Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Post on 14-Jun-2015
14543 Views
Preview:
Transcript
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
Dukungan dan Fasilitasi
Penerapan SPM di DaerahApril 2013
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java
Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin
Provincial Coordinator/Senior Advisor, GIZ-DeC GG SNI Central Java
KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL
NEGARA
• Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentusetiap warga, termasuk hak untuk memperolehpelayanan dasar dengan mutu atau standartertentu.
Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh• Kewajiban negara tersebut diselenggarakan olehPemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah.
• Warga Masyarakat harus memiliki Akses terhadapPelayanan Dasar
• Diperlukan suatu instrumen agar pelayanan dasardipedulikan serta menjadi perhatian dan prioritas.
2Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan dasar maka• Apabila merupakan pelayanan dasar makaberpedoman pada standar pelayananminimal (SPM).
• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPMdilaksanakan secara bertahap danditetapkan oleh Pemerintah.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Standar Pelayanan Minimal adalah salah satuinstrumen desentralisasi dan otonomi daerahuntuk mengendalikan agar pelayanan dasardipedulikan, diperhatikan serta diprioritaskan olehpemerintah daerah.
• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutupelayanan dasar yang merupakan urusan wajibdaerah yang berhak diperoleh setiap warga secaraminimal.
• Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)menyusun dan menetapkan SPM sementaraPemerintah Daerah melaksanakan danmenerapkan SPM
KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN
PEMERINTAHAN
Contoh Definisi Operasional (DO)
• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
adalah cakupan Ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal sesuai memperoleh pelayanan antenatal sesuai
dengan standar paling sedikit 4 kali di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Contoh Rumus dari DO
• Rumus
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
=
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan
antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu
x 100%
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama
Pembilang Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Persentase (%)
Contoh Rumus dari DO
Contoh: Definisi Operasional SPM Bidang Sosial
Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
memperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar
Jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial dalam 1 tahun
=
X 100%
Jumlah PMKS skala
kab/kota dalam 1 tahun
dasar kab/kota dalam 1 tahun
yang seharusnya
memperoleh bantuan
sosial
Pembilang: Jumlah PMKS yang memperoleh
bantuan sosial dalam 1 tahun
Penyebut: Jumlah PMKS skala kab/kota dalam 1
tahun yang seharusnya memperoleh
bantuan sosial
Ukuran/Konstanta: Persentase (%)
Sumber: Permen Sosial No. 129/HUK/2008
Penerapan dan Pencapaian SPM
• Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM yang biasanya berjangka menengah oleh Dinas/SKPD pengampu SPM yg bersangkutan
• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM
• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Perencanaan Pembiayaan SPM).
• Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
• “Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM” adalah dokumen rencana aksi jangka menengah antara 3 hingga 5 tahun.
• Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan • Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM.
•
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
Rencana aksi ini berisi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:• gambaran umum tentang profil dan status data dan informasi kondisi
pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang bersangkutan (diperlukan data dan informasi dasar “pembilang” dan “penyebut” dalam definisi operasional SPM yang berangkutan);
• persoalan atau permasalahan, tantangan dan pontensi sumber daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;
PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
dalam penerapan dan pencapaian SPM; • kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi
persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia; dan
• program-program dan kegiatan-kegiatan rinci beserta indikator pencapaiannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjutk Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga yang terkait;
• kerangka penganggaran bagi pembiayaan penganggaran penerapan dan pencapaian SPM.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan
dalam penerapan dan pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau
PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau
penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM
termasuk dalam penganggaran tahunanannya.
• Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan
pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan
penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan balik
dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode
selanjutnya.
PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
selanjutnya.
• Sebagai pedoman dan arahan untuk memudahkan
pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam
mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
TUJUAN penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaiian SPM
adalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan
alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara
PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (Lanjutan)
alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara
sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam
perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan
pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian
SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah bagi Implementasi SPM.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telahditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral)
2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah melalui data dan informasi dasar “pembilang” dan “penyebut” dari definisi operasional indikator SPM yang bersangkutan.
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja
yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang
teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak
langsung.
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-
upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau
kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya
dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan
pencapaian SPM.
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-indikator
keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan organisasi sebagai
Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana
yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan
Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga
kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana
Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev)
selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan
rencana.
13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu
tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan
umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian
SPM tahun-tahun selanjutnya.
Contoh: Format atau Outline Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan
PENGANTAR
SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang KESEHATAN
2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Kesehatan)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Kesehatan
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Contoh: Outline Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
PENGANTAR
SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang Lingkungan Hidup
2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Lingkungan Hidup2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Lingkungan Hidup)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Skematik Penyusunan Rencana AksiPenerapan dan Pencapaian SPM
PROFIL PELAYANAN DASAR SPM- Data dan Informasi Dasar SPM
-Status Pencapaian SPM
-- Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi
-- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPM
ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM-Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM
- Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
GTZ_2006
- Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
-Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- identifikasi dan analisis suberdaya yang tersedia
-- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH
PROGRAM-KEGIATAN, TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN
MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM
Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM untuk Jangka
Menengah
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator
SPM
Berdasarkan
Ketetapan
Kementerian
Data Capaian
SPM pada
Tahun Awal
Perencanaan
Rencana Capaian SPM
pada Tahun Anggaran
berjalan
(2012)
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Pena
ng-
gung
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
(Tahun ..)
Kegiatan Kementerian
/
Lembaga
Sektor
Perencanaan
(2011)
gung
-
jawa
b
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19
)(20)
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Dst ....
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD
Tentang Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44 Phone (0291) 591427, 591743 Fax. (0291)
591427
E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id
J E P A R A 59411
KABUPATEN JEPARA
NOMOR. 990/04204 TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2013 – 2017
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44, Telp (0291) 591427, 591743, Fax (0291) 591427 E-Mail : dinkeskabjepara.@yahoo.co.i
Contoh: Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM bidang Krsehatan dari Kabupaten
Jepara dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD dan Dokumen
Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan Pemalang
Pengintegrasian SPM ke dalam
Dokumen-dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
RPJMDRenstra SKPDRKPDStandar RKPDRenja SKPDKUAPPASRKA SKPDR/APBD DPA
Standar
Pelayanan
Minimal
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ_DeCGG
Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
� Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerah untuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasi dan kondisidaerah terkini harus mencakup gambaran tentang status tingkat pencapaianSPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib
� Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:
=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ
_DeCGG
=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan denganpeningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan penanggulanan kemiskinan
=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan wajibdan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan
=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam RenstraSKPD
� Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerjanya.
Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah (Lanjutan)
� Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunanmaupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPD.
� Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atauForum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangkukepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahanpembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak
Syahroni_Ateng_Syafrudin_GIZ
_DeCGG
pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindakyang diusulkan
� Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di manatarget-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harusditetapkan dalam KUA.
� Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, dimana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan dibiayai
Matur Sembah Matur Sembah NuwunNuwunMatur Sembah Matur Sembah NuwunNuwun
Danke SchoenDanke Schoen
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java
top related