RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30675/1/FIRMAN... · penyelesaian skripsi ini terima kasih atas kritik dan saran yang
Post on 06-Feb-2018
214 Views
Preview:
Transcript
RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA UNIT SYARIAH PT TUGU
PRATAMA INDONESIA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
FIRMAN FUDHOLI
NIM. 1111046200009
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1436 H/2015 M
iv
ABSTRAK
Firman Fudholi : 1111046200009. Relevansi Perlakuan Surplus
Underwriting Terhadap Fatwa DSN No. 53 Tahun 2006 Pada Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia. Skripsi. Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi
Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah: a). Bagaimana
perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
periode 2013-2014? b). Bagaimana relevansi pembagian surplus underwriting
terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang mengumpulkan data-data
peraturan yang berkaitan dengan surplus Underwriting dan penelitian lapangan
(field research) yang dilakukan di Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode
pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini
sumber data yang diperoleh terdapat dua sumber yaitu sumber data primer (secara
langsung) hasil dari wawancara dengan pihak perusahaan terkait dan sumber data
sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Setelah data-
data terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode
deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini menyimpukan bahwa Unit Syariah PT Tugu Pratama
Indonesia mengalami defisit underwriting dana tabarru’ pada tahun 2013 dan
v
pada tahun 2014 mengalami surplus underwriting. kemudian PT Tugu Pratama
Indonesia dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis
apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai insetif
atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional
sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. Hal ini
berarti dalam pembagian surplus underwriting tidak sesuai dengan ketentuan
fatwa DSN-MUI No53 tahun 2006.
Kata kunci : RELEVANSI SURPLUS UNDERWRITING,
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006,
UNIT SYARIAH PT TUGU PRATAMA INDONESIA
Pembimbing : M. Mujiburrohman, MA
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, berkat
rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman.
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak
kekurangan di dalamnya. Namun, penulis berharap bahwa skripsi yang dibuat ini
dapat bermanfaat bagi orang lain. Tak lupa ucapan terima kasih untuk semua
pihak yang telah memberikan bantuan tanpa pamrih baik secara langsung maupun
secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, ucapan terima
kasih ingin penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.,. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak AM. Hasan Ali, MA. Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak H. Abdurrauf, Lc., MA. Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak M. Mujiburrahman, MA selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih tak terhingga atas keikhlasan hati dan kontribusi dalam
penyelesaian skripsi ini terima kasih atas kritik dan saran yang memotivasi
penulis.
5. Bapak Ahaddin Noekman SE., MM., AAAIK QIP)., AIIS, AAAK. Pihak PT
Tugu Pratama Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan
segala ilmu pengetahuan, arahan sarannya, serta bersedia memberikan segala
data-data yang penulis perlukan, sehingga penelitian ini terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan
dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan Perustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih atas
viii
kesediaan referensi yang lengkap sehingga mempermudah penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak H. Supiani dan Hj. Siti Farida,
terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta mendidik penulis dengan segala
upaya dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang
pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. KH. Nurul Anwar Lc. Beserta guru-guru Pondok Pesantren Attaqwa yang
tidak bosan memberikan pelajaran, motivasi dan mendoakan. Semoga
keberkahan selalu menyertai penulis.
10. Saudara-saudara penulis (kakak) Khoirunnisa, Achmad Turmudzi, Achmad
Wahyuddin Hamim, (adik) Ibrahim Aziz, Siti Arofatinnajah, Alm. Abdul
Rosyid, Azkia Nuriah Ulfah, Achmad Haitami yang selalu mendoakan dan
memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Muhammad Zubair, Tiara Fitriyanti dan Teman-teman seperjuangan Asuransi
Syariah 2011 lainnya, Forum Komunikasi Mahasiswa Attaqwa (FKMA) yang
telah memberikan motivasi dan mewarnai kehidupan penulis.
12. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala
yang berlipat ganda. Amin.
Semoga hasil karya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi
bagi perkembangan Ekonomi Islam dan berguna untuk masyarakat luas.
Jakarta, 17Agustus 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………….... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………… ii
LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………. iii
ABSTRAK…………………………………………………………………… iv
LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………….... vi
KATA PENGANTAR………………………………………………………. vii
DAFTAR ISI………………………………………………………………… ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………………………….. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah………………….. 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………. 4
D. Review Studi Terdahulu………………………………… 5
E. Kerangka Pemikiran…………………………………….. 9
F. Metode Penelitian……………………………………….. 10
G. Pedoman Penulisan Skripsi…………………………….. 12
H. Sistematika Penulisan…………………………………… 13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH
A. Asuransi Syariah………………………………………… 15
B. Fatwa DSN……………………………………………… 26
C. Surplus Underwriting..………………………………….. 31
BAB III GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA INDONESIA
UNIT SYARIAH
A. Sejarah Singkat………………………………………….. 35
x
B. Visi Misi…………………………………………………. 37
C. Struktur Organisasi……………………………………… 39
D. Produk-Produk………………………………………….. 41
BAB IV RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING
TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006
A. Perlakuan Surplus Underwriting………………………. 47
B. Relevansi Pembagian Surplus Underwriting………….. 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………….. 62
B. Saran……………………………………………………. 63
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………… 66
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang
pertanggungan risiko merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia
Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat perpecahan (reinaissance).
Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak
ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini).1
Industri asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang baik seiring
dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi. Selain asuransi
konvensional, kini hadir asuransi syariah yang sistem dan operasionalnya tentu
berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya. Menurut Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memformulasikannya demikian:
“Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang
sesuai dengan syariah”.2
1 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2004), h. 55. 2 Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, (Tangerang:
Kholam Publishing, 2006), h. 41.
2
Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah setiap tahunnya mengalami
peningkatan salah satu faktornya yaitu semakin sadarnya masyarakat Indonesia
akan konsep yang mengutamakan prinsip-prinsip islam karena lebih menjanjikan
keamanan dan lebih terbuka pengelolaan dana kontribusi/premi yang dibayarkan.
Konsep ta’awun atau sharing of risk pengelola (perusahaan asuransi syariah)
bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, sedangkan
nasabah sebagai peserta memberikan dana kepesertaan/donasi yang dikenal
dengan nama dana kontribusi. Dana kontribusi itu diniatkan untuk kegiatan tolong
menolong sesama peserta bila terjadi musibah. Pengelola hanya sebagai
pengumpul dana atau poolig of fund.3
Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang
berfungsi sebagai pemegang amanah.4 Akad yang digunakan antara peserta
dengan pengelola dalam asuransi syariah adalah akad wakalah bil ujrah.5
Perusahaan asuransi syariah mengenakan biaya pada setiap kontribusi yang
diterima, yaitu biaya-biaya yang dikenakan kepada peserta untuk biaya
administrasi operasional.6. Dana tabaruu’ yang terhimpun dari para peserta akan
diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Hasil investasi yang diperoleh akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang
3 Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2011), hal. 161. 4 Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001
5 Novi Puspitasari “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum
Syariah di Indonesia” Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (1 Juni 2012) 6 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah. Halal & Maslahat (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal.
35.
3
telah ditentukan.7 Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan
dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana
tabungan peserta (tabarru’).8
Dana tabarru’ terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah
kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dan hasil investasi, sedangkan
apabila klaim yang dibayarkan kepada peserta lebih sedikit dari jumlah dana
tabarru’ maka menghasilkan surplus underwriting. Pembagian surplus
underwriting telah diatur dalam fatwa DSN no. 53 tahun 2006.
Surplus Underwriting yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya akan
besar jika beban klaim lebih sedikit dari kontribusi yang dibayarkan peserta.
Seperti Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia pada tahun 2014 mengalami
Surplus Underwriting sebesar (±) Rp 3.966.000.000,9 kemudian Unit Syariah PT
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2014 mengalami Surplus
Underwriting sebesar (±) Rp 5.237.560.00010
dan PT Asuransi Ramayana tbk dan
Entitas Anak pada tahun 2014 mengalami Surplus Underwriting sebesar (±) Rp
960.072.405.11
Kemudian apakah perusahaan dalam pembagian surplus underwriting sudah
sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN no 53 tahun 2006?
dan Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan?
7 Ibid, hal. 34.
8 Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah
(Jakarta: FSH, 2012), hal. 40. 9 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2014
10 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Bumiputera Muda 1967 tahun 2014
11 Laporan keuangan PT Asuransi Ramayana tbk dan Entitas Anak tahun 2014
4
Melihat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh
dalam skripsi yang berjudu:
“RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA PT ASURANSI TUGU
PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Penelitian skripsi ini tentu dibutuhkan pembatasan masalah agar
tidak meluas dan menjaga kemungkinan penyimpangan, maka dalam
penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan pada hal-
hal berikut : Perlakuan surplus underwriting dan relevansi pembagian
surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia, data yang diteliti dibatasi hanya
2013-2014.
2. Perumusan masalah
Perumusan masalahnya sebagai berikut:
a. Bagaimana perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia periode 2013-2014?
b. Bagaimana relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no 53 tahun 2006?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai
dari hasil penelitian ini adalah :
5
1. Mengkaji perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu
Pratama Indonesia periode 2013-2014.
2. Mengidentifikasi relevansi pembagian surplus underwriting terhadap
fatwa DSN no 53 tahun 2006.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa
aspek:
1. Bagi Penulis
a. Menambah khasanah keilmuan dan meningkatkan kompetensi diri,
kecerdasan intelektual.
b. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh selama studi di
Perguruan Tinggi dengan aplikasi dan praktik yang nyata.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mendorong dan
meningkatkan pendapatan pada asuransi kerugian syariah untuk
mendapatkan surplus underwriting yang optimal dan pembagian Surplus
underwriting yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 53 tahun 2006.
3. Bagi Jurusan Asuransi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan akademisi sehingga dapat menambah
keilmuan tentang teknik perhitungan Surplus (Defisit) Underwriting Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
D. Review Studi Terdahulu
1. Khoiro Indana Fahma, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2013.
6
Judul Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk
Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan
Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit
Syariah.
Fokus Penelitian Perhitungan Surplus underwriting yang dilakukan
Asuransi Kebakaran data pada tahun 2010-2011
Obyek
Penelitian
PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah.
Metode
Penelitian
Penelitian Deskriptif. Penulis mengumpulkan,
menyusun dan ,mendeskripsikan berbagai dokumen,
data dan informasi actual.
Hasil Penelitian Produk Asuransi Kebarkaran PT Asuransi Ramayana
Tbk. Unit syariah mengalami kenaikan sebesar 32%
dari 757,388,541.75 pada tahun 2010 menjadi
1,141,934,609.10 pada tahun 2011, dan pada 2012
sebesar 1,001,604,770.70.
Produk Asuransi Kendaraan Bermotor keniakannya
sebesar 55,82% dari 22,283,581.33 pada tahun 2010
menjadi 305,748,440.98 pada tahun 2011 dan pada
tahun 2012 sebesar 1,266,182,959.27.
2. Euis Lia Karwati, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2011.
7
Judul Metode alokasi Surplus underwriting Dana Tabarru’
pada Asuransi Kerugian Syariah (Study Pada Unit
syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
Fokus Penelitian Metode perhitungan yang dilakukan dalam alokasi
surplus dana tabrru’
Seberapa besar peran surplus dana tabarru’ dalam
menunjang profit perusahaan.
Objek Penelitian PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 divisi
Syariah.
Metode
Penelitian
Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif,
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Penulis menyimpulkan data yang berupa
angka dan informasi yang berhubungan dengan metode
alokasi surplus dana tabarru’ di asuransi kerugian
syariah PT Bumida 1967
Hasil Penelitian PT Asuransi Umum BUMIDA 1967 mengalami
kenaikan surplus yang sangat signifikan sebesar
88,45% dari 1,511,057,782.99 surplus pada tahun 2009
menjadi 2,847,654,548.28 di tahun 2010.
Peserta mendapatkan surplus dana tabarru’ memiliki
ketentuan khusus yaitu: polis tidak mengalami klaim
baik yang berstatus dalam proses maupun yang sudah
pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun
8
berjalan, polis jangka waktu panjang & polis yang
berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan
insentif surplusnya.
3. Dwi Fidhayanti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Jurnal tahun 2012.
Judul Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah
(Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)
Fokus Penelitian Kesesuaian Pelaksanaan akad tabarru terhadap fatwa
DSN No. 53 tahun 2006
Objek Penelitian Takaful Indonesia Cabang Malang
Metode
Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dan data dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi.
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Akad
Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi
Syariah. Namun terdapat kesenjangan akad tabarru’
antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful
Indonesia yaitu mengenai adanya sistem pengembalian
dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah
diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh
peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya
hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’
9
sama dengan hibah.
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlakuan surplus
underwriting pada asuransi syariah umum yaitu di Unit Syariah PT Tugu Pratama
Indonesia. Penulis akan membahas perlakuan surplus underwriting dan relevansi
pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti
berikut: Aliran Dana pada Asuransi Kerugian Syariah
Gambar 1.1
Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi
menjadi dua bagian yaitu dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan operasional
perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah atas besaran ujrah
Ujrah
Kontribusi/
Premi Peserta
Bagian Pendapatan Operator (Perusahaan)
Investasi
Reksadana
Deposit Hasil
Investasi
Dana
Tabarr
u’
Beban
Tabarr
u’
Surplus
Tabarru
’
Cadangan
Dana
Tabarru
Bagian
Peserta
10
yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional yang telah
dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.12
Dana tabarru’ digunakan ketika peserta asuransi mengajukan klaim yang telah
disepakati. Ketika selilih antara total kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi
dikurangi dengan beban klaim, beban reasuransi, biaya-biaya lain terkait dengan
penyelesaiain klaim, masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan maka
sudah sepatutnya perusahaan menghasilkan surplus underwriting. Surplus
underwriting dalam fatwa DSN NO. 53 tahun 2006 telah diatur pembagiannya.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis
pendekatan yang berdasarkan kata-kata atau berdasarkan tata cara
penelitian yang menghasilkan atas apa yang dinyatakan oleh narasumber
secara lisan pada kondisi objek yang alamiah.13
2. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia yang berlokasi di Wisma Tugu I, Jl.
H. R. Rasuna Said, kav C 8-9, Jakarta. Penulis memilih PT Tugu Pratama
Indonesia Unit Syariah karena berdasarkan hasil pengamatan terhadap
laporan keuangan perusahaan ini dari tahun ke tahun cendrung fluktuatif.
12
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis &
Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV,
2008. Hal. 9
11
3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini
dirancang untuk mengumpulkan informasi, tentang keadaan-keadaan
nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu
keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan
mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data
dan informasi yang aktual, agar dapat menemukan jawaban dari
permasalahan yang dibahas.
4. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang
bersifat kualitatif dengan sumber data14
:
a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber
pertama dengan melakukan wawancara tentang perlakuan
pembagian surplus underwriting, guna memberikan informasi
untuk penelitian. Data primer ini diperoleh dari Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia.
b. Data skunder, yaitu data bersumber dari buku-buku, Koran,
majalah, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis
lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
14
Soeranto dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2003),
Edisi Revisi, h.96.
12
a. Penelitian kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian
terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi
ini, berupa skripsi terdahulu, buku-buku, majalah, surat kabar,
artikel, bulletin, brosur, internet dan sebagainya.
b. Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi, yaitu Unit
Syariah PT Tugu Pratam Indonesia, sehingga dapat mengamati
langsung kegiatan-kegiatan yng terjadi. Penulis juga menggunakan
teknik wawancara atau interview dengan narasumber yang cakap
dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan
dari masalah yang sedang dibahas.
6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan
bagaimana relevansi perlakuan surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no. 53 tahun 2006 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
dan mengambil suatu kesimpulan.
G. Pedoman Penulisan Skripsi
Adapun teknik penulisan yang digunakan adalah menggunakan
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2012”.
13
H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bab, masing-
masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang diawali dengan
pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang
dianggap perlu. Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penulis mengangkat
tema yang akan dibahas dalam skripsi, perumusan masalah
dan pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
review studi terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi
penelitian, pedoman penulisan skripsi dan sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini, penulis memuat tinjauan pustaka dengan
membahas teori-teori yang terkait dengan pengertian
asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah,
mekanisme operasional dana asuransi syariah, serta
underwriting dan surplus underwriting.
BAB III GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA
INDONESIA UNIT SYARIAH
Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum
perusahaan yang akan dijadikan penelitian bagi penulis
14
yaitu PT Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah. Dalam
gambaran umum ini penulis menggambarkan tinjauan
umum perusahaan, sejarah singkat mengenai perusahaan,
visi dan misi perusahaan, sturktur organisasi perusahaan,
Struktur modal dan produk-produk yang dikelola oleh
perusahaan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ada di
perusahaan, diantaranya; perlakuan dana surplus
underwriting Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia dan
relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no 53 tahun 2006.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang
dilakukan oleh penulis.
15
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi
Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, assurantie, yang dalam
hukum belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari
peristilahan assurantie kemudian muncul istilah assuradeur bagi
penanggung, dan geasuradeur bagi tertanggung.15
Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya
pertanggungan, perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar
iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya
kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak
pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.16
Pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang
15
KH Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial,
Penerbit Mizan Bandung, 1994, hal. 205-206. 16
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
16
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.17
Menurut KUHD 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah
suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima
suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tentu.18
Sedangkan menurut Abdullah Amrin, Asuransi adalah suatu alat
untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara
menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau
hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas
kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi
akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.19
2. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta’min, penanggung disebut
mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau
musta’min. At-ta’min diambil dari kata amana memiliki arti memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.20
Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta asuransi
mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang
17
Undang-undang No. 2/1992, pasal 1. 18
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal 246. 19
Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan
dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011) h. 45. 20
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004),hal.28
17
akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang
dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini sebatas
pengelola operasional perusahaan serta investasi dari dana-dana yang
diberikan kepada perusahaan.21
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang
asuransi syariah yang berarti kumpulan perjanjian, yang terdiri atas
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan
perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan
kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
melindungi.22
Dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah,
memberi definisi tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi
dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi
dalam bentuk aset dan atau Tabarru yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).23
Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah
non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan
lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh
21
Dian Astria,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba (Studi PT Takaful
Keluarga)”, (Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,
2009), hal. 24-25 22
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 23
Fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum
asuransi syariah.
18
keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta
asuransi. cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi
dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam hal
ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana yang
menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan
diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan
peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang akan memperoleh
manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan
asuransi.24
Asuransi syariah dalam pengertian muamalah mengandung arti
yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di
antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung dan tertanggung.
Dengan demikian, gagasan mengenai Asuransi Syariah berkaitan dengan
unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana
peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.25
Sedangkan
perusahaan Asuransi Syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling
menanggung antara para peserta asuransi.26
Hal tersebutlah salah satu
yang membedakan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi
Konvensional, dimana dalam asuransi konvensional perusahaan sebagai
penanggung risiko peserta asuransi.
24
Hendi Suhendi, Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis, (Bandung:
Mimbar Pustaka, 2005), hal.9 25
Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan
Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hal. 234 26
Juhaya S. Praja, Asuransi Takaful, (artikel dikeluarkan oleh PT Syarikat takaful
Indonesia)
19
Beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa maupun
istilah, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi syariah
peserta asuransi dengan peserta asuransi yang lainnya saling tolong
menolong jika salah satu peserta mengalami musibah, sedangkan
perusahaan hanya sebagai pengelola keikutsertaannya antar peserta
tersebut dengan mendapatkan ujrah dari pengelolaannya.
3. Pengertian Usaha Asuransi Umum Syariah
Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan
memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta
atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.27
4. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya
peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak
pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah
ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.28
27
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
20
5. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan
hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah
dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada
nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah
Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda
dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum.29
1. Al-Qur’an
Ayat Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas istilah asuransi
seperti “al-ta’min” ataupun “at-takaful”. Namun terdapat beberapa
ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki nilai-
nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. diantara ayat-ayat Al-
Qur’an tesebut antara lain:
1) Perintah Allah mempersiapkan hari esok Q.S. Al-Hasyr (59): 18
يأيها ٱلذين ءامنىا ٱتقىا ٱهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد وٱتقىا ٱهلل
إن ٱهلل خبير بما تعملىن
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha megetahui apa yang kamu
kerjakan. “
29
AM. Hasan Ali, MA, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis
Historis Teoritis dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 104
21
2) Perintah Allah saling tolong menolong Q.S. Al-Maidah (5): 2
ون ىا عل ٱلإثم وٱلعدوتعاونىا عل ٱلبر وٱلتقىي ولا تعاون
دديد ٱلعقا وٱتقىا ٱهلل إن ٱهلل
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah Q.S.
Al-Quraisy (106): 4
ٱلذي أطعمهم من جىع وءامنهم من خىف
Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
2. Sunnah Rasul
Dalam praktek asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun
bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling
bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam hadits Nabi
berikut.30
“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan
setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah
tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim)
30
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.88-90
22
Kemudian hadist Nabi yang memerintahkan untuk saling
melindungi sebagai berikut
“Sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang
memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa
manusia.” (HR Ibnu Majah)
3. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Asuransi
Ibnu Abidin, Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi
adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah
iltizam ma lam yalzam (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).
Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram
karena mengandung riba, beliau melihat riba terebut dalam
pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai
bunga ketika waktu perjanjian telah habis. 31
Dan masih banyak lagi
ulama yang mengatakan bahwa asuransi tidak dibolehkan.
4. Pendapat Ulama yang Membolehkan Asuransi Syariah
Syaikh Abdur Rohman Isa adalah salah seorang Guru Besar
Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi
merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-
imam terdahulu, dengan demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan
ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah
menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum
31
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Zikrul Hakim:
Jakarta) 2008 hal. 100
23
syara’ patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan
umum, maka halal menurut syara’.32
Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo).
Mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan
koperasi yang menguntungkan masyarakat. Sepanjang dilakukan
bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian,
apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan
dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali hanya sebesar
premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala
sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka
ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum
dalam polis, dan ini halal menurut syara’.33
Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB, Sarjana dan pakar ekonomi
Pakistan. Memperbolehkan asuransi jiwa dan asuransi lainnya dengan
alasan sebagai berikut, (1) persetujuan asuransi tidak menghilangkan
arti tawakal kepada Allah, (2) di dalam asuransi tidak ada pihak yang
dirugikan dan merugikan, (3) tujuan asuransi adalah kerja sama dan
tolong-menolong.34
32
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 71 33
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 72 34
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 75
24
Asuransi syaiah dalam operasionalnya diatur oleh regulasi dalam
bentuk keputusan menteri keuangan (KMK). Kerangka acuan asuransi
syariah dalam operasionalnya antara lain.35
:
a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah.
b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Mudharabah Musytarakah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
d. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad
Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
e. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010
tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi
Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
f. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
g. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha
Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
h. Keputusan direktur jendral lembaga keuangan nomor
kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan
35
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)., cet.3 hal 142-143.
25
Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
Dengan System Syariah.
6. Mekanisme Operasional Dana Asuransi Syariah
Kedudukan perusahaan Asuransi Syariah dalam transaksi Asuransi
Syariah, adalah sebagai mudharib (pemegang amanah). Asuransi syariah
menginvestasikan dana tabarru’ yang terkumpul dari kontribusi peserta,
kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara’. Dalam
mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru’,
mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara
syar’i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.36
Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi
syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan
operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah
atas seberapa besar ujrah yang diperoleh perusahaan untuk menutup
seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun wantu
tertentu.37
. Dana tabaruu’ yang terhimpun dari para peserta akan
diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang sesuai dengan prinsip
syariah. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagihasikan sesuai dengan
nisbah yang telah ditentukan.38
Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan
36
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.249 37
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis &
Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 hal. 33 38
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” hal. 34.
26
tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian
klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’).39
Perusahaan asuransi syariah memiliki biaya-biaya opersional yang
disebut sebagai “beban asuransi”. Beban yang ada pada perusahaan
asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Beban klaim yang terdiri dari : klaim bruto, klaim reasuransi,
estimasi kenaikan (penurunan) kalam retensi sendiri.
b. Beban komisi, adalah pengeluaran untuk membayar komisi
perantara baik itu agen ataupun broker asuransi.
c. Beban usaha adalah pengeluaran perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya.
d. Beban lain-lain adalah keseluruhan beban yang digunakan
untuk mengelola usaha diluar beban klaim, beban komisi, dan
beban usaha.
Kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi dikurangi dengan
beban asuransi jika masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan
maka sudah sepatutnya perusahaan mengalami surplus underwriting.
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI
dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi
39
Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah
(Jakarta: FSH, 2012), hal. 40.
27
syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah
ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksud sebagai
usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu
yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-
MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan
pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupa
ekonomi. 40
1. Kedudukan Fatwa DSN
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.
Bahkan umat islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di
dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan
masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Kedudukan
fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.41
Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada
dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi
anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan
yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah
yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional melibatkan
40
RM Priyo Handoko. “Peran DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00
WIB dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-
majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/ 41
Agustianto sekjen DPP IAEI.”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses
pada 13 Agustus 2015 pukul 11.10 WIB dari http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwa-
ekonomi-syariah-di-indonesia.html
28
pula Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro
Syariah dari Bank Indonesia.42
2. Tugas dan Wewenang43
a. Tugas
1) Tugas DSN yaitu menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai
syariah dalam kegiatan perekonimian pada umumnya dan sektor
keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan
reksadana.
2) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
b. Wewenang
1) Mengeluarkan fatwa mengikat DPS pada masing-masing lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan
syariah.
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
42
Agustianto sekjen DPP IAEI.”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses
pada 13 Agustus 2015 pukul 11.20 WIB dari http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwa-
ekonomi-syariah-di-indonesia.html 43
DSN. “sekilas tentang DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB
dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas
29
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN.
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak ditindakkan.
c. Mekanisme Kerja
1) DSN mengesahkan rancangan fatwa yag diusulkan oleh badan
pelaksana Harian DSN
2) DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan,
atau bilamana diperlukan
3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang
bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah
sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
d. Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan surat keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan
bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang
bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.
e. Fungsi DPS
1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di
bawah pengawasannya.
2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
30
3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran.
4) Merusmuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan DSN.
f. Struktur DPS
1) Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat
dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja
manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen
dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar
tetap sesuai dengan syariah islam.
3) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan
berdasarkan system pembinaan ke-islaman yang telah
diprogramkan setiap tahunya.
4) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam dilingkungan
perusahaan tersebut.
5) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang
dilaksanakan oleh Biro Syariah.
g. Keanggotaan DPS
1) Setiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS.
2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
31
3) Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan
mengalami pergantian antar waktu apabila meniggal dunia, minta
berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah
merusak citra DSN.
h. Mekanisme Kerja DPS
1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga
keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga
keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan
dan kepada DSN.
3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga
keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan DSN.
C. Surplus Underwriting
Surplus dalam kamus asuransi adalah jumlah dimana aktiva
melebihi pasiva.44
Dan dana tabarru’ adalah sebagian dana yang
disisihkan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor-faktor risiko
dari calon peserta asuransi, dimana tabarru’ tersebut digunakan untuk
menolong sesama peserta yang terkena musibah.
44
Ali. A. hasyim, dkk., Kamus Asuransi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 309
32
Sedangkan surplus dana tabarru’ itu sendiri adalah hasil
pengurangan dari dana peserta tabarru’ dikurangi dengan total jumlah
klaim yang terjadi (beban tabarru’) apabila hasil dari pengurangan
tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus, dan apabila
hasil dari pengurangan surplus tersebut negatif, maka perusahaan akan
mengalami defisit.
Istilah underwriter digunakan untuk mengartikan proses seleksi
yang dengan itu underwriter menentukan penawaran risiko mana yang
harus diterima, dan jika diaksep, atas rate, syarat dan kondisi apa.45
Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko
yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial
dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud underwriting adalah
memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang
diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien,
perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.46
Agar bisa mendapatkan
keuntungan, perusahaan harus mengadakan evaluasi terlebih dahulu
terhadap semua risiko yang hendak diasuransikan, keuntungan yang
diperoleh dengan dijalankannya proses underwriting, jadi dengan
pemilihan risiko-risiko itu, kita mengharapkan beberapa keuntungan yang
diinginkan untuk perusahaan asuransi tersebut.47
45
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konseo dan Sistem
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 256 46
Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, BumiAksara, Jakarta, 2000, hal. 31-32 47
Abbas salim, asuransi dan manajemen risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,
2005), hal. 117
33
Pada asuransi konvensional sebagimana lazimnya semua industri
asuransi, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi
reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian)
adalah keuntungan perusahaan. Dan jadi milik perusahaan yang kelak
dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau
dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.
Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang
diperoleh dari surplus underwiriting, komisi reasuransi dan hasil investasi
bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagimana mekanisme yang
ada pada asuransi konvensional. Tetapi, dilakukan bagi hasil (al-
mudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagimana yang telah
diperjanjikan atau menjadi akad diawal ketika baru masuk asuransi
syariah.
Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan semakin
sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula bagi
hasil yang dibagikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30,
80,20, atau 90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya 2
atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang
cukup signifikan (untung/rugi).48
Dalam sistem operasional yang berlandaskan syariah, perusahaan
asuransi syariah melakukan kerja sama dengan peserta dengan prinsip al-
mudharabah, yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh
48
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem
Operasional, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 319
34
peserta yang tidak mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dengan
mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta
yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukkan kedalam total
kumpulan dana tabarru’, kemudian dikurangi dengan beban asuransi.
surplus dana tabarru’ peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil
(al-mudharabah). Dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting
ini sesuai dengan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad
tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah. Dalam hal dana tabarru’
jika terjadi surplus disimpan sebagai (1) cadangan dana tabarru’ atau (2)
sebagian disimpan sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian
dibagikan kepada peserta, atau (3) sebagian disimpan sebagi cadangan
dana tabarru’ dan sebagian untuk peserta dan sebaian lainnya dibagikan
untuk perusahaan, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh
peserta asuransi.
35
BAB III
GAMBARAN UMUM
PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH
Pada bagian ini akan disampaikan mengenai profil perusahaan PT Tugu
Pratama Indonesia (TPI). Profil perusahaan akan meliputi sejarah pendirian
perusahaan visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk yang dimiliki
PT Tugu Pratama Indonesia.
Dengang uraian-uraian tentang profil perusahaan ini, maka dapat diperoleh
gambaran umum mengenai kondisi lingkungan internal PT Tugu Pratama
Indonesia.
A. Sejarah Singkat Perusahaan49
PT Tugu Pratama Indonesia (PT TPI) resmi didirikan pada 25 November
1981. Pada awal masa berdirinya, PT Tugu Pratama Indonesia memfokuskan
bisnisnya pada pemberian pertanggungan resiko di industri minyak dan gas
nasional, terutama perlindungan asuransi atas aset yang dimiliki oleh PT
Pertamina (Persero) selaku induk usaha dari PT TPI.
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia usaha, PT TPI
melebarkan bisnis ke ranah asuransi non minyak dan gas, yaitu asuransi energi
dan non energi, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Produk asuransi
49
PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013
36
umum dirancang PT TPI guna memenuhi kebutuhan pasar akan perlindungan
asuransi yang menyeluruh, seperti asuransi penerbangan, asuransi kredit, asuransi
kebakaran & properti, asuransi pengangkutan dan rangka kapal, asuransi
kendaraaan, hingga asuransi kesehatan.
PT Tugu Pratama Indonesia memilii 4 faktor utama yang menjadi kunci
keberhasilan di industri asuransi umum, yaitu:
1. Financial Strength
Dengan kekuatan permodalan yang soid dan strategi investasi yang
komprehensif
2. First Security
PT Tugu Pratama Indonesia memiliki dukungan retensi dan reasuransi
dengan reputasi baik.
3. Reliable
Dengan pengalaman selama lebih dari 32 tahun, PT Tugu Pratama
Indonesia dapat menjadi perusahaan asuransi yang terpercaya dalam
memberikan pertanggungan atas suatu resiko.
4. Expertise
PT Tugu Pratama Indonesia memiliki tenaga ahli yang professional
dan berpengalaman yang mendukung upaya perusahaan dalam menjadi
perusahaan asuransi terdepan di Indonesia sekaligus mewujudkan misi
perusahaan untuk diakui sebagai perusahaan asuransi dan manajemen
risiko terkemuka berkelas dunia.
37
B. Visi dan Misi, Nilai perusahaan50
1. Visi
Visi yang dimiliki PT Tugu Pratama Indonesia adalah menjadi
perusahaan asuransi yang unggul, terpercaya dan menciptakan nilai
tambah berkelanjutan bagi seluruh stakeholder.
2. Misi
Misi yang dimiliki PT TPI terdiri dari 4 misi yaitu:
a. Mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan
b. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan jasa asuransi
yang prima
c. Mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia
menjadi insane yang professional, kompetitif dan peduli
d. Memberdayakan perusahaan menuju perusahaan asuransi yang
berkelas dunia dan menjadi kebanggan bangsa Indonesia.
3. Nilai Perusahaan
PT Tugu Pratama Indonesai memiliki budaya kerja Clean,
Competitive, Custumer Focused, Commercial, Commitment dan Care.
Arti nilai-nilai tersebut yaitu:
a. Clean
Perusahaan dikelola secara professional menghindari benturan
kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi
50
PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013
38
kepercayaan dan integritas serta berpedoman pada prinsip-prinsip
tata kelola korporasi yang baik (GCG).
b. Competitive
Mampu berkompetisi, mendorong pertumbuhan, membangun
individu yang kompetitif, efisien dan menghargai kinerja.
c. Costumer Focused
Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
d. Commercial
Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
e. Commitment
Melaksanakan tugas dan kewajiban secara professional dan
sepenuh hati dengan mendayagunakan seluruh potensi serta
kapabilitas yang dimiliki sehingga mendapatkan kepercayaan
(trust) dari para stakeholders.
f. Care
Memiliki kepedulian yang tinggi kepada seluruh pemangku
kepentingan dan lingkungannya, serta menjunjung kepentingan
nasionanal.
39
C. Struktur Organisasi 51
Ilustrasi 3.1
Struktur Organisasi PT Tugu Pratama Indonesia
Kantor pusat Jakarta Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C 8-9, Jakarta,
Indonesia 12920,
Telp : +62 21 529 61 777 (Hunting)
Fax : +62 21 529 61 555 / 529 62 555
Email : tpi@tugu.com / tpiclaim@tugu.com
Website : http://www.tugu.com
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : H. jafril khalil, Phd, MCL, DipLIF, FIIs, CFP
Anggota : Dr. H. Hasanudin, M. Ag.
51
PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013
PRESIDEN DIRECTOR
MARKETING DIRECTOR
SBU Executive Director 1
- Oil & Gas
SBU EXECUTIVE DIRECTOR 2
-NON OIL & GAS
SHARIA GROUP
TECHNICAL DIRECTOR
UNDERWRITING GROUP
REINSURANCE GROUP
CLAIM GROUP
PORTOFOLIO GROUP
FINANCE & CORPORATE SERVICE
DIRECTOR
TREASURY GROUP
ACCOUNTING GROUP
INVESMENT GROUP
IT GROUP
HRD & GA GROUP
INTERNAL AUDIT GROUP
STRATEGIC PLANING GROUP
CORPORATE SECRETARY GROUP
40
D. Struktur Modal 52
Komposisi kepemilikan saham mayoritas dari PT Tugu Pratama
Indonesia sebesar 65% dimiliki oleh PT Pertamina Persero yang merupakan
perseroan penyelenggara utama usaha minyak dan gas bumi di Indonesia,
dari sektor hulu hingga hilir. Pertamina Disusul oleh PT Sakti Laksana Prima
dengan saham sebesar 17.60 %, lalu dimiliki oleh individu atas nama Siti
Taskiyah dan Mohamad Satya Permadi masing-masing sebesar 12.15 % dan
5.25 %.
Ilustrasi 3.2
Komposisi Pemegang Saham PT TPI
52
PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013
65% 12.15%
5.25%
17.60%
Pemegang Saham PT TPI
PT Pertamina(Persero) Siti Taskiyah
Mohammad Satya Permadi PT Sakti Laksana Prima
41
E. Produk-Produk, Teknologi Informasi dan Good Corporate Governance
(Tata Kelola Perusahaan)
1. Produk-Produk
Pengelolaan produk syariah pada PT Tugu Pratama Indonesia
didukung oleh teknologi informasi melalui aplikasi TPI We Access
(TWA), yang dapat diakses langsung oleh nasabah dimanapun berada.
Teknologi ini dapat menghemat waktu nasabah dalam berinteraksi dengan
TPI, muali dari proses aplikasi, penerbitan dan pembaharuan polis,
sampai pengajuan klaim.
Berikut adalah produk-produk Asuransi Syariah PT TPI sebagai
berikut:
a. Asuransi (Ta’min) Property “All Risk” atau industrial “All Risk”
b. Asuransi (Ta’min) Gangguan Usaha atau Business Interruption
c. Asuransi (Ta’min) Kebongkaran atau Burglary
d. Asuransi (Ta’min) Uang atau Money
e. Asuransi (Ta’min) pengangkutan atau Marine Cargo, yang
memberikan jaminan atas pengiriman barang melalui:
1) Pengangkutan via Laut
2) Pengangkutan via Udara
3) Pengangkutan via Darat
f. Asuransi (Ta’min) Tanggung Gugat atau Liability
g. Asuransi (Ta’min) Rekayasa, antara lain:
1) Asuransi (Ta’min) Kontruksi atau Contractor’s All Risks
42
2) Asuransi (Ta’min) Pemasangan Mesin atau Erection All Risks
h. Asuransi (Ta’min) Kerusakan Mesin atau Machinery Breakdown
i. Asuransi (Ta’min) Peralatan Elektronik atau Electronic Equioment
j. Asuransi (Ta’min) Alat Berat atau Contactor’s Plant and Machinery
k. Asuransi (Ta’min) Lainnya Sesuai Kebutuhan atau Tailor Made
Produk asuransi ini merupakan produk-produk Asuransi
(Ta’min) lainnya, baik yang menggunakan sertifikat standar maupun
modifikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta
lain seperti:
1) Plat Glass, yang memberikan jaminan atas kerugian atau
kerusakan terhadap kaca-kaca bangunan (gedung)
2) Travel Insurance
3) Burglary atau Thief
4) Hole in One
5) D&O (Director & Officers Liability)
6) Surety Bond
7) Customs Bond
2. Teknologi Informasi
PT TPI yakin bahwa teknologi informasi merupakan infrastruktur
strategis yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam proses
bisnisnya secara cepat, akurat dan efisien. Penggunaan infrastruktur
merupakan kunci yang memungkinkan implementasi dari sistem inovasi,
43
mengurangi biaya, meningkatkan posisi tawar (bargaining power),
meningkatkan pelayanan dan memuaskan konsumen.
Teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam
menjalankan operasional perusahaan, seperti meningkatkan pelayanan
kepada para nasabah, mendukung pengembangan usaha, mempermudah
dan mempercepat proses kerja serta memberikan informasi manajemen
tepat waktu, akurat untuk mendukung dalam pengambilan keputusan.
Dimulai pada tahun 2002, PT TPI mengembangkan sistem
manajemen informasi Enterprise Resource Planning (ERP) yakni Tugu
Insurance Solution (TIS). Fungsi utama keberadaan TIS ini adalah untuk
mengintegrasikan seluruh aspek utama dan pendukung dalam perusahaan.
TIS terbagi atas dua bagian utama yaitu TIS.Net dan TIS Finance.
Secara fungsi, TIS.Net mengintegrasikan berbagai fungsi operasional
perusahaan, seperti marketing, underwriting, reinsurance dan klaim.
Sedangkan TIS Finance menyatukan fungsi-fungsi keuangan perusahaan
yaitu treasury, investment, dan accounting.
Dengan adanya TIS.Net dan TIS Finance sebagai infrastruktur TI
terpadu menjadikan tiap elemen dalam perusahaan bisa saling terhubung.
Hal ini jelas mendorong operasionalisasi bisnis dengan lebih cepat,
akurat, dan efisien. Selain itu, dengan adanya TIS.Net dan TIS Finance
ini, setiap fungsi yang ada di TPI dapat melakukan pencatatan hasil
produksi, hutang piutang, pengelolaan investasi, administrasi perpajakan,
44
pengelolaan aset tetap, perencanaan anggaran tahunan, dan proses
akuntansi lainnya untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan.
PT TPI terus melakukan inovasi dalam bidang teknologi informasi.
Setelah sukses dengan pengembangan TIS.Net dan TIS Finance, TPI
menciptakan inovasi baru berupa pengembangan TIS Web Access (TWA).
Inovasi ini merupakan sebuah aplikasi yang didesain khusus untuk
pelanggan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, pelanggan dapat
melakukan proses penutupan asuransi ke TPI setiap saat dan dimana saja
melalui browser yang terkoneksi dengan internet. Hal ini dapat dilakukan
dengan dukungan sistem yang memungkinkan adanya hubungan yang
terintegrasi antara jaringan komputer pelanggan dengan jaringan yang
dimiliki TPI.
Untuk memperlancar proses penyebaran informasi diantara tiap
elemen dalam perusahaan, TPI memiliki jaringan intranet yang diberi
nama IntraAccess. Fungsi utama IntraAccess adalah mendistribusikan
informasi dari pihak manajemen, sekretaris perusahaan, dan
organisasi/unit internal pendukung usaha perusahaan kepada seluruh
pekerja. IntraAccess juga dapat digunakan untuk mendistribusikan
aplikasi internal, baik aplikasi bisnis maupun aplikasi pendukung untuk
pengguna (user). Selain itu, TPI juga melakukan konvergensi IFRS,
pembuatan Strategic Information Technology Architecture Planning
(SITAP) sebagai Master Plan IT untuk periode 2012-2016, serta
45
penerapan Kebijakan Tata Kelola IT (IT Policy) yang sesuai dengan best
practice untuk mendukung Tata Kelola Perusahaan di lingkungan TPI.
3. Good Corporate Governance (Tata kelola perusahaan)
PT TPI percaya bahwa tata kelola perusahaan (Good corporate
governance / GCG) yang baik adalah unsur penting dalam meningkatkan
kinerja perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa dengan adanya GCG
dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan
(stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta menjadi bagian penting dalam mencapai
kesinambungan usaha (sustainability). PT TPI berupaya untuk terus
meningkatkan fungsi tata kelola perusahaan dan selalu berkomitmen untuk
melaksanakan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya.
Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah,
perusahaan juga menerapkan kebijakan GCG yang berpedoman pada 4
Prinsip Tata Kelola Syariah, yaitu:
a. Shiddiq, memiliki arti benar/jujur
b. Tabligh, memiliki arti menyampaikan dengan benar
c. Amanah, memilihi arti dapat dipercaya
d. Fathonah, memiliki arti cerdas
PT TPI melakukan menerapkan prinsip GCG dengan berbagai cara,
yaitu:
a. Menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk semua insan TPI
dan anak perusahaan
46
b. Menyusun Pakta Integritas untuk mendukung pelaksanaan tata kelola
di Perusahaan
c. Memiliki Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Kode Etik)
sebagai acuan Komisaris, Direksi dan semua insan TPI dalam
mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan
Perusahaan
d. Budaya Perusahaan Budaya “Berubah” dan bebas KKN
e. Memiliki struktur GCG
47
BAB IV
RELEVANSI PEMBAGIAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006
A. Perlakuan Surplus Underwriting
1. Perhitungan Surplus Underwriting PT Tugu Pratama Indonesia Unit
Syariah
Metode perhitungan yang digunakan yaitu mengumpulkan dana yang
ada secara menyeluruh selama masa pertanggungan atau per tahun apabila
pada tahun tersebut hasil yang di dapat oleh perusahaan positif maka
perusahaan akan mengalami surplus underwriting begitupun sebaliknya,
apabila perusahaan memperoleh hasil yang negative, maka perusahaan akan
mengalami defisit underwriting.
Berdasarkan PSAK No. 108 tentang penyajian laporan keuangan
syariah Komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan surplus
(defisit) underwriting dana tabarru’ antara lain:
a. Pendapatan underwriting
Pendapatan underwriting dapat dihitung melalui:
a) Kontribusi Bruto
a.1. Kontribusi Penutupan Langsung xxxx
a.2. Kontribusi Penutupan tidak langsung xxxx
a.3. Ujrah xxxx
a.4. Jumlah Kontribusi Bruto (a+b+c) xxxx
48
b) Premi Reasuransi
b.1. Tabarru’ reasuransi xxxx
b.2. Jumlah premi reasuransi xxxx
b.3. Kontribusi neto (a.4-b.2) xxxx
c) Penurunan/Kenaikan Cadangan Teknis
c.1. Cadangan teknis tahun/triwulan lalu xxxx
c.2. Cadangan teknis tahun/triwulan berjalan xxxx
c.3. Penurunan/kenaikan cadangan teknis xxxx
c.4. Jumlah pendapatan/kenaikan cadangan teknis (b.3+c.3) xxxx
c.5. Jumlah pendapatan premi neto (b.3+c.3) xxxx
c.6. Pendaptan underwriting lain neto xxxx
c.7. Pendapatan Underwriting (c.5+c.6) xxxx
b. Beban underwriting
a. Klaim bruto xxxx
b. Klaim reasuransi xxxx
c. Kenaikan/penurunan Cadangan kliam
d. d.1 Cadangan neto tahun/triwulan berjalan xxxx
d.2 Cadangan neto tahun/triwulan lalu xxxx
e. Jumlah beban underwriting (a-b+c.1-c.2) xxxx
Surplus (defisit) underwriting (1c.7-2.e) xxxx
c. Pendapatan Investasi
a. Hasil investasi dana peserta xxxx
b. Beban pengelolaan portofolio investasi (xxxx)
49
c. Hasil investasi neto xxxx
Artinya bahwa hasil surplus (defisit)underwriting dana peserta yaitu:
Berikut adalah laporan perhitungan surplus underwriting dana
tabarru’ Unit syariah PT Tugu Pratama Indonesia untuk periode yang
berakhir per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014.
Table 4.1
Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah)
NO URAIAN JUMLAH
1. PENDAPATAN ASURANSI
2. Kontribusi bruto 45.558
3. Ujrah pengelola (15.552)
4. Bagian reasuransi (23.584)
5. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 3.691
6. Pendapatan (beban) lain 2.482
7. Jumlah premi bruto 12.595
8. BEBAN ASURANSI
9. Pembayaran klaim (26.843)
10. Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 11.257
11. Klaim yang masih harus dibayar -
12. Klaim yang masih harus dibayar ditanggung
reasuransi dan pihak lain
-
13. Penyisihan teknis (133)
14. Beban pengelolaan reasuransi -
15. Jumlah beban asuransi (15.719)
16. Surplus (defisit) neto asuransi (5.606)
17. Pendapatan investasi
18. Total pendaptan investasi 294
19. Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi -
20. Pendapatan investasi neto 294
21. Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ (2.830) Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana tabarru' Unit Syariah
PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2013
Pendapatan underwriting – Beban Underwriting + Hasil Investasi
50
Berdasarkan table 4.1 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
mengalami defisit underwriting dana tabarru’ sebesar Rp (2,830,000,000) angka
ini di dapat dari nilai pendapatan underwriting sebesar Rp 12,595,000,000
dikurangi jumlah beban underwriting sebesar Rp 15,719,000,000 ditambah hasil
investasi neto sebesar Rp 294,000,000 dan dengan ditambah pendapatan (beban)
lain sebesar Rp 2,482,000,000.
Table 4.2
Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)
NO URAIAN JUMLAH
1. PENDAPATAN ASURANSI
2. Kontribusi bruto 33.926
3. Ujrah pengelola (10.007)
4. Bagian reasuransi (18.542)
5. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (856)
6. Pendapatan (beban) lain 675
7. Jumlah premi bruto 5.196
8. BEBAN ASURANSI
9. Pembayaran klaim (10.163)
10. Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 8.452
11. Klaim yang masih harus dibayar -
12. Klaim yang masih harus dibayar ditanggung
reasuransi dan pihak lain
-
13. Penyisihan teknis (90)
14. Beban pengelolaan reasuransi -
15. Jumlah beban asuransi (1.801)
16. Surplus (defisit) neto asuransi 2.720
17. Pendapatan investasi
18. Total pendaptan invesasi 571
19. Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi -
20. Pendapatan investasi neto 571
21. Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ 3.966 Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana tabarru' Unit Syariah
PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2014
51
Berdasarkan tabel 4.2 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
mengalami surplus underwriting sebesar Rp 3,966,000,000 nilai tersebut
diperoleh dari nilai pendapatan underwriting sebesar Rp 4,196,000,000 dengan
dikurangi beban underwriting sebesar Rp 1,801,000,000 ditambah hasil investasi
neto sebesar Rp 571,000,000 dan dengan ditambah pendapatan (beban) lain
sebesar Rp 675,000,000.
Perhitungan surplus (defisit) dana tabarru' pada tabel 4.1 dan 4.2 Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia kenaikan surplus yang baik, pada tahun 2013
Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit. hal ini terjadi
dikarenakan total premi lebih besar dari beban klaim ditambah dengan beban
reasuransi.53
Dalam perhitungan Dana Tabarru’ apabila tidak mencukupi untuk
menutup beban asuransi (terjadi defisit Dana Tabarru’), Pengelola akan
memberikan pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh Al-Hasan guna menutup
defisit Dana Tabarru’ dimaksud. Pinjaman suka rela dari Pengelola akan
dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana Tabarru’ yang terkumpul pada
periode berikutnya.54
Defisit yang terjadi dikarenakan PT Tugu Pratama Indonesia mengalami
kerugian (Asuransi Kesehatan) yang presentasi angka klaimnya jauh lebih besar
dibandingkan kontribusi premi yang di dapat dan juga terdapat beberapa
reasuransi yang masih menggunakan perusahaan reasuransi konvensional
53
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015 54
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
52
dikarenakan keterbatasan limit perusahaan reasuransi syariah sehingga perlakuan
yang diterapkan terhadap perusahaan konvensional tersebut menggunakan metode
konvensional sehingga sewaktu diterapkan ke prinsip syariah hal tersebut dapat
merugikan secara surplus underwriting. kemudian PT Tugu Pratama Indonesia
menutup bisnis yang mengalami kerugian dalam hal surplus underwriting dan
meminimalisir penggunaan perusahaan reasuransi konvensional untuk
membackup risiko yang terjadi. Sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan
efisien dalam peritungan surplus underwriting dan mengubah dari defisit menjadi
surplus pada tahun 2014.55
Pendeskripsian perhitungan surplus (defisit) dana tabarru' pada tabel 4.1
bahwa pada tahun 2013 PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit sebesar Rp
(2,830,000,000) kemudian pada tahun 2014 PT Tugu Pratama Indonesia
mengalami peningkatan dari defisit menjadi surplus sebesar Rp 3,966,000,000.
2. Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru' Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia
Mekanisme alokasi surplus merupakan janji yang disepakati oleh peserta
(pemegang polis) dan pengelola untuk membagi surplus Underwriting atas dana
tabarru' apabila surplus tersebut ada. Selanjutnya PT Tugu Pratama Indonesia
dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis apabila
terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip atas
55
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
53
pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional
sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta.56
Pada akhir masa asuransi (Sertifikat sudah jatuh tempo), Peserta akan
memperoleh pembagian Surplus Underwriting yang dihitung berdasarkan
rumus:57
Prosentase Pembagian Surplus Underwriting 1) x Iuran Tabarru' Peserta x Jumlah Hari Lunas 2)
3653) atau Jangka Waktu Asuransi 4)
Dengan ketentuan:
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang
mengajukan klaim atas Sertifikat.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.
c. Terdapat Surplus Underwriting
Keterangan:
1) Prosentase pembagian surplus underwriting per tahun, dihitung
dari total Surplus Underwriting yang menjadi hak seluruh peserta
dibagi dengan Iuran Tabarru’ dari seluruh Peserta.
2) Jumlah hari lunas dihitung mulai dari tanggal pelunasan Kontribusi
oleh Peserta sampai dengan tanggal akhir periode asuransi.
3) 365 digunakan jika periode Sertifikat satu tahun atau kurang
4) Jangka waktu Manfaat digunakan jika periode Sertifikat lebih dari
satu tahun.
56
Certifikat Of Ta'min For Fire PSKI Insurance, PT TPI (Jakarta) Periode 28 Mei 2013
Sampai 28 Mei 2014 57
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
54
Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara
ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan
dibagikan kepada Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting
yang menjadi hak Peserta dimaksud digunakan untuk:
a. Menambah Dana Tabarru’;
b. Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau
c. Dana sosial.
Kemudian Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:
a. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau
b. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat
solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, Surplus Underwriting
akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ seluruhnya.
Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir
tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen
Pengelola.58
B. Analisis Kesesuaian Pembagian Surplus Underwiritng terhadap Regulasi
1. Kesesuaian Pembagian surplus underwriting terhadap Fatwa
DSN-MUI
Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank, hendaknya
segala kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan
syariah yang ada, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
58
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
55
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Begitupun dalam pembagian surplus
underwritung, pembagian surplus underwrtiting haruslah sesuai dengan
ketentuan syariah yang telah ditetapkan, draft pembagian haruslah dibuat
dengan jelas dan juga tidak memberatkan salah satu pihak yang melakukan
kontrak.
Dari pembagian surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu
Pratama Indonesia yang telah dikemukakan, penulis hendak melakukan
analisis terhadap surplus underwriting tersebut terhadap fatwa DSN-MUI
No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah
dalam hal pembagian surplus underwriting. apakah pembagian tersebut
telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, dibuat secara jelas dan
tidak memberatkan salah satu pihak yang berkontrak.
Fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi Syariah pada bagian keenam tentang Surplus Underwriting
sebagai berikut:
a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh
dilakukan beberapa alternative sebagai berikut59
:
1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’.
2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko.
59
Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006
56
3) Disimpan sebagian sebagai cadangan dana dan dapat dibagikan
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta
sepanjang disepakati oleh para peserta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu
Pratama Indonesia besaran prosentase pembagian surplus underwriting
dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat
Keputusan dari manajemen Pengelola60
. Namun besaran pembagian
surplus underwriting yang tertera dalam polis yaitu apabila terdapat
surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip atas
pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara
proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap
peserta. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa dsn yang telah mengatur surplus
underwriting.
b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui
terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia apabila melihat sertifikat akad
(polis) perusahaan tidak memilih alternatif yang sudah difatwakan oleh
dsn. Namun dalam hal mencantumkan ke dalam polis Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia telah sesuai dengan fatwa dsn karena di dalam
polis dituangkan prosentase pembagiannya.
60
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
57
Kemudian pada fatwa dsn no 53 bagian ketujuh tentang defisit
underwriting:
1. Jika terdapat defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’),
maka perusahaan asurasi wajib menanggulangi kekurangan tersebut
dalam bentuk Qardh (pinjaman).
Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia pernah mengalami defisit
undwriting pada tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa
Apabila Dana Tabarru’ tidak mencukupi untuk menutup beban
asuransi (terjadi defisit Dana Tabarru’), Pengelola akan memberikan
pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh Al-Hasan guna menutup
defisit Dana Tabarru’ dimaksud.61
Hal ini sesuai dengan apa yang
telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disishkan dari
dana tabarru’. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Pinjaman suka rela dari
Pengelola akan dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana
Tabarru’ yang terkumpul pada periode berikutnya karena pada
dasarnya tidak mungkin perusahaan asuransi menolak suatu
pembayaran klaim nasabah akibat premi yang diterima lebih kecil dari
jumlah kliam yang terjadi.62
Begitupun dengan hal ini Unit Syariah PT
61
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015 62
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
58
Tugu Pratama Indonesia telah sesuai dengan fatwa yang mengatur
pengembalian dana qardh.
2. Kesesuaian dengan PMK No. 18 Tahun 2010
PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip
Syariah mengatur pengalokasian surplus underwriting dana tabarru'.
Pasal 13 Ayat 1 sama halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 53 tentang
pembagian surplus underwriting dimana pembagian surplus underwriting
yang dilakukan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia apabila
terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip
atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara
proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap
peserta. Hal inilah yang belum disesuaikan oleh Unit Syariah PT Tugu
Pratama Indonesia dalam pembagian surplus underwriting.
Kemudian pada ayat 2 pilihan pembagian surplus underwiritng wajib
dimuat di dalam polis. Dalam setiap polis Unit Syariah PT Tugu Pramata
Indonesia telah memuat pembagian surplus underwriting apabila terjadi.
Hal tersebut telah sesuai dengan telah diatur didalam PMK.
Kemudian pada ayat 3 pembagian surplus underwriting dan proporsi
pembagian surplus underwriting tidak dapat diubah sampai dengan
berakhirnya polis. Setiap polis yang dikeluarkan oleh Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia mencantumkan pembagian surplus
59
underwritingyang tentunya tidak akan berubah sampai berakhirnya polis.
Hal ini sesuai dengan pmk.
Kemudian pada ayat 4 surplus underwriting yang dapat dibagikan
dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas. Perhitungan
dalam laporan keuangan yang dihitung oleh PT Tugu Pratama Indonesia
berdasarkan kekayaan dalam bentuk kas. Hal ini telah sesuai dengan
aturan yang dimuat dalam pmk.
Kemudian ayat 5 dalam hal pembagian surplus underwriting kepada
peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada
bagian yang akan dibagiakan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian
Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana tabarru’,
memperitungannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode
berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial. Berdasarkan
wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa
Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara
ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan
dibagikan kepada Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus
Underwriting yang menjadi hak Peserta dimaksud digunakan untuk
Menambah Dana Tabarru’ atau Mengurangi Kontribusi Peserta periode
asuransi berikutnya, atau Dana sosial.63
Hal ini telah disesuaikan oleh Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia terhadap pmk.
63
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
60
Kemudian ayat 6 pemanfaatan bagian surplus underwriting peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis.
Pemanfaatan bagian surplus underwriting dimaksud pada ayat 5 tidak
diatur di dalam polis artinya pada Unit Syariah PT Tugu Pratama
Indonesia tidak menyesuaikan dengan pmk.
Pasal 14 ayat 1 perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus
underwriting kepada peserta atau perusahan apabila masih terdapat Qardh
di dalam kewajiban dana tabarru’ dan pembagian surplus underwriting
dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru’ tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 2 dalam hal
terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 surplus underwriting
seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru’. Pada pasal ini Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia telah sesuai karena Hasil wawancara
dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Surplus
Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal Masih terdapat Qardh di
dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau Pembagian Surplus
Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’
tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana
Tabarru’ seluruhnya64
.
Pembagian surplus underwriting jika dibandingkan dengan
perusahaan asuransi syariah kerugian lainnya seperti Unit Syariah PT
64
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
61
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pembagian surplus
underwriting yang komposisinya sebesar 30% untuk peserta, 65,5% untuk
pengelola dan 2,5% untuk cadangan dana tabarru’.65
Dimana Unit syariah
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah sesuai dalam
pembagiannya. Kemudian pada unit syariah PT Asuransi Ramayana dalam
pembagian surplus underwriting ketentuan komposisinya sebesar 60%
untuk pengelola, 30% diberikan kepada peserta dan 10% dikembalikan
cadangan dana tabarru’.66
pembagaian ini pun telah sesuai dengan fatwa
DSN no 53 tahun 2006. Namun bila melihat ketiga perusahaan ini dalam
pembagian surplus underwriting besaran pembagian yang diberikan
kepada perusahaan lebih besar dibanding pembagian kepada peserta
ataupun ke cadangan dana tabarru’. Hal ini akan mangacu kepada praktik
maisir, dimana perusahaan lebih banyak mengambil keuntungan dari
suplus underwriting dengan persentase yang lebih besar dalam
pembagiaannya.
65
Euis Lia Karwati, “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada Asuransi
Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967),” (skripsi
S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 78 66
Khoiro Indana Fahma, “Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk Asuransi
Kebakaran dan Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah”,
(skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 73
62
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan tabel 4.1 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
mengalami defisit underwriting dana tabarru’ sebesar Rp (2,830,000,000)
pada tahun 2013 dan berdasarkan tabel 4.2 Unit Syariah PT Tugu Pratama
Indonesia mengalami surplus underwriting sebesar Rp 3,966,000,000 pada
tahun 2014. Selanjutnya PT Tugu Pratama Indonesia dalam perjanjiannya
dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis apabila terdapat surplus
maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai insentif atas pengelolaan
sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai
bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta.
2. Terdapat ketidaksesuaian pada pembagian surplus underwriting yang
dilakukan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Hal ini
bertentangan dengan fatwa DSN-MUI no. 53 tahun 2006. Namun dalam
hal penyediaan dana qardh ketika terjadi defisit dan pengembalian dana
qardh telah sesuai. Kemudian penerapan PMK No. 18/PMK.010/2010
tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan
Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah bagian Surplus Underwriting
pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat 5 PMK No. 18/PMK.010/2010 secara
umum telah sesuai. Namun pada bagian Pemanfaatan bagian surplus
underwriting yang dijelaskan pada pasal 13 ayat 5 PMK No.
63
18/PMK.010/2010 di dalam polis tidak dicantumkan. Hal ini tidak sesuai
dengan pasal 13 ayat 6 PMK No. 18/PMK.010/2010 yang mengharuskan
untuk mencantumkan pemanfaatan surplus underwriting di dalam polis.
B. Saran
1. Bagi perusahaan agar terus meningkatkan strategi bisnis untuk
meningkatkan pendapatan premi tabarru dan menjaga kualitas
layanan serta melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah
dan pendapatan premi tabarru.
2. Bagi tim underwriting harus lebih cermat dalam menyeleksi calon
peserta asuransi agar tidak dapat memprediksi besar klaim yang dapat
di tanggung ole perusahaan sendiri.
3. PT Tugu Pratama dapat meninjau kembali tentang pembagian surplus
underwriting dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan fatwa
DSN-MUI No. 53 tahun 2006 dan PMK No. 18/PMK.010/2010.
4. Dewan pengawas syariah harus lebih teliti dalam mengawasi dan me-
review pembagian surplus underwriting agar apa yang telah ditetapkan
oleh fatwa DSN sesuai dengan penerapannya.
64
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hasan. Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis
Historis Teoritis dan Praktik Jakarta: Kencana, 2004.
Amrin, Abdullah. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2011.
Anwar, Khoiril. Asuransi Syariah. Halal & Maslahat Solo: Tiga Serangkai, 2007.
Certifikat Of Ta'min For Fire PSKI Insurance, PT TPI (Jakarta) Periode 28 Mei
2013 Sampai 28 Mei 2014
Dian Astria,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba (Studi PT Takaful
Keluarga)”, Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB, 2009.
Darmawi, Herman. Manajemen Asuransi, BumiAksara, Jakarta, 2000.
Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian
Syariah Di Indonesia Jakarta: Kencana, cet.3 2006.
Fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman
umum asuransi syariah. Jakarta : MUI, 2001.
Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru pada
Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Jakarta : MUI, 2006
Hasyim, Ali. A. dkk., Kamus Asuransi Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
Husein, Rahmat Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan
Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.
Indana Fahma, Khoiro “Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk
Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi
Ramayana Tbk. Unit Syariah”, (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
Laporan Tahunan 2013 Annual Report, Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
Laporan Tahunan 2014 Annual Report, Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
Lathif, Ah. Azharuddin. Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi
Syariah Jakarta: FSH, 2012.
Lia Karwati, Euis “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada
65
Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum
Bumiputera Muda 1967),” skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
Novi Puspitasari “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi
Umum Syariah di Indonesia” Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia,
1 Juni 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip
Syariah. Jakarta 2010
Praja, Juhaya S. Asuransi Takaful, artikel dikeluarkan oleh PT Syarikat takaful
Indonesia.
Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Zikrul Hakim:
Jakarta) 2008
Salim, Abbas. asuransi dan manajemen risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo
persada, 2005.
Soeranto dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen
Perusahaan YKPN, 2003 Edisi Revisi.
Sugeng dan Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk
Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal:
Bisnis & Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009
Suhendi, Hendi dan Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis,
Bandung: Mimbar Pustaka, 2005
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta
CV, 2009.
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konseo dan Sistem
Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004.
Suma, Muhammad Amin. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional,
Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
Yafie, Ali Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial,
Penerbit Mizan Bandung, 1994
66
Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015
Internet :
DSN. “sekilas tentang DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00
WIB dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas
Agustianto,”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses pada 13
Agustus 2015 pukul 11.20 WIB dari
http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwa-ekonomi-syariah-di-
indonesia.html
Handoko, Priyo. “Peran DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00
WIB dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-
dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-
syariah/
Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/asuransi
SURAT KETERANGANNomor: 048/SKT/HRG-RIRjTPIjVIII/2015
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
Nama FIRMAN FUDHOLI
N.I.M. 1111046200009
Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Muamalat / Asuransi Syariah
Telah melakukan permohonan data dan wawancara dalam rangka penyelesaian tugas
akhir (skripsi) pada PT. Tugu Pratama Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015 dengan judul
skripsi:
"Relevansi Perlakuan Surplus Underwriting Terhadap Fatwa DSN NO. 53
Tahun 2006 Pada Unit Syariah PTTugu Pratama Indonesia".
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 6 Agustus 2015
PT. Tugu Pratama Indonesia
Budi P. Amir'IoHRD& GA Group Head \i1-
PT TUGU PRATAMA INDONESIA - General Insurance(a Member of PERTAMINA)
HEAD 8F.FICE :Wisma Tugu 1, JI.H.R.RasunaSaid,Kav C S-9, Jakarta, Indonesia 1292P I TI +6221 529 61777(~unting) I FJ +6221 52961655/52962555IE I tpl@tugu.coml tpiclaim@tugu.com I hrdracrultment@lugu.com
I WWW.tU9u.com
HASIL WAWANCARA
RELEVANSI PERLAKUAN SURPUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO.
53 TAHUN 2006 PADA PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH
1. Bagaimana tingkat surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012-2014 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
Kondisi surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012 dan 2013 mengalami defisit
underwriting, tetapi tahun 2014 sudah mengalami beberapa perbaikan sehingga surplus
underwriting mengalami posisi surplus. Pada tahun 2012 divisi syariah mengalami defisit
sebesar Rp. (11.086.171.482) dan di tahun 2013 sebesar Rp. (5.605.918.085), sedangkan
di tahun 2014 syariah mengalami surplus sebesar Rp. 2.720.485.962.
2. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus (defisit)
underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
Apabila Dana Tabarru’ tidak mencukupi untuk menutup beban asuransi (terjadi defisit
Dana Tabarru’), Pengelola akan memberikan pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh Al-
Hasan guna menutup defisit Dana Tabarru’ dimaksud. Pinjaman suka rela dari Pengelola
akan dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana Tabarru’ yang terkumpul pada
periode berikutnya.
3. Apakah pernah terjadi defisit underwriting? Apa penyebabnya? Apa yang dilakukan
perusahaan untuk mengatasi terjadinya defisit underwriting?
Pernah, di karenakan terdapat bisnis yang mengalami kerugian (Asuransi Kesehatan)
yang presentasi angka klaimnya jauh lebih besar di bandingkan kontribusi premi yang di
dapat. Selain itu terdapat beberapa reasuransi yang masih menggunakan perusahaan
reasuransi konvensional di karenakan keterbatasan limit perusahaan reasuransi syariah
sehingga perlakuan yang di terapkan terhadap perusahaan konvensional tersebut
menggunakan metode konvensional sehingga sewaktu di terapkan ke prinsip syariah hal
tersebut dapat merugikan secara surplus underwriting.
Hal yang di lakukan yaitu menutup bisnis yang mengalami kerugian dalam hal surplus
underwriting dan meminimalisir penggunaan perusahaan reasuransi konvensional untuk
membackup risiko yang terjadi. Sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien
dalam peritungan surplus underwriting dan mengubah dari defisit menjadi surplus.
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya surplus underwriting?
Total premi > beban klaim + beban reasuransi (total biaya klaim)
5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus
(defisit) Underwriting?
DPS mengawasi dengan adanya meeting mingguan yang dilakukan dengan unit syariah
dimana DPS akan memonitor untuk perkembangan dari proses tersebut. Penetapan
pembagian surplus tersebut ditetapkan dalam fatwa DPS.
6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting?
1. Pada akhir masa asuransi (Sertifikat sudah jatuh tempo), Peserta akan memperoleh
pembagian Surplus Underwriting yang dihitung berdasarkan rumus:
2. Prosentase Pembagian Surplus Underwriting 1) x Iuran Tabarru' Peserta x Jumlah Hari Lunas 2)
3653) atau Jangka Waktu Asuransi 4)
Dengan ketentuan:
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas
Sertifikat.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.
c. Terdapat Surplus Underwriting
Keterangan:
1) Prosentase pembagian surplus underwriting per tahun, dihitung dari total Surplus
Underwriting yang menjadi hak seluruh peserta dibagi dengan Iuran Tabarru’ dari
seluruh Peserta.
2) Jumlah hari lunas dihitung mulai dari tanggal pelunasan Kontribusi oleh Peserta
sampai dengan tanggal akhir periode asuransi.
3) 365 digunakan jika periode Sertifikat satu tahun atau kurang
4) Jangka waktu Manfaat digunakan jika periode Sertifikat lebih dari satu tahun.
3. Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara ekonomis
membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan kepada
Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta
dimaksud digunakan untuk:
a. Menambah Dana Tabarru’;
b. Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau
c. Dana sosial.
4. Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:
a. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau
b. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana
Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’
seluruhnya.
5. Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun
pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?*
Mekanisme pendistribusian dengan melihat adanya kecukupan dana tabarru untuk
dibagikan kepada peserta yang berhak dengan membagikan secara langsung.
8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam
mendristribusikannya?*
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas
Sertifikat.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.
c. Terdapat Surplus Underwriting
9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?*
*jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian.
Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun
pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.
DAFTAR PERTANYAAN
RELEVANSI PERLAKUAN SURPUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO.
53 TAHUN 2006 PADA PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH
1. Bagaimana tingkat surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012-2014 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
2. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus (defisit)
underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
3. Apakah pernah terjadi defisit underwriting? Apa penyebabnya? Apa yang dilakukan
perusahaan untuk mengatasi terjadinya defisit underwriting?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya surplus underwriting?
5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus
(defisit) Underwriting?
6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting?
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?*
8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam
mendristribusikannya?*
9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?*
*jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian.
PEMILIK PERSEROAN
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko 1)
Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin Ramto Komisaris : Alexander Rusli 3)
Komisaris : Eddy Porwanto Poo 2)
Komisaris Independen : Hilda Rossieta
Indikator Keuangan Lainnya 2013 2012
A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5,000 5,000 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Peserta Total Dana Jaminan 5,000 5,000
B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 799% 158%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 503% 164%
D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%) 0% 0%
E. Rasio Likuiditas (%) 105% 146%
F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 155% 110%
KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Pengawas Syariah
1. Ketua : DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS4)
2. Anggota : Drs. Hasanudin, M.Ag.
1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 45.558 58.602 3 Ujrah pengelola (15.552 ) (23.719 ) 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (23.584 ) (23.870 ) 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 3.691 (3.096 )
6 Jumlah premi bruto 10.113 7.917
7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran Klaim (26.843 ) (25.834 ) 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 11.257 7.598 10 Klaim yang masih harus dibayar - - 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung - - reasuransi dan pihak lain - - 12 Penyisihan teknis (133 ) 1.216 13 Beban pengelolaan reasuransi - -
14 Jumlah beban asuransi (15.719 ) (17.020 )
15 Surplus (Defisit) Neto Asuransi (5.606 ) (9.103 )
16 Pendapatan Investasi 17 Total pendapatan investasi 294 323 18 Dikurangi : Beban pengelolaan portfolio investasi - - 19 Pendapatan investasi neto 294 323
20 Pendapatan (beban) lain 2.482 7.597
21 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' (2.830 ) (1.183 )
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh
A. Kekayaan tersedia untuk qardh 6.232 5.090 B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh***) a. 25% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi 2.800 1.411 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar 240 527
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 3.192 3.152
Solvabilitas Dana Perusahaan A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 61,983 45,320 b. Kewajiban 23,364 12,346
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 38,619 32,974
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan****) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 3,040 1,938
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25,000 25,000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) 25,000 25,000
C. Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan 13,619 7,974
I. ASET 1. Kas dan Bank 37.663 19.912
2. Investasi
- Deposito Berjangka 408.927 477.889
- Efek-efek
- Saham 25.289 25.680
- Obligasi 954.345 658.108
- Reksadana 301.899 297.238
- Penyertaan Langsung 5.108 5.100
- Investasi Saham pada Entitas Asosiasi 1.002.089 803.786
Jumlah Investasi 2.697.657 2.267.801
3. Piutang Premi - Bersih 828.499 528.098
4. Piutang Reasuransi - Bersih 101.660 150.479
5. Piutang Lain-lain 28.371 30.619
6. Aset Lain-lain 32.680 17.694
7. Aset Tetap - Bersih 8.446 8.039
8. Aset Reasuransi 2.639.777 2.144.240
9. Aset Pajak Tangguhan 57.419 60.484
10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 ) 6.432.172 5.227.366
I. ASET 1 Kas dan bank 16.470 10.348 2 Piutang kontribusi 19.633 17.935 3 Piutang reasuransi - - 4 Piutang a. Mudharabah - - b. Salam - - c. Istishna' - - 5 Deposito 39.361 33.648 6 Investasi pada surat berharga - - 7 Pembiayaan a. Mudharabah - - b. Musyarakah - - 8 Investasi pada entitas lain - - 9 Properti investasi - - 10 Aset lain 4.336 4.336
11 Jumlah aset 79.800 66.267
II. KEWAJIBAN 1 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 714 4.406 2 Utang klaim 2.087 4.588 3 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 190 56 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - - 5 Utang reasuransi 20.219 14.044 6 Utang dividen - - 7 Utang pajak - - 8 Utang Lain 15.960 5.358
9 Jumlah kewajiban 39.170 28.452 III. DANA PESERTA 10 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 11 Dana Tabarru' 2.011 4.841
12 Jumlah dana peserta 2.011 4.841
IV. EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 25.000 14 Tambahan modal disetor 15 Saldo laba 13.619 7.974
16 Jumlah ekuitas 38.619 32.974
16 Jumlah kewajiban. dana peserta dan ekuitas 79.800 66.267
1 Pendapatan 2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 15.552 23.719 3 Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta - - 4 Pendapatan pembagian surplus underwriting - - 5 Pendapatan investasi 1.116 1.000
6 Jumlah pendapatan 16.668 24.719 7 Beban 8 Beban komisi 5.682 7.547 9 Ujrah dibayar 5.335 4.799 10 Beban umum dan administrasi 1.035 807 11 Beban pemasaran 92 63 12 Beban pengembangan - - 13 Jumlah Beban 12.144 13.216 14 Laba usaha 4.524 11.503 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 1.121 (13.148 ) 16 Laba sebelum pajak 5.645 (1.645 ) 17 Beban pajak - - 18 Zakat - - 19 Laba neto 5.645 (1.645 )
NO URAIAN 2013 2012
NO URAIAN 2013 2012 NO URAIAN 2013 2012 URAIAN 2013 2012
NO URAIAN 2013 2012
ASET 2013 2012 LIABILITAS DAN EKUITAS 2013 2012 URAIAN 2013 2012) KETERANGAN 2013 2012)
I. LIABILITAS 1. Utang Klaim 5.194 82.429
2. Utang Reasuransi 874.698 509.078
3. Utang Komisi 27.589 24.318
4. Utang Pajak 54.675 12.693
5. Utang Lain-lain 40.159 66.340
6. Pendapatan Premi Ditangguhkan - 41.414
7. Estimasi Klaim 2.073.842 1.850.636
8. Premi Belum Merupakan Pendapatan 872.433 507.996
9. Pendapatan Komisi Ditangguhkan - Bersih 44.142 24.530
10. Liabilitas Imbalan Kerja 155.577 146.706
11. JUMLAH LIABILITAS (1 s.d. 10) 4.148.309 3.266.140
12. Akumulasi Cadangan Dana Tabarru' 2.011 4.841
II. EKUITAS
13. Modal Saham 160.000 160.000
14. Tambahan Modal Disetor (24.750 ) -
15. Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali - (24.750 )
16. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 274.524 177.053
17. Keuntungan/(kerugian) yang belum
direalisasi atas efek-efek yang tersedia
untuk dijual - bersih (52.514 ) 15.258
18. Saldo Laba
- Dicadangkan 413.169 405.696
- Belum Dicadangkan 1.511.423 1.223.128
19. JUMLAH EKUITAS (13 s.d. 18) 2.281.852 1.956.385 20. JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (11+12+19) 6.432.172 5.227.366
RASIO KESEHATAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012(dalam jutaan rupiah)
Catatan :
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011
b. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usahaasuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional
c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - firma anggota jaringan global PwC dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian"
d. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"
e. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,
Reasuradur Utama
Nama Reasuradur
PT. TUGU PRATAMA INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
8 kolom x 540 mmk (Full Colour)
**) Sesuai dengan PMK No 11/PMK.010/2011 rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah minimal sebesar 15 % dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL/2011
***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011 Perhitungan sesuai dengan Peratutan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL2011
****) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011
1-3) Idem dengan Catatan pada neraca perusahaan (tersebut di atas)
4) Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, hanya aktif menjabat hingga 2 Pebruari 2012, selanjutnya pejabat Ketua DPS digantikan oleh DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS
Catatan :a. Solvabilitas tahun 2013 dan 2012 disajikan sesuai dngan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha reasuransi dengan prinsip syariah, rasio pencapaian tingkat solvabilitas dana Tabarru' adalah sebesar 16% per tanggal 31 Desember 2012 dan 20% per tanggal 31 Desember 2013, dan peraturan Bapepam & LK No. PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
b. Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
c. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Dana Perusahaan, Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' diambil dari Laporan Keuangan Unit Syariah pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan(a member firm of PwC global network) dengan pendapat "Wajar Tanpa
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,-
Jakarta, 30 April 2014S.E. & ODireksi
PT TUGU PRATAMA INDONESIA
Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 56,761 39,793 b. Kewajiban 55,110 38,872
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 1,651 921
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' **) 7,483 5,644
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (5,832 ) (4,723 )
D Rasio Pencapaian (%) **) 22% 16%
Pemilik Perseroan
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 %
PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 %
Siti Taskiyah : 12.15 %
Moh. Satya Permadi : 5.25 %
LAPORAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.
4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia
Reasuradur Luar Negeri :
1. Munich Reinsurance Company
2. Hannover Re.
3. Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.
4. Scor Reinsurance Asia-Pacific Pte. Ltd.5. Omnium Insurance & Reins. Company6. Lloyd's Underwriters London
Jakarta, 30 April 2014
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
2013 : 2.281.8522012 : 1.956.385
2013 : 6.432.1722012 : 5.227.366
2013 : 349.033 2012 : 196.357
2013 : 210.8432012 : 149.188
Laba bersih
ekuitas
asset
hasiL investasi
41%78%
17%23%
Keterangan : 1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku umum
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional
3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas
4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko
DIREKSIPresiden Direktur : Yasril Y. Rasyid 1)
Direktur Keuangan &Jasa Corporate : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono 1)
Direktur Teknik : Choky L. Tobing 2)
Catatan :1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013
Catatan :1) Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang2) Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013
( a Member of PERTAMINA )
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Network Offices : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • Hongkong
Email : tpi@tugu.com | tpiclaim@tugu.com | hrdrecruitment@tugu.comwww.tugu.com
Dewan Komisaris:Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko 1)
Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin Ramto Komisaris : Alexander Rusli 3)
Komisaris : Eddy Porwanto Poo 2)
Komisaris Independen : Hilda Rossieta
DIREKSIPresiden Direktur : Yasril Y. Rasyid 1)
Direktur Keuangan &Jasa Corporate : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono 1)
Direktur Teknik : Choky L. Tobing 2)
Reasuradur UtamaNama Reasuradur
Reasuradur Dalam Negeri 1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia2 PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk 4 PT. Asuransi Takaful Umum
Reasuradur Luar Negeri 1 Labuan Reinsurance (L) Ltd 2 MNRB Retakaful Berhad
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Network Offices : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • Hongkong
Email : tpi@tugu.com | tpiclaim@tugu.com | hrdrecruitment@tugu.comwww.tugu.com
Pencapaian Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan 5.473.921 4.382.933 b. Liabilitas 4.150.320 3.317.695
Jumlah Tingkat Solvabilitas 1.323.601 1.065.238
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 72.958 97.001 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B) - - c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 24.500 5.553 d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) 45.643 116.281 e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) - - f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 103.286 89.690 g. Risiko Operasional (Schedule G) 1.880 -
Jumlah MMBR 248.266 308.524
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 1.075.334 756.714
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3) 533% 345%
Informasi Lain
a. Jumlah Dana Jaminan 20,000 15,000
b. Rasio Likuiditas (%) 228% 252%
c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 658% 673%
d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) 53% 48%
e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 60% 62%
2013 : 265.1892012 : 226.319
2013 : 2.030.625 2012 : 1.433.212
hasiL unDerWritinG
Premi bruto
17%
42%
1 PENDAPATAN UNDERWRITING2 Premi Bruto3 a. Premi Penutupan Langsung 2.075.851 1.501.494 4 b. Premi Penutupan Tidak Langsung 63.589 36.222 5 c. Komisi Dibayar 108.815 104.504 6 Jumlah Premi Bruto (3+4-5) 2.030.625 1.433.212 7 Premi Reasuransi 8 a. Premi Reasuransi Dibayar 1.750.097 1.293.417 9 b. Komisi Reasuransi Diterima 197.291 182.446 10 Jumlah Premi Reasuransi (8-9) 1.552.805 1.110.971 11 Premi Neto (6-10) 477.819 322.242 12 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 1) 13 a. CAPYBMP tahun lalu 80.707 67.444 14 b. CAPYBMP tahun berjalan 157.710 80.707 15 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14) (77.003 ) (13.263 )16 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) 400.816 308.97917 Pendapatan Underwriting Lain Neto - -
18 PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) 400.816 308.979
19 BEBAN UNDERWRITING
20 Beban Klaim21 a. Klaim Bruto 439.101 686.930 22 b. Klaim Reasuransi 332.039 567.010 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim - -24 c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan 157.483 120.223 25 c.2. Cadangan Klaim tahun lalu 128.918 157.483 26 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 135.627 82.660 27 Beban Underwriting Lain Neto - - 28 BEBAN UNDERWRITING (26+27) 135.627 82.660
29 HASIL UNDERWRITING (18-28) 265.189 226.31930 Hasil Investasi 210.843 149.188 31 Bagi Hasil - - 32 Beban Usaha33 a. Beban Pemasaran 12.157 10.684 34 b. Beban Umum dan Administrasi 180.642 175.371 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 192.799 186.05536 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 283.233 189.451 37 Hasil (Beban) Lain 136.565 38.689 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 419.798 228.140 39 Zakat - - 40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 419.799 228.140 41 Pajak Penghasilan 70.766 31.783 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41) 349.032 196.357 43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga (67.773 ) 13.312 45 Selisih Penilaian Aset Tetap 46 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 97.471 29.295 47 Bagian Pendapatan Komprehensif lain Entitas Asosiasi - (2.543 )48 Pendapatan Komprehensif Lain Untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 29.698 40.064 49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48) 378.730 236.421
RBC (Risk Based Capital) 533%
COR (Combined Operating Ratio) 60%
Likuiditas 228%
Catatan :1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013
Catatan :1) Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang2) Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013
Reasuradur Utama
Nama Reasuradur
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh A. Kekayaan tersedia untuk qardh 6.292 6.232
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh*) a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi 5.597 2.800 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar 124 240
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 571 3.192
Solvabilitas Dana Perusahaan
A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 74.767 61.983 b. Kewajiban 28.505 23.364 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 46.262 38.619
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 5.722 3.040 b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25.000 25.000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) 25.000 25.000
C. Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan 21.262 13.619
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Branches & Network Office: Surabaya • bandung • Medan • balikpapan• SeMarang • paleMbang • Hongkong
email : tpi@tugu.com | tpiclaim@tugu.com www.tugu.com
LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PREMIBRUTO
2014 : 2.575.8162013 : 2.030.625
26,85% 60,26%
HASILUNDERWRITING
2014 : 425.0002013 : 265.189
14,25%
LABAKOMPREHENSIF
2014 : 444.7842013 : 389.310
18,97%
EKUITAS
2014 : 2.668.8532013 : 2.243.291
17,23%
ASET
2014 : 7.494.919 2013 : 6.393.610
PEMILIK PERSEROAN
ASET 2014 2013* LIABILITAS DAN EKUITAS 2014 2013* URAIAN 2014 2013* KETERANGAN 2014 2013*
RASIO KESEHATAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013(dalam jutaan rupiah)
Catatan :
a. laporan posisi keuangan (neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, laporan laba rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan ketua bapepam dan lk nomor per-06/bl/2011 tanggal 29 april 2011
b. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional
c. laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC) sekarang bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,Wibisana, Rintis & Rekan yang laporannya tertanggal 27 Februari 2015 dengan menyatakan " Wajar Tanpa Pengecualian"
laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan laporan keuangan serta bentuk dan Susunan pengumuman ringkasan laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
d. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"
e. angka (nilai) yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,-
Jakarta, 28 April 2015
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
I. ASET 1. Kas dan Bank 34.432 37.663 2. Investasi - Deposito Berjangka 923.770 408.927 - efek-efek - Saham 65.690 25.289 - obligasi 953.129 954.345 - Reksadana 119.149 301.899 - penyertaan langsung 5.135 5.108 - investasi Saham pada entitas asosiasi 1.041.342 963,528 Jumlah Investasi 3.108.215 2.659.096
3. Piutang Premi - Bersih 1.053.810 828.499 4. Piutang Reasuransi - Bersih 145.398 101.660 5. piutang lain-lain 36.093 28.370 6. aset lain-lain 45.704 32.680 7. Aset Tetap - Bersih 7.378 8.446 8. Aset Reasuransi 3.009.475 2.639.777 9. Aset Pajak Tangguhan 54.414 57.419
10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 ) 7.494.919 6.393.610
I. LIABILITAS
1. Utang Klaim 23.208 5.194
2. Utang Reasuransi 982.597 874.698
3. Utang Komisi 40.101 27.589
4. Utang Pajak 57.336 54.675
5. utang lain-lain 72.085 40.158
6. Pendapatan Premi Ditangguhkan - -
7. estimasi klaim 2.420.866 2.073.842
8. Premi Belum Merupakan Pendapatan 1.015.297 872.433
9. Pendapatan Komisi Ditangguhkan - Bersih 41.791 44.142 10. liabilitas imbalan kerja 168.984 155.577 11. JUMLAH LIABILITAS (1 s.d. 10) 4.822.265 4.148.308 12. Akumulasi Cadangan Dana Tabarru' 3.801 2.011 II. EKUITAS
13. Modal Saham 160.000 160.000
14. Tambahan Modal Disetor (24.750 ) (24.750 )
15. Selisih nilai Transaksi entitas Sepengendali - -
16. Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 323.230 274.524
17. Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas
efek-efek yang tersedia untuk dijual - bersih (20.868 ) (55.102 )
18. Saldo laba
- Dicadangkan 413.169 413.169 - Belum Dicadangkan 1.818.072 1.475.450 19. JUMLAH EKUITAS (13 s.d. 18) 2.668.853 2.243.291
20. JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (11+12+19) 7.494.919 6.393.610
1 PENDAPATAN UNDERWRITING
2 Premi Bruto3 a. premi penutupan langsung 2.601.933 2.075.851 4 b. premi penutupan Tidak langsung 128.683 63.589 5 c. Komisi Dibayar 154.797 108.815 6 Jumlah Premi Bruto (3+4-5) 2.575.816 2.030.625 7 Premi Reasuransi8 a. Premi Reasuransi Dibayar 2.203.988 1.750.097 9 b. Komisi Reasuransi Diterima 282.374 197.291 10 Jumlah Premi Reasuransi (8-9) 1.921.614 1.552.806 11 Premi Neto (6-10) 654.202 477.81912 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP1) 13 a. CAPYBMP tahun lalu 157.710 80.707 14 b. CAPYBMP tahun berjalan 197.105 157.710 15 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14) (39.395 ) (77.003 )16 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) 614.807 400.816
17 pendapatan underwriting lain neto - -
18 PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) 614.807 400.816
19 BEBAN UNDERWRITING
20 Beban Klaim 21 a. Klaim Bruto 561.578 439.101 22 b. Klaim Reasuransi 452.564 332.039 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 24 c.1. Cadangan Klaim tahun lalu 157.483 128.918 25 c.2. Cadangan Klaim tahun berjalan 238.277 157.483 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 189.807 135.627 27 beban underwriting lain neto - -28 BEBAN UNDERWRITING (26+27) 189.807 135.627
29 HASIL UNDERWRITING (18-28) 425.000 265.189
30 Hasil Investasi 159.370 224.829 31 Bagi Hasil - -32 Beban Usaha33 a. Beban Pemasaran 13.884 12.157 34 b. Beban Umum dan Administrasi 218.333 180.642 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 232.217 192.79936 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 352.153 297.219 37 Hasil (beban) lain 92.938 136.565 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 445.091 433.784 39 Zakat - -40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 445.091 433.784 41 Pajak Penghasilan 83.247 70.766 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41) 361.844 363.018
43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 34.234 (71.179 )45 Selisih Penilaian Aset Tetap - -46 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 48.706 97.471 47 bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi - - 48 pendapatan komprehensif lain untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 82.940 26.292
49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48) 444.784 389.310
Pencapaian Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan 6.295.164 5.473.592 b. liabilitas 4.794.175 4.150.320 Jumlah Tingkat Solvabilitas 1.500.989 1,323,272
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 114.153 72.958 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi arus aset dan liabilitas (Schedule B) - - c. ketidakseimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 39.057 24.500 d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) 105.437 45.643 e. risiko Tingkat bunga (Schedule e) - - f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 121.474 103.286 g. risiko operasional (Schedule g) 741 1,882
Jumlah MMBR 380.863 248,269
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat
Solvabilitas 1,120, 27 1,075,003
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3) 394,10% 533,00%
Informasi Lain
a. Jumlah Dana Jaminan 20.000 20.000 b. rasio likuiditas (%) 226% 228%c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 522% 658%d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan pendapatan premi neto (%) 26% 53%e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi neto (%) 48% 60%
Dewan Komisaris: presiden komisaris : luhur budi djatmiko komisaris : eddy porwanto poo Komisaris : Mohammad Rudy Salahudidin Ramto Komisaris Independen : Hilda Rossieta
DIREKSIPresiden Direktur : Yasril Y. RasyidDirektur Keuangan & JK : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono
Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia2. pT. reasuransi nasional indonesia3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia
Reasuradur Luar Negeri :1. Swiss Reinsurance Company2. Munich Reinsurance Company3. Hannover Re.4. asia Capital reinsurance group pte. ltd.5. Scor reinsurance asia-pacific pte. ltd.6. lloyd's underwriters london
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % pT. Sakti laksana prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %
PEMILIK PERSEROAN
I. ASET 1 Kas dan bank 17.586 16.470 2 Piutang kontribusi 22.179 19.633 3 Piutang reasuransi - - 4 Piutang a. Mudharabah - - b. Salam - - c. Istishna' - - 5 Deposito 39.662 39.361 6 Investasi pada surat berharga - - 7 Pembiayaan a. Mudharabah - - b. Musyarakah - - 8 Investasi pada entitas lain - - 9 Properti investasi - - 10 Aset lain 4.336 4.336 11 Jumlah aset 83.763 79.800
II. LIABILITAS 1 Utang klaim 973 2.087 2 Utang reasuransi 8.846 20.219 3 Utang lain-lain 22.032 15.960 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - - 5 Utang dividen - - 6 Utang pajak - - 7 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 1.570 714 8 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 279 190 9 Jumlah liabilitas 33.700 39.170
III. DANA PESERTA 10 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 11 Dana Tabarru' 3.801 2.011 12 Jumlah dana peserta 3.801 2.011
IV. EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 25.000 14 Tambahan modal disetor 15 Saldo laba 21.262 13.619 16 Jumlah ekuitas 46.262 38.619 17 Jumlah liabilitas. dana peserta dan ekuitas 83.763 79.800
NO URAIAN 2014 2013
KOMISARIS DAN DIREKSI
NO URAIAN 2014 2013 URAIAN 2014 2013
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
*) Sesuai dengan pasal 54 pMk no. 11/pMk.010/2011, Jumlah kekayaan yang Tersedia untuk Qardh paling rendah 45% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan peraturan ketua bapepam dan lk nomor per 07/bl/2011.
**) Sesuai dengan pasal 52 pMk no. 11/pMk.010/2011, Tingkat Solvabilitas dana Tabarru' paling rendah 15% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 30% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan peraturan ketua bapepam dan lk nomor per 07/bl/2011.
***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam pasal 31 pMk no. 11/pMk.010./2011.
Catatan : a. laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dana perusahaan dan laporan
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013 di atas, diambil dari laporan Keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PwC) tertanggal 28 April 2015 dengan opini tanpa modifikasian.
b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report) dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi peraturan ketua bapepaM-lk no. per-06/bl/2011 Tanggal 29 April 2011.
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,-
Jakarta, 28 April 2015
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 62.912 56.761 b. Kewajiban 59.471 55.110 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 3.441 1.651
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *) 7.996 7.483
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (4.555 ) (5.832 )
D Rasio Pencapaian (%) **) 43% 22%
Dewan Komisaris:presiden komisaris : luhur budi djatmikoKomisaris : Mohammad Rudy Salahudidin Ramtokomisaris : eddy porwanto pooKomisaris Independen : Hilda Rossieta
DireksiPresiden Direktur : Yasril Y. Rasyid Direktur Keuangan & JK : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono
1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 33.926 45.558 3 Ujrah pengelola (10.007 ) (15.552 ) 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (18.542 ) (23.584 ) 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (856 ) 3.691
6 Jumlah premi bruto 4.521 10.113
7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran Klaim (10.163 ) (26.843 ) 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 8.452 11.257 10 Klaim yang masih harus dibayar - - 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain - - 12 Penyisihan teknis (90 ) (133 ) 13 Beban pengelolaan reasuransi - -
14 Jumlah beban asuransi (1.801 ) (15.719 )
15 Surplus (Defisit) Neto Asuransi 2.720 (5.606 )
16 Pendapatan Investasi 17 Total pendapatan investasi 571 294 18 Dikurangi : Beban pengelolaan portfolio investasi - -
19 Pendapatan investasi neto 571 294
20 Pendapatan (beban) lain 675 2.482
21 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' 3.966 (2.830 )
NO URAIAN 2014 2013
NO URAIAN 2014 2013
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
1 Pendapatan 2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 10.007 15.552 3 Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta - - 4 Pendapatan pembagian surplus underwriting - - 5 Pendapatan investasi 1.450 1.116 6 Jumlah pendapatan 11.457 16.668
7 Beban 8 Beban komisi 2.422 5.682 9 Ujrah dibayar 2.720 5.335 10 Beban umum dan administrasi 151 1.035 11 Beban pemasaran 179 92 12 Beban pengembangan - - 13 Jumlah Beban 5.472 12.144
14 Laba usaha 5.985 4.524 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 1.658 1.121 16 Laba sebelum pajak 7.643 5.645 17 Beban pajak - - 18 Zakat - - 19 Laba neto 7.643 5.645
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
PT. TUGU PRATAMA INDONESIAKantor Pusat
Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555
Branches & Network Office : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • SeMarang • paleMbang • Hongkongemail : tpi@tugu.com | tpiclaim@tugu.com
www.tugu.com
SEOJK Nomor: 2/SEOJK.05/2013Tanggal: 27 Agustus 2013LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Keterangan : 1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas
3) penyajian laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif disesuaikan dengan ketentuan pernyataan Standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
4) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensiomal
5) Sesuai dengan pasal 2 peraturan Menteri keuangan nomor 53/pMk.010/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, target tingkat solvabilitas yang paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko
6) * laporan keuangan 31 desember 2013 telah disajikan kembali dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi pencatatan investasi pada entitas asosiasi dari metode biaya menjadi metode ekuitas sehubungan dengan penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
1. ketua : H. Jafril khalil, phd, MCl, dipl.iF, FiiS, CFp
2. Anggota : Dr. H. Hasanudin, M. Ag.
PEMILIK PERUSAHAAN
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 %
pT. Sakti laksana prima : 17.60 %
Siti Taskiyah : 12.15 %
Moh. Satya Permadi : 5.25 %
REASURADUR UTAMA
Nama Reasuradur
Reasuradur Dalam Negeri1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia2 pT. reasuransi nasional indonesia3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk
Reasuradur Luar Negeri 1 labuan reinsurance (l) ltd2 Mnrb retakaful berhad
(dalam jutaan rupiah)
Indikator Keuangan Lainnya 2014 2013
A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5.000 5.000 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Peserta Total Dana Jaminan 5.000 5.000
B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 888% 799%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 119% 503%
d. rasio Jumlah premi penutupan langsung terhadap premi penutupan Tidak langsung (%) 0% 0%
e. rasio likuiditas (%) 110% 105%
F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap pendapatan premi neto (%) 39% 155%
Dewan Syari’ah Nasional MUI
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
بسم اهللا الرحمن الرحيم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
لطيب وال تأكلوا أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث با )1 ).2: النساء( إلى أموالكم إنه كان حوبا كبريا
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’ [4]: 2).
يتقوا عليهم فل افا خافوامن خلفهم ذرية ضع ن لو تركوايخش الذيول )2 ).9: النساء( قوال سديدا الله وليقولوا
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 2
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
3( ونآم نيا الذهآأيإن ي ،قوا اللهاتو ،دغل تماقدم فسن ظرنلتو قوا اللها ات ).18: احلشر(الله خبير بماتعملون
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
1( دقوا بالعفوا أوونآم نيا الذهآ أيلى يتا يام إال معة األنمهيب لكم لتأح: املائدة(ير محلى الصيد وأنتم حرم، إن اهللا يحكم ما يريد عليكم غ
1( “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
2( الن نيب متكمإذا حا وهلإلى أه اتانوا الأمدؤأن ت كمرأمي اس إن اللهأن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان سميعا بصيرا
)58: النساء( “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).
3( نيب الكموا أمأكلوا ال تونءام نيا الذهاأيكون يل إال أن تاطبالب كمتجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما
)29: النساء( “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 3
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
واتقوا الله إن ،إلثم والعدوانتعاونوا على ا وال ،وتعاونوا على البر والتقوى ).2: املائدة(الله شديد العقاب
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
1( نة مبكر هناهللا ع جا، فرينب الدكر نة مبم كرلسم نع جفر نميف دبالع امادم دبالع نوع ياهللا فو ،ةاميم القوب يكر هيأخ نورواه (ع
).عن أيب هريرة مسلم“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى )2رواه مسلم عن (منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
)النعمان بن بشري“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
3( هضعب دشي انينن كالبمؤلمل نمؤا المضعب) رواه مسلم عن أيب )موسى
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).
4( ال فليم ا لهميتي يلو نمجتر كهرتال يو ،بهحتلكأى ته الصةقد ) رواهالترمذي والدار قطين والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
)عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 4
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
5( امرل حأح الال أوح مرطا حرإال ش هموطرلى شون عملسالماو . )رواه الترمذي عن عمرو بن عوف(
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).
6( اررالضو ررالض) بن الصامت، وأمحد عن رواه ابن ماجة عن عبادة )ابن عباس، ومالك عن حيي
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah fiqh:
األصل فى المعامالت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها -1 “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
2- كانر اإلمبقد فعدي ررالض. “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
.الضرر يزال -3“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan : 1. Pendapat ulama; antara lain:
ة، يعان منه فالمبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشرك )1 ع أوربت فةبص همقدكة ترالشو ،هليع فقتظام المب النسبح اجتحالم
. املعامالت املالية املعاصرة، ص. (هبة محضة من غير مقابل أو عوض276(
Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
2( نياوعن التيأمالت قدع يع فربام بالتزلتل االبادتل قهيالف جريخالتونظام التأمني ملصطفى . (اعدة االلتزام بالتبرعات عند المالكيةأساسه ق
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 5
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
، عقود التأمني وعقود ضمان االستثمار ألمحد 59-58. الزرقاء، ص، التأمني بني احلظر واإلباحة 247-244.السعيد شرف الدين ص
)53.ص ،جيب أيب يلسعدAnalisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).
3( نيأمالت قدة عجيتن ننيأمتسالم نيأ بشنت ية التنيوالقة القانإن العاعما الجبم رهيغل عربتن مأمتس؛ فكل ميعرببالطابع الت سمتت ي
يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمتضررين من المستأمنين؛ ا يبم له عربتم وه فسهن قتي الوفو رهرضت دنض عويعت نذ مأخ
)83. التأمين اإلسالمي ألمحد سامل ملحم، ص(Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’ ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 6
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
Kedua : Ketentuan Hukum
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
1. Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, نع له/مؤممتبر ) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’-
عمتبر/مؤمن ).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Kelima : Pengelolaan
1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
Keenam : Surplus Underwriting
1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 7
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Ketujuh : Defisit Underwriting
1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.
Kedelapan : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 23 Maret 2006
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris, Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 8
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
.ومجعه تربعات. فعله غير طالب عوضا: وتربع باألمر. التطوع من غري شرط: التربع يف اللغة
بذل المكلف ماال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بال عوض بقصد : ح الفقهي فهوأما يف االصطالوقد . فيشمل الهبة والوصية والوقف والعارية وغير ذلك. البر والمعروف غالبا
.هو تمليك مال بغير عوض: "لعالمة علي حيدر بقولهعرفه ا
وعند ماتعرض الفقهاء لتصنيف العقود املسما أدرجوا التربعات حتت زمرة التمليكات، وجعلوها قسيما نزيه محاد، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، . د(للمعاوضات
)107: ص ،]1995املية للكتاب اإلسالمي، الدار الع :الرياض[
top related