku
1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala
Sosialisasi Pedoman Kearsipan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan arsip
Pemantauan Berkelanjutan
2015
perlu penyusunan pedoman pedoman kearsipan yang belum dimiliki
Pemantauan Berkelanjutan
1 belum semua SDM Pengelola Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi
1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik
adanya penugasan bagi pengelola kearsipan di SKPD untuk mengikuti bintek kearsipan serta penempatan SDM pengelola arsip di unit kearsipan masing masing SKPD
Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
2015
1 belum lengkapnya khasanah arsip
1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan
melaksanakan kegiatan akuisisi, pengolahan,
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
perawatan dan pelestarian arsip
menyediakan sarana prasaranan untuk mendukung akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip
Pemantauan Berkelanjutan
1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan
Melaksanakan pameran kearsipan dengan menyampaikan materi arsip sesuai dengan tema pameran serta memasyarakatkan kearsipan melalui media Warta Arsip
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan
1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip
Penambahan khasanah arsip
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan
1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini
Penambahan bahan pustaka
Pemantauan Berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP
1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah
Perlu dilaksanakan inventarisasi NPP untuk semua jenis perpustakaan
Pemantauan Berkelanjutan
2015
1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi buku
1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis perpustakaan di Jawa Tengah
Perlu skala prioritas untuk pemberian bantuan rak dan koleksi buku
Pemantauan Berkelanjutan
2015
D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
1. Dinas Cipkataru 1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
Laporan Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani
Pemantauan yang berkelanjutan
2016
1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait
Pemantauan yang berkelanjutan
2015
2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis Rapat Koordinasi dengan stakeholder
Pemantauan yang 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
terkait berkelanjutan
3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS
1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS
b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
Sosialisasi peraturan pemerintah terkait dengan air minum dan sanitasi
Pemantauan yang berkelanjutan
2015
1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan
1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium
b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
a. Modernisasi alat Laboratorium b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Pemantauan yang berkelanjutan
2016
2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi
1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi
melaksanakan sosialisasi, Bintek dan forum bagi para pelaku jasa konstruksi
Pemantauan yang berkelanjutan
2015
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan
Studi identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan
Pemantauan yang berkelanjutan
2016
1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup
1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk
Identifikasi Rumah Pemantauan yang 2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
banyak menambah Rumah Layak Huni Tidak Layak Huni berkelanjutan
1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D
Menyusun identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D
Pemantauan yang berkelanjutan
2015
1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku
1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah
Forum pembahasan dengan BKPRD Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi terpisah (SKPD Lainnya)
2015
1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota
1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota
Forum pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota
Evaluasi terpisah (SKPD Lainnya)
2015
1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Rakor BKPRD Prov dan Kan/Kota (Pokja Pengendalian)
Evaluasi Terpisah 2015
E. Meningkatkan penanganan
1. Dinas PSDA 1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi
Koordinasi dengan Pemantauan 2016 - 2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan
Komunikasi Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
infrastruktur pertanian dalam arti luas
kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai
2 Mempercepat proses pelelangan,
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Berkelanjutan
3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi
1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016 – 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi
1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai
1 Menyelesaikan Desain Konstruksi
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016 - 2018
2 Mempercepat proses pelelangan
3 Pembangunan Kontruksi Konservasi
Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
2. Distan & TPH 1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai
1 Pengembangan UPJA Jumlah UPJA Pemantauan Berkelanjutan
2015
2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi
Jumlah Usaha Penggilingan padi
Pemantauan Berkelanjutan
3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen di Kelompok tani
Jumlah penambahan alat pra dan pasca panen
Pemantauan Berkelanjutan
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang
Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Tujuan : a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi; c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
1.Bina Marga 1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan
1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan Berkelanjutan
2018
2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan
Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat
Pemantauan Berkelanjutan
1 Tidak tercapai persentase tiap
1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Pemantauan 2018
Lampiran 5.7
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah
lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan
Tengah Berkelanjutan
2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan
Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat
Pemantauan Berkelanjutan
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan
1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)
Pemasangan rambu-rambu di jalan tentang angkutan kendaraan dan muatan pada jalan
Evaluasi Terpisah 2018
2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan
Sosialisasi dan pelaksanaan FGD tentang batas muatan kendaraan
Evaluasi Terpisah
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua, memerlukan penggantian segera
1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan Berkelanjutan
2018
1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi
1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan Berkelanjutan
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan
Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat
Pemantauan Berkelanjutan
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan
1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan Berkelanjutan
2018
2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan
Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat
Pemantauan Berkelanjutan
1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran
Pemantauan Berkelanjutan
2018
2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran
Pemantauan Berkelanjutan
3 Keterbatasan alat pengujian
1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan
Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran
Pemantauan Berkelanjutan
4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium
1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat
Penyusunan Peta Kebutuhan Tenaga Terampil Operator dan Operator Alat Berat
Pemantauan Berkelanjutan
1 Terkendala anggaran yang terbatas
1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas
Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Pemantauan Berkelanjutan
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
Tengah
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
2. Dinas PSDA 1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai
1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016-2018
1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan
1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Pemantauan Berkelanjutan
2016-2018
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
3. Dishubkominfo
1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal
1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan
Pemberian Surat Peringatan kepada perusahaan otobus AKDP yang ijin trayeknya telah habis
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 Belum diperoleh studi yang memadai
1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen
Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan angkutan aglomerasi
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 Belum diperoleh studi yang memadai
1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen
Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan angkutan pedesaan
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas
1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan
Penyusunan SK Pembentukan Satgas Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal
menyediakan fasilitas mendukung
Keselamatan Jalan dan Update Data Sistem Informasi Keselamatan Jalan di Jawa Tengah
1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota
1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota
Penyusunan Peta Kebutuhan Pengembangan ASDP
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif
Penyusunan Kelembagaan Pengelola KMC Kartini 1 dan Kemujan
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum
1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal
Surat Penugasan Pendampingan Fasilitasi Pelabuhan Kendal
Pemantauan Berkelanjutan
Telah selesai Tahun 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
disepakati
1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang
1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat
Penyusunan Berita Acara Serah Terima Kepada Kanpel/Adpel Pemantauan
Berkelanjutan Desember 2015
1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah
1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan
Surat Penugasan Pendampingan Fasilitasi Bandar Udara Dewadaru
Pemantauan Berkelanjutan
Telah selesai Tahun 2015
1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek Pemantauan
Berkelanjutan Desember 2015
1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang
1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang
Penyusunan SOP Operator Jembatan Timbang dan Peta Kebutuhan Bintek Jembatan Timbang
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015 dan Juli 2016
B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas
1. Dishubkominfo
1 informasi belum terpublikasi secara optimal
1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas
Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
infrastruktur komunikasi
1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal
1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan
Penyusunan Juklak Pengembangan Teknologi Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Desember 2015
1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek
1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan
Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek Pemantauan
Berkelanjutan Desember 2015
C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
1. BLH 1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
Hasil uji diinformasikan melalui website
Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap
Sosialisasi Aplikasi
Pemantauan berkelanjutan
Mulai 2016
2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;
2016
3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;
2016
4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan
2016
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
penanganan penegakan hukum lingkungan.
1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.
1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
Sosialisasi kepada masyarakat
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2016
2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah
1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan
1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.
Sosialisasi kepada masyarakat
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3
Sosialisasi kepada masyarakat
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder
1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL
Sosialisasi kepada masyarakat
Pemantauan Berkelanjutan
2015-2018
1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.
1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim.
Sosialisasi kepada masyarakat
1). Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan
Sosialisasi kepada 1). Pemantauan berkelanjutan; 2).
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
kelompok masyarakat penerima bantuan.
masyarakat Evaluasi terpisah
1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.
Sosialisasi kepada masyarakat
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2015-2018
1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.
1 Evaluasi RTH melalui program Adipura.
Sosialisasi kepada pemerintah kab/kota
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2015-2018
1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui penghijauan pantai
Sosialisasi agar memenuhi kepatuhan persyaratan regulasi yang berlaku.
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2016-2018
2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)
Sosialisasi agar memenuhi kepatuhan persyaratan regulasi yang berlaku.
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2015
1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat
1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.
Sosialisasi kepada masyarakat
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2015-2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
tumbuh dengan baik.
2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.
1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah
2015-2018
1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat
Hasil uji diinformasikan melalui website
Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat
1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal
Sosialisasi kepada peserta Adiwiyata
Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata
mealui media informasi
Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota
1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun
Rapat koordinasi bersama Kab/Kota
Pemantauan berkelanjutan
2015-2018
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
2. Dishut 1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL
1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder
Surat undangan Rakor Gabungan antar Instansi dan Stakeholder
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah tegakan
1 Pendampingan penanaman bawah tegakan
Surat pemberitahuan pendampingan kelompok petani sekitar hutan
Pemantauan berkelanjutan
2015
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap
1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.
Surat Penugasan Pendampingan; Website; Banner
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target
1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar
Surat pemberitahuan ke BPS
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron
1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan
Undangan Rakor Perencanaan Kehutanan
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap
1 Penyempurnaan SOP Penyusunan SK Tim Penyempurnaan SOP; Website; Banner
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya
1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung
Undangan Rakor Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
Pemantauan berkelanjutan
2015
1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan
1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan
Undangan Pembinaan Penguatan Kelembagaan; Website; Banner
Pemantauan berkelanjutan
2015
D. Meningkatkan ketangguhan dalam
1. BPBD 1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di
1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi
Koordinasi dengan SKPD Terkait
Pemantauan Berkelanjutan
2018
No Tujuan SKPD
Penanggung jawab
Risiko Kegiatan Pengendalian
Risiko
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian
Intern
Target Waktu
penanggulangan bencana
masing masing kabupaten/kota
biaya perawatan sarpras
2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras
1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB
Rakor BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
Pemantauan Berkelanjutan
2018
top related