Pengungkapan Laporan Keuangan Interim, Pelaporan Emiten Beproses_pp
Post on 25-Apr-2015
319 Views
Preview:
Transcript
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM, PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO, LAPORAN
YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO DAN RIGHT ISSUES
Oleh
Iva Novanie 12 158 005
Widia Sari 12 158 027
PENDAHULUAN
Dengan semakin dinamisnya perubahaan keadaan ekonomi dan bisnis, para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya para pelaku di pasar modal memerlukan informasi keuangan yang semutakhir mungkin. Sehubungan dengan itu disamping dengan laporan keuangan tahunan, entitas diminta dan untuk entitas yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan interim.
LAPORAN KEUANGAN INTERIM Pengertian Laporan Keuangan Interim
Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih pendek daripada periode satu tahun buku penuh.
o PSAK yang mengatur Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 mengatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk entitas yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pasar modal dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu, seringkali diatur cara penyusunan dan pelaporan laporan interim tersendiri oleh regulator dibidang usaha tertentu, misalnya perbankan yang harus tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia.
CONT.. Konsep Laporan Keuangan Interim
Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak terpisahkan dari laporan tahunan, berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan interim haruslah sesuai dan berkisnambungan dengan laporan keungan tahunan.
CONT…Dalam menerapkan Konsep ini entitas perlu
memperhatikan ketentuan ISAK 17 mengenai pelaporan keuangan interim dan penurunan nilai
Suatu perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk goodwill secara prospektif dari tanggal ketika perusahaan tersebut pertama kali menerapkan PSAK 48 (Penurunan Nilai Aset).
Perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk investasi dalam instrument ekuitas atau dalam asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan secara prospektif dari tanggal ketika perusahaan tersebut pertama kali menerapkan kriteria pengukuran PSAK 55 (istrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran).
CONT..Yang Menyusun Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 tidak mengatur entitas mana yang harus menyusun laporan keuangan interim. Jika suatu entitas memilih untuk menyampaikan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK, maka manajemen entitas tersebut harus tunduk pada pengaturan mengenai penyampaian laporan keuangan interim dalam PSAK 3.
Namun Bapepam dan LK sebagai regulator pasar modal, melalui peraturan Bapepam dan LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menetapkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) atau Laporan Keuangan Interim ke Bapepam.
CONT… Format dan Isi Laporan Keuangan
Interim 1. Laporan Keuangan Interim Lengkap
Laporan keuangan interim harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 1. Peraturan Bapepam dan LK X.K.2 menetapkan bahwa dalam menyajikan LKTT emiten wajib menyajikan laporan keuangan interim secara lengkap. Dengan demikian format dan isi laporan keuangan interim tersebut harus sesuai dengan pengaturan dalam dalam PSAK 1, kecuali terkait dengan periode perbandingan mengikuti pengaturan dalam PSAK 3
CONT…2. Laporan keuangan interim ringkas
Komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut
Laporan posisi keuangan (neraca) ringkas
Laporan laba rugi komprehensif ringkas Laporan perubahan ekuitas ringkas Laporan arus kas ringkas Catatan atas laporan keuangan pilihan
atau tertentu
CONT… Periode Laporan Keuangan Interim
Yang Harus DisajikanAgar laporan laba rugi komprehensif lebih
informatif dan lebih berdaya guna untuk evaluasi dan prediksi, perlu diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan dengan periode mana akan memberikan makna informasi yang berbeda.
CONT… PSAK 3 mengatur periode perbandingan
untuk laporan keuangan interimLaporan Keuangan Periode Berjalan Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan Pada akhir periode interim berjalan Per akhir tahun buku sebelumnya
Laporan Laba Rugi Komprehensif Periode interim berjalan dan kumulatif
untuk tahun buku berjalan sampai
tanggal interim
Periode interim yang sama untuk tahun
buku sebelumnya dan kumulatif sampai
tanggal interim untuk tahun buku
sebelumnya
Laporan perubahan Ekuitas Kumulatif untuk tahun buku berjalan
sampai tanggal interim
Kumulatif sampai tanggal interim
untuk tahun buku sebelumnya
Laporan Arus Kas Kumulatif untuk tahun buku berjalan
sampai tanggal interim
Kumulatif sampai tanggal interim
untuk tahun buku sebelumnya
CONT… Pengakuan dan Pengukuran Suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunannya.
Pengukuran untuk tujuan laporan keuangan interim harus dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan, karena laporan keuangan interim adalah bagian dari laporan keuangan tahunannya yang lebih luas dan juga agar frekuensi pelaporan interim suatu perusahaan (semesteran atau triwulanan) tidak memengaruhi pengukuran hasil tahunannya.
CONT… Pendapatan yang diterima secara musiman, berulang, atau berkala
dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku perusahaan tersebut, sedangkan beban yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku harus diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim, jika hanya jika, hal tersebut adalah tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis beban tersebut pada akhir tahun buku.
Berkenaan dengan valuasi persediaan dan biaya litbang agar pengukuran periode interim dilakukan seolah-olah seiap periode interim berdiri sendiri sebagai periode pelaporan independen.
Prosedur pengukuran yang digunakan dalan laporan keuangan interim harus dibuat untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal serta pengungkapan yang sesuai untuk informasi keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan perusahaan diungkapkan secara memadai
CONT… Jika estimasi jumlah yang dilaporkan dalam satu
periode interim diubah secara signifikan selama periode interim terakhir, sifat dan jumlah perubahan tersebut harus diungkapka dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.
Perubahan dalam kebijakan akuntansi harus dijelaskan dengan menyatakan kembali laporan keuangan periode interim sebelumnya dari tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dari tahun buku sebelumnya. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan akuntansi tertentu diterapkan pada kelompok transaksi tertentu untuk keseluruh tahun buku yang bersangkutan.
PELAPORAN EMITEM BEPROSES IPO DAN LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO
Pengertian Initial Public Offering (IPO)
IPO merupakan Pasar Perdana bagi suatu perusahaan untuk menawarkan efeknya (saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya) kepada publik.
Proses IPO (Penawaran Umum Perdana)
1. Sebelum emisi,
2. Selama emisi dan
3. Sesudah emisi
CONT…Peraturan Bapepam LK Untuk IPO
Peraturan Nomor IX.A.1 mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran persyaratan penyampaian pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (IPO) oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan Nomor IX.A.2 mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum (IPO)
Peraturan Nomor IX.A.3 mengenai Tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran (IPO)
Peraturan Nomor IX.A.4 mengenai Prosedur penangguhan penawaran umum
Peraturan Nomor IX.A.5 mengenai Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum
Peraturan Nomor IX.A.6 mengenai Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum
Peraturan Nomor IX.A.7 mengenai Tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum
CONT… Peraturan Nomor IX.A.7 mengenai Tanggung jawab manajer
penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum
Peraturan Nomor IX. A.8 mengenai Prospektus awal dan info memo
Peraturan Nomor IX.A.9 mengenai Promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik
Peraturan Nomor IX. A.10 mengenai Penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia (Indonesian Depositary Receipt).
Peraturan Nomor IX. A. 11 mengenai Penawaran umum efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain rupiah
Peraturan Nomor IX.A.12 mengenai penawaran umum oleh pemegang saham
CONT… Peraturan Nomor IX.A.13 mengenai penerbitan efek syariah Peraturan Nomor IX.A.14 mengenai akad-akad yang digunakan
dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Peraturan Nomor IX.C.1 merupakan pedoman mengenai bentuk
dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Peraturan Nomor IX.C. 2 merupakan pedoman mengenai bentuk
dan isi prospectus ringkas dalam penawaran umum Peraturan Nomor IX.C. 3 merupakan pedoman mengenai bentuk
dan isi prospectus ringkas dalam penawaran umum (peraturan revisi tahun 2000)
Peraturan Nomor IX.C. 4 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk persero
Peraturan Nomor IX.C. 5 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif
CONT…. Peraturan Nomor IX.C. 6 merupakan pedoman bentuk dan isi
prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana Peraturan Nomor IX.C. 7 merupakan pedoman mengenai bentuk dan
isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil
Peraturan Nomor IX.C. 8 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil
Peraturan Nomor IX.C. 9 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)
Peraturan Nomor IX.C. 10 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)
Peraturan Nomor IX.C. 11 mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk
CONT.. Peraturan Bapepam LK lainnya untuk Emiten atau
perusahaan Publik mengenai penyajian dan penyampaian laporan keuangan serta keterbukaan informasi
1. Peraturan Bapepam LK Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan Nomor: VIII.G.7)
2. Peraturan Bapepam LK X.K.2 Mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
3. Peraturan Bapepam LK X.K.6 Mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Bapepam LK X.K. 1 mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik
LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK RIGHT ISSUES
Right Issues (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
Peraturan mengenai Right Issues dan laporan yang harus disiapkan untuk Right Issues dimuat dalam peraturan Bapepam LK
1. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1
2. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.2
3. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.3
4. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.4
5. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.5
CONT… PSAK 56 Laba Per Saham 1. Saham Bonus 2 . Hak Beli Saham (Right Issues)
KASUS PENGUNGKAPAN INFORMASI MATERIAL-PERUSAHAAN GAS NEGARA (PT. PGN)
Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di indikasi bermula dari jatuhnya penjualan saham perusahaan tersebut dibursa efek dimana terjadi penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari Rp 9.650,00 (harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006) menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada tanggal 12 januari 2007.
Penurunan harga saham yang signifikan tersebut sangat erat hubungannya dengan siaran pers yang dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sehari sebelum (11 januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan dalam proyek komersialisasi pemipaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari Sumatra Selatan sampai Jawa Barat, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Dan terdapat Pernyataan bahwa tertundanya proyek gas in tersebut yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007.
CONT.. Padahal informasi tentang adanya penundaan tersebut sebenarnya
sudah diketahui oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) dan sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tentang tertundanya gas in).
Ada dugaan bahwa beberapa pelaku pasar telah mengetahui informasi penting mengenai penundaan komersialisasi gas tersebut sebelum diumumkan secara resmi oleh manajemen PT Perusahaan Gas negara Tbk. Dan pelaku pasar yang mengetahui informasi penting tersebut, langsung mengambil langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri, dengan menjual saham PGN lebih dulu dibanding investor lainnya. Puncaknya pada tanggal 12 Januari 2007, para investor lainnya ikut-ikutan menjual saham PGN secara besar-besaran, yang mengakibatkan jatuhnya harga saham PGN 23,36% dari harga Rp 9.650,00 menjadi Rp 7.400,00.
CONT… Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal yang di lakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. (PT PGN)
a. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari
b. Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi perubahan awal tersebut. Fakta tersebut telah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh direksi yang seharusnya disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik
top related