Q:\QMS Files's\My_Dok\IPO\Pedoman Tata Kelola Indonesia Version

$Page 1: Q:\QMS Files's\My_Dok\IPO\Pedoman Tata Kelola Indonesia Version$
POL-RBS-PST-001 rev.00

PEDOMAN

TATA

KELOLA

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk


i

DAFTAR ISI

Hal

1. Pendahuluan ................................................................................................ 1

2.. Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan ........................................................ 2

3.. Tata Kelola Perusahaan ............................................................................... 4

3.1 Lima Pilar Tata Kelola Perusahaan .................................................. 4

3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Dewan Direksi,

dan Sekretaris Perusahaan .............................................................. 6

3.2.1 Dewan Komisaris ............................................................. 6

3.2.2 Dewan Direksi .................................................................... 9

3.2.3 Sekretaris Perusahaan ......................................................... 11

3.3 Pedoman Perilaku ............................................................................ 12

3.4 Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi ...................................15

3.4.1 Penggunaan Software/Perangkat Lunak Tidak Sah ............15

3.4.2 Perlindungan hukum terhadap hak cipta .............................15

3.4.3 Kerahasiaan .........................................................................16

3.4.4 Keamanan Komputer ......................................................... 16

3.4.4.1 Keamanan Fisik ..................................................... 16

3.4.4.2 Keamanan Logis ....................................................16

3.4.4.3 Keamanan Internet .................................................17

3.4.4.4 Pedoman Komputer Personal–Software dan

Hardware .............................................................. 17

3.4.4.5 Perlindungan Virus ................................................18

3.4.4.6 E-Mail ....................................................................18

3.4.4.7 Pedoman Umum Sistem Perusahaan –

Software & Hardware ...........................................18

3.4.4.8 Paket Aplikasi Jadi Vs. “Tailor-Made” .................18

3.5 KebijakanWhistle Blower ............................................................... 19


ii

4. Komite Audit ................................................................................................20

4.1 Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit ...................................... 20

4.2 Wewenang Komite Audit .................................................................21

5. Komite Nominasi dan Remunerasi .............................................................. 22

5.1 Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi ...... 22

5.2 Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite Nominasi dan

Remunerasi ...................................................................................... 22

6. Komite Manajemen Risiko .......................................................................... 24

6.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko .................24

6.2 Wewenang Komite Manajemen Risiko ........................................... 25

7. Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite Corporate Governance) ............. 26

7.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....................26

7.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan

(Komite CG) .................................................................................... 26

7.3 Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite CG) ............. 26

8. Business Continuity Planning ...................................................................... 27

9. Penutup .........................................................................................................28


1

1. Pendahuluan

Seiring operasional perusahaan yang telah berjalan lebih dari empat puluh tahun,

Manajemen Prodia dan seluruh karyawan yakin bahwa keberadaan dan kelangsungan

sebuah perusahaan yang baik sangat tergantung bagaimana perusahaan mengelola

pelaksanaan bisnisnya. Suatu bisnis yang dikelola dengan etika akan ditunjukkan dengan

perilaku karyawan dan eksekutifnya, yang diperoleh dari latihan dan dorongan yang terus

menerus. Untuk menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat, tata kelola

perusahaan harus menjadi bagian dari kultur perusahaan, yang didokumentasikan dengan

jelas dan diterapkan secara konsisten.

Pedoman tata kelola ini berisi semua rangkuman manual terkait dengan elemen-elemen

untuk menjadi perusahaan yang disukai oleh masyarakat. Pedoman ini mengarahkan

seluruh eksekutif dan karyawan untuk menerapkan praktek terbaik tata kelola secara

konsisten.

Dengan demikian, semua karyawan dituntut untuk memahami, menguasai dan

menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip dan praktek manual-manual yang ada

dalam pedoman ini dengan menerapkannya dalam keseharian pekerjaan atau di manapun

sepanjang mereka mewakili perusahaan. Pernyataan komitmen yang ditanda tangani

merupakan kewajiban untuk semua karyawan, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris.

Semoga semua upaya untuk menghasilkan pekerjaan dengan etika bisnis yang berkualitas

dan merupakan praktek terbaik, akan memimpin kepada keunggulan Prodia dengan tata

kelolanya.


2

2. Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan

2.1 Misi

Misi Prodia ialah untuk memberikan diagnosis yang lebih baik dan untuk

memberikan yang terbaik kepada mereka yang bergabung dengan Prodia.

� Untuk DIAgnosa Lebih Baik

- Diagnosa yang bermutu, akurasi dan presisi yang tinggi

- Mampu mendiagnosa dini, sensitivitas & spesifisitas (menghindari

pengulangan)

- Pemeriksaan lengkap & up to date sesuai perkembangan ilmu kedokteran

laboratorium (sehingga mampu bersifat prefentif)

- Mampu memberikan informasi Diagnostik, bukan sekedar hasil namun berisi

‘makna’ atas hasil

� Untuk si DIA yang bergabung dengan Prodia

- Untuk membina kesejahteraan keluarga bersama

- Untuk kebanggaan dan kepuasan kerja

2.2 Visi

� Layanan Kesehatan Terpercaya menunjang Pengobatan Generasi Baru

(Transforming toward reliable Next Generation Health Care)

� Center of Excellence

-Menjadi pelopor pengembangan ilmu kedokteran laboratorium

- Pusat informasi diagnostik

- Sebagai laboratorium pusat rujukan nasional

- Sebagai pusat penunjang penelitian

- Laboratorium sentral untuk uji klinik obat

- Laboratorium sentral untuk semua bidang kedokteran

2.3 Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai Prodia atau yang dikenal sebagai The Spirit of Prodia dapat diuraikan sebagai

berikut:

� Serving Customer

Melayani Pelanggan

“Karena pelanggan, bisnis kita bertahan”

� Managing Quality

Mengutamakan Mutu

1. Orientasi pada Mutu (mutu Hasil dan mutu pelayanan)

2. Budaya TQM (Total Quality Management)


3

� bAlancing Life

Menjaga Keseimbangan

antara :

1. Bisnis & Pengembangan Ilmu Kedokteran Laboratorium

1. Bisnis & Pelayanan Kesehatan

2. Pasien-Dokter-Laboratorium

3. Kepentingan Semua Stakeholder

4. Learn Well, Work Well & Play Well

• Belajar dengan baik (serius), bekerja dengan baik (berhasil & tuntas) dan santai

(gembira)

• Tetap bersemangat & tidak jenuh dalam melaksanakan tugas

� Having SpiRit of Prodia

Memiliki “THE SPIRIT OF PRODIA”

Terus mengobarkan :

1. Semangat untuk melaksanakan Misi Prodia yang luhur

2. Semangat untuk meraih sukses & mengembangkan diri

3. Semangat untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan

� Having PosiTif Mentality

Sikap Mental Positif

1. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini

2. Disiplin, Korek, Gesit (Diskoge)

3. Berorientasi pada hasil & produktivitas

4. Konsisten & taat Azas, konsisten dengan nilai-nilai, Misi dan Visi

� Managing TEAMWork

Kekompakan Tim (HPTs), WEAREALL IN THIS TOGETHER

Menjunjung tinggi nilai kebersamaan :

1. HPTs

2. Semua dalam satu keluarga besar Prodia Corp

2. Bangga menjadi warga Prodia

� Performing opennesS

Keterbukaan

Berkomitmen untuk selalu :

1.Menghilangkan NETMA (Nobody Ever Tells Me Anything) : harus saling tahu apa

yang terjadi di sekitar, keterbukaan komunikasi antara superior dan sub-ordinat

2.Melakukan MBWA (Management By Wandering Around) : mudah dihubungi,

informal


4

3. Tata Kelola Perusahaan

PT Prodia Widyahusada Tbk sebagai perseroan terbatas mempunyai kewajiban

melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate

Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan

kewajaran dan kesetaraan (fairness). Untuk itu disusun suatu pedoman tata kelola

perusahaan yang secara terus menerus mengalami penyempurnaan dalam rangka

peningkatan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang mendukung

penyusunan pedoman tersebut sehingga lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan.

3.1 Lima (5) Pilar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan di

Prodia Widyahusada Tbk

a. Transparansi (Transparency)Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif

untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan

oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang

saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang

diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (Responsibility)Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good

corporate citizen.

d. Independensi (Independency)Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip Tata Kelola, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip

kewajaran dan kesetaraan.


5

Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan

a. Meningkatkan nilai-nilai PT Prodia Widyahusada Tbk dan memastikan bahwa aset

dipergunakan secara efisien dan produktif untuk kepentingan pemilik/pemegang

saham dan pemangku kepentingan.

b. Meningkatkan kinerja PT Prodia Widyahusada Tbk dengan proses pengambilan

keputusan yang lebih baik dan berhati-hati (prudent) dengan selalu memperhatikan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan

risiko yang timbul, serta menghindari benturan kepentingan.

c. Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia PT Prodia

Widyahusada Tbk dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif,

transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan

fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.

d. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali,

dan menyusun laporan keuangan PT Prodia Widyahusada Tbk secara akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang

handal dan manajemen risiko yang sehat.

e. Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu

melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan,

akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Memperhatikan kepentingan stakeholders PT Prodia Widyahusada Tbk dengan

memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan

hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikanlingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi PT Prodia Widyahusada Tbk,

Kewajiban untuk menerapkan Pedoman Tata Kelola di lingkungan PT

Prodia Widyahusada Tbk

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini harus diterapkan oleh setiap individu di PT Prodia

Widyahusada Tbk tanpa kecuali dan tanpa memandang lokasi geografis. Jika ada

perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan, perbedaan

tersebut harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap

individu di PT Prodia Widyahusada Tbk bertanggung jawab untuk mengetahui,

memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola

Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili PT Prodia Widyahusada

Tbk untuk pihak-pihak eksternal, selama dan setelah jam kerja, sesuai dengan Pedoman

ini. Selain itu, setiap individu di PT Prodia Widyahusada Tbk harus waspada terhadap

situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan

selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika.

Sebagai bukti komitmen, setiap orang wajib menandatangani pakta yang menyatakan

pemahaman terhadap isi pedoman, sesuai dengan pekerjaannya.


6

Untuk memastikan Pedoman Tata Kelola ini diterapkan secara tepat, PT

Prodia Widyahusada Tbk telah menetapkan pihak-pihak tertentu dengan

tanggung jawab dalam melakukan pengawasan.

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola dan

Pedoman Perilaku (Code of Conduct/CoC) serta memberikan nasihat kepada Direksi

atas arah penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.Para anggota Dewan

Komisaris juga harus menjadi panutan bagi Direksi dan karyawan dalam penerapan

Pedoman Tata Kelola dan CoC. Dalam melakukan pengawasan atas penerapan

Pedoman Tata Kelola dan CoC ini secara efektif, Dewan Komisaris didukung oleh

Komite Corporate Governance.

2. Direksi bertanggung jawab merumuskan arah penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan dan menjadi pemimpin sekaligus panutan bagi karyawan dalam

menerapkan Pedoman Tata Kelola dan CoC. Para anggota Direksi memiliki hak

tertinggi untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakan pelanggaran Pedoman Tata

Kelola dan CoC.

3. Para atasan bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi penerapan Pedoman Tata

Kelola dan CoC dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk

penciptaan iklim komunikasi terbuka di antara timnya, terutama yang menyangkut

setiap potensi isu pelanggaran hukum dan norma. Atasan diharapkan mampu

memberikan solusi alternatif kepada timnya. Jika terjadi situasi di mana atasan tidak

mampu memberikan solusi alternatif, maka atasan dapat meneruskan isu tersebut

kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi.

3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Sekretaris

Perusahaan

3.2.1 Dewan Komisaris

Tugas danWewenang Dewan Komisaris:

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta

memberikan nasihat kepada Direksi.

b. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

c. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari

Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan

Komisaris.

d. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara


7

seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya

e. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai

alasannya.

f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,

Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan

akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,

sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk

hadir guna membela diri.

g. Rapat tersebut dalam butir f di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia

tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang

ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalamAnggaran Dasar Perseroan.

h. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada butir g tidak diadakan dalam

jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka

pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan

berhak menjabat kembali jabatannya semula.

i. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris

diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris

berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara

mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang

perlu:

1) Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris

2) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau

3)Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.

b. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila

Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak

melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.

c. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan

surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat


8

d. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

e. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan

usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih

oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

g. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris

hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris

hadir atau diwakili dalam rapat.

i. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan dalam rapat

j. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan

Komisaris yang akan menentukan.

k. 1) Setiap anggota Dewan Komisaris

yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk

setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

3) Suara blanko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

l. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir e,

Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang dapat memungkinkan

semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung

serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris

m.Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

dalam butir di atas, harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota

Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani


9

n. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu

secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

3.2.2 Dewan Direksi

Tugas danWewenang Direksi

a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain

dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

1)Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk

pengambilan uang perseroan di bank-bank, mendepositkan uang Perseroan di

bank/Lembaga Keuangan) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke

waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.

2)Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun

di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris

b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan

utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi

yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan

RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang pasar modal.

c. 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan

2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab

apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota

Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan.

d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam

hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.


10

e. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis

kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan

hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

f. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan

pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi

lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh

Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam butir f ini.

Rapat Direksi

a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:

i. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi

ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

d. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima

paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat.

e. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat

f. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha

perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat

hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi

dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota

Direksi yang hadir.

h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili

dalam rapat.

j. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dalam rapat.


11

k. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang

akan menentukan.

l. 1) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya

2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang

hadir.

3) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

m. 1) Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di

atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

2) Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam

butir di atas harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh

Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak

menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan

alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,

dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua

anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis

dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Direksi

3.2.3 Sekretaris Perusahaan

Tugas &Wewenang Sekretaris Perusahaana. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab

kepada Direktur Utama.

b. Mengelola informasi yang tepat, akurat, dan objektif bagi perusahaan dan stakeholders

dan menjadi penghubung antara perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku

kepentingan lainnya untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan status

perseroan.

c. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat

Dewan, serta mengirimkan semua laporan yang dipersyaratkan kepada otoritas yang

relevan.


12

d. Mengikuti perkembangan tentang peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance) dan healthcare, memantau serta memberi masukan kepada Direksi untuk

mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya

e. Mengelola administrasi kesekretariatan atau korespondensi Direksi kepada pihak-pihak

yang berkepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta

pihak lain terkait

f. Memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan

serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan

sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

g. Mewakili perusahaan untuk aktif di berbagai forum nasional dan internasional untuk

kepentingan perusahaan.

h. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal

dan mitra kerja.

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal

dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan tata kerja yang

terkait dengan kegiatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.

j. Mengelola dan memantau pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR),

program kepedulian sosial serta sponsorship korporasi sebagai upaya untuk melakukan

pembinaan dengan pemangku kepentingan.

k.Mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan melalui pengembanganhubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.

l. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Komisarisatau sesuai permintaan.

3.3 Pedoman Perilaku

a. Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh individu Prodia mulai dari DewanKomisaris, Direksi, sampai dengan karyawan, termasuk mereka yang bertindak atas

nama Prodia; Perusahaan Afiliasi; Mitra Kerjasama, maupun Pelanggan.

b. Pedoman Perilaku ini mengatur interaksi individu Prodia dengan berbagai pihak

eksternal seperti pelanggan, antara lain masyarakat umum; dokter, perusahaan; rumah

sakit; laboratorium klinik; mitra kerja, pelaku usaha sejenis, pemerintah, kreditur,

investor, media masa, maupun penegak hukum.

A.Dalam menjalankan fungsinya, Pimpinan Prodia:1. Memastikan agar setiap individu Prodia memahami bahwa kinerja dinilai juga dari

ketaatan atas Pedoman Perilaku Perusahaan.

2. Memberikan keteladanan (role model) dan inspirasi perilaku kepada karyawan,

termasuk perilaku saling percaya, integritas, profesionalisme, peduli, dan pembelajar

3. Memelopori pembaharuan (inovasi) dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran

yang ‘out of the box’

4. Memastikan seluruh unsur perusahaan bekerjasama secara berkesinambungan,

sinergis, guna memperoleh kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan kepada

Pelanggan.

5. Membina kader melalui proses coaching and conseling (C&C).


13

6. Mengantisipasi kondisi guncangan dan lingkungan yang selalu berubah dengan

fleksibel tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

7. Memiliki independensi dan menghindari konflik kepentingan

8. Memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat

kepada karyawan.

9. Memberikan kesempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, dengan cara

menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, menggunakan kriteria

kemampuan dan kualifikasi yang tepat, serta memberikan promosi dan pelatihan

yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

10.Menghindari pemberian dana atau bantuan dalam bentuk apapun untuk tujuan

politik, baik di dalam maupun di luar negeri.

11.Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat

dan melaporkan aset Perusahaan, serta menerapkan proses pengendalian yang

efektif dan efisien.

12.Melakukan pemantauan terhadap penggunaan aset tanah dan bangunan, atau aset

sumber daya lainnya.

13.Berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta

Lingkungan (K3L) yang benar, termasuk tidak merusak dan mencemari lingkungan

dengan limbah medis dan merusak lingkungan.

14.Menghindari hal-hal yang bersifat atau terkait :

a. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

b. Pembuatan dan penerapan sistem dan prosedur yang berbelit-belit (birokratis)

dengan tujuan mempersulit.

c. Egoisme sektoral/departemental (berpikir hanya untuk kepentingan

kelompoknya)

d. Diskriminatif, subjektif, secara sengaja menyinggung etnis atau ras tertentu.

e. Menghambat kompetensi dan karir individu Prodia karena ketidaksukaan atau

subjektivitas tertentu.

f. Memiliki hubungan dengan suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan suatu

konflik kepentingan dan merusak independensi.

g. Pembatasan kebebasan karyawan dalam mengemukakan pendapat.

h. Pemberian atau penawaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung,

sesuatu yang berharga (uang, barang, atau jasa) kepada pejabat pemerintah dan

pihak-pihak luar Prodia untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar

dan/atau perlakuan istimewa yang dapat merugikan perusahaan.

i. Pembuatan catatan keuangan yang tidak akurat, tidak melakukan kontrol yang

efektif untuk melindungi aset Perusahaan dari risiko kerugian dan kecurangan

(Fraud).

j. Penggelapan atas aset perusahaan untuk penggunaan yang tidak sah dan

kecurangan (Fraud).

B. Dalam menjalankan fungsinya, individu Prodia:

1. Mempelajari dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan,

kebijakan perusahaan, terutama yang terkait dengan pekerjaannya.

2. Berpikir dan berperilaku positif, transparan, dan objektif.


14

3. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengannya.

4. Menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis.

5. Jujur dan menjaga komitmen kerja.

6. Memberikan keteladanan.

7. Bersikap adil dan penuh tanggungjawab.

8. Mengakui keterbatasan dan menerima kritik dengan positif.

9. Saling membantu, memotivasi, dan memberikan perhatian.

10. Santun, ramah, dan terbuka.

11. Saling mengingatkan bila ada yang melanggar aturan.

12. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus (belajar berkesinambungan).

13. Berbagi ide, informasi, pengetahuan, dan pengalaman guna saling

meningkatkan kualitas Insan Prodia.

14. Melakukan inovasi dan mendorong ke arah perubahan yang positif.

15. Kritis dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik.

16. Menjaga data perusahaan maupun karyawan dan tidak mengungkapkannya

kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan, kecuali melalui persetujuan

yang sah.

17. Menghindari hal-hal yang bersifat atau terkait:

a. Saling menyalahkan, mengintimidasi terhadap rekan kerja, atasan atau

bawahan.

b. Penyampaian pendapat dan gagasan secara tidak santun.

c. Tidak transparan dan cenderung subjektif.

d. Mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja (berpikir

terkotak-kotak), sektoral/ departemental /bagian/unit (berpikir hanya

untuk kepentingan kelompoknya)

e. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

f. Permintaan, pemberian dan/atau menerima suap dan gratifikasi.

g. Pembunuhan karakter rekan kerja atau atasan.

h. Penyalahgunakan narkotika dan obat terlarang lainnya.

i. Pembocoran dan/atau penyalahgunaan rahasia perusahaan, baik berupa

rencana bisnis, strategi Perusahaan, hasil-hasil penelitian dan

pengembangan, sistem kerja yang terangkum dalam “standard operating

procedure” (SOP) Perusahaan beserta turunannya, dokumen-dokumen

internal yang ditandatangani oleh pejabat Prodia, hak kekayaan intelektual

(HKI) yang diciptakan, dibuat, dikembangkan, ditambahkan atau

dimodifikasi dengan cara apapun (termasuk hak milik industri) atau

informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan

apabila tersebar keluar Prodia, kecuali apabila informasi tersebut telah

dipublikasikan, baik pada saat karyawan tersebut berstatus sebagai

karyawan ataupun apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (baik karena

keinginan sendiri atau karena keputusan manajemen).

j. Ketidakpedulian terhadap kondisi dan harta perusahaan serta keselamatan

dan kesehatan dalam bekerja.

k. Pengulangan kesalahan yang sama tanpa ada tindakan perbaikan.

l. Pengabaian pemberdayaan Insan Prodia untuk terus maju dan mandiri.

m. Penggunaan hak milik intelektual perusahaan secara melawan hukum.


15

n. Penghambat kemajuan Perusahaan.

o. Menyalahgunakan data pribadi rekan kerja tanpa persetujuan yang

bersangkutan.

18. Hal lainnya yang belum disebutkan dalam Pedoman Perilaku ini

3.4 Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi

Bagian Teknologi Informasi (TI) berperan memberikan dukungan dari perspektif sistem

untuk semua unit operasional baik di Pusat, Regional maupun Cabang. Bagian TI

bertanggung jawab untuk integritas data dari sudut pandang basis data, ketersediaan

sistem dan infrastruktur serta waktu respon terhadap sistem dan infrastruktur.

Dukungan yang diberikan dapat mencakup beberapa hal berikut:

a. Dukungan terhadap permasalahan sistem teknologi informasi dan komunikasi,

peralatan dan infrastuktur.

b. Pengembangan kebijakan.

c. Evaluasi terhadap aplikasi

d. Evaluasi terhadap hardware dan peripherals

e. Sumber aplikasi dan hardware

f. Hosting system dan aplikasi.

g. Pengembangan dan pemeliharaan web site

h. Pengembangan infrastruktur

i. Training/pelatihan user untuk core aplikasi.

j. Fasilitas penyimpanan data dan pemulihannya.

k. Pengaturan lokasi alternatif (Hot site) untuk kelangsungan Bisnis.

l. Bantuan seleksi aplikasi

m. Pengembangan report-report khusus.

Bagian TI dapat menawarkan layanan kepada pihak lain atau perusahaan eksternal

lainnya yang dipilih untuk menjadi layanan bersama dalam operasional.

3.4.1 Penggunaan Software/ Perangkat Lunak Tidak Sah

Hal ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan untuk menggunakan software bajakan

atau salinan software yang tidak sah. Jika perangkat lunak shareware digunakan,

pengguna harus mematuhi pembatasan penggunaan perangkat lunak tersebut.

Bagian TI harus mengembangkan daftar perangkat lunak yang disetujui untuk digunakan

dalam organisasi. Daftar ini berisi perangkat lunak yang telah diverifikasi untuk dapat

berfungsi dalam lingkungan TI perusahaan.

3.4.2 Perlindungan hukum terhadap hak cipta

Terlepas dari penyitaan dan/atau perusakan salinan tidak sah (ilegal) dan kerusakan untuk

kehilangan keuntungan dan kerugian lainnya (yang bisa diperhitungkan), hukum hak

cipta juga dapat memberikan sanksi pidana termasuk penjara. Oleh karena itu penting

untuk memastikan semua Unit Operasi tidak menggunakan software bajakan (ilegal)

melalui audit perangkat lunak baik secara periodik maupun tanpa pemberitahuan. Adalah

penting untuk menempatkan semua lisensi perangkat lunak agar siap/tersedia jika


16

diperlukan dan bahwa setiap unit operasi menerapkan sistem pendaftaran rincian lisensi

dari semua perangkat lunak yang sedang digunakan.

3.4.3 Kerahasiaan

Secara umum semua informasi bersifat rahasia bagi perusahaan dan tidak akan

diungkapkan kepada pihak eksternal tanpa otorisasi yang tepat.

Informasi sangat rahasia harus disimpan pada komputer secara aman. Informasi sensitif

dan/atau penting harus disimpan pada media penyimpanan eksternal yang harus disimpan

di lokasi yang aman.

Meskipun perangkat lunak menyediakan serangkaian pilihan untuk menjaga kerahasiaan,

misalnya file pada Microsoft Word dapat diberikan password, namun perlindungan

tersebut dapat dengan mudah dirusak.

Enkripsi file dengan perangkat lunak pihak ketiga harus dipertimbangkan untuk semua

file sensitif dan rahasia.

File rahasia harus terhapus baik menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang

untuk menghapus semua jejak file atau dengan cara yang dianggap baik oleh Bagian TI

untuk memastikan file yang sudah dihapus tersebut tidak dapat dipulihkan.

Ketika perbaikan komputer harus dilakukan di luar kantor/pihak ketiga, maka semua file

data sensitif harus dihapus dari perangkat keras.

3.4.4 Keamanan Komputer

3.4.4.1 Keamanan Fisik

Semua bangunan dan ruangan yang terdapat server atau sistem teknologi informasi dan

komunikasi harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan fisik yang tepat untuk

mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses. Komputer dan peralatan

komunikasi juga harus dilindungi secara memadai dari bahaya lingkungan.

Tingkat keamanan harus sepadan dengan nilai peralatan fisik di gedung atau ruangan dan

nilai atau sensitivitas data yang diproses atau disimpan pada peralatan itu.

Semua notebook/komputer harus dijamin keamanannya dengan kabel yang dirancang

untuk tujuan ketika digunakan dan disimpan di lemari yang terkunci ketika tidak

digunakan.

Ketika bepergian dengan membawa notebook, maka notebook secara fisik harus bersama

user yang bepergian. Jika mungkin, disarankan untuk memindahkan harddisk dari

notebook dan dibawa oleh user yang bepergian untuk memastikan bahwa jika komputer

dicuri maka data tidak akan hilang.

3.4.4.2 Keamanan Logis

Keamanan logis harus diterapkan untuk melindungi ketersediaan, akurasi dan kerahasiaan

informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan bisnis yang penting. Tingkat keamanan logis

harus sepadan dengan risiko bisnis dan harus mencerminkan keseimbangan efektivitas

biaya antara pengurangan risiko dan efisiensi operasional.

Setiap Unit Operasi harus menegakkan suatu kumpulan standar keamanan logis yang

sesuai untuk lingkungan yang ada. Standar ini harus diterapkan untuk semua infrastruktur

baru dan sistem dan perubahan yang signifikan.


17

Pemenuhan terhadap standar keamanan harus ditinjau secara berkala oleh pihak

independen. Standar keamanan harus diperbarui sesuai kebutuhan. Jika mungkin

mengikuti standar keamanan yang diakui secara internasional.

Pihak ketiga yang independen harus melakukan peninjauan terhadap operasional TI

sedikitnya 1 (satu) tahun sekali. Jika mungkin, harus dilakukan sebagai bagian dari audit

tahunan.

3.4.4.3 Keamanan Internet

Semua komputer dan server yang terhubung ke internet harus dilindungi dari akses yang

tidak sah sesuai dengan teknologi terkini yang menjadi praktek terbaik. Ini adalah

tanggung jawab Bagian TI untuk menentukan arsitektur sistem yang menjamin keamanan

peralatan dan data.

Hanya karyawan yang membutuhkan internet diberikan hak akses penggunaannya dan

harus dijamin keamanannya sesuai dengan teknologi terkini yang menjadi praktek terbaik.

Perusahaan memiliki kebijakan penggunaan internet yang menunjukkan tujuan serta

situs-situs yang diperbolehkan untuk penggunaan internet. Secara umum pengguna tidak

boleh mengakses, mengunduh, atau menampilkan informasi dari Internet kecuali untuk

tujuan perusahaan yang sah. Tindakan disipliner dapat dikenakan terhadap pengguna

yang ditemukan bertentangan dengan kebijakan ini.

Pengguna tidak boleh mengirimkan informasi non publik, opini, rekomendasi, penelitian,

atau pernyataan yang dapat membahayakan reputasi perusahaan melalui Internet Buletin

Board atau kelompok diskusi. Hal ini mencakup juga informasi terkait bisnis, klien,

pelanggan, prospek, hasil keuangan, operasional, sistem komputer atau perangkat lunak.

Pengguna tidak diperkenankan mengirimkan informasi perusahaan yang sensitif atau

rahasia melalui e-mail, kecuali dienkripsi dengan menggunakan teknik enkripsi teknologi

terbaru.

3.4.4.4 Pedoman Komputer Personal –- Perangkat Lunak dan Perangkat

Keras

Perusahaan menetapkan untuk hanya menggunakan komputer dan peripheral bermerek

dan terkenal sebagaimana ditetapkan dalam daftar hardware TI disetujui. Hal ini untuk

memastikan kelangsungan pemeliharaan dan dukungan penting terhadap produk dapat

tersedia langsung dari sumbernya.

Sistem operasi harus disetujui secara komersial dari vendor internasional yang diakui.

Pertimbangan harus diberikan untuk memilih sistem operasi yang memiliki basis aplikasi

besar untuk memastikan bahwa produk yang dipilih akan didukung di masa yang akan

datang. Solusi harus menawarkan biaya kepemilikan yang rendah, dalam arti frekuensi

upgrade dan biaya pemeliharaan perangkat lunak harus dihitung untuk menentukan biaya

kepemilikan dan tujuan penganggaran.

Bila memungkinkan perangkat lunak-jadi harus digunakan daripada mengembangkan

sendiri. Format penyimpanan file untuk aplikasi perkantoran harus menjadi standar yang

diterima secara internasional untuk memastikan kompatibilitas file dipertukarkan.


18

3.4.4.5 Perlindungan Virus

Adalah kebijakan perusahaan agar semua karyawan mengambil tindakan wajar yang

secara komersial diterima untuk melindung komputer dan data dari infeksi virus. Selain

itu, mengikuti panduan yang dibuat oleh Bagian TI yang berkaitan dengan pengendalian

virus. Minimal software anti-virus yang secara komersial diterima dan dimasukkan

dalam daftar software TI disetujui harus digunakan pada semua komputer. Definisi virus

dalam software ini harus diperbarui secara berkala sehingga virus baru juga dapat

dideteksi dan dihapus.

File data yang diberikan oleh sumber-sumber luar harus dianggap terinfeksi virus dan

tidak digunakan pada setiap komputer sampai mereka telah dipindai untuk infeksi virus

dan disertifikasi sebagai bersih. File-file ini kemudian harus diuji pada komputer yang

tidak terhubung ke jaringan untuk divalidasi dapat berfungsi dengan benar. Hal ini untuk

memastikan bahwa file tersebut tidak mengandung virus yang tidak diketahui untuk

perangkat lunak pemindaian.

3.4.4.6 E-Mail

Perusahaan menggunakan e-mail untuk mempercepat komunikasi baik di dalam dan di

luar perusahaan. Perusahaan menggunakan solusi e-mail yang tersedia secara komersial

yang kompatibel dengan standar internasional untuk aplikasi tersebut.

E-mail yang disediakan bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka

dan tidak semata-mata untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu file e-mail dari seorang

karyawan dapat diakses untuk diperiksa oleh petugas perusahaan yang berwenang.

3.4.4.7 Pedoman Umum Sistem Perusahaan – Perangkat Lunak & Perangkat

keras

Perusahaan menggunakan komputer dan peripheral bermerek dan terkenal sebagaimana

ditetapkan dalam daftar hardware TI disetujui untuk sistem perusahaan. Hal ini untuk

memastikan kelangsungan pemeliharaan dan dukungan penting terhadap produk dapat

tersedia. Sistem operasi harus disetujui secara komersial dari vendor internasional yang

diakui. Pertimbangan harus diberikan untuk memilih sistem operasi yang memiliki basis

aplikasi besar untuk memastikan bahwa produk yang dipilih akan didukung di masa yang

akan datang. Solusi harus menawarkan biaya kepemilikan yang rendah, dalam arti

frekuensi upgrade dan biaya pemeliharaan perangkat lunak harus dihitung untuk

menentukan biaya kepemilikan dan tujuan penganggaran.

3.4.4.8 Paket Aplikasi Jadi Vs. “Tailor-Made”

Perusahaan akan selalu menggunakan perangkat lunak jadi. Kecuali jika pada suatu

kondisi di mana perangkat lunak jadi tidak mendukung persyaratan tertentu, sehingga

dilakukan pengembangan aplikasi oleh Bagian TI yang akan membantu pengguna untuk

mengembangkan spesifikasi untuk aplikasi.


19

Keputusan untuk memilih salah satu paket (baik dari pembuat produk atau melalui vendor)

atau sistem “tailor-made” harus dilakukan sesuai dengan:

1. Waktu dan anggaran

2. Kesesuaian

3. Instalasi di area yang jauh

4. Persyaratan bahasa khusus

5. Ketersediaan dukungan lokal

yang dinyatakan dalam pesanan pembelian/kontrak.

3.5 KebijakanWhistle Blower

Tujuan:

Whistle Blower System (WBS) dibuat untuk :

- Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap

tata kelola perusahaan yang tertib, bersih dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun

berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

- Memberikan dorongan serta kesadaran kepada individu Prodia untuk melaporkan

tindakan kecurangan atau pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode

etik dan benturan kepentingan yang terjadi di Prodia tanpa rasa takut atau khawatir.

KebijakanWhistle Blowing:

a. Pelaporan dapat dilakukan melalui surat yang diemail ke [email protected]

dan SMS kepada nomor tertentu yang diinformasikan dan akan djamin kerahasiaannya.

b. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi

ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

c. Pengaduan harus memenuhi beberapa hal:

- Identitas pelapor (nama atau diperbolehkan menggunakan anonim)

- Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.

- Indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan

d. Tim WBS dan Tim Investigasi harus melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang

diterima dengan jelas dan dapat menyerahkan kepada Atasan Terlapor melalui disposisi

untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundangan

yang berlaku.

e. Untuk hal-hal terkait tindakan kriminal, maka Tim WBS berwenang untuk

memutuskan menyelesaikan laporan melalui jalur hukum di luar perusahaan.

f. Tim WBS wajib merahasiakan identitas dan seluruh informasi rahasia yang dilaporkan

oleh pelapor dan akan memberikan perlindungan bagi pelapor dengan prinsip agar

terhindar dari intimidasi, pemerasan dan kekerasan dari pihak terlapor, kelompok

maupun institusi yang berbadan hukum kecuali laporan diselesaikan melalui jalur

hukum di luar perusahaan.

g. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya tindakan

kecurangan/pelanggaran, maka terlapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


20

4. Komite Audit

4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:

A. Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan

1) Mengkaji dan menilai kecukupan laporan Direksi kepada Dewan Komisaris dalam hal

jumlah dan kualitas laporan, serta ketepatan waktu pelaporan, sehingga

Dewan Komisaris dapat mengetahui kondisi risiko perusahaan, operasi,

dan keuangan perusahaan;

2) Mengkaji kebijakan dan praktik akuntansi perusahaan dengan mengacu

pada Standar Akuntansi Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bapepam dan peraturan perundang-undangan

lainnya;

3) Mengkaji laporan keuangan interim dan tahunan serta informasi keuangan lainnya

yang dikeluarkan untuk pihak ketiga, seperti laporan keuangan,

proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

B. Manajemen Risiko

1)Mengidentifikasikan lingkup risiko keuangan (financial risk areas) dan memastikan

bahwa manajemen mengelola risiko tersebut secara efektif;

2)Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi

perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi dan

memastikan bahwa Dewan Komisaris mengetahui masalah-masalah yang

secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan atau kegiatan perusahaan;

3)Meyakini bahwa sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal

yang efektif telah dijalankan untuk mengelola risiko keuangan;

4)Meyakini bahwa sistem pengendalian manajemen dapat diandalkan.

C. Audit Internal dan Eksternal

1)Merekomendasikan pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit

dan penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;

2)Mengkaji rencana kerja Divisi Internal Audit dan pelaksanaannya;

3)Mengkaji independensi dan objektifitas akuntan publik;

4)Mengkaji efisiensi dan efektivitas kerja auditor internal dan eksternal sesuai dengan

tanggungjawab mereka masing-masing;

5)Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup kerja auditor;

6)Mengkaji kecukupan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua risiko

yang penting telah dipertimbangkan;

7)Mengkaji dan menilai temuan auditor internal dan auditor eksternal

dan tindakan yang diambil sehubungan dengan temuan tersebut.


21

D. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

1)Memantau perkembangan dan perubahan peraturan perundang- undangan yang

berlaku dalam hubungannya dengan tanggungjawab dan kewajiban

Direksi dan Dewan Komisaris, dan mengkaji sampai sejauh mana

hal itu telah dipatuhi;

2)Memantau perkembangan dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan kegiatan bisnis perusahaan dan mengkaji ketaatan Perusahaan terhadap

peraturan perundang-undangan tersebut.

E. Tanggungjawab lainnya

1)Merumuskan dan memperbaharui Piagam Komite Audit;

2)Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;

3)Memantau dan mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan dan

melaporkannya kepada Komisaris;

4)Memberikan pendapat dan mengidentifikasikan masalah- masalah

yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;

5)Menjalankan tugas atas nama Dewan Komisaris sesuai

dengan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

6)Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

4.2 Wewenang Komite Audit

Komite Audit berwenang untuk:

A. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas

terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

B. Mendapatkan professional advice dari penasihat hukurn atau jasa profesi

lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

C. Meminta kehadiran pihak eksternal dengan pengalaman dan keahlian yang relevan;

D. Meminta audit khusus oleh auditor internal atau eksternal,

apabila diperlukan;

E. Dalam rnelaksanakan wewenang, Komite Audit bekerja sama

dengan auditor internal.

F. Memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perseroan dari Direksi, SPI (Satuan

Pengawasan Inetrnal), dan semua satuan organisasi Perseroan.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan

atau sehubungan dengan Komite Audit, dapat mengacu kepada Piagam Komite Audit

Perseroan.


22

5. Komite Nominasi dan Remunerasi

5.1 Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

A.Fungsi Nominasi

1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan

Komisaris

b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi

c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2) Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.

3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program

pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

4) Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk

disampaikan ke RUPS.

B.Fungsi Remunerasi

1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.

5.2Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite Nominasi dan RemunerasiA.Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan

Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber

daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite

wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

B.Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama

dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian terkait lainnya.

C.Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan

menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, serta informasi Perusahaan, baik dari

pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan

pelaksanaan tugas Komite.

D.Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:

a.Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b.Prestasi kerja individual

c.Kewajiban dengan peer group, dan

d.Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang


23

E. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan

menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk

ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris dan kepada Direksi untuk

diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan

Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

F. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini, yang berkaitan atau

sehubungan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, dapat mengacu kepada Piagam

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.


24

6. Komite Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mengelola risiko,

meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, penentuan respon risiko, aktivitas

pengendalian risiko, penginformasian risiko dan pemantauan risiko dari setiap kegiatan

yang dilaksanakan perusahaan. PT Prodia Widyahusada Tbk mengidentifikasi 10

(sepuluh) kelompok risiko yaitu: Financial Risk, Operational Risk, Reputation Risk,

Workplace Safety Risk, Environmental Safety Risk, IT System and Security Risk, Supplier

Risk, Conflict of Interest Risk, Regulatory Risk, dan Legal Risk.

Perusahaan telah melakukan pengelolaan risiko sejak tahun 2014 dengan mengukur status

inherent risk berdasarkan dampak dan frekuensinya. Terdapat 4 (empat) risiko yang

dikelola yaitu: Business Risk, Financial Risk, Operational Risk, dan Reputation Risk,

sebagai berikut: Opportunity Loss karena keterlambatan eksekusi (bisnis baru, outlet baru,

relokasi/renovasi); Kerugian karena keterlambatan launching produk baru (Time To

Market); Financial lost (Fraud); Financial lost (Piutang); Kegagalan dalam mencapai

target pemasaran; Service interrupted (Kecelakaan Kerja); Service interrupted (Alat);

Service interrupted (TI); Service interrupted (Kekosongan Reagen); Pelanggan Hilang

(Jumlah Pasien); dan Menurunnya daya saing. Semua risiko dipantau triwulanan dan

dilakukan treatment plan yang sesuai untuk mengatasinya.

6.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko (KMR) mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

A. Melakukan kajian atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris

atas rencana corporate actions antara lain:

1) Investasi

2) Pembentukan Anak Perseroan

3) Rencana Jangka Panjang Perseroan

4)Kontrak Kerjasama Operasi

5) Pengelolaan Asset

6) Penjaminan Asset

B. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan

pengembangan usaha Perseroan.

C. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko danmitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perseroan serta pelaksanaan

operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.

D. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atashal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.


25

6.2 Wewenang Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada KMR untuk:

A. KMR bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan

tugas-tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

B. KMR memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perseroan yang terkait

dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan Perseroan.

C. Apabila diperlukan, KMR dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan

untuk membantu KMR terkait dengan rencana pengembangan usaha Perseroan

dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perseroan yang

dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.


atau sehubungan dengan Komite Manajemen Risiko, dapat mengacu kepada Piagam

Komite Manajemen Risiko Perseroan.


26

7. Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan atau disebut juga Komite CG adalah Komite yang

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Komisaris untuk membantu tugas

Komisaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di perusahaan,

sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.

7.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

1. Memastikan terlaksananya praktek pengelolaan perusahaan yang profesional danproduktif.

2. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan ke-5 pilar tata kelolaperusahaan sebagaimana tercantum dalam bab terdahulu pedoman ini.

7.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite

CG)

Dalam menjalankan fungsinya, Komite CG mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:

A. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan CG di lingkungan perusahaan

B. Melakukan kajian terhadap penerapan CG di lingkungan perusahaan

C. Memberikan masukan kepada komisaris mengenai evaluasi penerapan CG di

lingkungan perusahaan

D. Melakukan kajian secara terus menerus mengenai nilai CG yang baik dan perlu

diterapkan di lingkungan perusahaan

E. Memberikan masukan kepada direksi mengenai aspek penting CG yang baik danperlu untuk diterapkan

7.3 Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan (Komite CG)

Dalam menjalankan tugasnya, Komite CG berwenang untuk:

A. Mendapatkan keterangan dari segenap jajaran perusahaan mengenai penerapan tata

kelola di lingkungan perusahaan

B. Mempekerjakan ahli di bidangnya jika dianggap perlu, demi pemastian

diterapkannya tata kelola perusahaan


atau sehubungan dengan Komite Tata Kelola Perusahaan, dapat mengacu kepada Piagam

Komite Tata Kelola Perusahaan.


27

8. Business Continuity Planning (BCP)

Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, perusahaan memastikan bahwa dampak pada

operasional diminimalkan terhadap beberapa bentuk bencana. Agar hal ini dapat

dilakukan dengan efektif, perusahaan memiliki Pedoman Business Continuity Plan (BCP)

resmi yang didokumentasikan, dikomunikasikan secara luas oleh Dewan Direksi, Dewan

Komisaris dan semua tingkatan manajemen.

Perusahaan memiliki manajer senior yang bertanggung jawab untuk pengembangan,

pemutakhiran, dan pengujian rutin BCP. Sebagai bagian dari perannya, manajer BCP,

harus menentukan keadaan-keadaan yang akan memerlukan aktivasi BCP.

Tujuan pedoman BCP adalah mempersiapkan perusahaan untuk meminimalkan dampak

operasional dan finansial dari disaster/disruptive/insiden yang terjadi dan dilakukannya

upaya-upaya pemulihan sehingga perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya di bawah

kondisi yang tidak normal.

Lingkup Pedoman BCP mencakup beberapa hal penting dan berdampak luas secara

korporasi antara lain:

- Kerusakan/kehilangan bangunan, akibat bencana atau insiden yang terjadi, misalnya:

banjir, kebakaran, akses dari dan ke gedung, dsb.

- Kehilangan sumber daya penting untuk operasional, mis. Vendor failure, kehilangan

dokumen penting, dsb.

- Kehilangan sumber daya manusia

- Kerusakan/kegagalan sistem IT dan komunikasi,

- Kerugian finansial dalam jumlah yang besar.

Adapun sasaran pedoman BCP ialah menjadi pedoman bagi tim pemulihan

insiden/bencana.

1. Mengidentifikasi sumber alternatif untuk persediaan, sumber daya dan lokasi.

2. Referensi dan petunjuk ke lokasi data yang kritis.

3. Menyediakan prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu dalam

pemulihan.

4. Mengidentifikasi vendor dan pelanggan yang harus diberitahu bila terjadi bencana.

5. Membantu dalam menghindari kebingungan yang dialami selama krisis dengan

mendokumentasikan, menguji dan meninjau prosedur pemulihan.

6. Prosedur penyimpanan, pengamanan dan pengambilan dokumen untuk rekaman

penting.


28

9. Penutup

Perusahaan menilai bahwa prinsip tata Kelola Perusahaan adalah salah satu faktor

kritikal dalam menjaga ketahanan perusahaan. Karena itu implementasi dan pengendalian

terhadap dijalankannya prinsip-prinsip dalam pedoman ini adalah sangat penting untuk

menjaga agar tata kelola perusahaan senantiasa terjaga.

Kaji ulang secara terus menerus terhadap implementasi dan isi pedoman ini akan menjadi

bagian dari komitmen mengimplementasi GCG dengan baik.

Q:\QMS Files's\My_Dok\IPO\Pedoman Tata Kelola Indonesia Version

Documents