PPh pasal 24 - aliaariesanti.files.wordpress.com · Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing
Post on 29-Apr-2019
231 Views
Preview:
Transcript
Pajak Penghasilan Pasal 24
Kredit Pajak Luar Negeri
Penggabungan Penghasilan yangBerasal dari Luar Negeri
Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahunpajak diperolehnya penghasilan
Penghasilan berupa dividen, dilakukan dalamtahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut
Penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajakditerimanya penghasilan tersebut
Kerugian yang diderita di luar negeri tidak bolehdigabungkan dalam menghitung PenghasilanKena Pajak di Indonesia.
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeridapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang diIndonesia.Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24)dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dariluar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimumsebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayaratau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitungmenurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri danseluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPhyang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam haldi dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LNlebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).
Mekanisme Pengkreditan PPh yangDibayar di Luar Negeri
Apabila penghasilan dari luar negeri berasal daribeberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24dilakukan untuk masing-masing negara.Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakanPPh Final (Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008) dan/atau penghasilan yangdikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) tidakdapat digabungkan dengan penghasilan lainnya,baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupundari Luar Negeri.
Mekanisme Pengkreditan PPh yangDibayar di Luar Negeri
Mekanisme Pengkreditan PPh yangDibayar di Luar Negeri
Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negerimelebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebuttidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak bolehdibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajakwajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan denganpenyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan:
- Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar
negeri- Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang
jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karenaalasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.
Mekanisme Pengkreditan PPh yangDibayar di Luar Negeri
Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yangberasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukanpembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan denganmelampirkan dokumen-dokumen yang berkenaandengan perubahan tersebut.Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan
PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebuttidak dikenakan sanksi bunga.
Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkanlebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapatdikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkandengan utang pajak lainnya
Rumus Umum
Kredit Pajak Maksimum
Contoh 1PT A berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber
Dalam Negeri Rp80.000.000
Malaysia 20.000.000 Rp6.000.000
Total penghasilan Rp100.000.000
Contoh 1PPh menurut peraturan di Indonesia
25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000
Kredit Pajak Maksimum di Malaysia:
= (20.000.000/100.000.000) x Rp25.000.000
= Rp5.000.000
Contoh 1
Negara Kredit PajakMaksimum
Pajak terutang dinegara sumber
Malaysia Rp5.000.000 Rp6.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia
= Rp25.000.000 – Rp5.000.000
= Rp20.000.000
Contoh 2
PT B berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber
Dalam Negeri Rp70.000.000
Brunei 30.000.000 Rp9.000.000
Singapura 50.000.000 Rp10.000.000
Total penghasilan Rp150.000.000
Contoh 2
PPh menurut peraturan di Indonesia
25% x Rp150.000.000 = Rp37.500.000
Contoh 2Kredit Pajak Maksimum:
Brunei
= (Rp30.000.000/150.000.000)x Rp37.500.000
= Rp7.500.000
Singapura
= (Rp50.000.000/150.000.000)x Rp37.500.000
= Rp12.500.000
Contoh 2
Negara Kredit PajakMaksimum
Pajak terutang dinegara sumber
Brunei Rp7.500.000 Rp9.000.000
Singapura Rp12.500.000 Rp10.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp37.500.000 – Rp7.500.000 – Rp10.000.000= Rp20.000.000
Contoh 3
PT C berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber
Dalam Negeri Rp70.000.000
Brunei (30.000.000)
Singapura 50.000.000 Rp5.000.000
Total penghasilan Rp120.000.000
Contoh 3
PPh menurut peraturan di Indonesia
25% x Rp120.000.000 = Rp30.000.000
Contoh 3Kredit Pajak Maksimum:
Singapura
= (Rp50.000.000/Rp120.000.000) x Rp30.000.000
= Rp12.500.000
Contoh 3
Negara Kredit PajakMaksimum
Pajak terutang dinegara sumber
Singapura Rp12.500.000 Rp5.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp30.000.000 - Rp5.000.000= Rp25.000.000
Contoh 4
PT D berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber
Dalam Negeri (Rp10.000.000)
Brunei 30.000.000 Rp9.000.000
Singapura 50.000.000 Rp15.000.000
Total penghasilan Rp70.000.000
Contoh 4
PPh menurut peraturan di Indonesia
25% x Rp70.000.000 = Rp17.500.000
Contoh 4Kredit Pajak Maksimum:
Brunei
= (30.000.000/70.000.000) x Rp17.500.000
= Rp7.500.000
Singapura
= (50.000.000/70.000.000) x Rp17.500.000
= Rp12.500.000
Contoh 4
Negara Kredit PajakMaksimum
Pajak terutang dinegara sumber
Brunei Rp7.500.000 Rp9.000.000
Singapura Rp12.500.000 Rp15.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp17.500.000–Rp7.500.000–Rp12.500.000= -Rp2.500.000
N I H I L
Contoh 5Bp Edi (K/2) berkedudukan di Indonesia pada tahun2014 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber
Dalam Negeri Rp80.000.000
Malaysia 20.000.000 Rp6.000.000
Total penghasilan Rp100.000.000
Contoh 5
Penghasilan neto Rp100.000.000
(-) PTKP 45.000.000
PKP 55.000.000
PPh menurut peraturan di Indonesia
5% xRp50.000.000 Rp2.500.000
15%xRp 5.000.000 750.000
Rp3.250.000
Contoh 5
Kredit Pajak Maksimum di Malaysia
= (20.000.000/100.000.000) x Rp3.250.000
= Rp650.000
Contoh 5
Negara Kredit PajakMaksimum
Pajak terutang dinegara sumber
Malaysia Rp650.000 Rp6.000.000
Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia
= Rp3.250.000 – Rp650.000
= Rp2.600.000
top related