Pola-Pola Pemidanaan Pasal-Pasal Karet UU ITE

POLA-POLA PEMIDANAAN PASAL-PASAL KARET UU ITE Retro Café, 17 November 2015

Jumlah pengguna internet yang terjerat pasal karet UU ITE dari sejak tahun 2008 – November 2015:

TABULASI CATATAN

2

2

1

3

7

20

41

44

0 10 20 30 40 50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah

118 orang

37%

34%

17%

6% 2% 1% 1,5%

1,5%

RINCIAN CATATAN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pornografi 0 0 0 0 0 0 0 1 Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3 Ancaman 0 0 0 0 0 1 0 0 Penodaan 0 0 0 0 1 0 2 3 Defamasi 2 2 1 3 6 18 38 37

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Jum

lah

Kasu

s

2008 – NOV 2015

PERSENTASE KASUS

Defamasi, 107

Penodaan, 6 Ancaman, 1

Somasi, 5

Pornografi, 1

Other, 6

90%

5% 5%

STATUS

40%

11% 5% 8%

32%

4%

2008 – NOV 2015

Mediasi Bersalah Bebas Sidang Tidak Jelas Somasi

Mediasi 46 Bersalah 13 Bebas 6 Sidang 10 Tidak Jelas 38 Somasi 5

RINGKASAN

q  72% merupakan aduan yang dicatat pada tahun 2014-2015 q  Rata-rata ada 4 aduan per bulan yang dicatat pada tahun 2015,

naik 40% dari tahun 2014. q  90% merupakan aduan yang terkait pasal pencemaran nama

(defamasi) q  Hanya 29% aduan yang berlanjut ke persidangan, dimana hanya

ada 6 orang (5%) saja yang bebas, 13 orang (11%) diputus bersalah dengan putusan di bawah 2 tahun, sedang sisanya dimediasi.

Yang diadukan: Artis, Aktivis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Motivator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog, Karyawan, Politisi, Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan, Ustad, Tukang Sate, Pengamat, Jurnalis

Yang mengadu: 1.  Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi /departemen) 2.   Kalangan profesi (dokter, jaksa, politisi)

3.   Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/manajer) 4.   Sesama warga (statusnya setara)

ADUAN

Dari pencatatan Safenet dan monitoring persidangan yang diikuti oleh Safenet, paling tidak ada 4 macam pola yang ditemukan, yaitu: 1. Balas Dendam 2.  Barter Kasus Hukum Lain 3.  Membungkam Kritik 4.  Shock Therapy

POLA

MEMBUNGKAM KRITIK

1.  Rudy Lombok 2.   Muh. Arsyad Selayar 3.   Adlun Fiqri

SHOCK THERAPY

1.  Fadli Rahim 2.   Muh Arsad 3.   Kemal Septian dkk.

BARTER KASUS

1.  Yustine

2.   Ervani Emi Handayani

3.   Wisni Yetty

BALAS DENDAM

1.  M Arsyad 2.   Ronny Maryanto 3.   Florence Sihombing 4.   Romunas Simangunsong 5.   Ira Simatupang

PEMBIASAN

Defamasi/Penodaan/Ancaman/Pornografi

Balas Dendam/Barter Kasus

Anti-Demokrasi: Membungkam Kritik/Shock

Therapy

TARGET YANG DIINCAR

1.  Anti-­Corruption activist: Emerson Yuntho 2.   Vocal Person: Asep Komaruddin, Ezki Suyanto 3.   Opposition Leader: Shamsi Ali, Ahmad Sahal 4.   Media Journalist: Donny 5.   Whistle blower: Apung Widadi, Rudy Lombok, Ronny Maryanto

DAMPAK

Efek Jeri Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami efek jeri/chilling effect yang berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi.

Krisis Narasumber Kritis Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber kritis karena mereka memilih menolak bicara di media lagi.

Penutupan Media Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk menghentikan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.

UJARAN KEBENCIAN

VERSI KAPOLRI

RISET DAMPAK SE KAPOLRI

q  Rustika Herlambang (Indonesia Indicator) melakukan riset Dampak SE Kapolri. Tujuan untuk mengungkap persepsi media online dan analisis twitter mengenai SE Ujaran Kebencian

q  Di dunia maya, istilah Ujaran Kebencian pada awalnya kurang dikenal. Kata-kata yang sering dipakai adalah “menebar kebencian”, “tebar kebencian”. Kata-kata ini tercatat di linimasa pada tahun 2013 sebanyak 133 kicauan. Istilah ini melonjak tajam menjadi 6.592 tweets di tahun 2014. Lonjakan terjadi terutama pada bulan Juni 2014 saat kampanye Pilpres berlangsung.

q  Istilah “Ujaran Kebencian” sendiri belum banyak dikenal dan digunakan dalam perbincangan di linimasa dalam periode 2012-2013 tersebut. Penggunaan istilah ujaran kebencian baru muncul di linimasa twitter pada tahun 2014 dengan 32 tweet.

RISET DAMPAK SE KAPOLRI q  Perbincangan mengenai Ujaran Kebencian – lengkap dengan variasi

namanya mencapai puncaknya di bulan Oktober dan November 2015. Tercatat terdapat 1808 tweet dari 1418 akun memberikan komentarnya terkait isu Ujaran Kebencian di bulan Oktober 2015. Sementara itu, di bulan November 2015 (1-8 November, pk. 21.00 WIB) melonjak hingga 12799 tweet dari 8910 akun twitter.

q  Surat Edaran telah terbit, tampaknya tidak sepenuhnya publik linimasa ciut dengan adanya surat tersebut. Terbukti, masih saja ada cuitan yang bernada cemooh ”Jokowi kampret” (108 tweet) dan “Jokowi hilang akal” (67 tweet).

q  Namun penurunan terjadi cukup signifikan. Seperti dalam topik Jokowi, rata-rata tweet yang menyiratkan penghinaan disasarkan ke Jokowi mencapai 6540/bulan, paska surat edaran menurun hingga 3114, atau sekitar 53%.

CATATAN KRITIS

q  Kesemrawutan penanganan pemidanaan pencemaran nama selama ini memunculkan kekhawatiran akan membuat penanganan ujaran kebencian yang keliru dengan alasan mematuhi SE Kapolri

q  SE Kapolri sebaiknya fokus pada isu ujaran kebencian yang lebih meresahkan, bukan memasuki ranah defamasi yang lebih subyektif indikatornya

q  SE Kapolri harus mencabut pencantuman pencemaran nama dalam penanganan ujaran kebencian karena perkara ujaran kebencian tidak sama dengan pencemaran nama, dan menyampaikan pendapat/kritik tidak bisa disamaratakan dengan pencemaran nama.

Damar Juniarto Regional Coordinator

Southeast Asia Freedom of Expression Network Mobile: 08990066000

E-mail: damar.juniarto@gmail.com