Transcript
TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR PNPM – MP
MENUJUUNIT USAHA BERSAMA BUM DESA
SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA MEMBANGUN INDONESIA
Tim Khusus Kecamatan Kedungbanteng
AGENDA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH
KONSEP TRADISI BERDESA
HARAPAN LAHIRNYA UU DESA
KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
REPOSISI DESA
REPOSISI DESA DARI OBJEK MJD SUBJEKPEMBANGUNAN
MODEL PEMBANGUNAN DESA
PNPM-MP HADIR DI ERA GOVERMENT DRIVEN DEVELOPMENT
IDT
P3DT
PPK
PNPM-MP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN YG LAHIR BERULANG-ULANG
1998
1994
1996
2006
SEKEDAR PROGRAM
IDT P3DT PPKPNPM-
MP
19981994 1996
2006
22 TAHUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN HANYA SEKEDAR PROGRAM
BERAKHIR TANPA ADANYA KEPASTIAN HUKUM
TETAP MJD BEBAN RAKYAT
IDTP3DTPPK
PNPM-MP
SUMBER PEMBIAYAAN LEBIH
BANYAK DARI HUTANG LUAR
NEGERIBANK DUNIA
Rakyat miskin masih mjd objek utk mendapatkan utang luar negeri Melalui program pemberdayaan masyarakat miskin
KONSEKUENSI PNPM-MP YG DI BIAYAI DARI UTANG LUAR NEGERI
Semangat utk tidak HANYA SEBAGAI OBJEK dgn memperjuangan Undang-Undang yg mengatur ttg MASYARKAT DESA
BANK DUNIAIBRD
PNPM-MPTH. 2006
PEMBERDAYAAN MASY. MISKIN
UU. 25/2007 PMA
KEPENTINGAN INVESTASI
ASING DI INDONESIA
REINKARNASI PROGRAM MENJADI PERUNDANG-UNDANGAN
PNPM-MPTH. 2006
MASY. DESASBG SUBJEK
PEMBANGUNAN
DIADOPSI
PENATAAN KELEMBAGAAN
UU TTG DESA
PELESTARIAN & PENGEMBANGAN
ASET & MODAL PNPM
BERAKHIRNYA PNPM-MP
secara Programatik
BERSAMAAN DG BERLAKUNYA UU TTG
DESA
SE DitJen PMD Kemendagri No: 402/2128/PNPM-
MP/11/2014 3 Nop 2014
BERAKHIRPNPM-MP
BERSAMAAN DG BERAKHIRNYA MASA
KEKUASAAN PEMERINTAHAN SBY
BERAKHIRNYA PNPM-MP
UU NO 6/2014TTG DESA
BERAKHIRPNPM-MP
BER-EVOLUSI DALAM
PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD
& STATUS HUKUM
PENATAAN KELEMBAGAAN EKS. PENPM-MP
SEBAGAI SALAH SATU PILAR
PEMBANGUNAN DESA MENUJU
PADA KEMANDIRIAN
DESA
HARUS BERBASIS DARI DESA
TIDAK BERTENTANGAN DG UU DESA
PELESTARIAN & PENGEMBANGAN ASET & MODAL EKS. PNPM-MP
PEMBENTUKAN WADAH KERJASAMA ANTAR DESA
PEMBENTUKAN STATUS HUKUM YG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MENGAKOMODIR POTENSI SDM EKS. PNPM -MP
Bagaimana status hukum PNPM-MP
?
Bagaimana penataanBKAD versi PNPM
Agar sesuai UU DESA
?
BKAD SATU-SATUNYA WADAH KERJASAMA
BIDANG-BIDANG KERJASAMA ANTAR DESA
PASAL 92 AYAT 1 UU DESA PASAL 92 AYAT 3 UU DESA
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG EKONOMI
BUM DESA BERSAMA
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG KEAMANAN & KETERTIBAN
UNIT KERJA BKAD
BKAD
PEMBENTUKAN BKAD KEC. KEDUNGBANTENG
PEMBENTUKAN BUM DESA KEC. KD BANTENG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA BKAD
2 KELEMBAGAAN BKAD
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BUM DESA
Pasal 87 UU Desa
Pasal 132 s/d 142 PP No. 43/2014
Peraturan Menteri Desa, PDT & TransNo. 4 tahun 2015 tentang BUM Desa
MUS DESA
PERATURAN DESA
ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN TANGGA BUM DESA
ORAGANISASI BUM DESA
Maksud didirikan BUM DESA
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya
menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama
antar-Desa.
Organisasi BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa
Satu-satunya Kelembagaan Desa yg dapat menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa
SUSUNAN ORAGANISASI KERJA BUM DESA
PenasihatEx-officio Kepala Desa
Pengelola harian
Dewan Pengawas
PENGELOLA HARIAN/PENGURUS HARIAN
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR OPERASIONAL
DIREKTUR KEUANGAN
KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN UNIT USAHA BUM DESA
KEPALA DIVISI BIDANG KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA
KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN & PEMANTAUAN UNIT-UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA
DEWAN PENGAWAS
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
KELEMBAGAAN BUM DESA
BUM DESA
UNIT USAHA
BUM DESA
KERJASAMA ANTAR DESA
UNIT USAHA BERSAMA BUM
DESA
BKAD
MODAL BUM DESA
Modal awal dari APB DESA
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Masyarakat
Tidak terbagi atas SAHAM
PRIORITAS PENGELOLAAN DANA DESA YG BERSUMBER DARI APBN
60%PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
40%PEMBANGUNAN
FISIK DESA
Prioritas Pemberdayaan Masy:
30% kerjasama
30% Penyertaan Modal jangka waktu
40% Penyertaan Modal tanpa Jangka Waktu
HIRARKI KEDUDUKAN ORGANISASI BKAD
M.A.DDEWAN
PENGAWAS
PENGURUS HARIAN
UNIT KERJA
BKD BKD BKD BKD BKD
PEMBINA
UTUSAN WAKIL DESA
USAHA BERSAMA BUM DESA
STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA BKAD
KABIDPEMBERDAYAANDAN PELAYANAN
MASAYRAKAT
PENGURUS HARIAN UNIT KERJATeridiri dari :
KETUA SEKRETARISBENDAHARA
KABIDPEMBANGUNAN
KABID KEAMANAN &KETERTIBAN
BKD 14 DESA DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGBANTENG
STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA BERSAMA BKAD
PENGURUS HARIAN USAHA BERSAMA BUM DESA
Teridiri dari :
KETUA SEKRETARISBENDAHARA
KABIDBIDANG
PENGELOLAAN UNIT USAHA
BERSAMA BUM DESA
KABID BIDANG
KERJASAMA BUM DESA
KABID BIDANG
PEMANTAUAN UNIT-UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA
TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR
SKEMA TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR
STRUKTUR ORGANISASI BKADPasal 19
MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)
PEMBINA
DEWAN PENGAWAS
PENGURUS HARIAN
UNIT-UNIT KERJA “UPK”
KERJASAMA USAHA BUM DESA
BUM DESA
BUM DESA
BUM DESA
BUM DESA
BUM DESA
BKAD
UNIT USAHABUM DESBERSAMA
UNIT USAHABUM DESBERSAMA
UNIT USAHABUM DESBERSAMA
UNIT USAHABUM DESBERSAMA
KERJASAM USAHA BUM DES ANTAR DESA
BUM DESA
BKAD
BUM DESBERSAMA
MEKANISME TRANSFORMASI BUM DES BERSAMA
TAHAP TRANSFORMASI
BKADUPK DANA BERGULIRPNPM - MP
HIBAH
BUM DESA
BUM DESA
BUM DESA
HIBAHUNIT USAHA BERSAMA
LKM
KERJASAMA USAHA BUM DESA ANTAR
DESA
TERIMA KASIH
top related