RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA UNIT SYARIAH PT TUGU PRATAMA INDONESIA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh: FIRMAN FUDHOLI NIM. 1111046200009 KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
113
Embed
RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30675/1/FIRMAN... · penyelesaian skripsi ini terima kasih atas kritik dan saran yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA UNIT SYARIAH PT TUGU
5 Novi Puspitasari “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum
Syariah di Indonesia” Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (1 Juni 2012) 6 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah. Halal & Maslahat (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal.
35.
3
telah ditentukan.7 Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan
dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana
tabungan peserta (tabarru’).8
Dana tabarru’ terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah
kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dan hasil investasi, sedangkan
apabila klaim yang dibayarkan kepada peserta lebih sedikit dari jumlah dana
tabarru’ maka menghasilkan surplus underwriting. Pembagian surplus
underwriting telah diatur dalam fatwa DSN no. 53 tahun 2006.
Surplus Underwriting yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya akan
besar jika beban klaim lebih sedikit dari kontribusi yang dibayarkan peserta.
Seperti Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia pada tahun 2014 mengalami
Surplus Underwriting sebesar (±) Rp 3.966.000.000,9 kemudian Unit Syariah PT
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2014 mengalami Surplus
Underwriting sebesar (±) Rp 5.237.560.00010
dan PT Asuransi Ramayana tbk dan
Entitas Anak pada tahun 2014 mengalami Surplus Underwriting sebesar (±) Rp
960.072.405.11
Kemudian apakah perusahaan dalam pembagian surplus underwriting sudah
sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN no 53 tahun 2006?
dan Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan?
7 Ibid, hal. 34.
8 Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah
(Jakarta: FSH, 2012), hal. 40. 9 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2014
10 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Bumiputera Muda 1967 tahun 2014
11 Laporan keuangan PT Asuransi Ramayana tbk dan Entitas Anak tahun 2014
4
Melihat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh
dalam skripsi yang berjudu:
“RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP
FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA PT ASURANSI TUGU
PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Penelitian skripsi ini tentu dibutuhkan pembatasan masalah agar
tidak meluas dan menjaga kemungkinan penyimpangan, maka dalam
penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan pada hal-
hal berikut : Perlakuan surplus underwriting dan relevansi pembagian
surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia, data yang diteliti dibatasi hanya
2013-2014.
2. Perumusan masalah
Perumusan masalahnya sebagai berikut:
a. Bagaimana perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia periode 2013-2014?
b. Bagaimana relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no 53 tahun 2006?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai
dari hasil penelitian ini adalah :
5
1. Mengkaji perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu
Pratama Indonesia periode 2013-2014.
2. Mengidentifikasi relevansi pembagian surplus underwriting terhadap
fatwa DSN no 53 tahun 2006.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa
aspek:
1. Bagi Penulis
a. Menambah khasanah keilmuan dan meningkatkan kompetensi diri,
kecerdasan intelektual.
b. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh selama studi di
Perguruan Tinggi dengan aplikasi dan praktik yang nyata.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mendorong dan
meningkatkan pendapatan pada asuransi kerugian syariah untuk
mendapatkan surplus underwriting yang optimal dan pembagian Surplus
underwriting yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 53 tahun 2006.
3. Bagi Jurusan Asuransi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan akademisi sehingga dapat menambah
keilmuan tentang teknik perhitungan Surplus (Defisit) Underwriting Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
D. Review Studi Terdahulu
1. Khoiro Indana Fahma, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2013.
6
Judul Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk
Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan
Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit
Syariah.
Fokus Penelitian Perhitungan Surplus underwriting yang dilakukan
Asuransi Kebakaran data pada tahun 2010-2011
Obyek
Penelitian
PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah.
Metode
Penelitian
Penelitian Deskriptif. Penulis mengumpulkan,
menyusun dan ,mendeskripsikan berbagai dokumen,
data dan informasi actual.
Hasil Penelitian Produk Asuransi Kebarkaran PT Asuransi Ramayana
Tbk. Unit syariah mengalami kenaikan sebesar 32%
dari 757,388,541.75 pada tahun 2010 menjadi
1,141,934,609.10 pada tahun 2011, dan pada 2012
sebesar 1,001,604,770.70.
Produk Asuransi Kendaraan Bermotor keniakannya
sebesar 55,82% dari 22,283,581.33 pada tahun 2010
menjadi 305,748,440.98 pada tahun 2011 dan pada
tahun 2012 sebesar 1,266,182,959.27.
2. Euis Lia Karwati, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2011.
7
Judul Metode alokasi Surplus underwriting Dana Tabarru’
pada Asuransi Kerugian Syariah (Study Pada Unit
syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
Fokus Penelitian Metode perhitungan yang dilakukan dalam alokasi
surplus dana tabrru’
Seberapa besar peran surplus dana tabarru’ dalam
menunjang profit perusahaan.
Objek Penelitian PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 divisi
Syariah.
Metode
Penelitian
Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif,
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Penulis menyimpulkan data yang berupa
angka dan informasi yang berhubungan dengan metode
alokasi surplus dana tabarru’ di asuransi kerugian
syariah PT Bumida 1967
Hasil Penelitian PT Asuransi Umum BUMIDA 1967 mengalami
kenaikan surplus yang sangat signifikan sebesar
88,45% dari 1,511,057,782.99 surplus pada tahun 2009
menjadi 2,847,654,548.28 di tahun 2010.
Peserta mendapatkan surplus dana tabarru’ memiliki
ketentuan khusus yaitu: polis tidak mengalami klaim
baik yang berstatus dalam proses maupun yang sudah
pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun
8
berjalan, polis jangka waktu panjang & polis yang
berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan
insentif surplusnya.
3. Dwi Fidhayanti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Jurnal tahun 2012.
Judul Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah
(Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)
Fokus Penelitian Kesesuaian Pelaksanaan akad tabarru terhadap fatwa
DSN No. 53 tahun 2006
Objek Penelitian Takaful Indonesia Cabang Malang
Metode
Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dan data dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi.
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Akad
Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi
Syariah. Namun terdapat kesenjangan akad tabarru’
antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful
Indonesia yaitu mengenai adanya sistem pengembalian
dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah
diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh
peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya
hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’
9
sama dengan hibah.
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlakuan surplus
underwriting pada asuransi syariah umum yaitu di Unit Syariah PT Tugu Pratama
Indonesia. Penulis akan membahas perlakuan surplus underwriting dan relevansi
pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.
E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti
berikut: Aliran Dana pada Asuransi Kerugian Syariah
Gambar 1.1
Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi
menjadi dua bagian yaitu dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan operasional
perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah atas besaran ujrah
Ujrah
Kontribusi/
Premi Peserta
Bagian Pendapatan Operator (Perusahaan)
Investasi
Reksadana
Deposit Hasil
Investasi
Dana
Tabarr
u’
Beban
Tabarr
u’
Surplus
Tabarru
’
Cadangan
Dana
Tabarru
Bagian
Peserta
10
yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional yang telah
dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.12
Dana tabarru’ digunakan ketika peserta asuransi mengajukan klaim yang telah
disepakati. Ketika selilih antara total kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi
dikurangi dengan beban klaim, beban reasuransi, biaya-biaya lain terkait dengan
penyelesaiain klaim, masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan maka
sudah sepatutnya perusahaan menghasilkan surplus underwriting. Surplus
underwriting dalam fatwa DSN NO. 53 tahun 2006 telah diatur pembagiannya.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis
pendekatan yang berdasarkan kata-kata atau berdasarkan tata cara
penelitian yang menghasilkan atas apa yang dinyatakan oleh narasumber
secara lisan pada kondisi objek yang alamiah.13
2. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia yang berlokasi di Wisma Tugu I, Jl.
H. R. Rasuna Said, kav C 8-9, Jakarta. Penulis memilih PT Tugu Pratama
Indonesia Unit Syariah karena berdasarkan hasil pengamatan terhadap
laporan keuangan perusahaan ini dari tahun ke tahun cendrung fluktuatif.
12
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis &
Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV,
2008. Hal. 9
11
3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini
dirancang untuk mengumpulkan informasi, tentang keadaan-keadaan
nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu
keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan
mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data
dan informasi yang aktual, agar dapat menemukan jawaban dari
permasalahan yang dibahas.
4. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang
bersifat kualitatif dengan sumber data14
:
a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber
pertama dengan melakukan wawancara tentang perlakuan
pembagian surplus underwriting, guna memberikan informasi
untuk penelitian. Data primer ini diperoleh dari Unit Syariah PT
Tugu Pratama Indonesia.
b. Data skunder, yaitu data bersumber dari buku-buku, Koran,
majalah, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis
lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
14
Soeranto dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2003),
Edisi Revisi, h.96.
12
a. Penelitian kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian
terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi
ini, berupa skripsi terdahulu, buku-buku, majalah, surat kabar,
artikel, bulletin, brosur, internet dan sebagainya.
b. Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi, yaitu Unit
Syariah PT Tugu Pratam Indonesia, sehingga dapat mengamati
langsung kegiatan-kegiatan yng terjadi. Penulis juga menggunakan
teknik wawancara atau interview dengan narasumber yang cakap
dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan
dari masalah yang sedang dibahas.
6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan
bagaimana relevansi perlakuan surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no. 53 tahun 2006 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia
dan mengambil suatu kesimpulan.
G. Pedoman Penulisan Skripsi
Adapun teknik penulisan yang digunakan adalah menggunakan
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2012”.
13
H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bab, masing-
masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang diawali dengan
pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang
dianggap perlu. Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penulis mengangkat
tema yang akan dibahas dalam skripsi, perumusan masalah
dan pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
review studi terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi
penelitian, pedoman penulisan skripsi dan sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini, penulis memuat tinjauan pustaka dengan
membahas teori-teori yang terkait dengan pengertian
asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah,
mekanisme operasional dana asuransi syariah, serta
underwriting dan surplus underwriting.
BAB III GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA
INDONESIA UNIT SYARIAH
Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum
perusahaan yang akan dijadikan penelitian bagi penulis
14
yaitu PT Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah. Dalam
gambaran umum ini penulis menggambarkan tinjauan
umum perusahaan, sejarah singkat mengenai perusahaan,
visi dan misi perusahaan, sturktur organisasi perusahaan,
Struktur modal dan produk-produk yang dikelola oleh
perusahaan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ada di
perusahaan, diantaranya; perlakuan dana surplus
underwriting Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia dan
relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa
DSN no 53 tahun 2006.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang
dilakukan oleh penulis.
15
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi
Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, assurantie, yang dalam
hukum belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari
peristilahan assurantie kemudian muncul istilah assuradeur bagi
penanggung, dan geasuradeur bagi tertanggung.15
Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya
pertanggungan, perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar
iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya
kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak
pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.16
Pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang
15
KH Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial,
Penerbit Mizan Bandung, 1994, hal. 205-206. 16
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
16
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.17
Menurut KUHD 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah
suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima
suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tentu.18
Sedangkan menurut Abdullah Amrin, Asuransi adalah suatu alat
untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara
menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau
hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas
kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi
akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.19
2. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta’min, penanggung disebut
mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau
musta’min. At-ta’min diambil dari kata amana memiliki arti memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.20
Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta asuransi
mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang
17
Undang-undang No. 2/1992, pasal 1. 18
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal 246. 19
Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan
dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011) h. 45. 20
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004),hal.28
17
akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang
dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini sebatas
pengelola operasional perusahaan serta investasi dari dana-dana yang
diberikan kepada perusahaan.21
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang
asuransi syariah yang berarti kumpulan perjanjian, yang terdiri atas
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan
perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan
kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
melindungi.22
Dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah,
memberi definisi tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi
dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi
dalam bentuk aset dan atau Tabarru yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).23
Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah
non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan
lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh
21
Dian Astria,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba (Studi PT Takaful
Keluarga)”, (Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,
2009), hal. 24-25 22
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 23
Fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum
asuransi syariah.
18
keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta
asuransi. cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi
dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam hal
ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana yang
menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan
diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan
peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang akan memperoleh
manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan
asuransi.24
Asuransi syariah dalam pengertian muamalah mengandung arti
yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di
antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung dan tertanggung.
Dengan demikian, gagasan mengenai Asuransi Syariah berkaitan dengan
unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana
peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.25
Sedangkan
perusahaan Asuransi Syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling
menanggung antara para peserta asuransi.26
Hal tersebutlah salah satu
yang membedakan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi
Konvensional, dimana dalam asuransi konvensional perusahaan sebagai
penanggung risiko peserta asuransi.
24
Hendi Suhendi, Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis, (Bandung:
Mimbar Pustaka, 2005), hal.9 25
Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan
Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hal. 234 26
Juhaya S. Praja, Asuransi Takaful, (artikel dikeluarkan oleh PT Syarikat takaful
Indonesia)
19
Beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa maupun
istilah, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi syariah
peserta asuransi dengan peserta asuransi yang lainnya saling tolong
menolong jika salah satu peserta mengalami musibah, sedangkan
perusahaan hanya sebagai pengelola keikutsertaannya antar peserta
tersebut dengan mendapatkan ujrah dari pengelolaannya.
3. Pengertian Usaha Asuransi Umum Syariah
Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan
memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta
atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.27
4. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya
peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak
pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah
ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.28
27
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
20
5. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan
hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah
dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada
nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah
Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda
dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum.29
1. Al-Qur’an
Ayat Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas istilah asuransi
seperti “al-ta’min” ataupun “at-takaful”. Namun terdapat beberapa
ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki nilai-
nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. diantara ayat-ayat Al-
Qur’an tesebut antara lain:
1) Perintah Allah mempersiapkan hari esok Q.S. Al-Hasyr (59): 18
يأيها ٱلذين ءامنىا ٱتقىا ٱهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد وٱتقىا ٱهلل
إن ٱهلل خبير بما تعملىن
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha megetahui apa yang kamu
kerjakan. “
29
AM. Hasan Ali, MA, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis
Historis Teoritis dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 104
21
2) Perintah Allah saling tolong menolong Q.S. Al-Maidah (5): 2
ون ىا عل ٱلإثم وٱلعدوتعاونىا عل ٱلبر وٱلتقىي ولا تعاون
دديد ٱلعقا وٱتقىا ٱهلل إن ٱهلل
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah Q.S.
Al-Quraisy (106): 4
ٱلذي أطعمهم من جىع وءامنهم من خىف
Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
2. Sunnah Rasul
Dalam praktek asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun
bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling
bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam hadits Nabi
berikut.30
“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan
setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah
tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim)
30
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.88-90
22
Kemudian hadist Nabi yang memerintahkan untuk saling
melindungi sebagai berikut
“Sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang
memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa
manusia.” (HR Ibnu Majah)
3. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Asuransi
Ibnu Abidin, Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi
adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah
iltizam ma lam yalzam (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).
Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram
karena mengandung riba, beliau melihat riba terebut dalam
pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai
bunga ketika waktu perjanjian telah habis. 31
Dan masih banyak lagi
ulama yang mengatakan bahwa asuransi tidak dibolehkan.
4. Pendapat Ulama yang Membolehkan Asuransi Syariah
Syaikh Abdur Rohman Isa adalah salah seorang Guru Besar
Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi
merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-
imam terdahulu, dengan demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan
ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah
menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum
31
Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Zikrul Hakim:
Jakarta) 2008 hal. 100
23
syara’ patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan
umum, maka halal menurut syara’.32
Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo).
Mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan
koperasi yang menguntungkan masyarakat. Sepanjang dilakukan
bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian,
apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan
dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali hanya sebesar
premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala
sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka
ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum
dalam polis, dan ini halal menurut syara’.33
Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB, Sarjana dan pakar ekonomi
Pakistan. Memperbolehkan asuransi jiwa dan asuransi lainnya dengan
alasan sebagai berikut, (1) persetujuan asuransi tidak menghilangkan
arti tawakal kepada Allah, (2) di dalam asuransi tidak ada pihak yang
dirugikan dan merugikan, (3) tujuan asuransi adalah kerja sama dan
tolong-menolong.34
32
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 71 33
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 72 34
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 75
24
Asuransi syaiah dalam operasionalnya diatur oleh regulasi dalam
bentuk keputusan menteri keuangan (KMK). Kerangka acuan asuransi
syariah dalam operasionalnya antara lain.35
:
a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah.
b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Mudharabah Musytarakah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
d. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad
Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
e. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010
tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi
Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
f. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
g. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha
Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
h. Keputusan direktur jendral lembaga keuangan nomor
kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan
35
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)., cet.3 hal 142-143.
25
Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
Dengan System Syariah.
6. Mekanisme Operasional Dana Asuransi Syariah
Kedudukan perusahaan Asuransi Syariah dalam transaksi Asuransi
Syariah, adalah sebagai mudharib (pemegang amanah). Asuransi syariah
menginvestasikan dana tabarru’ yang terkumpul dari kontribusi peserta,
kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara’. Dalam
mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru’,
mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara
syar’i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.36
Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi
syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan
operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah
atas seberapa besar ujrah yang diperoleh perusahaan untuk menutup
seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun wantu
tertentu.37
. Dana tabaruu’ yang terhimpun dari para peserta akan
diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang sesuai dengan prinsip
syariah. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagihasikan sesuai dengan
nisbah yang telah ditentukan.38
Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan
36
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.249 37
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis &
Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 hal. 33 38
Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah
Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” hal. 34.
26
tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian
klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’).39
Perusahaan asuransi syariah memiliki biaya-biaya opersional yang
disebut sebagai “beban asuransi”. Beban yang ada pada perusahaan
asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Beban klaim yang terdiri dari : klaim bruto, klaim reasuransi,
estimasi kenaikan (penurunan) kalam retensi sendiri.
b. Beban komisi, adalah pengeluaran untuk membayar komisi
perantara baik itu agen ataupun broker asuransi.
c. Beban usaha adalah pengeluaran perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya.
d. Beban lain-lain adalah keseluruhan beban yang digunakan
untuk mengelola usaha diluar beban klaim, beban komisi, dan
beban usaha.
Kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi dikurangi dengan
beban asuransi jika masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan
maka sudah sepatutnya perusahaan mengalami surplus underwriting.
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI
dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi
39
Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah
(Jakarta: FSH, 2012), hal. 40.
27
syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah
ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksud sebagai
usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu
yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-
MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan
pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupa
ekonomi. 40
1. Kedudukan Fatwa DSN
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.
Bahkan umat islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di
dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan
masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Kedudukan
fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.41
Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada
dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi
anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan
yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah
yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional melibatkan
40
RM Priyo Handoko. “Peran DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00
WIB dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-
5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus
(defisit) Underwriting?
DPS mengawasi dengan adanya meeting mingguan yang dilakukan dengan unit syariah
dimana DPS akan memonitor untuk perkembangan dari proses tersebut. Penetapan
pembagian surplus tersebut ditetapkan dalam fatwa DPS.
6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting?
1. Pada akhir masa asuransi (Sertifikat sudah jatuh tempo), Peserta akan memperoleh
pembagian Surplus Underwriting yang dihitung berdasarkan rumus:
2. Prosentase Pembagian Surplus Underwriting 1) x Iuran Tabarru' Peserta x Jumlah Hari Lunas 2)
3653) atau Jangka Waktu Asuransi 4)
Dengan ketentuan:
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas
Sertifikat.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.
c. Terdapat Surplus Underwriting
Keterangan:
1) Prosentase pembagian surplus underwriting per tahun, dihitung dari total Surplus
Underwriting yang menjadi hak seluruh peserta dibagi dengan Iuran Tabarru’ dari
seluruh Peserta.
2) Jumlah hari lunas dihitung mulai dari tanggal pelunasan Kontribusi oleh Peserta
sampai dengan tanggal akhir periode asuransi.
3) 365 digunakan jika periode Sertifikat satu tahun atau kurang
4) Jangka waktu Manfaat digunakan jika periode Sertifikat lebih dari satu tahun.
3. Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara ekonomis
membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan kepada
Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta
dimaksud digunakan untuk:
a. Menambah Dana Tabarru’;
b. Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau
c. Dana sosial.
4. Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:
a. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau
b. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana
Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’
seluruhnya.
5. Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun
pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?*
Mekanisme pendistribusian dengan melihat adanya kecukupan dana tabarru untuk
dibagikan kepada peserta yang berhak dengan membagikan secara langsung.
8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam
mendristribusikannya?*
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas
Sertifikat.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.
c. Terdapat Surplus Underwriting
9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?*
*jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian.
Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun
pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.
DAFTAR PERTANYAAN
RELEVANSI PERLAKUAN SURPUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO.
53 TAHUN 2006 PADA PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH
1. Bagaimana tingkat surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012-2014 pada Unit
Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
2. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus (defisit)
underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia?
3. Apakah pernah terjadi defisit underwriting? Apa penyebabnya? Apa yang dilakukan
perusahaan untuk mengatasi terjadinya defisit underwriting?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya surplus underwriting?
5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus
(defisit) Underwriting?
6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting?
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?*
8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam
mendristribusikannya?*
9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?*
*jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian.
PEMILIK PERSEROAN
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko 1)
Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin Ramto Komisaris : Alexander Rusli 3)
Komisaris : Eddy Porwanto Poo 2)
Komisaris Independen : Hilda Rossieta
Indikator Keuangan Lainnya 2013 2012
A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5,000 5,000 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Peserta Total Dana Jaminan 5,000 5,000
B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 799% 158%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 503% 164%
D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%) 0% 0%
E. Rasio Likuiditas (%) 105% 146%
F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 155% 110%
KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Pengawas Syariah
1. Ketua : DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS4)
2. Anggota : Drs. Hasanudin, M.Ag.
1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 45.558 58.602 3 Ujrah pengelola (15.552 ) (23.719 ) 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (23.584 ) (23.870 ) 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 3.691 (3.096 )
6 Jumlah premi bruto 10.113 7.917
7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran Klaim (26.843 ) (25.834 ) 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 11.257 7.598 10 Klaim yang masih harus dibayar - - 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung - - reasuransi dan pihak lain - - 12 Penyisihan teknis (133 ) 1.216 13 Beban pengelolaan reasuransi - -
21 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' (2.830 ) (1.183 )
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh
A. Kekayaan tersedia untuk qardh 6.232 5.090 B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh***) a. 25% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi 2.800 1.411 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar 240 527
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 3.192 3.152
Solvabilitas Dana Perusahaan A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 61,983 45,320 b. Kewajiban 23,364 12,346
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 38,619 32,974
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan****) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 3,040 1,938
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25,000 25,000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) 25,000 25,000
C. Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan 13,619 7,974
I. ASET 1. Kas dan Bank 37.663 19.912
2. Investasi
- Deposito Berjangka 408.927 477.889
- Efek-efek
- Saham 25.289 25.680
- Obligasi 954.345 658.108
- Reksadana 301.899 297.238
- Penyertaan Langsung 5.108 5.100
- Investasi Saham pada Entitas Asosiasi 1.002.089 803.786
Jumlah Investasi 2.697.657 2.267.801
3. Piutang Premi - Bersih 828.499 528.098
4. Piutang Reasuransi - Bersih 101.660 150.479
5. Piutang Lain-lain 28.371 30.619
6. Aset Lain-lain 32.680 17.694
7. Aset Tetap - Bersih 8.446 8.039
8. Aset Reasuransi 2.639.777 2.144.240
9. Aset Pajak Tangguhan 57.419 60.484
10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 ) 6.432.172 5.227.366
I. ASET 1 Kas dan bank 16.470 10.348 2 Piutang kontribusi 19.633 17.935 3 Piutang reasuransi - - 4 Piutang a. Mudharabah - - b. Salam - - c. Istishna' - - 5 Deposito 39.361 33.648 6 Investasi pada surat berharga - - 7 Pembiayaan a. Mudharabah - - b. Musyarakah - - 8 Investasi pada entitas lain - - 9 Properti investasi - - 10 Aset lain 4.336 4.336
11 Jumlah aset 79.800 66.267
II. KEWAJIBAN 1 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 714 4.406 2 Utang klaim 2.087 4.588 3 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 190 56 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - - 5 Utang reasuransi 20.219 14.044 6 Utang dividen - - 7 Utang pajak - - 8 Utang Lain 15.960 5.358
9 Jumlah kewajiban 39.170 28.452 III. DANA PESERTA 10 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 11 Dana Tabarru' 2.011 4.841
12 Jumlah dana peserta 2.011 4.841
IV. EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 25.000 14 Tambahan modal disetor 15 Saldo laba 13.619 7.974
16 Jumlah ekuitas 38.619 32.974
16 Jumlah kewajiban. dana peserta dan ekuitas 79.800 66.267
19. JUMLAH EKUITAS (13 s.d. 18) 2.281.852 1.956.385 20. JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (11+12+19) 6.432.172 5.227.366
RASIO KESEHATAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012(dalam jutaan rupiah)
Catatan :
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011
b. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usahaasuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional
c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - firma anggota jaringan global PwC dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian"
d. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"
e. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,
Reasuradur Utama
Nama Reasuradur
PT. TUGU PRATAMA INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
8 kolom x 540 mmk (Full Colour)
**) Sesuai dengan PMK No 11/PMK.010/2011 rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah minimal sebesar 15 % dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL/2011
***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011 Perhitungan sesuai dengan Peratutan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL2011
****) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011
1-3) Idem dengan Catatan pada neraca perusahaan (tersebut di atas)
4) Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, hanya aktif menjabat hingga 2 Pebruari 2012, selanjutnya pejabat Ketua DPS digantikan oleh DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS
Catatan :a. Solvabilitas tahun 2013 dan 2012 disajikan sesuai dngan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha reasuransi dengan prinsip syariah, rasio pencapaian tingkat solvabilitas dana Tabarru' adalah sebesar 16% per tanggal 31 Desember 2012 dan 20% per tanggal 31 Desember 2013, dan peraturan Bapepam & LK No. PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
b. Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
c. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Dana Perusahaan, Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' diambil dari Laporan Keuangan Unit Syariah pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan(a member firm of PwC global network) dengan pendapat "Wajar Tanpa
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,-
Jakarta, 30 April 2014S.E. & ODireksi
PT TUGU PRATAMA INDONESIA
Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 56,761 39,793 b. Kewajiban 55,110 38,872
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 1,651 921
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' **) 7,483 5,644
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (5,832 ) (4,723 )
D Rasio Pencapaian (%) **) 22% 16%
Pemilik Perseroan
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 %
PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 %
Siti Taskiyah : 12.15 %
Moh. Satya Permadi : 5.25 %
LAPORAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.
4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia
Reasuradur Luar Negeri :
1. Munich Reinsurance Company
2. Hannover Re.
3. Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.
4. Scor Reinsurance Asia-Pacific Pte. Ltd.5. Omnium Insurance & Reins. Company6. Lloyd's Underwriters London
Jakarta, 30 April 2014
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
2013 : 2.281.8522012 : 1.956.385
2013 : 6.432.1722012 : 5.227.366
2013 : 349.033 2012 : 196.357
2013 : 210.8432012 : 149.188
Laba bersih
ekuitas
asset
hasiL investasi
41%78%
17%23%
Keterangan : 1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku umum
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional
3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas
4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko
Catatan :1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013
Catatan :1) Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang2) Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013
( a Member of PERTAMINA )
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Network Offices : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • Hongkong
Reasuradur Dalam Negeri 1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia2 PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk 4 PT. Asuransi Takaful Umum
Reasuradur Luar Negeri 1 Labuan Reinsurance (L) Ltd 2 MNRB Retakaful Berhad
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Network Offices : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • Hongkong
A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan 5.473.921 4.382.933 b. Liabilitas 4.150.320 3.317.695
Jumlah Tingkat Solvabilitas 1.323.601 1.065.238
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 72.958 97.001 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B) - - c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 24.500 5.553 d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) 45.643 116.281 e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) - - f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 103.286 89.690 g. Risiko Operasional (Schedule G) 1.880 -
Jumlah MMBR 248.266 308.524
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 1.075.334 756.714
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3) 533% 345%
Informasi Lain
a. Jumlah Dana Jaminan 20,000 15,000
b. Rasio Likuiditas (%) 228% 252%
c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 658% 673%
d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) 53% 48%
e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 60% 62%
2013 : 265.1892012 : 226.319
2013 : 2.030.625 2012 : 1.433.212
hasiL unDerWritinG
Premi bruto
17%
42%
1 PENDAPATAN UNDERWRITING2 Premi Bruto3 a. Premi Penutupan Langsung 2.075.851 1.501.494 4 b. Premi Penutupan Tidak Langsung 63.589 36.222 5 c. Komisi Dibayar 108.815 104.504 6 Jumlah Premi Bruto (3+4-5) 2.030.625 1.433.212 7 Premi Reasuransi 8 a. Premi Reasuransi Dibayar 1.750.097 1.293.417 9 b. Komisi Reasuransi Diterima 197.291 182.446 10 Jumlah Premi Reasuransi (8-9) 1.552.805 1.110.971 11 Premi Neto (6-10) 477.819 322.242 12 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 1) 13 a. CAPYBMP tahun lalu 80.707 67.444 14 b. CAPYBMP tahun berjalan 157.710 80.707 15 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14) (77.003 ) (13.263 )16 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) 400.816 308.97917 Pendapatan Underwriting Lain Neto - -
20 Beban Klaim21 a. Klaim Bruto 439.101 686.930 22 b. Klaim Reasuransi 332.039 567.010 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim - -24 c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan 157.483 120.223 25 c.2. Cadangan Klaim tahun lalu 128.918 157.483 26 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 135.627 82.660 27 Beban Underwriting Lain Neto - - 28 BEBAN UNDERWRITING (26+27) 135.627 82.660
29 HASIL UNDERWRITING (18-28) 265.189 226.31930 Hasil Investasi 210.843 149.188 31 Bagi Hasil - - 32 Beban Usaha33 a. Beban Pemasaran 12.157 10.684 34 b. Beban Umum dan Administrasi 180.642 175.371 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 192.799 186.05536 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 283.233 189.451 37 Hasil (Beban) Lain 136.565 38.689 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 419.798 228.140 39 Zakat - - 40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 419.799 228.140 41 Pajak Penghasilan 70.766 31.783 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41) 349.032 196.357 43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga (67.773 ) 13.312 45 Selisih Penilaian Aset Tetap 46 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 97.471 29.295 47 Bagian Pendapatan Komprehensif lain Entitas Asosiasi - (2.543 )48 Pendapatan Komprehensif Lain Untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 29.698 40.064 49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48) 378.730 236.421
RBC (Risk Based Capital) 533%
COR (Combined Operating Ratio) 60%
Likuiditas 228%
Catatan :1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013
Catatan :1) Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang2) Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013
Reasuradur Utama
Nama Reasuradur
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh A. Kekayaan tersedia untuk qardh 6.292 6.232
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh*) a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi 5.597 2.800 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar 124 240
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 571 3.192
Solvabilitas Dana Perusahaan
A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 74.767 61.983 b. Kewajiban 28.505 23.364 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 46.262 38.619
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 5.722 3.040 b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25.000 25.000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) 25.000 25.000
C. Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan 21.262 13.619
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
Kantor PusatWisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920
Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555Branches & Network Office: Surabaya • bandung • Medan • balikpapan• SeMarang • paleMbang • Hongkong
LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PREMIBRUTO
2014 : 2.575.8162013 : 2.030.625
26,85% 60,26%
HASILUNDERWRITING
2014 : 425.0002013 : 265.189
14,25%
LABAKOMPREHENSIF
2014 : 444.7842013 : 389.310
18,97%
EKUITAS
2014 : 2.668.8532013 : 2.243.291
17,23%
ASET
2014 : 7.494.919 2013 : 6.393.610
PEMILIK PERSEROAN
ASET 2014 2013* LIABILITAS DAN EKUITAS 2014 2013* URAIAN 2014 2013* KETERANGAN 2014 2013*
RASIO KESEHATAN KEUANGANPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013(dalam jutaan rupiah)
Catatan :
a. laporan posisi keuangan (neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, laporan laba rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan ketua bapepam dan lk nomor per-06/bl/2011 tanggal 29 april 2011
b. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional
c. laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC) sekarang bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,Wibisana, Rintis & Rekan yang laporannya tertanggal 27 Februari 2015 dengan menyatakan " Wajar Tanpa Pengecualian"
laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan laporan keuangan serta bentuk dan Susunan pengumuman ringkasan laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
d. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"
e. angka (nilai) yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,-
Jakarta, 28 April 2015
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
I. ASET 1. Kas dan Bank 34.432 37.663 2. Investasi - Deposito Berjangka 923.770 408.927 - efek-efek - Saham 65.690 25.289 - obligasi 953.129 954.345 - Reksadana 119.149 301.899 - penyertaan langsung 5.135 5.108 - investasi Saham pada entitas asosiasi 1.041.342 963,528 Jumlah Investasi 3.108.215 2.659.096
3. Piutang Premi - Bersih 1.053.810 828.499 4. Piutang Reasuransi - Bersih 145.398 101.660 5. piutang lain-lain 36.093 28.370 6. aset lain-lain 45.704 32.680 7. Aset Tetap - Bersih 7.378 8.446 8. Aset Reasuransi 3.009.475 2.639.777 9. Aset Pajak Tangguhan 54.414 57.419
10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 ) 7.494.919 6.393.610
I. LIABILITAS
1. Utang Klaim 23.208 5.194
2. Utang Reasuransi 982.597 874.698
3. Utang Komisi 40.101 27.589
4. Utang Pajak 57.336 54.675
5. utang lain-lain 72.085 40.158
6. Pendapatan Premi Ditangguhkan - -
7. estimasi klaim 2.420.866 2.073.842
8. Premi Belum Merupakan Pendapatan 1.015.297 872.433
9. Pendapatan Komisi Ditangguhkan - Bersih 41.791 44.142 10. liabilitas imbalan kerja 168.984 155.577 11. JUMLAH LIABILITAS (1 s.d. 10) 4.822.265 4.148.308 12. Akumulasi Cadangan Dana Tabarru' 3.801 2.011 II. EKUITAS
13. Modal Saham 160.000 160.000
14. Tambahan Modal Disetor (24.750 ) (24.750 )
15. Selisih nilai Transaksi entitas Sepengendali - -
20 Beban Klaim 21 a. Klaim Bruto 561.578 439.101 22 b. Klaim Reasuransi 452.564 332.039 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 24 c.1. Cadangan Klaim tahun lalu 157.483 128.918 25 c.2. Cadangan Klaim tahun berjalan 238.277 157.483 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 189.807 135.627 27 beban underwriting lain neto - -28 BEBAN UNDERWRITING (26+27) 189.807 135.627
29 HASIL UNDERWRITING (18-28) 425.000 265.189
30 Hasil Investasi 159.370 224.829 31 Bagi Hasil - -32 Beban Usaha33 a. Beban Pemasaran 13.884 12.157 34 b. Beban Umum dan Administrasi 218.333 180.642 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 232.217 192.79936 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 352.153 297.219 37 Hasil (beban) lain 92.938 136.565 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 445.091 433.784 39 Zakat - -40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 445.091 433.784 41 Pajak Penghasilan 83.247 70.766 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41) 361.844 363.018
43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 34.234 (71.179 )45 Selisih Penilaian Aset Tetap - -46 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 48.706 97.471 47 bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi - - 48 pendapatan komprehensif lain untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 82.940 26.292
49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48) 444.784 389.310
Pencapaian Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan 6.295.164 5.473.592 b. liabilitas 4.794.175 4.150.320 Jumlah Tingkat Solvabilitas 1.500.989 1,323,272
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 114.153 72.958 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi arus aset dan liabilitas (Schedule B) - - c. ketidakseimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 39.057 24.500 d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) 105.437 45.643 e. risiko Tingkat bunga (Schedule e) - - f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 121.474 103.286 g. risiko operasional (Schedule g) 741 1,882
Jumlah MMBR 380.863 248,269
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat
Solvabilitas 1,120, 27 1,075,003
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3) 394,10% 533,00%
Informasi Lain
a. Jumlah Dana Jaminan 20.000 20.000 b. rasio likuiditas (%) 226% 228%c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 522% 658%d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan pendapatan premi neto (%) 26% 53%e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi neto (%) 48% 60%
Dewan Komisaris: presiden komisaris : luhur budi djatmiko komisaris : eddy porwanto poo Komisaris : Mohammad Rudy Salahudidin Ramto Komisaris Independen : Hilda Rossieta
DIREKSIPresiden Direktur : Yasril Y. RasyidDirektur Keuangan & JK : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono
Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia2. pT. reasuransi nasional indonesia3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia
Reasuradur Luar Negeri :1. Swiss Reinsurance Company2. Munich Reinsurance Company3. Hannover Re.4. asia Capital reinsurance group pte. ltd.5. Scor reinsurance asia-pacific pte. ltd.6. lloyd's underwriters london
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % pT. Sakti laksana prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %
PEMILIK PERSEROAN
I. ASET 1 Kas dan bank 17.586 16.470 2 Piutang kontribusi 22.179 19.633 3 Piutang reasuransi - - 4 Piutang a. Mudharabah - - b. Salam - - c. Istishna' - - 5 Deposito 39.662 39.361 6 Investasi pada surat berharga - - 7 Pembiayaan a. Mudharabah - - b. Musyarakah - - 8 Investasi pada entitas lain - - 9 Properti investasi - - 10 Aset lain 4.336 4.336 11 Jumlah aset 83.763 79.800
II. LIABILITAS 1 Utang klaim 973 2.087 2 Utang reasuransi 8.846 20.219 3 Utang lain-lain 22.032 15.960 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - - 5 Utang dividen - - 6 Utang pajak - - 7 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 1.570 714 8 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 279 190 9 Jumlah liabilitas 33.700 39.170
III. DANA PESERTA 10 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 11 Dana Tabarru' 3.801 2.011 12 Jumlah dana peserta 3.801 2.011
IV. EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 25.000 14 Tambahan modal disetor 15 Saldo laba 21.262 13.619 16 Jumlah ekuitas 46.262 38.619 17 Jumlah liabilitas. dana peserta dan ekuitas 83.763 79.800
NO URAIAN 2014 2013
KOMISARIS DAN DIREKSI
NO URAIAN 2014 2013 URAIAN 2014 2013
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAHPER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
*) Sesuai dengan pasal 54 pMk no. 11/pMk.010/2011, Jumlah kekayaan yang Tersedia untuk Qardh paling rendah 45% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan peraturan ketua bapepam dan lk nomor per 07/bl/2011.
**) Sesuai dengan pasal 52 pMk no. 11/pMk.010/2011, Tingkat Solvabilitas dana Tabarru' paling rendah 15% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 30% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan peraturan ketua bapepam dan lk nomor per 07/bl/2011.
***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam pasal 31 pMk no. 11/pMk.010./2011.
Catatan : a. laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dana perusahaan dan laporan
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014 dan 2013 di atas, diambil dari laporan Keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PwC) tertanggal 28 April 2015 dengan opini tanpa modifikasian.
b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report) dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi peraturan ketua bapepaM-lk no. per-06/bl/2011 Tanggal 29 April 2011.
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,-
Jakarta, 28 April 2015
S.E. & O
DireksiPT TUGU PRATAMA INDONESIA
Tingkat Solvabilitas A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 62.912 56.761 b. Kewajiban 59.471 55.110 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 3.441 1.651
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *) 7.996 7.483
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (4.555 ) (5.832 )
D Rasio Pencapaian (%) **) 43% 22%
Dewan Komisaris:presiden komisaris : luhur budi djatmikoKomisaris : Mohammad Rudy Salahudidin Ramtokomisaris : eddy porwanto pooKomisaris Independen : Hilda Rossieta
DireksiPresiden Direktur : Yasril Y. Rasyid Direktur Keuangan & JK : HendroyonoDirektur Pemasaran : Sigit Suciptoyono
1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 33.926 45.558 3 Ujrah pengelola (10.007 ) (15.552 ) 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (18.542 ) (23.584 ) 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (856 ) 3.691
6 Jumlah premi bruto 4.521 10.113
7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran Klaim (10.163 ) (26.843 ) 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 8.452 11.257 10 Klaim yang masih harus dibayar - - 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain - - 12 Penyisihan teknis (90 ) (133 ) 13 Beban pengelolaan reasuransi - -
7 Beban 8 Beban komisi 2.422 5.682 9 Ujrah dibayar 2.720 5.335 10 Beban umum dan administrasi 151 1.035 11 Beban pemasaran 179 92 12 Beban pengembangan - - 13 Jumlah Beban 5.472 12.144
14 Laba usaha 5.985 4.524 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 1.658 1.121 16 Laba sebelum pajak 7.643 5.645 17 Beban pajak - - 18 Zakat - - 19 Laba neto 7.643 5.645
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
PT. TUGU PRATAMA INDONESIAKantor Pusat
Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555
Branches & Network Office : Surabaya • bandung • Medan • balikpapan • SeMarang • paleMbang • Hongkongemail : [email protected] | [email protected]
www.tugu.com
SEOJK Nomor: 2/SEOJK.05/2013Tanggal: 27 Agustus 2013LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Keterangan : 1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas
3) penyajian laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif disesuaikan dengan ketentuan pernyataan Standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
4) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensiomal
5) Sesuai dengan pasal 2 peraturan Menteri keuangan nomor 53/pMk.010/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, target tingkat solvabilitas yang paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko
6) * laporan keuangan 31 desember 2013 telah disajikan kembali dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi pencatatan investasi pada entitas asosiasi dari metode biaya menjadi metode ekuitas sehubungan dengan penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
1. ketua : H. Jafril khalil, phd, MCl, dipl.iF, FiiS, CFp
2. Anggota : Dr. H. Hasanudin, M. Ag.
PEMILIK PERUSAHAAN
PT. Pertamina (Persero) : 65.00 %
pT. Sakti laksana prima : 17.60 %
Siti Taskiyah : 12.15 %
Moh. Satya Permadi : 5.25 %
REASURADUR UTAMA
Nama Reasuradur
Reasuradur Dalam Negeri1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia2 pT. reasuransi nasional indonesia3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk
Reasuradur Luar Negeri 1 labuan reinsurance (l) ltd2 Mnrb retakaful berhad
(dalam jutaan rupiah)
Indikator Keuangan Lainnya 2014 2013
A. Dana Jaminan a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5.000 5.000 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Peserta Total Dana Jaminan 5.000 5.000
B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 888% 799%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 119% 503%
d. rasio Jumlah premi penutupan langsung terhadap premi penutupan Tidak langsung (%) 0% 0%
e. rasio likuiditas (%) 110% 105%
F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap pendapatan premi neto (%) 39% 155%
Dewan Syari’ah Nasional MUI
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
بسم اهللا الرحمن الرحيم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
لطيب وال تأكلوا أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث با )1 ).2: النساء( إلى أموالكم إنه كان حوبا كبريا
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’ [4]: 2).
يتقوا عليهم فل افا خافوامن خلفهم ذرية ضع ن لو تركوايخش الذيول )2 ).9: النساء( قوال سديدا الله وليقولوا
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 2
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
1( دقوا بالعفوا أوونآم نيا الذهآ أيلى يتا يام إال معة األنمهيب لكم لتأح: املائدة(ير محلى الصيد وأنتم حرم، إن اهللا يحكم ما يريد عليكم غ
1( “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
2( الن نيب متكمإذا حا وهلإلى أه اتانوا الأمدؤأن ت كمرأمي اس إن اللهأن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان سميعا بصيرا
)58: النساء( “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).
3( نيب الكموا أمأكلوا ال تونءام نيا الذهاأيكون يل إال أن تاطبالب كمتجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما
)29: النساء( “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 3
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
واتقوا الله إن ،إلثم والعدوانتعاونوا على ا وال ،وتعاونوا على البر والتقوى ).2: املائدة(الله شديد العقاب
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
).عن أيب هريرة مسلم“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى )2رواه مسلم عن (منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
)النعمان بن بشري“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
3( هضعب دشي انينن كالبمؤلمل نمؤا المضعب) رواه مسلم عن أيب )موسى
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).
4( ال فليم ا لهميتي يلو نمجتر كهرتال يو ،بهحتلكأى ته الصةقد ) رواهالترمذي والدار قطين والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
)عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 4
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
5( امرل حأح الال أوح مرطا حرإال ش هموطرلى شون عملسالماو . )رواه الترمذي عن عمرو بن عوف(
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).
6( اررالضو ررالض) بن الصامت، وأمحد عن رواه ابن ماجة عن عبادة )ابن عباس، ومالك عن حيي
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah fiqh:
األصل فى المعامالت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها -1 “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
.الضرر يزال -3“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan : 1. Pendapat ulama; antara lain:
ة، يعان منه فالمبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشرك )1 ع أوربت فةبص همقدكة ترالشو ،هليع فقتظام المب النسبح اجتحالم
. املعامالت املالية املعاصرة، ص. (هبة محضة من غير مقابل أو عوض276(
Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
، عقود التأمني وعقود ضمان االستثمار ألمحد 59-58. الزرقاء، ص، التأمني بني احلظر واإلباحة 247-244.السعيد شرف الدين ص
)53.ص ،جيب أيب يلسعدAnalisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).
يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمتضررين من المستأمنين؛ ا يبم له عربتم وه فسهن قتي الوفو رهرضت دنض عويعت نذ مأخ
)83. التأمين اإلسالمي ألمحد سامل ملحم، ص(Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’ ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 6
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
Kedua : Ketentuan Hukum
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
1. Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, نع له/مؤممتبر ) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’-
عمتبر/مؤمن ).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Kelima : Pengelolaan
1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
Keenam : Surplus Underwriting
1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 7
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Ketujuh : Defisit Underwriting
1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.
Kedelapan : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 23 Maret 2006
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris, Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 8
Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI
.ومجعه تربعات. فعله غير طالب عوضا: وتربع باألمر. التطوع من غري شرط: التربع يف اللغة
بذل المكلف ماال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بال عوض بقصد : ح الفقهي فهوأما يف االصطالوقد . فيشمل الهبة والوصية والوقف والعارية وغير ذلك. البر والمعروف غالبا
.هو تمليك مال بغير عوض: "لعالمة علي حيدر بقولهعرفه ا