Q:\QMS Files's\My_Dok\IPO\Pedoman Tata Kelola Indonesia Version
Post on 14-Feb-2017
231 Views
Preview:
Transcript
POL-RBS-PST-001 rev.00
PEDOMAN
TATA
KELOLA
PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk
POL-RBS-PST-001 rev.00
i
DAFTAR ISI
Hal
1. Pendahuluan ................................................................................................ 1
2.. Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan ........................................................ 2
3.. Tata Kelola Perusahaan ............................................................................... 4
3.1 Lima Pilar Tata Kelola Perusahaan .................................................. 4
3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
dan Sekretaris Perusahaan .............................................................. 6
3.2.1 Dewan Komisaris ............................................................. 6
3.2.2 Dewan Direksi .................................................................... 9
3.2.3 Sekretaris Perusahaan ......................................................... 11
3.3 Pedoman Perilaku ............................................................................ 12
3.4 Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi ...................................15
3.4.1 Penggunaan Software/Perangkat Lunak Tidak Sah ............15
3.4.2 Perlindungan hukum terhadap hak cipta .............................15
3.4.3 Kerahasiaan .........................................................................16
3.4.4 Keamanan Komputer ......................................................... 16
3.4.4.1 Keamanan Fisik ..................................................... 16
3.4.4.2 Keamanan Logis ....................................................16
3.4.4.3 Keamanan Internet .................................................17
3.4.4.4 Pedoman Komputer Personal–Software dan
Hardware .............................................................. 17
3.4.4.5 Perlindungan Virus ................................................18
3.4.4.6 E-Mail ....................................................................18
3.4.4.7 Pedoman Umum Sistem Perusahaan –
Software & Hardware ...........................................18
3.4.4.8 Paket Aplikasi Jadi Vs. “Tailor-Made” .................18
3.5 KebijakanWhistle Blower ............................................................... 19
POL-RBS-PST-001 rev.00
ii
4. Komite Audit ................................................................................................20
4.1 Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit ...................................... 20
4.2 Wewenang Komite Audit .................................................................21
5. Komite Nominasi dan Remunerasi .............................................................. 22
5.1 Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi ...... 22
5.2 Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite Nominasi dan
Remunerasi ...................................................................................... 22
6. Komite Manajemen Risiko .......................................................................... 24
6.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko .................24
6.2 Wewenang Komite Manajemen Risiko ........................................... 25
7. Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite Corporate Governance) ............. 26
7.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....................26
7.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan
(Komite CG) .................................................................................... 26
7.3 Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite CG) ............. 26
8. Business Continuity Planning ...................................................................... 27
9. Penutup .........................................................................................................28
POL-RBS-PST-001 rev.00
1
1. Pendahuluan
Seiring operasional perusahaan yang telah berjalan lebih dari empat puluh tahun,
Manajemen Prodia dan seluruh karyawan yakin bahwa keberadaan dan kelangsungan
sebuah perusahaan yang baik sangat tergantung bagaimana perusahaan mengelola
pelaksanaan bisnisnya. Suatu bisnis yang dikelola dengan etika akan ditunjukkan dengan
perilaku karyawan dan eksekutifnya, yang diperoleh dari latihan dan dorongan yang terus
menerus. Untuk menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat, tata kelola
perusahaan harus menjadi bagian dari kultur perusahaan, yang didokumentasikan dengan
jelas dan diterapkan secara konsisten.
Pedoman tata kelola ini berisi semua rangkuman manual terkait dengan elemen-elemen
untuk menjadi perusahaan yang disukai oleh masyarakat. Pedoman ini mengarahkan
seluruh eksekutif dan karyawan untuk menerapkan praktek terbaik tata kelola secara
konsisten.
Dengan demikian, semua karyawan dituntut untuk memahami, menguasai dan
menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip dan praktek manual-manual yang ada
dalam pedoman ini dengan menerapkannya dalam keseharian pekerjaan atau di manapun
sepanjang mereka mewakili perusahaan. Pernyataan komitmen yang ditanda tangani
merupakan kewajiban untuk semua karyawan, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris.
Semoga semua upaya untuk menghasilkan pekerjaan dengan etika bisnis yang berkualitas
dan merupakan praktek terbaik, akan memimpin kepada keunggulan Prodia dengan tata
kelolanya.
POL-RBS-PST-001 rev.00
2
2. Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan
2.1 Misi
Misi Prodia ialah untuk memberikan diagnosis yang lebih baik dan untuk
memberikan yang terbaik kepada mereka yang bergabung dengan Prodia.
� Untuk DIAgnosa Lebih Baik
- Diagnosa yang bermutu, akurasi dan presisi yang tinggi
- Mampu mendiagnosa dini, sensitivitas & spesifisitas (menghindari
pengulangan)
- Pemeriksaan lengkap & up to date sesuai perkembangan ilmu kedokteran
laboratorium (sehingga mampu bersifat prefentif)
- Mampu memberikan informasi Diagnostik, bukan sekedar hasil namun berisi
‘makna’ atas hasil
� Untuk si DIA yang bergabung dengan Prodia
- Untuk membina kesejahteraan keluarga bersama
- Untuk kebanggaan dan kepuasan kerja
2.2 Visi
� Layanan Kesehatan Terpercaya menunjang Pengobatan Generasi Baru
(Transforming toward reliable Next Generation Health Care)
� Center of Excellence
-Menjadi pelopor pengembangan ilmu kedokteran laboratorium
- Pusat informasi diagnostik
- Sebagai laboratorium pusat rujukan nasional
- Sebagai pusat penunjang penelitian
- Laboratorium sentral untuk uji klinik obat
- Laboratorium sentral untuk semua bidang kedokteran
2.3 Nilai-nilai Perusahaan
Nilai-nilai Prodia atau yang dikenal sebagai The Spirit of Prodia dapat diuraikan sebagai
berikut:
� Serving Customer
Melayani Pelanggan
“Karena pelanggan, bisnis kita bertahan”
� Managing Quality
Mengutamakan Mutu
1. Orientasi pada Mutu (mutu Hasil dan mutu pelayanan)
2. Budaya TQM (Total Quality Management)
POL-RBS-PST-001 rev.00
3
� bAlancing Life
Menjaga Keseimbangan
antara :
1. Bisnis & Pengembangan Ilmu Kedokteran Laboratorium
1. Bisnis & Pelayanan Kesehatan
2. Pasien-Dokter-Laboratorium
3. Kepentingan Semua Stakeholder
4. Learn Well, Work Well & Play Well
• Belajar dengan baik (serius), bekerja dengan baik (berhasil & tuntas) dan santai
(gembira)
• Tetap bersemangat & tidak jenuh dalam melaksanakan tugas
� Having SpiRit of Prodia
Memiliki “THE SPIRIT OF PRODIA”
Terus mengobarkan :
1. Semangat untuk melaksanakan Misi Prodia yang luhur
2. Semangat untuk meraih sukses & mengembangkan diri
3. Semangat untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan
� Having PosiTif Mentality
Sikap Mental Positif
1. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini
2. Disiplin, Korek, Gesit (Diskoge)
3. Berorientasi pada hasil & produktivitas
4. Konsisten & taat Azas, konsisten dengan nilai-nilai, Misi dan Visi
� Managing TEAMWork
Kekompakan Tim (HPTs), WEAREALL IN THIS TOGETHER
Menjunjung tinggi nilai kebersamaan :
1. HPTs
2. Semua dalam satu keluarga besar Prodia Corp
2. Bangga menjadi warga Prodia
� Performing opennesS
Keterbukaan
Berkomitmen untuk selalu :
1.Menghilangkan NETMA (Nobody Ever Tells Me Anything) : harus saling tahu apa
yang terjadi di sekitar, keterbukaan komunikasi antara superior dan sub-ordinat
2.Melakukan MBWA (Management By Wandering Around) : mudah dihubungi,
informal
POL-RBS-PST-001 rev.00
4
3. Tata Kelola Perusahaan
PT Prodia Widyahusada Tbk sebagai perseroan terbatas mempunyai kewajiban
melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate
Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kewajaran dan kesetaraan (fairness). Untuk itu disusun suatu pedoman tata kelola
perusahaan yang secara terus menerus mengalami penyempurnaan dalam rangka
peningkatan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang mendukung
penyusunan pedoman tersebut sehingga lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan.
3.1 Lima (5) Pilar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan di
Prodia Widyahusada Tbk
a. Transparansi (Transparency)Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses
dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan
wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas (Responsibility)Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good
corporate citizen.
d. Independensi (Independency)Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip Tata Kelola, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip
kewajaran dan kesetaraan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
5
Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan
a. Meningkatkan nilai-nilai PT Prodia Widyahusada Tbk dan memastikan bahwa aset
dipergunakan secara efisien dan produktif untuk kepentingan pemilik/pemegang
saham dan pemangku kepentingan.
b. Meningkatkan kinerja PT Prodia Widyahusada Tbk dengan proses pengambilan
keputusan yang lebih baik dan berhati-hati (prudent) dengan selalu memperhatikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan
risiko yang timbul, serta menghindari benturan kepentingan.
c. Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia PT Prodia
Widyahusada Tbk dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif,
transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan
fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.
d. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali,
dan menyusun laporan keuangan PT Prodia Widyahusada Tbk secara akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang
handal dan manajemen risiko yang sehat.
e. Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu
melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan,
akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Memperhatikan kepentingan stakeholders PT Prodia Widyahusada Tbk dengan
memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan
hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.
g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikanlingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi PT Prodia Widyahusada Tbk,
Kewajiban untuk menerapkan Pedoman Tata Kelola di lingkungan PT
Prodia Widyahusada Tbk
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini harus diterapkan oleh setiap individu di PT Prodia
Widyahusada Tbk tanpa kecuali dan tanpa memandang lokasi geografis. Jika ada
perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan, perbedaan
tersebut harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap
individu di PT Prodia Widyahusada Tbk bertanggung jawab untuk mengetahui,
memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola
Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili PT Prodia Widyahusada
Tbk untuk pihak-pihak eksternal, selama dan setelah jam kerja, sesuai dengan Pedoman
ini. Selain itu, setiap individu di PT Prodia Widyahusada Tbk harus waspada terhadap
situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan
selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika.
Sebagai bukti komitmen, setiap orang wajib menandatangani pakta yang menyatakan
pemahaman terhadap isi pedoman, sesuai dengan pekerjaannya.
POL-RBS-PST-001 rev.00
6
Untuk memastikan Pedoman Tata Kelola ini diterapkan secara tepat, PT
Prodia Widyahusada Tbk telah menetapkan pihak-pihak tertentu dengan
tanggung jawab dalam melakukan pengawasan.
1. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct/CoC) serta memberikan nasihat kepada Direksi
atas arah penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.Para anggota Dewan
Komisaris juga harus menjadi panutan bagi Direksi dan karyawan dalam penerapan
Pedoman Tata Kelola dan CoC. Dalam melakukan pengawasan atas penerapan
Pedoman Tata Kelola dan CoC ini secara efektif, Dewan Komisaris didukung oleh
Komite Corporate Governance.
2. Direksi bertanggung jawab merumuskan arah penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan dan menjadi pemimpin sekaligus panutan bagi karyawan dalam
menerapkan Pedoman Tata Kelola dan CoC. Para anggota Direksi memiliki hak
tertinggi untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakan pelanggaran Pedoman Tata
Kelola dan CoC.
3. Para atasan bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi penerapan Pedoman Tata
Kelola dan CoC dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk
penciptaan iklim komunikasi terbuka di antara timnya, terutama yang menyangkut
setiap potensi isu pelanggaran hukum dan norma. Atasan diharapkan mampu
memberikan solusi alternatif kepada timnya. Jika terjadi situasi di mana atasan tidak
mampu memberikan solusi alternatif, maka atasan dapat meneruskan isu tersebut
kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi.
3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Sekretaris
Perusahaan
3.2.1 Dewan Komisaris
Tugas danWewenang Dewan Komisaris:
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
b. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
c. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari
Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan
Komisaris.
d. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
POL-RBS-PST-001 rev.00
7
seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya
e. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai
alasannya.
f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,
Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
hadir guna membela diri.
g. Rapat tersebut dalam butir f di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia
tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalamAnggaran Dasar Perseroan.
h. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada butir g tidak diadakan dalam
jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan
berhak menjabat kembali jabatannya semula.
i. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara
mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat Dewan Komisaris
a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang
perlu:
1) Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
2) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
3)Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.
b. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila
Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak
melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
c. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat
POL-RBS-PST-001 rev.00
8
d. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
e. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih
oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
g. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris
hadir atau diwakili dalam rapat.
i. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat
j. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan
Komisaris yang akan menentukan.
k. 1) Setiap anggota Dewan Komisaris
yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
3) Suara blanko dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
l. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir e,
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang dapat memungkinkan
semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung
serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris
m.Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam butir di atas, harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani
POL-RBS-PST-001 rev.00
9
n. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3.2.2 Dewan Direksi
Tugas danWewenang Direksi
a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
1)Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
pengambilan uang perseroan di bank-bank, mendepositkan uang Perseroan di
bank/Lembaga Keuangan) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke
waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
2)Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris
b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan
RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal.
c. 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan
2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.
d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam
hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
POL-RBS-PST-001 rev.00
10
e. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis
kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan
hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
f. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam butir f ini.
Rapat Direksi
a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
i. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi
ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.
b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
c. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk
dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
d. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.
e. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
f. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota
Direksi yang hadir.
h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat.
j. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
POL-RBS-PST-001 rev.00
11
k. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang
akan menentukan.
l. 1) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.
3) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.
m. 1) Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di
atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
2) Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
butir di atas harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi
3.2.3 Sekretaris Perusahaan
Tugas &Wewenang Sekretaris Perusahaana. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.
b. Mengelola informasi yang tepat, akurat, dan objektif bagi perusahaan dan stakeholders
dan menjadi penghubung antara perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku
kepentingan lainnya untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan status
perseroan.
c. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat
Dewan, serta mengirimkan semua laporan yang dipersyaratkan kepada otoritas yang
relevan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
12
d. Mengikuti perkembangan tentang peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) dan healthcare, memantau serta memberi masukan kepada Direksi untuk
mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya
e. Mengelola administrasi kesekretariatan atau korespondensi Direksi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta
pihak lain terkait
f. Memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan
serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan
sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
g. Mewakili perusahaan untuk aktif di berbagai forum nasional dan internasional untuk
kepentingan perusahaan.
h. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal
dan mitra kerja.
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal
dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan tata kerja yang
terkait dengan kegiatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
j. Mengelola dan memantau pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR),
program kepedulian sosial serta sponsorship korporasi sebagai upaya untuk melakukan
pembinaan dengan pemangku kepentingan.
k.Mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan melalui pengembanganhubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.
l. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Komisarisatau sesuai permintaan.
3.3 Pedoman Perilaku
a. Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh individu Prodia mulai dari DewanKomisaris, Direksi, sampai dengan karyawan, termasuk mereka yang bertindak atas
nama Prodia; Perusahaan Afiliasi; Mitra Kerjasama, maupun Pelanggan.
b. Pedoman Perilaku ini mengatur interaksi individu Prodia dengan berbagai pihak
eksternal seperti pelanggan, antara lain masyarakat umum; dokter, perusahaan; rumah
sakit; laboratorium klinik; mitra kerja, pelaku usaha sejenis, pemerintah, kreditur,
investor, media masa, maupun penegak hukum.
A.Dalam menjalankan fungsinya, Pimpinan Prodia:1. Memastikan agar setiap individu Prodia memahami bahwa kinerja dinilai juga dari
ketaatan atas Pedoman Perilaku Perusahaan.
2. Memberikan keteladanan (role model) dan inspirasi perilaku kepada karyawan,
termasuk perilaku saling percaya, integritas, profesionalisme, peduli, dan pembelajar
3. Memelopori pembaharuan (inovasi) dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran
yang ‘out of the box’
4. Memastikan seluruh unsur perusahaan bekerjasama secara berkesinambung- an,
sinergis, guna memperoleh kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan kepada
Pelanggan.
5. Membina kader melalui proses coaching and conseling (C&C).
POL-RBS-PST-001 rev.00
13
6. Mengantisipasi kondisi guncangan dan lingkungan yang selalu berubah dengan
fleksibel tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
7. Memiliki independensi dan menghindari konflik kepentingan
8. Memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat
kepada karyawan.
9. Memberikan kesempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, dengan cara
menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, menggunakan kriteria
kemampuan dan kualifikasi yang tepat, serta memberikan promosi dan pelatihan
yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
10.Menghindari pemberian dana atau bantuan dalam bentuk apapun untuk tujuan
politik, baik di dalam maupun di luar negeri.
11.Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat
dan melaporkan aset Perusahaan, serta menerapkan proses pengendalian yang
efektif dan efisien.
12.Melakukan pemantauan terhadap penggunaan aset tanah dan bangunan, atau aset
sumber daya lainnya.
13.Berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta
Lingkungan (K3L) yang benar, termasuk tidak merusak dan mencemari lingkungan
dengan limbah medis dan merusak lingkungan.
14.Menghindari hal-hal yang bersifat atau terkait :
a. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
b. Pembuatan dan penerapan sistem dan prosedur yang berbelit-belit (birokratis)
dengan tujuan mempersulit.
c. Egoisme sektoral/departemental (berpikir hanya untuk kepentingan
kelompoknya)
d. Diskriminatif, subjektif, secara sengaja menyinggung etnis atau ras tertentu.
e. Menghambat kompetensi dan karir individu Prodia karena ketidaksukaan atau
subjektivitas tertentu.
f. Memiliki hubungan dengan suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan suatu
konflik kepentingan dan merusak independensi.
g. Pembatasan kebebasan karyawan dalam mengemukakan pendapat.
h. Pemberian atau penawaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung,
sesuatu yang berharga (uang, barang, atau jasa) kepada pejabat pemerintah dan
pihak-pihak luar Prodia untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar
dan/atau perlakuan istimewa yang dapat merugikan perusahaan.
i. Pembuatan catatan keuangan yang tidak akurat, tidak melakukan kontrol yang
efektif untuk melindungi aset Perusahaan dari risiko kerugian dan kecurangan
(Fraud).
j. Penggelapan atas aset perusahaan untuk penggunaan yang tidak sah dan
kecurangan (Fraud).
B. Dalam menjalankan fungsinya, individu Prodia:
1. Mempelajari dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan,
kebijakan perusahaan, terutama yang terkait dengan pekerjaannya.
2. Berpikir dan berperilaku positif, transparan, dan objektif.
POL-RBS-PST-001 rev.00
14
3. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengannya.
4. Menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis.
5. Jujur dan menjaga komitmen kerja.
6. Memberikan keteladanan.
7. Bersikap adil dan penuh tanggungjawab.
8. Mengakui keterbatasan dan menerima kritik dengan positif.
9. Saling membantu, memotivasi, dan memberikan perhatian.
10. Santun, ramah, dan terbuka.
11. Saling mengingatkan bila ada yang melanggar aturan.
12. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus (belajar berkesinambungan).
13. Berbagi ide, informasi, pengetahuan, dan pengalaman guna saling
meningkatkan kualitas Insan Prodia.
14. Melakukan inovasi dan mendorong ke arah perubahan yang positif.
15. Kritis dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik.
16. Menjaga data perusahaan maupun karyawan dan tidak mengungkapkannya
kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan, kecuali melalui persetujuan
yang sah.
17. Menghindari hal-hal yang bersifat atau terkait:
a. Saling menyalahkan, mengintimidasi terhadap rekan kerja, atasan atau
bawahan.
b. Penyampaian pendapat dan gagasan secara tidak santun.
c. Tidak transparan dan cenderung subjektif.
d. Mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja (berpikir
terkotak-kotak), sektoral/ departemental /bagian/unit (berpikir hanya
untuk kepentingan kelompoknya)
e. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
f. Permintaan, pemberian dan/atau menerima suap dan gratifikasi.
g. Pembunuhan karakter rekan kerja atau atasan.
h. Penyalahgunakan narkotika dan obat terlarang lainnya.
i. Pembocoran dan/atau penyalahgunaan rahasia perusahaan, baik berupa
rencana bisnis, strategi Perusahaan, hasil-hasil penelitian dan
pengembangan, sistem kerja yang terangkum dalam “standard operating
procedure” (SOP) Perusahaan beserta turunannya, dokumen-dokumen
internal yang ditandatangani oleh pejabat Prodia, hak kekayaan intelektual
(HKI) yang diciptakan, dibuat, dikembangkan, ditambahkan atau
dimodifikasi dengan cara apapun (termasuk hak milik industri) atau
informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan
apabila tersebar keluar Prodia, kecuali apabila informasi tersebut telah
dipublikasikan, baik pada saat karyawan tersebut berstatus sebagai
karyawan ataupun apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (baik karena
keinginan sendiri atau karena keputusan manajemen).
j. Ketidakpedulian terhadap kondisi dan harta perusahaan serta keselamatan
dan kesehatan dalam bekerja.
k. Pengulangan kesalahan yang sama tanpa ada tindakan perbaikan.
l. Pengabaian pemberdayaan Insan Prodia untuk terus maju dan mandiri.
m. Penggunaan hak milik intelektual perusahaan secara melawan hukum.
POL-RBS-PST-001 rev.00
15
n. Penghambat kemajuan Perusahaan.
o. Menyalahgunakan data pribadi rekan kerja tanpa persetujuan yang
bersangkutan.
18. Hal lainnya yang belum disebutkan dalam Pedoman Perilaku ini
3.4 Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi
Bagian Teknologi Informasi (TI) berperan memberikan dukungan dari perspektif sistem
untuk semua unit operasional baik di Pusat, Regional maupun Cabang. Bagian TI
bertanggung jawab untuk integritas data dari sudut pandang basis data, ketersediaan
sistem dan infrastruktur serta waktu respon terhadap sistem dan infrastruktur.
Dukungan yang diberikan dapat mencakup beberapa hal berikut:
a. Dukungan terhadap permasalahan sistem teknologi informasi dan komunikasi,
peralatan dan infrastuktur.
b. Pengembangan kebijakan.
c. Evaluasi terhadap aplikasi
d. Evaluasi terhadap hardware dan peripherals
e. Sumber aplikasi dan hardware
f. Hosting system dan aplikasi.
g. Pengembangan dan pemeliharaan web site
h. Pengembangan infrastruktur
i. Training/pelatihan user untuk core aplikasi.
j. Fasilitas penyimpanan data dan pemulihannya.
k. Pengaturan lokasi alternatif (Hot site) untuk kelangsungan Bisnis.
l. Bantuan seleksi aplikasi
m. Pengembangan report-report khusus.
Bagian TI dapat menawarkan layanan kepada pihak lain atau perusahaan eksternal
lainnya yang dipilih untuk menjadi layanan bersama dalam operasional.
3.4.1 Penggunaan Software/ Perangkat Lunak Tidak Sah
Hal ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan untuk menggunakan software bajakan
atau salinan software yang tidak sah. Jika perangkat lunak shareware digunakan,
pengguna harus mematuhi pembatasan penggunaan perangkat lunak tersebut.
Bagian TI harus mengembangkan daftar perangkat lunak yang disetujui untuk digunakan
dalam organisasi. Daftar ini berisi perangkat lunak yang telah diverifikasi untuk dapat
berfungsi dalam lingkungan TI perusahaan.
3.4.2 Perlindungan hukum terhadap hak cipta
Terlepas dari penyitaan dan/atau perusakan salinan tidak sah (ilegal) dan kerusakan untuk
kehilangan keuntungan dan kerugian lainnya (yang bisa diperhitungkan), hukum hak
cipta juga dapat memberikan sanksi pidana termasuk penjara. Oleh karena itu penting
untuk memastikan semua Unit Operasi tidak menggunakan software bajakan (ilegal)
melalui audit perangkat lunak baik secara periodik maupun tanpa pemberitahuan. Adalah
penting untuk menempatkan semua lisensi perangkat lunak agar siap/tersedia jika
POL-RBS-PST-001 rev.00
16
diperlukan dan bahwa setiap unit operasi menerapkan sistem pendaftaran rincian lisensi
dari semua perangkat lunak yang sedang digunakan.
3.4.3 Kerahasiaan
Secara umum semua informasi bersifat rahasia bagi perusahaan dan tidak akan
diungkapkan kepada pihak eksternal tanpa otorisasi yang tepat.
Informasi sangat rahasia harus disimpan pada komputer secara aman. Informasi sensitif
dan/atau penting harus disimpan pada media penyimpanan eksternal yang harus disimpan
di lokasi yang aman.
Meskipun perangkat lunak menyediakan serangkaian pilihan untuk menjaga kerahasiaan,
misalnya file pada Microsoft Word dapat diberikan password, namun perlindungan
tersebut dapat dengan mudah dirusak.
Enkripsi file dengan perangkat lunak pihak ketiga harus dipertimbangkan untuk semua
file sensitif dan rahasia.
File rahasia harus terhapus baik menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang
untuk menghapus semua jejak file atau dengan cara yang dianggap baik oleh Bagian TI
untuk memastikan file yang sudah dihapus tersebut tidak dapat dipulihkan.
Ketika perbaikan komputer harus dilakukan di luar kantor/pihak ketiga, maka semua file
data sensitif harus dihapus dari perangkat keras.
3.4.4 Keamanan Komputer
3.4.4.1 Keamanan Fisik
Semua bangunan dan ruangan yang terdapat server atau sistem teknologi informasi dan
komunikasi harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan fisik yang tepat untuk
mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses. Komputer dan peralatan
komunikasi juga harus dilindungi secara memadai dari bahaya lingkungan.
Tingkat keamanan harus sepadan dengan nilai peralatan fisik di gedung atau ruangan dan
nilai atau sensitivitas data yang diproses atau disimpan pada peralatan itu.
Semua notebook/komputer harus dijamin keamanannya dengan kabel yang dirancang
untuk tujuan ketika digunakan dan disimpan di lemari yang terkunci ketika tidak
digunakan.
Ketika bepergian dengan membawa notebook, maka notebook secara fisik harus bersama
user yang bepergian. Jika mungkin, disarankan untuk memindahkan harddisk dari
notebook dan dibawa oleh user yang bepergian untuk memastikan bahwa jika komputer
dicuri maka data tidak akan hilang.
3.4.4.2 Keamanan Logis
Keamanan logis harus diterapkan untuk melindungi ketersediaan, akurasi dan kerahasiaan
informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan bisnis yang penting. Tingkat keamanan logis
harus sepadan dengan risiko bisnis dan harus mencerminkan keseimbangan efektivitas
biaya antara pengurangan risiko dan efisiensi operasional.
Setiap Unit Operasi harus menegakkan suatu kumpulan standar keamanan logis yang
sesuai untuk lingkungan yang ada. Standar ini harus diterapkan untuk semua infrastruktur
baru dan sistem dan perubahan yang signifikan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
17
Pemenuhan terhadap standar keamanan harus ditinjau secara berkala oleh pihak
independen. Standar keamanan harus diperbarui sesuai kebutuhan. Jika mungkin
mengikuti standar keamanan yang diakui secara internasional.
Pihak ketiga yang independen harus melakukan peninjauan terhadap operasional TI
sedikitnya 1 (satu) tahun sekali. Jika mungkin, harus dilakukan sebagai bagian dari audit
tahunan.
3.4.4.3 Keamanan Internet
Semua komputer dan server yang terhubung ke internet harus dilindungi dari akses yang
tidak sah sesuai dengan teknologi terkini yang menjadi praktek terbaik. Ini adalah
tanggung jawab Bagian TI untuk menentukan arsitektur sistem yang menjamin keamanan
peralatan dan data.
Hanya karyawan yang membutuhkan internet diberikan hak akses penggunaannya dan
harus dijamin keamanannya sesuai dengan teknologi terkini yang menjadi praktek terbaik.
Perusahaan memiliki kebijakan penggunaan internet yang menunjukkan tujuan serta
situs-situs yang diperbolehkan untuk penggunaan internet. Secara umum pengguna tidak
boleh mengakses, mengunduh, atau menampilkan informasi dari Internet kecuali untuk
tujuan perusahaan yang sah. Tindakan disipliner dapat dikenakan terhadap pengguna
yang ditemukan bertentangan dengan kebijakan ini.
Pengguna tidak boleh mengirimkan informasi non publik, opini, rekomendasi, penelitian,
atau pernyataan yang dapat membahayakan reputasi perusahaan melalui Internet Buletin
Board atau kelompok diskusi. Hal ini mencakup juga informasi terkait bisnis, klien,
pelanggan, prospek, hasil keuangan, operasional, sistem komputer atau perangkat lunak.
Pengguna tidak diperkenankan mengirimkan informasi perusahaan yang sensitif atau
rahasia melalui e-mail, kecuali dienkripsi dengan menggunakan teknik enkripsi teknologi
terbaru.
3.4.4.4 Pedoman Komputer Personal –- Perangkat Lunak dan Perangkat
Keras
Perusahaan menetapkan untuk hanya menggunakan komputer dan peripheral bermerek
dan terkenal sebagaimana ditetapkan dalam daftar hardware TI disetujui. Hal ini untuk
memastikan kelangsungan pemeliharaan dan dukungan penting terhadap produk dapat
tersedia langsung dari sumbernya.
Sistem operasi harus disetujui secara komersial dari vendor internasional yang diakui.
Pertimbangan harus diberikan untuk memilih sistem operasi yang memiliki basis aplikasi
besar untuk memastikan bahwa produk yang dipilih akan didukung di masa yang akan
datang. Solusi harus menawarkan biaya kepemilikan yang rendah, dalam arti frekuensi
upgrade dan biaya pemeliharaan perangkat lunak harus dihitung untuk menentukan biaya
kepemilikan dan tujuan penganggaran.
Bila memungkinkan perangkat lunak-jadi harus digunakan daripada mengembangkan
sendiri. Format penyimpanan file untuk aplikasi perkantoran harus menjadi standar yang
diterima secara internasional untuk memastikan kompatibilitas file dipertukarkan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
18
3.4.4.5 Perlindungan Virus
Adalah kebijakan perusahaan agar semua karyawan mengambil tindakan wajar yang
secara komersial diterima untuk melindung komputer dan data dari infeksi virus. Selain
itu, mengikuti panduan yang dibuat oleh Bagian TI yang berkaitan dengan pengendalian
virus. Minimal software anti-virus yang secara komersial diterima dan dimasukkan
dalam daftar software TI disetujui harus digunakan pada semua komputer. Definisi virus
dalam software ini harus diperbarui secara berkala sehingga virus baru juga dapat
dideteksi dan dihapus.
File data yang diberikan oleh sumber-sumber luar harus dianggap terinfeksi virus dan
tidak digunakan pada setiap komputer sampai mereka telah dipindai untuk infeksi virus
dan disertifikasi sebagai bersih. File-file ini kemudian harus diuji pada komputer yang
tidak terhubung ke jaringan untuk divalidasi dapat berfungsi dengan benar. Hal ini untuk
memastikan bahwa file tersebut tidak mengandung virus yang tidak diketahui untuk
perangkat lunak pemindaian.
3.4.4.6 E-Mail
Perusahaan menggunakan e-mail untuk mempercepat komunikasi baik di dalam dan di
luar perusahaan. Perusahaan menggunakan solusi e-mail yang tersedia secara komersial
yang kompatibel dengan standar internasional untuk aplikasi tersebut.
E-mail yang disediakan bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka
dan tidak semata-mata untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu file e-mail dari seorang
karyawan dapat diakses untuk diperiksa oleh petugas perusahaan yang berwenang.
3.4.4.7 Pedoman Umum Sistem Perusahaan – Perangkat Lunak & Perangkat
keras
Perusahaan menggunakan komputer dan peripheral bermerek dan terkenal sebagaimana
ditetapkan dalam daftar hardware TI disetujui untuk sistem perusahaan. Hal ini untuk
memastikan kelangsungan pemeliharaan dan dukungan penting terhadap produk dapat
tersedia. Sistem operasi harus disetujui secara komersial dari vendor internasional yang
diakui. Pertimbangan harus diberikan untuk memilih sistem operasi yang memiliki basis
aplikasi besar untuk memastikan bahwa produk yang dipilih akan didukung di masa yang
akan datang. Solusi harus menawarkan biaya kepemilikan yang rendah, dalam arti
frekuensi upgrade dan biaya pemeliharaan perangkat lunak harus dihitung untuk
menentukan biaya kepemilikan dan tujuan penganggaran.
3.4.4.8 Paket Aplikasi Jadi Vs. “Tailor-Made”
Perusahaan akan selalu menggunakan perangkat lunak jadi. Kecuali jika pada suatu
kondisi di mana perangkat lunak jadi tidak mendukung persyaratan tertentu, sehingga
dilakukan pengembangan aplikasi oleh Bagian TI yang akan membantu pengguna untuk
mengembangkan spesifikasi untuk aplikasi.
POL-RBS-PST-001 rev.00
19
Keputusan untuk memilih salah satu paket (baik dari pembuat produk atau melalui vendor)
atau sistem “tailor-made” harus dilakukan sesuai dengan:
1. Waktu dan anggaran
2. Kesesuaian
3. Instalasi di area yang jauh
4. Persyaratan bahasa khusus
5. Ketersediaan dukungan lokal
yang dinyatakan dalam pesanan pembelian/kontrak.
3.5 KebijakanWhistle Blower
Tujuan:
Whistle Blower System (WBS) dibuat untuk :
- Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap
tata kelola perusahaan yang tertib, bersih dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun
berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- Memberikan dorongan serta kesadaran kepada individu Prodia untuk melaporkan
tindakan kecurangan atau pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode
etik dan benturan kepentingan yang terjadi di Prodia tanpa rasa takut atau khawatir.
KebijakanWhistle Blowing:
a. Pelaporan dapat dilakukan melalui surat yang diemail ke whistleblower@prodia.co.id
dan SMS kepada nomor tertentu yang diinformasikan dan akan djamin kerahasiaannya.
b. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi
ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
c. Pengaduan harus memenuhi beberapa hal:
- Identitas pelapor (nama atau diperbolehkan menggunakan anonim)
- Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.
- Indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan
d. Tim WBS dan Tim Investigasi harus melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang
diterima dengan jelas dan dapat menyerahkan kepada Atasan Terlapor melalui disposisi
untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundangan
yang berlaku.
e. Untuk hal-hal terkait tindakan kriminal, maka Tim WBS berwenang untuk
memutuskan menyelesaikan laporan melalui jalur hukum di luar perusahaan.
f. Tim WBS wajib merahasiakan identitas dan seluruh informasi rahasia yang dilaporkan
oleh pelapor dan akan memberikan perlindungan bagi pelapor dengan prinsip agar
terhindar dari intimidasi, pemerasan dan kekerasan dari pihak terlapor, kelompok
maupun institusi yang berbadan hukum kecuali laporan diselesaikan melalui jalur
hukum di luar perusahaan.
g. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya tindakan
kecurangan/pelanggaran, maka terlapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
POL-RBS-PST-001 rev.00
20
4. Komite Audit
4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
A. Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan
1) Mengkaji dan menilai kecukupan laporan Direksi kepada Dewan Komisaris dalam hal
jumlah dan kualitas laporan, serta ketepatan waktu pelaporan, sehingga
Dewan Komisaris dapat mengetahui kondisi risiko perusahaan, operasi,
dan keuangan perusahaan;
2) Mengkaji kebijakan dan praktik akuntansi perusahaan dengan mengacu
pada Standar Akuntansi Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bapepam dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
3) Mengkaji laporan keuangan interim dan tahunan serta informasi keuangan lainnya
yang dikeluarkan untuk pihak ketiga, seperti laporan keuangan,
proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
B. Manajemen Risiko
1)Mengidentifikasikan lingkup risiko keuangan (financial risk areas) dan memastikan
bahwa manajemen mengelola risiko tersebut secara efektif;
2)Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi
perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi dan
memastikan bahwa Dewan Komisaris mengetahui masalah-masalah yang
secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan atau kegiatan perusahaan;
3)Meyakini bahwa sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal
yang efektif telah dijalankan untuk mengelola risiko keuangan;
4)Meyakini bahwa sistem pengendalian manajemen dapat diandalkan.
C. Audit Internal dan Eksternal
1)Merekomendasikan pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit
dan penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
2)Mengkaji rencana kerja Divisi Internal Audit dan pelaksanaannya;
3)Mengkaji independensi dan objektifitas akuntan publik;
4)Mengkaji efisiensi dan efektivitas kerja auditor internal dan eksternal sesuai dengan
tanggungjawab mereka masing-masing;
5)Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup kerja auditor;
6)Mengkaji kecukupan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua risiko
yang penting telah dipertimbangkan;
7)Mengkaji dan menilai temuan auditor internal dan auditor eksternal
dan tindakan yang diambil sehubungan dengan temuan tersebut.
POL-RBS-PST-001 rev.00
21
D. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan
1)Memantau perkembangan dan perubahan peraturan perundang- undangan yang
berlaku dalam hubungannya dengan tanggungjawab dan kewajiban
Direksi dan Dewan Komisaris, dan mengkaji sampai sejauh mana
hal itu telah dipatuhi;
2)Memantau perkembangan dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kegiatan bisnis perusahaan dan mengkaji ketaatan Perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan tersebut.
E. Tanggungjawab lainnya
1)Merumuskan dan memperbaharui Piagam Komite Audit;
2)Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
3)Memantau dan mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan dan
melaporkannya kepada Komisaris;
4)Memberikan pendapat dan mengidentifikasikan masalah- masalah
yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
5)Menjalankan tugas atas nama Dewan Komisaris sesuai
dengan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
6)Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
4.2 Wewenang Komite Audit
Komite Audit berwenang untuk:
A. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas
terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
B. Mendapatkan professional advice dari penasihat hukurn atau jasa profesi
lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
C. Meminta kehadiran pihak eksternal dengan pengalaman dan keahlian yang relevan;
D. Meminta audit khusus oleh auditor internal atau eksternal,
apabila diperlukan;
E. Dalam rnelaksanakan wewenang, Komite Audit bekerja sama
dengan auditor internal.
F. Memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perseroan dari Direksi, SPI (Satuan
Pengawasan Inetrnal), dan semua satuan organisasi Perseroan.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan
atau sehubungan dengan Komite Audit, dapat mengacu kepada Piagam Komite Audit
Perseroan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
22
5. Komite Nominasi dan Remunerasi
5.1 Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
A.Fungsi Nominasi
1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2) Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan
Komisaris.
3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program
pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4) Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk
disampaikan ke RUPS.
B.Fungsi Remunerasi
1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.
5.2Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite Nominasi dan RemunerasiA.Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan
Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber
daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite
wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
B.Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama
dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian terkait lainnya.
C.Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan
menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, serta informasi Perusahaan, baik dari
pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan
pelaksanaan tugas Komite.
D.Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
a.Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b.Prestasi kerja individual
c.Kewajiban dengan peer group, dan
d.Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
POL-RBS-PST-001 rev.00
23
E. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan
menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk
ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris dan kepada Direksi untuk
diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan
Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
F. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan atau
sehubungan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, dapat mengacu kepada Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
24
6. Komite Manajemen Risiko
Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mengelola risiko,
meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, penentuan respon risiko, aktivitas
pengendalian risiko, penginformasian risiko dan pemantauan risiko dari setiap kegiatan
yang dilaksanakan perusahaan. PT Prodia Widyahusada Tbk mengidentifikasi 10
(sepuluh) kelompok risiko yaitu: Financial Risk, Operational Risk, Reputation Risk,
Workplace Safety Risk, Environmental Safety Risk, IT System and Security Risk, Supplier
Risk, Conflict of Interest Risk, Regulatory Risk, dan Legal Risk.
Perusahaan telah melakukan pengelolaan risiko sejak tahun 2014 dengan mengukur status
inherent risk berdasarkan dampak dan frekuensinya. Terdapat 4 (empat) risiko yang
dikelola yaitu: Business Risk, Financial Risk, Operational Risk, dan Reputation Risk,
sebagai berikut: Opportunity Loss karena keterlambatan eksekusi (bisnis baru, outlet baru,
relokasi/renovasi); Kerugian karena keterlambatan launching produk baru (Time To
Market); Financial lost (Fraud); Financial lost (Piutang); Kegagalan dalam mencapai
target pemasaran; Service interrupted (Kecelakaan Kerja); Service interrupted (Alat);
Service interrupted (TI); Service interrupted (Kekosongan Reagen); Pelanggan Hilang
(Jumlah Pasien); dan Menurunnya daya saing. Semua risiko dipantau triwulanan dan
dilakukan treatment plan yang sesuai untuk mengatasinya.
6.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko (KMR) mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
A. Melakukan kajian atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris
atas rencana corporate actions antara lain:
1) Investasi
2) Pembentukan Anak Perseroan
3) Rencana Jangka Panjang Perseroan
4)Kontrak Kerjasama Operasi
5) Pengelolaan Asset
6) Penjaminan Asset
B. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan
pengembangan usaha Perseroan.
C. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko danmitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perseroan serta pelaksanaan
operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.
D. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atashal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
POL-RBS-PST-001 rev.00
25
6.2 Wewenang Komite Manajemen Risiko
Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada KMR untuk:
A. KMR bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
B. KMR memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perseroan yang terkait
dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan Perseroan.
C. Apabila diperlukan, KMR dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan
untuk membantu KMR terkait dengan rencana pengembangan usaha Perseroan
dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perseroan yang
dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan
atau sehubungan dengan Komite Manajemen Risiko, dapat mengacu kepada Piagam
Komite Manajemen Risiko Perseroan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
26
7. Komite Tata Kelola Perusahaan
Komite Tata Kelola Perusahaan atau disebut juga Komite CG adalah Komite yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Komisaris untuk membantu tugas
Komisaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di perusahaan,
sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.
7.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
1. Memastikan terlaksananya praktek pengelolaan perusahaan yang profesional danproduktif.
2. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan ke-5 pilar tata kelolaperusahaan sebagaimana tercantum dalam bab terdahulu pedoman ini.
7.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite
CG)
Dalam menjalankan fungsinya, Komite CG mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
A. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan CG di lingkungan perusahaan
B. Melakukan kajian terhadap penerapan CG di lingkungan perusahaan
C. Memberikan masukan kepada komisaris mengenai evaluasi penerapan CG di
lingkungan perusahaan
D. Melakukan kajian secara terus menerus mengenai nilai CG yang baik dan perlu
diterapkan di lingkungan perusahaan
E. Memberikan masukan kepada direksi mengenai aspek penting CG yang baik danperlu untuk diterapkan
7.3 Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite CG)
Dalam menjalankan tugasnya, Komite CG berwenang untuk:
A. Mendapatkan keterangan dari segenap jajaran perusahaan mengenai penerapan tata
kelola di lingkungan perusahaan
B. Mempekerjakan ahli di bidangnya jika dianggap perlu, demi pemastian
diterapkannya tata kelola perusahaan
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan
atau sehubungan dengan Komite Tata Kelola Perusahaan, dapat mengacu kepada Piagam
Komite Tata Kelola Perusahaan.
POL-RBS-PST-001 rev.00
27
8. Business Continuity Planning (BCP)
Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, perusahaan memastikan bahwa dampak pada
operasional diminimalkan terhadap beberapa bentuk bencana. Agar hal ini dapat
dilakukan dengan efektif, perusahaan memiliki Pedoman Business Continuity Plan (BCP)
resmi yang didokumentasikan, dikomunikasikan secara luas oleh Dewan Direksi, Dewan
Komisaris dan semua tingkatan manajemen.
Perusahaan memiliki manajer senior yang bertanggung jawab untuk pengembangan,
pemutakhiran, dan pengujian rutin BCP. Sebagai bagian dari perannya, manajer BCP,
harus menentukan keadaan-keadaan yang akan memerlukan aktivasi BCP.
Tujuan pedoman BCP adalah mempersiapkan perusahaan untuk meminimalkan dampak
operasional dan finansial dari disaster/disruptive/insiden yang terjadi dan dilakukannya
upaya-upaya pemulihan sehingga perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya di bawah
kondisi yang tidak normal.
Lingkup Pedoman BCP mencakup beberapa hal penting dan berdampak luas secara
korporasi antara lain:
- Kerusakan/kehilangan bangunan, akibat bencana atau insiden yang terjadi, misalnya:
banjir, kebakaran, akses dari dan ke gedung, dsb.
- Kehilangan sumber daya penting untuk operasional, mis. Vendor failure, kehilangan
dokumen penting, dsb.
- Kehilangan sumber daya manusia
- Kerusakan/kegagalan sistem IT dan komunikasi,
- Kerugian finansial dalam jumlah yang besar.
Adapun sasaran pedoman BCP ialah menjadi pedoman bagi tim pemulihan
insiden/bencana.
1. Mengidentifikasi sumber alternatif untuk persediaan, sumber daya dan lokasi.
2. Referensi dan petunjuk ke lokasi data yang kritis.
3. Menyediakan prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu dalam
pemulihan.
4. Mengidentifikasi vendor dan pelanggan yang harus diberitahu bila terjadi bencana.
5. Membantu dalam menghindari kebingungan yang dialami selama krisis dengan
mendokumentasikan, menguji dan meninjau prosedur pemulihan.
6. Prosedur penyimpanan, pengamanan dan pengambilan dokumen untuk rekaman
penting.
POL-RBS-PST-001 rev.00
28
9. Penutup
Perusahaan menilai bahwa prinsip tata Kelola Perusahaan adalah salah satu faktor
kritikal dalam menjaga ketahanan perusahaan. Karena itu implementasi dan pengendalian
terhadap dijalankannya prinsip-prinsip dalam pedoman ini adalah sangat penting untuk
menjaga agar tata kelola perusahaan senantiasa terjaga.
Kaji ulang secara terus menerus terhadap implementasi dan isi pedoman ini akan menjadi
bagian dari komitmen mengimplementasi GCG dengan baik.
top related