PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG …
Post on 21-Oct-2021
5 Views
Preview:
Transcript
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN,TERBATAS
Oleh: HELNAWATI1
Kata Kunci : Perlindungan, Pemegang, Saham
Abstrak lklim usaha yang kondusif jadi prioritas dalam pembangunan ekonomi untuk
mensejahterakan masyarakat mendorong pemerintah atas desakan Komisi Nasional Good Corporate Governance (Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik) bersama Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap investor pemegang dari tindakan perseroan yang merugikan diamanatkan dalam Pasal 3 tentang Tanggung Jawab Pemegang Saham, Pasal 60 tentang Gadai Saham, Pasal 61 Hak Menggugat dari Pemegang Saham, Pasal 62 tentang Kewaj iban Perseroan untuk membeli saham investor, Pasal 87 tentang Forum Keputusan Rapat Pemegang Saham, Pasal 126 tentang Hak Pemegang Saham untuk diperhatikan bila perseroan melakukan penggabungan, pengalihan hak a tau pemisahan perusahaan perseroan dan Pasal 13 8 tentang Hak Pemegang Saham untuk intervensi terhadap pemeriksaan perseroan oleh Pengadilan. Ketentuan lain yang mengikat Perseroan menurut Undang-Undang ini adalah :Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Asas Itikad Baik, Asas Kepantasan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Keywords : Stake Holder Protection
Abstract A conducive business climate is a priority in order to enhance the economic
development and the wealth of the people. Under the principles of the Good Corporate Governance, the Government and the Parliament has issued the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. This Law provides protections to the Investors (the shareholders) through several Articles, such as Article 3 regarding Shareholders Responsibilities, Article 60 regarding Shares Mortgage, Article 61 regarding the Rights to Submit Lawsuits, Article 62 regarding the Liability to buy the Shares Subscribed by the Investor, Article 87 regarding the Decision taken in the General Shareholders Meeting, Article 126 regarding the Rights of the Shareholders in the events of Corporate Mergers, Transfer of Rights or Spin-Off and Article 138 regarding the Rights of the Shareholde~s. to m~e Intervention o~ Corporate Assessment undergone by the Court. Other provisions stipulated under this Law are related to Corporations, Articles of Associations, Goodwill Principles and Good Corporate Governance
1 Dosen Tetap Universitas Gunadarma Depok.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham 43
Scanned by CamScanner
Biumulia Hukum
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 menghapuskan ketentuan
tentang Perseroan Terbatas No. 1
Tahun 1995 dengan tujuan untuk
rnemberikan Jandasan hukurn bagi
Perseroan Terbatas yang merupakan
saJah satu pilar dalam pembangunan
ekonomi, berpegang pada prinsip
kebersamaan, kemandirian,
berkeJanjut~ bezwawasan
Jingkungan dalam era gJobalisasi demi
terjaminnya iklim usaha yang
kondusif.
Investor sebagai pemegang
saham dalam perseroan terbatas
bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan dari saham yang ta
pegang. Apabila ia berinvestasi dalam
saharn perseroan terbatas tersebut
mendapatkan kerugian apalagi
kerugian ituterus menerus berakibat ia
tidak mau berinvestasi lagi dalam
perseroan tersebut berakibat iklim
usaha tidak kondusif.
2.
Vol. 3 No. 1 30 I 1. , U I 2015
yang diterima Ia d a pat
mensejahterakan minimal diri dan
keluarganya. Sebaliknya bila investor
tidak mau berinvestasi peru h sa aan
tidak bisa jalan, terkait hal diatas
maka Negara melalui
perundang-undangan peraturan
Yang diterbitkannya perlu memberikan
perlindungan kepada warganya
termasuk mereka yang berinvestasi
sebagai pemegang saham dalam
perseroan terbatas.
Terkait dengan paparan
sebelumnya maka yang jadi pokok
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Undang-Undang No.
40 tahun 2007 memberikan
perlindungan terhadap pemegang
saham yang berinvestasi dalam
sebuah perseroan terbatas agar
ildim usaha yang kondusif
terwujud.
Bagaimana pembuat Undang
Undang No. 40 tahun 2007
menentukan peraturan yang
mengikat perseroan agar iklim
usaha kondusif dan Investor
pemegang saham terlindungi.
Adapun dana yang diinvestasikan oleh
pemegang saham perseroan terbatas
digunakan oleh perseroan antara lain
untuk mendirikan perusahaan, dengan
berdirinya perusahaan, perusahaan itu
dapat menyerap tenaga kerja Tenaga
kerja yang terserap dalam perusahaan
akan-mendapatkan upah, den~ upah
Adapun yang jadi kerangka
teori dan konseptual da1am pene1itian
ini adalah bahwa perseroan terbatas
merupakan bentuk perusahaan yang
banyak dipakai di Indonesia. Menurut
44 -. Jter1fnd F
· ungan Hokum Terhada Investor Pem~g Sahant
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum
Undang-Undang No.40 tahun 2007
Perseroan terbatas adalah Badan
Hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham.
Metode yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis
normative, data diperoleh dari hasil
penelitian pustaka berupa bahan
hukum primer, sekunder dan tersier
dianalisis secara kualitatif untuk
memotret masalah yang dibahas.
INVESTORPEMEGANGSAHAM
Investor adalah orang atau
badan yang berinvestasi dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan, ia
adalah orang atau badan yang
mempunya1 kelebihan dana setelah
dana yang dipunyainya dikurangi
untuk pengeluaran rutin dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara.Investasi istilah lainnya
adalah penanaman modal.Undang
Undang investasi menentukan macam
investasi adalah investasi langsung
dan investasi tidak langsung. Investasi
langsung dilakukan oleh orang atau
badan dengan cara langsung
mendirikan perusahaan. misalnya.
Sedangkan investasi tidak langsung
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
misalnya orang atau badan membeli
(atau berinvestasi) saham yang
diperdagangkan di pasar modal
misalnya.
Undang-Undang ten tang
investasi menentukan ada dua macam
investor yaitu investor asing dan
investor dalam negen. Undang
Undang Pasar Modal menentukan
adanya antara lain tentang investor
pemegang saham mayoritas dan
investor pemegang saham minoritas,
saham yang diperdagangkan dipasar
modal merupakan saham minoritas.
J adi mereka yang berinvestasi di pasar
modal merupakan pemegang saham
minoritas.
Doktrin tentang pasar modal
mengenal bermacam-macam investor
asmg atau investor dalam
negeri.Investor lembaga yang bisa
berupa investor asing dan investor
dalam negeri.Investor yang ingin jadi
bagian dari pemilik perusahaan,
investor yang aktiv bertransaksi dalam
perdagangan di pasar modal, dll.
Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang perseroan terbatas
menentukan modal dalam suatu
perseroan terbatas terdiri dari modal
dasar, modal ditempatkan dan modal
disetor .Modal dasar adalah modal
yang dibutuhkan dalam perusahaan
Perlindungan Hulrum Terhadap Investor Pemegang Saham 45
Scanned by CamScanner
Binamulia Hokum
. . . 1 tun· a puluh juta rupiah. ya1tu mmuna Modal yang ditempatkan yaitu
sebagian dari modal dasar yang telah
disanggupi untuk diambil para pendiri
dalam bentuk saham.Modal disetor
adalah modal yang benar-benar sudah
ada dalam kas perseroan
terbatas.Setiap penempatan modal
harus telah disetor paling sedikit 50%
dari nilai nominal saham yang
dikeluarkan.Seluruh saham yang telah
dikeluarkan harus disetor penuh pada
saat pengesahan dengan bukti
penyetoran uang sah.
MEWUJUDKAN IKLIM USAHA
YANG KONDUSIF
Krisis ekonomi yang melanda
Indonesiatelah melahirkan informasi
di segenap bidang tennasuk dunia
usaha.Kesadaran yang tumbuh di
masyarakat adalah bahwa
praktikkehidupan dan berbangsa yang
tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar
moral yang menjunjung kejujuran dan
keterbukaan telahmengantarkan
bangsa ke masa-masa kelam sejarah
kehidupan.Didunia usaha sekarang ini
tengah diupayakan untuk
membangunkesadaran untuk
menjalankan perusahaan secara baik
dan benar.Baik artinya mengandung
nilai-nilai moral, sedangkan benar
adalah sesua1 dengan
hukum. "Persoalan bisnis bukan
semata-mata fungsidari kalkulasj
keuntunganpersoalan yang dihadapj
temyata amatluas dan multidimensi."
Globalisasi ekonomi menuju
perdagangan bebas merupakan suatu
desain besar yang diyakini oleh
negara-negara ekonomi kuat sebagai
suatu keniscayaan untuk menciptakan
kemakmuran dunia. Namun hal itu
masih diragukan, karena perdagangan
bebas, tampaknya hanya akan
memperkuat posisi negara-negara
ma Ju
di dalam mendominasi pasar dengan
menciptakan sejumlah standar yang
lebihmenguntungkan mereka.
Globalisme yang diyakini akan
membawa dampak kemakmuran bagi
semua pihak. Bagi Indonesia, tidak
ada pilihan.Siap atau tidak, Indonesia
harus mengikuti perkembangan
tersebut, karena Indonesia merupakan
World Trade Organization
(WTO).Tetapi, . Indonesia harus
mampu mengubah dan
mentransformasikan pola-pola dan
praktik bisnis yang baik.
Globalisasi ekonomi dan
perdagangan bebas merupakan tren
dan perkembangan terpenting saat
~.Bagi negara-negara tertentu,
46 -Perlindungan Hukum Terhl~dap Investor Pemegang SahaJll
Scanned by CamScanner
Binamulia Hokum
memasuki era perdagangan bebas
memerlukan persiapan, misalnya
mengefektifkan dan mengefisienkan
perekonomian adalah suatu prasyarat
kondisional. Belajar dari krisis
keuangan dan ekonomi di Asia,
lembaga-lembaga
intemasional seperti
keuangan
World Bank,
Asian Development Bank (ADB),
International Monetary Fund (IMF),
Consultative Group on Indonesia
(CGI) berkesimpulan bahwa
penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik untuk
diimplementasikan pelaku us aha
tennasuk Perseroan terbatas cukup
mendesak.
Konsep Tata kelola
Perusahaan yang baik sebenamya
telah lama dijalankan oleh pelaku
bisnis di Negara Anglo Saxon dan
beberapa Negara Eropa. Adapun yang
jadi ide dasar dari konsep ini adalah :
1. Memisahkan fungsi dari
kepentingan pemegang saham,
pengawas, pelaksana perusahaan
sehari-hari dan masyarakat luas.
2. Memberdayakan pemegang
saham minoritas dalam
melindungi · kepentingannya
terkait perbuatan pengelola
pemsahaan.
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
I Nyoman Tjager (1999:1)
mengemukakan bahwa 200 tahun
yang lalu Blac Stote mengelola
perusahaan seperti mengelola
Republik harus dilakukan melalui
tindakan sebagai berikut :
1. Pemilihan Anggota Direksi oleh
pemegang saham melalui
pemungutan suara pada Rapat
pemegang saham yang
merupakan hak dasar dari
pemegang saham.
2. Organ perusahaan yang
merupakan pusat kewenangan
manajerial.
3. Birokrasi perusahaan yang terdiri
dari organ legislative, organ
eksekutif yang melaksanakan
manaJemen perusahaan sehari
hari.
Keseriusan dunia usaha dan
pemerintah
membangun
pengelolaan
bertanggung
Indonesia untuk
kode perilaku .
perusahaan secara
jawab
dengan
KomisiNasionalGCG
diwujudkan
membentuk
(Good
Corporate Governance/ Tata Kelola
Perusahaan) dengan merumuskan
Kode GCG versi 3.1. Kode GCG versi
3.1.memuat hal-hal, yaitu
perlindungan hak pemegang saham,
· ·~aaiipri ·H:ukuni Terha4ap invutor Pemepng Saham 47
Scanned by CamScanner
~B~in~a~m:u:li:a~H~u~k~u:m~ ...................................... v.oI •.• 3.N.o •. 1~,•3•0~Ju~li~2015
........
perlakuan adil terhadap seluruh
pemegang saham, per an an
stakeholder, keterbukaan dan
transparansi, serta peranan direksi
perusahaan. Kode GCG vers1
3. l .harus diimplementasikan dengan
peraturan-peraturan. Sebagai kode
perilaku, Kode GCG versi 3.1.tidak
akan berarti apa-apa, jika tidak
disertai dengan pelaksanaan dan
penegakan. Salah satu otoritas terkait
yang mempunyai peluang untuk
menerapkan prinsip GCG adalah
Bapepam.Pasar modal merupakan
salah satu sektor industri Jasa
keuangan yang amat penting.Oleh
karena itu, sudah pada tempatnya j ika
Bapepam terus berupaya untuk
mengintensifkan penerapan GCG pada
perusahaan publik dan emiten.
Pusat pengelolaan perusahaan
ada di tangan direksi.Kode GCG versi
3. l .menyebutkan tentang terciptanya
hubungan yang fair, seimbang,
transparan di antara tiga organ yang
terdapat dalam perseroan terbatas
(PT), yaitu Rapat Um um
PemegangSaham (RUPS), Direksi,
dan Komisaris. UUPT mengatur
hubungan antara orgari perseroan
diatur dalam pasal-pasal UUPT.Organ
tertinggi dalam suatu perseroan
terbatas adalah RUPS.Direksi
bertanggung jawab kepada RUPS atas
segenap tindakannya yang berkait an
dengan pengelolaan
perusahaan.Kepentingan pemegang
saham dalam suatu perseroan
terlindungi dalam RUPS.Dengan
adanya RUPS ini, pemegang saharn
dapat memperoleh infonnasj
mengenai keadaan perseroan dari
Direksi. RUPS terdiri dari RDPs tahunan yang dilaksanakan dalam
waktu paling lambat 6 bulan setelah
tahun buku, sedangkan RUPS lainnya
dapat dilakukan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.
Sejak tahun 2000 Bapepam
bersama pihak-pihak lain yang terkait ' '
terlibat secara aktif dalam berbagai
kegiatan yang bertujuan mendorong
penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance kepada semua
pelaku di pasar modal Indonesia
mengingat penerapan GCG yang baik
merupakan salah satu faktor yang
mampu membangun dan mewujudkan
j>asar modal yang sehat. Partisipasi
secara aktif ini diwujudkan dalam
keanggotaan Ketua Bapepam dan
Kepala Biro Standar Akuntansi dan
Keterbukaan dalam Komite Nasional
Good Corporate Governance.
Komnas GCG telah
menghasilkan 13 prinsip yang
tertuang dalam Ref. 4.0 tangga13 l
Maret 2001, yaitu:
48 Perllndungan Hulrum 1i h d er a ap Investor Pemegang Saham
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum
i. Pemegang Saham
1. Perlindungan hak pemegang
saham sesuai dengan
peraturan
undangan
berupa:
perundang-
yang berlaku
a. Hak untuk menghadiri
b.
dan memberikan suara
dalam RapatUmum
Pemegang Saham
(RUPS).
Hak untuk memperoleh
informasi yang material
mengenaiperseroan
secara tepat waktu dan
teratur agar
memungkinkan
pemegang saham dapat
mengambil keputusan
penanamanmodalnya
berdasarkan informasi
yang dimilikinya.
c. Hak untuk
menerimasebagiankeunt
ungan perseroan
sebandingdengan jumlah
saham yang dimilikinya.
2. Hak pemegang saham untuk
mendapatkan informasi yang
lengkap dan akurat dalam
rangka penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang
Saham.
· 3. Hak pemegang saham untuk
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
mendapatkan perlakuan
setara berdasarkan klasifikasi
bahwa setiap pemegang
saham mempunya1
kedudukan yang sama.
saham 4. Pemegang
memiliki
pengendalian
mempergunakan
dengan penuh
yang
kepentingan
sepatutnya
pengaruh
tanggung
jawab. Pemegang
minoritas tidak
mempergunakan
saham
boleh
haknya
menurut peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
ii. Dewan Komisaris
1.
2.
Dewan komisaris
bertanggung jawab dan
berwenang mengawasi
tindakan Direksi : dan
memberikan nasihat jika
dipandang perlu. Setiap
anggota Dewan Komisaris
harus berwatak amanah dan
mempunyai pengalaman dan
kecakapan yang diperlukan
untuk menjalankan tugasnya.
Komposisi Dewan Komisaris
harus sedemikian rupa
sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan yang
efektif, tepat dan cepat serta
Perlbidungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Siahain 49
Scanned by CamScanner
BinamuU. Hukum
50
dapat bertindak secara
independcn sehingga dapat
menjalankan tugasnya secara
mandiri dan kritis.
3. Dewan Komisaris harus
mematuhi Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dalam meJaksanakan
tugasnya dan mengawas1
direksi agar selalu mematuhi
Anggaran Dasar dan
peraturan petundang-
undangan yang berlaku.
4. Rapat Dewan Komisaris
harus dilakukan secara
berkala. Dewan Komisaris
menetapkan tata tertib rapat,
risalah · rapat harus dibuat
dengan mencantumkan
pendapat berbedapara peserta
rapat.
5. Dewan Komisaris berhak ·
memperoleh akses informasi
perseroan secara tepat waktu
dan lengkap.
6. Dalam laporan tahunan,
Direksi harus secara tegas
mencantumkan jika terdapat
hubungan usaha . antara
anggota Dewan Komisaris
dan atau Direksi dengan
Perseroan .dan penjelasan
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
'""' mengena1 hubungan usaha
terse but.
7. Anggota Dewan Komisaris
dilarang mengarnbiJ
keuntungan pribadi dari
kegiatan perseroan selain gaj i
dan tunjangan yang
diterimanya sebagai anggota
Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris harus
menentukan sistem yang
transparan llntuk
pengangkatan para eksekutif;
penentuan gaji clan tunjangan
eksekutif, clan penilaian
kinerj a eksekutif.
9. Dewan Ko mi saris harus
mempertimbangkan
pembentukan komite
nominasi untuk seleksi dan
pengangkatan eksekutif;
Komite renumerasi untuk
menyusun sistem penggajian
dan pemberian tunjangan
serta fasilitas lain; Komite
asuransi untuk melakukan
penilaian secara berkala dan
memberikan rekomendasi
tentang Jerus dan jumlah
asuransi yang ditutup
perseroan; Komite audit,
yang anggotanya berasal dari
anggota Dewan Komisaris
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum
iii.
guna menunjang pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris.
Dire bi
1.
2.
3.
Direksi wajib
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui
RUPS,
Komposisi clireksi harus
sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan
putusan yang efektif, tepat
clan cepat serta dapat
bertindak secara independen
sehingga dapat menjalankan
tugasnya secara mandiri clan
kritis.
Dal am
tugasnya,
melaksanakan
Direksi harus
mematuhi Anggaran Dasar
(AD) perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
4. Anggota Direksi dilarang
mengambil
pribadi dari
keuntungan
kegiatan
perseroan,
tunjangan,
selain gaji,
berbasiskan
diterimanya
direksi
keputtisan RUPS.
dan kompensasi
saham yang
sebagai anggota
berdasarkan
5.
6.
7.
8.
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
Ra pat Direksi dilakukan
secara berkala.Direksi
menetapkan tata tertib
rapat.Risalah rapat harus
mencantumkan pendapat
berbeda (dissenting opinion)
dari peserta rapat.
Direksi menetapkan suatu
sistem pengawasan internal
yang efektif untuk
mengamankan investasi clan
aset perseroan.
Direksi wajib
memberitahukan komite
audit jika Direksimemerlukan
pendapat kedua (second
opinion) mengenai masalah
akuntansi yang penting.
Direksi
menyelenggarakan
wajib
dan
menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus
sesuai dengan peraturan
perundang-un~angan yang
berlaku.
iv. Sistem Audit
1. Auditor Eksternal harus
ditunjuk oleh . RUPS dari
calon yang diajukan oleh
Dewan Komisaris
berdasarkan usul Komite .
Audit clan · bebas dari
pengaruh Dewan Komisaris '
" Petlind " . . ' -· .· . .·. ungan Hulcum Terhadap Investor Pemegang·saham 51
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum
Dircksi. dan pihak yang
berkepentingan dalarn
perseroan (stakeholders).
2. Dewan Komisaris wajib
membentuk Komite Audit
yang beranggotakan satu atau
lebih anggota Dewan
Komisaris.
3. Dewan Komisaris dan
4.
Direksi harus memastikan
bahwa Auditor Eksternal
maupun Auditor Internal dan
Komite Audit memiliki akses
terhadap inf ormasi mengenai
Perseroan yang perlu untuk
melaksanakan tugas audit
mereka.
Kecuali
peraturan
undangan
Auditor
disyaratkan oleh
perundang-
yang berlaku,
Ekstemal dan
Internal maupun Komite
Audit harus merahasiakan
informasi yang diperoleh
sewaktu melaksanakan
tugasnya.
5. RUPS harus menetapkan
peraturan internal yang
bersifat mengikat dan
mengatur berbagai aspek
audit _termasuk kualifikasi,
hak dan kewajiban, tanggung
jawab, dan kegiatan Auditor . ', ·.
v.
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 20lS
Eksternal dan Internal.
Sekretaris Perusahaan
1. Direksi dianjurkan untuk
mengangkat seorang
Sekretaris Perusahaan yang
bertindak sebagai pejabat
2.
3.
penghubung
ditugaskan
dan dapat
untuk
menatausahakan, serta
menyimpan dokumen
Perseroan.
Sekretaris perusahaan harus
memiliki kualifikasi
akademis yang memadai agar
dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya
dengan baik.
Sekretaris Perusahaan
bertanggung jawab kepada
Direksi Perseroan.Sekretaris
Perusahaan harus
memastikan bahwa perseroan
mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan yang
berlaku.
vi. Pibak yang Berkepentingan
1. Hak Pihak yang
berkepentingan berdasarkan
peraturan perundang
undangan yang berlaku atau
kontrak yang dibuat
52 .· · :Perlindunaan Hilkum Terhadao Investor Peme2ang SabaJl1
Scanned by CamScanner
. · .BLnamulia Hukum •
perseroan dengan karyawan,
pelanggan, pemasok, dan
kreditur maupun masyarakat
sekitar tempat usaha
perseroan, dan pihak yang
berkepentingan lainnya harus
dihormati perseroan.
2. Pihak yang berkepentingan
diberi kesempatan untuk
memantau pemenuhan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku oleh
direksi dan untuk
menyampaikan masukan
i:nengenai hal tersebut kepada
direksi.
vii. Keterbukaan
1. Perseroan wajib
informasi
Laporan
La po ran . "
mengungkapkan
penting dalam
Tahunan dan
Keuangan Perseroan kepada
pemegang saham dan instansi
pemerintah yang terkait
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku secara tepat waktu,
· akurat, jelas, dan secara
.· objektif.
: · 2.. Selain yang tercantum dalam
:: ... ·: .. : . Laporan_ Tahunan dan
· : ·' Laporan Keuangan ~ . . .
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
sebagaimana disyaratkan
oleh peraturan perundang
undangan yang berlaku,
Perseroan harus mengambil
inisiatif untuk pengungkapan
tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan, namun
juga hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh
pemodal, pemegang saham,
kreditur, dan pihak yang
berkepentingan lainnya.
3. Perseroan harus secara aktif
Inengungkapkan bagaimana
perseroan telah menerapkan
pnns1p good corporate
governance yang dimuat
dalam pedoman ini dan
adanya penyunpangan dari
dan atau ketidakpatuhan
terhadap prinsip tersebut
termasuk alasannya.
4. Perseroan harus memastikan
bahwa semua informasi yang
dapat memengaruh.i harga
saham perseroan dan atau
suatu produk
dirahasiakan
pengumuman
harga tersebut
kepada masyarakat.
perseroan
sampai
mengenai
dilakukan
... ;~linciungan Hokum Terhadap Investor Pemegang Saham . ~. . . . . . . .
53 ·
Scanned by CamScanner
Blnarnull• l{u uni
·ill l{crahasla•n ' · . · dun
ko1n1sar1s oewnn
·awab bcrtnnggung J
pireksi
kcpada
tllenjaga untuk
YV"rscroan 0 ,.., .,- · rser '"'' rah
...... ., inf onnas1 pe ke as1.-.·
0 g Dala111 Inf ormasi ran . dan
is. Komisans Anggota Dewan . .
ang memihk1 sahaJ:n Direksi Y . serta set1ap dalam perseroan
dalam" (sebagaimana
"orang l peraturan
dimaksud da am dangan di bidang
perundang-un modal yang berlaku)
pasar dilarang menyalahgunakan
berkaitan informasi penting dengan perseroan.Informasi
sehubungan dengan rencana
pengambilalihan,penggabungan
usaha, dan pembelian kembali
saham pada umumnya dianggap
sebagai "Informasi Orang Dalam!
L Etika Berusaha dan Antikorupsi
Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, dan Karyawan Perseroan
dilarang untuk memberikan atau
menawarkan, baik langsung
maupun tidak langsung, sesuatu
yang berharga kepada pelanggan
atau seorang pejabat pemerintah
untuk memengaruhi atau sebagai
vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
apa yang telah
dan tindakan iJ:n balan atas
ditaJ<ukannYa Jai.n11Ya sesua1 dengan peraturan
pe rundang-undangan Yang
berlakU·
. Donasi XI· aset atau keuntungan
oana. perseroan yang terhimpun untuk
kepentingan para pemegang
saharn Perseroan tidak patut
digunakan untuk kepentingan
donasi politik.
K epatuhan kepada peraturan xii.
perundang-undangan tentang
proteksi kesebatan,
keselamatan kerja, dan
pelestarian lingkungan
Direksi wajib memastikan bahwa
perseroan, pabrik, toko, kantor,
dan lokasi usaha serta fasilitas
perseroan lainnya memenuhi
peraturan perundang-undangan
yang berlaku berkenaan dengan
pelestarian lingkungan,
kesehatan, clan keselamatan kerja.
xiii.Kesempatan kerja yang sama
Direksi wajib menggunakan
kemampuan bekerja, kualifikasi,
dan kriteria yang terkait dengan
hubungan kerja sebagai dasar
54 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sa~
Scanned by CamScanner
· Binamulia Hukum
satu-satunya dalam mengambil
keputusan mengenai hubungan
kerja antara perseroan dan
karyawan.
Bapepam berupaya untuk
menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dengan
memasukkannya ke dalam pembuatan
peraturan. Salah satunya adalah
dimasukkannya klausul yang
mewajibkan emiten/perusahaan publik
untuk memiliki komisaris independen,
direktur independen, komite audit, dan
sekretaris independen dalam RUU
Pasar Modal ke dalam peraturan,
meskipun sampai saat ini peraturan
tersebut belum berlaku efektif, namun
sebagian besar emiten atau perusahaan
publik telah menjalankannya. Hal ini
disebabkan karena Bursa Efek
Indonesia telah mengeluarkan
peraturan yang mewajibkan
perusahaan-perusahaan yang tercatat
di bursa tersebut untuk memiliki
komisaris independen dan komite
audit.Berdasarkan data Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2002 tercatat
· sebanyak 257 emiten/perusahaan
publik telah memiliki komisaris
· independen. (Bapepam, 2002:56)
Selaiit · UUPT, UUPM juga
·D>:engakomodasikan prinsip-prinsip
Vol. 3 No. l, 30 Juli 2015
yang terkandung dalam GCG.
Penerapan prinsip GCG ini dibuat
untuk melindungi kepentingan
pemegang saham publik dari adanya
transaksi yang merugikan kepentingan
investasinya. UUPMbeserta peraturan
pelaksananya memberikan
perlindungan bagi pemegang saham
publik.Hal ini dapat dilihat dari
prinsip transparansi atau keterbukaan
yang wajar dan efisien yang dianut
oleh UUPM. Tujuan dari itu semua
adalah untuk memberikan
perlindungan kepada pemodal,
kepastian hukum, dan menciptakan
pasar yang teratur, wajar dan efisien.
Berikut iru uraian pnns1p
corporate governance yang
terdapatdalam peraturan perundang
undangan di bi dang pasar
modalantaralainsebagaiberikut: (I
Nyoman Tjager, )
1. Bak Dasar Pemegang Saham
a. Memperoleh metode yang
aman dalam pendaftaran
pemilikan dan pengalihan
sahamnya. UUPM pasal 48
dan 49 serta Peraturan No.
IV.B.1. dan Peraturan No.IX,
meni.ungkinkan pemegang
saham memperoleh
kenyamanan dan keamanan
'Perlind~gan Hukum Terhadap In~estor Pemegang Saham SS
Scanned by CamScanner
~B:m:•:m:u:li•~"~:uk:u•m:.. ....................................... v.oI •. 3 .. No •.• 1 •. 3.0•J-ul~i2~o1 5
" di dalam UDP
56
dalam mendaftarkan
sahamnya
denganmemperbolehkan
perusahaan melimpahkan
wewenang
pengadministrasian,
pemindahan pemilikan,
penyerahan, atau penerimaan
efek kepada Biro
Administrasi Efek
(BAE).Dalam Peraturan No.
IX J. 1. angka 11 diatur
mengenai tata car a
pemindahan hak atas saham
harus dibuktikan dengan
suatu dokumen yang
ditandatangani oleh atau atas
nama Pihak yang
memindahkan hak clan oleh
atau atas nama pihak yang
menerimanya. Biro
Administrasi Efek
bertanggung jawab baik
sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada
pemegang efek atas kerugian
yang timbul sebagai akibat
kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas.
b. Mendapatkan informasi yang
relevan terltang perseroan
tepat waktudan mudah
berbagai aturan tersebar baik
dalam M rnauPun
pelaksanannya Yang
mengatur tent ang penyampaian dan penyeba ra11
informasi kepada pemeg ang saham secara tepat d
an mudah. Misalnya, . ini terlihat
dari UUPM Pasal 85-89 Yang
mengatur kewajiban emiten
atau perusahaan publik untuk
memberikan m· fi ormasi
kepada publik/pemegang
saham mengenai keadaan
perseroan baik secara berkala
maupun insidentil dalam hal
terjadi peristiwa material
yang menyangkut
perusahaan. Selain itu juga
perseroan wajib untuk
mengumumkan neraca laba
rugi yang telah disetujui oleh
RUPS kepada publik.
Peraturan X.K.I, tentang
keterbukaan informasi yang
harus segera diumumkan
kepada publik mewajibkan
emiten untuk menyampaikan
kepada Bapepam dan
mengumumkan
masyarakat paling
hari kerja kedua
kepada
Iambat
setelah
keputusan atau terjadinya
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahal1l
Scanned by CamScanner
Binamulia Hokum
.·, .. '
! ...
- . . . · . . ·.· : ...
peristiwa atau fakta material
yang mungkin dapat
memengaruhi nilai efok,
perusahaan, dan keputusan
investor. Yang termasuk
infonnasi atau fakta material
antara lain penggabungan
usaha, pembelian saham,
peleburan usaha,
pemhentukan usaha
patungan, pembelian atau
penjualan aktiva yang
material, dan perubahan
dalam pengendalian atau
perubahan penting dalam
manajemen.
c. Partisipasi dalam RUPS dan
Penggunaan Hak Suara.
Dalam Peraturan No. IX. E.I.
ten tang Benturan
Kepentingan Transaksi
Tertentu, Peraturan IX. K.I.
ten tang Penggabungan,
Peleburan Usaha Perusahaan
Publik atau Emiten, dan
Peraturan No. IX J.I. diatur
bahwa
berhak
kesempatan
pemegangsaham
memperoleh
untuk
berpartisipasi
danmenggunakan hak suara
dalam RUPS serta
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
mendapatkan
informasitentangtata cara
RUPStermasuk penggunaan
hak suara.
2. Keterbukaan a tau
Transparansi
Sebagaimana diungkapkan
di muka bahwa sebagian besar
dari peraturan pasar modal
menekankan aspek keterbukaan
atau transparansi. Manajemen
perusahaan sejak akan menjual
efeknya kepada masyarakat sudah
diwajibkan untuk
mengungkapkan informasi
perusahaan secara akurat antara
lain, tujuan perusahaan, kegiatan
usaha, keuangan, kinerja
perusahaan, risiko material, dan
kepemilikan serta hal-hal lain
yang mempunyru pengaruh
terhadap perusahaan. Kewajiban
itu terus berlanjut setelah
perusahaan menjadi perusahaan
terbuka melalui penyampaian
laporan berkala atau laporan yang
bersifat insidentil. Untuk menjaga
kualitas ·infonnasi yang akurat
dan wajar, maka penyusunan
laporan tertentu yang memuat
informasi tertentu seperti laporan
keuangan . harus dilakukan oleh
·-=£ .
57 :;:~cfongaii Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham
Scanned by CamScanner
J!i21mulla Uukum
pihnk indcpendcn yang
profcsional.
Pclaksnnrum GCO adalah
dianggap scbagni tempi yang
palingmanjur untuk membangun
kcpercayaan antara pihak
manajemen dan penanam modal
bescrta kreditumya, sehingga
pcmasukan modal bisa terjadi
kembali, yang pada gilirannya
dapat membantu,
pemulihan ekonomi
proses
Indonesia.
Ooodcorporate governance
mengandung prinsip pengelolaan
perusahaan dengan
memperhatikan keseimbangan
kewenangan pelaksana
perusahaan dengan kepentingan
pemegang saham serta
kepentingan masyarakat luas
sebagai bagian dari stakeholder.
Secara internal, keseimbangan ke
wenangan direksi dan komisaris
dan hak pemegang saham
dirancang sedemikian rupa
melalui penerapan prinsip CG
mekanisme dan struktur
kelembagaan perusahaan dapat
bergerak sesua1 dengan
kepentingan pemegang sahan dan
masyarakat pada umumnya.
Menurut Y ahya Harahap
(2011 :85) Undang-Undang No . . ,
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015 'Ii;
40 Tahun 2009 Prinsip Tata
Kclo]a Perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance)
merupakan ketentuan Yang
mengikat perseroan dan
merupakan salah satu asas Yang
harus dilaksanakan perusahaan.
TINJAUAN TENTANG UNDANG,
UNDANG N0.40 TAHUN 2007
a. Dibentuknya Undang-undang No.
40 Tahun 2007 Tentang PT
tersebut menghapuskanketentuan
PT dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1995 adalah
untukmemberikan landasan
hukum bagi perseroan terbatas
yang merupakanpilar dalam
pembangunan
nasional
perekonomian
dan untuk
lebihmeningkatkan pembangunan
yang tetap
padaprinsip
perekonomian
berpegang
kebersamaan,
berkelanjutan
berwawasanlingkungan
kemandirian,
dan
dalam
menghadapi era globalisasi serta
menjaminterselenggaranya iklim
usaha yang kondusif.
b. Pengertian Perseroan Terbatas
Dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang No.40 Tahun
58 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahant
Scanned by CamScanner
· · Binamulia Hokum
. ..... . . .. . . ~· ;
. . .
2007 dinyatakan bahwa:
Perseroan Terbatas adalah
Badan Hukum yang
merupakan persekutuan
modal, didirikan
berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi
persyaratan yang
ditetapkan dalan1 Undang
undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
Untuk mendirikan
persetoan terbatas, seseorang atau
sekelompokorang membutuhkan
adanya akta pendirian persetoan
terbatasatau dokumen yang
digunakan untuk mendirikan
usaha dan melaporkannya kepada
pemerintah. Akta pendirian
tersebut mencantumkan aspek
aspek penting dari perseroan
$eperti nama perusahaan, jumlah
sahamyang diterbitkan serta
· ·-: · operasional perseroan. Selain itu,
: dalam perseroandiharuskan
·~,-; : : .· .membuat anggaran dasar yang .. ......
~;. :.~,>.- ~tnerupakan panduan umumuntuk
'"; ·~·~_::.- : _ mengelola perusahaan.
:f:~;~>".- Bentuk PT merupakan
i~t~;'., ;~h.k perusahaan yang paling
"' ~~F-4,,:~banyak · dipakai dalam dunia
~]~~!;;< ~i~ \ . .. ~y ·· .... .. .. •1
Vol. 3 No. l, 30 Juli 2015
usaha di Indonesia.Hal ini karena
PT merupakan "asosiasi modal",
dalam arti bahwa modal
perseroan terdiri dari sej um] ah
saham yang dapat dipindah
tangankan, sehinga keanggotaan
PT tersebut terjadi dengan mudah.
Berdasarkan ketentuan
Undang-undang No. 40 Tahun
2007, jelas dinyatakan bahwa PT
adalah badan hukum sehingga PT
merupakan subyek hukum
mandiri, yang oleh hukum
dibekali hak dan kewajiban
seperti manusia. Oleh karena PT
merupakan badan hukum maka
PT dalam bertindak a tau
melakukan perbuatan hukum
memerlukan direksi sebagai
wakilnya.Untuk menjadi badan
hu.kum, PT harus memenuhi
syart-syarat yang ditentukan
undang-undang.
Perseroan Terbatas adalah
badan hukum, yaitu badan hukum
"mandiri" yang memiliki sifat dan
ciri kualitas yang berbeda dengan
badan usaha yang lain, yang
dikenal sebagai karakteristik
suatu PT, yaitu:
1.
2.
Sebagai asosiasi modal;
Kekayaan dan utang,PT
adalah terpisah dari kekayaan
dan utangpemegang saham;
59
Scanned by CamScanner
Binamuli• Hukum
sahatn 3. Pemegang
bertanggung jawab secara
terbataS dalatn PT;
4. Adanya pemisahan fungsi
antara Pemegang Sahatn dan
Pengurusatau Direksi;
Memiliki Komisaris yang 5.
berfungsi sebagai pengawas;
v ekuasaan tertinggi berada 6. N
pada Rapat Umum Peroegang
Saham (RUPS).
c. Persetoan Terbatas &Corporate
Social Responsibility (CSR) Social Corporate
Responsibility (CSR) merupakan
suatu konsep untuk dapat
melibatkan masyarakat dan
lingkungan sekitarnya ikut
memiliki tangungjawab hukum
dan sosial serta Iingkungan
terhadap semua bentuk kegiatan
usahanya yang berkelanjutan
dengan tujuan agar lingkungan
tetap dapat terpelihara dan
masyarakat dapat hidup sejahtera.
Pengaturan mengena1
CSR dalam Undang-undang No.
40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dapat
ditemukan dalam ketentuan pasal
74 yang mewajibkan perusahaan
· melakukan kegiatan Corporate
Social Responsibility
csR.Pemberlakuan kewajiban
h an untuk memenuhi
perusa a '"'":a" CSR banyak pro dan
keten1.~·
tr dalam masyarakat yang kon a
ik tl. · Adapun alasan yang meng u · tidak setuju pemberlakuan CSR
ini antara lain sebagai berikut:
1.
2.
Di negara manapun tidak ada
aturan yang mewajibkan
perusahaanmelaksanakan
CSR. CSR merupakan
tanggungjawab
(responsibility) bukan
merupakan
(Obligation).
kewajiban
Pengertian CSR dalam
Undang-undang No. 40
Tahun 2007
memilikipengertian yang
sempit yaitu hanya sebagai
kegiatan filantropi .
3. Pengaturan CSR kontra
produktif dengan agenda
revisi Undang-undang Pajak
Penghasilan (PPh) untuk
meningkatkan daya saing.
Kewajiban perusahaan
mengalokasikan dana CSR
sama dengan tambahan pajak
atas PPh yang telah dipungut
dari laba bersih perusahaan.
Padahal revisi Undang-
60 .Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang SabaJll
Scanned by CamScanner
:· Binamulia Hokum . e
I • ' '
' . , .
·; ,·. ,.·
·,· ... ... ·· .. . ·,, .
. . . .
. '
undang PPh dilakukan untuk
meningkatkan daya samg
Indonesia.Dengan ad an ya
penambahan mengenai CSR,
perumusan tarif PPh menjadi
tidak berarti.
4. Selain men.imbulkan biaya
bagi perusahaan, kewajiban
CSR dapat pula dipergunakan
sebagai dalih besarnya biaya
perusahaan sehingga
mengak.ibatkan pemasukan
paj ak berkurang. Dengan
diwaj.ibkannya CSR pada
perusahaan, perusahaan akan
berlomba-lomba membuat
program CSR yang
membutuhkan biaya yang
tidak sedik.it.
Adapun alasan dari pihak
yang setuju
. .... . pemberlakuan CSR
terhadap
dalam · ~1;
·; · .;. Undang-undang No. 40 Tahun ·~· .... · .. ... . . 2007 Tentang Perseroan Terbatas
::.;·-.: .. · ·antara lain sebagai berikut: l~l. " ~\>:;·.: .. · 1. Kebutuhan umum telah
:~·::;'.~::,: '·. . banyak mengalami , ··t~::: =~·~ . ··,
!'.r/=: · :~:=~g berasU::.: 1t~%~S>.- . bahwa dunia usaha
~l:t:..<.< · · · memperoleh anggaran ·; ... i~.:~ ..... .:.'-i '
.. ~ io; .. . · , __, ,. ... - d ./.p;·:-":'t"<·· .. asamya dari masyarakat
i~t~I~B>:_~··:; ·.·.
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
sehingga konsek:uensi yang
ada adalah masyarakat juga
harus terlibat langsung.
2. Penciptaan kondisi
3.
Iingkungan yang Iebih baik
menguntungkan bagi dunia
us aha maupun bagi
dalam masyarakat
memperluas usahanya.
Dengan adanya program CSR
dapat memberikan gambaran
umum yang baik kepada
investor
memungkinkan
seh.ingga
untuk
menarik karyawan dan
penanam modal serta JUga
memberikan rasa
kepercayaan kepada investor
atau penanam modal bahwa
tingkat
perusahaan
lingkungan
dengan
program
kepedulian
terhadap
lebih besar
dimasukkannya
CSR dalam
pendirian perusahaannya.
d. Tanggung jawab pemegang
saham
Pemegang saham
perseroan terbatas secara hukwn
memilik.i kewajiban terbatas,
berarti bahwa mereka tidak
dianggap bertanggungjawab
61
Scanned by CamScanner
62
BinamuUa Hukum
secara pribadi atas tindakan yang
oleh dilakukan . yang perusahaan.Jumlah kerugian
ditanggung oleh para pemegang
b ta adalah saham perseroan ter a s
sebesar uang (saham) yang telah
mereka investasikan.
Tanggung jawab yang
terbatas dari pemegang saham
tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat
PT sebagai (1) Undang-undang
berikut:
1. Pemegang saham
bertanggung jawab hanya
pada apa yang disetork~
atau tanggung jawab terbatas
(limited liability)
P g saham tidak 2. emegan
3.
bertanggung jawab atas
kerugian perseroan melebihi
nilai saham yang telah
diambilnya.
Pemegang saham tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
terbuat atas nama perseroan.
Namun tanggung jawab
· tersebut tidak mutlak, karena
dalam . hal~~l · tanggung jawab
t~batas tersebut m:~njadi tidak
. herlaku/hiiang, sebagaimana
. . ditenfwc4. dalam :Pasal 3-. aYat (2)
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
" UV PT. "Tanggung jawab
terbatas" pemegang saham hapus
apabila:
l. Persyaratan PT sebagai badan
hukum belum atau . tidak
2.
3.
terpenuhi;
Pemegang saham Yang bersangkutan, secara
langsung atau tidak langsung
dengan itikad bllruk
memanfaatkan PT UDtuk kepentingan pribadi;
Pemegang saham Yang bersangkutan terlibat dalam
perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh PT;
4. Pemegang saham Yang
bersangkutan, baik langsung
atau tidak langsung, secara
me la wan hukum menggunakan kekayaan PT,
yangrnengakibatkan
kekayaan PT tidak cukup
untuk
memenuhikewajibannya.
Tanggung jawab dalam pasal 60
ayat ( 4 ); 61, 62 dan pasal 87
: .. Perllndungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahai
Scanned by CamScanner
e. Perolehan Status Badan hokum
PT
•' ...
Pasal 7 Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 menyatakan
bahwaPT memperoleh status
badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkanoleh
Menteri Kehakiman.
Akta Pendirian ini
menurut Pasal 8 Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 memuat
infonnasi antara lain:
1. Identitas para pendiri PT;
2. Identitas Direksi dan
Komisaris;
3. Nama pemegang Saham.
Konsekuensi atau akibat
hukum dari diperbolehkannya
status badan hukum tersebut
adakh mulai berlakunya tanggung
jawab terbatas bagi pemegang
saham dalam PT, yaitu terbatas
sampai jumlah saham yang
. dimilikinya.
· f.' · · . Pendirian PT
Pendirian Perseroan
::.:.;·::: ·~. Terbatas berdasarkan Pasal 7
;:;. '~/ Undang-undang No. 40 Tahun .. ,~~ . ~ ~ ' . : .. :,;?::~,<: :2007 Tentang Perseroan Terbatas ~> >~ ;;.;; 'v-·· •• • . : '
J=\~·0 · '. :antara lain; g:.;;_;,.;:~(: : . . .
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
1. Karena pada prinsipnya
Perseroan Terbatas adalah
badan hukum yang didirikan
berdasarkan Perjanj ian, maka
pendirian suatu Perseroan
Terbatas harus dilakukan
minimal oleh 2 pihak (bisa
orang atau badan hukum);
2. Alda pendirian Perseroan
Terbatas memuat anggaran
dasar perseroan antara lain
tentang:
3.
a. Nama lengkap pendiri;
b. Tempat tanggal lahir;
c.
d.
e.
f.
g.
Pekerjaan;
Tempat tinggal;
Kewarganegaraan
pendiri;
Nama direksi dan
komisaris yang pertama
kali diangkat;
Rincian jumlah saham,
nilai nominal saham,
saham yang ditentukan
dan saham yang · tekh
disetor penuh;
Akta .Pendirian dan
perubahan anggaran dasar
harus dibuat dalam akta
notaris dalam bahasa
Indonesia.
~~AAgm H~ Terhadap Investor Pe~egang Saham . ~~:.;-,.:. ~ . .'.-~.::: .. :· : " . . . . .
63
Scanned by CamScanner
~B~m~11m~u~U~a~H~u1ku~m1.. ................................ v.0•1.•3•N•o•.1~,~30~Ju~I · - • 12015 ~
Akta pendirian }lanls
mendapatkan Persetujuan,
Menteri Hukum clan HAM. data Daftar PerusaJiaarl
diumumkan dalam
Pengumuman dalam Berita
NasionalRepublik Indonesk
(BNRI).
g. Pengesahan Akta pendirian PT harus
disabkan oleh Menteri
Kehakiman. Menurut Pasal 9 ayat
(1) uu PT:Pengesahan akta
pendirian PT diberikan dalam
waktu paling lama 60 hari setelah
pennohonan diterima.
b. Pendaftaran
Pasal 29 ayat (1) UU No.
40 Tahun 2007 menyatakan
bahwa akta pendirian yang telah
disahkan Menteri Kehakiman
selanjutnya oleh Direksi harus
didaftar.kan sesuai ketentuan UU
No.3 Tahun 1982.
hukum mempunyai arti Yang
penting karena berdasarkan Pasa1
23 UU PT dinyatakan b· ah\\·a
selama belum dilak Uk an
pendaftaran dan pengumu lhan
maka Direksisecara tangg· ' Ung
renteng bertanggung jawab atas
segala perbuatan hukurn
dilakukan PT. Yang
j. Modal PT:
Modal dalam suatu PT meliputi:
1. Modal Dasar, yaitu sejumJah
modal yang dibutuhkan Untuk
menjalankan perusahaan· , Pasal 31 UU PT menentukan
bahwa:
Modal dasar PT paling
sedikit Rp 50.000.000,- (lima
puluhjuta rupiah).
2 . Modal ditempatkan, yaitu
sebagian dari modal dasar
yang telah disanggupi untuk
diambil para pendiri dalam
bentuk saham;
Pasal 33 ayat(l)UUPT
i. Pengumuman
Pasal 30 UU PT :
Pada saat pendirian PT,
minimal 25% dari modal
64
Menteri mengumumkan dalam
Tambahan· Berita . · · Negara
Repu~lik Indonesia.Bagi Direks{
PT, perolehan status · badan
...
3.
dasar harus sud ah
ditempatkan.
Modal disetor~ yaitu sejumlah
modal yang benar-benar
. haJll ~erlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sa
Scanned by CamScanner
BinamuUa Hokum
sudahada dalam kas PT
Pasal 33 ayat(J)uuPT
modal Setiap penempatan
harus telah disetor paling
(lima puluh sedikit 50%
persen) dari nilai nominal
saham yang dikeluarkan
Pasal3 3ayat(2)UUPT:
Seluruh saham yang telah
dikeluarkan harus disetor
penuh pada saat pengesahan
PT dengan bukti penyetoran
yang sah.
k. Organ Perseroan Terbatas
Organ Perseroan Terbatas terdiri
atas:
1. Rapat Um um Pemegang
Sahara (RUPS);
2~ Direksi; dan
3. Komisaris.
RUPS adalah Organ Perseroan
yang mempunyai wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi dan
Komisaris.
RUPS minimal dilakukan
seiahun sekali untuk laporan atas
·perhifungan laba rugi pe~sahaan
:untuk mendapatkan persetujtian
; .. Pemegang s8.ham. .. · · ~uPS terbagi atas: . · .... .
· :)l:~·:. : RUPS Tahunan· dan '.;,::.", . . . . . '
J • .. ~ ;.·i ~: ·.·- . · . .. :"'·:... · . .
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
b. RUPS Luar Biasa.
Dalam RUPS diperlukan
Kuorum Kehadiran sebesar lebih 50%
dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan keputusan rapat mini
mal harus disetujui lebih dari 50%
dari jumlah suara sah dari pemegang
saham yang hadir dalam RUPS
terse but.
Direksi adalah organ perseroan
yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan (fungsi
manajemen), serta mewakili perseroan
dalam segala perbuatan hukum
dengan pihak ketiga (fungsi
representasi ).
Dewan Komisaris ad al ah
organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan sesuai dengan
anggaran dasar perseroan.
Direksi dan Komisaris
diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu tertentu untulc kemudian dapat
diangkat kembali setelah jabatannya
berakhir.
Dalam Perusahaan
Terbulca/Publik dikenal pula:
• Komite Audit (Peraturan
Bapepam No. IX. 1.5)
• Komisaris lndenpenden
~-·~. ,..,~ ,.. ·~. .. ... .. . :
, ,\~~~~ ................................................................................... .. l•,.>.? ·j\ :-· ... . .. .
it,~:~~~4unpn .ffukwll Terhadap Investor Pemegang.Saham .... · .. 't.,,_ ... :." .! ~ <!:. • ,.o.t: • • •
65
Scanned by CamScanner
Binamulia Bukum
(peraturan BEJ tentang pencatatan
Efek No. I-A)
Komite Audit adalah Komite
yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
dalam rangka membantu
melaksanakan tugas dan fungsi
Komisaris perusahaan.Anggota
Komite Audit terdiri atas sekurang
kurangnya 1 (satu) orang komisaris
independen dan sekurang-kurangnya 2
(dua) anggota lainnya yang berasal
dari luar emiten.
Komisaris Independen adalah
anggota komisaris (i) yang berasal
dari luar emiten; (ii) Tidak
mempunyai saham baik saham
langsung maupun tidak langsung pada
Emiten; (iii) Tidak mempunya1
hubungan afiliasi dengan anggota
direksi, komisaris dan pemegang
saham utama Emiten; dan (iv) Tidak
mempunyai hubungan usaha dengan
emiten. Jumlah Komisaris Independen
minimal 30% jumlah seluruh anggota
Komisaris.
Undang-Undang No.40 tahun
2007 mengamanatkan bahwa
ketentuan yang mengikat perseroan
terbatas adalah :
1. Undang-Undang
Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar
ten tang
Perseroan
Terbatas.
3. Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan jalannya
perseroan.
4. Asas Itikad Baik
5. Asas Kepantasan
6. Prinsip Tata Kelola Perusahaan
(Perseroan Terbatas)
Menurut Y ahya Harahap
(2011 :85) Tata Kelola Perusahaan
yang baik (Good Corporate
Governance) merupakan satu asas dan
bagian ketentuan yang mengingat
perseroan terbatas. Bila ketentuan ini
diterapkan oleh Perseroan
Perlindungan Hukum terhadap
Pemegang saham akan lebih baik.
Ketentuan yang lain dalam
undang-undang No.40 tahun 2007
terkait perlindungan terhadap
pemegang saham adalah :
1. Ketentuan tentang gadai saham
yaitu adanya perikatan antara
kepemilikan saham dengan hak
suara, jadi walaupun saham telah
digadaikan hak suara tetap pada
pemegang saham bukan
pemegang gadai. · (i>a.sal 60 ayat
. (4))
2. Pemegang saham yang dirugikan,
ia dapat menggugat perseroan ke
muka pengadilan (pasal 61 ).
66 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Peme2ang sahalll
Scanned by CamScanner
" Binamulia Hukum
3. Jika perseroan mengambil
4.
5.
tindakan yang merugikan
pemegang saham ia dapat
menjual sahamnya kepada
perseroan (pasal 62).
Ketentuan ten tang keputusan
rapat um um pemegang saham
didasarkan kepada suara
terbanyak bukan pemegang
saham terbanyak (pasal 87).
Ketentuan keharusan
memperhatikan pemegang saham
bila perseroan akan melakukan
penggabungan atau pemisahan
(pasal 126).
6. Pemegang saham dapat
melakukan permohonan pada
pengadilan untuk intervensi
terhadap keputusan yang diambil
bila dia merasa dirugikan (pasal
138) terkait pemeriksaan terhadap
perseroan.
KESIMPULAN
1. Undang-Undang No.40 tahun
2007 memberikan perlindungan
terhadap pemegang saham yang
berinvestasi dalam perseroan
. .: terbatas agar iklim usaha kondusif
· · . ._ ' dengan mengadopsi konsep yang ' . .... · ·. , . .
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
punya kewajiban melaksanakan
prinsip tata kelola perusahaan
yang baik dijadikan asas dan
ketentuan yang mengikat
perseroan. Ketentuan lain yang
memberikan perlindungan kepada
investor pemegang saham
perseroan adalah ketentuan yang
terdapat dalam pasal 3 tentang
tanggung jawab pemegang
saham, pasal 60 ayat ( 4) tentang
gadai saham, pasal 61 tentang
pengaJuan gugatan oleh
pemegang saham, pasal 62
tentang pembelian saham oleh
perseroan, pasal 87 tentang forum
keputusan rapat umum pemegang
saham, pasal 126 tentang hak
pemegang
diperhatikan
penggabungan
saham untuk
terhadap
pengambilalihan
atau pemisahan yang dilakukan
perseroan, pasal 138 tentang Hak
Pemegang saham untuk
melakukan intervensi terhadap
pemeriksaan perseroan oleh
pengadilan.
2. Pembuat Undang-Undang No.40
tahun 2007 menentukan peraturan
yang . mengikat agar iklim .usaha
kondusif dan pemegang saham
. -.~'.:.: · ..... ~cang oleh Badan Pengawas
. _·:/.>;". ·.P.~sar ... Modal (sekfil-ang Otoritas
. · .. :::,.:.:./·: .. i~·; .i<_euangan) bahwa perseroan sebagai investor terlindungi
·_,:_'·:·~·,:'·~~·,'.·~~ ;-~/:~/~~:';~<-.·~ ~-·~-- -·---------------------------<}M~~~~-~~T~adap Investor Pemegang Sah~ 67
Scanned by CamScanner
Binamulia Hokum
menentukan hal sebagai dengan berikut bahwa ketentuan yang
mengikat perseroan
adalah:
a. Undang-Undang
Perseroan Terbatas.
b. Anggaran Dasar
Terbatas.
terbatas
tentang
Perseroan
c. Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan
dengan jalannya Perseroan,
misalnya Undang-Undang
tentang Pasar Modal.
d. Asas itikad baik.
e. Asas kepantasan.
f. Prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
SARAN 1. Perlu pengawasan yang benar
pada tindakan perseroan agar
dapat diketahui terjadi tidaknya
aturan yang melindungi investor.
2. Perlu sosialisasi aturan yang
terkait yang mengikat perseroan
baik kepada masyarakat, investor
pemegang saham maupun
perseroan sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Privatisasi di Indonesia: Teori dan lmplementasi, Pusat
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
Pengembangan Akunta . Fakultas Ekonomi Univers'nt
81
• d I ~ GaJah Ma a, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan SoafSoal Aktual Hukum Perusahaan, Banduag, PT Citra Aditya Bakti, 2004. .
Charles Himawan, Hukum sebagai Panglima, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
Dhaniswara, K. Hardjono, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006.
Ema Widjajati, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, Roda Inti Media, 2009.
Gunawan Widjaja, Hak lndividu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
Hardijan,Rusli. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukwnnya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Herwidayatmo, lmplementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Public Indonesia, Jakarta Stock Exchange Magazines, Edisi 4 Tahun 2007.
Herwidayatmo, "lmplementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia", The Essence of Good Corporate Governance., Konsep dan Implementasi Perusahaan · Publik dan Korporasi Indonesia, Jakarta: Y ayasan Pendidikan Pasar
68 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Sahant
Scanned by CamScanner
Binamulia Hukum
Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002.
Hessel Nogi S. Tangkilisan, ManajemenKeuangan Bagi Analisa KreditPerbankan-Menge/o/a Kredit BerbasisGood Corporate Governance. Y ogyakarta, Balairung & co, yogyakarta, 2003.
Y ahya Harahap, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 2014.
Mimiri, The Essence of Good Corporate Governance, Jakarta: YayasanPendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002.
M. lrsan Nasaruddin. Aspek Hukum Pasar Modal. Jakarta: Prenanda media, 2014.
Munir, Fuady. Hukum Bisnis Teori dan Praktek, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Tanuhito, Privatisasi Bank Harus Didukung Serentetan Komitmen, Bisnis Indonesia, 17 September, 2003. ·
Zaroni, · "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, Pergantian CEO terhadap Kinerja Keuangan B Uk!N Sesudah diprivatisasi", Simposium Nasional Akuntansi, 2004.
Zulkamain · Sitompul, Problematika Perbankan, Bandung: Books
Vol. 3 No. 1, 30 Juli 2015
Terrace & Library, 2005.
Indonesia, Undang - undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Indonesia, Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Moda/.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor64.
.: ~jh.~wig.n Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham • ~.·. ·: f ~ . - •
69
top related