PUTUSAN Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010 KOMISI INFORMASI … · 2019-02-09 · Alamat : Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara Medan, yang saat
Post on 30-Jan-2020
5 Views
Preview:
Transcript
1
PUTUSAN
Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 015/VII/KIP-PS-
M-A/2010 yang diajukan oleh:
Nama : Lembaga Anak Indonesia-Sumatera Utara (LAI-SUMUT)
Alamat : Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara
Medan, yang saat ini berdomisili di Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai,
Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
Yang diwakili oleh Suherly Harahap selaku Ketua LAI-Sumut, bertindak untuk dan atas
nama LAI-Sumut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, di dalam persidangan memberikan
kuasa kepada W.T Barus, S.Th, P.H Marbun, B.M, dan Azwar, S.H., S.Pd. dengan surat
kuasa nomor 2021/LAI/KIP/XI/2010 tertanggal 17 November 2010;
Terhadap
Nama : Kepala SMA Negeri I Sunggal
Alamat : Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351,
Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Termohon I
Komisi Informasi Pusat
2
Nama : Kepala SMP Negeri I Sunggal
Alamat : Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351,
Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Termohon II.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik tertanggal 28 Juli 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi
Informasi Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan registrasi Sengketa Nomor
015/VIII/KIP-PS-M/2010.
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 2 Juni 2010 yang diterima pada tanggal 2 Juni 2010, Pemohon
mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I dan Termohon II dengan rincian
informasi:
1. salinan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Tahun 2009;
2. daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan 2010.
[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon kemudian mengajukan keberatan
kepada Termohon I dan Termohon II pada tanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal
21 Juni 2010. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
[2.4] Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II
juga tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 28 Juli 2010 Pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.
Komisi Informasi Pusat
3
[2.5] Pada tanggal 15 Oktober 2010, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan mediasi
untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon. Mediasi
gagal mencapai kesepakatan karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dalam mediasi
tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 23 November 2010 dilakukan ajudikasi dalam rangka
penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.6] Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi serta tidak
menanggapi surat keberatan yang ditujukan oleh Pemohon kepada Termohon.
Petitum
[2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik antara Pemohon dengan Termohon.
B. Alat Bukti
Surat-Surat Pemohon
[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1 Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia Nomor 01 tertanggal 14 November
2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-620.
HT.03.01-Th 2005;
Bukti P-2 Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon
I dengan Nomor: 400/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang diterima
oleh Wakil Kepala Sekolah Yetti S.;
Bukti P-3 Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon
II dengan Nomor: 401/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010;
Bukti P-4 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor:
421/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21
Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety
Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010;
Komisi Informasi Pusat
4
Bukti P-5 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon II dengan Nomor:
420/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21
Juni 2010;
Bukti P-6 Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor
001/LAI /KIP/VII/2010 dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dengan Nomor 002/LAI /KIP/VII/2010 tertanggal 28 Juli
2010, yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2010.
Keterangan Pemohon
[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2010 telah didengar
keterangan dari Pemohon sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi mengenai salinan APBS Tahun
2009 dan daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin di SMA N 1 Sunggal
dan SMP N 1 Sunggal;
2. Tujuan atau alasan permohonan informasi adalah untuk sebagai implementasi
pengawasan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di bidang
pendidikan agar semakin jelas dan keluarannya menjadi semakin baik bagi negara dan
masyarakat;
3. Pemohon telah beberapa kali mendatangi kantor Termohon I dan Termohon II namun
tidak pernah bertemu dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal dan Kepala SMP N 1
Sunggal atau Termohon I dan Termohon II;
4. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
5. Pemohon telah mengajukan keberatan yang diterima oleh pegawai di instansi
Termohon I (Ety Irtanti) dan pegawai di instansi Termohon II, pada tanggal 21 Juni
2010; (Bukti P-4 dan Bukti P-5);
6. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi surat keberatan Pemohon atas tidak
ditanggapinya permohonan informasi;
7. Domisili Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan pengajuan
keberatan sebelumnya berada di Jalan Gagak Hitam telah pindah ke Jl. Bersama No.
38, Km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang;
Komisi Informasi Pusat
5
8. Di dalam surat permohonan informasi, yang menandatangani surat adalah Suherly
Harahap selaku Ketua LAI dan P.H Marbun selaku Wakil Sekretaris. Sementara itu
yang menandatangani surat keberatan adalah Suherly Harahap Ketua LAI-Sumut dan
Sekretaris, akan tetapi tanda tangan Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas
nama Sekretaris.
[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Primer
a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon;
b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan dan Jawaban Termohon
[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2010 telah didengar
keterangan dari Termohon I, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Termohon I menerima surat permohonan informasi dari Pemohon namun surat
tersebut tidak memiliki tanggal;
2. Dalam surat Pemohon, kantor Pemohon berada di Jalan Medan-Binjai, Kecamatan
Medan Sunggal. Di bagian tanggal dan tempat surat itu dibuat disebutkan Medan
sementara alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun di Sunggal
Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian domisili Pemohon dianggap tidak jelas;
3. Termohon I mempertanyakan kejelasan Pemohon karena antara surat yang pertama
dan yang kedua ditandatangani oleh (2) dua orang yang berbeda. Surat yang pertama
ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris, sementara surat yang kedua
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Antara tanda tangan Sekretaris dan Wakil
Sekretaris hampir sama atau dapat dikatakan sama. Termohon mempertanyakan,
siapa yang sebenarnya memohon informasi, apakah 2 (dua) orang yang berbeda atau
hanya 1 (satu) orang;
Komisi Informasi Pusat
6
4. Termohon I merasa ragu siapa Pemohon yang sesungguhnya karena tidak pernah
bertemu. Termohon mempertanyakan identitas pemohon, kepentingan dan kebenaran
surat yang disampaikan oleh Pemohon;
5. Termohon I menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui surat yang pertama atau
surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal karena yang menerima
adalah wakilnya;
6. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima Bantuan Khusus Murid
Miskin (BKMM) dibuat melalui proses diantaranya dengan terlebih dahulu
menetapkan kriteria atau syarat penerima yang antara lain meliputi: memiliki surat
keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah, siswa yang bersangkutan telah membayar
dana komite, jarak tempuh tempat tinggal siswa dengan sekolah, hasil penilaian
komite sekolah dan hasil verifikasi kondisi perekonomian orang tua/wali siswa;
7. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa miskin penerima bantuan meliputi
nomor, nama, jumlah dana yang diterima, dan tanda tangan. Tidak ada kolom alamat
siswa/i berdasarkan format resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
Serdang;
8. Termohon I menyatakan terdapat instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
Serdang bahwa informasi tentang dana bantuan dan beasiswa wajib disampaikan
secara terbuka kepada siswa. Termohon menindaklanjuti dengan menyampaikannya
pada saat upacara setiap hari Senin pagi;
9. Termohon I menyatakan bahwa proses penyusunan APBS diantaranya meliputi
tahapan:
a. ada rapat dengan dewan guru dan karyawan untuk menginventarisir kebutuhan-
kebutuhan;
b. Kepala Sekolah mengajukan usulan kebutuhan kepada pengurus komite;
c. Pengurus Komite mengadakan pertemuan dengan stake holders dan Kepala
Sekolah untuk membahas kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dituangkan dalam
dokumen RAPBS;
d. setelah memahami sejumlah kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RAPBS,
Pengurus Komite mengadakan rapat dengan orang tua/wali untuk memutuskan
RAPBS sebagai dokumen APBS;
10. Berdasarkan proses penyusunan APBS yang demikian, Termohon I menyatakan
bahwa dokumen APBS adalah dokumen yang terbuka;
Komisi Informasi Pusat
7
11. Tentang informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon I menyatakan tidak pernah
mengatakan tidak bisa memberi informasi tersebut. Saat surat permohonan informasi
disampaikan, Termohon I menberikan perintah kepada salah seorang guru agar jika
Pemohon datang, Pemohon diminta untuk menemui Termohon I. Namun pada saat
menyampaikan surat keberatan, Pemohon tidak menemui Termohon I dan langsung
meninggalkan tempat.
[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan yang sama tertanggal 23 November 2010 telah
didengar keterangan dari Termohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Termohon II tidak tahu persis kapan surat permohonan informasi diterima, karena
Termohon II tidak pernah bertemu secara langsung dengan Pemohon;
2. Termohon II menyatakan pada saat utusan dari Komisi Informasi Pusat datang untuk
melakukan klarifikasi, Termohon II menyatakan tidak akan menutup-nutupi informasi
apapun;
3. Termohon II memang belum pernah memberikan informasi yang diminta Pemohon.
Termohon II juga menyatakan bahwa pada saat utusan Komisi Informasi datang,
Termohon II langsung menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon terkesan
menghindari Termohon II. Hal ini terbukti dengan Pemohon yang tidak pernah
menemui Termohon II padahal setiap hari Pemohon mengantarkan anaknya yang
bersekolah di sekolah yang dipimpin Termohon II;
4. Pemohon pernah datang ke sekolah untuk menemui Termohon II, namun karena
Pemohon datang sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, Termohon II sudah tidak berada di
sekolah;
5. Termohon II menyatakan tidak dapat memberikan informasi karena tidak tahu harus
memberikan kepada siapa;
6. Termohon II dan pegawai di instansi Termohon II biasanya mengabaikan surat-surat
masuk yang tidak jelas siapa pengirimnya;
7. Termohon II menyatakan indikator penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) antara
lain surat keterangan miskin, apakah siswa yang besangkutan telah membayar dana
komite, dan penampilan siswa sehari-hari atau cara berpakaiannya;
8. Mekanisme pengumuman informasi di instansi Termohon II selama ini dilakukan
secara lisan melalui wali kelas atau guru BP.
Surat-surat Termohon
Komisi Informasi Pusat
8
[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon I mengajukan bukti
surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1 Asli surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal;
Bukti T-2 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor:
421/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21
Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety
Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010.
[2.14] Menimbang bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti surat/tertulis.
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon I dan
Termohon II pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan
putusan sebagai berikut;
1. Primer
Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan alasan
pengajuan Sengketa Informasi Publik dan menolak permohonan pengajuan Sengketa
Informasi Publik oleh Pemohon;
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. KESIMPULAN TERTULIS PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya
Pemohon telah mengikuti seluruh prosedur administrasi lengkap yang dibuktikan dengan
adanya tanda terima permohonan informasi, tanda terima pengajuan keberatan, serta
kelengkapan syarat-syarat lembaga termasuk alamat sekretariat dan nomor kontak yang jelas,
terang dan dapat dihubungi oleh siapa saja sejak diajukannya surat permohonan informasi
dan pengajuan keberatan ke Badan Publik dan Komisi Informasi Pusat (Bukti P-1, Bukti P-2,
Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6).
Komisi Informasi Pusat
9
Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Termohon I menyatakan, merasa tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan tim
atau anggota dari LAI Sumatera Utara sehingga tidak mengerti latar belakang Pemohon
dan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi lembaga Pemohon;
2. Termohon I meragukan surat yang dikirimkan Pemohon karena:
a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat;
b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh sekretaris dan wakil
sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama;
c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat
yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon;
3. Termohon I menyatakan tidak keberatan untuk memberikan informasi terkait APBS
2009 dan daftar siswa penerima bantuan siswa miskin tahun 2010 sesuai dengan
prosedur yang ada.
[3.3] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Termohon I memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana
pada paragraf [2.15].
[3.4] Menimbang bahwa Termohon II mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Termohon II tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon sehingga tidak tahu apa
yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
2. Termohon II telah pernah menghubungi Pemohon untuk melakukan klarifikasi namun
Pemohon tidak dapat dihubungi. Termohon II telah meminta istri Pemohon untuk
memberitahu Pemohon perihal klarifikasi tersebut namun Pemohon tidak pernah
menghubungi Termohon II;
3. Termohon II meragukan surat dari Pemohon karena:
a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat;
b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh Sekretaris dan Wakil
Sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama;
c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat
yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon;
Komisi Informasi Pusat
10
4. Termohon II tidak keberatan memberikan informasi mengenai APBS 2009 dan daftar
siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2010 dengan catatan sesuai dengan
prosedur dan etika yang berlaku;
[3.5] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Termohon II memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana
pada paragraf [2.15].
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto
Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan
putusan permohonan a quo;
2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat
(1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 huruf
b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan
Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Perki PPSIP.
Komisi Informasi Pusat
11
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4.] Majelis berpendapat bahwa
Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap
permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (2) UU KIP
juncto Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 63 Perki PPSIP pada
pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik apabila:
1. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik
Pusat;
2. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik selama Komisi Informasi
Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat
menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik yang telah diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat pada saat Perki PPSIP disahkan.
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi
Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap
permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30
ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon
merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik
dan telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon adalah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia
Nomor 01 tertanggal 14 November 2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn
Komisi Informasi Pusat
12
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-620. HT.03.01-Th 2005; (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2
Juni 2010 yang diterima oleh Wakil Kepala Sekolah, Yetti S. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon II pada tanggal
2 Juni 2010 (Bukti P-3);
4. Terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan
pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan informasi maupun informasi yang
dimohon oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (7) UU KIP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan yaitu
hingga tanggal 16 Juni 2010;
5. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon I yang diterima oleh
pegawai di instansi Termohon I, Ety Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-4);
6. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon II yang diterima oleh
pegawai di instansi Termohon II pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-5);
7. Pemohon pada tanggal 28 Juli 2010 mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 3
Agustus 2010.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9] tersebut Majelis
berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing),
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan:
1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP
pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan
berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan
Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
Komisi Informasi Pusat
13
b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak
permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon
termasuk Informasi Publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan
atas penolakan tersebut;
6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi
publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;
7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
memperoleh Informasi Publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta
mendapatkan salinan Informasi Publik;
8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi Publik yang berada
pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik
melalui prosedur permohonan Informasi Publik.
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan
Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya
(Bukti P-2 dan Bukti P-3).
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], dan [4.12], Majelis
berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], [4.12] dan [4.13],
Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU KIP
mengatur permohonan Informasi Publik disertai alasan, akan tetapi alasan tersebut tidak
dapat dijadikan dasar Termohon untuk menolak permohonan Informasi Publik. Penolakan
Komisi Informasi Pusat
14
permohonan Informasi Publik hanya dapat dilakukan dengan alasan suatu Informasi Publik
dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
D. Pokok Permohonan
[4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta
bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi
perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh
Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan
Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan
dalam Duduk Perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana
diuraikan dalam Duduk Perkara;
c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
d. Daftar Informasi Publik bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan
juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan
penolakan sebagian permohonan Informasi Publik;
E. Pendapat Majelis
[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis
akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
Alasan Penolakan Permohonan
a. Ketidakjelasan Identitas
[4.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II mengaku tidak
melayani permintaan informasi Pemohon karena khawatir Pemohon bukanlah lembaga
swadaya masyarakat yang benar-benar bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap
jalannya proses belajar-mengajar di instansi Termohon.
[4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan akta pendirian
Badan Hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.8] atau (Bukti P-1) dan Termohon
Komisi Informasi Pusat
15
mampu menjelaskan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi lembaga swadaya masyarakat a
quo sebagai wadah pembinaan sumber daya manusia dan pengkajian kebijakan pembangunan
daerah demi mewujudkan masyarakat profesi mandiri dan pemerintahan daerah yang bersih
serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian a
quo, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon I dan Termohon II yang
sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.17] tidak terbukti.
b. Tidak Diterimanya Surat Permohonan Informasi
[4.19] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menyatakan bahwa Termohon I
menolak memberikan informasi karena Termohon I tidak merasa pernah menerima surat
permohonan informasi langsung dari Pemohon karena surat permohonan diterima oleh wakil
Termohon I.
[4.20] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan menolak memberikan
informasi karena Pemohon tidak bersedia bertemu langsung dengan Termohon I dan
Termohon II untuk meminta informasi yang sesuai dengan yang tertera di dalam surat
permohonan informasi.
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan dan bukti
permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2 Juni 2010, Termohon I telah
menerima surat permohonan informasi tersebut sehingga dalil Termohon I yang menyatakan
tidak pernah menerima permohonan informasi dari Pemohon tidak terbukti. (Bukti P-2).
c. Kelengkapan Surat
[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menolak memberikan informasi
karena surat permohonan informasi tidak lengkap yaitu tidak adanya tanggal surat.
[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan tanda terima
surat permohonan informasi di instansi Termohon I dibuktikan dengan adanya tanda tangan
Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal pada tanggal 2 Juni 2010. (Bukti P-2).
[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui, surat permohonan
informasi telah diterima oleh Wakil Kepala Sekolah sebagaimana diuraikan dalam paragraf
[4.19].
Komisi Informasi Pusat
16
[4.25] Menimbang berdasarkan paragraf [4.23] dan [4.24] Majelis Komisioner berpendapat
bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi dengan alasan surat tidak
lengkap karena tidak adanya tanggal surat, tidak terbukti.
d. Keabsahan Tanda Tangan
[4.26] Menimbang bahwa di dalam surat permohonan tercantum tanda tangan Ketua LAI,
Suherly Harahap dan Wakil Sekretaris P.H Marbun, sedangkan di dalam surat keberatan
tercantum tanda tangan Ketua LAI Suherly Harahap dan Sekretaris Azwar, S.H., S.Pd.
Termohon I dan Termohon II menilai tanda tangan Sekretaris dan Wakil Sekretaris tersebut
mirip sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan surat.
[4.27] Menimbang di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa di dalam surat
permohonan informasi, yang menandatangani adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan
Wakil Sekretaris yaitu P.H Marbun, B.N. Sementara itu yang menandatangani surat
keberatan adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan Sekretaris namun tanda tangan
Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas nama Sekretaris.
[4.28] Menimbang bahwa permohonan informasi dilakukan oleh Pemohon yang berstatus
sebagai Badan Hukum, maka representasi dari Badan Hukum tersebut adalah Ketua yang
bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut. Oleh karena itu, Majelis Komisioner
berpendapat bahwa surat permohonan informasi dan surat pengajuan keberatan yang telah
ditandatangani oleh Ketua dipandang sah sebagai bukti identitas. Dengan demikian, dalil
Termohon I dan Termohon II tidak relevan.
e. Ketidakkonsistenan Tempat Surat dan Domisili Pemohon
[4.29] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menolak memberikan informasi
karena tempat surat dibuat dengan domisili Pemohon tidak konsisten. Alamat Sekretariat
Pemohon di dalam surat permohonan dan surat keberatan berada di Jalan Medan-Binjai,
Kecamatan Medan Sunggal. Sementara itu, tempat surat dibuat dituliskan “di Medan”
padahal alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun berada di “Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang”.
Komisi Informasi Pusat
17
[4.30] Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa domisili
Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan keberatan di Jalan Gagak Hitam
telah pindah ke Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
[4.31] Menimbang bahwa memang benar domisili pada saat proses permohonan informasi
dan proses keberatan di instansi Termohon berbeda dengan domisili Pemohon saat ini karena
Pemohon telah pindah ke wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.30].
[4.32] Menimbang bahwa Majelis Komisioner memahami kebingungan Termohon I dan
Termohon II atas ketidakkonsistenan tempat surat dan domisili Pemohon sehingga Majelis
berpendapat Pemohon telah tidak cermat dalam mengajukan surat permohonan informasi dan
keberatan sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemohon kurang serius dalam meminta
informasi a quo.
[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki SLIP yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Badan Publik wajib memastikan Pemohon Informasi Publik melengkapi
persyaratan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perki SLIP
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
[4.34] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.30], [4.31], [4.32], dan [4.33] bahwa
sekalipun Termohon I dan Termohon II mempermasalahkan ketidakkonsistenan tempat surat
dan domisili Pemohon di dalam proses permohonan informasi dan keberatan namun
Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki
SLIP pada saat proses permohonan dan keberatan dilakukan, maka Majelis Komisioner
berpendapat alasan penolakan Termohon I dan Termohon II karena ketidakkonsistenan
tempat surat dan domisili Pemohon menjadi tidak relevan.
f. Kecurigaan pada motif penggunaan informasi
[4.35] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan
bahwa selama ini telah menjadi kebiasaan seluruh pegawai di instansi Termohon I dan
Termohon II untuk mengabaikan surat yang tidak jelas pengirimnya.
Komisi Informasi Pusat
18
[4.36] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan
bahwa untuk memperoleh informasi Pemohon harus bertemu terlebih dahulu dengan
Termohon I dan Termohon II sebagai Kepala Sekolah.
[4.37] Menimbang Pasal 23 ayat (1) Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa
permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
[4.38] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.37] permohonan informasi tidak
wajib dilakukan melalui pertemuan langsung namun dapat melalui surat atau permohonan
tertulis, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon tidak relevan.
g. Ketidaktahuan terhadap kewajiban menurut UU KIP
[4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II tidak
mengetahui mengenai keberadaan UU KIP dan fungsi Pejabat Pengelolan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) sehingga tidak merasa wajib melakukan kewajiban pelayanan informasi
sesuai dengan amanat UU KIP dan Perki SLIP.
[4.40] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 4, Pasal
11, dan Pasal 13 Perki SLIP pada pokoknya memberikan kewajiban kepada Badan Publik
untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat kepada Pemohon Informasi Publik
serta menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di Badan Publik yang
bersangkutan.
[4.41] Menimbang bahwa Pasal 42 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal
belum terbentuk PPID, fungsi PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di
bidang pelayanan informasi.
[4.42] Menimbang bahwa UU KIP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kewajiban pengelolaan layanan informasi publik telah diundangkan ke dalam
Lembar Negara serta Perki SLIP yang telah diundangkan ke dalam Berita Negara maka
peraturan tersebut telah memenuhi asas publisitas dan setiap orang dianggap mengetahuinya
berdasarkan Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Komisi Informasi Pusat
19
[4.43] Menimbang berdasarkan uraian di dalam paragraf [4.40]. [4.41], dan [4.42], Majelis
Komisioner berpendapat dalil Termohon I dan Termohon II yang menyatakan tidak
mengetahui mengenai kewajiban layanan informasi berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP
tidak terbukti.
Mengenai Prosedur Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
[4.44] Memperhatikan bahwa alasan penolakan sebagaimana diuraikan sebelumnya secara
keseluruhan berkaitan dengan alasan prosedural sebagai dasar penolakan.
[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan dokumen pembahasan (risalah) sidang UU KIP, Pasal
6 ayat (2) UU KIP hanya mengatur mengenai penolakan permohonan informasi yang tidak
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 11, Pasal 35 ayat
(1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1)
huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki SLIP Pemohon telah memenuhi persyaratan
pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II.
[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.45] dan [4.46] Pemohon telah melakukan
proses permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II
atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian alasan penolakan Termohon I
dan Termohon II tidak relevan.
Mengenai Status Dokumen APBS dan Daftar Siswa/i Penerima Bantuan Siswa Miskin
[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 13 ayat
(1) huruf d angka 3 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen salinan APBS
merupakan dokumen informasi publik yang termasuk ke dalam informasi mengenai keuangan
yang wajib tersedia setiap saat.
[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP juncto Pasal 11 ayat
(1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen daftar siswa/i penerima
Komisi Informasi Pusat
20
bantuan siswa miskin termasuk ke dalam kategori informasi publik mengenai laporan
keuangan dan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
[4.50] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.48] dan [4.49] Majelis Komisioner
berpendapat bahwa dokumen APBS dan daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin adalah
dokumen yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[6.1] Menyatakan bahwa salinan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APBS) Tahun 2009 SMA N 1 Sunggal dan SMP N 1 Sunggal adalah dokumen yang terbuka
dan dapat diakses publik.
[6.2] Menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan
Tahun 2010 yang sesuai dengan format dan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) untuk
SMA N 1 Sunggal dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk SMP N 1 Sunggal merupakan
dokumen yang terbuka serta dapat diakses publik.
Komisi Informasi Pusat
21
[6.3] Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk memberikan dokumen informasi
sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] dan [6.2] kepada Pemohon dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki SLIP.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin
selaku Ketua merangkap Anggota, Ramli Amin Simbolon, dan Abdul Rahman Ma’mun
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 24 November 2010 dan diucapkan dalam
Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 November 2010, oleh Majelis Komisioner
yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Chairul Hasibuan sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
(Amirudin)
Anggota Majelis
(Ramli Amin Simbolon)
Anggota Majelis
(Abdul Rahman Ma’mun)
Panitera Pengganti
(Chairul Hasibuan)
Komisi Informasi Pusat
22
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Medan, 25 November 2010
Panitera
(Chairul Hasibuan)
Komisi Informasi Pusat
top related