PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Post on 21-Mar-2016
135 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PEMUNGUT PPN
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
PEMUNGUT PPN
:Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai antara lain
Bendaharawan
KPPN
BUMN
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Penyerahan BKP/JKP
Pemungut PPN
TagihanFaktur PajakSSP
Memungut PPN PKP
Rekanan
Kas Negara
Setor PPN
PEMUNGUT PPN
PEMUNGUT PPN
Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang
I. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara (berdasarkan KMK 563/KMK.03/2003)
PEMUNGUT PPN
Kewajiban Pemungut PPN :1. Memungut PPN yang terutang atas
penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP;2. Menyetorkan PPN yang terutang; dan3. Melaporkan PPN yang terutang;4. Apabila pembayaran melalui KPPN,
Bendaharawan wajib melaporkan PPN yang terutang yang dipungut oleh KPPN.
PEMUNGUT PPN
Pembayaran atas
penyerahan BKP dan atau
JKP sudah termasuk PPN
& PPn BM
PEMUNGUT PPNPPN dan PPn BM yang tidak dipungut oleh Bendaharawan adalah pembayaran atas :
1. jumlahnya paling banyak Rp. 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. untuk pembebasan tanah;3. penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN nya
dibebaskan dan atau tidak dipungut PPN nya;4. penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA;5. rekening telepon;6. jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan7. penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN
PEMUNGUT PPNMekanisme pemungutan :
1. dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah;
2. faktur pajak dan surat setoran pajak dibuat oleh PKP Rekanan Pemerintah;
3. SSP dibuat atas nama PKP Rekanan Pemerintah dan yang menyetorkan PPN terutang adalah Bendaharawan Pemerintah;
4. penyetoran PPN yang terutang dilakukan paling lambat 7 hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan;
5. Pencatatan penyetoran PPN & PPn BM yang dipungut oleh KPPN, dilakukan pada saat pemungutan PPN & PPn BM, yaitu pada saat pembayaran oleh KPPN kepada PKP Rekanan;
PEMUNGUT PPN6. Bendaharawan pemerintah wajib melaporkan PPN & PPn BM
yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, paling lambat 20 hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan;
7. Pelaporan PPN & PPn BM yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara dengan menggunakan SPT Masa bagi Pemungut PPN
PEMUNGUT PPN
contoh penghitungan
PEMUNGUT PPN
1. Jumlah PPN yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atas penyerahan BKP dari PKP Rekanan adalah sebesar 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh : - Jumlah pembayaran Rp. 11.000.000,-- Jumlah PPN yang dipungut : 10/110 x Rp. 11.000.000 = Rp. 1.000.000,-- Sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp. 10.000.000,-
PEMUNGUT PPN2. Apabila penyerahan BKP dari PKP Rekanan terutang PPN & PPn
BM jumlah PPN yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah perhitungannya sebagai berikut :
Contoh : Penyerahan BKP terutang PPn BM sebesar 20 % - Jumlah pembayaran Rp. 13.000.000,-- Jumlah PPN yang dipungut : 10/130 x Rp. 13.000.000 = Rp. 1.000.000,-- Jumlah PPn BM yang dipungut : 20/130 x Rp. 13.000.000 = Rp. 2.000.000,-- Sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp. 10.000.000,-
PEMUNGUT PPN3. Jumlah pembayaran paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-.
Batas jumlah tersebut termasuk PPN & PPn BM
Contoh : - Harga Jual Rp. 900.000,-- PPN 10 % x Rp. 900.000,- Rp. 90.000,-- PPn BM ( mis. 20 % ) 20 % x Rp. 900.000,- Rp. 180.000,-- Harga Jual termasuk PPN & PPn BM Rp. 1.170.000,-
PEMUNGUT PPNII. BUMNPPN dan PPn BM yang tidak dipungut oleh BUMN adalah pembayaran atas :1. jumlahnya paling banyak Rp. 10 juta termasuk PPN & PPn BM
yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN nya dibebaskan dan atau tidak dipungut PPN nya;
3. penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA;4. rekening telepon;5. jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan6. penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN;
PEMUNGUT PPN
Faktur Pajak harus dibuat
pada saat
Penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran
diterima sebelum penyerahan BKP/JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan
PEMUNGUT PPNKewajiban BUMN :
1. wajib menyetorkan PPN dan /atau PPn BM yang terutang ke Kas Negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
2. wajib melaporkan PPN dan/atau PPn BM yang telah dipungut dan disetorkan, ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
3. pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPn BM tersebut dengan menggunakan SPT Masa Pemungut PPN;
PEMUNGUT PPN
III. KONTRAKTOR KERJA SAMA PENGUSAHAAN MIGAS DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
PEMUNGUT PPNKontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah :
a. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan migas;
b. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi
PEMUNGUT PPNPPN dan PPn BM yang tidak dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah pembayaran atas :
1. jumlahnya paling banyak Rp. 10 juta termasuk PPN & PPn BM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN nya dibebaskan dan atau tidak dipungut PPN nya;
3. penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA;4. rekening telepon;5. jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan6. penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN;
PEMUNGUT PPNFaktur Pajak harus dibuat oleh rekanan
pada saat
Penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran
diterima sebelum penyerahan BKP/JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan
PEMUNGUT PPNKewajiban Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin :
1. wajib menyetorkan PPN dan /atau PPn BM yang terutang ke Kas Negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
2. wajib melaporkan PPN dan/atau PPn BM yang telah dipungut dan disetorkan, ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
3. pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPn BM tersebut dengan menggunakan SPT Masa Pemungut PPN;
LATIHAN1. PT. Anugerah Jaya memperoleh pesanan pengadaan 25 unit AC
dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati harga per unit AC tersebut adalah sebesar Rp. 5.500.000,- per unit ( sudah termasuk PPN ). Hitung :a. Berapa jumlah PPN yang harus dipungut oleh PT. Anugerah Jaya ?b. Berapa jumlah biaya yang harus diserahkan oleh Dinas Pariwisata kepada PT. Anugerah Jaya setelah dikurangi dengan PPN yang telah disetorkan ke
Kas Negara?
2. Bapak Ahmad seorang Pedagang Eceran pemilik Toko “ Maju Terus “ adalah seorang PKP, pada bulan Maret menjual 500 kg Beras kepada Dinas Sosial Pemkab Malang untuk keperluan pembagian sumbangan paket Sembako kepada warga kurang mampu di daerah Kabupaten Malang. Harga jual beras adalah sebesar Rp. 8.500,- / kg. Hitung jumlah PPN yang dipungut oleh Dinas Sosial Pemkab Malang tersebut.
CV. Alam Makmur menyerahkan 50 tas sekolah kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan dengan harga jual Rp. 110.000,- / tas sekolah. Pada bulan yang sama CV. Alam Makmur menjual 100 tas sekolah kepada konsumen akhir dengan total penjualan sebesar Rp. 25. 000.000,-. Jumlah PPN atas pengadaan tas dari pabrikan sebesar Rp. 1.500.000,-.Hitung jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh PKP tersebut
top related