PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKANsakip.tanahbumbukab.go.id/.../DINAS-PENDIDIKAN...2.pdf · Jangka Panjang (R PJP) 2011 – 2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta Renstra

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUDINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi Batulicin Telp/Fax ( 0518) 6076023e-mail : [email protected]

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul iKata Pengantar iiDaftar Isi iiiDaftar Tabel ivDaftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Landasan Hukum 2C. Maksud dan Tujuan 3D. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALUA. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdikpora Tahun 2012 6B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 9C. Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD 18D.E.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPenelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANA. Telaahan Terhadap Program Nasional 22B. Tujuan dan Sasaran Renja 2014 23

BAB IV PENUTUPA. Kaidah Pelaksanaan 25B. Rencana Tindak Lanjut 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Realisasi Kinerja Keuangan 7

Tabel 2.2 : Realisasi Sasaran 1 Renstra 2011 – 2015 10

Tabel 2.3 : Realisasi Sasaran 2 Renstra 2011 – 2015 14

Tabel 2.4 : Realisasi Sasaran 3 Renstra 2011 - 2015 16

Tabel 2.5 : Realisasi Sasaran 4 Renstra 2011 - 2015 18

( iv )

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel 2.2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadapPencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga s.d Tahun 2013

LAMPIRAN 2 Tabel 2.2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN 3 Tabel 2.2.4 : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2014

LAMPIRAN 4Tabel 2.2.5 : Usulan Masyarakat Terhadap Rencana Program

dan Kegiatan pada Pendidikan Pemuda danOlahraga Th. 2014

LAMPIRAN 5 Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPDTahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

( v )

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2011 – 2015 dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) 2011 – 2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2011 – 2015.

Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk

rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu

1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai–nilai dan faktor–faktor

penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat

dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten

Tanah Bumbu dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua

elemen di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam

melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu Renja ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh

jajaran Dinas Pendidikan serta oleh para pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian

program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan

berkesinambungan.

Batulicin, Januari 2014Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Sartono, M. SiNIP. 19600915 198703 1 018

( ii )

RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan

Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat

yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan

gender. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali

masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar

mampu menjadi pelaku dalam pembangunan. Perencanaan

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud harus disusun

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

maupun perencanaan tahunan.

Rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

disusun berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penyusunannya melibatkan

seluruh bidang melalui beberapa tahapan yakni tahapan

perencanaan dimana masing-masing bidang menentukan dan

membuat desain kegiatan-kegiatan prioritas beserta rincian tugas

serta rumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran keberhasilah

kegiatan, pembiayaan dan waktu. Hasil dari penentuan kegiatan ini

diolah dan dimusyawarahkan untuk memastikan sejauh mana

keterkaitan kegiatan tersebut dengan dokumen-dokumen

perencanaan seperti Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD.


Reorientasi penyelenggaraan pendidikan diperlukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini pemerintah melalui

Undang-undang RI Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi

Daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di

daerah. Disinilah peran Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pendidikan melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu

pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan

yakni Peningkatan mutu, efisiensi Keuangan, efisiensi administrasi

dan perluasan akses. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan

diselaraskan dengan Rencana Kementrian, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Provinsi dan Renstra

SKPD. Adanya keselarasan ini akan memudahkan dalam

pengendalian dan evaluasi ketercapaian layanan Pendidikan lebih-

lebih dalam semangat efisiensi keuangan dan Administrasi

sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu PropinsiKalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;

3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;


6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang StandarNasional Pendidikan Nasional;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomandan Penerapan standar Pelayanan Minimal;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

15.Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang , Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);


16.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah;

18.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.

20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor … Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam menentukan dan implimentasi

kegiatan-kegiatan dimasing-masing bidang

b. Sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan

c. Sebagai dokumen formal Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2. Tujuan

a. Disemua kegiatan terjadi sinkronisasi, kordinasi dan tercipta

komunikasi bagi ketercapaian sasaran kegiatan.

b. Terjadi kesatuan pemahaman antar pelaksana kegiatan

sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan


D. Sistematika PenulisanRencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2017 disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan tentang latar

belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan. Dikemukakan secara ringkas pengertian,

proses penyusunan keterkaitan dengan dokumen-dokumen

diatasnya serta refrensi hukum sebagai legalitas formalnya.

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu. Bagian ini

memuat review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

dan perkiraan capaian tahun yang akan datang. Sejauh mana

target kinerja dapat dicapai dan memenuhi target

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini berisi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah,

kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan. Juga

dijelaskan tujuan dan sasaran rencana kerja, uraian garis besar

tentang rekapitulasi dan kegiatan

d. Bab IV Penutup. Pada bagian akhir dikemukakan point-poin

penting yang perlu perhatian serta kaidah-kaidah pelaksanaan

dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan

rencana kerja ini.


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan

pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu

dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-

ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi

kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu

yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai

suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan

informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan

sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan

Dinas Pendidikan dalam mengemban Visi dan Misi. Evaluasi kinerja

merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan

pencapaian kinerja.

Evaluasi kinerja berfungsi untuk :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu

organisasi

2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan TahunAnggaran 2016

Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun

2016, secara sederhana dilihat dari dua indikator capaian, yaitu


Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun

berupa non fisik, dan kinerja keuangan yaitu perhitungan realisasi

penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah

ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Dari 11 program, ada 64 (enam puluh empat) kegiatan yang

tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran

2016, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

terdapat 12 (dua belas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan,

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Pendidikan Anak Usia Dini,

terdapat 9 (sembilan) kegiatan, Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdapat 29 (dua puluh

sembilan) kegiatan, Program Pendidikan Menengah, terdapat 6

(enam) kegiatan, Program Pendidikan Non Formal, terdapat 2

(dua) kegiatan, Program Pendidikan Luar Biasa, terdapat 1

(satu) kegiatan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, terdapat 1 (satu) kegiatan dan Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 1 (satu)

kegiatan. Secara keseluruhan untuk capaian indikator output

adalah 90,34 %.

2. Dari sisi kinerja keuangan, capaian realisasi adalah 90,32 % dari

total pagu anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2016. Adapun

realisasi tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1Realisasi Kinerja Keuangan

No Nama Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

I Program PelayanAdministrasi Perkantoran


1Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

185.760.000,00 134.040.883,00 72,16%

2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

242.000.000,00 172.300.000,00 71,20%

3Penyediaan jasa administrasikeuangan

447.550.000,00 408.090.000,00 91,18%

4Penyediaan jasa kebersihankantor

29.343.500,00 27.347.000,00 93,20%

5Penyediaan alat tulis kantor 296.624.100,00 284.221.100,00 95,82%

6Penyediaan barang cetakandan penggandaan

209.500.000,00 209.499.172,00 100,00%

7Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

5.350.000,00 5.050.000,00 94,39%

8Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

25.755.000,00 18.255.000,00 70,88%

9Penyediaan makanan danminuman

206.006.000,00 159.811.000,00 77,58%

10Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

863.700.000,00 513.758.125,00 59,48%

11Penyediaan Jasa Non PNS 46.954.400.000,00 46.771.903.750,00 99,61%

12Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah

380.550.000,00 320.676.600,00 84,27%

II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

13 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 39.500.000 35.640.000,00 90,23%

III Program Peningkatan DisiplinAparatur

14 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 90.300.000,00 88.537.500,00 98,05%

IVProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

15 Daftar usul perhitungan angkakredit ( Dupak ) guru 78.200.000,00 63.200.000,00 80,82%

VProgram Pendidikan AnakUsia Dini

16 Pembangunan gedung sekolah 1.109.900.000,00 1.102.773.000,00 99,36%


17 Penambahan ruang kelassekolah 226.150.000,00 222.451.000,00 98,36%

18 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir 1.101.800.000,00 651.557.000,00 59,14%

19Pembangunan jaringan instalasilistrik sekolah danperlengkapannya

49.950.000,00 31.899.500,00 63,86%

20 Pengadaan alat praktik danperaga siswa 203.550.000,00 200.750.000,00 98,62%

21 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah 7.300.000,00 0,00 0,00%

22 Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini 1.273.713.000,00 1.270.097.500,00 99,72%

23Pengembangan data daninformasi Pendidikan Anak UsiaDini

22.637.500,00 0,00 0,00%

24Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan AnakUsia Dini

110.065.000,00 108.565.000,00 98,64%

VIProgram Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun

25 Pembangunan gedung sekolah 1.347.400.000,00 841.506.000,00 62,45%

26 Penambahan ruang kelassekolah 9.289.400.000,00 7.264.274.400,00 78,20%

27 Penambahan ruang gurusekolah 2.928.183.000,00 2.077.657.900,00 70,95%

28 Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir 5.712.200.000,00 3.317.089.000,00 58,07%

29 Pembangunan pepustakaansekolah 224.050.000,00 208.525.000,00 93,07%

30 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary 223.150.000,00 1.500.000,00 0,67%

31 Pengadaan mebeluer sekolah 1.377.000.000,00 1.233.477.300,00 89,58%

32 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah 1.448.111.000,00 908.227.500,00 62,72%

33 Pembinaaan minat, bakat, dankreativitas siswa 441.755.000,00 331.995.000,00 75,15%

34Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

31.148.000,00 0,00 0,00%


35 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar 79.242.000,00 75.792.000,00 95,65%

36 Monitoring, evaluasi danpelaporan 18.671.500,00 18.671.500,00 100,00%

37 Ujian Nasional PendidikanDasar Sembilan tahun 370.684.500,00 357.606.792,00 96,47%

38Pengadaan SaranaPeningkatan Mutu ProgramDAK Bidang PendidikanJenjang SD/SDLB

440.696.000,00 0,00 0,00%

39 Ujian Sekolah SD/MI 316.322.500,00 307.292.180,00 97,15%

40Penyediaan bantuanoperasional pendidik (BOP)jenjang SD/MI

8.015.460.000,00 8.015.460.000,00 100,00%

41 Penyediaan Beasiswa bagikeluarga tidak mampu ( SD ) 2.009.450.000,00 2.009.450.000,00 100,00%

42Penyediaan bantuanoperasional pendidik (BOP)jenjang SMP/ MTs

4.130.550.000,00 3.948.390.000,00 95,59%

43 Penyediaan Beasiswa bagikeluarga tidak mampu (SMP) 2.010.350.000,00 2.010.350.000,00 100,00%

44 Pembinaan Minat, Bakat danKreatifitas siswa (SMP) 690.990.000,00 491.190.200,00 71,08%

45 Pembangunan gedung sekolah(SMP) 123.450.000,00 0,00 0,00%

46 Penambahan Ruang Kelas(SMP) 2.452.000.000,00 2.040.310.000,00 83,21%

47 Penambahan Ruang Guru(SMP) 462.950.000,00 436.738.000,00 94,34%

48Pembangunan Taman,Lapangan Upacara danFasilitas Parkir (SMP)

2.122.400.000,00 1.830.154.500,00 86,23%

49 Pembangunan Perpustakaan(SMP) 28.700.000,00 0,00 0,00%

50 Pembangunan ruang serbaguna / aula (SMP) 20.900.000,00 0,00 0,00%

51 Rehabilitasi sedang / beratruang kelas (SMP) 907.200.000,00 444.901.000,00 49,04%

52 Pengadaan Mebeleur Sekolah(SMP) 640.200.000,00 573.022.800,00 89,51%

53 Pembangunan sarana air bersihdan sanitari (SMP) 349.950.000,00 119.026.000,00 34,01%


VII Program PendidikanMenengah

54 Penambahan ruang kelassekolah 447.200.000,00 360.400.000,00 80,59%

55Penyediaan BantuanOperasional Manajemen Mutu(BOMM)

9.450.624.400,00 9.450.300.000,00 100,00%

56 Penyediaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu 1.204.950.000,00 1.201.800.000,00 99,74%

57 Monitoring, evaluasi danpelaporan 28.397.500,00 10.325.500,00 36,36%

58 Ujian nasional pendidikanmenengah 236.450.000,00 141.330.456,00 59,77%

59 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa *) 589.025.000,00 488.410.000,00 82,92%

VIII Program Pendidikan NonFormal

60 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal 74.540.000,00 41.450.000,00 55,61%

61 Pengembangan pendidikankeaksaraan 274.210.000,00 241.070.000,00 87,91%

IX Program Pendidikan LuarBiasa

62 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa*) 71.944.000,00 21.145.000,00 29,39%

XProgram Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

63Pengembangan sistempenghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik

141.617.000,00 134.469.500,00 94,95%

XI Program ManajemenPelayanan Pendidikan

64Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan

200.262.000,00 198.262.000,00 99,00%

Jumlah 115.091.387.500 103.951.992.658 90,32%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target

kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis


merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya ialah bahwa untuk

dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus dicapai

sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran

dirumuskan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sasaran-

sasaran ini dijabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana

Kerja Tahunan yang terdiri dari beberapa kebijakan, program dan

kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat

operasional artrinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang

akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam

Renstra Tahun 2016 – 2021 adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang

PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

2. Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

3. Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta

melestarikan sejarah dan kepurbakalaan.

Dari tiga sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator

kinerjanya, yaitu :

1. Meningkatnya APK PAUD,

2. Meningkatnya APK SD/MI,

3. Meningkatnya APK SMP/MTs,

4. Meningkatnya APK Non Formal,

5. Meningkatnya APS SD/MI,

6. Meningkatnya APS SMP/MTs,

7. Meningkatnya APM SD/MI,

8. Meningkatnya APM SMP/MTs,

9. Meningkatnya Persentase desa memiliki minimal 1 lembaga

PAUD,

10. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah,

11. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah,

12. Meningkatnya Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD,


13. Meningkatnya Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1,

14. Meningkatnya Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1,

15. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik,16. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN),

17. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah,

18. Meningkatnya Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan,

19. Meningkatnya Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60%,

20. Meningkatnya Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60%,

21. Meningkatnya Persentase PAUD minimal terakreditasi B,

22. Meningkatnya Persentase SD minimal terakreditasi B

23. Meningkatnya Persentase SMP minimal terakreditasi B,

24. Meningkatnya Persentase PKBM minimal terakreditasi B,

25. Meningkatnya Persentase LKP minimal terakreditasi B

26. Meningkatnya Nilai rata-rata UASBN SD,

27. Meningkatnya Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP,

28. Meningkatnya Nilai Indeks Integritas UN SMP,

29. Meningkatnya Angka Putus SD,

30. Meningkatnya Angka Putus SMP,

31. Meningkatnya Jumlah Group Kesenian,

32. Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya,

33. Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Lokal,

34. Meningkatnya Jumlah Peninggalan Sejarah Daerah,

35. Meningkatnya Jumlah Situs Purbakala

36. Meningktanya Jumlah Museum Daerah

Adapun capaian kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016 –

2021, yang telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan

tahun 2016 adalah sebagai berikut .

Sasaran 1 : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan padaJenjang PAUD, Pendidikan Dasar danPendidikan Masyarakat;

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1, dapat

digambarkan sebagai berikut :


Tabel 2.2

Indikator Target realisasi %

APK PAUD 60,52% 70,33% 116,21%APK SD/MI 117,10% 106,39% 90,85%APM SMP/MTs 94,20% 98,88% 104,97%APK Non Formal 91,72 91,89% 1,00%APS SD/MI 99,45 99,74% 1,00%APS SMP/MTS 77,89% 78,40% 100,65APM SD/MI 99,40% 99,37% 99,97APM SMP/MTs 75,21% 74,80% 99,45Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD 93,29% 95,33% 102,19

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang

diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan,

dengan tujuan akhir agar semua masyarakat mempunyai

kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan

akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok

perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara

tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi

tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas

Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai

dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

a. APK PAUD yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 70,33% dari

target 60,52%.

b. APK SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 106,39 % dari

target 117,10 %.

c. APK SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 98,88 % dari

target 94,20 %.

d. APM SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 99,37 % dari

target 99,40 %.

e. APM SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 74,80 % dari

target 75,21 %.

f. APK SMA/MA/SMK/Paket C yang tercapai pada tahun 2016

sebesar 63,80 % dari target 80,69 %.


g. APM SMA/MA/SMK yang tercapai pada tahun 2016 sebesar

46,85 % dari target 50,65 %.

Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Pendidikan pada JenjangPAUD, Pendidikan Dasar dan PendidikanMasyarakat;



Tabel 2.3

No Indikator Target realisasi %

1 Rata-rata lama sekolah 8,78 7,38 84,052 Harapan lama sekolah 11,38 11,42 100,353 Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD 51,31% 43,96% 85,684 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 82,74% 91,03% 110,025 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 94,56% 93,00% 98,356 Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik 1150

7 Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan(OSN) 50

8 Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon KepalaSekolah 231

9 Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan 1810 Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60% 11611 Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60% 2712 Persentase PAUD minimal terakreditasi B 29,63% 18,24% 61,5613 Persentase SD minimal terakreditasi B 54,14% 61,66% 113,8914 Persentase SMP terakreditasi minimal B 58,33% 68,67% 117,7315 PKBM yang terakreditasi 116 Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi17 Nilai rata-rata ujian SD 70 69,46 99,2318 Nilai rata-rata ujian SMP 58,41 58,89 100,8219 Nilai Indeks Integritas UN SMP 100 100 100,0020 Angka Putus SD 0,08 0,12 150,0021 Angka Putus SMP 0,39 0,21 53,85

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada dua hal

yakni pada proses pendidikan dan hasil (outcome) pendidikan.

Untuk tercapainya target diatas Dinas Pendidikan harus

memfasilitasi dan mendorong beberapa hal sebagai berikut : 1)


Perhatian harus ditekankan pada proses dengan terus menerus

mengumandangkan peningkatan mutu. 2) Memastikan bahwa

setiap sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. 3)

Adanya harapan dan keinginan yang kuat dari semua komponen

sekolah( Kepala Sekolah, guru, siswa dan staf . 4)Evaluasi terus

menerus terhadap aspek akademik, administrasi dan pemanfaatan

hasilnya untuk perbaikan mutu. 5) Dukungan yang kuat dari orang

tua siswa dan masyarakat.

Disemua jenis dan jenjang pendidikan tingkat pendidikan minimal

yang harus dimiliki guru adalah Diploma IV atau S1 dengan

sendirinya diharapkan jumlah guru yang bersertifikasi juga dapat

ditingkatkan. Namun secara umum dari target yang diharapkan,

terhadap peningkatan kualifikasi guru pada tahun 2016 telah

menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan, artinya

bahwa keinginan dari pendidik untuk mengikuti pendidikan

peningkatan kualifikasi ke S-1, khususnya pada satuan pendidikan

SD telah meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai tolok ukur akan kualitas sebuah proses pendidikan

dilakukan evaluasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu

satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan. Data diatas cukup menggembirakan sebagian besar

sekolah telah terakreditasi ini diperlukan pembinaan secara intens

agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan

Sasaran 3 : Mengembangkan kualitas seni dan budayadaerah serta melestarikan sejarah dankepurbakalaan;




Tabel 2.4

No Indikator Target realisasi %

31 Jumlah Group Kesenian 10832 Jumlah Pagelaran Seni Budaya 1733 Jumlah Seni Budaya Lokal 1534 Jumlah Peninggalan Sejarah 1535 Jumlah Situs Purbakala 236 Jumlah Museum Daerah

Secara jelas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Pendidikan dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Pendidikan terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga s.d Tahun 2014, dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 2.2.1 dan Tabel 2.2.2.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap kinerja

pelayanan Dinas Pendidikan tahun sebelumnya dan capaian

kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada sub bab

sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pendidikan, antara lain :

a. Menyediakan layanan pendidikan yang luas, merata, dan

terjangkau pada semua jenis dan jenjang pendidikan

melalui pembebasan pembiayaan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan

melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik, dan

sarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang

pendidikan.


c. Memberikan kepastian dan jaminan memperoleh layanan

pendidikan melalui kerjasama dunia usaha dan dunia

industri.

2. Tantangan dan Hambatan Pelayanan SKPDIsu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan

strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tanah Bumbu timbul baik dari sudut kelebihan maupun

kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal..

a. Tantangan dan Hambatan internal antara lain:1). Sarana Prasarana yang belum memadai

2). Sistem kerja yang belum optimal

3). Administrasi yang belum tertib

4). Pengetahuan dan pemahaman tehadap perudang-

undangan relatif rendah

5). Semangat dan etos kerja belum maksimal

b. Tantangan dan Hambatan eksternal antara lain:1) Masyarakat dan dunia usaha belum berperan

secara aktif dalam pembangunan pendidikan,

2) Masih sangat terbatasnya biaya operasional

pendidikan di sekolah-sekolah terutama di tingkat

TK dan SD.

3) Pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan

baik

4) Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata

5) Kepastian hukum di kalangan masyarakat belum

terjamin

6) Perkembangan dan perubahan kurikulum belum

mampu diikuti dengan cepat

7) Akses informasi dan komunikasi di bidang

pendidikan masih sangat terbatas


D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan

awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program

dan kegiatan, banyak terdapat perbedaan baik pada target

capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program

dan kegiatan Dinas Pendidikan. Namun tetap menjadi perhatian

bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan

karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil

capaian pada tahun sebelumnya.

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana

penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai

dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat

guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan

dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu adanya

penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks

perencanaan disebut dengan perencanaan bottom up.

Usulan dari masyarakat ini biasanya diakomodir melalui kegiatan

musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi

untuk dimasukkan dalam renja SKPD. Adapun usulan dari

masyarakat untuk dimasukkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2017.


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalKebijakan pendidikan (education policy) adalah keseluruhan proses

dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang

dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan

tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun

waktu tertentu. Proses formulasi dan implementasi kebijakan

pendidikan tidaklah steril dari aneka pengaruh eksternal yang

komplek. Kompleksitas persoalan pendidikan misalnya menyangkut

seberapa jauh semua golongan masyarakat memiliki akses yang

sama untuk memperoleh pendidikan ?. Apakah pendidikan telah

dapat melayani secara merata terhadap semua masyarakat ?.

Mengapa mutu pendidikan belum dapat beranjak secara signifikan,

seberapa besar relevansi program pendidikan dengan dunia usaha

?. Bagaimana upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana cara

perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dst.

Arah Kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional

Jangka Panjang (RPPNJP) dijabarkan dalam empat tema

pembangunan pendidikan yaitu priode 2005-2009 fokus pada

peningkatan kapasitas dan modernisasi. Priode 2010-1015 fokus

pada penguatan pelayanan. Priode 2015-2020 fokus pada

penguatan daya saing regional dan priode 2020-2025 fokus pada

penguatan daya saing Internasional.

Sebagai implementasi dari tema-tema pembangunan priode 2010-

2015 tersebut Kementrian Pendidikan Nasional telah menjabarkan

nya dalam lima isu pembangunan yaitu, peningkatan ketersediaan

layanan pendidikan, peningkatan keterjangkauan layanan

pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan,


peningkatan Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dan

peningkatan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan

pendidikan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja 2017Untuk tercapainya tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 telah disusun beberapa

kegiatan berdasarkan beberapa pertimbangan yang rasional,

prioritas dan unggulan dan disesuaikan dengan sumber daya yang

dimiliki. Tujuan dan sasaran Rencana kerja ini diarahkan pada

keberhasilan, ketercapaian, prestasi, dan berdimensi kinerja. Ada

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan

program dan kegiatan antara lain

a. Kebijakan Pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan

rumusan-rumusan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan visi misi pemerintah

daerah

b. Sekala prioritas, yakni kegiatan-kegiatan dengan tingkat

kepentingan untuk direalisasikan sangat tinggi

c. Sejauh mana dampak kegiatan tersebut bagi kemajuan

pendidikan

d. Efisiensi dan efektifitas kegiatan, menyangkut pembiayaan,

pengelolaan dan pelaksanaan

e. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran

pendidikan, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dibagi dalam 7

(tujuh) program utama dan 2 (dua) program penunjang. Masing-

masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Pengembangan Pendidikan Luar Biasa


6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7. Program Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Penunjang antara lain:

1. Program pelayanan administrasi, perkantoran

2. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan tersebut dalam

perjalanannya terkadang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan

dan pembiayaan, dikarenakan adanya penyesuaian dan penetapan

anggaran dan dinamika kebijakan (regulasi), dengan menyesuaikan

sekala prioritas. Hal ini memang diatur sedemikian rupa agar lebih

fleksibel dengan dinamika kebijakan dan pembiayaan.

Gambaran khusus tentang rencana kerja tahun 2014 yang memuat

program dan kegiatan dapat dilihat dari Lampiran 5, Tabel 3.1.


BAB IVPENUTUP

Substansi rencana kerja ini adalah bagaimana semua program dan

kegiatan telah direncanakan, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan

pendidikan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana kerja perlu

dilihat konsistensi kegiatan, sekala prioritas dan ketersediaan anggaran,

dan kebijakan pemerintah, Usaha-usaha efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan kegiatan menjadi fokus pelaksana kegiatan.

A. Kaidah Pelaksanaana. Tata kelola

Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

menuntut pengembangan sistem dan tata kelola tersendiri. Perlu

dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk

mewujudkan sasaran dan tujuan kegiatan, mencakup kegiatan

penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP), sosialisasi dan

pengendalian pelaksanaan program kegiatan

b. Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renja dilakukan melalui

pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing-

masing bidang. Sistem pengawasan internal yang efektif

dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial,

manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan internal

bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi renja

sesuai dengan sistem tata kelola pemerintah daerah.

c. Sistem pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat

pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan

dalam renja dengan hasil yang dicapai.


Prinsip Pemantauan dan evaluasi antara lain dilakukan sebagai

berikut :

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan

evaluasi

2. Pelaksanaan dilakukan secara efektif

3. Dialakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan

proses serta berpengalaman dalam melaksanakan

pemantauan dan evaluasi;

4. Dilakukan secara terbuka dan transparan

5. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal

dan eksternal

6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dan berbasis

indikator kinerja.

B. Rencana Tindak LanjutRencana Kerja ini disosialisasikan disemua hirarki organisasi agar

terjadi kesatuan pemahaman. Menjadi dasar pelaksanaan program

dan kegiatan disemua jenjang

Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Sartono, M. SiNIP. 19600915 198703 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKANsakip.tanahbumbukab.go.id/.../DINAS-PENDIDIKAN...2.pdf · Jangka Panjang (R PJP) 2011 – 2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta Renstra

Documents