PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKANsakip.tanahbumbukab.go.id/.../DINAS-PENDIDIKAN...2.pdf · Jangka Panjang (R PJP) 2011 – 2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta Renstra
Post on 27-May-2019
219 Views
Preview:
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUDINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi Batulicin Telp/Fax ( 0518) 6076023e-mail : disdiktanbukab@gmail.com
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul iKata Pengantar iiDaftar Isi iiiDaftar Tabel ivDaftar Lampiran v
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Landasan Hukum 2C. Maksud dan Tujuan 3D. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALUA. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdikpora Tahun 2012 6B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 9C. Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD 18D.E.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPenelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2020
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANA. Telaahan Terhadap Program Nasional 22B. Tujuan dan Sasaran Renja 2014 23
BAB IV PENUTUPA. Kaidah Pelaksanaan 25B. Rencana Tindak Lanjut 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 : Realisasi Kinerja Keuangan 7
Tabel 2.2 : Realisasi Sasaran 1 Renstra 2011 – 2015 10
Tabel 2.3 : Realisasi Sasaran 2 Renstra 2011 – 2015 14
Tabel 2.4 : Realisasi Sasaran 3 Renstra 2011 - 2015 16
Tabel 2.5 : Realisasi Sasaran 4 Renstra 2011 - 2015 18
( iv )
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
Tabel 2.2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadapPencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga s.d Tahun 2013
LAMPIRAN 2 Tabel 2.2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga
LAMPIRAN 3 Tabel 2.2.4 : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2014
LAMPIRAN 4Tabel 2.2.5 : Usulan Masyarakat Terhadap Rencana Program
dan Kegiatan pada Pendidikan Pemuda danOlahraga Th. 2014
LAMPIRAN 5 Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPDTahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
( v )
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2011 – 2015 dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 2011 – 2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta
Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2011 – 2015.
Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu
merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk
rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu
1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai–nilai dan faktor–faktor
penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat
dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah
dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten
Tanah Bumbu dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua
elemen di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam
melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.
Oleh karena itu Renja ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh
jajaran Dinas Pendidikan serta oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian
program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan
berkesinambungan.
Batulicin, Januari 2014Kepala Dinas Pendidikan
Ir. Sartono, M. SiNIP. 19600915 198703 1 018
( ii )
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan
Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat
yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan
gender. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali
masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar
mampu menjadi pelaku dalam pembangunan. Perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud harus disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah
maupun perencanaan tahunan.
Rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
disusun berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penyusunannya melibatkan
seluruh bidang melalui beberapa tahapan yakni tahapan
perencanaan dimana masing-masing bidang menentukan dan
membuat desain kegiatan-kegiatan prioritas beserta rincian tugas
serta rumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran keberhasilah
kegiatan, pembiayaan dan waktu. Hasil dari penentuan kegiatan ini
diolah dan dimusyawarahkan untuk memastikan sejauh mana
keterkaitan kegiatan tersebut dengan dokumen-dokumen
perencanaan seperti Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 2
Reorientasi penyelenggaraan pendidikan diperlukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini pemerintah melalui
Undang-undang RI Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi
Daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di
daerah. Disinilah peran Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pendidikan melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu
pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan
yakni Peningkatan mutu, efisiensi Keuangan, efisiensi administrasi
dan perluasan akses. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
diselaraskan dengan Rencana Kementrian, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Provinsi dan Renstra
SKPD. Adanya keselarasan ini akan memudahkan dalam
pengendalian dan evaluasi ketercapaian layanan Pendidikan lebih-
lebih dalam semangat efisiensi keuangan dan Administrasi
sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu PropinsiKalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 3
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang StandarNasional Pendidikan Nasional;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomandan Penerapan standar Pelayanan Minimal;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang , Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah;
18.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor … Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
C. Maksud dan Tujuan1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
a. Sebagai pedoman dalam menentukan dan implimentasi
kegiatan-kegiatan dimasing-masing bidang
b. Sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan
c. Sebagai dokumen formal Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2. Tujuan
a. Disemua kegiatan terjadi sinkronisasi, kordinasi dan tercipta
komunikasi bagi ketercapaian sasaran kegiatan.
b. Terjadi kesatuan pemahaman antar pelaksana kegiatan
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 5
D. Sistematika PenulisanRencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2017 disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan tentang latar
belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan. Dikemukakan secara ringkas pengertian,
proses penyusunan keterkaitan dengan dokumen-dokumen
diatasnya serta refrensi hukum sebagai legalitas formalnya.
b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu. Bagian ini
memuat review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu
dan perkiraan capaian tahun yang akan datang. Sejauh mana
target kinerja dapat dicapai dan memenuhi target
c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini berisi
Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah,
kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan. Juga
dijelaskan tujuan dan sasaran rencana kerja, uraian garis besar
tentang rekapitulasi dan kegiatan
d. Bab IV Penutup. Pada bagian akhir dikemukakan point-poin
penting yang perlu perhatian serta kaidah-kaidah pelaksanaan
dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan
rencana kerja ini.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan
pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu
dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-
ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi
kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu
yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai
suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan
informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan
sasaran.
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat
keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan
Dinas Pendidikan dalam mengemban Visi dan Misi. Evaluasi kinerja
merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja.
Evaluasi kinerja berfungsi untuk :
1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu
organisasi
2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat
dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang.
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan TahunAnggaran 2016
Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun
2016, secara sederhana dilihat dari dua indikator capaian, yaitu
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 7
Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
berupa non fisik, dan kinerja keuangan yaitu perhitungan realisasi
penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah
ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
1. Dari 11 program, ada 64 (enam puluh empat) kegiatan yang
tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran
2016, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
terdapat 12 (dua belas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Pendidikan Anak Usia Dini,
terdapat 9 (sembilan) kegiatan, Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdapat 29 (dua puluh
sembilan) kegiatan, Program Pendidikan Menengah, terdapat 6
(enam) kegiatan, Program Pendidikan Non Formal, terdapat 2
(dua) kegiatan, Program Pendidikan Luar Biasa, terdapat 1
(satu) kegiatan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, terdapat 1 (satu) kegiatan dan Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 1 (satu)
kegiatan. Secara keseluruhan untuk capaian indikator output
adalah 90,34 %.
2. Dari sisi kinerja keuangan, capaian realisasi adalah 90,32 % dari
total pagu anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2016. Adapun
realisasi tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1Realisasi Kinerja Keuangan
No Nama Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
I Program PelayanAdministrasi Perkantoran
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 8
1Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
185.760.000,00 134.040.883,00 72,16%
2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
242.000.000,00 172.300.000,00 71,20%
3Penyediaan jasa administrasikeuangan
447.550.000,00 408.090.000,00 91,18%
4Penyediaan jasa kebersihankantor
29.343.500,00 27.347.000,00 93,20%
5Penyediaan alat tulis kantor 296.624.100,00 284.221.100,00 95,82%
6Penyediaan barang cetakandan penggandaan
209.500.000,00 209.499.172,00 100,00%
7Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
5.350.000,00 5.050.000,00 94,39%
8Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
25.755.000,00 18.255.000,00 70,88%
9Penyediaan makanan danminuman
206.006.000,00 159.811.000,00 77,58%
10Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
863.700.000,00 513.758.125,00 59,48%
11Penyediaan Jasa Non PNS 46.954.400.000,00 46.771.903.750,00 99,61%
12Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah
380.550.000,00 320.676.600,00 84,27%
II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 39.500.000 35.640.000,00 90,23%
III Program Peningkatan DisiplinAparatur
14 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 90.300.000,00 88.537.500,00 98,05%
IVProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
15 Daftar usul perhitungan angkakredit ( Dupak ) guru 78.200.000,00 63.200.000,00 80,82%
VProgram Pendidikan AnakUsia Dini
16 Pembangunan gedung sekolah 1.109.900.000,00 1.102.773.000,00 99,36%
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 9
17 Penambahan ruang kelassekolah 226.150.000,00 222.451.000,00 98,36%
18 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir 1.101.800.000,00 651.557.000,00 59,14%
19Pembangunan jaringan instalasilistrik sekolah danperlengkapannya
49.950.000,00 31.899.500,00 63,86%
20 Pengadaan alat praktik danperaga siswa 203.550.000,00 200.750.000,00 98,62%
21 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah 7.300.000,00 0,00 0,00%
22 Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini 1.273.713.000,00 1.270.097.500,00 99,72%
23Pengembangan data daninformasi Pendidikan Anak UsiaDini
22.637.500,00 0,00 0,00%
24Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan AnakUsia Dini
110.065.000,00 108.565.000,00 98,64%
VIProgram Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun
25 Pembangunan gedung sekolah 1.347.400.000,00 841.506.000,00 62,45%
26 Penambahan ruang kelassekolah 9.289.400.000,00 7.264.274.400,00 78,20%
27 Penambahan ruang gurusekolah 2.928.183.000,00 2.077.657.900,00 70,95%
28 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir 5.712.200.000,00 3.317.089.000,00 58,07%
29 Pembangunan pepustakaansekolah 224.050.000,00 208.525.000,00 93,07%
30 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary 223.150.000,00 1.500.000,00 0,67%
31 Pengadaan mebeluer sekolah 1.377.000.000,00 1.233.477.300,00 89,58%
32 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah 1.448.111.000,00 908.227.500,00 62,72%
33 Pembinaaan minat, bakat, dankreativitas siswa 441.755.000,00 331.995.000,00 75,15%
34Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar
31.148.000,00 0,00 0,00%
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 10
35 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar 79.242.000,00 75.792.000,00 95,65%
36 Monitoring, evaluasi danpelaporan 18.671.500,00 18.671.500,00 100,00%
37 Ujian Nasional PendidikanDasar Sembilan tahun 370.684.500,00 357.606.792,00 96,47%
38Pengadaan SaranaPeningkatan Mutu ProgramDAK Bidang PendidikanJenjang SD/SDLB
440.696.000,00 0,00 0,00%
39 Ujian Sekolah SD/MI 316.322.500,00 307.292.180,00 97,15%
40Penyediaan bantuanoperasional pendidik (BOP)jenjang SD/MI
8.015.460.000,00 8.015.460.000,00 100,00%
41 Penyediaan Beasiswa bagikeluarga tidak mampu ( SD ) 2.009.450.000,00 2.009.450.000,00 100,00%
42Penyediaan bantuanoperasional pendidik (BOP)jenjang SMP/ MTs
4.130.550.000,00 3.948.390.000,00 95,59%
43 Penyediaan Beasiswa bagikeluarga tidak mampu (SMP) 2.010.350.000,00 2.010.350.000,00 100,00%
44 Pembinaan Minat, Bakat danKreatifitas siswa (SMP) 690.990.000,00 491.190.200,00 71,08%
45 Pembangunan gedung sekolah(SMP) 123.450.000,00 0,00 0,00%
46 Penambahan Ruang Kelas(SMP) 2.452.000.000,00 2.040.310.000,00 83,21%
47 Penambahan Ruang Guru(SMP) 462.950.000,00 436.738.000,00 94,34%
48Pembangunan Taman,Lapangan Upacara danFasilitas Parkir (SMP)
2.122.400.000,00 1.830.154.500,00 86,23%
49 Pembangunan Perpustakaan(SMP) 28.700.000,00 0,00 0,00%
50 Pembangunan ruang serbaguna / aula (SMP) 20.900.000,00 0,00 0,00%
51 Rehabilitasi sedang / beratruang kelas (SMP) 907.200.000,00 444.901.000,00 49,04%
52 Pengadaan Mebeleur Sekolah(SMP) 640.200.000,00 573.022.800,00 89,51%
53 Pembangunan sarana air bersihdan sanitari (SMP) 349.950.000,00 119.026.000,00 34,01%
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 11
VII Program PendidikanMenengah
54 Penambahan ruang kelassekolah 447.200.000,00 360.400.000,00 80,59%
55Penyediaan BantuanOperasional Manajemen Mutu(BOMM)
9.450.624.400,00 9.450.300.000,00 100,00%
56 Penyediaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu 1.204.950.000,00 1.201.800.000,00 99,74%
57 Monitoring, evaluasi danpelaporan 28.397.500,00 10.325.500,00 36,36%
58 Ujian nasional pendidikanmenengah 236.450.000,00 141.330.456,00 59,77%
59 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa *) 589.025.000,00 488.410.000,00 82,92%
VIII Program Pendidikan NonFormal
60 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal 74.540.000,00 41.450.000,00 55,61%
61 Pengembangan pendidikankeaksaraan 274.210.000,00 241.070.000,00 87,91%
IX Program Pendidikan LuarBiasa
62 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa*) 71.944.000,00 21.145.000,00 29,39%
XProgram Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
63Pengembangan sistempenghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik
141.617.000,00 134.469.500,00 94,95%
XI Program ManajemenPelayanan Pendidikan
64Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan
200.262.000,00 198.262.000,00 99,00%
Jumlah 115.091.387.500 103.951.992.658 90,32%
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target
kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 12
merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya ialah bahwa untuk
dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus dicapai
sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran
dirumuskan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sasaran-
sasaran ini dijabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana
Kerja Tahunan yang terdiri dari beberapa kebijakan, program dan
kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat
operasional artrinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang
akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam
Renstra Tahun 2016 – 2021 adalah diuraikan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang
PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
3. Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta
melestarikan sejarah dan kepurbakalaan.
Dari tiga sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator
kinerjanya, yaitu :
1. Meningkatnya APK PAUD,
2. Meningkatnya APK SD/MI,
3. Meningkatnya APK SMP/MTs,
4. Meningkatnya APK Non Formal,
5. Meningkatnya APS SD/MI,
6. Meningkatnya APS SMP/MTs,
7. Meningkatnya APM SD/MI,
8. Meningkatnya APM SMP/MTs,
9. Meningkatnya Persentase desa memiliki minimal 1 lembaga
PAUD,
10. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah,
11. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah,
12. Meningkatnya Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD,
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 13
13. Meningkatnya Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1,
14. Meningkatnya Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1,
15. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik,16. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN),
17. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah,
18. Meningkatnya Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan,
19. Meningkatnya Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60%,
20. Meningkatnya Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60%,
21. Meningkatnya Persentase PAUD minimal terakreditasi B,
22. Meningkatnya Persentase SD minimal terakreditasi B
23. Meningkatnya Persentase SMP minimal terakreditasi B,
24. Meningkatnya Persentase PKBM minimal terakreditasi B,
25. Meningkatnya Persentase LKP minimal terakreditasi B
26. Meningkatnya Nilai rata-rata UASBN SD,
27. Meningkatnya Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP,
28. Meningkatnya Nilai Indeks Integritas UN SMP,
29. Meningkatnya Angka Putus SD,
30. Meningkatnya Angka Putus SMP,
31. Meningkatnya Jumlah Group Kesenian,
32. Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya,
33. Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Lokal,
34. Meningkatnya Jumlah Peninggalan Sejarah Daerah,
35. Meningkatnya Jumlah Situs Purbakala
36. Meningktanya Jumlah Museum Daerah
Adapun capaian kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016 –
2021, yang telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan
tahun 2016 adalah sebagai berikut .
Sasaran 1 : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan padaJenjang PAUD, Pendidikan Dasar danPendidikan Masyarakat;
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1, dapat
digambarkan sebagai berikut :
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 14
Tabel 2.2
Indikator Target realisasi %
APK PAUD 60,52% 70,33% 116,21%APK SD/MI 117,10% 106,39% 90,85%APM SMP/MTs 94,20% 98,88% 104,97%APK Non Formal 91,72 91,89% 1,00%APS SD/MI 99,45 99,74% 1,00%APS SMP/MTS 77,89% 78,40% 100,65APM SD/MI 99,40% 99,37% 99,97APM SMP/MTs 75,21% 74,80% 99,45Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD 93,29% 95,33% 102,19
Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang
diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan,
dengan tujuan akhir agar semua masyarakat mempunyai
kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan
akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok
perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara
tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi
tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas
Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai
dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
a. APK PAUD yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 70,33% dari
target 60,52%.
b. APK SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 106,39 % dari
target 117,10 %.
c. APK SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 98,88 % dari
target 94,20 %.
d. APM SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 99,37 % dari
target 99,40 %.
e. APM SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 74,80 % dari
target 75,21 %.
f. APK SMA/MA/SMK/Paket C yang tercapai pada tahun 2016
sebesar 63,80 % dari target 80,69 %.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 15
g. APM SMA/MA/SMK yang tercapai pada tahun 2016 sebesar
46,85 % dari target 50,65 %.
Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Pendidikan pada JenjangPAUD, Pendidikan Dasar dan PendidikanMasyarakat;
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 2, dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.3
No Indikator Target realisasi %
1 Rata-rata lama sekolah 8,78 7,38 84,052 Harapan lama sekolah 11,38 11,42 100,353 Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD 51,31% 43,96% 85,684 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 82,74% 91,03% 110,025 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 94,56% 93,00% 98,356 Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik 1150
7 Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan(OSN) 50
8 Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon KepalaSekolah 231
9 Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan 1810 Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60% 11611 Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60% 2712 Persentase PAUD minimal terakreditasi B 29,63% 18,24% 61,5613 Persentase SD minimal terakreditasi B 54,14% 61,66% 113,8914 Persentase SMP terakreditasi minimal B 58,33% 68,67% 117,7315 PKBM yang terakreditasi 116 Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi17 Nilai rata-rata ujian SD 70 69,46 99,2318 Nilai rata-rata ujian SMP 58,41 58,89 100,8219 Nilai Indeks Integritas UN SMP 100 100 100,0020 Angka Putus SD 0,08 0,12 150,0021 Angka Putus SMP 0,39 0,21 53,85
Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada dua hal
yakni pada proses pendidikan dan hasil (outcome) pendidikan.
Untuk tercapainya target diatas Dinas Pendidikan harus
memfasilitasi dan mendorong beberapa hal sebagai berikut : 1)
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 16
Perhatian harus ditekankan pada proses dengan terus menerus
mengumandangkan peningkatan mutu. 2) Memastikan bahwa
setiap sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. 3)
Adanya harapan dan keinginan yang kuat dari semua komponen
sekolah( Kepala Sekolah, guru, siswa dan staf . 4)Evaluasi terus
menerus terhadap aspek akademik, administrasi dan pemanfaatan
hasilnya untuk perbaikan mutu. 5) Dukungan yang kuat dari orang
tua siswa dan masyarakat.
Disemua jenis dan jenjang pendidikan tingkat pendidikan minimal
yang harus dimiliki guru adalah Diploma IV atau S1 dengan
sendirinya diharapkan jumlah guru yang bersertifikasi juga dapat
ditingkatkan. Namun secara umum dari target yang diharapkan,
terhadap peningkatan kualifikasi guru pada tahun 2016 telah
menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan, artinya
bahwa keinginan dari pendidik untuk mengikuti pendidikan
peningkatan kualifikasi ke S-1, khususnya pada satuan pendidikan
SD telah meningkat dari tahun ke tahun.
Sebagai tolok ukur akan kualitas sebuah proses pendidikan
dilakukan evaluasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu
satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan. Data diatas cukup menggembirakan sebagian besar
sekolah telah terakreditasi ini diperlukan pembinaan secara intens
agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan
Sasaran 3 : Mengembangkan kualitas seni dan budayadaerah serta melestarikan sejarah dankepurbakalaan;
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 3, dapat
digambarkan sebagai berikut :
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 17
Tabel 2.4
No Indikator Target realisasi %
31 Jumlah Group Kesenian 10832 Jumlah Pagelaran Seni Budaya 1733 Jumlah Seni Budaya Lokal 1534 Jumlah Peninggalan Sejarah 1535 Jumlah Situs Purbakala 236 Jumlah Museum Daerah
Secara jelas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Pendidikan dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Pendidikan terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga s.d Tahun 2014, dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 2.2.1 dan Tabel 2.2.2.
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1. Isu-Isu Strategis
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap kinerja
pelayanan Dinas Pendidikan tahun sebelumnya dan capaian
kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada sub bab
sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendidikan, antara lain :
a. Menyediakan layanan pendidikan yang luas, merata, dan
terjangkau pada semua jenis dan jenjang pendidikan
melalui pembebasan pembiayaan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan
melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik, dan
sarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang
pendidikan.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 18
c. Memberikan kepastian dan jaminan memperoleh layanan
pendidikan melalui kerjasama dunia usaha dan dunia
industri.
2. Tantangan dan Hambatan Pelayanan SKPDIsu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan
strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanah Bumbu timbul baik dari sudut kelebihan maupun
kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal..
a. Tantangan dan Hambatan internal antara lain:1). Sarana Prasarana yang belum memadai
2). Sistem kerja yang belum optimal
3). Administrasi yang belum tertib
4). Pengetahuan dan pemahaman tehadap perudang-
undangan relatif rendah
5). Semangat dan etos kerja belum maksimal
b. Tantangan dan Hambatan eksternal antara lain:1) Masyarakat dan dunia usaha belum berperan
secara aktif dalam pembangunan pendidikan,
2) Masih sangat terbatasnya biaya operasional
pendidikan di sekolah-sekolah terutama di tingkat
TK dan SD.
3) Pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan
baik
4) Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata
5) Kepastian hukum di kalangan masyarakat belum
terjamin
6) Perkembangan dan perubahan kurikulum belum
mampu diikuti dengan cepat
7) Akses informasi dan komunikasi di bidang
pendidikan masih sangat terbatas
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 19
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan
awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program
dan kegiatan, banyak terdapat perbedaan baik pada target
capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program
dan kegiatan Dinas Pendidikan. Namun tetap menjadi perhatian
bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan
karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil
capaian pada tahun sebelumnya.
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana
penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai
dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat
guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan
dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu adanya
penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks
perencanaan disebut dengan perencanaan bottom up.
Usulan dari masyarakat ini biasanya diakomodir melalui kegiatan
musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi
untuk dimasukkan dalam renja SKPD. Adapun usulan dari
masyarakat untuk dimasukkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2017.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 20
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalKebijakan pendidikan (education policy) adalah keseluruhan proses
dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang
dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan
tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun
waktu tertentu. Proses formulasi dan implementasi kebijakan
pendidikan tidaklah steril dari aneka pengaruh eksternal yang
komplek. Kompleksitas persoalan pendidikan misalnya menyangkut
seberapa jauh semua golongan masyarakat memiliki akses yang
sama untuk memperoleh pendidikan ?. Apakah pendidikan telah
dapat melayani secara merata terhadap semua masyarakat ?.
Mengapa mutu pendidikan belum dapat beranjak secara signifikan,
seberapa besar relevansi program pendidikan dengan dunia usaha
?. Bagaimana upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Kebijakan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana cara
perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dst.
Arah Kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional
Jangka Panjang (RPPNJP) dijabarkan dalam empat tema
pembangunan pendidikan yaitu priode 2005-2009 fokus pada
peningkatan kapasitas dan modernisasi. Priode 2010-1015 fokus
pada penguatan pelayanan. Priode 2015-2020 fokus pada
penguatan daya saing regional dan priode 2020-2025 fokus pada
penguatan daya saing Internasional.
Sebagai implementasi dari tema-tema pembangunan priode 2010-
2015 tersebut Kementrian Pendidikan Nasional telah menjabarkan
nya dalam lima isu pembangunan yaitu, peningkatan ketersediaan
layanan pendidikan, peningkatan keterjangkauan layanan
pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan,
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 21
peningkatan Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dan
peningkatan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan
pendidikan.
B. Tujuan dan Sasaran Renja 2017Untuk tercapainya tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 telah disusun beberapa
kegiatan berdasarkan beberapa pertimbangan yang rasional,
prioritas dan unggulan dan disesuaikan dengan sumber daya yang
dimiliki. Tujuan dan sasaran Rencana kerja ini diarahkan pada
keberhasilan, ketercapaian, prestasi, dan berdimensi kinerja. Ada
beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan
program dan kegiatan antara lain
a. Kebijakan Pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan
rumusan-rumusan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan visi misi pemerintah
daerah
b. Sekala prioritas, yakni kegiatan-kegiatan dengan tingkat
kepentingan untuk direalisasikan sangat tinggi
c. Sejauh mana dampak kegiatan tersebut bagi kemajuan
pendidikan
d. Efisiensi dan efektifitas kegiatan, menyangkut pembiayaan,
pengelolaan dan pelaksanaan
e. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya
Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran
pendidikan, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dibagi dalam 7
(tujuh) program utama dan 2 (dua) program penunjang. Masing-
masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pengembangan Pendidikan Luar Biasa
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 22
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Penunjang antara lain:
1. Program pelayanan administrasi, perkantoran
2. Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan tersebut dalam
perjalanannya terkadang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan
dan pembiayaan, dikarenakan adanya penyesuaian dan penetapan
anggaran dan dinamika kebijakan (regulasi), dengan menyesuaikan
sekala prioritas. Hal ini memang diatur sedemikian rupa agar lebih
fleksibel dengan dinamika kebijakan dan pembiayaan.
Gambaran khusus tentang rencana kerja tahun 2014 yang memuat
program dan kegiatan dapat dilihat dari Lampiran 5, Tabel 3.1.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 23
BAB IVPENUTUP
Substansi rencana kerja ini adalah bagaimana semua program dan
kegiatan telah direncanakan, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan
pendidikan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana kerja perlu
dilihat konsistensi kegiatan, sekala prioritas dan ketersediaan anggaran,
dan kebijakan pemerintah, Usaha-usaha efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan menjadi fokus pelaksana kegiatan.
A. Kaidah Pelaksanaana. Tata kelola
Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menuntut pengembangan sistem dan tata kelola tersendiri. Perlu
dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk
mewujudkan sasaran dan tujuan kegiatan, mencakup kegiatan
penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP), sosialisasi dan
pengendalian pelaksanaan program kegiatan
b. Pengendalian dan pengawasan
Pengendalian terhadap implementasi Renja dilakukan melalui
pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing-
masing bidang. Sistem pengawasan internal yang efektif
dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial,
manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan internal
bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi renja
sesuai dengan sistem tata kelola pemerintah daerah.
c. Sistem pemantauan dan evaluasi
Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat
pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan
dalam renja dengan hasil yang dicapai.
RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 24
Prinsip Pemantauan dan evaluasi antara lain dilakukan sebagai
berikut :
1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan
evaluasi
2. Pelaksanaan dilakukan secara efektif
3. Dialakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan
proses serta berpengalaman dalam melaksanakan
pemantauan dan evaluasi;
4. Dilakukan secara terbuka dan transparan
5. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal
dan eksternal
6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dan berbasis
indikator kinerja.
B. Rencana Tindak LanjutRencana Kerja ini disosialisasikan disemua hirarki organisasi agar
terjadi kesatuan pemahaman. Menjadi dasar pelaksanaan program
dan kegiatan disemua jenjang
Kepala Dinas Pendidikan
Ir. Sartono, M. SiNIP. 19600915 198703 1 018
top related