PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANGPENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG

TENTANGTENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(UU Nomor 28 Tahun 2009)(UU Nomor 28 Tahun 2009)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHDIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHOktober 2009Oktober 2009

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendahPeranan PAD dalam APBD: Provinsi : 51%

Kabupaten/Kota : 7%

2. Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.

3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD”open-list”

4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. Sistem pengawasan bersifat ”Represif” Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

LATAR BELAKANG

KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD

2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’: Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an Perda bertentangan dengan kepentingan umum Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Pungutan tanpa dasar hukum

3. Dampak: Kepastian hukum kurang Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat Menghambat kegiatan investasi di daerah

IMPLIKASI DI DAERAH

LATAR BELAKANG

1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment)3. Meningkatkan efektivitas pengawasan

pungutan daerah4. Menyempurnakan pengelolaan pajak

daerah dan retribusi daerah.

TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

LATAR BELAKANG

POKOK-POKOK PERUBAHANNo. TUJUAN UU 28/2009

1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah

3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah

4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah

5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.7. Mengenakan sanksi bagi yang

melanggar ketentuan PDRD

4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi9. Earmarking10. Insentif Pemungutan

SISTIM PEMUNGUTAN

1. SISTIM PEMUNGUTAN

UU 34/2000 UU 28/2009

Open-List:1. Provinsi boleh

menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.

2. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU.

Closed List:1. Daerah tidak boleh

memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.

2. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

PAJAK PROPINSI UU 28/2009

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)

2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK

LOCAL TAXING POWER

PAJAK KABUPATEN/KOTA UU BARU

1. Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)

2. Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan bowling.

RETRIBUSI DAERAH UU 28/2009

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan di air

2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa

3. Retribusi Ijin Gangguan

Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan

2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

LOCAL TAXING POWER

LOCAL TAXING POWER

3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor4. Pajak Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Pengambilan

Bahan Galian Gol. C

1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan

Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan8. Pajak Air Tanah9. Pajak Sarang Burung

Walet10. PBB Pedesaan &

Perkotaan11. Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

LOCAL TAXING POWER

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan3. Retribusi Penggantian Biaya

Cetak KTP dan Akte Capil4. Retribusi Pemakaman dan

Pengabuan Mayat5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan

Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta10. Retribusi Pengujian Kapal

Perikanan

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Persampahan/Kebersihan3. Retribusi KTP dan Akte Capil4. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang11. Retribusi Penyedotan Kakus12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair13. Retribusi Pelayanan Pendidikan14. Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAHRetribusi Jasa Umum

LOCAL TAXING POWER

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir6. Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa7. Retribusi Rumah Potong Hewan8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan9. Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga10. Retribusi Penyeberangan di Air11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir6. Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa7. Retribusi Rumah Potong Hewan8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan9. Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga10. Retribusi Penyeberangan di Air11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah

Retribusi Jasa Usaha

LOCAL TAXING POWER

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek5. Retribusi Izin Usaha

Perikanan

Retribusi Perizinan Tertentu

LOCAL TAXING POWER

NoNo..

PAJAK PROPINSIPAJAK PROPINSI UU-UU-34/200034/2000

UU 28/2009

1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat

5%

10%1% - 2%

2% - 10%0,5% - 1%

0,1% - 0,2%

2 BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst)

10% 20%20%1%

0,75%0,075%

3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR

5% 10%**

4 PAJAK AIR PERMUKAAN 20% 10%

5 PAJAK ROKOK - 10%

4. TARIF MAKSIMUM

**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

LOCAL TAXING POWER

PAJAK KABUPATEN/KOTAPAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000UU-34/2000 UU 28/2009

1. Pajak Hotel 10% 10%

2. Pajak Restoran 10% 10%

3. Pajak Hiburan 35% 75%

4. Pajak Reklame 25% 25%

5. Pajak Penerangan Jalan 10% 10%

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

20% 25%

7. Pajak Parkir 20% 30%

8. Pajak Air Tanah 20% 20%

9. Pajak Sarang Burung Walet

- 10%

10. BPHTB - 5%

11. PBB Pedesaan & Perkotaan

- 0,3%

LOCAL TAXING POWER

5. PENETAPAN TARIF

LOCAL TAXING POWER

No.

Tarif UU 34/2000 UU 28/2009

1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan PP(diberlakukan seragam di seluruh Indonesia)

Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)

2 Pajak Kabupaten/Kota

Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)

Ditetapkan dengan Perda(tidak boleh melampaui UU)

3 Retribusi Daerah

Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

Ditetapkan dengan Perda(sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

6. PENGAWASAN

PENGAWASAN

No. UU 34/2000 UU 28/20091 Pengawasan bersifat :

REPRESIF

Pengawasan bersifat :

- PREVENTIF, dan - KOREKTIF

2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan

Menkeu.

Pembatalan oleh Presiden ,

o diusulkan oleh Mendagrio berdasarkan

rekomendasi Menkeu .

7. SANKSI

PENGAWASAN

No. UU 34/2000 UU 28/2009

1 Tidak mengatur sanksi. Mengatur sanksi, berupa:oPenundaan, atauoPemotongan

dana perimbangan.

8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

PENGELOLAAN

JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009

Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota

1. PKB 70% 30% 70% 30%

2. BBN-KB 70% 30% 70% 30%

3. PBB-KB 30% 70% 30% 70%

4. Pajak Rokok - - 30% 70%

5. Pajak Air Permukaan

30% 70% 50%20%*

50%80%*

*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

9. EARMARKING

PENGELOLAAN

JENIS PAJAK Penerimaan

Porsi Peruntukan1. PKB Minimal

10%Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2. Pajak Rokok Minimal 50%

Pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum.

3. Pajak Penerangan Jalan

Sebagian

Penyediaan penerangan jalan.

10. INSENTIF PEMUNGUTAN

PENGELOLAAN

No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009

1 -- Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5%

--

2 -- -- 1. Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu.

2. Ditetapkan dalam APBD

3. Diatur lebih lanjut dalam PP

No. Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku Keterangan

1 UU 28/2009 01-01-2010

2 BPHTB 01-01-2011

3 PBB Pedesaan & Perkotaan

01-01-2014

4 Pajak Rokok 01-01-2014

11. Masa Berlaku

LAIN-LAIN

No. Produk Hukum Tentang Keterangan

12

3

PPPP

PP

Sistim pemungutan pajak daerahTatacara pemberian insentif pemungutan PDRDPenetapan retribusi daerah tambahan

20102010

Sesuai kebutuhan

4

5

6

7

PMK

PMK

PMK

PMK

Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak RokokBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan PerkotaanBadan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTBTatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD

2010

2010

2010

2009

8 Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Setiap tahun

9 PB Menkeu & Mendagri

Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah

2010

12. Peraturan Pelaksanaan

LAIN-LAIN

IMPLIKASI FISKALIMPLIKASI FISKAL

Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 34/2000UU 34/2000

ProvinsiNo. Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PKB 13,337.02

14,686.04

16,035.06

17,384.09

18,733.11

20,082.13

2 BBNKB 13,826.49

15,023.39

16,220.30

17,417.20

18,614.11

19,811.01

3 PBBKB 7,744.94

8,709.29

9,673.63

10,637.98

11,602.32

12,566.66

4 Pajak ABT-APU 664.99

741.49

817.99

894.50

971.00

1,047.50

Total Pajak 35,573.44

39,160.22

42,746.99

46,333.76

49,920.53

53,507.30

           No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Retribusi 1,986.39

2,189.89

2,393.38

2,596.87

2,800.37

3,003.86

2 Retribusi tambahan 364.60

401.95

439.30

476.65

514.00

551.35

Total Retribusi 2,350.99

2,591.83

2,832.68

3,073.52

3,314.37

3,555.21

Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 14,036.01

15,528.38

17,020.75

18,513.12

20,005.49

21,497.86

Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21,537.44

23,631.84

25,726.24

27,820.64

29,915.05

32,009.45

PAD 43,587.34

47,814.31

52,041.28

56,268.24

60,495.21

64,722.18

APBD 86,826.55

94,090.18

101,353.80

108,617.42

115,881.05

123,144.67

PAD/APBD

50.20 50.82

51.35

51.80

52.20

52.56

PAD setelah Bagi Hasil/APBD

34.03 34.31

34.55

34.76

34.94

35.10

Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan

10%/tahun.10%/tahun.2. Semua daerah menerapkan 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimumtarif maksimum

ProvinsiNo.Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PKB 13,337.02

18,957.20

20,698.56

22,439.92

24,181.28

25,922.64

2 BBNKB 13,826.49

17,528.72

18,925.22

20,321.72

21,718.22

23,114.72

3 PBBKB 7,744.94

12,487.86

13,870.59

15,253.32

16,636.05

18,018.79

4 Pajak Air Permukaan 664.99

519.05

572.60

626.15

679.70

733.25

5 Pajak Rokok -

-

-

-

-

5,000.00

Total Pajak

35,573.44

49,492.82

54,066.97

58,641.11

63,215.25

72,789.40

           No.Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Retribusi 1,986.39

2,189.89

2,393.38

2,596.87

2,800.37

3,003.86

2 Retribusi tambahan 364.60

401.95

439.30

476.65

514.00

551.35

Total Retribusi 2,350.99

2,591.83

2,832.68

3,073.52

3,314.37

3,555.21

Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota

13,903.01

19,946.80

21,882.85

23,818.89

25,754.94

31,190.98

Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil

21,670.44

29,546.02

32,184.12

34,822.22

37,460.32

41,598.41

PAD

43,587.34

58,146.92

63,361.26

68,575.59

73,789.93

84,004.27

APBD

86,826.55

94,090.18

101,353.80

108,617.42

115,881.05

123,144.67

PAD/APBD 50.20

61.80

62.51

63.13

63.68

68.22

PAD setelah Bagi Hasil/APBD 34.19

40.60

40.92

41.21

41.45

42.89

Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.10% pertahun.2. Semua daerah 2. Semua daerah

menerapkan menerapkan tarif maksimumtarif maksimum

Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 28/2009

No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74

1,653.58

1,765.42

1,877.26

1,989.09

2,100.93

2 Pajak Hiburan 214.97

236.57

258.16

279.76

301.36

322.95

3 Pajak Reklame 401.44

446.07

490.69

535.31

579.93

624.56

4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19

2,346.36

2,487.53

2,628.70

2,769.87

2,911.04

5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09

130.07

123.05

116.03

109.00

101.98

6 Pajak parkir 109.00

124.66

140.31

155.96

171.61

187.27

7 Lain-lain

89.11 83.35

77.58

71.82

66.05

60.29

Total Pajak 4,698.56

5,020.65

5,342.74

5,664.83

5,986.92

6,309.01

           No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Retribusi 5,663.46

6,199.94

6,736.42

7,272.90

7,809.38

8,345.87

2 Retribusi tambahan 489.88

522.30

554.72

587.14

619.57

651.99

Total Retribusi 6,153.34

6,722.24

7,291.15

7,860.05

8,428.95

8,997.85

Bagi Hasil Pajak Propinsi 14,036.01

15,528.38

17,020.75

18,513.12

20,005.49

21,497.86

PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,433.93

34,454.86

37,475.78

40,496.71

43,517.64

46,538.56

PAD 17,397.92

18,926.48

20,455.04

21,983.59

23,512.15

25,040.71

APBD

233,383.44

253,867.74

274,352.04

294,836.34

315,320.64

335,804.94

PAD/APBD

7.455 7.455

7.456

7.456

7.457

7.457

(PAD + Bagi Hasil)/APBD

13.469 13.572

13.660

13.735

13.801

13.859

Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000Berdasarkan UU 34/2000

Asumsi: Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.10% pertahun.2. Semua daerah 2. Semua daerah

menerapkan menerapkan tarif maksimumtarif maksimum

No. Pajak Kabupaten Kota 2009 2010 2011 2012 2013 20141 Pajak Hotel dan Restoran 1,541.74 1,818.94 1,941.96 2,064.98 2,188.00 2,311.02 2 Pajak Hiburan 214.97 295.71 322.70 349.70 376.69 403.69 3 Pajak Reklame 401.44 446.07 490.69 535.31 579.93 624.56 4 Pajak Penerangan Jalan 2,205.19 2,346.36 2,487.53 2,628.70 2,769.87 2,911.04 5 Pajak Bahan Galian Golongan C 137.09 162.58 153.81 145.03 136.26 127.48 6 Pajak parkir 109.00 186.98 210.46 233.94 257.42 280.90

7 Lain-lain 89.11 -

-

-

- -

8 Pajak Air Tanah - 222.45 245.40 268.35 291.30 314.25

9 Pajak Sarang Burung Walet - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

10 PBB Pedesaan dan Perkotaaan -

-

-

-

- 12,222.05

11 BPHTB -

- 6,664.00 7,930.16 9,436.89 11,229.90

Total Pajak 4,698.56 5,579.09 12,616.55 14,256.17 16,136.36 30,524.88            

No. Retribusi 2009 2010 2011 2012 2013 20141 Retribusi 5,663.46 6,199.94 6,736.42 7,272.90 7,809.38 8,345.87 2 Retribusi tambahan 489.88 522.30 554.72 587.14 619.57 651.99

3 Retribusi Pengendalian Menara - 30.00 33.00 36.30 39.30 43.92

4 Retribusi Izin Usaha Perikanan 20.00 20.00 22.00 24.20 26.62 29.28

5 Retribusi Pelayanan Pendidikan - 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64

6 Retribusi Tera 50.00 50.00 55.00 60.50 66.55 73.21 7 Retribusi Izin Gangguan 547.00 615.99 862.39 1,034.87 1,138.35 1,252.19

Total Retribusi 6,153.34 6,722.24 7,291.15 7,860.05 8,428.95 8,997.85            

Bagi Hasil Pajak Propinsi 13,903.01 19,946.80 21,882.85 23,818.89 25,754.94 31,190.98            

PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31,300.93 39,431.73 49,611.70 54,393.83 59,416.53 80,447.56            

PAD 17,397.92 19,484.93 27,728.85 30,574.94 33,661.59 49,256.58 APBD 233,383.44 253,867.74 274,352.04 294,836.34 315,320.64 335,804.94

PAD/APBD 7.45

7.68 10.11 10.37 10.68 14.67

(PAD + Bagi Hasil)/APBD 13.41 15.53 18.08 18.45 18.84 23.96

Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 28/2009

Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun.Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk:1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk:

a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;transportasi umum;

b.b.meningkatkan pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok rangka pengawasan peredaran rokok illegal.illegal.

2. Meningkatkan kepastian hukum. 2. Meningkatkan kepastian hukum.

3. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan pelayanan publik Masyarakat tidak dipungut Masyarakat tidak dipungut

secara secara berlebihanberlebihan

4.4. Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang kondusif kondusif (business friendly).(business friendly).

IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI

Terima KasihTerima Kasih