PROPOSAL PROGRAM TERPADU PENINGKATAN ......PROPOSAL PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DESA GALANGGANG KECAMATAN BATUJAJAR BAB I
Post on 09-Sep-2021
13 Views
Preview:
Transcript
PROPOSAL
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)
DESA GALANGGANG KECAMATAN BATUJAJAR
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada dasarnya, hakekat pembangunan dilaksanakan untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia; tanpa membedakan
suku bangsa, agama dan jenis kelamin; hal tersebut berarti bahwa
melalui pembangunan diupayakan dapat mewujudkan peningkatan
kualitas hidup manusia baik laki-laki ataupun perempuan.
Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi kekuatan modal dasar
pembangunan, dan tentu harus disertai dengan peran serta
fungsinya yang akan menentukan keberhasilan dari pembangunan
tersebut. Karena potensi perempuan merupakan aset besar yang
harus dapat dikembangkan untuk pembangunan, maka jika
penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk
mengembangkan potensinya; perempuan akan menjadi beban serta
mengurangi nilai hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai.
Untuk itu optimalisasi penduduk sebagai sumber daya
pembangunan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan
kualitas hidup, baik laki-laki maupun perempuan agar berperan
dalam pembangunan. Hal tersebut perlu kita pahami bersama
karena negara menjamin pelaksanaan prinsip kesamaan (equity)
sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Oleh
karena itu pembangunan yang berperspektif gender berdasarkan
pada prinsip utama kesamaan memperoleh akses, peran, kontrol
dan manfaat serta kesempatan berpartisipasi dalam program
pembangunan harus menjadi perhatian bersama.
Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk
penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan
dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan
Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).
Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan
sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan
untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera
dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dengan perempuan
sebagai penggeraknya.
Sebagai tuntuan program pembangunan Pemberdayaan
Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang menjadi
mandat lembaga, serta tuntuan MDGs dalam rangka
penanggulangan kemiskinan yang harus dituntaskan, maka
program terpadu P2WKSS perlu direvitalisasi. Petunjuk ini
diperlukan agar dapat memberikan petunjuk bagi penyelenggara
program terpadu P2WKSS.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Desa
Galanggang melakukan koordinasi dalam rangka upaya
menyelaraskan program-program yang ada di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dalam upaya peningkatan
kualitas hidup perempuan. Untuk itu dalam rangka penanggulangan
kemiskinan melalui program P2WKSS ini diharapkan dapat
terselenggara dan dapat memberikan ruang kepada masyarakat
untuk membangun diriya sendiri, dalam bentuk mobilisasi dan
pemanfaatan seluruh potensi masyarakat, difasilitasi oleh SKPD
terkait yang ada di Desa Galanggang dan TP. PKK Desa
Galanggang.
1. A. PENGERTIAN
Dalam dalam proposal Program Terpadu Peningkatan Peran
Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang
dimaksud dengan:
a. Program Terpadu P2WKSS adalah program peningkatan peran
perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang
pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat
hidup yang berkualitas.
b. Revitalisasi P2WKSS adalah upaya untuk mengaktifkan kembali
program terpadu P2WKSS dalam rangka menurunkan jumlah
keluarga miskin melalui kegiatan terpadu yang disesuaikan dengan
kebutuhan setempat.
c. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual
dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
memiliki hubngan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota
dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
d. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan
akan pangan, sandang, pangan dan kesehatan.
e. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis
seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi
dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan
transportasi.
f. Human Development Indeks/Indeks Pembangunan
Manusia adalah pencapaian pembangunan manusia secara
kuantitatif yang diukur dengan tingkat pencapaian suatu wilayah
dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling penting,
yaitu lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang
layak. Indeks ini dihitung dengan angka harapan hidup, angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.
g. Gender-related Development Indeks/Indeks Pembangunan
Gender adalah suatu cara mengukur pencapaian dari dimensi dan
indikator yang sama dengan IPM tetapi dengan memperhitungkan
kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
1. A. RUANG LINGKUP
1. Sasaran Program Terpadu P2WKSS adalah perempuan dengan
tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam
katagori keluarga miskin, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat
Statistik (BPS).
2. Jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan
prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan; yang
ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa Galanggang (Lokasi
binaan Program Terpadu P2WKSS Desa Galanggang tahun 2018
adalah RW 15 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Desa
Galanggang Nomor 147.14/kep.134-BPPKB/2018 tanggal 8 April
2018.
1. A. LANDASAN HUKUM
Dalam melaksanakan program terpadu P2WKSS dilandasi dengan
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor
41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat dan Sejahtera;
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. A. TUJUAN
1. 1. Tujuan Umum
Tujuan Umum Program Terpadu P2WKSS adalah
meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam
rangka mewujudkan keluarga berkualitas.
1. 2. Tujuan Khusus
1. Meningkatkan status kesehatan perempuan.
2. Meningkatkan status pendidikan perempuan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan
dalam usaha ekonomi produktif.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian
lingkungan hidup
5. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam
pengembangan masyarakat
6. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman
wawasan kebangsaan.
B. KEBIJAKAN
Kebijakan program terpadu P2WKSS dilaksanakan dengan
acuan sebagai berikut :
1. P2WKSS dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang
pembangunan yang terkait dan lintas program secara
terintegrasi di Tingkat Desa Galanggang, Kecamatan dan
Kelurahan
2. P2WKSS dilaksanakan dengan memanfaatkan petunjuk
teknis yang relevan dengan tetap mempertimbangkan
potensi dan karakteristik kondisi daerah.
3. P2WKSS dilaksanakan dengan menggunakan dan
mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia baik
dari pemerintah, dunia usaha, gerakan, LSM dan
masyarakat.
C. STRATEGI
Operasionalisasi kebijakan Program Terpadu P2WKSS
diprioritaskan pada Kelurahan rawan sosial ekonomi, kesehatan
dan pendidikan dengan cara sebagai berikut :
1. Meningkatkan komitmen melalui perencanaan program dan
anggaran sektor terkait, organisasi kemasyarakatan,
Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia
usaha dan masyarakat keseluruhan;
2. Memantapkan keterpaduan dan koodinasi pelaksanaan
Program Terpadu P2WKSS dengan memanfaatkan berbagai
forum dan pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental
dengan SKPD terkait;
3. Memanfaatkan hasil pemetaan keluarga sejahtera pada
daerah rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan
yang dilakukan oleh SKPD lainnya;
4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi untuk membangun
kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program
terpadu P2WKSS;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program terpadu
P2WKSS untuk keberlanjutan program.
BAB III
JENIS KEGIATAN DAN PRASARANA PENDUKUNG
A. JENIS KEGIATAN
Program terpadu P2WKSS memiliki tiga kelompok kegiatan yaitu
Kelompok Kegiatan Dasar (KKD); Kelompok Kegiatan Lanjutan
(KKL); dan Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP). Tiga kelompok
kegiatan ini dilakukan di kelurahan binaan program terpadu
P2WKSS.
1. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD)
KKD merupakan paket kegiatan yang mencakup :
a. Pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang
terkait dalam kegiatan P2WKSS
b. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok;
c. Kegiatan Penyuluhan:
• Penyuluhan kesehatan dasar dan gizi ibu dan anak,
termasuk didalamnya Posyandu;
• Peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;
• Pengelolaan keuangan keluarga dan kewirausahaan;
• Penyuluhan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
• Penyuluhan tentang pemenuhan hak dan kesehatan
reproduksi termasuk HIV/AIDS;
• Pemantapan 10 program pokok PKK;
• Penyuluhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
• Pemantapan wawasan kebangsaan;
d. Percepatan pemberantasan buta askara;
e. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa.
2. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL)
KKL meliputi kegiatan berikut :
a. Pelayanan
• Peningkatan pendapatan keluarga antara lain : Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kejar Usaha,
Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, fasilitasi
pembiayaan;
• Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga
Berencana, Bina Keluarga Balita, Kesehatan Reproduksi
Remaja, Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan
Reproduksi Lansia;
• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan oleh berbagai
instansi terkait
• Kegiatan 10 Program Pokok PKK.
b. Pendampingan
• Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan
untuk meningkatkan penghasilan bagi diri dan keluarganya
antara lain Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
(UP2K).
• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam
lingkup pembinaan anak dan remaja, termasuk pelaksanaan
Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP)
KKP adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi
lingkungan sosial budaya serta meningkatkan motivasi membangun
dari masyarakat di Kelurahan binaan Program Terpadu P2WKSS
khususnya dan meningkatkan peran perempuan dalam
pembangunan bangsa secara keseluruhan,meliput:i
a. Pemantauan dan Evaluasi
b. Kegiatan yang berkelanjutan
• Pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di
Desa Galanggang;
• Kursus atau pelatihan P2WKSS Kelurahan;
• Penyuluhan keluarga bahagia sejahtera di pondok-pondok
Pesantren Putri dan kelompok kerohanian putri lainnya yang ada di
wilayah binaan program terpadu P2WKSS;
• Kegiatan penyuluhan dan pengembangan kesadaran hukum
(Kadarkum) bagi perempuan-perempuan di Kelurahan binaan
Program Terpadu P2WKSS;
c. Tindak lanjut seluruh aktivitas Kelompok Kegiatan.
B. PRASARANA PENDUKUNG
Lintas sektor baik di Pemerintah Desa Galanggang yang terkait
dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS meliputi lintas sektor
terkait sebagai berikut :
1. Sektor Inti terdiri dari :
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pendidikan
• Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
• Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat
• Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)
2. Sektor Pendukung terdiri dari :
• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
• Dinas Bina Marga dan Pengairan
• Dinas Pemakaman dan Pertamanan
• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Dinas Tenaga Kerja
• Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
• Kantor Departemen Agama
3. Sektor Umum terdiri dari :
• Dinas Sosial
• Dinas Komunikasi dan Informatika
• Badan Pengelola Lingkungan Hidup
• Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia
• Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
• Bagian Perekonomian
• Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
• Bagian Pemerintahan Umum
• PD Kebersihan
• PD Air Minum
C. Pembiayaan dan Sarana
1). Dana
Program terpadu P2WKSS dilaksanakan dan dikembangkan
sebagai upaya bersama dengan semangat gotong royong, saling
membantu dan penuh rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan antar
SKPD dan Pemerintah Desa Galanggang, maupun antara SKPD,
Tim Penggerak PKK, Organisasi masyarakat dan masyarakat
sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber dan
penyediaan biaya pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini
sebagai berikut :
a. Pemerintah Kab. Bandung Barat (SKPD terkait) sesuai
kemampuan APBD mengalokasikan biaya untuk berbagai jenis
kegiatan program terpadu P2WKSS sesuai kebutuhan masing-
masing;
b. Masyarakat di tingkat Desa :
1. Membiayai usaha gotong royong di tingkat Kelurahan P2WKSS
dalam melaksanakan berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS;
2. Sumbangan sukarela yang terutama diarahkan untuk menambah
pengadaan bahan-bahan yang diperlukan bagi berbagai kegiatan
program terpadu P2WKSS.
c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat
2) Sarana
Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program terpadu
P2WKSS antara lain berupa:
a. Pedoman pelaksanaan program terpadu P2WKSS
b. Petunjuk teknis pelaksanaan operasonal yang dipergunakan
untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di
berbagai bidang pembangunan yang dikeluarkan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas
fungsinya.
c. Buku bacaan bagi peserta kursus/ latihan keterampilan dan
pemberantasan buta aksara serta penyuluhan yang diterbitkan oleh
SKPD terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan program
terpadu P2WKSS.
d. Bahan-bahan publikasi, informasi atau penerangan umum yang
berbentuk poster, leaflet dan sebagainya yang diberikan oleh SKPD
terkait dan lembaga masyarakat.
e. Mendayagunakan sarana prasarana yang tersedia.
BAB IV MEKANISME
Mekanisme penyelenggaraan program terpadu P2WKSS di Desa
Galanggang adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa Galanggang adalah penangung jawab umum selaku
Koordinator Pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah
dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan
semua SKPD terkait serta lembaga non pemerintah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya KepalaDesa Galanggang dibantu
oleh Tim Pengelola P2WKSS Desa Galanggang yang diketuai oleh
Ketua TP PKK Desa Galanggang
PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian disesuaikan dan dilaksanakan dengan mengacu
kepada sektor utama sebagai fokus pembangunan wilayah dan
kelurahan lokasi program terpadu P2WKSS.
BAB V LOKASI KEGIATAN
Kegiatan program terpadu P2WKSS Desa Galanggang bertempat di
RW 15 Desa Galanggang kecamatan Batujajar Kab. Bandung
Barat.
Gambaran umum lokasi Kegiatan adalah sebagai berikut:
A. Keadaan wilayah
a. Batas batas wilayah
Sebelah barat berbatasan dengan RW 16 Desa Galanggang
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik TNI AD
Sebelah timur berbatasan dengan RW 14 Desa Galanggang
Sebelah selatan berbatasan dengan sungai citarum dan tanah
milik Indonesia power
b. Gambaran umum wilayah RW 15
Secara umum wilayah RW 15 merupakan daerah sub urban,
dilintasi jalan kabupaten yang cukup ramai.
Secara umum wilayah RW 15 terdiri dari ladang, pemukiman,
dan daerah pertanian
B. Keadaan Demografi
Jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun
2018 adalah
a. Kepala Keluarga
Jumlah KK : 275 KK
Jumlah KK laki-laki : 239 KK
Jumlah KK perempuan : 36
b. Jml KK berdasarkan status pekerjaan
Bekerja : 247 kk
Tidak Bekerja : 48 kk
c. Jumlah KK berdasarkan status perkawinan
Menikah : 231
Duda/janda : 44
d. Jumlah KK berdasarkan tingkat pendidikan
SD : 118 KK
SMP : 79 KK
SMA/MA/SMK : 72 KK
PT/Akademi : 3 KK
Rata-rata Usia Kawin Pertama
Laki-laki : 22,5 tahun
Perempuan : 19,3 tahun
Kesertaan ber KB
IUD : 11
MOP : 0
Suntik : 117
Kondom : 1
MOW : 5
Implan : 1
Pil : 37
Jumlah akseptor aktif : 174
Jumlah Pus : 194
Non Pus : 81
Status Kesejahtraan Keluarga
Pra Sejahtera dan KS 1 : 120 KK
Sejahtera : 155KK
Jumlah Jiwa : 971
Laki-laki : 485
Perempuan : 486
BAB VII ANGGARAN BIAYA
Estimasi kebutuhan anggaran untuk Program terpadu P2WKSS di RW 15 Desa Galanggang Kec. Batujajar adalahvsebagai berikut:
NO KEBUTUHAN BANTUAN KEGIATAN FISIK ALOKASI ANGGARAN
1 Pembangunan rumah pintar/ sarana bagi
kegiatan pemberdayaan masyarakat 100,000,000
untuk 100 KK binaan
2 Pembuatan gapura lokasi P2WKSS 20,000,000
3 Pengadaan tong sampah 20,000,000
4 Pengadaan plang kelompok kelompok kegiatan P2WKSS 30,000,000
5 Pengadaan Papan data 20,000,000
6 Pemagaran dilingkungan P2WKSS 40,000,000
7 ATK kelompok kegiatan P2WKSS 5,000,000
sub total 235,000,000
BANTUAN KEGIATAN NON FISIK
1 Kelompok kegiatan dasar (KKD)
a. Pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS
2,000,000
b. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok;
5,000,000
c. Kegiatan Penyuluhan:
• KIE GERMAS, termasuk didalamnya Posyandu;
5,000,000
• Peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;
5,000,000
• Pelatihan keuangan keluarga dan kewirausahaan;
5,000,000
• KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
5,000,000
• KIE tentang kesehatan reproduksi
5,000,000
• Pemantapan 10 program pokok PKK;
5,000,000
• KIE pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
5,000,000
• Pemantapan wawasan kebangsaan;
d. Percepatan pemberantasan buta askara;
5,000,000
e. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa.
5,000,000
Sub total
52,000,000
2 Kelompok kegiatan Lanjutan (KKL)
a. Pelatihan UP2K atau UPPKS
5,000,000
b. Bantuan modal usaha untuk kelompok UPPKS/UP2K
100,000,000
c. Pemantapan pelayanan KIA, Kespro
20,000,000
d. kegiatan 10 program PKK
20,000,000
e. Peningkatan kualitas dan kapasitas kader kelompok 20,000,000
kegiatan ketahanan keluarga (BKB,PIKR, BKR, BKL)
Sub total
165,000,000
3 Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP)
a. Kursus pelatihan keterampilan 5 paket
100,000,000
b. Pendampingan dan promosi kelompok usaha
30,000,000
Sub total
130,000,000
Total
582,000,000
Terbilang : Limaratus delapan puluah dua juta rupiah
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. PEMANTAUAN
1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program
pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan pemantauan
2. Pemantauan dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi
secara periodik dan berkesinambungan.
3. Data dan informasi yang dikumpulkan disesuaikan dengan
kebutuhan dan permasalahan yang timbul. Hasil pemantauan
digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
B. EVALUASI
1. Untuk menilai hasil pelaksanaan program dan dampaknya.
2. Evaluasi diarahkan dan difokuskan untuk mendapatkan
gambaran, keterangan dan jawaban terhadap efektifitas
pelaksanaan, dampak program terhadap kesetaraan dan keadilan
gender, peran, akses, kontrol serta manfaat yang dirasakan oleh
perempuan serta penurunan jumlah keluarga miskin
3. Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas,
relevansi serta memperbaiki program mendatang.
C. PELAPORAN
Laporan pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan dilakukan secara berjenjang, dengan menggunakan
kerangka laporan yang ada dari tingkat Desa Galanggang
Lampiran-lampiran
top related