mS3« KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 JAKARTA-10110 TEL : 3811308,3505006,3813269,3447017 3842440 PST : 4213,4227,4209,4135 TLX : 3844492,3458540 FAX : 3811786,3845430,3507576 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : *~/k. IOS fa / Q5pLr lb TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16 TENTANG BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI YANG DIANGKUT DI KAPAL (VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER/ VGM) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberlakuan persyaratan verifikasi berat kotor Peti kemas sebagaimana amandemen SOLAS 1972 Bab IV Pasal 2 yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2016 dan telah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16 tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of Container/ VGM); b. bahwa terdapat perubahan pada ruang lingkup pemberlakuan kapal di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16 tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Model Takah 02
4
Embed
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN …ditkapel.dephub.go.id/assets/thumb_file/SK_DIRJ-2016_07_14-09_30... · 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun ... Peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
mS3« KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA-10110
TEL : 3811308,3505006,3813269,3447017 3842440
PST : 4213,4227,4209,4135
TLX : 3844492,3458540
FAX : 3811786,3845430,3507576
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : * ~ / k . IOS fa / Q5pLr lb
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16 TENTANG BERAT KOTOR PETI
KEMAS TERVERIFIKASI YANG DIANGKUT DI KAPAL
(VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER/ VGM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberlakuan
persyaratan verifikasi berat kotor Peti kemas
sebagaimana amandemen SOLAS 1972 Bab IV Pasal 2
yang akan diberlakukan pada 1 J u l i 2016 dan telah
diatur dalam peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16
tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang
Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of
Container/ VGM);
b. bahwa terdapat perubahan pada ruang l ingkup
pemberlakuan kapal di dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huru f a dan h u r u f b, perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16
tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang
Model Takah 02
Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of
Container/ VGM)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 1980 tentang Pengesahan International
Convention For The Safety of Live At Sea, 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1989 tentang pengesahan Intemasional
Convention for Save Container (CSC) 1972;
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa
kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun
2011;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesy ah bandar an Utama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun
2012 sebagaimana telah di ubah dengan PM 135 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16
TENTANG BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
YANG DIANGKUT DI KAPAL (VERIFIED GROSS MASS OF
CONTAINER/VGM)
Pasal I
Ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut HK.103/2/4/DJPL-16 tentang Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Diangkut d i Kapal
(Verified Gross Mass Of Container/VGM) d iubah sebagai
ber ikut :
a. Kemasan peti kemas ekspor yang diangkut d i kapal
bendera Indonesia yang berlayar di pelayaran
Intemasional dan diangkut oleh kapal bendera asing
yang berlayar dari pelabuhan di Indonesia;
b. kemasan peti kemas domestik yang diangkut d i kapal
bendera Indonesia yang berlayar d i dalam pelayaran
kawasan Indonesia 6 bulan setelah terbitnya peraturan
Pasal II
Peraturan Direktur jenderal in i berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan d i JAKARTA pada tanggal l * «3t*r>' *°x{=>
SALINAN Keputusan in i disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Marit im dan Sumber Daya; 2. Menteri Perhubungan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Mult imoda dan Keselamatan
Perhubungan; 6. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga
Kementerian Perdagangan; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 8. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 9. Para Kepala Kantor kesyahbandaran Utama; 10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 11. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; 12. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 13. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I , I I , I I I dan IV (Persero); 14. D i r e k t u r U t a m a Perusahaan Te rm ina l Peti Kemas d i Indones ia ; 15. Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA); 16. Ketua U m u m Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian
Logistics & Forwarders Association (ALFI/ILFA); 17. Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI); 18. Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI); 19. Arsip.