PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)
Post on 03-Feb-2016
85 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANGPENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
TENTANGTENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(UU Nomor 28 Tahun 2009)(UU Nomor 28 Tahun 2009)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHDIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHOktober 2009Oktober 2009
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendahPeranan PAD dalam APBD: Provinsi : 51%
Kabupaten/Kota : 7%
2. Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.
3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD”open-list”
4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. Sistem pengawasan bersifat ”Represif” Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.
LATAR BELAKANG
KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH
1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD
2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’: Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an Perda bertentangan dengan kepentingan umum Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Pungutan tanpa dasar hukum
3. Dampak: Kepastian hukum kurang Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat Menghambat kegiatan investasi di daerah
IMPLIKASI DI DAERAH
LATAR BELAKANG
1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment)3. Meningkatkan efektivitas pengawasan
pungutan daerah4. Menyempurnakan pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah.
TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD
LATAR BELAKANG
POKOK-POKOK PERUBAHANNo. TUJUAN UU 28/2009
1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah
4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah
5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.7. Mengenakan sanksi bagi yang
melanggar ketentuan PDRD
4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi9. Earmarking10. Insentif Pemungutan
SISTIM PEMUNGUTAN
1. SISTIM PEMUNGUTAN
UU 34/2000 UU 28/2009
Open-List:1. Provinsi boleh
menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.
2. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.
Closed List:1. Daerah tidak boleh
memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.
2. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.
PAJAK PROPINSI UU 28/2009
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)
2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK
LOCAL TAXING POWER
PAJAK KABUPATEN/KOTA UU BARU
1. Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)
2. Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan bowling.
RETRIBUSI DAERAH UU 28/2009
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan di air
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa
3. Retribusi Ijin Gangguan
Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan
2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI
LOCAL TAXING POWER
LOCAL TAXING POWER
3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH
Daerah UU 34/2000 UU 28/2009
Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor4. Pajak Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Daerah UU 34/2000 UU 28/2009
Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Pengambilan
Bahan Galian Gol. C
1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan
Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan8. Pajak Air Tanah9. Pajak Sarang Burung
Walet10. PBB Pedesaan &
Perkotaan11. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
LOCAL TAXING POWER
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan3. Retribusi Penggantian Biaya
Cetak KTP dan Akte Capil4. Retribusi Pemakaman dan
Pengabuan Mayat5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta10. Retribusi Pengujian Kapal
Perikanan
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Persampahan/Kebersihan3. Retribusi KTP dan Akte Capil4. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang11. Retribusi Penyedotan Kakus12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair13. Retribusi Pelayanan Pendidikan14. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAHRetribusi Jasa Umum
LOCAL TAXING POWER
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir6. Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa7. Retribusi Rumah Potong Hewan8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan9. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga10. Retribusi Penyeberangan di Air11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir6. Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa7. Retribusi Rumah Potong Hewan8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan9. Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga10. Retribusi Penyeberangan di Air11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah
Retribusi Jasa Usaha
LOCAL TAXING POWER
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek5. Retribusi Izin Usaha
Perikanan
Retribusi Perizinan Tertentu
LOCAL TAXING POWER
NoNo..
PAJAK PROPINSIPAJAK PROPINSI UU-UU-34/200034/2000
UU 28/2009
1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat
5%
10%1% - 2%
2% - 10%0,5% - 1%
0,1% - 0,2%
2 BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst)
10% 20%20%1%
0,75%0,075%
3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR
5% 10%**
4 PAJAK AIR PERMUKAAN 20% 10%
5 PAJAK ROKOK - 10%
4. TARIF MAKSIMUM
**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)
LOCAL TAXING POWER
PAJAK KABUPATEN/KOTAPAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000UU-34/2000 UU 28/2009
1. Pajak Hotel 10% 10%
2. Pajak Restoran 10% 10%
3. Pajak Hiburan 35% 75%
4. Pajak Reklame 25% 25%
5. Pajak Penerangan Jalan 10% 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
20% 25%
7. Pajak Parkir 20% 30%
8. Pajak Air Tanah 20% 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet
- 10%
10. BPHTB - 5%
11. PBB Pedesaan & Perkotaan
- 0,3%
LOCAL TAXING POWER
5. PENETAPAN TARIF
LOCAL TAXING POWER
No.
Tarif UU 34/2000 UU 28/2009
1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan PP(diberlakukan seragam di seluruh Indonesia)
Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)
2 Pajak Kabupaten/Kota
Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)
Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)
3 Retribusi Daerah
Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)
Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)
6. PENGAWASAN
PENGAWASAN
No. UU 34/2000 UU 28/20091 Pengawasan bersifat :
REPRESIF
Pengawasan bersifat :
- PREVENTIF, dan - KOREKTIF
2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan
Menkeu.
Pembatalan oleh Presiden ,
o diusulkan oleh Mendagrio berdasarkan
rekomendasi Menkeu .
7. SANKSI
PENGAWASAN
No. UU 34/2000 UU 28/2009
1 Tidak mengatur sanksi. Mengatur sanksi, berupa:oPenundaan, atauoPemotongan
dana perimbangan.
8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
PENGELOLAAN
JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009
Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota
1. PKB 70% 30% 70% 30%
2. BBN-KB 70% 30% 70% 30%
3. PBB-KB 30% 70% 30% 70%
4. Pajak Rokok - - 30% 70%
5. Pajak Air Permukaan
30% 70% 50%20%*
50%80%*
*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota
9. EARMARKING
PENGELOLAAN
JENIS PAJAK Penerimaan
Porsi Peruntukan1. PKB Minimal
10%Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Pajak Rokok Minimal 50%
Pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum.
3. Pajak Penerangan Jalan
Sebagian
Penyediaan penerangan jalan.
10. INSENTIF PEMUNGUTAN
PENGELOLAAN
No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009
1 -- Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5%
--
2 -- -- 1. Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu.
2. Ditetapkan dalam APBD
3. Diatur lebih lanjut dalam PP
No. Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku Keterangan
1 UU 28/2009 01-01-2010
2 BPHTB 01-01-2011
3 PBB Pedesaan & Perkotaan
01-01-2014
4 Pajak Rokok 01-01-2014
11. Masa Berlaku
LAIN-LAIN
No. Produk Hukum Tentang Keterangan
12
3
PPPP
PP
Sistim pemungutan pajak daerahTatacara pemberian insentif pemungutan PDRDPenetapan retribusi daerah tambahan
20102010
Sesuai kebutuhan
4
5
6
7
PMK
PMK
PMK
PMK
Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak RokokBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan PerkotaanBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTBTatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD
2010
2010
2010
2009
8 Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Setiap tahun
9 PB Menkeu & Mendagri
Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah
2010
12. Peraturan Pelaksanaan
LAIN-LAIN
IMPLIKASI FISKALIMPLIKASI FISKAL
Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 34/2000UU 34/2000
ProvinsiNo. Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 PKB 13,337.02
14,686.04
16,035.06
17,384.09
18,733.11
20,082.13
2 BBNKB 13,826.49
15,023.39
16,220.30
17,417.20
18,614.11
19,811.01
3 PBBKB 7,744.94
8,709.29
9,673.63
10,637.98
11,602.32
12,566.66
4 Pajak ABT-APU 664.99
741.49
817.99
894.50
971.00
1,047.50
Total Pajak 35,573.44
39,160.22
42,746.99
46,333.76
49,920.53
53,507.30
No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Retribusi 1,986.39
2,189.89
2,393.38
2,596.87
2,800.37
3,003.86
2 Retribusi tambahan 364.60
401.95
439.30
476.65
514.00
551.35
Total Retribusi 2,350.99
2,591.83
2,832.68
3,073.52
3,314.37
3,555.21
Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 14,036.01
15,528.38
17,020.75
18,513.12
20,005.49
21,497.86
Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21,537.44
23,631.84
25,726.24
27,820.64
29,915.05
32,009.45
PAD 43,587.34
47,814.31
52,041.28
56,268.24
60,495.21
64,722.18
APBD 86,826.55
94,090.18
101,353.80
108,617.42
115,881.05
123,144.67
PAD/APBD
50.20 50.82
51.35
51.80
52.20
52.56
PAD setelah Bagi Hasil/APBD
34.03 34.31
34.55
34.76
34.94
35.10
Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan
10%/tahun.10%/tahun.2. Semua daerah menerapkan 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimumtarif maksimum
ProvinsiNo.Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 PKB 13,337.02
18,957.20
20,698.56
22,439.92
24,181.28
25,922.64
2 BBNKB 13,826.49
17,528.72
18,925.22
20,321.72
21,718.22
23,114.72
3 PBBKB 7,744.94
12,487.86
13,870.59
15,253.32
16,636.05
18,018.79
4 Pajak Air Permukaan 664.99
519.05
572.60
626.15
679.70
733.25
5 Pajak Rokok -
-
-
-
-
5,000.00
Total Pajak
35,573.44
49,492.82
54,066.97
58,641.11
63,215.25
72,789.40
No.Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Retribusi 1,986.39
2,189.89
2,393.38
2,596.87
2,800.37
3,003.86
2 Retribusi tambahan 364.60
401.95
439.30
476.65
514.00
551.35
Total Retribusi 2,350.99
2,591.83
2,832.68
3,073.52
3,314.37
3,555.21
Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota
13,903.01
19,946.80
21,882.85
23,818.89
25,754.94
31,190.98
Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil
21,670.44
29,546.02
32,184.12
34,822.22
37,460.32
41,598.41
PAD
43,587.34
58,146.92
63,361.26
68,575.59
73,789.93
84,004.27
APBD
86,826.55
94,090.18
101,353.80
108,617.42
115,881.05
123,144.67
PAD/APBD 50.20
61.80
62.51
63.13
63.68
68.22
PAD setelah Bagi Hasil/APBD 34.19
40.60
40.92
41.21
41.45
42.89
Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.10% pertahun.2. Semua daerah 2. Semua daerah
menerapkan menerapkan tarif maksimumtarif maksimum
Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 28/2009
No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74
1,653.58
1,765.42
1,877.26
1,989.09
2,100.93
2 Pajak Hiburan 214.97
236.57
258.16
279.76
301.36
322.95
3 Pajak Reklame 401.44
446.07
490.69
535.31
579.93
624.56
4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19
2,346.36
2,487.53
2,628.70
2,769.87
2,911.04
5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09
130.07
123.05
116.03
109.00
101.98
6 Pajak parkir 109.00
124.66
140.31
155.96
171.61
187.27
7 Lain-lain
89.11 83.35
77.58
71.82
66.05
60.29
Total Pajak 4,698.56
5,020.65
5,342.74
5,664.83
5,986.92
6,309.01
No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Retribusi 5,663.46
6,199.94
6,736.42
7,272.90
7,809.38
8,345.87
2 Retribusi tambahan 489.88
522.30
554.72
587.14
619.57
651.99
Total Retribusi 6,153.34
6,722.24
7,291.15
7,860.05
8,428.95
8,997.85
Bagi Hasil Pajak Propinsi 14,036.01
15,528.38
17,020.75
18,513.12
20,005.49
21,497.86
PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,433.93
34,454.86
37,475.78
40,496.71
43,517.64
46,538.56
PAD 17,397.92
18,926.48
20,455.04
21,983.59
23,512.15
25,040.71
APBD
233,383.44
253,867.74
274,352.04
294,836.34
315,320.64
335,804.94
PAD/APBD
7.455 7.455
7.456
7.456
7.457
7.457
(PAD + Bagi Hasil)/APBD
13.469 13.572
13.660
13.735
13.801
13.859
Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000Berdasarkan UU 34/2000
Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.10% pertahun.2. Semua daerah 2. Semua daerah
menerapkan menerapkan tarif maksimumtarif maksimum
No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 20141 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74 1,818.94 1,941.96 2,064.98 2,188.00 2,311.02 2 Pajak Hiburan 214.97 295.71 322.70 349.70 376.69 403.69 3 Pajak Reklame 401.44 446.07 490.69 535.31 579.93 624.56 4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19 2,346.36 2,487.53 2,628.70 2,769.87 2,911.04 5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09 162.58 153.81 145.03 136.26 127.48 6 Pajak parkir 109.00 186.98 210.46 233.94 257.42 280.90
7 Lain-lain 89.11 -
-
-
- -
8 Pajak Air Tanah - 222.45 245.40 268.35 291.30 314.25
9 Pajak Sarang Burung Walet - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10 PBB Pedesaan dan Perkotaaan -
-
-
-
- 12,222.05
11 BPHTB -
- 6,664.00 7,930.16 9,436.89 11,229.90
Total Pajak 4,698.56 5,579.09 12,616.55 14,256.17 16,136.36 30,524.88
No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 20141 Retribusi 5,663.46 6,199.94 6,736.42 7,272.90 7,809.38 8,345.87 2 Retribusi tambahan 489.88 522.30 554.72 587.14 619.57 651.99
3 Retribusi Pengendalian Menara - 30.00 33.00 36.30 39.30 43.92
4 Retribusi Izin Usaha Perikanan 20.00 20.00 22.00 24.20 26.62 29.28
5 Retribusi Pelayanan Pendidikan - 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64
6 Retribusi Tera 50.00 50.00 55.00 60.50 66.55 73.21 7 Retribusi Izin Gangguan 547.00 615.99 862.39 1,034.87 1,138.35 1,252.19
Total Retribusi 6,153.34 6,722.24 7,291.15 7,860.05 8,428.95 8,997.85
Bagi Hasil Pajak Propinsi 13,903.01 19,946.80 21,882.85 23,818.89 25,754.94 31,190.98
PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,300.93 39,431.73 49,611.70 54,393.83 59,416.53 80,447.56
PAD 17,397.92 19,484.93 27,728.85 30,574.94 33,661.59 49,256.58 APBD 233,383.44 253,867.74 274,352.04 294,836.34 315,320.64 335,804.94
PAD/APBD 7.45
7.68 10.11 10.37 10.68 14.67
(PAD + Bagi Hasil)/APBD 13.41 15.53 18.08 18.45 18.84 23.96
Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 28/2009
Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum
1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk:1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk:
a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;transportasi umum;
b.b.meningkatkan pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok rangka pengawasan peredaran rokok illegal.illegal.
2. Meningkatkan kepastian hukum. 2. Meningkatkan kepastian hukum.
3. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan pelayanan publik Masyarakat tidak dipungut Masyarakat tidak dipungut
secara secara berlebihanberlebihan
4.4. Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang kondusif kondusif (business friendly).(business friendly).
IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI
Terima KasihTerima Kasih
top related