PUTUSAN Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010 KOMISI INFORMASI … · 2019-02-09 · Alamat : Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara Medan, yang saat

1

PUTUSAN

Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 015/VII/KIP-PS-

M-A/2010 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Anak Indonesia-Sumatera Utara (LAI-SUMUT)

Alamat : Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara

Medan, yang saat ini berdomisili di Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai,

Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Yang diwakili oleh Suherly Harahap selaku Ketua LAI-Sumut, bertindak untuk dan atas

nama LAI-Sumut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, di dalam persidangan memberikan

kuasa kepada W.T Barus, S.Th, P.H Marbun, B.M, dan Azwar, S.H., S.Pd. dengan surat

kuasa nomor 2021/LAI/KIP/XI/2010 tertanggal 17 November 2010;

Terhadap

Nama : Kepala SMA Negeri I Sunggal

Alamat : Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351,

Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Termohon I

Komisi Informasi Pusat

2

Nama : Kepala SMP Negeri I Sunggal

Alamat : Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351,

Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik tertanggal 28 Juli 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan registrasi Sengketa Nomor

015/VIII/KIP-PS-M/2010.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 2 Juni 2010 yang diterima pada tanggal 2 Juni 2010, Pemohon

mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I dan Termohon II dengan rincian

informasi:

1. salinan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Tahun 2009;

2. daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan 2010.

[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon kemudian mengajukan keberatan

kepada Termohon I dan Termohon II pada tanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal

21 Juni 2010. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).

[2.4] Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II

juga tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 28 Juli 2010 Pemohon mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.


3

[2.5] Pada tanggal 15 Oktober 2010, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan mediasi

untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon. Mediasi

gagal mencapai kesepakatan karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dalam mediasi

tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 23 November 2010 dilakukan ajudikasi dalam rangka

penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi serta tidak

menanggapi surat keberatan yang ditujukan oleh Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi

Publik antara Pemohon dengan Termohon.

B. Alat Bukti

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia Nomor 01 tertanggal 14 November

2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-620.

HT.03.01-Th 2005;

Bukti P-2 Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon

I dengan Nomor: 400/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang diterima

oleh Wakil Kepala Sekolah Yetti S.;

Bukti P-3 Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon

II dengan Nomor: 401/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010;

Bukti P-4 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor:

421/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21

Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety

Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010;


4

Bukti P-5 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon II dengan Nomor:


Juni 2010;

Bukti P-6 Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor

001/LAI /KIP/VII/2010 dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik dengan Nomor 002/LAI /KIP/VII/2010 tertanggal 28 Juli

2010, yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2010.

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2010 telah didengar

keterangan dari Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi mengenai salinan APBS Tahun

2009 dan daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin di SMA N 1 Sunggal

dan SMP N 1 Sunggal;

2. Tujuan atau alasan permohonan informasi adalah untuk sebagai implementasi

pengawasan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di bidang

pendidikan agar semakin jelas dan keluarannya menjadi semakin baik bagi negara dan

masyarakat;

3. Pemohon telah beberapa kali mendatangi kantor Termohon I dan Termohon II namun

tidak pernah bertemu dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal dan Kepala SMP N 1

Sunggal atau Termohon I dan Termohon II;

4. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;

5. Pemohon telah mengajukan keberatan yang diterima oleh pegawai di instansi

Termohon I (Ety Irtanti) dan pegawai di instansi Termohon II, pada tanggal 21 Juni

2010; (Bukti P-4 dan Bukti P-5);

6. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi surat keberatan Pemohon atas tidak

ditanggapinya permohonan informasi;

7. Domisili Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan pengajuan

keberatan sebelumnya berada di Jalan Gagak Hitam telah pindah ke Jl. Bersama No.

38, Km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

Serdang;


5

8. Di dalam surat permohonan informasi, yang menandatangani surat adalah Suherly

Harahap selaku Ketua LAI dan P.H Marbun selaku Wakil Sekretaris. Sementara itu

yang menandatangani surat keberatan adalah Suherly Harahap Ketua LAI-Sumut dan

Sekretaris, akan tetapi tanda tangan Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas

nama Sekretaris.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh seluruh

informasi yang diminta oleh Pemohon;

b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu

pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan dan Jawaban Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2010 telah didengar

keterangan dari Termohon I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon I menerima surat permohonan informasi dari Pemohon namun surat

tersebut tidak memiliki tanggal;

2. Dalam surat Pemohon, kantor Pemohon berada di Jalan Medan-Binjai, Kecamatan

Medan Sunggal. Di bagian tanggal dan tempat surat itu dibuat disebutkan Medan

sementara alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun di Sunggal

Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian domisili Pemohon dianggap tidak jelas;

3. Termohon I mempertanyakan kejelasan Pemohon karena antara surat yang pertama

dan yang kedua ditandatangani oleh (2) dua orang yang berbeda. Surat yang pertama

ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris, sementara surat yang kedua

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Antara tanda tangan Sekretaris dan Wakil

Sekretaris hampir sama atau dapat dikatakan sama. Termohon mempertanyakan,

siapa yang sebenarnya memohon informasi, apakah 2 (dua) orang yang berbeda atau

hanya 1 (satu) orang;


6

4. Termohon I merasa ragu siapa Pemohon yang sesungguhnya karena tidak pernah

bertemu. Termohon mempertanyakan identitas pemohon, kepentingan dan kebenaran

surat yang disampaikan oleh Pemohon;

5. Termohon I menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui surat yang pertama atau

surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal karena yang menerima

adalah wakilnya;

6. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima Bantuan Khusus Murid

Miskin (BKMM) dibuat melalui proses diantaranya dengan terlebih dahulu

menetapkan kriteria atau syarat penerima yang antara lain meliputi: memiliki surat

keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah, siswa yang bersangkutan telah membayar

dana komite, jarak tempuh tempat tinggal siswa dengan sekolah, hasil penilaian

komite sekolah dan hasil verifikasi kondisi perekonomian orang tua/wali siswa;

7. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa miskin penerima bantuan meliputi

nomor, nama, jumlah dana yang diterima, dan tanda tangan. Tidak ada kolom alamat

siswa/i berdasarkan format resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli

Serdang;

8. Termohon I menyatakan terdapat instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli

Serdang bahwa informasi tentang dana bantuan dan beasiswa wajib disampaikan

secara terbuka kepada siswa. Termohon menindaklanjuti dengan menyampaikannya

pada saat upacara setiap hari Senin pagi;

9. Termohon I menyatakan bahwa proses penyusunan APBS diantaranya meliputi

tahapan:

a. ada rapat dengan dewan guru dan karyawan untuk menginventarisir kebutuhan-

kebutuhan;

b. Kepala Sekolah mengajukan usulan kebutuhan kepada pengurus komite;

c. Pengurus Komite mengadakan pertemuan dengan stake holders dan Kepala

Sekolah untuk membahas kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dituangkan dalam

dokumen RAPBS;

d. setelah memahami sejumlah kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RAPBS,

Pengurus Komite mengadakan rapat dengan orang tua/wali untuk memutuskan

RAPBS sebagai dokumen APBS;

10. Berdasarkan proses penyusunan APBS yang demikian, Termohon I menyatakan

bahwa dokumen APBS adalah dokumen yang terbuka;


7

11. Tentang informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon I menyatakan tidak pernah

mengatakan tidak bisa memberi informasi tersebut. Saat surat permohonan informasi

disampaikan, Termohon I menberikan perintah kepada salah seorang guru agar jika

Pemohon datang, Pemohon diminta untuk menemui Termohon I. Namun pada saat

menyampaikan surat keberatan, Pemohon tidak menemui Termohon I dan langsung

meninggalkan tempat.

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan yang sama tertanggal 23 November 2010 telah

didengar keterangan dari Termohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon II tidak tahu persis kapan surat permohonan informasi diterima, karena

Termohon II tidak pernah bertemu secara langsung dengan Pemohon;

2. Termohon II menyatakan pada saat utusan dari Komisi Informasi Pusat datang untuk

melakukan klarifikasi, Termohon II menyatakan tidak akan menutup-nutupi informasi

apapun;

3. Termohon II memang belum pernah memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Termohon II juga menyatakan bahwa pada saat utusan Komisi Informasi datang,

Termohon II langsung menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon terkesan

menghindari Termohon II. Hal ini terbukti dengan Pemohon yang tidak pernah

menemui Termohon II padahal setiap hari Pemohon mengantarkan anaknya yang

bersekolah di sekolah yang dipimpin Termohon II;

4. Pemohon pernah datang ke sekolah untuk menemui Termohon II, namun karena

Pemohon datang sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, Termohon II sudah tidak berada di

sekolah;

5. Termohon II menyatakan tidak dapat memberikan informasi karena tidak tahu harus

memberikan kepada siapa;

6. Termohon II dan pegawai di instansi Termohon II biasanya mengabaikan surat-surat

masuk yang tidak jelas siapa pengirimnya;

7. Termohon II menyatakan indikator penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) antara

lain surat keterangan miskin, apakah siswa yang besangkutan telah membayar dana

komite, dan penampilan siswa sehari-hari atau cara berpakaiannya;

8. Mekanisme pengumuman informasi di instansi Termohon II selama ini dilakukan

secara lisan melalui wali kelas atau guru BP.

Surat-surat Termohon


8

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon I mengajukan bukti

surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1 Asli surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal;

Bukti T-2 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor:


Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety

Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010.

[2.14] Menimbang bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti surat/tertulis.

[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon I dan

Termohon II pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan

putusan sebagai berikut;

1. Primer

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan alasan

pengajuan Sengketa Informasi Publik dan menolak permohonan pengajuan Sengketa

Informasi Publik oleh Pemohon;

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3. KESIMPULAN TERTULIS PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya

Pemohon telah mengikuti seluruh prosedur administrasi lengkap yang dibuktikan dengan

adanya tanda terima permohonan informasi, tanda terima pengajuan keberatan, serta

kelengkapan syarat-syarat lembaga termasuk alamat sekretariat dan nomor kontak yang jelas,

terang dan dapat dihubungi oleh siapa saja sejak diajukannya surat permohonan informasi

dan pengajuan keberatan ke Badan Publik dan Komisi Informasi Pusat (Bukti P-1, Bukti P-2,

Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6).


9

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Termohon I menyatakan, merasa tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan tim

atau anggota dari LAI Sumatera Utara sehingga tidak mengerti latar belakang Pemohon

dan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi lembaga Pemohon;

2. Termohon I meragukan surat yang dikirimkan Pemohon karena:

a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat;

b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh sekretaris dan wakil

sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama;

c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat

yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon;

3. Termohon I menyatakan tidak keberatan untuk memberikan informasi terkait APBS

2009 dan daftar siswa penerima bantuan siswa miskin tahun 2010 sesuai dengan

prosedur yang ada.

[3.3] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon I memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana

pada paragraf [2.15].

[3.4] Menimbang bahwa Termohon II mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Termohon II tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon sehingga tidak tahu apa

yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;

2. Termohon II telah pernah menghubungi Pemohon untuk melakukan klarifikasi namun

Pemohon tidak dapat dihubungi. Termohon II telah meminta istri Pemohon untuk

memberitahu Pemohon perihal klarifikasi tersebut namun Pemohon tidak pernah

menghubungi Termohon II;

3. Termohon II meragukan surat dari Pemohon karena:

a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat;

b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh Sekretaris dan Wakil

Sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama;

c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat

yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon;


10

4. Termohon II tidak keberatan memberikan informasi mengenai APBS 2009 dan daftar

siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2010 dengan catatan sesuai dengan

prosedur dan etika yang berlaku;

[3.5] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon II memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana

pada paragraf [2.15].

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto

Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2

Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan

putusan permohonan a quo;

2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat

(1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 huruf

b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan

Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Perki PPSIP.


11

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4.] Majelis berpendapat bahwa

Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap

permohonan a quo.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (2) UU KIP

juncto Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 63 Perki PPSIP pada

pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa

Informasi Publik apabila:

1. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik

Pusat;

2. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik selama Komisi Informasi

Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

3. Komisi Informasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat

menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;

4. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik yang telah diajukan kepada

Komisi Informasi Pusat pada saat Perki PPSIP disahkan.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi

Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap

permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30

ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon

merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik

dan telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia

Nomor 01 tertanggal 14 November 2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn


12

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: C-620. HT.03.01-Th 2005; (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2

Juni 2010 yang diterima oleh Wakil Kepala Sekolah, Yetti S. (Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon II pada tanggal

2 Juni 2010 (Bukti P-3);

4. Terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan

pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan informasi maupun informasi yang

dimohon oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (7) UU KIP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan yaitu

hingga tanggal 16 Juni 2010;

5. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon I yang diterima oleh

pegawai di instansi Termohon I, Ety Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-4);

6. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon II yang diterima oleh

pegawai di instansi Termohon II pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-5);

7. Pemohon pada tanggal 28 Juli 2010 mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 3

Agustus 2010.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9] tersebut Majelis

berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing),

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP

pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan

berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;

2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak

mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;

3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan

Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:

a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;


13

b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi

Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak

permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta

pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan

atas penolakan tersebut;

6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi

publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;

7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

memperoleh Informasi Publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta

mendapatkan salinan Informasi Publik;

8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi Publik yang berada

pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik

melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan

Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya

(Bukti P-2 dan Bukti P-3).

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], dan [4.12], Majelis

berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], [4.12] dan [4.13],

Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU KIP

mengatur permohonan Informasi Publik disertai alasan, akan tetapi alasan tersebut tidak

dapat dijadikan dasar Termohon untuk menolak permohonan Informasi Publik. Penolakan


14

permohonan Informasi Publik hanya dapat dilakukan dengan alasan suatu Informasi Publik

dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

D. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta

bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi

perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh

Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan

Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan

dalam Duduk Perkara;

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana

diuraikan dalam Duduk Perkara;

c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

d. Daftar Informasi Publik bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik;

2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan

juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan

penolakan sebagian permohonan Informasi Publik;

E. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis

akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Alasan Penolakan Permohonan

a. Ketidakjelasan Identitas

[4.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II mengaku tidak

melayani permintaan informasi Pemohon karena khawatir Pemohon bukanlah lembaga

swadaya masyarakat yang benar-benar bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap

jalannya proses belajar-mengajar di instansi Termohon.

[4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan akta pendirian

Badan Hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.8] atau (Bukti P-1) dan Termohon


15

mampu menjelaskan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi lembaga swadaya masyarakat a

quo sebagai wadah pembinaan sumber daya manusia dan pengkajian kebijakan pembangunan

daerah demi mewujudkan masyarakat profesi mandiri dan pemerintahan daerah yang bersih

serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian a

quo, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon I dan Termohon II yang

sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.17] tidak terbukti.

b. Tidak Diterimanya Surat Permohonan Informasi

[4.19] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menyatakan bahwa Termohon I

menolak memberikan informasi karena Termohon I tidak merasa pernah menerima surat

permohonan informasi langsung dari Pemohon karena surat permohonan diterima oleh wakil

Termohon I.

[4.20] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan menolak memberikan

informasi karena Pemohon tidak bersedia bertemu langsung dengan Termohon I dan

Termohon II untuk meminta informasi yang sesuai dengan yang tertera di dalam surat

permohonan informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan dan bukti

permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2 Juni 2010, Termohon I telah

menerima surat permohonan informasi tersebut sehingga dalil Termohon I yang menyatakan

tidak pernah menerima permohonan informasi dari Pemohon tidak terbukti. (Bukti P-2).

c. Kelengkapan Surat

[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menolak memberikan informasi

karena surat permohonan informasi tidak lengkap yaitu tidak adanya tanggal surat.

[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan tanda terima

surat permohonan informasi di instansi Termohon I dibuktikan dengan adanya tanda tangan

Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal pada tanggal 2 Juni 2010. (Bukti P-2).

[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui, surat permohonan

informasi telah diterima oleh Wakil Kepala Sekolah sebagaimana diuraikan dalam paragraf

[4.19].


16

[4.25] Menimbang berdasarkan paragraf [4.23] dan [4.24] Majelis Komisioner berpendapat

bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi dengan alasan surat tidak

lengkap karena tidak adanya tanggal surat, tidak terbukti.

d. Keabsahan Tanda Tangan

[4.26] Menimbang bahwa di dalam surat permohonan tercantum tanda tangan Ketua LAI,

Suherly Harahap dan Wakil Sekretaris P.H Marbun, sedangkan di dalam surat keberatan

tercantum tanda tangan Ketua LAI Suherly Harahap dan Sekretaris Azwar, S.H., S.Pd.

Termohon I dan Termohon II menilai tanda tangan Sekretaris dan Wakil Sekretaris tersebut

mirip sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan surat.

[4.27] Menimbang di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa di dalam surat

permohonan informasi, yang menandatangani adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan

Wakil Sekretaris yaitu P.H Marbun, B.N. Sementara itu yang menandatangani surat

keberatan adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan Sekretaris namun tanda tangan

Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas nama Sekretaris.

[4.28] Menimbang bahwa permohonan informasi dilakukan oleh Pemohon yang berstatus

sebagai Badan Hukum, maka representasi dari Badan Hukum tersebut adalah Ketua yang

bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut. Oleh karena itu, Majelis Komisioner

berpendapat bahwa surat permohonan informasi dan surat pengajuan keberatan yang telah

ditandatangani oleh Ketua dipandang sah sebagai bukti identitas. Dengan demikian, dalil

Termohon I dan Termohon II tidak relevan.

e. Ketidakkonsistenan Tempat Surat dan Domisili Pemohon

[4.29] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menolak memberikan informasi

karena tempat surat dibuat dengan domisili Pemohon tidak konsisten. Alamat Sekretariat

Pemohon di dalam surat permohonan dan surat keberatan berada di Jalan Medan-Binjai,

Kecamatan Medan Sunggal. Sementara itu, tempat surat dibuat dituliskan “di Medan”

padahal alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun berada di “Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang”.


17

[4.30] Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa domisili

Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan keberatan di Jalan Gagak Hitam

telah pindah ke Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

[4.31] Menimbang bahwa memang benar domisili pada saat proses permohonan informasi

dan proses keberatan di instansi Termohon berbeda dengan domisili Pemohon saat ini karena

Pemohon telah pindah ke wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.30].

[4.32] Menimbang bahwa Majelis Komisioner memahami kebingungan Termohon I dan

Termohon II atas ketidakkonsistenan tempat surat dan domisili Pemohon sehingga Majelis

berpendapat Pemohon telah tidak cermat dalam mengajukan surat permohonan informasi dan

keberatan sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemohon kurang serius dalam meminta

informasi a quo.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki SLIP yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Badan Publik wajib memastikan Pemohon Informasi Publik melengkapi

persyaratan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perki SLIP

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.30], [4.31], [4.32], dan [4.33] bahwa

sekalipun Termohon I dan Termohon II mempermasalahkan ketidakkonsistenan tempat surat

dan domisili Pemohon di dalam proses permohonan informasi dan keberatan namun

Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki

SLIP pada saat proses permohonan dan keberatan dilakukan, maka Majelis Komisioner

berpendapat alasan penolakan Termohon I dan Termohon II karena ketidakkonsistenan

tempat surat dan domisili Pemohon menjadi tidak relevan.

f. Kecurigaan pada motif penggunaan informasi

[4.35] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan

bahwa selama ini telah menjadi kebiasaan seluruh pegawai di instansi Termohon I dan

Termohon II untuk mengabaikan surat yang tidak jelas pengirimnya.


18

[4.36] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan

bahwa untuk memperoleh informasi Pemohon harus bertemu terlebih dahulu dengan

Termohon I dan Termohon II sebagai Kepala Sekolah.

[4.37] Menimbang Pasal 23 ayat (1) Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa

permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

[4.38] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.37] permohonan informasi tidak

wajib dilakukan melalui pertemuan langsung namun dapat melalui surat atau permohonan

tertulis, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon tidak relevan.

g. Ketidaktahuan terhadap kewajiban menurut UU KIP

[4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II tidak

mengetahui mengenai keberadaan UU KIP dan fungsi Pejabat Pengelolan Informasi dan

Dokumentasi (PPID) sehingga tidak merasa wajib melakukan kewajiban pelayanan informasi

sesuai dengan amanat UU KIP dan Perki SLIP.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 4, Pasal

11, dan Pasal 13 Perki SLIP pada pokoknya memberikan kewajiban kepada Badan Publik

untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang wajib

diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat kepada Pemohon Informasi Publik

serta menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di Badan Publik yang

bersangkutan.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 42 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal

belum terbentuk PPID, fungsi PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di

bidang pelayanan informasi.

[4.42] Menimbang bahwa UU KIP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai kewajiban pengelolaan layanan informasi publik telah diundangkan ke dalam

Lembar Negara serta Perki SLIP yang telah diundangkan ke dalam Berita Negara maka

peraturan tersebut telah memenuhi asas publisitas dan setiap orang dianggap mengetahuinya

berdasarkan Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.


19

[4.43] Menimbang berdasarkan uraian di dalam paragraf [4.40]. [4.41], dan [4.42], Majelis

Komisioner berpendapat dalil Termohon I dan Termohon II yang menyatakan tidak

mengetahui mengenai kewajiban layanan informasi berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP

tidak terbukti.

Mengenai Prosedur Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan

[4.44] Memperhatikan bahwa alasan penolakan sebagaimana diuraikan sebelumnya secara

keseluruhan berkaitan dengan alasan prosedural sebagai dasar penolakan.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan dokumen pembahasan (risalah) sidang UU KIP, Pasal

6 ayat (2) UU KIP hanya mengatur mengenai penolakan permohonan informasi yang tidak

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 11, Pasal 35 ayat

(1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1)

huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki SLIP Pemohon telah memenuhi persyaratan

pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.45] dan [4.46] Pemohon telah melakukan

proses permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II

atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian alasan penolakan Termohon I

dan Termohon II tidak relevan.

Mengenai Status Dokumen APBS dan Daftar Siswa/i Penerima Bantuan Siswa Miskin

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 13 ayat

(1) huruf d angka 3 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen salinan APBS

merupakan dokumen informasi publik yang termasuk ke dalam informasi mengenai keuangan

yang wajib tersedia setiap saat.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP juncto Pasal 11 ayat

(1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen daftar siswa/i penerima


20

bantuan siswa miskin termasuk ke dalam kategori informasi publik mengenai laporan

keuangan dan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

[4.50] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.48] dan [4.49] Majelis Komisioner

berpendapat bahwa dokumen APBS dan daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin adalah

dokumen yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

a quo.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

dalam perkara a quo.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa salinan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(APBS) Tahun 2009 SMA N 1 Sunggal dan SMP N 1 Sunggal adalah dokumen yang terbuka

dan dapat diakses publik.

[6.2] Menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan

Tahun 2010 yang sesuai dengan format dan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) untuk

SMA N 1 Sunggal dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk SMP N 1 Sunggal merupakan

dokumen yang terbuka serta dapat diakses publik.


21

[6.3] Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk memberikan dokumen informasi

sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] dan [6.2] kepada Pemohon dalam jangka waktu

10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki SLIP.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin

selaku Ketua merangkap Anggota, Ramli Amin Simbolon, dan Abdul Rahman Ma’mun

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 24 November 2010 dan diucapkan dalam

Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 November 2010, oleh Majelis Komisioner

yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Chairul Hasibuan sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

(Amirudin)

Anggota Majelis

(Ramli Amin Simbolon)

Anggota Majelis

(Abdul Rahman Ma’mun)

Panitera Pengganti

(Chairul Hasibuan)


22

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat

berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 25 November 2010

Panitera

(Chairul Hasibuan)


PUTUSAN Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010 KOMISI INFORMASI … · 2019-02-09 · Alamat : Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara Medan, yang saat

Documents