Transcript
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 1/17
PERATURAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2010
T E N T A N G
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
LEMBARAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2010
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 2/17
PERATURAN DESA CIBATOK SATUKECAMATAN CIBUNGBULANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
T E N T A N G
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA CIBATOK SATU
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XV Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 9 Tahun 2006, tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa Cibatok Satu Kecamatan
Cibungbulang.
Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4115 ).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008
tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 3/17
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 22 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun2006 Nomor 254 );
Memperhatikan : Hasil Musyawarah / Rapat Pemerintah Desa
dengan BPD Cibatok Satu tentang Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010, yang
diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2009.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBATOK SATUDAN
KEPALA DESA CIBATOK SATU
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DESA CIBATOK SATU TENTANGLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Cibatok Satu Kecamatan CibungbulangKabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cibatok Satu dan BadanPermusyawaratan Desa Cibatok Satu.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cibatok Satu KecamatanCibungbulang.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibatok Satu KecamatanCibungbulang.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dapat disingkat BPD
adalah Badan Permusyawaratan Desa Cibatok Satu KecamatanCibungbulang.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentukatas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra kerja pemerintahdesa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya dapatdisingkat LPMD adalah organisasi kemasyarakatan yang
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 4/17
berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakanpembangunan desa dengan menggali swadaya gotong royongmasyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargaselanjutnya dapat disingkat TP. PKK adalah organisasi
kemasyarakatan yang diakui dan difasilitasi oleh PemerintahDaerah serta berfungsi untuk mengatur, merencanakan danmelaksanakan pembangunan desa dengan menggali swadayamasyarakat melalui pemberdayaan Wanita dimasyarakat DesaCibatok Satu.
9. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasimesyarakat yang diakui dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerahuntuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupanmasyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dankekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaranpelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan di desa.
10. Badan Pengelola Posyandu selanjutnya disingkat BPP adalahorganisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk merencanakandan melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiridari kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesiyang bertempat tinggal di Desa Cibatok Satu KecamatanCibungbulang.
12. Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dandifasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta berfungsi untuk ikutberperan serta dan melaksanakan pembangunan desa denganmenggali swadaya masyarakat melalui pemberdayaan Pemudadimasyarakat Desa Cibatok Satu.
BAB IILEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian KesatuLembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa cibatok satu
Pasal 2
Dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, di desa dapat dibentuk lembaga-
lembaga kemasyarakatan yang meliputi :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
b. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
c. Badan Pengelola Posyandu (BPP);
d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
e. Karang Taruna; dan
f. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan desa.
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 5/17
Bagian KeduaTugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Pasal 3
(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas
pokok sebagai berikut :
a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan
desa yang didasarkan atas azas musyawarah.
b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa,
swadaya, gotong-royong dan partisipasi masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang
berasal dari berbagai kegiatan pemerintah desa maupun
swadaya gotong-royong masyarakat.
c. memotivasi dan membina masyarakat dalam upaya
pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat
yang maju, mandiri dan sejahtera.
(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
b. mendorong masyarakat dalam menggali,
memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya desa.
c. menggerakkan masyarakat dalam menunjang
gerakan pembangunan desa demi terwujudnya kemandirian
masyarakat.
d. menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang
kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Bagian KetigaTugas Pokok dan FungsiRukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Pasal 4
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 6/17
(1) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok sebagai
berikut :
a. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada
masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.b. membantu terwujudnya keamanan dan ketertiban
masyarakat.
c. ikut serta membantu mensosialisasikan dan
mendukung setiap program pemerintah desa.
d. menggerakkan gotong royong, swadaya dan
partisipasi dalam menunjang pembangunan desa.
(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai wadah untuk membantu, meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan
dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh
pemerintahan desa.
b. menghimpun, menggerakkan dan menggali potensi
sumber daya masyarakat.
c. mengkoordinasikan program pemerintah yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Bagian KeempatTugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelola Posyandu (BPP)
Pasal 5
(1) Badan Pengelola Posyandu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas pokok sebagai
berikut :
a. menggerakkan dan membina pelaksanaan program
kegiatan posyandu.
b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dalam
menunjang kegiatan posyandu.
(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. merencanakan, melaksanakan dan membina
pelaksanaan program posyandu, antara lain :
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 7/17
1. pemenuhan sarana dan prasarana posyandu ;
2. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
kader ;
3. melaksanakan temu kader posyandu;
4. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkaituntuk optimalisasi pelaksanaan program.
b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi
masyarakat dalam menunjang kelancaran posyandu.
c. penghubung posyandu dan sektor pembina teknis
terkait.
d. wadah pelayanan dalam peningkatan status gizi dan
kesehatan ibu dan anak.
Bagian KeempatTugas Pokok dan Fungsi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)
Pasal 6
(1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(TP.PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. menggerakkan dan membina pelaksanaan program
kegiatan pemberdayaan wanita untuk tujuan
peningkatan kesejahteraan setiap keluarga di wilayah
Desa Cibatok Satu.
b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dalam
menunjang kegiatan pemberdayaan wanita.
(2)Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. merencanakan, melaksanakan dan membina
pelaksanaan program TP. PKK, antara lain :
1. pemenuhan sarana dan prasarana TP. PKK ;
2. membentuk dan membina kelompok-kelompok
kerja (POKJA) untuk mempermudah
pelaksanaan program;
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 8/17
3. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
Kelompok-kelompok kerja (POKJA) ;
4. melaksanakan temu anggota TP. PKK bersama
POKJA;
5. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkaituntuk optimalisasi pelaksanaan program.
b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi
masyarakat dalam menunjang kelancaran TP. PKK.
c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor
pembina teknis terkait.
Bagian KelimaTugas Pokok dan FungsiK a r a ng T a r u n a
Pasal 7
(1) Organisasi Kepemudaan didesa atau disebut dengan
KARANG TARUNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf e, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. membentuk, menggerakkan, membina serta berperan
serta aktif dalam pelaksanaan program kegiatan
pembangunan desa melalui pemberdayaan pemuda
desa yang berusia antara 11 tahun sampai dengan 35
tahun, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan setiap
keluarga di wilayah Desa Cibatok Satu.
b. mengkoordinasikan serta mensinergikan seluruh
kegiatan program pembangunan didesa dengangerakan pemuda dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan desa.
(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. merencanakan, membentuk, melaksanakan dan
membina pelaksanaan program Karang Taruna antara
lain :
1. pembentukan organisasi karang taruna desa.
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 9/17
2. pemenuhan sarana dan prasarana Karang
Taruna ;
3. membentuk dan membina kelompok-kelompok
kerja pemuda untuk mempermudah
pelaksanaan program;4. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
Kelompok-kelompok tersebut melalui usaha
ekonomi produktif ;
5. menyediakan sarana dan kegiatan untuk
penyaluran ide, hobi dan bentuk kreatifitas
pemuda;
6. melaksanakan temu anggota Karang Taruna;
7. melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait
untuk optimalisasi pelaksanaan program.
b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi
masyarakat pemuda dalam menunjang kelancaran
program kerja Karang Taruna.
c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor
pembina teknis terkait.
Bagian KeenamTugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Kemasyarakat Lainya
Pasal 8
(1) bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan
didesa khususnya dilingkungan masyarakat, jika diperlukan
adanya organisasi yang tumbuh dan berkembang atas dasar
prinsip pemberdayaan masyarakat maka dapat dibentuk
lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 2 huruf f, lembaga kemasyarakatan tersebut
mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. membentuk, menggerakkan, membina serta berperanserta aktif dalam pelaksanaan program kegiatan
pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat,
untuk tujuan optimalisasi program.
b. mengkoordinasikan serta mensinergikan seluruh
kegiatan program pembangunan dengan menciptakan
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 10/17
dan menggunakan seluruh sumberdaya yang berasal
dan berada di lingkungan masyarakat.
c. Memperhatikan aspek-aspek sosial budaya yang
berkembang dimasyarakat, sebagai salah satu sarana
guna menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi
lemabaga masyarakat.
d. Meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat,
sebagai salah satu sumber kemampuan asli
masyarakat baik dalam bentuk perencanaan,
melaksanakan dan membiayai pembangunan.
(2) Untuk menunjang tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) lembaga kemasyarakatan lainya mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. merencanakan, melaksanakan dan membina
pelaksanaan program antara lain :
1. pemenuhan sarana dan prasarana lembaga ;
2. membentuk dan membina kelompok-kelompok
kerja masyarakat untuk mempermudah
pelaksanaan program kerja;
3. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat dalam ruang lingkup lembaga;
4. melaksanakan temu anggota;
5. melaksanakan koordinasi serta kerjasama
dengan Pemerintah Desa, lembaga
keasyarakatan yg sudah terbentuk didesa dan
dinas terkait untuk optimalisasi pelaksanaan
program.
b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi
masyarakat dalam menunjang kelancaran tugas pokok
lembaga.
c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan sektor
pembina teknis terkait.
Bagian KetujuhKewenangan, Hak dan Kewajiban
Pasal 9
Lembaga kemasyarakatan didesa cibatok satu, berwenang :
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 11/17
a. Melaksanakan pembinaan dalan rangka peningkatan
prakarsa dan partisipasi masyarakat ;
b. Melaksanakan pembinaan ketertiban, Ketentraman
serta kesejahtraan masyarakat; dan
c. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untukpelestarian lingkungan hidup.
Pasal 10
Lembaga kemasyarakatan di desa cibatok satu, berhak :
a. Mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalan
musyawarah pembangunan di tingkat desa; dan
b. Menyampaikan saran – saran dan pertimbangan padapemerintah desa untuk membantu kelancaran tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pasal 11
Lembaga kemasyarakatan desa cibatok satu, berkewajiban :
a. Berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi
tugas lembaga kemasyarakatan;
b. Berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan desa ; dan
c. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat
yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian
kepada kepala desa.
Pasal 12
Kegiatan lembaga kemasyarakatan di tujukan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat ;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan;
c. Pengembangan kemitraan ;
d. Pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi masyarakat setempat.
Bagian KedelapanHubungan Kerja Antar Lembaga
Pasal 13
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 12/17
(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa denganpemerintah desa sebagai berikut :
a. lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitrakerja kepala desa dapat membantu dalam menyusun
rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
b. kepala desa mendayagunakan lembagakemasyarakatan untuk membantu dalammenggerakkan, meningkatkan partisipasimasyarakat dalam menunjang pelaksanaanpembangunan desa dan memberdayakanmasyarakat.
(2) Hubungan lembaga kemasyarakatan di desa dengan BPD
adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatuntuk menjadi bahan penyusunan rencana kebijakanpemerintahan desa.
(3) Hubungan antara lembaga kemasyarakatan di desabersifat kerjasama dan saling membantu dalammewujudkan gerakan pembangunan desa.
BAB III
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
Bagian KesatuPembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 14
(1) bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa
Cibatok Satu, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa
sesuai kebutuhan.
(2) pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa Cibatok
Satu dapat dilaksanakan jika didasarkan kepada aspirasi
yang berkembang dimasyarakat serta berpedoman kepada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan aspek-aspek diantaranya : norma-norma,
sosial budaya, keaneka ragaman, keserasian serta
kebutuhan yang ada dan berkembang dimasyarakat.
(3) lembaga kemasyarakatan tidak dapat dibentuk jika
bertentangan dengan norma-norma, sosial budaya, keaneka
ragaman, keserasian serta kebutuhan yang ada dan
berkembang dimasyarakat serta bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 13/17
(4) pembentukan lembaga kemasyarakatan dapat dilaksanakan
melalui musyawarah mufakat.
Bagian KeduaSyarat-syarat Pengurus
Pasal 15
Yang dapat diangkat menjadi pengurus lembaga
kemasyarakatan di desa, adalah memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia;c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G-30S/PKI dan
atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana
paling singkat 5 ( lima ) tahun;
f. terdaftar sebagai warga desa cibatok satu dan
bertempat tinggal tetap paling singkat 1 ( satu ) tahun
terakhir dengan tidak terputus-putus;
g. berumur paling rendah 20 ( dua puluh ) tahun dan
paling tinggi 60 ( enam puluh ) tahun;
h. sudah atau pernah menikah;
i. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat
pertama ( SLTP ) atau sederajat dan atau bisa
membaca dan menulis; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 16
(1) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan
dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang
diselenggarakan secara khusus.
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 14/17
(2) Pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan
atau pemungutan suara sesuai dengan kedudukan lembaga
kemasyarakatan dimaksud.
(3) Sebelum dilaksanakan pemilihan, terlebih dahulu
dibentuk pimpinan rapat atau panitia pemilihan minimalsebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, wakil ketua dan
sekretaris atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(4) Panitia pemilihan sebagai mana dimaksud dalam ayat (3)
ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.
(5) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
memimpin pelaksanaan pemilihan berdasarkan azas jujur
dan adil, musyawarah dan mufakat.
(6) Calon pengurus yang mendapat suara terbanyak
menjadi ketua terpilih pengurus lembaga kemasyarakatan.
(7) Untuk pengisian personalia susunan organisasi lembaga
kemasyarakatan diserahkan kepada ketua terpilih.
(8) Khusus untuk lembaga kemasyarakatan yang pembentukan
pengurusnya, tidak dimungkinkan untuk melaksanakan
pemilihan maka dapat dilakukan penunjukan langsung atau
aklamasi oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
(9) Susunan pengurus yang telah dibentuk disampaikan
kepada kepala desa disertai berita acara hasil pemilihan
dan daftar hadir pemilihan dan atau berita acara aklamasi
dilengkapi tanda tangan persetujuan dan atau daftar hadir
musyawarah.
(10) Kepala desa selanjutnya menetapkan pengurus dan
susunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dengan
keputusan kepala desa.
Bagian KeempatMasa Bhakti dan Pemberhentian
Pasal 17
(1) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan selama 5
(lima) tahun atau disesuaikan dengan keadaan dankebutuhan, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan
kepala desa.
(2) Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti / diberhentikan
karena :
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 15/17
a. meninggal dunia.
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
c. pindah tempat tinggal di luar desa.
d. mengalami krisis kepercayaan publik.
e. berakhir masa bhakti.f. tidak lagi memenuhi syrat sebagai pengurus.
g. tidak aktif sebagai pengurus.
(3) Pengurus lembaga kemasyarakatan yang berhenti /
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
dilakukan penggantian antar waktu, sampai dengan
berakhirnya masa bhakti pengurus lembaga
kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam surat
keputusan kepala desa.
Bagian KelimaSusunan Organisasi
Pasal 18
(1) susunan organisasi lembaga kemasyarakatan di desa
Cibatok Satu dapat terdiri dari:a. ketua sebagai pimpinan;
b. sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan
penyelenggara administrasi;
c. bendahara sebagai penyelenggara administrasi
keuangan; dan
d. unsur pelaksana sesuai kebutuhan.
(2) Untuk pengisian personil / pengurus lembaga
kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dijabat oleh pemuka-pemuka masyarakat desa
yang tidak merangkap jabatan kepala desa, perangkat
desa, BPD dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lainnya.
(3) penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) atas dasar hasil musyawarah
mufakat.
Bagian KeenamTata Kerja
Pasal 19
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 16/17
Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga-lembaga
kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
keterpaduan, keserasian, kesederhanaan, kemitraan serta
bersifat kosultatif.
Pasal 20
(1) setiap ketua pimpinan lembaga kemasyarakatan
bertanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasikan,
mengerahkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat
serta memberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan
tugas.
(2) Setiap sekretaris lembaga kemasyarakatan
bertanggungjawab kepada ketua dan wajib memberikan
laporan.
(3) Setiap bendahara dan seksi-seksi didalam lembaga
kemasyarakatan bertanggungjawab kepada ketua dan wajib
memberikan laporan.
BAB IVSUMBER DANA
Pasal 21
Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa diperoleh dari :
a. swadaya masyarakat.
b. bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
d. bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat peraturan desa ini berlaku, maka PeraturanDesa Cibatok Satu Nomor 3
5/8/2018 PERDES KEMASYARAKATAN 2009 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perdes-kemasyarakatan-2009 17/17
Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga KemasyarakatanDesa, dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini,akan diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala desa.
Pasal 24
Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan desa ini dengan penempatannyadalam Lembaran Desa Cibatok Satu.
Ditetapkan di CibatokSatu
Pada tanggal Januari2010
KEPALA DESA CIBATOK SATU
Diundangkan di CibinongPada tanggal..........................SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR ACEP
SUKENDAR
________________________BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tahun 2009, Nomor
top related