PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD PNPM

TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR PNPM – MP

MENUJUUNIT USAHA BERSAMA BUM DESA

SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA MEMBANGUN INDONESIA

Tim Khusus Kecamatan Kedungbanteng

AGENDA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH

KONSEP TRADISI BERDESA

HARAPAN LAHIRNYA UU DESA

KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

REPOSISI DESA

REPOSISI DESA DARI OBJEK MJD SUBJEKPEMBANGUNAN

MODEL PEMBANGUNAN DESA

PNPM-MP HADIR DI ERA GOVERMENT DRIVEN DEVELOPMENT

IDT

P3DT

PPK

PNPM-MP

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN YG LAHIR BERULANG-ULANG

1998

1994

1996

2006

SEKEDAR PROGRAM

IDT P3DT PPKPNPM-

MP

19981994 1996

2006

22 TAHUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN HANYA SEKEDAR PROGRAM

BERAKHIR TANPA ADANYA KEPASTIAN HUKUM

TETAP MJD BEBAN RAKYAT

IDTP3DTPPK

PNPM-MP

SUMBER PEMBIAYAAN LEBIH

BANYAK DARI HUTANG LUAR

NEGERIBANK DUNIA

Rakyat miskin masih mjd objek utk mendapatkan utang luar negeri Melalui program pemberdayaan masyarakat miskin

KONSEKUENSI PNPM-MP YG DI BIAYAI DARI UTANG LUAR NEGERI

Semangat utk tidak HANYA SEBAGAI OBJEK dgn memperjuangan Undang-Undang yg mengatur ttg MASYARKAT DESA

BANK DUNIAIBRD

PNPM-MPTH. 2006

PEMBERDAYAAN MASY. MISKIN

UU. 25/2007 PMA

KEPENTINGAN INVESTASI

ASING DI INDONESIA

REINKARNASI PROGRAM MENJADI PERUNDANG-UNDANGAN

PNPM-MPTH. 2006

MASY. DESASBG SUBJEK

PEMBANGUNAN

DIADOPSI

PENATAAN KELEMBAGAAN

UU TTG DESA

PELESTARIAN & PENGEMBANGAN

ASET & MODAL PNPM

BERAKHIRNYA PNPM-MP

secara Programatik

BERSAMAAN DG BERLAKUNYA UU TTG

DESA

SE DitJen PMD Kemendagri No: 402/2128/PNPM-

MP/11/2014 3 Nop 2014

BERAKHIRPNPM-MP

BERSAMAAN DG BERAKHIRNYA MASA

KEKUASAAN PEMERINTAHAN SBY

BERAKHIRNYA PNPM-MP

UU NO 6/2014TTG DESA

BERAKHIRPNPM-MP

BER-EVOLUSI DALAM

PENATAAN KELEMBAGAAN BKAD

& STATUS HUKUM

PENATAAN KELEMBAGAAN EKS. PENPM-MP

SEBAGAI SALAH SATU PILAR

PEMBANGUNAN DESA MENUJU

PADA KEMANDIRIAN

DESA

HARUS BERBASIS DARI DESA

TIDAK BERTENTANGAN DG UU DESA

PELESTARIAN & PENGEMBANGAN ASET & MODAL EKS. PNPM-MP

PEMBENTUKAN WADAH KERJASAMA ANTAR DESA

PEMBENTUKAN STATUS HUKUM YG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

MENGAKOMODIR POTENSI SDM EKS. PNPM -MP

Bagaimana status hukum PNPM-MP

?

Bagaimana penataanBKAD versi PNPM

Agar sesuai UU DESA

?

BKAD SATU-SATUNYA WADAH KERJASAMA

BIDANG-BIDANG KERJASAMA ANTAR DESA

PASAL 92 AYAT 1 UU DESA PASAL 92 AYAT 3 UU DESA

KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG EKONOMI

BUM DESA BERSAMA

KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG KEAMANAN & KETERTIBAN

UNIT KERJA BKAD

BKAD

PEMBENTUKAN BKAD KEC. KEDUNGBANTENG

PEMBENTUKAN BUM DESA KEC. KD BANTENG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA BKAD

2 KELEMBAGAAN BKAD

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 87 UU Desa

Pasal 132 s/d 142 PP No. 43/2014

Peraturan Menteri Desa, PDT & TransNo. 4 tahun 2015 tentang BUM Desa

MUS DESA

PERATURAN DESA

ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN TANGGA BUM DESA

ORAGANISASI BUM DESA

Maksud didirikan BUM DESA

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya

menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama

antar-Desa.

Organisasi BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa

Satu-satunya Kelembagaan Desa yg dapat menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa

SUSUNAN ORAGANISASI KERJA BUM DESA

PenasihatEx-officio Kepala Desa

Pengelola harian

Dewan Pengawas

PENGELOLA HARIAN/PENGURUS HARIAN

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR KEUANGAN

KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN UNIT USAHA BUM DESA

KEPALA DIVISI BIDANG KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

KEPALA DIVISI BIDANG PENGELOLAAN & PEMANTAUAN UNIT-UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA

DEWAN PENGAWAS

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

KELEMBAGAAN BUM DESA

BUM DESA

UNIT USAHA

BUM DESA

KERJASAMA ANTAR DESA

UNIT USAHA BERSAMA BUM

DESA

BKAD

MODAL BUM DESA

Modal awal dari APB DESA

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Masyarakat

Tidak terbagi atas SAHAM

PRIORITAS PENGELOLAAN DANA DESA YG BERSUMBER DARI APBN

60%PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

40%PEMBANGUNAN

FISIK DESA

Prioritas Pemberdayaan Masy:

30% kerjasama

30% Penyertaan Modal jangka waktu

40% Penyertaan Modal tanpa Jangka Waktu

HIRARKI KEDUDUKAN ORGANISASI BKAD

M.A.DDEWAN

PENGAWAS

PENGURUS HARIAN

UNIT KERJA

BKD BKD BKD BKD BKD

PEMBINA

UTUSAN WAKIL DESA

USAHA BERSAMA BUM DESA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA BKAD

KABIDPEMBERDAYAANDAN PELAYANAN

MASAYRAKAT

PENGURUS HARIAN UNIT KERJATeridiri dari :

KETUA SEKRETARISBENDAHARA

KABIDPEMBANGUNAN

KABID KEAMANAN &KETERTIBAN

BKD 14 DESA DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGBANTENG

STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA BERSAMA BKAD

PENGURUS HARIAN USAHA BERSAMA BUM DESA

Teridiri dari :

KETUA SEKRETARISBENDAHARA

KABIDBIDANG

PENGELOLAAN UNIT USAHA

BERSAMA BUM DESA

KABID BIDANG

KERJASAMA BUM DESA

KABID BIDANG

PEMANTAUAN UNIT-UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA

TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR

SKEMA TRANSFORMASI UPK DANA BERGULIR

STRUKTUR ORGANISASI BKADPasal 19

MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)

PEMBINA

DEWAN PENGAWAS

PENGURUS HARIAN

UNIT-UNIT KERJA “UPK”

KERJASAMA USAHA BUM DESA

BUM DESA

BUM DESA

BUM DESA

BUM DESA

BUM DESA

BKAD

UNIT USAHABUM DESBERSAMA

UNIT USAHABUM DESBERSAMA

UNIT USAHABUM DESBERSAMA

UNIT USAHABUM DESBERSAMA

KERJASAM USAHA BUM DES ANTAR DESA

BUM DESA

BKAD

BUM DESBERSAMA

MEKANISME TRANSFORMASI BUM DES BERSAMA

TAHAP TRANSFORMASI

BKADUPK DANA BERGULIRPNPM - MP

HIBAH

BUM DESA

BUM DESA

BUM DESA

HIBAHUNIT USAHA BERSAMA

LKM

KERJASAMA USAHA BUM DESA ANTAR

DESA

TERIMA KASIH