PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA …eprints.ums.ac.id/71708/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf · solusi untuk semua jenis masalah ... 1) Normalitas, 2) Uji Multikolonieritas, 3) Uji
Post on 18-Jul-2019
217 Views
Preview:
Transcript
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2017)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
NOVA YURISTA SANTI
B 200 156 013
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
1
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI
HASIL (DBH) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017)
Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Populasi
dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, DBH dan IPM di kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 38x4 tahun atau sebanyak 152 sampel. Metode
pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam
penelitian ini untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan model
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan
DBH berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan DAK tidak
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Kata Kunci: pendaatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
dana bagi hasil, indeks pembangunan manusia.
Abstract
The purpose of this research is to know the influence of Original Local
Government Revenue, Special Allocation Fund, General Allocation Fund and
Profit Sharing Fund to Human Development Index. The population in this
research are PAD, DAK, DAU, DBH, and IPM in districts / cities at East Java
province in 2014-2017. The sample in this research amounting 38x4 years or
152. Sampling method using purposive sampling technique. In this research to
analyze the data using multiple linear regression model. The results of this
research indicate that PAD, DAU and DBH affect the human development
index, while DAK have no effect on human development index.
Keywords: Original Local Government Revenue, special allocation fund, general
allocation fund, profit sharing fund, human development index.
1. PENDAHULUAN
Pidato Presiden dalam pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBN (R-
APBN) 2016, pemerintah untuk pertama kalinya mengalokasikan belanja transfer
ke daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementrian/Lembaga (K/L).
Hal ini didasarkan atas pertimbangan semakin banyaknya kewenangan yang sudah
diserahkan kepada daerah di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.
Desentrali fiskal sendiri adalah kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai
dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Upaya yang sangat besar
2
dilakukan, bagaimanapun caranya dilakukan hanya untuk membuat kemajuan
sederhana menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kinerja yang
tidak merata, terjadi perdebatan tentang desirabilitas desentralisasi fiskal dan
bagaimana mengatasinya (Paul Smoke, 2001). Desentralisasi fiskal merupakan
sebuah masalah dan menjadi perhatian utama bagi negara-negara berkembang
pada 1990-an. Bahkan kemunculan desentralisasi fiskal di Indonesia sangat dekat
dengan isu-isu politik dan kekhawatiran atas disintegrasi nasional (Khusaini,
2006). Bagi negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal diyakini menjadi
solusi untuk semua jenis masalah ekonomi dan politik yang dihadapi, namun
desentralisasi fiskal juga memiliki potensi masalah, yang menyebabkan masalah
baru yang menjadi beban tambahan yang telah bertahan selama bertahun-tahun.
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Halim, 2004: 96). UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance) yang hanya
bersumber dari PAD. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa
DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan
untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan
Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya
disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
3
fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana
Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah
berdasarkan presentase yang bersumber dari APBN. DBH dialokasikan untuk
membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Pembangunan manusia diartikan sebagai “a process of enlarging people’s
choices” yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini
terungkap dalam publikasi United Nations Development Programme (UNDP)
melalui Human Development Report tahun 1996 tentang Konsep Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga
indikator dasar, yaitu: usia, ilmu yang dimiliki, dan kelayakan dalam pemenuhan
kebutuhan hidup. Peneliti memilih Provinsi Jawa Timur sebagai populasi
penelitian, karena di Provinsi Jawa Timur IPM dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan yang signifikan. Peneliti tertarik meneliti Indeks Pembangunan Manusia
yang mengalami kenaikan tersebut dilihat dari unsur PAD, DAU, DAK, dan
DBH.
2. METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
yang meliputi 29 daerah kabuoaten dan 9 daerah Kota sehingga daerah total
populasi adalah 38 data. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2014-2017.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38x4 tahun atau sebanyak
152 tahun amatan. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model
pengujian regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 21.0.
Penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi klasik terlebih dahulu, sebelum
melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian regresi linear
berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat bebas
dari asumsi klasik, untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri
dari : 1) Normalitas, 2) Uji Multikolonieritas, 3) Uji Autokorelasi, dan 4) Uji
Heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakuan dengan beberapa uji yaitu: 1)
Uji F, 2) Uji t, dan 3) Uji Koefisien determinasi (R²).
4
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus memastikan bahwa uji regresi yang
dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik.
3.1.1 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov:
Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,016 dan signifikan pada 0,253 >
0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam
penelitian ini terdistribusi normal.
3.1.2 Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil dari SPSS dapat dijelaskan bahwa nilai. masing-masing
variable independen berada di atas 0,05, sehingga model penelitian bebas
heteroskedastisitas.
3.1.3 Uji Autokorelasi
Hasil perhitungan uji autokorelasi memperoleh nilai DW sebesar 1,446, nilai
ini akan dibandingkan dengan nilai batas bawah -2 dan batas atas 2, nilai DW
terletak diantara (-2<DW<2) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam
penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.
3.1.4 Uji Multikolinieritas
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variable bebas yang
memiliki Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variable bebas memiliki nilai VIF
kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi
antar variable independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah
multikolinieritas.
3.2 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi
linier berganda dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil pengujian
hipotesis diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
IPM = 75,250 + 5,275E-6PAD – 7,629E-6DAU –
4,070E-7DAK – 3,668E-6DBH + ε (1)
3.3 Uji F
Berdasarkan hasil pengujian yang tertera di dalam tabel menunjukkan bahwa nilai
F hitung sebesar 17,674 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga dapat
5
disimpulkan bahwa terdapat secara keseluruhan variable pendapatan asli daerah,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh
terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil uji F tersebut juga dapat
diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fit.
3.4 Uji t
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari
masing-masing variable bebas terhadap variable terikatnya. Variable pendapatan
asli daerah diketahui dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 < α= 0,05. Oleh
karena itu, H1 diterima dan artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap
indeks pembangunan manusia. Variable dana alokasi umum diketahui dari nilai
signifikansi 0,000 < α = 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima dan artinya dana
alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
Variable dana alokasi khusus diketahui dari nilai signifikansi 0,883 > α = 0,05.
Oleh karena itu, H3 ditolak dan artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh
terhadap indeks pembangunan manusia. Variable dana bagi hasil diketahui dari
nilai signifikansi sebesar 0,019 < α = 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima dan
artinya dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan
manusia.
3.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Hasil perhitungan dari Adjusted R² sebesar 0,369. Hal ini menunjukkan bahwa
36,9% variasi indeks pembangunan manusia suatu daerah dapat dijelaskan oleh
besarnya variable pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus, dan dana bagi hasil. Sedangkan 63,1% sisanya dijelaskan oleh variable
lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.
3.6 Pembahasan
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Hasil uji t
variable pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05. Hal ini berarti H1 diterima, artinya PAD berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah
6
adalah pendapatan yang berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam
rangka desentralisasi (Nindhita M, 2018).
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Hasil uji t variable pendapatan
asli daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti H2
diterima, artinya alokasi DAU yang tinggi bagi suatu daerah bukan indikator
kekayaan, melainkan pengalokasian dana yang tinggi tersebut berhubungan
dengan belanja langsung yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat (Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung, 2018).
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Hasil uji t
variable pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,883 >
0,05. Hal ini berarti H3 ditolak, artinya DAK tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap indeks
pembangunan manusia disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya
dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari
segi kualitas (hidup, manusia) (Zulfikar dan Hastu Sarkoro, 2018).
Hipotesis keempat menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Hasil uji t variable pendapatan
asli daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05. Pemerintah daerah
dalam membiayai kegiatan daerahnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda
yang menyebabkan adanya ketimpangan fiscal antara satu daerah dengan daerah
lainnya.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, berdasarkan hasil
analisis data diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terrhadap
7
indeks pembangunan manusia, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifkasi 0,000 <
α = 0,05, sehingga H1 diterima. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa
dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, hasil ini
dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05, sehingga H2 diterima.
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa dana alokasi khusus tidak
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, hasil ini dibuktikan dengan
nilai signifikansi 0,883 > α = 0,05, sehingga H3 ditolak. Berdasarkan hasil
analisis data diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,019 < α =
0,05, sehingga H4 diterima.
4.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang
lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: Peneliti hanya mengambil
sampel kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya
tidak bisa menggambarkan keadaan provinsi lain, Periode pengamatan dalam
penelitian ini hanya empat tahun, Penelitian ini hanya menggunakan empat
variable yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH sehingga belum memiliki kontribusi
yang berbeda dengan penelitian terdahulu, Peneliti menemukan kesulitan di dalam
menggunakan data penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini
terkait data PAD, DAU, DAK dan DBH pada kabupaten/kota di provinsi Jawa
Timur tahun 2017 tidak menyajikan data secara lengkap.
4.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka
dapat ditambahkan bebrapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian
selanjutnya, yaitu: Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel
penelitian yang lebih banyak lagi, misalkan se-pulau Jawa atau semua provinsi
yang ada di Indonesia, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Sebaiknya
periode pengamatan penelitian ke depan ditambah agar menghasilkan penelitian
yang lebih bervariasi dan akurat. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang
sama diharapkan menambah variable, seperti belanja modal, pertumbuhan
8
ekonomi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia ataupun variable
yang lainnya, sehingga hasil penelitian bisa memilik ikontribusi yang berbeda
dengan penelitian terdahulu. Diharapkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
lebih baik lagi dalam menyajikan data berupa laporan keuangan pemerintah
daerah yang lebih transparan dan lengkap.
DAFTAR PUSTAKA
Agung, Muhammad F S, dkk. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan
Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi
Pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015)”. Jurnal Akuntansi,
6 (2) : 190-203. ISSN : 2337-4314.
Ardiansyah, Vitalis Ari, dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
Ardhani, Pungky. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro, Semarang.
Bodman Philip & Hodge A. 2009. “Fiscal Decentralisation and Economic
Growth: A Bayesian Model Averaging Approach”. St. Lucia 4072 Australia
JEL Classification: E62, H1, H7, R5. ISSN 1833-4474.
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
____________. 2012. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harahap, Riva Ubar. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada
Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 11
(1): 113-122.
Hasan, Mudrika A, dkk. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum Dan Danaalokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Dengan alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada
Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015)”. Jurnal Akuntansi, 6 (2):
190–203. ISSN 2337-4314.
9
J. Supranto. 2001. Statistik teori dan aplikasi. Jakarta : Erlangga.
Jensen, Michael C & Meckling W H. 2002. “Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial
Economics, 3 (4) : 305-360.
Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan
Pembangunan Daerah. Madang : BFE UNIBRAW
Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional
Akuntansi X.
Maharditya, Nindhita. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil
(DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian
Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Putra, Putu Gede W, dkk. 2015. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11 (3) : 863-877. ISSN: 2302-
8556.
Sarkoro dan Zulfikar. 2016. “Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah
Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)”. Riset Akuntansi dan Keuangan
Indonesia, 1 (1) : 0-11.
Sari, Ida Ayu C Y, dkk. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja
Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia”. E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana , 15 (3) : 2409-2438. ISSN: 2302-855..
Smoke, Paul. 2001. “Fiscal Decentralization in Developing Countries A Review
of Current Concepts and Practice”. Democracy, Governance and Human
Rights Programme Paper Number 2.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis.Bandung: Alfabeta.
Sularso, Sri. 2003. Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi,
Yogyakarta. BPFE.
Usman, Syaikhu., M. Sulton Mawardi., Adri Poesoro., Asep Suryahadi., Charles
Sampford. 2008. “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK)”. Laporan Penelitian SMERU.
10
Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap
Pengalokasian Belanja Modal”. Accounting Analysis Journal, 2 (1).
Yoanika, RC & Bawono, ADB. 2018. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Belanja Daerah Bidang Pendidikan
Sebagai Variabel Moderating survei dilakukan pada Kabupaten/Kota Se-
Jawa”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naskah Publikasi.
Widyasari, Nurul. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi
Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Alokasi Khusus (Dak)
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah)”. Naskah Publikasi.
UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Badan Pusat Statistik. 2018. IPM 2014-2017, (Offline),
(http://www.bps.jatim.go.id diakses tanggal 24 November 2018).
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. 2018. Realisasi
APBD 2015-2017, (Offline), (www.djpk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 25
November 2018).
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2018. Realisasi APBD 2014,
(Offline), (www.keuda.kemendagri.go.id diakses tanggal 25 November 2018).
top related