RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 - barrukab.go.id · Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan
Post on 08-Mar-2019
250 Views
Preview:
Transcript
i
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategik Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Barru untuk Periode Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dapat
diselesaikan dengan baik.
Rencana Strategik ini disusun dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan
perekonomian, peningkatan daya saing, transparansi, demokratis dan desentralistis yang
didukung oleh Sistim Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) yang tujuan akhirnya
adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Disamping itu, dengan adanya rencana strategik dimaksudkan sebagai acuan semua
pihak di dalam mengembangkan kepemudaan dan olahraga dan sebagai dasar pengukuran
kinerja dinas, serta pedoman pelayanan kepada masyarakat.
Akhirnya kepada pihak‐pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategik ini,
kami menyampaikan terima kasih , dan semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat.
Barru, Juli 2017
.Kepala Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Barru
Drs.Rahmat Djafar NIP. 19571231 198701 1 012
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… ii
BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………… 1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………… 2
1.3. Maksud dan Tujuan …….……………………………………………… 4
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………… 4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ………………………..………..………..
7
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD …………………….….. 7
2.2. Sumber Daya SKPD ……………………………………………………..… 27
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………
32
48
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………
40
3.1. Identifikasi Permasalahan ……………………………………………………..
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD …………………………………
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ……………………………….
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS ……………………………………….
3.5. Penentuan isu-Isu Strategis …………………………………………………
40
41
43
48
50
BAB VI. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .…… 52
4.1. Visi dan Misi ……………………………………………………… 52
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …………………………
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD…………………………………………….
61
63
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………
65
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ……………………………………………………………
68
BAB VII.PENUTUP ………………………………………………………………………
1.1. Pedoman Transisi ………………………………………………………….
1.2. Kaidah Pelaksanaan …………………………………………………………
70
70
70
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan
strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada.Perencanaan strategis merupakan proses
sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang berisiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara
sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya
melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis
menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra).
Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan, hasil
dari suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD. Renstra tersebut disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan
kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra
Dinas Dikkpora Kabupaten Barru sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan
di tingkat Nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2005 - 2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013 -
2018 ,, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Nomor 13
Tahun 2000 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Barru
2011-2016.
Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
mengacu kepada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun
2016-2021, yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1.Pemberian otonomi
dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Kondisi Kabupaten Barru secara geografis, berdimensi wilayah pantai, dataran
rendah dan pegunungan, memiliki potensi yang beragam dan khas. Berdasarkan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 2
kondisi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan bidang kepemudaan dan Olahraga
secara terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan prioritas. Perencanaan
dengan melibatkan berbagai stakeholders yang dituangkan dalam dokumen Rencana
Strategis Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan lebih fokus sehingga
pengembangan dibidang tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan Renstra ini adalah
perpaduan antara pendekatan teknokratif, partisifatif ,top down dan botton up.Tahapan
penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dimulai dengan perumusan
rancangan awal RPJMD.Adapun rumusan akhir ditetapkan dalam Peraturan Bupati
didasarkan pada RPJMD yang telah diperdakan yang sebelumnya melaui proses
Musrembang dan Pembahasan.
Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara
peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana
jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD,
Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD. Ada 9 (sembilan) landasan hukum utama yang
mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya
dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini,
yaitu: (1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara (3)
Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (4) Undang- Undang No
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (5) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(6) Peraturan Pemerintah No 65 / 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (8) SEB
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Dalam Negeri 0008 /M.PPN/ 01/2007/ 050/ 264A / SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No
13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang - Undang No 25 /
2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan
Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan
Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD.
Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini
juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD,
dan Permendagri No.54 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Renstra Pemerintah Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Startegis, landasan/dasar hukum yang digunakan sebagai
acuan antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 3
b. Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 Tentang keolahragaan Nasional ; 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4535) ;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5067) ;
d. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) ;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4702) ;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah :
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penyusunan
Rencana Strategis Pemerintah Daerah ;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 8);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru ( Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
37 ) ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 4
q. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 50 Tahun Kabupaten Barru 2016 tentang
Susunan Organisasi , Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barru 2016
-2021 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke
depan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kepemudaan dan Olah raga disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi aparat Dinas Kepemudaan dan Olah raga
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai
dari APBD setempat dan sumber pembiayaan selain APBD.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan bagi Dinas Kepemudaan dan Olah raga
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum kebudayaan , pariwisata Pemuda
dan Olah Raga dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah
dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan dan Olah raga
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan dan Olah raga untuk
memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Renstra Dinas
Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barru adalah:
BAB I P E N D A H U L U A N
Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas :
Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan
dan Olah raga dan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota,
dan dengan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah raga Landasan Hukum :
memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 5
Renstra SKPD. Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam
penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II PROFIL LAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BARRU
Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab ini juga memuat
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang
dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas
dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang
struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya
memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja SKPD memuat;
tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang
telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L
dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi,
Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini
mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi,
serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 6
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau
dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali factor
Dikkpora faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD,sasaran jangka
menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD
Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi
pelayanan SKPD Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi Kepala Daerah dan Wakil Kepal
Daerah Terpilih dan. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak
tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun.
Visi disusun
mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021. Misi disusun untuk
menjabrakan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara
mencapai tujuan dan sasaran, yang terditi atas kebijkan, program dan kegiatan.
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN
PENDANAAN
Bab ini menguraikan pengertian program yiatu instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah
raga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran,Pada
bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi pedoman transisi, kaidah
pelaksanaan dan penutup.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.1.1. Tugas dan Fungsi
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan , Pariwisata , Pemuda dan
Olah Raga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 memiliki tugas
pokok sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kepemudaan
dan olahraga.
b. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kepemudaan dan Olah
raga memiliki fungsi:
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten,
c. Pelayanan umum di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,
e. Pengelolaan urusan ketaausahaan kantor.
Adapun Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Masing –
masing Bidang , Kasubag dan Seksi adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Fungsi :
a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan
Olahraga ;
b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan
Olahraga ;
c. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan
dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra
Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah ;
b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas ;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas ;
d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 8
f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
senantiasa berjalan optimal;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai
dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan
tugas pokok organisasi;
j. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
k. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
l. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan
dan Olahraga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
m. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada
Kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas
lingkup Dinas;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris Dinas
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;
c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia.
Tugas :
a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 9
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Sekretariat;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan di bidang program, keuangan, dan Umum dan Sumber
Daya Manusia;
i. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas
Pariwisata ;
j. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan Sumber
Daya Manusia;
k. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Program;
l. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
m. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;
2.1. Sub.bagian Penyusunan Program
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang program;
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 10
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan
pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
i. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program
kegiatan;
j. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
l. melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
m. melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
n. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja
tahunan SKPD;
o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
p. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.2. Sub.Bagian Keuangan
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 11
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian keuangan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
g. membuat daftar usulan kegiatan;
h. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
i. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
k. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima
tahunan dan tahunan;
l. mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
m. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
n. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
o. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.3. Sub.Bagian Umum dan SDM
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan Sumber
Daya Manusia;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia;
c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas :
a. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 12
g. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
h. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
j. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
k. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
l. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
m. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Bidang Pembibitan dan pembinaan Olahraga
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pembinaan
Olahraga ;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Pembibitan dan
Pembinaan Olahraga ;
c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pembinaan
Olahraga ;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas :
a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Bidang;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembibitan dan
pembinaan olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. perencanaan, pengumpulan, dan perumusan data program bimbingan
teknik bidang pembibitan dan pembinaan olahraga;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 13
i. menyusun rencana kegiatan pemasyarakatan olah raga di kalangan pelajar,
mahasiswa dan masyarakat;
j. melakukan kordinasi kegiatan pemasyarakatan olah raga melalui pendidikan
dan pelatihan;
k. melaksanakan pembibitan/ pembinaan olahragawan berbakat;
l. melaksanakan pembinaan cabang olah raga prestasi daerah;
m. memberikan dukungan / pengharagaan bagi olahragawan berprestasi dan
berdedikasi;
n. pemberian Izin penyelenggaraan Kegiatan Olahraga
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
3.1. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Pelajar ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Pelajar ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pembinaan
Atlet Pelajar ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Obyek
Wisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Pelajar ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 14
i. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan data atlet Pelajar ;
j. pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar, baik formal dan
nonformal;
k. pelaksanaan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pelajar;
l. pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga pelajar;
m. menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
bidang olahraga ;
g. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.2. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Prestasi
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Prestasi ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Prestasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pembinaan
Atlet Prestasi ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Atlet Prestasi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Prestasi dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembibitan dan
Pembinaan Atlet Prestasi;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pembibitan dan Pembinaan Atlet
Prestasi;
i. menghimpun dan mengolah data atlet dan Klub Olahraga prestasi ;
j. menyiapkan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 15
k. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan
peningkatan prestasi olahraga ;
l. menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan Olahraga unggulan
daerah ;
m. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga ;
n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
4. Bidang Kepemudaan
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan Kepemudaan ;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Kepemudaan ;
c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan ;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas :
a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Bidang;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
h. perencanaan, pengumpulan, dan perumusan data program bimbingan
teknik pembinaan di bidang kepemudaan;
i. penyusunan data profil di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda,
pengembangan organisasi pemuda, serta pengembangan dan
pemberdayaan pemuda;
j. peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang
pembangunan melalui penyadaran pemuda dan pemberdayaan pemuda;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 16
k. Pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda,
kepeloporan, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda;
l. peningkatan sinkronisasi dan kemitraan pemuda;
m. pemberdayaan organisasi pemuda, peningkatan peran serta masyarakat,
dan pengembangan penghargaan kepemudaan;
n. penyusunan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya yang terkait
dengan kepemudaan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
4.1. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
dan Kewirausahaan Pemuda ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan
Kewirausahaan Pemuda ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan
Kewirausahaan Pemuda ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan
Kewirausahaan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayan dan
Kewirausahaan Pemuda;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kewirausahaan
Pemuda ;
i. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program
pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 17
j. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknik
pengembangan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan
pendampingan dalam rangka pengembangan potensi diri pemuda dan
pemuda kader wirausaha;
l. pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreatifitas
pemuda;
m. pelaksanaan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka
peningkatan kewirausahaan pemuda;
n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
4.2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Organisasi
dan Pembinaan Aktivitas Pemuda ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan
Aktivitas Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan
Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pengembangan Organisasi dan
Pembinaan Aktivitas Pemuda ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 18
i. pengumpulan dan pengolahan data program pengembangan organisasi dan
pembinaan aktivitas pemuda;
j. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknik
pengembangan organisasi pemuda dan pembinaan aktivitas pemuda ;
k. pelaksanaan peningkatan pembangunan karakter, revitalisasi, dan
konsolidasi gerakan kepemudaan, dan organisasi kepemudaan;
l. peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas dan kemampuan berorganisasi
pemuda;
m. pelaksanaan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
4.3. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda ;
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan
pembentukan pemuda kader pemimpin;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 19
i. fasilitasi pelayanan kepemudaan bagi gerakan kepramukaan;
j. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader
pelopor dan pemuda kader kesukarelawanan;
k. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
5. Bidang Keolahragaan
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keolahragaan ;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Keolahragaan ;
c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keolahragaan ;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas :
a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Bidang;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Investasi dan Sumberdaya dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. perencanaan, perumusan, dan kompilasi data program bidang
keolahragaan;
i. fasilitasi penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
j. fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
k. penyusunan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan
pelaku olahraga ;
l. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang
keolahragaan;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 20
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
5.1. Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
Organisasi Keolahragaan ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
Organisasi Keolahragaan ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Organisasi
Keolahragaan ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Organisasi Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan
Organisasi Keolahragaan ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pengembangan Organisasi
Keolahragaan ;
i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan
sebagai pedoman dan landasan kerja;
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah
data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan
Organisasi Keolahragaan ;
k. fasilitasi dan dukungan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
l. menyiapkan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 21
m. pengumpulan, pengolahan, perumusan dan kompilasi data organisasi
keolahragaan ;
n. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi di bidang
keolahragaan;
o. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
p. mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku
olahraga ;
q. mengatur pelaksanaan standarisasi , akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
;
r. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi atlet
dan pelatih ;
s. menyiapkan bahan pengembangan manajemen keolahragaan ;
t. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
5.2. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Prestasi
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan
Olahraga Rekreasi dan Prestasi ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan
Olahraga Rekreasi dan Prestasi ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Olahraga Rekreasi
dan Prestasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Prestasi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Olahraga
Rekreasi dan Prestasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 22
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Olahraga
Rekreasi dan Prestasi ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Olahraga Rekreasi dan
Prestasi ;
i. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan data olahraga rekreasi dan
prestasi ;
j. peningkatan dan pembinaan olahraga rekreasi dan prestasi ;
k. penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Rekreasi dan Prestasi;
l. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan keolahragaan;
m. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
6. Bidang Sarana dan Prasarana
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana ;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana ;
c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana ;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas :
a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Bidang;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik di bidang sarana dan
prasarana kepemudaan dan keolahragaan ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 23
i. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka peningkatan,
pemanfaatan dan pengawasan sarana dan Prasana di bidang kepemudaan
dan keolahragaan ;
j. perencanaan kegiatan peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan sarana
dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
k. peningkatan sistem kerjasama dan informasi bidang kepemudaan dan
keolahragaan;
l. meningkatkan sarana prasarana olah raga dan kepemudaan dalam rangka
peningkatan prestasi;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
6.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan
Prasarana Pemuda ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan
Prasarana Pemuda ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana
Pemuda ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemuda sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana
Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana
Pemuda ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pemuda ;
i. pengumpulan, pengolahan dan kompilasi data sarana dan prasarana bidang
kepemudaan ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 24
j. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka
pengembangan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan
keolahragaan ;
k. penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan teknik pembangunan sarana
dan prasarana bidang kepemudaan ;
l. fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang
kepemudaan ;
m. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan sarana kepemudaan ;
n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
6.2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan
Prasarana Olahraga ;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan
Prasarana Olahraga ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana
Olahraga ; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas :
a. merencanakan kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana
Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana
Olahraga ;
h. melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga ;
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 25
i. pengumpulan, pengolahan dan kompilasi data sarana dan prasarana bidang
Keolahragaan ;
j. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana bidang keolahragaan ;
k. penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan teknik pembangunan sarana
dan prasarana bidang keolahragaan ; l. fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang
Keolahragaan ; m. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan sarana olahraga ; n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 26
2.1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi,Kedudukan,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Barru terdiri dari Kepala, Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 9
Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Fungsi Kelompok Jabatan
Fungsional. Adapun lengkapnya struktur organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
BIDANG PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN
OLAHRAGA
BIDANG KEPEMUDAAN
BIDANG KEOLAHRAGAAN
BIDANG SARANA DAN PRSARANA
SUBAG. PROGRAM
SUBAG. KEUANGAN
SUBAG. UMUM & SDM
SEKSI PEMBIBITAN DAN
PEMBINAAN ATLET PELAJAR
SEKSI PEMBIBITAN DAN
PEMBINAAN ATLET PRESTASI
SEKSI PEMBERDAYAAN
DAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN
PEMMBINAAN AKTIVITAS PEMUDA
SEKSI KEPEMIMPINAN
DAN KEPELOPORAN
PEMUDA
SEKSI PENGEMBANGAN
ORGANISASI OLAHRAGA
SEKSI OLAHRAGA
REKREASI DAN PRESTASI
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PEMUDA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 27
2.2 Sumber Daya SKPD
a. Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya
aparatur harus menjadi salah satu prrioritas penting dan strategis dalam program saat
ini dan dimasa yang akan datang.Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi
yang starategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana
suatu daerah akan dibawa..
Tekait dengan hal tersebut diatas jumlah aparatur Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,Pemuda dan Olahraga berdasarkan data dari sub bagian umum sampai
bulan Desember 2015 berjumlah 27 Orang PNS dan 12 Orang tenaga honorer
sukarela.Komposisi jabatan , Golongan, Pendidikan dalam struktur organisasi dapat
dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 2.1
Kondisi Kepagawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dan Tingkat Pendidikan
Golongan Tingkat Pendidikan Keterangan
S2 S1 D3 SLTA SLTP Tenaga Honorer: S1 : 1 orang SLTA : 2 orang
IV/c - 1 - - -
IV/b 2 1 - - -
IV/a 3 2 - - -
III/d - 2 - 1 - III/c - 1 - - - III/b - - 1 - -
III/a - - - - -
II/d - - 2 - -
II/c - - 2 - -
II/b - - - - - II/a - - - 2 - I/c - - - - -
Jumlah 5 7 5 3 -
No Uraian Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf Jumlah
1 Kepala Dinas 1 1
2 Sekretariat 1 2 3 6
3 Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
- 1 1 2
4 Bidang Kepemudaan
1 3 - 4
5 Bidang Keolahragaan
- 1 1 2
6 Bidang Sarana dan Prasarana
1 2 - 3
7 Tenaga Sukarela 3 3
Jumlah 1 3 9 8 21
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 28
Personil yang telah mengikuti diklat struktural serta jabatan yang terisi pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru adalah:
Tabel 2.3. Personil yang telah mengikuti Dilkat Struktural dan jabatan yang terisi
No Nama Gol. Jabatan Latihan Jabatan
Tahun
1 Drs.Rahmat Djafar IV/c Kepala Dinas Diklatpim II 2005
2 Drs.Rusdi Abdullah IV/b Sekretaris Dinas Diklatpim III 2009
3 Drs.Wahyuddin IV/a Kabid Kepemudaan
Diklatpim III 2007
4 M.Sukran,S.Sos. Kabid Sarana dan Prasarana
Diklatpim III 2007
5 H.Jamaluddin,S.Sos.MM. IV/a Kasubag Program Adum 2000
6 Harianto,S.Pd,M.Pd IV/b Kasi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Prestasi
Diklatpim IV 2015
7 Drs.Lanompo IV/a Kasi Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar
Diklatpim III 2006
8 H.Muh.Rais IV/b Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga
Diklatpim IV 2014
9 H.Aminuddin,S.Pd,M.Pd IV/a Kasi Pemberdayaan & kewirausahaan pemuda
Diklatpin IV 2014
10 Hj. Rahmawati Habe III/d Kasubag Umum - -
11 Muh.Yunus,S.Pd III/d Kasi Pengembangan Organisasi & Pembinaan Aktivitas Pemuda
Diklatpin IV 2013
12 Hj.Faridah,S.Sos III/d Kasi Sarana dan Parasarana Pemuda
Diklatpin IV 2001
13 Andrias,S.Sos
III/c
Kasi Olahraga Diklatpin IV 2016
b. Sumber Daya Finansial
Perkembangan Anggaran yang dikelola dalam lima tahun terakhir , meliputi belanja
langsung dan belanja tidak langsung Tahun 2011 – 2015 adalah :
Tabel.2.4
Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 2011 - 2015
No Belanja 2011 2012 2013 2014 2015
1 lansung 1.286.727.596 1.350.389.598 1.308.683.913 1.456.308.918 1.605.597.620.
2 Tidak
langsung
1.532.445.050 2.511.920.550 2.319.299.000 2.854.209.300 2.238.632.000
Jumlah 1.532.445.050 2.511.920.550 2.319.299.000 2.854.209.300 2.238.632.000
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 29
Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2015 adalah : Belanja Langsung : Rp. 7.007.907.645
Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.456.505.900
Diagram 1
Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, barang dan
jasa, dan modal) Tahun Anggaran 2011 – 2015 adalah :
Tabel 2. 5 Komposisi Belanja Pegawai,Barang dan Jasa dan Modal 2011 – 2015
No Belanja 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pegawai 79.075.000 79.000.000 66.000.000 40.800.000 72.000.000
2 Barang
dan Jasa
1.009.812.050 1.524.995.550 2.151.199.000 2.253.351.700 2.077.932.000
3 Modal
443.558.000 907.925.000 102.100.000 560.057.600 88.700.000
Jumlah 1.532.445.050 2.511.920.550 2.319.299.000 2.854.209.300 2.238.632.000
Diagram 2
38%
62%
Belanja Langsung
Belanja Tidak Lansung
-
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015
B.Pegawai
B.Barang dan Jasa
B.Modal
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 30
c. Sumber Daya Kelembagaan
1. Sarana dan Prasarana
Lokasi Kantor Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga yang cukup
strategis yang berada pada jalan poros Makassar – Pare Pare memudahkan
aksebilitas dari menuju Kantor Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan
Olahraga lokasi yang terpisah dengan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah
Barru memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara mandiri dan
terfokus.
Demikian juga sarana pendukung kelancaran pekerjaan yang tersedia dalam
jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan
penunjang pekerjaan (computer , printer dll). Permasalahan pada asset, sarana
dan Prasarana berkaitan dengan kapasitas gedung yang sudah tua dan kurang
layak ,maka perlu diadakan rehabilitasi, walaupun sudah ada perbaikan tapi
sifatnya hanya parsial ..Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan
dengan inventarisasi asset ( barang dan kendaraan) sudah banyak yang tidak
bisa difungsikan lagi tapi masih tecatat pada dokumen asset belum ada
penghapusan.
Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru
Sampai Tahun 2016
NO Sarana dan Prasana Jumlah
Keterangan
1 Gedung Kantor 1 Buah
2 Kendaraan Roda 4 1 Unit
3 Kendaraan Roda 2 - -
4 Komputer PC 1 Unit -
5 Laptop / notebook 1 Unit -
6 Printer 1 Unit -
7 Telephone/ Faximile -
8 Meja Kerja Kayu 10 Unit
9 Meja ½ biro 1 unit
10 Meja Biro super 1 unit
11 Kursi Pimpinan 1 unit
12 Kursi Kerja 10 Buah
13 Lemari Kayu 1 unit
14 Lemari Arsip 1 unit
15 Kipas Angin 1 buah
16 Pemanas air/Despencer 1 buah
17
18
2. SOP Dinas Kepemudaan dan Olahraga
SOP dibuat pada tahun 2013 tapi implementasinya dilaksanakan sejak awal RPJMD yang Terdiri dari : a. Sekretariat
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 31
Sub. Bagian umum : - SOP Apel Pagi - SOP Cuti pegawai - SOP DP3 - SOP Kebersihan dan kenyamanan Kantor - SOP Kenaikan Gaji Berkala - SOP Kenaikan Pangkat regular - SOP Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah - SOP Pelayanan Kendaraan Dinas - SOP Pemeliharaan Barang - SOP Peminjaman Barang - SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Pengadaan Langsung - SOP Pengendalian Barang - SOP Prosedur absensi - SOP Surat Keluar - SOP Surat Masuk - SOP Verifikasi Barang Masuk
Sub. Bagian Penyusunan Program - SOP Penyusunan Renstra
- SOP Renja
- SOP Kontrak Kinerja
- SOP Lakip
- SOP LPPD
- SOP Penyusunan DPA
- SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja
- SOP Penyusunan penetapan Kinerja
- SOP Penyusunan RKA
- SOP Penyusunan PPAS
- SOP Perubahan Anggaran
Sub. Bagian Keuangan - SOP Penerimaan Uang PAD
- SOP Penyetoran PAD
- SOP Gaji Rutin
- SOP Laporan Triwulan
- SOP Pengajuan SPMGU
- SOP Pengajuan SPPGU
- SOP Pengajuan Surat permohonan Dana (SPD)
- SOP Penyusunan laporan realisasi Fisik dan keuangan
b. Bidang Pemuda dan Olahraga
- SOP Inventarisasi Atlet
- SOP Inventarisasi kelompok Kepemudaan
- SOP Inventarisasi Sarana Olahraga
- SOP Paskibraka
- SOP Penyelenggaaan kompetisi olahraga
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 32
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
a. Gambaran umum pelayanan SKPD
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sesuai dengan Peraturan Bupati Barru
Nomor ; 50 Tahun 2016 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi adalah
melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan bidangnya masing-
masing.Untuk masing masing bidang dapat digambarkan bahwa pelayanan
adalah sebagai berikut :
Analisis terhadap dan olah raga dilakukan terhadap indikator jumlah grup
kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Berikut tabel
perkembangan olahraga tahun 2011 - 2015 Kabupaten Barru :
Tabel 2.7 Perkembangan Olahraga Tahun 2011-2015
Kabupaten Barru
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
81 81 81 81 81
2 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.
3 6 8 8 8
Dari tabel diatas bisa dilihat perkembangan olahraga Kabupaten Barru.
Untuk jumlah klub olahraga tidak mengalami perubahan setiap tahunnya, yang
mengalami perubahan hanya jumlah gedung olahraga, pada tahun 2011 jumlah
gedung olahraga sebanyak 3 buah meningkat pada akhir periode di tahun 2015
sebanyak 8 gedung.
Untuk jumlah organisasi pemuda tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.8 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru
D
a
ri tabel di atas terlihat bahwa jumlah organisasi pemuda pada periode tahun
2011-2015 angkanya stagnan.
Untuk jumlah organisasi olahraga tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 15 15 15 15 15
2. Kecamatan Tanete Rilau 15 15 15 15 15
3. Kecamatan Tanete Riaja 15 15 15 15 15
4. Kecamatan Pujananting 15 15 15 15 15
5. Kecamatan Balusu 15 15 15 15 15
6. Kecamatan Soppeng Riaja 15 15 15 15 15
7. Kecamatan Mallusetasi 15 15 15 15 15
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 33
Tabel 2.9 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru
D
ari tabel di atas terlihat bahwa jumlah organisasi olahraga pada periode tahun
2011-2015 angkanya stagnan.
Untuk jumlah organisasi olahraga tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 2.10 Jumlah Kegiatan KepemudaanTahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barru
D
dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kegiatan kepemudaan pada periode
tahun 2011-2015 setiap kecamatan angkanya stagnan.
Untuk jumlah kegiatan olahraga periode 2011-2015 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 2.11 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 19 19 19 19 19
2. Kecamatan Tanete Rilau 19 19 19 19 19
3. Kecamatan Tanete Riaja 19 19 19 19 19
4. Kecamatan Pujananting 19 19 19 19 19
5. Kecamatan Balusu 19 19 19 19 19
6. Kecamatan Soppeng Riaja 19 19 19 19 19
7. Kecamatan Mallusetasi 19 19 19 19 19
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 10 10 10 10 10
2. Kecamatan Tanete Rilau 5 5 5 5 5
3. Kecamatan Tanete Riaja 4 4 4 4 4
4. Kecamatan Pujananting 4 4 4 4 4
5. Kecamatan Balusu 4 4 4 4 4
6. Kecamatan Soppeng Riaja 4 4 4 4 4
7. Kecamatan Mallusetasi 4 4 4 4 4
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 23 23 23 23 23
2. Kecamatan Tanete Rilau 3 3 3 3 3
3. Kecamatan Tanete Riaja 3 3 3 3 3
4. Kecamatan Pujananting 1 1 1 1 1
5. Kecamatan Balusu 3 3 3 3 3
6. Kecamatan Soppeng Riaja 5 5 5 5 5
7. Kecamatan Mallusetasi 3 3 3 3 3
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 34
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kegiatan olahraga pada periode
tahun 2011-2015 setiap kecamatan angkanya stagnan.
Tabel 2.12 Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Tahun 2011 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah gelanggang/balai remaja pada
periode tahun 2011-2015 hanya terdapat 1 unit di kecamatan Barru.
Tabel 2.13
Jumlah Lapangan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barru
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah lapangan olahraga pada periode
tahun 2011-2015 mengalami peningkatan disetiap kecamatan. Jumlah
lapangan olahraga terbesar di Kecamatan Barru sejumlah 33 pada tahun 2015
dan jumlah lapangan olahraga terkecil di Kecamatan Punanting sejumlah 15
lapangan pada tahun 2015.
Dalam capaian kinerja dibidang Pemuda dan Olahraga tahun 2011 –
2015 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program
bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah :
a. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan Kegiatan
- Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan yaitu jumlah bidang
organisasi yang dibina atau fasilitasi organisasi kepemudaan seperti
KNPI, Organisasi pelajar Gappembar, PSP3, Pembinaan Pemuda
Pelopor, direncanakan dengan aktivitas, terbinannya pemuda melalui
kegiatan kepemudaan
- Kegiatan Pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan yaitu
melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang melibatkan
Pemuda Pelajar Tingkat SLTA Se-Kab.Barru sekitar 70 orang tiap
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 1 1 1 1 1
2. Kecamatan Tanete Rilau - - - - -
3. Kecamatan Tanete Riaja - - - - -
4. Kecamatan Pujananting - - - - -
5. Kecamatan Balusu - - - - -
6. Kecamatan Soppeng Riaja - - - - -
7. Kecamatan Mallusetasi
NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kecamatan Barru 29 30 31 33 33
2. Kecamatan Tanete Rilau 20 21 22 22 22
3. Kecamatan Tanete Riaja 19 20 21 21 21
4. Kecamatan Pujananting 12 13 14 15 15
5. Kecamatan Balusu 16 17 19 20 20
6. Kecamatan Soppeng Riaja 19 20 22 23 23
7. Kecamatan Mallusetasi 20 20 20 23 23
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 35
tahunnya , sehingga tersedia paskibraka handal bertaqwa dan
berdedikasi.
b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dengan
kegiatan Pengembangan system sertifikasi dan standarisasi profesi yaitu
melaksanakan pelatihan bagi wasit dan pelatih untuk mendapatkan
sertifikasi sehingga tersedia wasit dan pelatih yang berkualitas untuk
menunjang pembinaan keolahragaan.
c. Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan :
- Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat yaitu
dengan melakuan seleksi untuk dilaksanakannya pembinaan beberapa
cabang olahraga yang nantinya akan diikutkan dalam kegiatan kompetisi
maupun kejurda
- Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi olahraga, yaitu ikut seta dalam
kegiatan POPDA ( Pekan olahraga pelajar daerh ) maupun Kejurda
tingkat Provinsi yang dilaksanakan setiap tahun di Makassar
- Kegiatan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdeikasi
dan berprestasi yaitu pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi yang ikut pada kompetisi maupun kejuaraan.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan kegiatan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yaitu selama 5
tahun ini sudah melaksanakan pembagunan / rehabilitasi lapangan olahraga
kecamatan, meliputi Lapangan A.Muis Pekkae, Lapangan Mangkoso,
Lapangan Palanro, lapangan Ralla dan Lapangan Sumpang Binangae,
Lapangan Bulutangkis Sumpangbinangae ,sehingga semuanya layak
digunakan untuk pembinaan dan prestasi.
a. Capaian Kinerja SKPD
Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada
table sebagai berikut :
Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2011- 2015
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan
fungsi SKPD
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun Ke - Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke - Realisasi Capaian Kinerja %
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
1
Jumlah bidang
kepemudaan yang
meraih prestasi
Nasional dari 5 pada
tahun 2009 menjadi
10 pada tahun 2015
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 36
2
Jumlah siswa yang
terpilih dari 70
siswa pada tahun
2009 menjadi 350
siswa pada tahun
2015
100 - 70 70 70 70 - 70 70 70 70 - 100 100 100 100
3
Jumlah bidang
olahraga yang
meraih prestasi
regional dari 5
cabang pada tahun
2009 menjadi 10
pada tahun 2015
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4
Prosentase Tertibnya
administrasi dan keuangan dari 90% pada tahun
2009 menjadi 100% pada tahun 2015
100 1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
2 1 1 1 1 100 100 100 100 100
5
Prosentase
pencapaian sasaran
kinerja dari 90 %
pada tahun 2009
menjadi 100 % pada
tahun 2015
100 1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
1,66 %
100 100 100 100 100
6
Tersusun dan
terimplementasikan
nya SOPP dari 50 %
pada tahun 2009
menjadi 100 % pada
tahun 2015
100 70
%
80
%
90
%
100
%
100
%
70 80 90 100 100 100 100 100 100 100
7
Prosentase aparat
yang mengikuti
diklat teknis dan
fungsional dari 64
% pada tahun 2009
menjadi 80 % pada
tahun 2015
100 1,60
%
1,60
%
3,5
2%
3,52
%
3.52
%
1,60
%
1,60
%
3,5
2%
3,52
%
3.5
2%
100 100 100 100 100
b. SPM dan Indikator Pelayanan SKPD
Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target
Indikat or
Lainny a
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011
2012 2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional dari 5 pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2015
- 54 OKP - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
2
Jumlah siswa yang terpilih dari 70 siswa pada tahun 2009 menjadi 350 siswa pada tahun 2015
- - - - 70 70 70 70 - 70 70 70 70 - 100 100 100 100
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 37
3
Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional dari 5 cabang pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2015
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
- - - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 100 100 100 100 100
5
Prosentase pencapaian sasaran kinerja dari 90 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
- - - 70% 80
%
90
%
100
%
100
%
70 80 90 100 100 100 100 100 100 100
6
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
- - - 70% 80
%
90
%
100
%
100
%
70 80 90 100 100 100 100 100 100 100
7
Prosentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64 % pada tahun 2009 menjadi 80 % pada tahun 2015
- - - 1,60
%
1,60
%
3,52
%
3,52
%
3.52
%
1,60
%
1,60
%
3,52
%
3,52
%
3.52
%
100 100 100 100 100
c. Pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD
Tabel 2.16
Uraian
Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata Rata
Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Angg
aran
Realis
asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Tidak
Langsung
1.286.727.596 1.350.389.598 1.308.683.913 1.456.308.918 1.605.597.620. 1.250.600.543 1.314.446.967 1.271.041.229 1.340.866.267 97.19 97,34 97.12 92.07 95.93
Belanja
Langsung 1.532.445.050 2.511.920.550 2.319.299.000 2.854.209.300 2.238.632.000 1.530.507.000
2.511.895.550 2.294.992.362 2.850.464.271 99.87 100.00 98.95 99.87 99.67
Belanja
Pegawai 79,075,000.
79,000,000
66,000,000.
40,800,000.
72.000.000
79.075.000 79.000.000 66.000.000 40.800.000 72.000.000 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00
Belanja Baran
Dan jasa
1,009,812,050.
1,524,995,550.
2,151,199,000.
2,253,351,700.
2.077.932.000
1.009.812.000 1.524.995.550 2.126.940.362 2.249.606.671 100.00 100.00 98.87 99.83 9968
Belanja
Modal 443,558,000.
907,925,000.
102,100,000.
560,057,600.
88.700.000 441.600.000 907.900.000 102.050.000 560.057.600 99.56 100.00 99.95 100.00 99.88
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
202.653.050 182.673.000 179.516.000 205.695.200 260.850.500 202.653.050 182.673.000 176.972.862 200.163.171 100.00 100.00 98.58 97.31 98.97
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
139.775.000 116.500.000 49.000.000 72.850.000 33.375.000 40.625.000 116.500.000 48.650.000 72.850.000 29.06 100.00 99.29 100.00 82.09
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
0 0 3.995.000 0 0 0 0 3.995.000 0 0 0 100 0 25.00
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 38
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
9.500.000 7.250.000 6.850.000 5.500.000 19.000.000 9.500.000 7.250.000 5.850.000 4.606.000 100.00 100.00 85.40 83.75 92.29
Program Pe
nigkatan
Pengembangan
Sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
4.500.000 1.902.500 3.940.000 3.933.500 3.317.000 4.500.000 1.902.500 3.940.000 3.933.500 100 100 100 100 100.00
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
107.050.000 86.000.000 88.000.000 12 1.500.000 107.922.500 107.050.000 86.000.000 88.000.000 12 1.500.000 100 100 100 100 100.00
Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
0 0 18.572.000 0 0 0 0 18.572.000 0 0 0 100 0 25.00
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
0 140.000.000 55.925.000 195.628.600 23.250.000 0 139.400.000 55.925.000 195.626.000 0 99.57 100.00 100.00 74.89
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dengan menggunakan analisis SWOT ( Strengths, Weakness, Opportunities,
Threats ), yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan
peluang yang dimiliki organisasi untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman yang
dihadapi.
Lingkungan internal adalah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan
Olahraga termasuk program dan kegiatan yang telah disusun serta keberhasilan yang
telah dicapai. Lingkungan eksternal merupakan kondisi-kondisi diluar Dinas Kepemudaan
dan Olahraga yang berhubungan dan mempengaruhi terhadap eksistensi dan kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada waktu sekarang dan yang akan datang.
Adapun hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut :
Faktor Internal :
Peluang (Opportunity)
a. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
adalah kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang dberikan oleh pemerintah
Kabupaten Barru terhadap sektor Kepemudaan dan Olahraga .
b. Adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barru
c. Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses
terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen
organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
kepada masyarakat.
d. Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung
program-program dan kegiatan bidang Kepemudaan , dan Olahraga.
e. Terbukanya kesempatan yang besar untuk mengembankan kegiatan kepemudaan
dan olahraga
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 39
Tantangan (Threat)
a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan
b. Kurangnya tenaga pelatih/ Instruktur Olahraga yang berkualitas untuk meningkatkan
prestasi .
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan
olahraga
Faktor Eksternal :
Kekuatan (Strengthness) :
a. Tenaga trampil dibidang pemuda dan olahraga telah tersedia;
b. Sarana dan prasarana pelayanan dibidang pendidikan pemuda olahraga yang
tersedia sudah memadai.
c. Adanya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
d. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk
mengembangkan potensinya.
e. Struktur Organisasi lengkap / sesuai kebutuhan
f. Motivasi Kerja Tinggi
g. Besarnya dukungan dan Kepercayaan pimpinan serta Solidaritas kerja antar bidang
Cukup tinggi
Kelemahan (Weakness) :
a. belum optimalnya pemanfaatan tenaga trampil sehingga pelayanan dibidang
Kepemudaan dan olahraga, masih dirasakan belum memadai.
b. Sarana / prasarana yang ada belum ditunjang dengan jumlah tenaga yang memadai.
c. Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
d. Profesionalime SDM Aparatur belum optimal
e. Jumlah PNS / Aparatur belum memadai dibanding beban kerja
f. Koordinasi antar sector masih kurang
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 40
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan
Untuk menguraikan permasalahan pembangunan di bidang Kepemudaan dan
olahraga maka perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam pengendalian
organisasi. Sedangkan factor eksternal meliputi peluang dan ancaman atau kondisi
diluar organisasi yang dapat berpengaruh positif dan negative terhadap keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Potensi permasalahan pada umumnya timbul
dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak
diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor
yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pada masa yang akan datang
melalui pola interaksi antara factor-faktor baik internal maupun eksternal yang ada
dalam organisasi. Dari pola interkasi tersebut selanjutnya dapat dipetakan isu-isu
strategis untuk mengatasi permasalahan yang dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Adapun permasalahan pembangunan dibidang Kepemudaan dan
Olahraga yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan di Bidang Pemuda dan Olahraga
No Indikator kinerja
Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
Permasalahan
Fakto – faktor penentu Keberhasilan
1. Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub olahraga
Sesuai (=) Jumlah klub olahraga sebesar 81
Belum optimalnya pembinaan klub-klub olahraga
Peningkatan pembinaan klub-klub olahraga.
Jumlah gedung olahraga
Belum tercapai (<) Jumlah gedung olahraga sebesar 8 belum sesuai dengan persentase jumlah penduduk
Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 41
Jumlah organisasi pemuda
Sesuai (=) Jumlah organisasi pemuda sebesar 15 sudah bisa mengakomodir kepentingan pemuda
Belum terpolanya pemberdayaan pemuda
Meningkatkan fasilitasi terhadap pemberdayaan pemuda dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
Jumlah organisasi olahraga
Sesuai (=) Jumlah organisasi olahraga sebesar 19 sudah bisa mewadahi pembibitan dan pembinaan olahraga
Belum terpolanya permasalahan dan pembibitan olahraga
Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
Jumlah kegiatan kepemudaan
Sesuai (=) Jumlah kegiatan kepemudaan sebesar 35v
Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda
Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktivitas dan prestasi
Jumlah kegiatan olahraga
Sesuai (=) Jumlah kegiatan olahraga sebesar 41
Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan
Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Belum tercapai (<) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebesar 1 belum sesuai dengan persentase jumlah penduduk
Masih kurangnya sarana dan prasarana gelanggang remaja
Rehabilitasi gelanggang /balai remaja. Perlu perlibatan pihak swasta
Lapangan olahraga
Belum tercapai (<) Lapangan olahraga sebesar 0,92
Rendahnya kualitas lapangan olahr aga
Ketersediaan lahan dan perlibatan pihak swasta Peningkatan pemeliharaan dan kualitas lapangan olahraga
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD
Perumusan Visi Kabupaten Barru mencerminkan apa yang akan dicapai terkait
dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum
dalam RPJMD 2016-2021 antara lain :
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 42
Visi: Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Asas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Misi 1 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
2.
Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Program : a.Program
peningkatan peran serta kepemudaan
b.Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
d. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
a. Belum optimalnya
pembinaan klub-klub olahraga
b. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga
c. Belum terpolanya pemberdayaan pemuda
d. Belum terpolanya permasalahan dan pembibitan olahraga
e. Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda
f. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan
g. Masih kurangnya sarana dan prasarana gelanggang remaja
h. Rendahnya kualitas lapangan olahraga
Kurangnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
Banyaknya organisasi kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten Barru
3.
Misi 3 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di Tingkat, Nasional, Regional Dan Internasional
4.
Misi 4 : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 43
5.
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Program : a.Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
b.Pelayanan Administrasi Perkantoran
c.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
d.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
e. Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Belum optimalnya pelayanan public yang prima
b. Masih rendahnya efektivitas dan efsiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisifatif
a.Belum efektifnya pelaksanaan standar operasional pelayanan
b.Belum tertibnya pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan
a.Semakin meningkatnya tingkat kedisiplinan dan kinerja pegawai
b.Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan terpenuhi
c.Sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran
Renstra SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra SKPD
Kabupaten/Kota*)
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
100% 100% 100%
2
Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kualitasnya dalam kegiatan kepemudaan
100% 100% 92.8%
3
Jumlah Pemuda dari Orginasasi / lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kemitraan lembaga kepemudaan
100% 100% 100%
4 Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP
100% - -
5
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP
100% - -
6
Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi
92,67% 75% -
7
Jumlah Evnet Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
100% 50% 100%
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 44
8
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
100% 75% 100 %
9 Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
100% 85% -
10
Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
100% - -
11
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD
100% - -
12
Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi
100% - -
13 Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
100% - -
14 Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
100% - -
15
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
100% 100 % 98,8%
16
Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah dokumen
100% - 83.3%
17
Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP
90,90% - -
18
Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga
100% - -
19
Jumlah cabang olahraga bagi klub olahraga yang difasilitas alat olahraga
100% 75% -
20
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan kualitasnya
100% - -
21
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong
100% - -
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 45
22
Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong
79,55% - -
23
Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
105,31% - -
24
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
100% 100% -
25
Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
100% 50% 89.03%
26
Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
100% 100% 50%
27
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
100% - -
Tabel 3.4
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran
Renstra SKPD Kabupaten / Kota
Sasaran pada Renstra SKPD
Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah klub olahraga 100% 100% 100%
2 Jumlah gedung olahraga 100 % 100 % 100 %
3 Jumlah organisasi pemuda 100% 100% 100%
4 Jumlah organisasi olahraga 100 % 100 % 100 %
5 Jumlah kegiatan kepemudaan
100 % 100 % 100 %
6 Jumlah kegiatan olahraga 100% 100% 100%
7
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
100% 100% 100%
8 Lapangan olahraga 100% 100% 100%
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 46
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing
Kurang berkembangnya kegiatan kepemudaan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan
Adanya program nasional untuk peningkatan peran serta serta kepemudaan
2. Meningkatnya kepramukaan yang berkarakter
Kurangnya kegiatan kepramukaan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepramukaan
Adanya kerjasama dan keterlibatan dengan stakeholder dalam pengembangan kepramukaan
3 Meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing
Kurang berkembangnya kegiatan keolahragaan
Keterbatasan sarana dan prasarana mendukung kegiatan keolahragaan
Adanya kerjasama dan keterlibatan dengan stakeholder dalam pengembangan keolahragaan
4. Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan
Efektifitas perumuan kebijakan dibidang kepemudaan,kepramukaan dan keolahragaan masih minim
Kelembagaan yang ada kurang maksimal dalam perumusan kebijkan
Adanya proses dalam pengembangan kelembagaan baru khusus menangani pemuda dan olahraga
5. Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan
Efektifitas pelayanan kepemudaan masih kurang
Kurangnya sumber daya untuk peningkatan pelayanan kepemudaan
Banyaknya organisasi kepemudaan
6. Meningkatkan Pengembangan teknologi dan kreativitas pemuda
Masih rendahnya pengembangan teknologi bagi kreativitas muda
Pengembangan teknologi masih terbatas oleh SDM
Terbukanya akses untuk pengembangan kreativitas pemuda lewat teknolgi informasi khususnya media online
7 Meningkatkan prestasi olahraga Peningkatan prestasi masih rendah
Pembinaan peningkatan perstasi masih kurang
Sudah banyaknya kegitan kompetisi olahraga yang berjalan
8 Meningkatkan budaya olahraga Masih rendahnya budaya olahraga di masyarakat
Kurangnya sosialisasi pemasyarakatan olahraga
Sudah ada beberapa kegiatan keolahragaan yang mendukung dilaksanakan secara berkala melibatkan masyarakat
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 47
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Provinsi Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi pertisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan
Kurang berkembangnya kegiatan kepemudaan
Minimnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan
Banyaknya organisasi pemuda yang melakukan kegiatan
2.
Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
Kurang berkembangnya kegiatan keolahragaan
Kurangnya kompetisi / kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan
Kegiatan keolahragaan banyak dilakukan oleh induk organisasi olahraga yang melibatkan banyak klub
3
Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah
Kurangnya rekrutan atlet daerah
Kurangnya informasi tentang cabang olahraga unggulan binaan PPLP & SKO
Banyaknya atlet daerah yang berkualitas Cuma perlu pembinaan berkelanjutan
4.
Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan.
Kurangnnya koordinasi terhadap pembinaan organisasi dan pengembangan atlet
Masih minimya peran serta daerah dalam pengembangan atlet prestasi daerah
Adanya peran serta organisasi olahraga daerah dalam pembinaan atlet daerah
5.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Kurangya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
Peran serta swasta /klub olahraga membangun fasilitas olahraga cukup menunjang
6.
Meningkatnya Koordinasi Lembaga Kepemudaan dalam optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan
Masih lemahnya koordinasi dalam optimalisasi peran serta pemuda dalam pembangunan
Kurangnya koordinasi dengan lembaga kepemudaan
Peran serta organisasi kepemudaan sangat menunjang dalam kegiatan pembangunan
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Berkembang dan meningkatnya kegiatan kepemudaan
Kurang berkembangnya kegiatan kepemudaan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan
Adanya program nasional untuk peningkatan peran serta serta kepemudaan
2. Berkembang dan meningkatnya kegiatan keolahragaan
Kurang berkembangnya kegiatan keolahragaan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan keolahragaan
Adanya kerjasama dan keterlibatan dengan stakeholder dalam pengembangan keolahragaan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 48
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra SKPD Kabupaten/kota Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Rendahnya kualitas SDM
Kurangnya akses/ anggaran untuk peninggakatan kualitas SDM
Banyaknya pelaku baik Pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kerjasama dalam pengembangan SDM Aparatur
4. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Masih rendahnya efektifitas dan efiseensi dalam pengelolaan program/ kegiatan yang transpran, akuntabel dan partisipatif
Rendahnya kualitas SDM
Adanya UU yang mengatur akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.
5. Terciptanya pelayanan publik yang prima
Kurang meningkatnya kualitas pelayanan prima
Masih kurangnya standar pelayanan yang tepat sasaran
Telah adanya SOP yang dibuat sebagai acuan standar pelayanan
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS
Kabupaten Barru berada pada pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi selatan
dengan panjang garis pantai 78 km. Secara geografis Terletak diantara koordinat
4°0.5’35” - 4°47’35” lintang selatan dan 199°35’00” - 119°49’16” bujur timur denga
luas wilayah 1.174,72 km² ( 117.472 Ha) dan berada ± 102 Km disebelah utara
Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui
perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru secara administrative terbagi atas 7
Kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
Tabel 3.8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Barru
No Rencana
Struktur Ruang
Struktur Ruang
Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Peningkatan
Pusat Kegiatan
Wilayah ( PKW)
Kabupaten Barru
Peningkatan
Pusat Kegiatan
Wilayah ( PKW)
Kabupaten Barru
Pembangunan /
peningkatan sarana
dan prasarana
olahraga
sangat mempengaruhi kelestarian
fungsi lingkungan itu sendiri.
karena peningkakatan sarana dan
prasarana berarti menambah
fasiitas sarana prasaranan
olahraga yang memungkinkan
turut mempengaruhi struktur
lingkungan
Kec.Barru
dst
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 49
Tabel 3.9
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Tabel 3.10 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Barru Dinas Kepemudaan dan Olahraga
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi
terhadap
Pelayanan SKPD
Catatan bagi
Perumusan Program
dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kurangnya sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
Tidak berdampak negatif
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
2.
Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga
Tidak berdampak negatif
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
3.
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Tabel 3.11
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
- - - -
Tabel 3.12
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Hasil KLHS terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. - - - -
1.
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 - - - - -
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 50
3.5. Penentuan Isu-isu strategis
Berdasarkan permasalahan diatas maka isu – isu strategis untuk kegiatan
Kepemudaan dan Olahraga adalah :
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga,
Masih kurangnya pembinaan kepemudaan,
Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
Kurangnya koordinasi antar sektor yang menaungi kepemudaan dan
keolahragaan.
Peran serta pemuda dalam kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta pembinaan akhlak dan aqidah supaya terjauh dari pergaulan
dan informasi yang begitu cepat yang bisa merusak generasi mudah senantiasa
ditingkatkan.
Terbatasnya pembinaan dan sarana/prasarana kegiatan kepemudaan dan
keolahragaan ,
Terbatasnya pembinaan dan sarana/prasarana kegiatan kepemudaan disebabkan
oleh rendahnya rasio antara jumlah penduduk dengan ketersediaan
sarana/prasarana kepemudaan yang meliputi ketersediaan gelanggang
remaja/olahraga, kesenian. Selain itu organisasi-organisasi kepemudaan belum
sepenuhnya menunjukkan kemandirian.
Tabel 3.12 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pencapaian Millenium Development
Goals (MDGs)
Reformasi Birokrasi
RTRW Nasional dan RTRW Propinsi menetapkan Kabupaten Barru sebagai Kawasan Strategi Nasional,khusunya di kawasan EMAS (Sepe’e, Mangempang,
Siawung)
2. Post 2015 Development Agenda
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penyelamatan kawasan pesisir dan ekosistemnya
3. Suistainable Development Goals (SDGs)
Pengembangan Ekonomi Melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi
4. Pemanasan Global (Global Warming)
Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi
Kehidupan beragama
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 51
5. Globalisasi Informasi
Penguatan koneksitas nasional
Kerawanan Bencana
6. Perdagangan Bebas
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Penanggulangan kemiskinan
8. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Gender dan Perlindungan Anak
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 52
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab
permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan
dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah.
Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan,
tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dan mengacu pada visi yang telah
disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 maka
Visi Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, adalah :
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun
2016-2021dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :
1. Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan
lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai
indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya
2. Sejahtera mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk
memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat
Barru.
3. Taat asas mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan
mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta
kearifan lokal
4. Bermartabat mengandung arti ; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan
dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah
dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti ; Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik
proses maupun hasil kegiatan.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 53
Tabel 4.1
Perumusan Penjelasan Visi
Kabupaten Barru
No. Visi Pokok-pokok
Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Barru
Lebih Maju, Sejahtera, Taat
Asas, dan Bermartabat yang
Bernafaskan Keagamaan
Lebih maju
Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
Sejahtera
Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
Taat azas
Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal .
Bermartabat
Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
Bernafaskan keagamaan
Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
MISI
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi
merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa
yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan
dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,
baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan
atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.
Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan
makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke
dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 54
atas. Adapun keterkaitan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru bisa dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 4.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
Kabupaten Barru
VISI
POKOK VISI
MISI
Terwujudnya Kabupaten Barru
Lebih Maju, Sejahtera, Taat
Asas, dan Bermartabat yang
Bernafaskan Keagamaan
Lebih Maju Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Sejahtera
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Taat Asas Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Bermartabat
Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional
Bernafaskan keagamaan
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance)
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 55
Tabel 4.3
Perumusan Penjelasan Misi
Kabupaten Barru
No. Pokok-pokok
Visi Misi Penjelasan Misi
1
Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih
Maju, Sejahtera, Taat
Asas dan Bermartabat
yang Bernafaskan Keagamaan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
2
Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan keagamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barru.
3
Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di Tingkat, Nasional, Regional Dan Internasional
Pembangunan Kabupaten Barru yang berdayasaing dan kemandirian daerah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik, pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan investasi daerah
4
Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, agama, norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.
5
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang professional.
Misi dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 ini juga harus mengacu dan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat
hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam
RPJPD 2025-2025 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 7 Misi, maka pada RPJMD
2016-2021 dipertajam menjadi 6 Misi, sebagaimana tabel berikut ini :
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 56
Tabel 4.4
Keselarasan Misi Pada RPJPD Tahun 2005-2025 Dengan Misi Pada RPJMD Tahun 2016-2021
Kabupaten Barru
MISI RPJMD 2016– 2021
MISI RPJPD 2005– 2025
Misi 1 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan
Misi 4 :
Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Dan Sumberdaya Alam
Misi 2 :
Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Misi 1 :
Mewujudkan Manusia Yang Berkualitas
Misi 3 :
Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional
Misi 3 :
Mewujudkan Kemandirian Dan Daya Saing Daerah Yang Tinggi
Misi 4 :
Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Misi 6 :
Mewujudkan Pemeliharaan Dan Peningkatan Kebersamaan Antar Unsur Tatanan Daerah
Misi 7 :
Mewujudkan Pemeliharaan Dan Peningkatan Keadaan Kondusif Bagi Penghayatan Dan Pengamalan Agama
Misi 5 :
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Misi 5 :
Mewujudkan Kapasitas Pemerintahan Dan Pelayanan YangBerkualitas
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021 yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu analisis strategis.
Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:
Misi 1 :
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan
Masyarakat
Tujuan :
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Sasaran :
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 57
1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi Misi 2 :
Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas SDM
Sasaran :
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya penyerapan tenagakerja.
4. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk
miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).
Misi 3 :
Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan
internasional.
Tujuan :
1. Meningkatnya daya saing daerah.
2. Meningkatnya kerjasama antar wilayah.
Sasaran :
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi.
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
3. Berkembangnya kawasan strategis Kabupaten.
4. terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya
saing.
5. Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama
antar daerah.
Misi 4 :
Menciptakan lingkungan yang kondusif
Tujuan :
1. Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar
berbagai unsur dalam tatanan daerah
2. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
Sasaran :
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta
penerapan nilai –nilai kearifan lokal.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 58
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa /kelurahan dalam
pemberdayaan pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat.
4. Meningkatnya penanganan bencana.
Misi 5 :
Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Tujuan :
1. Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan
pemerintahan.
2. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Sasaran :
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan
budaya kerja pada tatanan pemerintahan.
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
59 -
Tabel 4.5
Rumusan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Barru
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi. (1)
Misi 2 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Meningkatkan kualitas SDM
1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.(2)
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan (3)
3. Meningkatnya penyerapan tenagakerja (4)
4. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).(5)
.
Misi 3 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Meningkatnya daya saing daerah.
1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi (6)
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu. (7)
3. Berkembangnya kawasan strategis Kabupaten(8)
4. terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing.(9)
Meningkatnya kerjasama antar wilayah.
Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah (10)
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah.
1. Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokal(11)
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan (12)
Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
1. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat. (13)
2. Meningkatnya penanganan bencana. (14)
Misi 5 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)
Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan.
Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan. (15)
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
1. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik (16)
2. Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD. (17)
Sumber Data : Data Olahan Kabupaten Barru, Tahun 2015
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
60 -
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dan nasional dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 4.6
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
RPJMN 2015-2019 RPJMD Sul-Sel 2013-2018
RPJMD 2016-2021
9 Agenda Prioritas Tujuan Tujuan
1. Menghadirkan kembali untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan mempekuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup masnusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional , sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1. Meningkatkan kualitas kehidupan religius, masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas dan kemakmuran ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur.
8. Meningkatkan daya saing daerah.
9. Meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global.
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.
11. Menigkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
12. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
13. Memlihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa.
14. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.
15. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatnya daya saing daerah.
4. Meningkatnya kerjasama antar wilayah.
5. Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah.
6. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
7. Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan.
8. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
61 -
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Penetapan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
diarahkan kepada bidang-bidang strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi. Tafsiran lain adalah hasil akhir yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Barru menggambarkan arah strategik dan peluang-
peluang yang ingin diciptakan.
Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Asas, dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan
MISI I :Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
MISI II : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan kemampuan SDM ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
1. Berkembang dan meningkatnya kegiatan kepemudaan
2. Berkembang dan meningkatnya kegiatan Keolahragaan
1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas lembaga atau organisas kepemudaan dan keolahragaan serta SDM pelaku olahraga yang ditunjang dengan sarna dan prasarana olahraga yang memadai.
2. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta mengubah pola hidup masyarakat yang sehat dengan berolahraga
a. Mengembangkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
b. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
c. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
MISI III : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional
dan internasional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
- - - -
MISI IV : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
MISI V : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
62 -
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program / kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Terciptanya pelayanan publik yang prima
3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait
e
n
i
n
g
k
a
t
k
a
n
k
u
a
l
i
t
a
s
p
e
l
a
y
a
n
a
n
u
m
u
m
m
e
a. Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
b. Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima
c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
63 -
Tabel 4.8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya Kualitas dan kemampuan SDM ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
1.Berkembang dan meningkatnya kegiatan kepemudaan
2.Berkembang
dan meningkatnya kegiatan Keolahragaan
1. Jumlah kegiatan kepemudaan yang meraih prestasi Nasional
2. Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
3. Jumlah pemuda kreatif dan pemuda pelopor
4. Jumlah organisasi pemuda
5. Jumlah kegiatan kepemudaan
1. Jumlah Cabang olahraga dan atlet yang meraih prestasi regional
2. Jumlah siswa yang terpilih mengikuti pelatihan pengibar bendera
3. Jumlah klub olahraga
4. Jumlah gedung olahraga
5. Jumlah organisasi olahraga
6. Jumlah kegiatan olahraga
7. Lapangan olahraga
8. Gelanggang , balai remaja ( selain ilik swasta )
1
70 - -
10
5 Cab. -
2 - -
12
2 -
1
70
1
1
10
5 Cab.
70
3 -
1
12
2
1
1
70
2
1
10
6 Cab.
70
4
1 -
12
2 -
1
70
2
1
10
6 Cab
70
5 - -
12
2
1
1
70
2
1
10
6 Cab
70
6
1 -
12
2 -
2 Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2.Terciptanya pelayanan publik yang prima
3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
1.Tertibnya administrasi dan keuangan
2. Persentase pencapaian sasaran kinerja
3. Tersusun dan terimplementasikannya sop.
4. Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
64 -
Sasaran Jangka Menengah
Sasaran pembangunan Kepemudaan dan Olahraga tidak terlepas
dari perumusan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Olahraga.
Prioritas sasaran yang ingin dicapai didasarkan pada adalah :
a. Berkembang dan meningkatnya kegiatan kepemudaan
b. Berkembang dan meningkatnya kegiatan keolahragaan
c. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan
yang transparan, akuntabel dan partisipatif
d. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
e. Terciptanya pelayanan publik yang prima
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
a. Strategi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi adalah :
1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas lembaga atau organisas
kepemudaan dan keolahragaan serta SDM pelaku olahraga yang
ditunjang dengan sarna dan prasarana olahraga yang memadai.
2. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta
mengubah pola hidup masyarakat yang sehat dengan berolahraga
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola
pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan
mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan
murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang
profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait
b. Kebijakan
Adapun arah kebijakannya adalah :
1. Mengembangkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
2. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
4. Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan
program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipati
5. Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima
6. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
65 -
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
1. Rencana Program
Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk
implementasi strategi organisasi.Untuk itu program kerja operasional Dinas
Kepemudaan dan Olahraga kabupeten Barru dirumuskan sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
2. Kegiatan
Kegiatan instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
adalah merupakan penjabaran dari program yang disusun sebelumnya. Kegiatan-
kegiatan yang disepakati sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
66 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
c. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Penyusunan Standar Pelayanan
d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan RKA dan DPA
f. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan Organisasi kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
h. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
Pelatihan pasukan pengibar bendera
i. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
67 -
j. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
3. Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Jumlah rencana pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan
Kerangka Pendanaan dari tahun 2016 - 2021 yang dianggarkan dalan APBD
Kabupaten Barru sebagai berikut:
Tabel 5.1
Rencana Pagu Anggaran 2016 -2021
TAHUN
PELAKSANAAN
RUTIN /
PEMELIHARAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2016 502.470.900 1.100.854.100
2017 442.896.500 1.214.324.000
2018 511.061.150 1.278.000.000
2019 510.412.000 1.349.325.000
2020 539.328.000 1.402.125.000
2021 603.277.500 1.546.269.000
Adapun Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif , seperti pada tabel 5.2 , lampiran 1.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
68 -
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas
dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan,
subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang
dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam
pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk
melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat
maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun
laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan
Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat
maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun
laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan
Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan
indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi
pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah
merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan
instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada
pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit
kerja pendukungnya.
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
69 -
Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Jumlah klub olahraga
81 2 3 4 5 6 5 106
2 Jumlah gedung olahraga
10 - - 1 - 1 - 12
3 Jumlah organisasi pemuda
15 - 1 1 1 1 - 19
4 Jumlah organisasi olahraga
19 - 1 - - - - 20
5 Jumlah kegiatan kepemudaan
10 2 2 2 2 2 2 22
6 Jumlah kegiatan olahraga
11 12 12 12 12 12 12 103
7 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
1 - 1 - 1 - - 3
8 Lapangan olahraga
7 1 1 1 1 1 1 13
9
Jumlah kegiatan pemuda yang meraih prestasi Nasional
5 1 1 1 1 1 1 11
10
Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
350 70 50 50 50 50 50 670
11 Jumlah pemuda pelopor dan pemuda kreatif
2 - 1 2 2 2 2 11
12
Jumlah siswa yang terpilih mengikuti pelatihan pengibar bendera
- - 70 70 70 70 70 350
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
70 -
BAB VII
PENUTUP 7.1. PEDOMAN TRANSISI
1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru tahun
2021 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru tahun 2021 dalam rangka
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016
maka Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
tahun 2016 - 2021 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu
tahun berikutnya.
2. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program
dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan
transisi tahun 2021 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana
strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru Kabupaten Barru
tahun 2016 - 2021.
7.2. KAIDAH PELAKSANAAN
1. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-
program dalam rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Barru tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis
yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD 2016 - 2021.
3. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara
rencana rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
tahun 2016 - 2020 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk
melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2021 -
71 -
rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru tahun
2016-2021 ke dalam rencana kerja tahunan.
5. Rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi
dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
6. Rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru
Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga
memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program
yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal
lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk
dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau
Pimpinan DPRD Kabupaten Barru.
7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Kepemudaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barru Kabupaten Barru tahun 2016 - 2021
berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan
pedoman dan acuan bagi aparat khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dalam penyusunan Rencana Kerja, penguatan peran stakeholders dalam
pelaksanaan Rencana Kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas
kinerja tahunan dan lima tahunan dan merupakan proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan
memperhitungkan perkembagan lingkungan strategik.
Dengan demikian rencana strategis ini memiliki muatan program yang
menggambarkan kegiatan/program prioritas yang akan dilaksanakan lima tahun
ke depan, setelah mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun
eksternal sehingga program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen
perencanaan akan mampu untuk dilaksanakan.
Barru, Agustus 2017
KEPALA DINAS,
Drs. RAHMAT DJAFAR
Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19571231 198701 1 012
Lampiran 1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (ribu)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
Berkembang dan meningkatnya kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan yang meraih prestasi Nasional
2 13 2.13.1.1 16 Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina
10 Kegiatan 2 kegiatan 951,856,600 2 kegiatan 295,000,000 2 kegiatan 310,000,000 2 kegiatan 330,000,000 2 kegiatan 347,125,000 2 kegiatan 367,880,000 22 Kegiatan 2,601,861,600 Bidang Kepemuda
an
Barru
Jumlah Organisasi Pemuda
15 - 1 1 1 1 - 19
2 13 2.13.1.1 16 0 1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti pengkaderan
54 orang 50 orang 92,453,400 50 orang 50,000,000 50 orang 53,000,000 50 orang 58,000,000 50 orang 62,000,000 50 orang 65,000,000 354 orang 380,453,400 Bidang Kepemuda
an
Barru
Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina
- 2 OKP 200,000,000 3 OKP 200,000,000 3 OKP 210,000,000 3 OKP 220,000,000 3 OKP 230,000,000 3 OKP 245,000,000 13 Okp 1,305,000,000
Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 13 2.13.1.1 16 0 2 Pendidikan dan latihan dasar kepeminpinan
Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
350 Org 70 Org 659,403,200 50 Org 45,000,000 50 Org 47,000,000 50 Org 52,000,000 50 Org 55,125,000 50 Org 57,880,000 670 Org 916,408,200 Barru
Jumlah pemudakreatif dan pemudapelopor
2 13 2.13.1.1 17 Program Peningkatan upayapenumbuhankewirausahaan dankecakapan hidup pemuda
Jumlahpemuda yangberwirausaha danterciptanya lapangan kerja
- - - 5 Orang 25,000,000 5 Orang 25,000,000 5 Orang 35,000,000 5 Orang 37,000,000 5 Orang 90,000,000 30 Orang 212,000,000 Bidang Kepemuda
an
Barru
Jumlah kegiatan kepemudaan
10 2 2 2 2 2 2 22
2 13 2.13.1.1 17 0 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
- - - 5 Orang 25,000,000 - - 5 Orang 35,000,000 - - 5 Orang 45,000,000 15 Orang 105,000,000
2 13 2.13.1.1 17 0 2 Pelatihan keterampilan bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan
- - - - - 5 Orang 25,000,000 - - 5 Orang 37,000,000 5 Orang 45,000,000 15 Orang 107,000,000
Berkembang dan meningkatnya kegiatan Keolahragaan
Jumlah Organisasi Olahraga
2 13 2.13.1.1 19 Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
Jumlah wasit dan pelatih yang berkualitas untuk menunjang pembinaan keolahragaan
20 Org - - 20 Org 50,000,000 20 Org 52,500,000 20 Org 55,125,000 20 Org 57,000,000 20 Org 59,000,000 120 Org 273,625,000 Bidang Keolahraga
an
2 13 2.13.1.1 19 0 2 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
Jumlah Wasit / Pelatih yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi profesi
20 Org - - 20 Org 50,000,000 20 Org 52,500,000 20 Org 55,125,000 20 Org 57,000,000 20 Org 59,000,000 120 Org 273,625,000 Barru
Jumlah Cabang olahraga yang meraih prestasi regional
2 13 2.13.1.1 20 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Jumlah atlet yang tangguh dan handal
755 Atlet 55 Atlet 125,547,500 150 Atlet 819,324,000 151 Atlet 863,500,000 157 Atlet 900,200,000 158 Atlet 930,000,000 158 Atlet 994,589,000 1.509 Atlet 4,633,160,500 Bidang Pembibitan
dan Pembinaan
Olahraga
Jumlah klub olahraga 81 2 3 4 5 6 5 106
Jumlah kegiatan olahraga
11 12 12 12 12 12 12 103
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2015)
4
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD Penanggun
g Jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPDTahun 2020 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 2342 13 2.13.1.1 20 0 3 Pembibitan dan
pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah atlet yang mengikuti seleksi dan pelatihan
50 Atlet. - - - - 50 Atlet. 35,000,000 50 Atlet. 40,000,000 50 Atlet. 45,000,000 50 Atlet. 51,000,000 300 Atlet. 171,000,000 Barru
2 13 2.13.1.1 20 0 6 Penyelenggaraan kompetisi Olahraga
Jumlah atlet yang mengikuti POPDA dan KEJURDA Pelajar
325 Atlet 55 Atlet 125,547,500 60 Atlet 131,824,000 60 Atlet 134,000,000 60 Atlet 142,700,000 60 Atlet 147,000,000 60 Atlet 152,589,000 680 Atlet 833,660,500 Barru,Makassar
2 13 2.13.1.1 20 0 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan
30 Atlet - - 10 Atlet 10,000,000 11 Atlet 11,000,000 12 Atlet 12,000,000 13 Atlet 13,000,000 13 Atlet 16,000,000 89 Atlet 62,000,000 Barru
Jumlah siswa yang terpilih mengikuti pelatihan pengibar bendera
2 13 2.13.1.1 20 18 Pelatihan pasukan pengibar bendera
Jumlah siswa yang mengikuti pelathan pasukan pengibar bendera pusaka ( Paskibraka )
350 Orang - - 70 Orang 677,500,000 70 Orang 683,500,000 70 Orang 705,500,000 70 Orang 725,000,000 70 Orang 775,000,000 700 Orang 3,566,500,000
2 13 2.13.1.1 21 Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi
7 1 23,450,000 1 25,000,000 1 27,000,000 1 29,000,000 1 31,000,000 1 34,800,000 13 170,250,000 Bidang Sarana
dan Prasarana
Jumlah Lapangan Olahraga
7 1 1 1 1 1 1 13
Jumlah gedung olahraga
10 - - 1 - 1 - 12
Jumlah Gelanggang / balai Remaja ( selain milik swasta )
1 - 1 - 1 - - 3
2 13 2.13.1.1 21 0 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun
7 1 23,450,000 - - - - - - - - - - 8 23,450,000 7 Kec.
2 13 2.13.1.1 21 0 6 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara
7 - - 1 25,000,000 1 27,000,000 1 29,000,000 1 31,000,000 1 34,800,000 12 146,800,000
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan
2 13 2.13.1.1 0 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 106,412,900 100% 107,500,000 100% 114,000,000 100% 114,800,000 100% 123,300,000 100% 129,000,000 100% 695,012,900 Sekretariat Dinas
Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 0 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya : 106,412,900 107,500,000 114,000,000 114,800,000 123,300,000 129,000,000 695,012,900 Barru
Jumlah tenaga honorer
16 ok 16 ok 96,000,000 16 ok 96,000,000 16 ok 102,000,000 16 ok 102,000,000 16 ok 110,000,000 16 ok 116,000,000 16 Ok 622,000,000 Barru
Jumlah jenis ATK 40 jenis 40 jenis 6,249,900 40 jenis 7,000,000 40 jenis 7,500,000 40 jenis 8,000,000 40 jenis 8,500,000 40 jenis 8,000,000 40 jenis 45,249,900 Barru
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
6 Jenis 6 Jenis 4,163,000 6 Jenis 4,500,000 6 Jenis 4,500,000 6 Jenis 4,800,000 6 Jenis 4,800,000 6 Jenis 5,000,000 6 Jenis 27,763,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 6 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu
45 Dokumen 9 Dokumen
3,315,000 9 Dokumen
3,646,500 9 Dokumen
4,011,150 9 Dokumen
4,412,000 9 Dokumen 4,853,000 9 Dokumen 5,337,500 99 Dokumen
25,575,150 Sekretariat Dinas
Barru
2 13 2.13.1.1 0 6 0 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP SKPD
5 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokumen 550,000 1 Dokumen 605,000 1 Dokumen 665,500 1 Dokumen 732,000 1 Dokumen 805,000 11 Dokumen
3,857,500 Barru
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 2342 13 2.13.1.1 0 6 0 2 Penyusunan laporan
keuangan semesteranJumlah Dokumen Laporan keuangan semesteran
5 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokumen 550,000 1 Dokumen 605,000 1 Dokumen 665,500 1 Dokumen 732,000 1 Dokumen 805,000 11 Dokumen
3,857,500 Barru
2 13 2.13.1.1 0 6 0 4 Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen/ laporan keuangan Akhir tahun
5 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokumen 550,000 1 Dokumen 605,000 1 Dokumen 665,500 1 Dokumen 732,000 1 Dokumen 805,000 11 Dokumen
3,857,500 Barru
2 13 2.13.1.1 0 6 0 5 Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi
20 Laporan 4 Laporan 1,315,000 4 Laporan 1,446,500 4 Laporan 1,591,150 4 Laporan 1,750,000 4 Laporan 1,925,000 4 Laporan 2,117,500 44 Laporan 10,145,150 Barru
2 13 2.13.1.1 0 6 0 6 Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan DPA
10 Dokumen 2 Dokumen 500,000 2 Dokumen 550,000 2 Dokumen 605,000 2 Dokumen 665,500 2 Dokumen 732,000 2 Dokumen 805,000 22 Dokumen 3,857,500 Barru
Persentase pencapaian sasaran kinerja
2 13 2.13.1.1 0 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Pesentase pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif
100% 100% 213,706,000 100% 219,000,000 100% 271,300,000 100% 236,700,000 100% 243,475,000 100% 251,850,000 100% 1,346,156,000 Sekretariat Dinas
Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 0 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air
3 rek 3 rek 23,400,000 3 rek 24,000,000 3 rek 26,000,000 3 rek 28,000,000 3 rek 30,000,000 3 rek 31,000,000 3 rek 132,400,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 0 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5 unit 5 unit 1,800,000 5 unit 1,800,000 5 unit 1,800,000 5 unit 2,000,000 5 unit 2,000,000 5 unit 2,500,000 5 unit 9,900,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 0 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
4 jenis 4 jenis 7,400,000 4 jenis 7,500,000 4 jenis 8,000,000 4 jenis 8,500,000 4 jenis 8,500,000 4 jenis 9,000,000 2 jenis 40,400,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan
5 Jenis 5 Jenis 610,000 5 Jenis 700,000 5 Jenis 750,000 5 Jenis 800,000 5 Jenis 850,000 5 Jenis 900,000 5 Jenis 3,760,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan
8 jenis 5 Jenis 455,000 5 Jenis 550,000 5 Jenis 650,000 6 Jenis 700,000 6 Jenis 725,000 6 Jenis 750,000 6 Jenis 3,105,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disiapkan
4 Bacaan 4 Bacaan 3,180,000 4 Bacaan 3,500,000 4 Bacaan 3,500,000 4 Bacaan 4,000,000 4 Bacaan 4,000,000 4 Bacaan 4,200,000 4 Bacaan 18,380,000 Barru
2 13 2.13.1.1
2 13 2.13.1.1 0 1 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
750 kali 119 Kali 37,214,000 125 Kali 40,950,000 130 Kali 43,800,000 135 Kali 47,700,000 140 Kali 50,400,000 140 Kali 53,500,000 1544 Kali 273,564,000 Barru
Volume Penyediaan Bahan Bakar ( BBM ) operasional kendaraan
600 Liter 600 Liter 7,500,000 600 Liter 7,500,000 600 Liter 8,000,000 600 Liter 8,000,000 600 Liter 8,200,000 600 Liter 8,500,000 4.200 Liter 47,700,000
Jumlah Orang untuk Makan dan minum harian pegawai
35 Ok 35 Ok 9,000,000 35 Ok 11,000,000 35 Ok 11,000,000 35 Ok 13,000,000 35 Ok 13,200,000 35 Ok 13,500,000 245 Ok 70,700,000
Jumlah Orang untuk Makan dan minuman Rapat
100 Ok 100 Ok 3,050,000 100 Ok 3,500,000 100 Ok 3,800,000 100 Ok 4,500,000 100 Ok 4,700,000 100 Ok 5,000,000 700 Ok 24,550,000
Regional / Nasional
80 kali 140,000,000 85 kali 143,000,000 90 kali 145,000,000 864,647,000 525 kali 95 kali 150,000,000 0 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
120 kali 147,000,000 95 kali 139,647,000 75 kali
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 234Jumlah Orang untuk Makan dan minum harian Tamu
68 Ok 68 Ok 834,000 68 Ok 950,000 68 Ok 1,000,000 68 Ok 1,200,000 68 Ok 1,300,000 68 Ok 1,500,000 476 Ok 6,784,000
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah
750 kali 119 Kali 16,830,000 125 Kali 18,000,000 130 Kali 20,000,000 135 Kali 21,000,000 140 Kali 23,000,000 140 Kali 25,000,000 1544 Kali 123,830,000
2 13 2.13.1.1 0 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional
72 unit 47 unit 167,537,000 41 unit 100,250,000 47 unit 102,250,000 44 unit 117,000,000 51 unit 122,700,000 47 unit 161,000,000 302 unit 657,737,000 Sekretariat Dinas
Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 unit - - 2 Unit 15,000,000 2 Unit 15,000,000 2 Unit 15,000,000 - - 2 Unit 18,000,000 10 Unit 63,000,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 0 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
9 unit 4 unit 99,800,000 3 Unit 30,000,000 3 Unit 30,000,000 3 Unit 30,000,000 3 Unit 35,000,000 3 Unit 40,000,000 28 Unit 264,800,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 10 Pengadaan meubeleur Jumlah Pengadaan meubeleur
10 unit - - - - - - 2 unit 10,000,000 3 unit 20,000,000 3 Unit 30,000,000 21 Unit 40,000,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 Unit 1 Unit 60,237,000 1 Unit 45,000,000 1 Unit 46,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 55,000,000 1 Unit 60,000,000 1 unit 225,237,000 Barru
2 13 2.13.1.1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
6 unit 6 unit 7,500,000 6 unit 7,500,000 6 unit 8,500,000 6 unit 9,000,000 6 unit 9,500,000 6 unit 9,500,000 6 unit 51,500,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 unit - - 2 unit 2,000,000 2 unit 2,000,000 2 unit 2,000,000 2 unit 2,000,000 2 unit 2,000,000 14 unit 8,000,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki
32 Unit - - 32 Unit 750,000 32 Unit 750,000 32 Unit 1,000,000 32 Unit 1,200,000 32 Unit 1,500,000 32 unit 5,200,000 Barru
2 13 2.13.1.1 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang / berat
- - - - - - - - - - - - - - - Barru
Terciptanya pelayanan publik yang prima
Tersusun dan terimplementasikannya SOP
2 13 2.13.1.1 34 Program Peningkatan pelayanan publik
Persentase pelanggan yang terpuaskan
100% 100% - 100% - 79 SOP 6,500,000 100% - 100%
-
100% - 100% 6,500,000 Sekretariat Dinas
Barru
2 13 2.13.1.1 34 03 Penyusunan standar pelayanan
Jumlah SOP yang tersusun 49 SOP - - - - 79 SOP 6,500,000 - - - - - - 4 bidang 6,500,000
Barru
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
2 13 2.13.1.1 0 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase kualitas SDM aparatur Budparpora
100.00% 100.0% 11,500,000 100.0% 12,500,000 100.0% 13,000,000 100% 37,500,000 100% 45,000,000 100% 56,000,000 85% 153,000,000 Sekretariat Dinas
Regional/Nasional
2 13 2.13.1.1 0 5 0 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
25 Orang 2 Orang 11,500,000 3 Org 12,500,000 2 Orang 13,000,000 2 Orang 15,000,000 3 Orang 22,500,000 3 Orang 24,000,000 40 Orang 76,000,000 Regional/Nasional
2 13 2.13.1.1 0 5 0 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- - - - - - - 2 Orang 15,000,000 2 Orang 15,000,000 2 Orang 16,000,000 6 Orang 46,000,000 Regional/Nasional
2 13 2.13.1.1 0 5 0 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek implementasi perundang-undangan
2 Orang - - - - - - 1 Orang 7,500,000 1 Orang 7,500,000 2 Orang 16,000,000 6 Orang 31,000,000 Regional/Nasional
BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU NOMOR : 323 /DIKPORA/ VII /2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021
BUPATI BARRU,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Barru
tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-
2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008,
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010,
Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021.
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , maka Keputusan Bupati Barru
No.426/Dikppora/XI/2016 Tentang Pengesahan Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 diubah dan disesuaikan
dengan Perangkat Daerah Barru.
KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan 3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program RPJMD
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian KLHS 3.5 Penentuan Isu –isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.3 Strategis dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
7.1 Pedoman Transisi 7.2 Kaidah Pelaksanaan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Barru pada tanggal , 28 Juli 2017
Plt. BUPATI BARRU, WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barru, di Barru;
6. Pertinggal.
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Muh.Saleh Lawa No. 48 Telp. 21156 Fax. 0427-21156 Kode Pos: 90711
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARRU NOMOR : 06/SK/ DIKPORA / VIII/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARRU,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kepeemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru tentang
Penetapan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-
2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010,
Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2021,
KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumberdaya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan
3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program RPJMD 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian KLHS
3.5 Penentuan Isu –isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategis dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
KETIGA : DOKUMEN Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Barru pada tanggal , 01 – 08 - 2017
KEPALA DINAS,
Drs. RAHMAT DJAFAR Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198701 1 012
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, di
Barru; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barru, di Barru;
6. Pertinggal.
top related