PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN … · 2019. 12. 23. · maka proses penyusunan Perubahan KU-APBD Tahun 2019 juga tetap menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat
Post on 09-Dec-2020
3 Views
Preview:
Transcript
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2019
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : o^o/ 205/BAPPEDANOMOR : ( ^ / 0 6 /PB -D PR D /2019TANGGAL : 3 A gustus 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Yang b e rta n d a tan g an di baw ah ini:1. a. N am a
J a b a ta n A lam at K antor
b. N am a J a b a ta n A lam at K antor
YUDAS SABAGGALETB upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKEWakil B upati K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 5 T uapejat
B ertindak se laku d an a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tn y a d iseb u t sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. N am aJ a b a ta n A lam at K antor
b. N am a J a b a ta n A lam at K antor
c. Nam a J a b a ta n A lam at K antor
YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S.E.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai J l. Raya T uapeja t KM 4 T uapejat NIKANOR SAGURUK, S.T h., M.Si.W akil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapejat KM 4 T uapejat
Sebagai P im pinan DPRD b ertin d ak se laku d an a ta s n am a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tnya d iseb u t sebagai PIHAK KEDUA.
D engan ini m en y a tak an bahw a dalam rangka p e n y u su n an P erubahan A nggaran P en d ap a tan d an B elanja D aerah (APBD) d iperlukan P erubahan K ebijakan U m um APBD yang d isepakati b e rsam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k se lan ju tnya d ijad ikan sebagai d a sa r pen y u su n an P eru b ah an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en tara APBD T ahun A nggaran 2019.
B erdasarkan ha l te rse b u t di a ta s , p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap P erubahan K ebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai yang m eliputi a su m si-a su m si d a sa r da lam p en y u su n an P erubahan R ancangan Anggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2019. Kebijakan p en d ap a tan , be lan ja d an pem biayaan d aerah m enjadi d a sa r dalam p en y u su n an P e ru b ah a n Prioritas dan Plafon A nggaran S em en tara dan P eru b ah an RAPBD T ah u n A nggaran 2019.
Secara lengkap P e ru b ah an K ebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai T ah u n A nggaran 2019 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi sa tu k e sa tu a n yang tidak te rp isah k an dengan Nota K esepakatan ini.
Dem ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an P e ru b ah an Prioritas dan Plafon A nggaran S em en tara (PPAS) T ahun A nggaran 2019.
T uapejat, 'Z, A gustus 2019
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIselaku ,
PIHAK PERTAMA
PEMERINTAHPIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku,rtHAK KEDUA
A vyyv 1
NIKANOR SAGURUK, S.Th.. M.Si. WAKIL KETUA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-KUA) Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar bagi
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional
menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro
ekonomi serta target pendapatan di tahun 2019 berdasarkan hasil
evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019. Implikasi
tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan,
perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
2
Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro;
asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Anggaran 2019,
namun masih ada terdapat beberapa kebijakan penganggaran
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 belum
terakomodir menjadi bagian utuh pelaksanaan pembangunan tahun
2019, sehingga diperlukan perubahan APBD agar pelaksanaan
pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk
dilakukan perubahan APBD Tahun 2019 antara lain:
1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada Kebijakan Umum Anggaran
telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan
ekonomi global dan regional. Perkembangan Indikator yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain
adalah:
a. Kondisi ekonomi makro menunjukan adanya penurunan
pertumbuhan ekonomi yaitu dari asumsi pertumbuhan
ekonomi tahun 2019 sebesar 5,5 persen menjadi 5,3 persen.
Tingkat inflasi mengalami penurunan dari 5,67 persen menjadi
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
3
sekitar 4,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka mengalami
perubahan dari 0,7 persen asumsi tahun 2019 menjadi 2
persen.
b. Asumsi kebijakan keuangan daerah menunjukkan adanya
perubahan proyeksi pada tahun rencana. Pada pos belanja
daerah yang harus disesuaikan dengan alokasi DAK Tahun
2019 beserta dana penunjangnya. Begitu juga pembayaran
kegiatan terutang pada tahun 2018 sebesar
Rp.15.887.030.063.
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja antara lain adalah:
a. Alokasi Belanja Tidak Langsung untuk CPNS yang belum
teralokasikan pada APBD tahun 2019.
b. Penyesuaian SILPA atas hasil audit BPK Tahun 2019
c. Menyesuaikan perubahan belanja pegawai berkenaan dengan
kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji
ketiga belas, dimana penghasilan yang menjadi komponen
perhitungan besaran THR dan gaji ketiga belas meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNSD.
d. Adanya pergeseran/perubahan anggaran antar OPD dalam
rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi OPD.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
4
e. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian
atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa
dilaksanakan.
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 juga memuat
penyesuaian target kinerja pembangunan yang telah teramanatkan
dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
Disisi lain, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tetap berjalan sesuai dengan
tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh stakeholders,
maka proses penyusunan Perubahan KU-APBD Tahun 2019 juga tetap
menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumatera
Barat.
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 bertujuan untuk:
1. Menjaga konsistensi perencanaan penganggaran pembangunan
daerah tahun 2019.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan Rancangan
Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran
2019.
3. Menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga triwulan II.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
5
4. Menyesuaikan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 secara legal formal
berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
6
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENDAHULUAN
7
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 59
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 142 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
8
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2019 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara
lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah,
serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan
daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil disamping juga asumsi terkait dalam
penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan
asumsi indikator makro ekonomi akan berdampak terhadap kondisi
ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap
struktur keuangan daerah.
Asumsi target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada
kisaran 5,4-5,8 persen menjadi salah satu indikator pencapaian
pembangunan daerah yang akan mempengaruhi struktur kerangka
ekonomi daerah. reformasi struktural yang dicanangkan pemerintah
akan berjalan dengan baik, dilandasi oleh komitmen yang tinggi dari
pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan terakselerasi
dan berdampak signifikan pada perekonomian sehingga meningkatkan
konsumsi pemerintah, swasta dan masyarakat. Paket-paket kebijakan
ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga akan memperbaiki iklim
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
9
investasi, serta integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha
akan mempermudah aktivitas ekonomi. Percepatan reformasi
struktural yang terjadi tentu saja akan meningkatkan produktifitas
perekonomian. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi
nasional, pemerintah daerah secara makro tentunya melakukan
proyeksi pertumbuhan secara terukur dan rasional dengan
mempertimbangkan tren perkembangan ekonomi nasional dan
regional.
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah dapat dicapai melalui suatu proses
pemerintah daerah mengelola sumber daya dengan melibatkan seluruh
stakeholder untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)
dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat
perkembangan ekonomi masyarakat adalah melalui laju pertumbuhan
ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses
kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan
dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu
wilayah/daerah.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
10
Gambar 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013-2017
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Perkiraan kondisi ekonomi daerah masih relatif kondusif seiring
dengan perkembangan laju pertumbuhan nasional dan Propinsi
Sumatera Barat yang mengalami kenaikan tren positif. Tren kenaikan
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai
tampak pada kurun waktu 2016-2017 dan diproyeksikan bertumbuh
positif pada tahun 2019 walaupun tidak signifikan. Pertumbuhan
positif dengan tren kenaikan ini didorong oleh kontribusi sektoral
pertanian yang masih mendominasi PDRB Kabupaten Kepulauan
Mentawai sekitar 50 persen, begitu juga pertumbuhan sektor lain
seperti sektor perdagangan dan konstruksi yang masing-masing lebih
dari 10 persen.
5,775,55
5,2
5,02 5,13
6,085,88
5,53
5,27 5,295,58
5,02
4,7
5,03 5,07
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
2013 2014 2015 2016 2017
Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
11
2.1.1.2 Pendapatan Per Kapita
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan akan
berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita suatu daerah dan
menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gambar 3.2
Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013-2017
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Pendapatan per kapita menunjukkan besarnya pendapatan rata-
rata penduduk suatu daerah. Seiring dengan perkembangan positif
pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan proyeksi tahun 2019, maka
akan berbanding lurus dengan capaian pendapatan perkapita
masyarakat Kepulauan Mentawai dalam pada proyeksi tahun 2019.
Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi
di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
32,59
36,21
39,81
42,82
46,21
28,9
32,1
34,6
37,3
40,338,25
41,8
45,14
47,96 51,89
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2013 2014 2015 2016 2017
Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
12
Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2020
Indikator Makro
Satuan
Realisasi Bertambah/ Berkurang
Proyeksi
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019* Tahun 2020**
PDRB (Harga Berlaku)
Rp (dalam
Juta)
4.098.045,72
4.210.462,1 112.416,38 4.365.231,2 4.801.754,32
PDRB
(Harga
Konstan)
Rp
(dalam
Juta)
2.741.873,5
3 2.830.826,7 88.953,17 2.871.226,7 3.014.788,04
Tingkat Inflasi % 4,66 4,6 (0,06) 4,5 4,5
Pertumbuhan
Ekonomi % 5,13 5,15 0,02 5,3 5,5
Jumlah
Penduduk
Miskin
Jiwa 12.990 12.950 (40) 12.500 12.000
Tingkat
Pengangguran % 1,96 2,27 0,31 2,00 1,60
Laju Pertumbuhan
Penduduk
% 2,10 2,08 (0,02) 2,0 2,0
Angka Melek
Huruf % 96,47 98,75 2,28 98,8 99,1
Angka Harapan
Hidup Tahun 64,37 64,42 0,05 64,50 64,55
Pendapatan Per
Kapita
Juta
Rp 46,21 47,0 0,79 47.85 48.0
2.2 Prospek Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Perekonomian Indonesia pada 2019 tetap berdaya tahan di tengah
kondisi perekonomian global yang masih labil dan penuh
ketidakpastian. Perekonomian global mengalami perbaikan dengan
Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi motor utama penggerak
ekonomi global. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur
permintaan domestik yang dominan serta ditopang respon kebijakan
yang memadai. Beberapa risiko dan tantangan bagi perekonomian
global ke depan antara lain tekanan pasar keuangan akibat
normalisasi moneter AS, perang dagang AS-Tiongkok, moderasi
Tiongkok, ketegangan geopolitik, proteksionisme, perubahan
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
13
iklim/cuaca ekstrim. Kombinasi pelbagai hal tersebut pada gilirannya
mampu memitigasi risiko dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang
belum kuat, harga komoditas global yang masih rendah, dan
ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tetap tinggi. Kondisi politik
dalam negeri juga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi
daerah dan akan mendorong konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,2-
11,1 persen pada tahun 2019.
Tantangan perekonomian daerah selain dengan situasi ekonomi
global dan nasional tahun 2019 antara lain:
1. Potensi pertanian dan perikanan Kepulauan Mentawai yang
merupakan sektor penggerak perekonomian sangat melimpah tetapi
belum memiliki nilai tambah. Hal ini dikarenakan belum
optimalnya pengolahan pertanian di sektor on farm dan off farm.
Begitu juga belum didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat yang memadai.
2. Potensi pariwisata Kepulauan Mentawai cukup menarik baik dari
pariwisata alam maupun budaya. Ketertarikan wisatawan asing
dan domestik merupakan peluang pergerakan perekonomian,
namun belum optimal dalam pengembangan, penataan dan
pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah.
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dari 3
kabupaten di Sumatera Barat yang dikategorikan dalam daerah
tertinggal.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
14
BAB III
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1 Asumsi Dasar Kebijakan Perubahan Umum Anggaran (P-KUA)
Melihat dari tren perkembangan ekonomi global, secara makro
perubahan APBN tahun 2019 yang akan disusun oleh pemerintah akan
sangat hati-hati agar memberikan kepastian target kinerja
pemerintahan yang akan dicapai.
Berkaca pada pelaksanaan APBN 2019 hingga semester I, maka
asumsi makro dalam APBN 2019 akan mengalami pergeseran,
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami tekanan,
sehingga terjadi downside risk yang diakibatkan adanya perang
dagang. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang juga memberikan
kontribusi negatif terhadap kondisi ekonomi dunia, seperti kondisi
Brexit yang masih terus terjadi ketidakpastian. Selain itu, ada fluktuasi
harga minyak dan harga komoditas, juga kondisi geopolitik yang juga
mengalami tensi dan juga moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Untuk target capaian inflasi masih akan tetap sama akan mengalami
penguatan dibandingkan asumsi. Untuk Surat Perbendaharaan Negara
atau SPN tiga bulan, dia memprediksi mengalami sedikit tekanan. Hal
itu akan terjadi meskipun pada semester kedua 2019 tekanan
kenaikan suku bunga global akan berkurang secara drastis.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
15
Begitu juga diperkirakan asumsi lifting minyak dan gas bakal
meleset dari target. ICP (harga minyak mentah) yang US$ 70 per barel
juga diperkirakan akan mengalami tekanan ke bawah. Sedangkan
lifting minyak dan gas juga dua-duanya diperkirakan tidak tercapai
atau ada risiko mengalami pencapaian yang lebih rendah dari asumsi
dengan kondisi tersebut. Selain itu juga diprediksi akan terjadi
tekanan terhadap pendapatan negara, di mana hal itu akan terlihat
dari sisi hibah perpajakan. Hal itu berasal dari risiko global penurunan
ekspor, investasi dan penurunan dari pendapatan perusahaan yang
mengandalkan pada komoditas. Tekanan terhadap pendapatan negara
juga berasal dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang
masih dominan dari sumber daya alam. Sisi belanja masih melihat tren
dari belanja pemerintah yang masih cukup sesuai dengan asumsi awal,
yaitu realisasi belanja pada kisaran antara 94 hingga 97 persen.
Asumsi makro Nasional yang menjadi tolok ukur daerah dalam
memproyeksikan indikator perekonomian di daerah adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia, 2019
Indikator 2019
APBN Outlook
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2-5,6 5,3
Inflasi (%) 2,5-4,5 3,5
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 4,6-5,2 5,3
Nilai Tukar (Rp/US$) 13.700 - 14.000 15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 60-70 70
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 722-805 775
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.210 - 1.300 1.250
Sumber: Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
16
Searah dengan perkembangan ekonomi nasional yang disertai
dengan penyesuaian asumsi makro nasional pada perubahan APBN
2019, maka dilakukan perubahan asumsi dasar pada Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2019 antara lain:
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
Indikator 2019 Perubahan
2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.5 5,3
PDRB berdasarkan ADHB (juta rupiah) 4.583.492,7 4.365.231,2
PDRB berdasarkan ADHK (juta rupiah) 2.986.075,7 2.871.226,7
Pendapatan Per Kapita (Juta rupiah) 47,21 47,0
Inflasi (%) 5,67 4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 0,7 2,0
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan
disebabkan kondisi antara lain:
1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada Kebijakan Umum Anggaran
telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan
ekonomi global dan regional. Perkembangan Indikator yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain
adalah:
a. Kondisi ekonomi makro menunjukan adanya penurunan
pertumbuhan ekonomi yaitu dari asumsi pertumbuhan
ekonomi tahun 2019 sebesar 5,5 persen menjadi 5,3 persen.
Tingkat inflasi mengalami penurunan dari 5,67 persen menjadi
sekitar 4,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka mengalami
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
17
perubahan dari 0,7 persen asumsi tahun 2019 menjadi 2
persen.
b. Asumsi kebijakan keuangan daerah menunjukkan adanya
perubahan proyeksi pada tahun rencana. Pada pos belanja
daerah yang bertambah untuk pengalokasian dana penunjang
pelaksanaan DAK Fisik tahun 2019. Begitu juga pembayaran
kegiatan terutang pada tahun 2018 sebesar
Rp.15.887.030.063.
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja antara lain adalah:
a. Alokasi Belanja Tidak Langsung untuk CPNS yang belum
teralokasikan pada APBD tahun 2019.
b. Penyesuaian SILPA atas hasil audit BPK RI Tahun 2019
c. Menyesuaikan perubahan belanja pegawai berkenaan dengan
kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji
ketiga belas, dimana penghasilan yang menjadi komponen
perhitungan besaran THR dan gaji ketiga belas meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan PNSD.
d. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian
atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa
dilaksanakan.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
18
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Sejalan dengan kondisi dengan regulasi yang ada, dari hasil
evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019 dan tren perkembangan
kinerja pemerintah daerah terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan sekarang termasuk dalam hal ini adalah
kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena
besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan
daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada
optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhatikan
kondisi aktual penerimaan pendapatan daerah dan perkiraan
berdasarkan potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan. Proyeksi pendapatan daerah hingga
akhir tahun 2019 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang
signifikan dan masih pada kondisi postur pendapatan APBD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
19
Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
NO URAIAN APBD TAHUN 2019
(Rp)
PERUBAHAN APBD TAHUN 2019
(Rp)
SELISIH (Rp)
%
1 2 3 4 5 6
1 Pendapatan Daerah 1.076.066.871.959,0 1.081.062.078.978,0 4.995.207.019,0 0,46
1.1 Pendapatan Asli Daerah 84.990.249.959,0 88.985.456.978,0 3.995.207.019,0 4,70
1.1.1 Pajak Daerah 9.050.000.000,0 9.050.000.000,0 - -
1.1.2 Retribusi Daerah 17.125.000.000,0 19.325.000.000,0 2.200.000.000,0 12,85
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
25.175.000.000,0 25.175.000.000,0 - -
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
33.640.249.959,0 35.435.456.978,0 1.795.207.019,0 5,34
1.2 Dana Perimbangan 844.467.404.000,0 844.467.404.000,0 - -
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
17.192.529.000,0 17.192.529.000,0 - -
1.2.2 Dana Alokasi Umum 623.196.979.000,0 623.196.979.000,0 - -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 204.077.896.000,0 204.077.896.000,0 - -
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
146.609.218.000,0 147.609.218.000,0 1.000.000.000,0 0,68
1.3.1 Pendapatan Hibah 15.000.000.000,0 16.000.000.000,0 1.000.000.000,0 6,67
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
30.091.239.000,0 30.091.239.000,0 - -
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
47.127.208.000,0 47.127.208.000,0
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6 Alokasi Dana Desa 54.390.771.000,0 54.390.771.000,0 - -
Jumlah Pendapatan 1.076.066.871.959,0 1.081.062.078.978,0 4.995.207.019,0 0,46
Sumber: Badan Keuangan Daerah
4.1.2 Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam
kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan
atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro
ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
20
multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang
lebih merata. Untuk itu, pengalokasian belanja pembangunan tidak
lagi mengikuti asas money follow function tapi money follow program
priority, artinya alokasi belanja terkonsentrasi untuk program prioritas
yang secara nyata berdampak signifikan terhadap perekonomian
masyarakat.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja
daerah pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019
disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari output yang direncanakan dengan
memperhatikan capaian outcome yang telah tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022. Hingga akhir tahun 2019
sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan nasional, pemerintah
daerah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow
function, karena manfaatnya tidak jelas, menjadi money follow program
priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai
permasalahan serta situasi dan kondisi masyarakat, artinya program
dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang
mendapatkan anggaran.
Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja
pegawai begitu juga penambahan jumlah aparatur sipil negara (ASN)
melalui penerimaan ASN di tahun 2018, pemenuhan belanja rutin
perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,
tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Oleh
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
21
karena itu, kebijakan belanja daerah pada perubahan KUA Tahun
2019 diarahkan pada:
1. Pengelolaan keuangan daerah tentunya harus dikelola dengan
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien,
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperkatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.
3. Pengalokasian belanja daerah memegang prinsip money follow
program priority bukan money follow function dan berorientasi hasil,
yang mendukung tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017-2022.
4. Pengalokasian belanja daerah yang bertambah untuk
mengakomodir kegiatan DAK Tahun 2019 serta penyesuaian dana
penunjang pelaksanaan DAK Fisik tahun 2019.
5. Alokasi Belanja Tidak Langsung untuk CPNS yang belum
teralokasikan pada APBD tahun 2019 serta menyesuaikan
perubahan belanja pegawai berkenaan dengan kebijakan pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas, dimana
penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
22
gaji ketiga belas meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/tambahan
penghasilan PNSD.
6. Pembayaran kegiatan yang terutang di tahun sebelumnya.
Adapun realisasi dan proyeksi/target perubahan belanja daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2
Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
NO URAIAN APBD TAHUN 2019
(Rp)
PERUBAHAN APBD TAHUN 2019
(Rp)
SELISIH (Rp)
%
1 2 3 4 5 6
2 Belanja Daerah 1.168.277.254.544,9 1.086.898.018.255,0 (81.379.236.289,9) (6,97)
2.1 Belanja Tidak Langsung 433.587.422.491,9 426.389.777.836,0 (7.197.644.655,9) (1,66)
2.1.1 Belanja Pegawai 294.365.146.191,9 288.204.901.536,0 (6.160.244.655,9) (2,09)
2.1.2 Belanja Bunga -
2.1.3 Belanja Subsidi 3.500.000.000,0 3.500.000.000,0 - -
2.1.4 Belanja Hibah 10.314.601.000,0 12.277.201.000,0 1.962.600.000,0 19,03
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.197.200.000,0 1.197.200.000,0 - -
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Prvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1.282.549.500,0 1.282.549.500,0 - -
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
118.927.925.800,0 118.927.925.800,0 - -
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,0 1.000.000.000,0 (3.000.000.000,0) (75,00)
2.2 Belanja Langsung 734.689.832.053,0 660.508.240.419,0 (74.181.591.634,0) (10,10)
2.2.1 Belanja Pegawai 106.198.995.000,0 109.999.583.381,1 3.800.588.381,1 3,58
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
206.543.962.636,0 213.935.638.184,6 7.391.675.548,6 3,58
2.2.3 Belanja Modal 421.946.874.417,0 437.047.265.362,3 15.100.390.945,3 3,58
Jumlah Belanja 1.168.277.254.544,9 1.086.898.018.255,0 (81.379.236.289,9) (6,97)
Sumber: Badan Keuangan Daerah
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
23
4.1.3 Kebijakan Pembiayaaan Daerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih
perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi,
transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan, sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri
adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana
cadangan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi
anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
yang dapat dipergunakan dalam menutup selisih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah yang dialokasikan pada perubahan APBD
Tahun 2019.
Tabel 4.3
Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
NO URAIAN APBD TAHUN
2019 (Rp)
PERUBAHAN APBD TAHUN
2019 (Rp)
SELISIH (Rp)
%
1 2 3 4 5 6
3 Pembiayaan 92.210.382.585,9 5.835.939.277,0 (86.374.443.308,9) (93,67)
3.1 Penerimaan Pembiayaan 123.878.629.997,9 11.835.939.277,0 (112.042.690.720,9) (90,45)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
17.413.783.998,9 11.835.939.277,0 (5.577.844.721,9) (32,03)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
106.464.845.999,0 - (106.464.845.999,0)
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - -
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
- -
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan 123.878.629.997,9 11.835.939.277,0 (112.042.690.720,9) (90,45)
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
24
NO URAIAN APBD TAHUN
2019 (Rp)
PERUBAHAN APBD TAHUN
2019 (Rp)
SELISIH (Rp)
%
1 2 3 4 5 6
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 31.668.247.412,0 6.000.000.000,0 (25.668.247.412,0) (81,05)
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
- -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi
Pemerintah Daerah) 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0 -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 9.785.217.349,0 - (9.785.217.349,0)
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - -
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya
15.883.030.063,0 - (15.883.030.063,0)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
31.668.247.412,0 6.000.000.000,0 (25.668.247.412,0) (81,05)
Pembiayaan Netto 92.210.382.585,9 5.835.939.277,0 (86.374.443.308,9) (93,67)
Sumber: Badan Keuangan Daerah
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2019
PENUTUP
25
BAB V
PENUTUP
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Perubahan RAPBD Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019.
Tuapejat, 3 Agustus 2019
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
YOSEP, A.Md
KETUA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
YUDAS SABAGGALET
BUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan MentawaiJl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211
Mentawai-Sumatera Barat
E-mail: bappeda_mentawai@yahoo.com
top related