Perpustakaan Universitas Gunadarmarenia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/84766/Jurnal... · Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992 ABSTRAKSI
Post on 28-Jul-2021
4 Views
Preview:
Transcript
Perpustakaan Universitas Gunadarma BARCODE
BUKTI UNGGAH DOKUMEN PENELITIANPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNADARMA
Nomor Pengunggahan
SURAT KETERANGANNomor: 555/PERPUS/UG/2020
Surat ini menerangkan bahwa: Nama Penulis : SHELLA NUR AZIZAHNomor Penulis : 26216992Email Penulis : Shellanur@student.gunadarma.ac.idAlamat Penulis : Gang kedondong Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
dengan penulis lainnya sebagai berikut:Penulis ke-2/Nomor/Email : RENI ANGGRAINI, SE. MMSI / 010955 / renia@staff.gunadarma.ac.id
Telah menyerahkan hasil penelitian/ penulisan untuk disimpan dan dimanfaatkan di Perpustakaan Universitas Gunadarma,dengan rincian sebagai berikut : Nomor Induk : FILKOM/KA/PENELITIAN/555/2020Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota Malang Periode 2014 –
2018Tanggal Penyerahan : 03 / 12 / 2020
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dilingkungan Universitas Gunadarma dan Kopertis Wilayah III.
Dicetak pada: 28/02/2021 20:40:31 PM, IP:120.188.33.193 Halaman 1/1
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Kota Malang Periode 2014 – 2018
Shella Nur Azizah
shella.nurazizah05@gmail.com
Reni Anggraini
renia@staff.gunadarma.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
ABSTRACT
Regional financial management will affect the progress of an area. Good
financial management not only requires reliable human resources but also
adequate regional financial capacity. One of the levels of regional financial
capacity can be measured by the amount of regional revenue, especially Regional
Original Income Collection (PAD).
The government needs measurement tools to see the region's ability to
manage finances and carry out regional autonomy. Financial performance
analysis can be done to assess revenue and can also measure regional financial
performance by calculating the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional
Financial Independence Ratio, PAD Growth Ratio, and Regional Financial
Efficiency Ratio.
Based on the results of research and discussions that have been conducted
regarding the analysis of the performance of local governments in Malang, it can
be concluded that according to the financial performance ratio, Malang City's
revenue is already good in managing its regional income and Malang City's
regional spending is also good in spending capital needs. It can be seen from the
Malang regional income ratio that is Good already good in managing its regional
income, because the realization of Malang City's revenue is greater than its
budget. Judging from the ratio of the variance in regional shopping in Malang
City is already good because the realization of regional spending is always
smaller than the spending budget. However, the growth ratio in Malang is low.
Because the growth ratio of Malang City has decreased. The decrease that
occurred in the level of revenue growth of Malang City Government was due to
the less than maximum amount of revenue received by the Malang City
Government. The growth of PAD in Malang City every year stems from balance
funds, local tax and local levies.
Keywords: APBD, Regional Revenue, Regional Expenditures
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
ABSTRAKSI
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap
kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya
membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan
keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah
satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapataan
Asli Daerah (PAD).
Pemerintah memerlukan alat ukur untuk melihat kemampuan daerah
dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah. Analisis Kinerja
keuangan yang dapat dilakukan untuk menilai dari sisi pendapatan dan juga dapat
mengukur kinerja keuangan daerah dengan menghitung Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan
PAD, dan Rasio Efisiensi Keauangan Daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai analisis kinerja pemerintah daerah pada Kota Malang, maka dapat
disimpulkan bahwa menurut rasio kinerja keuangan pendapatan daerah Kota
Malang sudah baik dalam mengelola pendapatan daerahnya dan belanja daerah
Kota Malang juga sudah baik dalam membelanjakan kebutuhan modal. Dapat
dilihat dari rasio pendapatan daerah Kota Malang sudah baik dalam mengelola
pendapatan daerahnya, karena realisasi pendapatan Kota Malang lebih besar
daripada anggarannya. Dilihat dari rasio varians belanja daerah Kota Malang
sudah baik dikarenakan realisasi belanja daerahnya selalu lebih kecil dibanding
anggaran belanjanya. Akan tetapi Rasio pertumbuhan pada Kota Malang termasuk
rendah. Karena rasio pertumbuhan Kota Malang mengalami penurunan.
Penurunan yang terjadi pada tingkat pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota
Malang dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima
Pemerintah Kota Malang. Pertumbuhan PAD Kota Malang setiap tahunnya
bersumber dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah.
Kata Kunci: APBD, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah
PENDAHULUAN
Pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah yang seusai
dengan UU Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah, menjelaskan otonomi
daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Salah satu perwujudan
pelaksanaan otonomi daerah
adalah pelaksanaan
desentralisasi. Pelaksanaan
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
desentralisasi yaitu penyerahan
urusan, tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat
setempat dengan tetap
berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Sejak diberlakukannya
otonomi daerah pada tahun 2001
pada Pemerintahan Kota
Malang, mengalami penurunan
dalam tingkat kemiskinan.
Dalam setahun terakhir tingkat
kemiskinan di Kota Malang
mengalami penurunan sebesar
0,07 persen poin menjadi 4,10
persen pada tahun 2018.
Dibandingkan dengan periode
sebelumnya penurunan tahun
2018 mengalami perlambatan,
karena pada tahun 2017 tingkat
kemiskinan menurun sebesar
0,16 persen poin.
Jumlah angkatan kerja di
Kota Malang pada Agustus 2018
meningkat 2,67 persen
dibandingkan Agustus 2017 atau
bertambah hampir 12 ribu orang
menjadi sekitar 454,85 ribu
orang. Walaupun terjadi
peningkatan jumlah angkatan
kerja, penyerapan tenaga kerja
menunjukkan kinerja yang
cukup positif, terlihat dari
penambahan jumlah penduduk
yang bekerja pada Agustus 2018
sebanyak hampir 13 ribu orang.
Ada hal menarik dari
perilaku masyarakat di pasar
kerja jika dilihat dari tingkat
pendidikan yang mereka miliki.
Pada kelompok berpendidikan
SMP terjadi penambahan
agregat cukup tinggi, yaitu lebih
dari 3 ribu orang (5,07 persen)
dan yang berpendidikan SMA
justru turun 3 ribu orang lebih (-
4,97 persen). Meningkatnya
partisipasi yang berpendidikan
SMP tentunya perlu menjadi
perhatian khusus karena
karakteristik tenaga kerja pada
kelompok ini cenderung kurang
memiliki keahlian khusus yang
pada akhirnya berdampak pada
tingkat produktivitas yang
tercermin dari upah yang mereka
peroleh.
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Pengelolaan keuangan
daerah yang baik akan
berpengaruh terhadap kemajuan
suatu daerah. Pengelolaan
keuangan yang baik tidak hanya
membutuhkan sumber daya
manusia yang handal tetapi juga
kemampuan keuangan daerah
yang memadai. Tingkat
kemampuan keuangan daerah
salah satunya dapat diukur dari
besarnya penerimaan daerah
khususnya Pendapataan Asli
Daerah (PAD).
Oleh sebab itu, pemerintah
memerlukan alat ukur untuk
melihat kemampuan daerah
dalam mengelola keuangan serta
menjalankan otonomi daerah.
Analisis Kinerja keuangan
yang dapat dilakukan untuk
menilai dari sisi pendapatan dan
juga dapat mengukur kinerja
keuangan daerah dengan
menghitung Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah,
Rasio Pertumbuhan PAD, dan
Rasio Efisiensi Keauangan
Daerah.
Hasil analisis rasio
keuangan dapat digunakan untuk
menilai kemandirian keuangan
daerah dalam membiayai
penyelenggaraan otonomi
daerah, mengukur efisiensi dan
efektivitas dalam merealisasikan
pendapatan daerah, mengukur
sejauh mana aktivitas
pemerintah daerah dalam
membelanjakan pendapatan
daerahnya, mengukur kontribusi
masing-masing sumber
pendapatan dalam pembentukan
pendapatan daerah, dan melihat
pertumbuhan atau
perkembangan perolehan
pendapatan dan pengeluaran
yang dilakukan selama periode
waktu tertentu (Halim, 2007).
Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan diatas dan
setiap tahunnya pendapatan asli
daerah Kota Malang mengalami
peningkatan, maka judul dari
penelitian ini adalah “Analisis
Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Pada Kota Malang
Periode 2014 - 2018”.
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Realisasi Pendapatan – Anggaran
Pendapatan
KAJIAN PUSTAKA
Analisis Pendapatan Keuangan
Daerah
Analisis rasio keuangan
APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang
dicapai dari satu periode
dibandingkan dengan periode
sebelumnya sehingga dapat
diketahui bagaimana
kecenderungan yang terjadi.
Adapun pihak-pihak yang
berkepentingan dengan rasio
keuangan pada APBD ini adalah
sebagai berikut: DPRD, pihak
eksekutif, pemerintah
pusat/provinsi, serta masyarkat
dan kreditor (Abdul Halim 2007).
Menurut Mahmudi (2010)
dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, pemerintah dituntut untuk
memiliki kemandirian keuangan
daerah yang lebih besar. Dengan
tingkat kemandirian keuangan
yang lebih besar berarti daerah
tidak akan lagi sangat bergantung
pada bantuan dari pemerintah
pusat dan propinsi melalui dana
transfer. Beberapa analisis yang
digunakan untuk mengukur
analisis pendapatan dan
kemandirian keuangan daerah
adalah sebagai berikut:
a. Varians Pendapatan
Daerah
Analisis Varians Pendapatan
Derah dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara
realisasi pendapatan dengan
yang dianggarkan. Informasi
selisih anggaran tersebut sangat
membantu pengguna laporan
dalam memahami dan
menganalisis kinerja keuangan
pendapatan. (Mahmudi 2010).
b. Derajat Desentralisasi
Fiskal
Rasio Derajat Desentralisasi
Fiskal dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan Total Pendapatan
Daerah. Rasio ini menunjukkan
derajat kontribusi PAD terhadap
Total Pendapatan Daerah.
Semakin tinggi kontribusi PAD
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan
desentralisasi (Mahmudi, 2010).
Tabel 2.1
Kriteria
Derajat
Desentralisasi
Fiskal
Sumber : Mahmudi,2010
c. Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian
adalah rasio yang
menunjukan pemerintah
daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintah,
penggunaan pelayanan
kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan
retribusi daerah sebagai
sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dibandingkan
dengan pendapatan daerah
yang berasal dari sumber
lain, misalnya bantuan
pemerintah pusat atau
pinjaman (Mahmudi 2010).
Tabel 2.2
Kriteria
Tingkat
Kemandirian
Sumber : Mahmudi,2010
Keterangan :
1. Pola Hubungan
Instruktif, peran
pemerintah pusat lebih
DDF (%) Keterangan
00,00-10,00 Sangat
Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik
Kemandirian
(%)
Keterangan
0-25 Instruktif
25-50 Konsultatif
50-75 Partisipatif
75-100 Delegatif
Pendapatan Asli Daerah
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 ×100%
Pendapatan Asli Daerah
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ×100%
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
dominan dari pada
kemandirian
Pemerintah Daerah.
Daerah tersebut tidak
mampu melaksanakan
otonomi daerah
2. Pola Hubungan
Konsultatif, dimana
campur tangan
pemerintah pusat sudah
mulai berkurang,
karena daerah dianggap
sedikit lebih mampu,
melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan
Partisipatif, peranan
pemerintah pusat
semakin berkurang,
mengingat daerah
bersangkutan tingkat
kemandiriannya
mendekati mampu
melaksanakan urusan
otonomi.
4. Pola Hubungan
Delegatif, campur
tangan pemerintah
pusat sudah tidak ada
karena daerah telah
benar-benar mampu dan
mandiri dalam
melaksanakan urusan
otonomi daerah.
d. Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas
menggambarkan
kemampuan Pemerintah
Daerah dalam
merealisasikan pendapatan
yang direncanakan,
kemudian dibandingkan
dengan target yang
ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Semakin
tinggi Rasio Efektivitas
menggambarkan
kemampuan daerah yang
semakin baik. (Mahmudi,
2010).
Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas
PAD
Efektivitas (%) Keterangan
>100 Sangat Efektif
100 Efektif
90-99 Cukup Efektif
75-89 Kurang Efektif
<75 Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi,2010
Realisasi PAD
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 ×100%
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
e. Analisis Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah
Rasio efisiensi
menggambarkan tingkat
kemampuan pemerintah
dalam mengefisiensikan
biaya yang dikerluarkan
oleh pemerintah. Semakin
kecil rasio efisien berarti
kinerja pemerintah daerah
semakin baik. Rumus yang
digunakan yaitu :
Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi
Keuangan Daerah
Sumber : Mahsun,2012
f. Pertumbuhan PAD
Analisis pertumbuhan
pendapatan bermanfaat
untuk mengetahui apakah
pemerintah daerah dalam
tahun anggaran
bersangkutan atau selama
beberapa periode anggaran,
kinerja anggarannya
mengalami pertumbuhan
pendapatan secara positif
ataukah negatif. Pemerintah
mengharapkan pertumbuhan
pendapatan positif dan
cenderung meningkat.
Namun apabila terjadi
pertumbuhan yang negative
maka hal itu menunjukkan
terjadi penurunan kinerja
pendapatan (Mahmudi
2010).
Analisis Belanja Keuangan
Daerah
Mahmudi (2010) analisis
belanja daerah sangat penting
dilakukan untuk mengevaluasi
apakah pemerintah daerah telah
menggunakan APBD secara
ekonomis, efisien, dan efektif.
sejauh mana pemerintah daerah
telah melakukan efisiensi
anggaran, menghindari
pengeluaran yang tidak perlu
dan pengeluaran yang tidak tepat
sasaran. Melalui Laporan
Efisiensi (%) Kriteria
>100 Tidak Efisien
100 Efisien
Berimbang
<100 Efisien
Rasio Efisiensi
= 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ× 100%
𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 −𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)
𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1) ×100%
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Realisasi Anggaran, dapat
melakukan analisis yaitu :
a. Rasio Varians Belanja
Daerah
Analisis varians merupakan
analisis terhadap perbedaan atau
selisih antara realisasi belanja
dengan anggaran.
b. Rasio Keserasian
Rasio Keserasian
menggambarkan bagaimana
pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi
dananya pada Belanja Rutin
dan Belanja
Pembangunannya secara
optimal. Ada 2 perhitungan
dalam Rasio Keserasian ini,
yaitu :
a) Rasio Belanja Modal
merupakan perbandingan
antara total realisasi
belanja modal dengan
total belanja daerah.
Menurut Mahmudi
(2010) pada umumnya
proporsi belanja modal
degan belanja daerah
adalah antara 5-20%.
Belanja modal ini
dirumuskan sebagai
berikut:
b) Rasio Belanja Operasi
merupakan perbandingan
antara total Belanja Operasi
dengan Total Belanja Daerah.
Pada umumya proporsi
Belanja Operasi mendominasi
total belanja daerah, yaitu
antara 60 - 90%. Menurut
Mahmudi (2010) didalam
pemerintah daerah dengan
tingkat pendapatan yang
tinggi cenderung memiliki
porsi belanja operasi yang
lebih tinggi dibandingkan
pemerintah daerah yang
tingkat pendapatannya
rendah. Rasio belanja operasi
dirumuskan sebagai berikut :
Realisasi Belanja – Anggaran
Belanja
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ×100%
Rasio Belanja Operasi
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ× 100%
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.12
Rangkuman Penelitian
No Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata Kriteria
1 Varians Pendapatan Daerah 111,55% 107,51% 96,19% 110,66% 103,85% 105,95% Baik
2 Derajat Desentralisasi Fiskal 21,11% 23,23% 27,42% 29,83% 27,29% 25,78% Cukup
3 Rasio Kemandirian 38,94% 45,87% 44,66% 50,08% 47,14% 45,34% Konsultatif
4 Rasio Pertumbuhan PAD 17,24% 14,06% 12,38% 23,19% -5,34% 12,31% Rendah
5 Rasio Efektivitas PAD 110,79% 120,23% 125,72% 143,67% 113,51% 122,78% Sangat Efektif
6 Rasio Efisisiensi Keuangan 90,83% 98,59% 98,20% 91,98% 94,36% 94,79% Efisien
7 Varians Belanja Daerah 95,21% 99,98% 92,83% 99,96% 93,31% 96,26% Baik
8 Rasio Belanja Modal 19,87% 18,72% 11,33% 18,77% 18,24% 17,39% Baik
9 Rasio Belanja Operasi 80,69% 81,24% 88,65% 81,23% 81,75% 82,71% Baik
Sumber : Data Olah (2020)
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Analisis Pembahasan :
Berdasarkan tabel 4.12 dapat
dilihat bahwa rasio pendapatan
daerah Kota Malang sudah baik
dalam mengelola pendapatan
daerahnya, karena dilihat dari rasio
varians pendapatan daerah Kota
Malang dikatakan baik dimana
realisasi pendapatan Kota Malang
lebih besar daripada anggarannya.
Rasio varians pendapatan daerah
Kota Malang dapat dilihat bahwa
sumber pendapatan asli daerah Kota
Malang berasal dari dana
perimbangan, pajak daerah, dan
retribusi daerah.
Derajat Desentralisasi Fiskal
Kota Malang dapat dikatakan cukup
baik, karena sejak tahun 2014 - 2017
rasio derajat desentralisasi fiskal
Kota Malang terus mengalami
kenaikan yang disebabkan kenaikan
PAD dan pendapatan dana
perimbangan, walaupun ditahun
2018 rasio derajat destralisasi fiskal
mengalami penurunan, akan tetapi
rasio derajat desentralisasi fiskal
Kota Malang pada tahun 2014 - 2018
selalu berada di atas 20%. Semakin
tinggi tingkat kontribusi PAD maka
semakin tinggi kemampuan
pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan desentralisasi,
dapat dilihat bahwa Kota Malang
sudah cukup mampu dalam
penyelenggaraan desentralisasi.
Rasio kemandirian Kota
Malang bersifat konsultatif, karena
rata – rata dari rasio kemandirian
Kota Malang masih dibawah 50%,
dapat dilihat bahwa dana
perimbangan Kota Malang masih
lebih besar dibandingkan dengan
PAD Kota Malang, hal ini lah yang
membuat tingkat kemandirian Kota
Malang masih dibawah 50% yang
berarti Kota Malang masih
bergantung kepada pemerintah pusat.
Pola hubungan konsultatif adalah
dimana campur tangan pemerintah
pusat sudah mulai berkurang, karena
daerah dianggap sedikit lebih
mampu, melaksanakan otonomi.
Rasio pertumbuhan pada
Kota Malang termasuk rendah. Hal
ini disebabkan karena pada tahun
2018 rasio pertumbuhan Kota
Malang mengalami penurunan yang
sangat signifikan. Penurunan ini
terjadi pada tingkat pertumbuhan
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
pendapatan Pemerintah Kota
Malang, dikarenakan meningkatnya
pemberiaan dana pemerintah pusat
kepada daerah Kota Malang, yang
artinya Kota Malang masih belum
dapat memaksimalkan penggunaan
dana dari pendapatan asli daerah
yang digunakan untuk mengelola
keuangan daerah. Terlambatnya
Penetapan APBD Perubahan 2018
yang baru rampung pada bulan
Oktober yang mengakibatkan
banyaknya kegiatan yang gagal
lelang, diantaranya ada 18 paket
yang gagal. Pertumbuhan PAD Kota
Malang setiap tahunnya bersumber
dari dana perimbangan, pajak daerah,
dan retribusi daerah.
Rasio efektivitas PAD Kota
Malang sangat efektif. Berdasarkan
hasil perhitungan pada tabel 4.12
dapat dikatakan bahwa rasio
efektivitas PAD Kota Malang 2014-
2018 rata-rata sudah sangat efektif
karena rasio efektivitas Kota Malang
secara rata-rata selalu berada diatas
100%. Artinya kemampuan Kota
Malang dalam memperoleh
pendapatan asli daerah secara rata-
rata sudah sangat baik. Hal ini terjadi
karena realisasi PAD Kota Malang
setiap tahunnya selalu meningkat
meskipun pada tahun 2018, realisasi
PAD masih lebih kecil dari tahun
sebelumnya, akan tetapi hasil yang
didapat masih dalam kategori sangat
efektif pada tahun 2018. Peningkatan
realisasi PAD setiap tahunnya
diperoleh dari peningkatan pajak
daerah Kota Malang dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
yang selalu lebih besar dari
anggarannya.
Rasio efisiensi keuangan
daerah Kota Malang pada tahun 2014
– 2018 sangat baik. Dikarenakan
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
menggambarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang
diterima. Kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam melakukan
pemungutan pendapatan
dikategorikan efisien apabila rasio
yang dicapai dibawah 100%.
Semakin kecil rasio efisiensi
keuangan daerah berarti kinerja
keuangan pemerintah daerah
semakin baik. Kemampuan
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
pemerintah Kota Malang dalam
mengefisiensi biaya yang
dikeluarkan dimana belanja daerah
Kota Malang masih dibawah
pendapatan daerah Kota Malang.
Rasio varians belanja daerah
Kota Malang sudah baik. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 4.9 serta
grafik 4.7, Hal ini dapat dilihat pada
tahun 2014, dan 2016 – 2018 dimana
realisasi belanja daerahnya selalu
lebih kecil dibanding anggaran
belanjanya yang artinya Kota Malang
mampu menggunakan anggaran
belanja dengan baik. Kemudian pada
tahun 2015, realisasi belanja
daerahnya lebih tinggi dari
anggarannya. Hal ini terjadi karena
lebih besarnya belanja pegawai, dan
belanja hibah
Rasio belanja modal daerah
Kota Malang sudah baik. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 4.11 serta
grafik 4.9, menunjukan bahwa rasio
belanja modal fluktuatif. Belanja
modal terendah terjadi pada tahun
2016 yaitu 11,33% dengan realisasi
belanja modal sebesar Rp.
193.667.164.391. Sedangkan belanja
modal terbesar terjadi pada tahun
2014 yaitu 19,87% dengan realisasi
belanja modal sebesar Rp.
318.462.052.422. Hal ini
menunjukkan bahwa produktivitas
perekonomian Kota Malang semakin
baik dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi secara rata-rata Total
belanja daerah Kota Malang periode
2014 – 2018 masih dalam rentang
normal karena pada umumnya rasio
belanja modal daerah berada
direntang 5% – 20%.
Rasio belanja operasi daerah
Kota Malang sudah baik.
Berdasarkan Tabel 4.10 dan grafik
4.8, menunjukan bahwa rasio belanja
operasi berfluktuatif. Rasio belanja
operasi terendah terjadi pada tahun
2014 yaitu 80,69% dengan realisasi
belanja operasi sebesar Rp.
1.293.446.205.759. Sedangkan rasio
belanja operasi terbesar terjadi pada
tahun 2016 yaitu 88,65% dengan
realisasi belanja operasi sebesar Rp.
1.515.999.562.533. Hal ini
menujukkan bahwa pada tahun 2016
sebagian besar realisasi anggaran
lebih banyak dipergunakan untuk
kegiatan yang bersifat rutin.
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan
mengenai analisis kinerja pemerintah
daerah pada Kota Malang, maka
dapat disimpulkan bahwa menurut
rasio kinerja keuangan pendapatan
daerah Kota Malang sudah baik
dalam mengelola pendapatan
daerahnya dan belanja daerah Kota
Malang juga sudah baik dan efisien
dalam membelanjakan kebutuhan
modal.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah
penulis uraikan di atas, maka saran
untuk Kota Malang adalah
pemerintah harus lebih mampu
meningkatkan tingkat kemandirian
kuangan Daerah, maka Kota Malang
harus semaksimal mungkin
meningkatkan PADnya. Inisiatif dan
kemauan pemerintah daerah sangat
diperlukan dalam upaya
meningkatkan PAD, sebaiknya
Pemerintah Daerah Kota Malang
menggali potensi penerimaan PAD
seperti meningkatkan jumlah
wirausahawan dan mengembangkan
BUMD. Sebaiknya pemerintah Kota
Malang dalam menyusun penetapan
APBD bisa lebih tepat waktu agar
semua rencana yang sudah disusun
bisa berjalan dengan baik dan juga
bisa memaksimalkan penggunaan
dana dari pendapatan asli daerah
yang digunakan untuk mengelola
keuangan daerah. Pemerintah Kota
Malang juga harus mampu
mempertahankan kinerja dalam
mengelola belanja daerah yang sudah
baik dan efisien agar terus terjadi
keserasian antara belanja modal dan
belanja operasi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim dan Syam Kusufi.
2012. Akuntansi Sektor Publik
: teori, konsep dan aplikasi.
Salemba Empat : Jakarta.
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor
Publik. Akuntansi Keuangan
Daerah, Salemba Empat
Jakarta.
Adisasmita, Rahardjo. 2011.
Pengelolaan Pendapatan &
Anggaran Daerah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anim Rahmayati. (2016).
"ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
ANGGARAN 2011-2013”
Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1
Arfie Yasri. (2017). "ANALISIS
KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014-
2016" JURNAL RISET
INSPIRASI MANAJEMEN
DAN KEWIRAUSAHAAN
Volume 1 No. 2
Arthaingan H.Mutiha. (2016).
"ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2010 -
2014" Volume 4, Nomor 2
Mahmudi. 2010. Manajemen
Keuangan Daerah. Jakarta:
Penerbit Erlangga
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor
Publik Edisi 2. Yogyakarta :
Penerbit Andi.
Mega Oktavia Ropa. (2016).
"ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN” Jurnal EMBA 738
Vol.4 No.2
Melsiano Yosias Melatuna, Sherly
Pinatik. (2019). "Analisis
Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Sorong” Jurnal
EMBA Vol.7 No.3
Mohammad Mahsun. 2011.
Akuntansi Sektor Publik,
Yogyakarta: BPFE.
Mohammad Mahsun. 2012.
Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta : BPFE
Mosses Nelwan dan Iis Siti Aisah.
(2017). "ANALISIS KINERJA
KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011 –
2015 DI KABUPATEN
SUMEDANG PROVINSI
JAWA BARAT" JURNAL
ILMU PEMERINTAHAN
WIDYA PRAJA p-ISSN 0216-
4019 Vol. 43, No. 2
Muhamad Wahyudi, Eva Wulandari.
(2017). "Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Dalam Era
Otonomi Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Kota
Magelang)" Volume 2, Nomor
3
Novira Sartika, Adrian Irnanda
Pratama. (2019). "Analisis
Rasio Keuangan Dalam
Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2012 - 2016"
eJournal, Vol 6 No. 2
Putri Kemala Dewi Lubis. (2017).
"ANALISIS RASIO
KEUANGAN UNTUK
MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
LABUHAN BATU TAHUN
ANGGARAN 2011–2013"
Volume 1, Nomor 1
Suparmoko. 2012. Ekonomi
Pembangunan. Edisi
kelima.Yogyakarta. BPFE.
UGM.
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Gunadarma (2020) 26216992
Wahyuddin, Nora Sugianal. (2017).
"ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE”
JURNAL AKUNTANSI DAN
KEUANGAN Volume 5, Nomor
1
Badan Pusat Statistik Malang Kota.
https://malangkota.bps.go.id/
(diakses pada 06 Mei 2020)
Laporan Realisasi APBD Kota
Malang.
https://djpk.kemenkeu.go.id
(diakses pada 12 Juni 2020)
top related