RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia

Post on 12-Jun-2015

5354 Views

Category:

Real Estate

19 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.

Transcript

R RINCI

KEDUDUKAN PEKERJAAN RTBL KAWASANPEMBAHASAN LAPORAN ANTARA DI BUKITTINGGI

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANKAWASAN NGARAI SIANOK KOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

Rencana RINCI

Nasional • RTRW Pulau/Kepulauan - Skala 1:500.000• RTR Kaw.Strategis Nasional

Skala 1:50 000 100 000

Rencana UMUMRTRW Nasional - Skala 1:1.000.000

RTRW Nasional - Skala 1:1.000.000

Provinsi

Skala 1:50.000-100.000

RTR Kaw. Strategis Provinsi Skala 1:50.000

RTRW Nasional Skala 1:1.000.000PP No. 26/2008

RTRW Provinsi - Skala 1:250.000

Kabupaten• RDTR Kabupaten Skala 1:25.000• RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Skala 1:10.000-25.000RTRW KabupatenSkala 1:25.000-100.000

RTRW Prov. Jawa Barat

RTRW Kabupaten MajalengkaSkala 1:100.000

RDTR Kecamatan KertajatiSkala 1:25.000

RTBL KAWASANSkala 1:1.000RENCANA TINDAKSumber:

• Jenis RTR berdasarkanUU No. 26/2007

• Skala Rencana Umum berdasarkanPP No 10/2000

RENCANA TINDAKSkala 1:500DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED)

PP No. 10/2000• Ketentuan tentang RTBL

berdasarkan PermenPU No. 06/M/PRT/2007

( )Skala 1:100STIMULAN /PEMBANGUNAN FISIK

KEDUDUKAN RDTR – PERATURAN ZONASI - RTBLPEMBAHASAN LAPORAN ANTARA DI BUKITTINGGI

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANKAWASAN NGARAI SIANOK KOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

Hirarki Kebijakan Tata Ruang Berdasarkan Wilayah dan Jenis Rencana

PERATURAN TERKAIT

UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan Ruang

PERATURAN TERKAIT

Klasifikasi Penataan Ruang Berdasarkan Sistem, Fungsi Dan Nilai Strategis Kawasan Menurut UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan Ruang

PERATURAN TERKAITImplikasi UU Nomor 26/2007

top related