RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019...(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran,
Post on 14-Mar-2021
4 Views
Preview:
Transcript
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KECAMATAN SANDUBAYA
2018
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-
Nya, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2019 dapat
diselesaikan.
Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sandubaya tersebut berdasarkan
dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan
dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen
tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan
dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
profesional.
Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Sandubaya
mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi.
Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang
tepat bagi Kecamatan Sandubaya dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi
khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.
Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta
keberhasilan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam upaya mewujudkan visi dan
misinya
Sandubaya, Juni 2018
Camat Sandubaya
Drs. LALU SAMSUL ADNAN NIP. 19730307 199311 1 002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ii
DAFTAR ISI............... ................................................................................................................................iii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................ 4
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................ 5
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 3
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................................... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .................................................................................... 5
2.2 Sumber Daya PD ............................................................................................................................. 10
2.3 Kinerja Pelayanan PD ..................................................................................................................... 13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .................................................................. 16
BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN
SANDUBAYA
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ....................................... 17
3.2 Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram……………………................... 18
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……................ 21
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................................................ 22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………........................... 32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………………… 32
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………… 32
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................................. 38
..
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan Perubahan)
Kecamatan Sandubaya Tahun 2019, merupakan tindak lanjut pelaksanaan
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang
mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
rencana pembangunan 1 (satu) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh
setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing–masing,
dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan
penganggaran dalam dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sandubaya Tahun
2019, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait,
dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang
langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan
pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka
target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang
dalam dokumen Renstra dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar
prioritas program dan kegiatan untuk selama 1 (satu) tahun kedepan.
Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di
Kecamatan Sandubaya dalam kurun waktu satu tahun, maka dipandang sangat
perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan
yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sandubaya untuk 1
(satu) tahun kedepan. Secara operasional Renja Perubahan Kecamatan
Sandubaya Tahun 2019 harus mengacu kepada dokumen Renstra Perubahan
Kecamatan Sandubaya Tahun 2016–2021.
2
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-
2025.
25. PERDA No. 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di
Kota Mataram
26. Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah
4
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang
telah ditetapkan dapat tercapai.
b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan.
d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sandubaya dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
1.3.2 Tujuan.
a) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.
c) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan.
d) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada
masa depan.
f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
g) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
5
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan RENJA Kecamatan Sandubaya tahun
2019 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya PD
2.3. Kinerja PD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota
3.4. Telahaan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB IV : PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
KECAMATAN SANDUBAYA
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
SANDUBAYA
2.1.1 Dasar hukum pembentukan PD
Kecamatan Sandubaya salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan yang ada
di Wilayah Kota Mataram, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Mataram, Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram, bahwa Kecamatan
merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan.
2.1.2 Struktur Organisasi PD
Dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram,
disebutkan 2 macam tipe Kecamatan yang ada di Kota Mataram yakni A dan B,
Kecamatan Sandubaya termasuk tipe A.
Susunan Organisasi Kecamatan Sandubaya sebagaimana Peraturan
Walikota Nomor 62 Tahun 2016 terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Camat ;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksanan adalah Seksi terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
c. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Seksi Perekonomian
e. Seksi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana
7
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sandubaya berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 62 Tahun 2016 sebagai berikut :
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PEMERINT
AHAN
SEKSI
KETENTRAM
AN DAN
KETERTIBA
N
SEKSI
PEREKONO
MIAN
SEKSI SOSIAL
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
PELAYANAN
UMUM, SARANA
DAN PRASARANA
JABATAN
FUNGSIONAL
LURAH
8
2.1.3. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah kepala PD
Adapun tugas dan fungsi PD Kecamatan Sandubaya berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 62 Tahun 2016 adalah :
1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah
Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat
Daerah
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor
satu menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaarana dan sarana pelayanan
umum
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dadn/atau
Kelurahan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan, dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan fungsinya, Kecamatan didukung oleh pejabat Struktural
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Camat, mempunyai tugas :
a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota
b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
9
1. Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program kerja
Kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
4. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban masyarakat;
5. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat;
6. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan umum, sarana
dan prasarana;
7. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) ditingkat kecamatan;
9. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perizinan dan rekomendasi
teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
unit kerja lingkup Pemerintah kecamatan;
11. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan;
12. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kecamatan;
13. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris Kecamatan, yaitu :
a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
10
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan secretariat dalam rangka
melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan.
b. untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris Camat mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana kerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja
lingkup Kecamatan;
4. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi
umum;
5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait
terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
9. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas
keikutsertaan; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan
11
b. Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala Sub Bagian perencanaan dan
keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan
dan keuangan;
3. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan
pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas;
7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) lingkup Kecamatan;
8. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
kegiatan lingkup Kecamatan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai fungsi:
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program Kerja Sub
Bagian;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan
12
administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan
4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;
5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan
perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang- undangan ;
7. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS
lingkup Kecamatan;
8. Pengkoordinasian pelaksana tugas Bendaharawan Barang;
9. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan dengan
tugasnya,
5. Seksi Pemerintahan
a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan
pertanahan.
b. Untuk Melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan
mempunyai fungsi;
1. Penyususnan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja
seksi;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan
pelayanan administrasi pemerintah, kependudukan dan pertanahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan perangkat
Daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
administrasi pemerintah, kependudukan dan pertanahan
5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan
6. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang
13
administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai
peraturan perundang-undangan;
7. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintah, kependudukan dan
pertanahan pemerintah kelurahan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
seksi; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
a. Seksi Ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawai dan
mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Polisi Pamong Praja,
b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai fungsi;
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan program kerja seksi;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman
dan ketertiban masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga
kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
5. Pengumpulan, pengolaan dan analisa data bidang ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
6. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan pada lingkup Kecamatan;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi pamong praja lingkup
Kecamatan;
8. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
tugasnya.
14
7. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Seksi Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan didang sisiao dan pemberdayaan masyarakat.
b. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayatv (1),
kepala Seksi Sosial dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi;
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program Kerja Seksi;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan
dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat Daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibidang Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat;
6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Bermitra Masyarakat (MPBM);
7. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
6. Seksi Perekonomian
a) Seksi perekonomian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan perekonomian
b) untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi perekonomian mempunyai
fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi
15
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perekonomian
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perekonomian
dengan perangkat daerah dan instansi terkait
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
perekonomian
5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang perekonomian
6. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian
sesuai perundang-undangan
7. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang
perekonomian di kelurahan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya
7. Seksi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana
a) Seksi pelayana umum, sarana dan prasarana dipimpin seorang kepala seksi
yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum, pembangunan sarana dan
prasarana
b) Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pelayanan umum, sarana dan
prasarana mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan
umum, sarana dan prasarana
3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang pelayanan umum,
fisik, sarana dan prasarana, termasuk fasilitas umum dengan perangkat
daerah dan instasi terkait
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
pelayanan umum, sarana dan prasarana
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota sesuai peraturan perundang-
undangan
16
6. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan
umum, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan
8. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang
pelayanan umum, sarana dan prasarana di kelurahan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KECAMATAN
2.1.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sandubaya berdasarkan eselon, pangkat
golongan dan tingkat pendidikan, antara lain sebagai berikut :
Tabel I
Jumlah pegawai berdasarkan eselon
No Jabatan Eselon Jumlah Pegawai
1
2
3
4
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kepala Seksi
Kepala Sub. Bagian
III/a
III/b
IV/a
IV/b
1 orang
1 orang
5 orang
2 orang
Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No Pangkat Gol/Ruang Jumlah Pegawai
1
2
3
4
5
6
Penata Tingkat I
Penata Muda Tk. I
Penata Muda
Pengatur Tk.I
Juru
Tenaga Kontrak
III/d
III/b
III/a
II/d
I/b
-
8 orang
1 orang
5 orang
1 orang
1 orang
1 orang
J U M L A H 16 orang
17
Tabel 3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1
2
3
4
Sarjana
Sarjana Muda/D3
SLTA
Paket C
8 orang
3 orang
3 orang
2 orang
J U M L A H 16 Orang
Tabel 4.
Berdasarkan Diklat Penjenjangan
No Diklat Penjenjangan Jumlah Pegawai
1
2
3
PIM II / SPAMEN
PIM 111 / SPAMA
PIM IV / ADUM / ADUMLA
0 orang
0 orang
4 orang
J U M L A H 4 orang
18
2.3. KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN SANDUBAYA
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 221 dan Pasal 226, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tantang Perangka Daerah pasal 50
menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Serta
dituangkan juga dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat dan Lurah. Dengan
demikian Kecamatan Sandubaya didasarkan pada tugas dan fungsi dan
pelimpahan kewenangan tersebut.
Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepudulian
sosial dan bermartabat perlu dilakuakan kegiatan-kegiatan yang
langsung menyentuh masyarakat, adapun jenis pelayanan terdiri dari 2
bidang diantaranya sebagai berikut:
a. Bidang Perizinan
Untuk pelayanan bidang perizinan sampai dengan saat ini
Kecamatan Sandubaya belum ada yang bisa dilaksanakan.
b. Bidang Non Perizinan
Adapun pelayanan bidang non perizinan di Kecamatan Sandubaya
seperti:
1. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta,
SMP, SMA/ SMK;
2. Rekomendasi hasil Pemilihan Kepala Lingkungan
3. Rekomendasi Izin Kerja atau Praktek Tenaga kesehatan;
4. Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi Kecamatan;
5. Rekomendasi Pengajuan Permodalan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari
APBD;
6. Rekomendasi Pemberian Izin Menara Selular Bersama;
7. Rekomendasi Pendaftaran Baru/Ulang Organisasi Sosial/Panti
Sosial yang berada di Kelurahan;
19
8. Pemberian Surat Keterangan Domisili Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah;
9. Pemberian Surat Keterangan Domisili bagi Industri yang
Mengusulkan Modal;
10. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
12. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan silsilah
keluarga;
13. Pembuatan Surat Pindah dan Datang;
14. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
15. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;
16. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
17. Keterangan Meninggal
18. Rekomendasi daftar susunan keluarga
19. Rekomendasi dispensasi nikah
20. Legalisasi surat kuasa
21. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu
22. Rekomendasi surat keterangan beda nama
23. Rekomendasi surat pernyataan tidak terikat oleh suatu
perjanjian dinas
24. Rekomendasi surat pengampuan
25. Rekomendasi segala jenis surat keterangan
Semua bentuk pelayanan ini masih dilakukan secaara manual, Kecamatan
Sandubaya belum melakukan pelayanan dalam satu model pelayanan yaitu
E-PATEN (PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) sebagai bagian
dari penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kepuasan
masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan dan Survey Tingkat
kepuasan. Namun Kecamatan Sandubaya tetap mengutamakan kepuasan
masyarakat dan pengaduan juga segera ditindaklanjuti.
Bentuk saluran pengaduan dan saran yang disediakan antara lain Pengaduan
langsung, yaitu pengaduan melalui kotak pengaduan dan stiker puas/tidak
puas yang disiapkan di pelayanan.
20
Tabel. 2.3.1.
No
Indikator
Kinerja sesuai
tugas dan
fungsi PD
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target
Renja PD
Tahun ke
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Rasio
Capaian
pada Tahun
ke
% % % % % %
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1
Persentase
Konflik sosial
tertangani
- -
Laporan
konflik sosial
tertangani
100 100 100 - 100 -
2
Persentase
jumlah lembaga
kemasyarakatan
kelurahan yang
aktif
- -
Jumlah
lembaga
kemasyarakatan
yang
terfasilitasi
kegiatannya
80 85 80 - 100 -
3
Persentase
sampah
Lingkungan
Tertangani
- -
Volume
sampah yang
terangkut per
hari
70 75 70 - 100 -
4 IKM
Kecamatan - -
IKM
kecamatan 80 80 79,7 - 99,58 -
Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sandubaya, adanya gap
pelayanan dari tahun ke tahun, namun ada kegiatan yang belum mencapai
target, yaitu kinerja presentase pelayanan masyarakat yang tertangani, dari segi
IKM, indeks kepuasan masyarakat, masih perlu untuk dilakukan
perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan terutama dari sumber daya manusia
yang dimiliki oleh Kecamatan Sandubaya.
Faktor yang mendukung tercapainya target yaitu, adanya kegiatan yang
mendukung tercapainya target dari kinerja laporan konflik sosial tertangani,
adanya laporan yang dibuat dari setiap kelurahan dan adanya laporan yang
diterima oleh Kecamatan dari kepolisian sektor setempat. Untuk kinerja
jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif, yaitu jumlah lembaga
kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yang terfasilitasi kegiatannya di
Kecamatan. Untuk kinerja persampahan, volume yang ditargetkan 3 rit/hari per
lingkungan, untuk per rit diukur sesuai dengan besaran bak roda tiga sampah
yang ada di Lingkungan.
2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN KECAMATAN SANDUBAYA
21
Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara
keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.
Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah anilisis yang komperhensif untuk
memperoleh hasil yang optimal.
Guna mengetahui tantangan dan juga peluang yang ada di wilayah kerja
Kecamatan Sandubaya maka diperlukan analisis untuk merumuskan strategi
yang patut digunakan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Sandubaya.
Tidak lepas dari kebijakan yang digunakan Pemerintah Kota Mataram, maka
analisis yang digunakan yaitu analisis terhadap lingkungan organisasi baik
internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang
(Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.
1. Kekuatan
a. Terciptanya hubungan antara Pemerintah dengan tokoh masyarakat
2. Kelemahan
a. Pelayanan masih belum prima
b. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam pelayanan
c. Administrasi belum tertib
d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
3. Peluang
a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
c. Berkembangnya sarana perekonomian
d. Kondisi masyarakat yang heterogen
e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
4. Ancaman
a. Kemanann dan ketertiban
b. Bencana alam
BAB III
IDENTIFIKSASI PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
22
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan di Kecamatan Ssndubaya yang harus dituntaskan
yaitu pembangunan masyarakat kelurahan, sementara masalah pokok
yang terpetakan sampai saat ini anatar lain:
MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
Keamanan dan
Ketertiban
Rentannya terjadi
pertikaian antar warga
terutama pemuda
Masih kurangnya
kesadaran masyarakat
tentang pentingnya
kemanan dan ketertiban
lingkungan
Lembaga
kemasyarakatan yang
aktif
Kurang aktifnya lembaga
kemasyarakatan yang ada
di Kelurahan dalam
pembangunan
Masih kurang
optimalnya keaktifan
lembaga kemsyarakatan
yang ada.
Pengelolaan sampah
ruamah tangga
Pengelolaan sampah
rumah tangga yang belum
masih belum mandiri
dilakukan masyarakat
Masih kurangnya
kesadaran dan
pengetahuan masyarakat
tentang pengelolaan
sampah rumah tangga
Reformasi birokrasi
dan penegakan hukum
Kualitas pelayanan publik
masih belum optimal yang
disebabkan antara lain
kurangnya sarana dan
prasaran publik dan SDM
maupun prosedur
pelayanan publik
Belum optimalnya
pelayanan Publik
Belum optimalnya
keterbukaan informasi
publik terhadap
masyarakat
Permasalahan di Kecamatan Sandubaya ini ditinjau dari analisis
permasalahan utama pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari
permasalahan yang dicapai untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjuatan (TPB). Permasalahan pembangunan selanjutnya
menjadi kewenangan dan kewajiban perangkat daerah yang dimana
Kecamatan Sandubaya harus sanggup dalam melaksanakan
23
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar,
terkait dengan sasaran pokok RPJMD dan tujuan serta sasaran
pembangunan daerah (RPJMD).
3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram
Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kota
Mataram sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor
sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kota Mataram. Tuntutan era dan
warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis
terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kota Mataram
kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir,
kependudukan,pemukiman,ketenagakerjaan,
sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya
kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat
yang sangat heterogen.
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas
kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan
agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh
percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan
aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem
pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota
Mataram tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota
Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.”.
Untuk mencapai Visi Kota Mataram terdapat 5 Misi yang yang
diturunkan dari visi tersebut yang meliputi:
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui
penerapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui
pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam
rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing
24
3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi
rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang sejahtara
4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan
sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi
birokrasi dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik
(Good Governance).
Kecamatan Sandubaya melaksanakan 4 (empat) dari 5 misi yang
dijalankan Pemerintah Kota Mataram antara lain:
No Misi Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran
Daerah Sasaran OPD
1 Meningkatkan
Keimanan dan
Ketaqwaan
Masyarakat
Melalui
Penerapan, Nilai-
nilai Agama dan
Kearifan Lokal
Dalam Rangka
Mewujudkan
Masyarakat Yang
Aman, Rukun dan
Damai
Meningkatkan
kondusifitas
wilayah yang
tetap
mempertahankan
nilai religiusitas
dan kearifan lokal
Indeks Rasa
Aman
Terwujudnya
situasi
keamanan
dan
kerukunan
yang
kondusif
Terciptanya
keamanan dan
ketertiban
lingkungan
2 Meningkatkan
Kemampuan
Sumber Daya
Manusia Melalui
Pemenuhan
Pelayanan Sosial
Dasar dan
Penguasaan Iptek
Dalam Rangka
Mewujudkan
Daerah Yang
Derdaya Saing
Meningkatkan
kualitas pelayanan
dasar dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
upaya pencapaian
kesejahteraan
sosial
Indeks
Pembangun
an Manusia
(IPM)
Terwujudnya
pemberdayaa
n masyarakat
dan gender
serta
perlindungan
anak
Terwujudnya
Kinerja
Penyelenggara
a
n Tugas
Pelayanan
Umum dan
Administrasi
Masyarakat
4 Meningkatkan
Kelayakan Hidup
Meningkatnya
infrastruktur fisik,
Indeks Kota
Layak Huni
Tersedianya
infrastruktur
Tercapainya
Penanganan
25
No Misi Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran
Daerah Sasaran OPD
Masyarakat
Melalui
Penanganan
Sarana Prasarana
Perkotaan
Berbasis Tata
Ruang Dalam
Rangka
Mewujudkan
Pembangunan
Yang
Berkelanjutan
ekonomi dan
sosial yang
berkualitas
sarana dan
prasarana
penunjang
perekonomia
n dan sosial
yang
memadai
Pelayanan
Persampahan
Lingkungan
5 Meningkatkan
Keandalan
Pelayanan Publik
Melalui
Reformasi
Birokrasi Dalam
Rangka
Mewujudkan
Kepemerintahan
Yang Baik (Good
Governance)
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan dan
layanan publik
yang professional,
berintegritas dan
akuntabel
Indeks
Reformasi
Birokrasi
Tercapainya
peningkatan
kualitas
pengelolaan
pemerintah
dan layanan
publik
Tercapainya
Pemenuhan
pelayanan di
Kecamatan
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram,
direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa
sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota
Mataram untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan,
perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.
Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota
Mataram, Penataan Ruang Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan
pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal
serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan
kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana
menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota,
26
sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota
adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai
pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak
yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan
pembangunan kota.
Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan
pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan
kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan
terintegrasi dalam sistem kota.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di
Kota Mataram diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan
permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan
perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi,
pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang
Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus
dan kawasan konservasi.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis Kecamatan Sandubaya harus selaras dengan visi
dan misi yang dilaksanakan oleh Kota Mataram 5 (lima) tahun kedepan
sesuai dengan penentuan isu-isu strategis keseluruhan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2016-2021. Adapun beberapa isu yang dapat
diklasifikasikan sebagai berukut:
a. Isu Kondusifitas Wilayah
Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kecamatan Sandubaya saat
ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain:
1. Masih banyak jumlah kasus tindakan kriminalitas baik yang
dilakukan oleh warga setempat dan warga pendatang yang
tidak dilaporakan;
2. Belum maksimalnya penyelesaian konflik antar warga dan
lingkungan; dan
3. Kegiatan pengamanan lingkungan yang masih kurang
maksimal.
27
b. Isu Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kesejahtaraan
Masyarakat
1. Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan
dalam bentuk sususnan organisasi;
2. Kurangnya kegiatan kepemudaan terutama dalam menyalurkan
minat dan bakat yang positif sehingga dapat menstimulan
peranan pemuda dalam kegiatan lingkungan dan
kemasyarakatan; dan
3. Belum optimalnya penataan UMKM/PKL.
c. Isu Infrastruktur Perkotaan
1. Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL;
2. Penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan
PKL
d. Isu Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
1. Belum meratanya akses dan pengetahuan masyarakat terhadap
teknologi informasi;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan
administrasi kependududkan.
28
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang
merupakan implementasi Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah selama 5
tahun. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan
kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai
komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
optimal, efektif dan efisien.
1.1.1. TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan
Sandubaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program
dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat”.
1.1.2. SASARAN
Sasaran merupakan sarana untuk mencapai tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sandubaya untuk jangka waktu 5
tahun kedepan, Kecamatan Sandubaya menetapkan Sasaran sebagai berikut:
1. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
2. Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pelayanan Umum dan
Administrasi Masyarakat
3. Tercapainya kualitas Pelayanan Penanganan Persampahan
4. Tercapainya kualitas Pelayanan di Kecamatan
Untuk lebih terinci, dapat dilihat dalam tabel berikut :
29
Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sandubaya
NO Tujuan Indikator
Tujuan
Target Kinerja
Tujuan Pada
Tahun ke Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada
Tahun ke
2019 2020 2019 2020
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Masyarakat
Ideks pelayanan
terhadap
masyarakat
75 78 Terciptanya keamanan
dan ketetiban lingkungan
Presentase konflik
sosial tertangani 100 100
Terwujudnya kinerja
penyelenggaraan Tugas
Pelayanan Umum dan
Administrasi Masyarakat
persentase jumlah
lembaga
kemasyarakatan
kelurahan yang aktif
75 80
Tercapainya Penanganan
Pelayanan Persampahan
Lingkungan
Persentase
Penanganan Sampah
Lingkungan
70 75
Tercapainya Pemenuhan
pelayanan di Kecamatan IKM Kecamatan 80
BAB.V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sandubaya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang riil/relevan
dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sandubaya yang memadai serta
menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur serta
merencanakan tahapan pencapaian dalam waktu 5 (lima) tahun yang mana data
disesuaikan dengan RPJMD Kota Mataram. Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Arah Kebijakan Kecamatan Sandubaya :
TUJUAN ,SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
30
VISI Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kota Mataram
yang Religius, Maju dan Berbudaya"
MISI I
MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN
MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA
DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Masyarakat
1
Terciptanya
keamanan dan
ketertiban
lingkungan
1 Koordinasi
penanganan
konflik sosial
dan trantibum
Fasilitasi dan Koordinasi
lintas sektoral penanganan
konflik sosial dan trantibum
Data Pemetaan konflik dan
Trantibum
MISI II
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN
PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKAMEWUJUDKAN DAERAH
YANG BERDAYA SAING
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Masyarakat
1
Terwujudnya
kinerja
penyelenggaraan
Tugas
Pelayanan
Umum dan
Administrasi
Masyarakat
1 Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
1 Mengadakan monitoring
evaluasi ke masyarakat dan
kelurahan
MISI IV
MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI
PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN
BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Masyarakat
1
Tercapainya
Penanganan
Pelayanan
Persampahan
Lingkungan
1 Meningkatkan
sarana dan
fasilitas
kebersihan
lingkungan
1
2
Penanganan dan
Pengangkutan sampah
lingkungan
Pengelolaan dan Pengolahan
sampah Lingkungan
31
MISI V
MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Masyarakat
1
Tercapainya
Pemenuhan
pelayanan di
kecamatan.
1 Meningkatkan
SDM dan
pemenuhan
sarana
pelayanan
1 Melaksanakan survey
terhadap kepuasan
pelayanan kpd masyarakat
2 Pemenuhan fasilitas
pelayanan
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik
ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek
kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu
dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan
termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap
prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.
Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai
dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung,
kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan
alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk
32
menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta
kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka
memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program
pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sandubaya.
Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat
pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik
lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta
stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian
kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi
capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya
komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun
harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan
serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pada Kecamatan Sandubaya.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja
Kecamatan
Modo periode tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel berikut :
33
Tabel : 4.1 Program Pendanaan Kecamatan Sandubaya tahun 2019
Kota Mataram
No Misi Kota
Mataram Tujuan
Indika
tor
Sasaran Strategis
Kota
Indikator (Impact/
Outcome)
Sasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
OPD
Program
OPD
Indikator Program
OPD
Target 2019
(%)
Kegiatan Output Target Kinerja
2019
Nilai Anggaran
(Rp)
I Meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan masyarakat melalui penerapan
nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka
mawujudkan masyarakat yang aman, rukun dan
damai
Meningkatkan
kondusifitas wilayah yang
tetap mempertahankan nilai
religiusitas dan kearifan lokal
Indeks rasa
aman
Terwujudnya
situasi keamanan dan kerukun
an yang kondusif
Indeks Toleransi
Terciptanya
Keamanan dan Ketertiban Lingkunga
n
Persentase konflik sosial
tertangani
Program pengenda
lian kemanan dan kenyama
nan lingkungan
Persentase konflik sosial
ditindaklanjuti
100 Pengendalian
kemanan dan kenyamanan
lingkungan
Jumlah laporan
konflik sosial yang terjadi
dan tertangani tingkat
kecamatan sandubaya
1 lapora
n
93.800.000,-
II Meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia melalui pemenuhan
pelayanan sosial dasar dan penguasaan
IPTEK dalam rangka mewujudkan daerah yang
berdaya saing
Meningkatkan
kualitas pelayanan dasar dan
pemberdayaan masyarakat
dalam upaya pencapaian
kesejahteraan sosial
Indeks pemba
ngunan manusia (IPM)
Terwujudnya
pemberdayaan masyarakat dan
gender serta perlindungan
anak
Indeks pembang
unan kepemudaan (IKK)
Terwujudnya
kinerja penyelenggaraan tugas
pelayanan umum dan administr
asi masyarakat
Persentase jumlah
lembaga kemasyarkatan kelurahan
yang aktif
Program pembinaa
n pemerintah keluraha
n
Persentase lembaga
kemasyarakatan yang berkinerja baik
75 Peningkatan
kapasitas kelembagaan lingkungan
dan kepala lingkungan
Jumlah laporan
kepala lingkungan yang
disampaikan
12 bulan
laporan kepala lingku
ngan
25.000.000,-
Program
Peningkatan Keberdayaan
masyarakat kelurahan
Persentase
UMKM terverifikasi
Pemberday
aan ekonomi masyarakat
Jumlah
UMKM yang terferikasi
50
UMKM
778.500.000,
-
Persentase kegiatan keagamaan
terfasilitasi
Pelaksaan kegiatan keagamaa
n
Jumlah kegiatan
keagam
3 Kegiatan
276.260.000,-
34
No Misi Kota Mataram
Tujuan Indika
tor
Sasaran Strategis
Kota
Indikator (Impact/ Outcome)
Sasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
OPD
Program OPD
Indikator Program
OPD
Target 2019 (%)
Kegiatan Output Target Kinerja 2019
Nilai Anggaran
(Rp)
aan terfasilitasi (minim
al STQ/MTQ, Pawai
Takbiran dan Pawai Ogoh-
ogoh
Persentase karang
taruna aktif
Pembinaan pemudan
dan olahraga
Jumlah organis
asi pemuda/ karang
taruna yang terfalisitasi
kegitannya
7 karan
g taruna
44.280.000,-
Persentase
kader PKK aktif
Pembinaan
dan pemberdayaan perempuan
dan kader
Organis
asi perempuan/ kader
yang terfasilitasi kegiata
nnya
2
kelompok organisasi
perempuan yang terben
tuk
33.332.600,-
Program Peningkat
an dan Pengembangan Manajem
Persentase usulan yang
terferifikasi di tingkat kelurahan dan
100% Pelaksanaan MPBM
Perencanaan, Evaluasi dan
Persentase
usulan kelurahan yang terverifi
3 kegiat
an
55.785.000,-
35
No Misi Kota Mataram
Tujuan Indika
tor
Sasaran Strategis
Kota
Indikator (Impact/ Outcome)
Sasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
OPD
Program OPD
Indikator Program
OPD
Target 2019 (%)
Kegiatan Output Target Kinerja 2019
Nilai Anggaran
(Rp)
en Pembangungan Partisipat
if
kecamatan Informasi kasi di kecamatan
Persentase kelurahan
yang terseleksi
Evaluasi kinerja
pemerintah kelurahan
Jumlah kelurah
an yang berkineja baik dan
terseleksi
1 kelua
han
12.020.000,-
Program
pengembangan data dan informasi
Persentase
data kepedudukan dilayani
100 Pemuktahi
ran data kependudukan
Data
kependudukan
1
laporan data kependuduk
an
29.010.000,-
IV Meningkatkan kelayakan
hidup masyarakat melalui penanganan
sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata
ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan
Meningkatnya
infrastruktur fisik, ekonomi
dan sosial yang berkualit
as
Indeks kota
layak huni
Tersedianya
infrastruktur sarana dan
prasarana penunjang
perekonomian dan sosial
yang memadai
Indeks kota
layak huni
Tercapainya
penanganan pelayanan persampa
han lingkungan
Persentase penanganan
sampah lingkungan
Program pengemb
angan kinerja pengelolaan
persampahan
Persentase sampah yang
tertangani
70 Pengelolaan dan
pengolahan sampah pemukiman sampah
nihil
Volume sampah
terangkut per hari
Minimal 3
rit/ 3 kali angkut roda
3
123.622.280,-
V Meningkatkan keandalan pelayanan public melalui
reformasi
Mewujudkan tata kelola pemerint
ahan
Indeks reformasi birokrs
i
Tercapainya peningkatan
kualitas
Nilai unit pelayanan public kemenpa
n dan
Tercapainya pemenuhan
pelayanan
IKM Kecamatan
Peningkatan kualitas pelayana
n publik
Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan
80 Peningkatan standar pelayanan kecamatan
Jumlah jenis layanan di
kecama
25 layanan
18.270.000,-
36
No Misi Kota Mataram
Tujuan Indika
tor
Sasaran Strategis
Kota
Indikator (Impact/ Outcome)
Sasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
OPD
Program OPD
Indikator Program
OPD
Target 2019 (%)
Kegiatan Output Target Kinerja 2019
Nilai Anggaran
(Rp)
birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintah
an yang baik (good governace)
dan layanan public yang
professional, berintegritas dan
akutabel
pengelolaan pemerintah dan
layanan publik
penilaian ombudsman
di kecamatan
tan
37
Tabel : 4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Kegiatan Kesekretariatan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pogram OPD Target 2019 Nilai anggaran (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar dan tertib
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kec.
Sandubaya 3 Rekening 21.000.000,-
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Sandubaya 11 unit 2.450.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec.
Sandubaya 1 tahun 27.000.000,-
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kec.
Sandubaya 3 item 10.750.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kec.
Sandubaya 1 tahun 2.500.000,-
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec.
Sandubaya 6 peralatan 170.750.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kec.
Sandubaya 36 Exp 3.480.000,-
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kec.
Sandubaya 12 kali 17.640.000,-
38
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pogram OPD Target 2019 Nilai anggaran (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kec.
Sandubaya 1 tahun 56.000.000,-
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Kec.
Sandubaya 4 kegiatan 145.145.920,-
Penyediaan Administrasi
Keuangan
Kec.
Sandubaya 4 kegiatan 73.650.000,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kec.
Sandubaya 3 unit 16.230.000,-
Pengadaan gedung kantor
Kec.
Sandubaya,
kantor lurah
abian tubuh baru dan
kantor lurah
bertais
3 paket 525.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Kec.
Sandubaya 1 paket 200.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /Operasional
Kec.
Sandubaya
11 unit 43.543.200,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Kec.
Sandubaya
11 unit 5.800.000,-
3
Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec.
Sandubaya Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kec.
Sandubaya 2 dokumen 1.475.000,-
b. Penyusunan pelaporan
akuntabilitas kinerja instasi
pemerintah
Kec.
Sandubaya 1 dokumen 2.750.000,-
39
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pogram OPD Target 2019 Nilai anggaran (Rp)
4 Program Perencanaan Perangkat
daerah
Meningkatnya pengembangan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
a. Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah
Kec.
Sandubaya 4 dokumen 115.920.000,-
40
BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sandubaya
Kota Mataram menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam
RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan
suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP
tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :
1. Indeks Toleransi
2. Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)
3. Indeks Kota Layak Huni
4. Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator Kinerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan
Sandubaya untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yaitu :
1. Persentase Konflik Sosial Tertangani
2. Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif
3. Persentase Sampah Lingkungan Yang Tertangani
4. IKM Kecamatan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan target
kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.
Tabel. 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
41
No Indikator Kinerja
RPJMD Indikator Kinerja OPD
Target Capaian Setiap
Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD 2019 2020
1 Indeks Toleransi Persentase Konflik sosial
tertangani 100 100 100
2
Indeks
Pembangunan
Kepemudaan (IPP)
Persentase jumlah lembaga
kemasyarakatan kelurahan
yang aktif
75 80 85
3 Indeks Kota Layak
Huni
Persentase Penanganan
Sampah Lingkungan 70 75 80
4 Indeks Rerformasi
Birokrasi IKM Kecamatan 80 80 80
7.1. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyediaan Makanan dan Minuman
g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
h. Penyusunan Dokumen Perencanaan
i. Penyediaan Administrasi Keuangan
Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan pelayanan
administrasi perkantoran yang lancar dan baik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
a. Pembangunan Gedung kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42
Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan Sarana dan
Prasarana perkantoran untuk memenuhi fasilitas pelayanan umum kecamatan
dan pelayanan langsung lingkungan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
a. Penataan administrasi kepegawaian
b. Pengklasifikasian arsip pola baru
Program dan kegiatan ini diadakan karena kemampuan aparatur kecamatan
masih rendah sehingga diperlukan pelatihan fungsional arsiparis secara berkala.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan
a. Penyusunan Inventaris Kekayaan
Program dan Kegiatan ini diadakan agar terwujudnya administrasi pelaporan
Barang Milik daerah yang Akuntabel.
5. Peningkatan Kesadaran Lingkungan
a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
Program dan kegiatan ini dipilih karena masih banyaknya masyarakat yang
belum sadar lingkungan dengan sasaran penyampaian informasi melalui media
cetak dan papan informasi sebagai sarana sosialisasi program terpadu terutama
tentang kebersihan dan ketertiban.
6. Program Penataan administrasi Kependudukan
a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
b. Peningkatan dalam pelayanan public dalam bidang kependudukan
c. Peningkatan Pelayanan Umum Kecamatan
Program dan kegiatan ini dipilih dengan strategi pendataan dan pelayanan
langsung ke lingkungan dengan mencoba system paket yang didukung oleh
sarana/aplikasi sebagai bahan data base pelayanan tentang kependudukan.
8. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan : 10 Kelurahan
a. Peningkatan kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan
b. Pemberdayaan SDM Keluarahan
c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Masyarakat Kelurahan
d. Peningkatan Sarpras Masyarakat Kelurahan
e. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
43
Program ini diadakan adalah upaya mendorong kinerja pemerintahan kelurahan
dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga pemerintahan berjalan
lebih baik dan tepat sasaran
9. Program Pengembangan Kemitraan
a. Pengumpulan Data Parawisata dan Kebudayaan
Program ini dipilih untuk mendukung program kemitraan tentang potensi
parawisata dan kebudayaan di Kecamatan Sandubaya.
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan
b. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
c. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kelurahan
Program ini dipilih untuk lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dan peran
aktif dalam keterlibatan perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan serta
penilaian kinerja pemerintahan Kelurahan.
11. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
a. Pembinaan pemuda dan olahraga
b. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan
Program gender dan kepemudaan ini sangat penting artinya didalam membina
generasi mudah dan memberikan kesempatan bagi para wanita untuk
berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga terhajadi
persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
12. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan
a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengadaan sarana pos jaga untuk keamanan lingkungan yang sangat penting di
dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat di tingkat lingkungan dengan
mengaktifkan kembali siskamling dan merangkul unsur lembaga social
masyarakat/pamswakarsa.
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program ini dipilih untuk meningkatkan koordinasi dan dialog intraktif forum
muspika kecamatan dengan masyarakat yang dimediasi oleh lembaga swadaya
masyarakat/lembaga sosial dalam upaya pencegahan dan penaganan konflik
social melalui forum lintas kerukunan beragama.
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
44
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Program ini dipilih untuk mengentaskan persoalan sampah dikecamatan
Sandubaya dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengolahan dan
pengelolaan sebagai sumber usaha serta penguatan kelembagaan secara terpadu
dengan meningkatkan SDM manajemen usaha.
15. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kegiatan : Pembinaan Administarsi Pemerintahan kelurahan
Program ini dipilih untuk meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi
pemerintahan kelurahan yang lebih baik
16. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan
a. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Program ini dipilih untuk meningkatkan potensi usaha melalui penataan dan
pengembagan area usaha bagi PKL dan asongan dalam upaya menunjang
kawasan wisata.
17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
Program ini dipilih untuk meningkatkan kwalitas iman dan taqwa serta
solidaritas umat beragama dalam pelestarian/syiar agama.
18. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan : Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
tentang perumahan
Program ini dipilih untuk menertibkan ijin rumah pondokan/kost2an melalui
penertiban/ijin dalam upaya mendorong PAD serta kwalitas perumahan
hunian/rumah pondokan yang lebih baik dan teratur.
Demikian program dan kegiatan yang direncana oleh Kecamatan Sandubaya
untuk tahun 2016.
45
BAB IV
PENUTUP
Review Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Tahun 2019 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan Kecamatan Sandubaya , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Mataram, Penelaan
Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan dan rencana pendanaannya.
Rencana Kerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2019 ini
disusun dengan koordinasi antar Seksi, Sekretaris dan Pimpinan lingkup
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang/MPBM-Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), yang
berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama
Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum
dalam Agenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Agenda Nasional.
Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Kecamatan
Sandubaya dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum serta
menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus
untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.
Akhirnya, semoga RENJA ini dapat diimplementasikan secara bertanggung
jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
menjadi Maju, Religius dan Berbudaya.
Camat Sandubaya
Drs. LALU SAMSUL ADNAN NIP. 19730307 199311 1 002
46
top related