PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN …ditkapel.dephub.go.id/assets/thumb_file/SK_DIRJ-2016_07_14-09_30... · 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun ... Peraturan
Post on 31-Jan-2018
226 Views
Preview:
Transcript
mS3« KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA-10110
TEL : 3811308,3505006,3813269,3447017 3842440
PST : 4213,4227,4209,4135
TLX : 3844492,3458540
FAX : 3811786,3845430,3507576
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : * ~ / k . IOS fa / Q5pLr lb
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16 TENTANG BERAT KOTOR PETI
KEMAS TERVERIFIKASI YANG DIANGKUT DI KAPAL
(VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER/ VGM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberlakuan
persyaratan verifikasi berat kotor Peti kemas
sebagaimana amandemen SOLAS 1972 Bab IV Pasal 2
yang akan diberlakukan pada 1 J u l i 2016 dan telah
diatur dalam peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16
tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang
Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of
Container/ VGM);
b. bahwa terdapat perubahan pada ruang l ingkup
pemberlakuan kapal di dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huru f a dan h u r u f b, perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16
tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang
Model Takah 02
Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of
Container/ VGM)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 1980 tentang Pengesahan International
Convention For The Safety of Live At Sea, 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1989 tentang pengesahan Intemasional
Convention for Save Container (CSC) 1972;
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa
kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun
2011;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesy ah bandar an Utama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun
2012 sebagaimana telah di ubah dengan PM 135 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16
TENTANG BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
YANG DIANGKUT DI KAPAL (VERIFIED GROSS MASS OF
CONTAINER/VGM)
Pasal I
Ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut HK.103/2/4/DJPL-16 tentang Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Diangkut d i Kapal
(Verified Gross Mass Of Container/VGM) d iubah sebagai
ber ikut :
a. Kemasan peti kemas ekspor yang diangkut d i kapal
bendera Indonesia yang berlayar di pelayaran
Intemasional dan diangkut oleh kapal bendera asing
yang berlayar dari pelabuhan di Indonesia;
b. kemasan peti kemas domestik yang diangkut d i kapal
bendera Indonesia yang berlayar d i dalam pelayaran
kawasan Indonesia 6 bulan setelah terbitnya peraturan
Pasal II
Peraturan Direktur jenderal in i berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan d i JAKARTA pada tanggal l * «3t*r>' *°x{=>
SALINAN Keputusan in i disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Marit im dan Sumber Daya; 2. Menteri Perhubungan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Mult imoda dan Keselamatan
Perhubungan; 6. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga
Kementerian Perdagangan; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 8. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 9. Para Kepala Kantor kesyahbandaran Utama; 10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 11. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; 12. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 13. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I , I I , I I I dan IV (Persero); 14. D i r e k t u r U t a m a Perusahaan Te rm ina l Peti Kemas d i Indones ia ; 15. Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA); 16. Ketua U m u m Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian
Logistics & Forwarders Association (ALFI/ILFA); 17. Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI); 18. Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI); 19. Arsip.
top related