PEGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI … · bernegara di Indonesia. ... mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang ... kasus KKN dan pelanggaran
Post on 06-Mar-2019
232 Views
Preview:
Transcript
PEGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI
REFORMASI BIROKRASI DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN
PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
Dosen Pembimbing :
Drs. Heru Ribawanto, MS
Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pembangunan Kapasitas &
Kelembagaan Sektor Publik
Disusun Oleh:
Septinia Eka Silviana 115030101111069
Kelas D
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komitmen pemerintah pusat dalam hal pembagian kekuasaan atau
wewenang atas pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan urusan rumah tangga
pemerintahan daerah itu sendiri dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
peran-serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta
keanekaragaman daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun
1999, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Tentunya, dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan
dengan azas desentralisasi, maka kekuasaan pemerintahan tidak lagi bertumpu
pada pemerintahan pusat, akan tetapi juga pada pemerintahan daerah. Menurut
Budi Setiyono bahwa dengan otonomi daerah struktur birokrasi sudah tidak lagi
tersentralisasi pada pemerintahan pusat melainkan ada pada pemerintahan daerah.
Kondisi ini menuntut setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk
mengembangkan sistem birokrasi yang sesuai dengan warna dan aspirasi lokal.
Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakikatnya sudah berjalan sejak
runtuhnya rezim Orde Baru, di mana gelombang demonstrasi yang marak di
mana-mana yang di pelopori oleh kalangan mahasiswa dan peristiwa itu menuntut
dilakukannya reformasi birokrasi, baik pada pemerintah pusat maupun tingkat
pemerintah daerah. Reformasi pada hakikatnya menghendaki adanya perubahan
yang lebih baik terhadap kinerja di bidang pemerintahan. Hal itu merupakan
konsekuensi dari kritik yang datang secara bertubi-tubi yang ditujukan pada
pemerintah. Kelemahan-kelemahan yang masih ada terutama terletak pada sistem
pemerintahan, di mana kelemahan itu merupakan implikasi dari warisan sistem
pemerintahan Orde Baru, konsekuensinya berbagai stigma negatif yang ditujukan
pada pemerintah, terutama tentang kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, Agus Dwiyanto, dkk dalam penelitiannya tentang kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh PSKK UGM tahun 2000 di tiga provinsi,
menyimpulkan bahwa rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh
kuatnya budaya paternalisme, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi lebih
berorientasi kepada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai
2
penguasa, dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai objek yang
membutuhkan bantuannya. Stigma negatif ini menunjukan buruknya sistem
pemerintahan daerah dan memerlukan perubahan paradigma yang meliputi
berbagai aspek kehidupan (reformasi ).
Di satu sisi ada pemerintahan daerah yang berhasil dalam melakukan
reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah, namun disisi lain
masih banyak daerah yang belum mampu melakukan reformasi birokrasi,
sehingga berdampak belum dapatnya pemerintahan daerah menyediakan dan
merespon kepentingan publik. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan dalam
melakukan reformasi birokrasi sangat tergantung pada visi, misi, kreatifitas dan
komitmen, gaya kepemimpinan dan strategi kepala daerah dalam mengelola dan
mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan.
Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi
Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar
dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi
kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja),
meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan
Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional.
Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai
dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam
seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi
public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu
pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal
tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000)
Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem
administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang
harus dilakukan oleh Negara-negara yang sedang melakukan reformasi
Administrasi Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008)
reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance merupakan dua
3
konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat
dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan,
penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas
pelayanan.
Reformasi birokrasi merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang
politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat. Representasi organisasi yang
lamban, kaku, berbelit-belit dan terpusat, serta rantai hirarki komando sudah
menjadi ciri khas birokrasi di Indonesia. Sehingga birokrasi menjadi bengkak,
boros, dan tidak efektif. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran untuk memperbaiki
birokrasi sebagai organisasi publik. Reformasi merupakan perubahan terhadap
suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Upaya reformasi birokrasi yang
dilakukan berhadapan langsung dengan keterbatasan pada sumber daya manusia,
dana, sarana prasarana dan berbagai persoalan lainnya, sehingga menghasilkan
kebijakan, perilaku, program dan sesuatu yang berbeda pula.
Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi
birokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi
pemerintah daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi birokrasi yang ada di
pemerintahaannya. Salah satu reformasi birokrasi yang dapat dilihat yaitu di
Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sebagaimana diketahui, nama Kabupaten
Jembrana dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan publik terkait dengan
prestasinya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar rakyatnya. Alasan
Pemerintahn Kabupaten Jembrana mereformasi birokrasi dalam pelayanan publik
diantaranya yaitu meningkatnya angka putus sekolah (drop out) akibat mahalnya
biaya pendidikan; dan banyaknya rakyat yang menderita mal nutrisi akibat
melambingnya biaya kesehatan, sehingga Pemkab Jembrana memutuskan untuk
menggratiskan biaya kebutuhan dasar masyarakat. Prestasi Jembrana dalam
membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat dasar (SD) hingga menengah atas
(SMA). Pemkab Jembrana juga membebaskan biaya kesehatan kepada rakyatnya
dengan mengikutsertakan rakyatnya pada program Jaminan Kesehatan Jembrana
(JKJ). Selain itu, Pemkab Jembrana juga melakukan penguatan ekonomi rakyat
secara langsung program penyediaan dana bergulir dan dana talangan. Semua itu
4
dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengubah
persepsi pemerintah yang melayani masyarakat bukan pejabat yang ingin dilayani
masyarakat.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana reformasi birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik di
Pemerintah Kabupaten Jembrana?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi dalam menyediakan
pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Good Governance
Menurut UNESCAP dalam good governance memiliki 8 karakteristik
utama. yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan,responsif,
efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Guna menjamin
bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan
dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam
pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang
dan masa depan masyarakat. Menurut BAPPENAS dalam http://bappenas.go.id
pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan
orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan
wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan
aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola
atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara
atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang
demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah government lebih
mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang
mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak
rakyat. Sedangkan governance memiliki arti yang lebih kompleks dibanding
government karena menyangkut pilar-pilar good governance itu sendiri.
Pengertian tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2007: 17) yang menyatakan
bahwa governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.
World bank dalam http://governance-indonesia.com memberikan defenisi
governance sebagai “the way state power is used in managing economic and
social resources for developmet of society”. Sementara itu, United Nation
Development Program (UNDP) dalam Osborne dan gaebler (2008: 135)
mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini
World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya
sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyrakat, sedangkan
UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam
6
pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan
kebijakan (policy strategy formulation). Economic governance mengacu pada
proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah
pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi
pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance.
Pengertian good governance sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik.
Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi
tumbuhnya aktivitas usaha. Ada 3 pilar dalam good governance yaitu Negara,
swasta dan masyarakat. Negara; berfungsi menciptakan lingkungan politik dan
hukum yang kondusif. Swasta; mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat; mewadahi interaksi sosial
politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam
aktivitas ekonomi sosial dan politik.
Prinsip-prinsip Good Governance
Menurut Bappenas dalam http://bappenas.go.id, ada empat belas nilai yang
menjadi prinsip good governance yaitu :
a. Wawasan ke depan (Visionary)
Semua kegiatan pemertintah berupa pelayanan publik dan pembangunan
diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi
pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah
perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing
sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. Rencana
Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan
menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.
7
b. Transparansi (Transparancy)
Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-
pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat
transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah
komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun
elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.
c. Partisipasi Masyarakat (Participation)
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung
maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian
kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan
sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan
masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.
d. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan
kebijkan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku
untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di
pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarkat yang bertanggung
jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan
dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
e. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu
sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini
mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan
8
kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan
kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.
f. Demokrasi (Democracy)
Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah
dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif
menyurakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga
eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus sehingga kebijakan
publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.
g. Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency)
Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan
aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu
sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan
memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat
kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada perlu di
evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.
h. Daya Tanggap (Responsiveness)
Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai
akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat
tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus
menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau
program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan
masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk
lainnya.
i. Efisien dan Efektif (Effieciency and Effectiveness)
Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan
memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam
rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
j. Desentralisasi (Decentralization)
9
Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah
disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di
bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Penerapan
prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya
pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan
sumber daya lembaga dan aparat pada tingkatan yang lebih bawah sekaligus dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya yang ada
dapat digunakan secara proposional.
k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil
Society Partnership)
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan
perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Kemitraan
harus didasarkan pada kebutuhan yang rill (demand driven) seperti dengan
pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.
l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Comitment to Reduce
Inequality)
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan
mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan
menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat serta
kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam
masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.
m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental
Protection)
Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap
berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup
semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus
mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak
lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.
10
n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)
Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan
secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak
merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang
kompetitif.
B. Birokrasi
Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis bureau yang
berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur (M.
Mas’ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip M. Mas’ud Said
(2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan
keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis
oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke seperti yang
dikutip M. Mas’ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi dan
pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas
dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah
dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan
keahlian di bidangnya.
Menurut Pfiffner dan Presthus seperti yang dikutip M. Mas’ud Said
(2007:4) mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian,
jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan
program-programnya. Berdasarkan konsepsi legitimasi, Weber seperti yang
dikutip oleh M. Mas’ud Said (2007:5) merumuskan proposisi tentang penyusunan
sistem otoritas legal yakni:
1. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;
2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya
yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu;
3. Jabatan tersusun secara hierarki yang disertai dengan rincian hak-hak control
dan pengaduan;
4. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun
secara legal;
5. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai
individu pribadi;
11
6. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;
7. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan menjadikan kantor sebagai
pusat organisasi modern;
8. Sistem otoritas legal memliliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya
sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.
Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam
menggerakkan organisasi karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan
tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi menurut Max Weber sebagai
suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan
tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk
mengisi peran-peran tersebut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006:53).
Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah
yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara
sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Wahyudi Kumorotomo,
2009:74). Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengertian birokrasi adalah sistem administratif dan pelaksanaan tugas keseharian
yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan
tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh
orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya. Dalam bidang
publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan
secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti,
dan mudah dikendalikan.
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga
memberikan kesejahteraan dan rasa masyarakat banyak. Proses reformasi yang
harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus
menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan
konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi ke arah
birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional yang dalam tataran empirik
12
dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (public
service).
Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan
pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.
Demikian pentingnya pelayanan publik oleh pemerintah ini sehingga sering
dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu rezim pemerintah terlebih sekarang
terdapat paradigm good governance (kepemerintahan yang baik) dikedepankan
dimana akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dijadikan tolak ukur dalam
pelayanan publik.
Menurut Sofian Efendi dalam (Miftah Thoha, 2007:18), untuk menciptakan
birokrasi yang efisien, efektif, dan responsive dalam rangka mendukung tata
kepemerintahan yang demokratis serta ekonomi nasional, pemerintah seharusnya
menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi yang bertujuan:
a Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi;
b Meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajeman berbasis
kinerja;
c Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan
publik yang maksimal;
d Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang professional,
apolitikal, netral, transparan, dan akuntabel.
Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk
hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik. Birokrasi harus
netral dan bukan sebagai alat politik sehingga ia bebas untuk bersinergi dan
berinteraksi dengan pengguna jasa yang pada hakikatnya adalah kepentingan
pelayanan untuk masyarakat.
Untuk merespon secara tepat isu-isu pokok tata kepemerintahan yang baik dan
meningkatkan kapasitas birokrasi publik yang akan berkembang, maka dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi perlu penerapan reformasi pelayanan publik.
Reformasi pelayanan publik diarahkan pada peningkatan cakupan dan mutu
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
13
C. Otonomi Daerah
Pengertian Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004
pasal 1 ayat 5 adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Daerah Otonom Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasl 1 ayat 6
menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan
Republik Indonesia.Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi
Ibrahim, 1991:50) bahwa daerahotonom adalah bagian organis daripada negara,
maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan
kata lain tetap terikat dengan negarakesatuan. Daerah otonom ini merupakan
masyarakat hukum yaitu berhak mengatur danmengurus rumah tangganya
sendiri.Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daeraha. Hakekat Otonomi
DaerahPelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan
pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.
Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan
dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan
dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan
untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar
belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran
statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun
pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama
14
untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat
kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)
Tujuan Otonomi Daerah Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service)
dam memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: Meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya tujuan otonomi daerah
menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama
yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan
peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban
pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang
untuk koordinasi tingkat lokal.
Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu eksis dalam
sebuahorganisasi modern, baik dalam organisasi publik maupun dalam organisasi
non publik.Dalam sebuah sistem negara (baik dalam negara federal maupun
negara kesatuan), keduakonsepsi ini bahkan menentukan derajat hubungan antara
pemerintah pusat danpemerintah daerah (atau negara bagian). Karena itu, tidak
kita temukan sebuah negarayang hidup hanya dengan sentralisasi atau hanya
dengan desentralisasi. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat dalam
ruang globalisasi tidak menyurutkan perannegara pusat sebagai motor dan
moderator antara negara nasional dan negarainternasional. Peran negara pusat
tersebut, tercakup dalam konsepsi sentralisasi.Sebaliknya, menguatnya identitas
masyarakat lokal (lokalisasi) menuntut ruang gerak pemerintah daerah dan
masyarakat setempat untuk mengatur dan menguruskebutuhannya sendiri.
Tuntutan inilah yang melahirkan program desentralisasi. Globalisasi dan
lokalisasi (disebut juga dengan glokalisasi) adalah dua kekuatan dalammasyarakat
yang bergerak dalam arah berlawanan tetapi saling mempengaruhi.
15
Refleksikeduanya terkandung dalam sentralisasi dan desentralisasi. Meskipun
sentralisasi dandesentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu ada dalam sistem
negara, terdapatbeberapa kewenangan dan urusan yang tabu untuk
didesentralisasikan. Kewenangantersebut lazimnya berkaitan dengan keutuhan
kedaulatan negara serta kesatuan hukumdan ekonomi nasional. Diantara
kewenangan tersebut antara lain; kewenangan luar negeri,kewenangan pertahanan
dan keamanan dan kewenangan peradilan. Sebaliknya, terdapatbeberapa
kewenangan, yang karena tuntutan efisiensi, efektivitas dan kedekatanpartisipasi
masyarakat, diselenggarakan oleh pemerintah daerah (atau negara bagian).Pada
awalnya, konsepsi desentralisasi politik (dikenal juga sebagai devolusi)
dapatdipahami sebagai pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan
kepada unit-unit pemerintahan di daerah yang memiliki independensi terhadap
pemerintah pusat. Kontrol pemerintah pusat lazimnya bersifat tidak langsung dan
bertindak hanya sebagaisupervisor (Rondinelli, Nellis, Cheema, 1983).
16
BAB III
PEMBAHASAN
A. Reformasi birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik di
pemerintah kabupaten jembrana
Gambaran Umum Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali
membujur dari barat ke timur pada posisi 8o 09’30”- 8
o 28’02” LS dan 114
o
25’53” - 114o 56’38” BT dengan luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 %
dari luas wilayah Pulau Bali.
Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng dan Selat Bali
Sebelah Timur : Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Selat Bali
Luas wilayah Kabupaten jembrana adalah 841.800 atau 14.96 % dariluas wilayah
pulau Bali. Jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana tahun 2011adalah sebanyak
31.573 jiwa. Ibukota kabupaten Jembrana yaitu Negara. Secaraadministrasi
Kabupaten Jembrana tebagi atas 5 kecamatan, yaitu :
Melaya: Luas kecamatan Melaya yaitu 197,19
Negara : Luas Kecamatan Negara yaitu 126,6
Jembrana: Luas Kecamatan Jembrana yaitu 93,87
Mendoyo: Luas Kecamatan Mendoyo yaitu 294,49
Pekutatan: Luas Kecamatan Pekutatan yaitu 129,64
Susunan organisasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana dikepalai
olehBupati dan Wakil Bupati Jembrana. Pusat Pemerintahan di Civic
CentrePemerintahan di Jalan Untung Surapati Negara. Seluruh Dinas (SKPD)
pelaksana jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berada dalam
satugedung terpadu, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan
kepadamasyarakat berada dalam satu gedung bersama Sekertaris Daerah
KabupatenJembrana selaku Kepala Sekertariat Daerah.
17
Reformasi Birokrasi Kabupaten Jembrana
Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat
sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh
oleh Daerah lainnya diIndonesia. Sejumlah program tersebut dibagi empat
kelompok bidang yakni bidangpendidikan; perekonomian, tenaga kerja dan
kependudukan; pertanian; serta perizinan dan struktur pemerintahan. Dalam
bidang pendidikan, terdapat lima program yaitu: pembebasan biaya sekolah SD-
SMU Negeri dan program beasiswa untuk siswa SD-SMU
Swasta;pembangunan/perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant dan
regrouping sekolah; pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan
pendidikan; peningkatankesejahteraan guru melalui penambahan insentif
tambahan; serta penyelenggaraansekolah kajian untuk mencetak anak didik yang
memiliki disiplin tinggi, budi pekerti,keterampilan, ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) serta mempunyai wawasan global.
Dalam hal pembangunan/perbaikan gedung sekolah negeri baik berupa
ruang kelas baruatau ruang penunjang lainnya, maka pola yang dipilih untuk
dilaksanakan adalah melaluipola block grant bukan proyek seperti yang selama
ini biasa dilakukan di daerah-daerahlainnya. Pola ini dilakukan dengan
mengedepankan partisipasi masyarakat melaluikomite sekolah yang ada, sehingga
pembangunan sarana dan prasarana pendidikantersebut diharapkan sesuai dengan
apa yang diharapkan masyarakat. Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten hanya
memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa dana ataumaterial untuk bangunan
yang akan direhab/buat. Pemilihan pola block grant dilakukan selain untuk
memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat juga bertujuan untuk melakukan
efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal dengan sasaran akhir
yanglebih maksimal. Dengan pola ini diharapkan dapat dilaksanakan
rehab/perbaikan gedungSD, SMP, maupun SMU dengan menggunakan biaya dari
APBD dan DAK yang minimalnamun dengan hasil yang lebih optimal.
Dalam bidang perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, terdapat
sembilan programyaitu: dana bergulir; pemberian alat kerja kepada kelompok
masyarakat; pelatihan danpenempatan kerja di kapal pesiar; pelatihan dan
pemagangan kerja di Jepang; info bursatenaga kerja di Dinas Kependudukan,
18
pembebasan biaya pembuatan KTP dan AkteKelahiran; undian berhadiah KTP;
serta asuransi kematian bagi pemegang KTP.
Dalam bidang pertanian, terdapat tiga program yaitu: program inovasi
dalam pemberiandana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani,
pemberian dana talangankepada petani cengkeh, dan pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan untuk areal pertanian.Dana talangan pemberian gabah petani dilakukan
dalam rangka mengatasi kesulitanpetani terkait dengan murahnya harga gabah
pada waktu musim panen raya. Program inidilakukan dengan pola kemitraan
antara Pemerintah Kabupaten, KUD dan Kelian Subak.Pemerintah Kabupaten
memberikan bantuan dana kepada KUD yang kekurangan danantuk membeli
gabah petani melalui Kelian Subak. Selanjutnya Pemerintah Kabupatenmembeli
beras dari KUD untuk memenuhi kebutuhan beras PNS.
Selain untuk untuk menanggulangi anjloknya harga gabah petani pada
musim panen puncak, program ini juga bertujuan agar KUD sebagai lembaga
pemasaran (tata niaga) beras/gabah dapat menampung gabah petani, dan
menciptakan rasa agar masyarakat Jembrana lebihmencintai dan memanfaatkan
produksi petani lokal. Sejumlah manfaat yang dirasakandari keberadaan program
ini antara lain adalah harga gabah petani yang tidak lagi anjlok meskipun pada
saat musim panen puncak, KUD dapat lebih berperan sebagai lembagapemasaran
hasil pertanian utamanya gabah/beras karena mendapat bantuan dana dari
Pemerintah Kabupaten berupa uang muka pembayaran beras bagi PNS, serta
PemerintahKabupaten sendiri dapat memenuhi kebutuhan beras bagi PNS
dilingkungannya denganharga sesuai kesepakatan.
Dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan terdapat enam
program, yaitu:pelayanan izin satu atap, perubahan struktur organisasi Pemerintah
Kabupaten sesuaidengan PP 8/2003; absensi pegawai Pemerintah Kabupaten
dengan menggunakan handkey; pembentukan tim owner estimate (OE) dalam
pengadaan barang dan jasa;pemberian insentif tahunan bagi pegawai Pemerintah
Kabupaten; dan pembatasanpenggunaan kendaraan dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana. Tim Owner Estimate (OE) adalah sebuah tim
yang dibentuk oleh Bupati untuk menilainilai sebenarnya dari suatu proyek
pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya tim OE inidapat dilakukan efisiensi
19
penggunaan dana dalam pelaksanaan proyek pengadaan barangdan jasa tanpa
mengurangi spesifikasi dan volume dari proyek pengadaan barang dan
jasatersebut. Penggunaan tim OE ini juga didukung oleh kebijakan Bupati
untuk mensentralisasikan proyek pengadaan barang dan jasa melalui 1 (satu) pintu
di tingkatKabupaten, dan adanya nilai standar yang sama dalam belanja barang
yang dilakukanoleh unit-unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Standar harga tersebutdibuat melalui sebuah survei harga pada sejumlah
tempat/toko dan senantiasadiperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1. Peranan Kepala Daerah Dalam Melakukan Reformasi Birokrasi
Adapun langkah-langkah yang dilakukan Winasa dalam reformasi
birokrasi, yakni: pertama. Restrukturisasi organisasi pemerintahan, dari struktur
yang gemuk menjadi ramping. Secra normatif, terobosan Winasa untuk
melakukan perampingan birokrasi ini sesungguhnya diperkuat oleh kerangka
regulasi nasional, terutama Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 dan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah.
Tujuan dari pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah ini adalah untuk
memastikan efisiensi dalam aktivitas di pemerintahan daerah, baik tingkat
provinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan jumlah
minimal unit-unit pemerintahan (dinas, kantor dan badan) yang ada lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten. Latar belakang kelahiran kedua Peraturan
Pemerintah ini karena kecenderungan pemerintah daerah untuk menambah jumlah
instansinya dan pegawai didalamnya yang berakibat pada beban yang harus
ditanggung anggarannya oleh pemerintah daerah dalam hal membayar gaji para
pegawai dan biaya anggaran terhadap instansi tersebut, tentunya hal ini sangat
mendukung gagasan Winasa untuk melakukan reformasi birokrasi atau apa yang
ingin dicapai oleh kedua Peraturan Pemerintah tersebut sejalan dengan ide Winasa
untuk mengurangi pemborosan anggaran publik. Di Pemerintah Jembrana,
langkah perampingan dilakukan dengan memotong jumlah dinas dari 9 menjadi 7,
jumlah kantor berkurang sebanyak 7 kantor dan jumlah badab tetap, yakni 2.
implikasinya, restrukturisasi ini membawa cukup banyak hilangnya jabatan dalam
20
struktur organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana.
Langkah Kedua, yang dilakukan Winasa adalah menerapkan strategi
profesionalisasi birokrasi daerah melalui mekanisme rekruitmen yang berbasis
kompetisi. Salah satu inovasi yang menarik dari Pemerintah Kabupaten Jembrana
adalah mekanisme lelang jabatan dan fit and poper test yang diadakan secara
berkala. Lelang jabatan (job tender) dilakukan untuk pejabat esolon 3 dan 4,
sedangkan fit and proper test dilakukan untuk jabatan esolon 1 dan 2. dalam
lelang jabatan, setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administrative berupa
tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk
mengisi lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh tim penyeleksi
yang keputusannya ditentukan oleh bupati. Sedangkan pelaksanaan fit and prover
test dilakukan tim dari Universitas Udayana Denpasar. Hasil dari fit and prover
test akan diberikan kepada bupati. Selain itu, langkah ini juga sebagai resep yang
digunakan Winasa untuk menghilangkan perilaku KKNK di antara pegawai di
Pemerintah Kabupaten Jembrana, mengingat pada dekade sebelumnya
penempatan seorang PNS dalam jajaran birokrasi masih terdapat peluang untuk
melakukan KKNK (korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme). Winasa juga
melakukan terobosan-terobosan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan
sumber daya manusia, khususnya jajaran pegawai negeri sipil sebagai
penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Berbagai terobosan itu seperti,
penyelenggaran diklat penjenjangan pegawai, semacam ADUM, ADUMLA, dan
lainnya, yang diselenggarakan dengan swadaya oleh Pemerintah Kabupaten
Jembrana, sambil bergendangan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan.
Langkah ketiga adalah memperkuat agenda restrukturisasi dan
profesionalisasi birokrasi dengan strategi pendukung, berupa efisiensi
pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan yang dikenal
dengan nama sisdur (sistem dan prosedur). Perbaikan sistem keuangan dilakukan
pada saat bersamaan dengan penataan kelembagaan birokrasi daerah. Pada
dasarnya, sistem dan prosedur terdiri dari empat perubahan mendasar yaitu, Tim
Penilai Independen, Sistem Gudang, Owner Estimated dan Penghapusan Sistem
Honor. Sistem Gudang dalam hal ini, digunakan untuk lebih menyempurnakan
efisiensi dalam prilaku celah-celah terjadinya KKN di dalam setiap perilaku
21
birokrasi ketatapemerintahan di Kabupaten Jembrana, Sistem Gudang ini
diterapkan dengan manajemen control pada sisi masuknya barang , maka dengan
cara ini setiap pembelian dan pengeluaran barang harus melewati satu pintu.
Langkah keempat yang menarik dari strategi reformasi birokrasi di
Jembrana
adalah prinsip reward and punishment dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Bupati tidak segan-segan memberikan hukuman kepada staff yang memiliki
kinerja yang buruk, di samping menerapkan mekanisme punishment, Jembrana
juga menjamin kesejahteraan aparatur birokrasi daerah dengan mekanisme
insentif, berupa ; uang daging babi seluruh pegawai negeri sipil di Jembrana, gaji
ke-13 dan ke-14, pemberian dan kesejahteraan aparat desa, bantuan operasional
BPD, bonus peninkatan kesejahteraan sebesar 1 juta bagi seluruh pegawai, biaya
operasional bagi kepala desa, biaya operasional bagi klian Banjar dan lain-
lainnya.
Sementara, langkah yang dilakukan Winasa dalam ketenegakerjaan adalah
dengan menjalin berbagai hubungan serta koneksinya, juga menjalin kerja sama
sister city dengan Kabupaten Okayama, Jepang. Dengan kerja sama di bidang
tenaga kerja ini, diharapkan masyarakat Jembrana akan memiliki peluang
mendapatkan pekerjaan di Okayama, Jepang. Karena dengan sistem magang di
Jepang itu, masyarakat Jembrana akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain
keuntungan finasial yang jauh lebih besar dibandingkan menjadi tenaga kerja di
Indonesia, keuntungan lainnya adalah berupa pengalaman kerja seperti
penyerapan etos kerja masyarakat Jepang dan terjadinya alih teknologi.
2. Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan
Pasca pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan
bergabungnya
beberapa intansi vertikal yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam intansi
Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
8 Tahun 2000, maka dibentuklah “Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Jembrana” yang baru, yang sesuai dengan amanat PP. No. 84 Tahun
2000 tersebut. Hal ini diimplementasikan dalam Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Jembrana Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2000. sedangkan untuk
22
merampingkan organisasi pemerintahan daerah sehingga dapat berfungsi lebih
efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2003, yang disesuaikan dengan keberadaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten
Jembrana. Adapun hasil perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten
Jembrana sesuai dengan Perda No. 7, 8, dan 9 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.
84 Tahun 2000 dengan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana
berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah ( PP)
No. 8 Tahun 2003.
3. Strategi Pemanfaatan Aset Daerah
Menurut I Komang Wiyasa, ada tiga kunci yang mendasari langkah-langkah
strategi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pemanfaatan dan
mengadakan sarana dan prasarana sebagai penunjang aktifitas pemerintahan dan
pelayanan kepada mas yarakat. K etiga kunci ters ebut adalah, K ebutuhan, M
anfaat, dan Berkesinambungan.
Langkah-langkah itu dikenal sebagai “Empat Langkah Efisiensi Pemanfaatan dan
Pengelolaan Aset Daerah”.
a. Melakukan relokasi bagi seluruh lembaga dan organisasi yang berada di
bawah payung Pemerintah Kabupaten Jembrana, baik setingkat dinas,
kantor maupun bagian, ke dalam satu kompleks perkantoran yang
terintegrasi bahkan berada di bawah satu atap.
b. Melakukan langkah-langkah efisiensi pemanfaatan aset daerah, baik aset
tidak bergerak maupun aset bergerak secara maksimal.
c. Menerapkan pola pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah maupun
publik sebagai kegiatan rutin dari dinas instansi terkait, dan bukan
diproyekkan seperti yang diterapkan sebelumnya.
d. Pola pemeliharaan gedung dan perkantoran milik Pemerintah Kabupaten
Jembrana dilakukan dengan sistem keberlanjuatan melalui “Engenering
system.
4. Manajemen Pengelolaan Dana / Anggaran
Ada beberapa kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemerintah
Kabupaten Jembrana dalam rangka pengelolaan dana dan anggaran yang dimiliki.
23
Mulai dari Sistem Perencanaan Anggaran, Pemanfaatan atau Pendayagunaan
Anggaran, Manajemen Kontrol atas Pemanfaatan Anggaran, serta Sistem dan
Mekanisme Alur Uang/Dana yang harus dikelola, sehingga memudahkan kontrol
dan pelaporannya. Pengelolaan anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten
Jembrana mencoba menerapkan pola baru, yang disebut sebagai Pola OE (Owner
Estimate). Dalam arti, anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD
tidaklah diperlakukan sebagai standar seperti apa yang terjadi dahulu, tetapi OE
yang dibuat oleh konsultan independenlah yang menjadi acuan. Diharapkan,
dengan penerapan pola OE ini, akan tercapai efisiensi pengelolaan dana tanpa
harus mengganggu atau mengurangi mutu hasil kerja. Selain itu, dengan pola OE,
pola pengawasan terhadap keberadaan mutu proyek dapat dilakukan secara
maksimal. Karena semuanya sudah terstandarisasikan dengan baik.
Selanjutnya, I Komang Wiyasa menambahkan bahwa setelah dilakukan
dalam beberapa tahun terakhir, ternyata pola OE ini sangat menguntungkan dari
sisi pemerintahan, karena nilai efisiensinya sangat tinggi. Demikian juga dari sisi
pelaksanaan proyek atau atau perusahaan, pola OE ini memaksa perusahan-
perusahan yang ada untuk berperilaku professional. Karena tanpa dukungan
profesionalisme, maka sebuah perusahan akan sulit untuk ikut bersaing dan
berpartisipasi. Karena pola OE ini lebih menekankan pada bobot nilai dan
kualitas. Artinya, profesionalisme merupakan harga mati yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Selain itu, Maya juga mengemukkan bahwa dengan
menerapkan pola OE di dalam penyelenggaraan berbagai proyek pembangunan,
dari sisi efisiensi pemerintah sangat diuntungkan. Karena dengan pola ini dapat
dilakukan penghematan-penghematan yang kalau dihitung-hitung nilainya lebih
dari 30% atas nilai anggaran yang tertera di dalam pos-pos anggaran (APBD).
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Adapun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintahan Kabupaten
Jembrana untuk meningktakan kualitas sumber daya manusia penyelenggara
birokrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut:
Melakukan standarisasi pendidikan minimal S-1 bagi penyelenggara
birokrasi pemerintahan dan pembangunan yang menduduki jabatan, baik
jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
24
Bekerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan professional di bidang
peningkatan somber daya manusia, dalam rangka penempatan dan
pengisian jabatan-jabatan di dalam organisasi pemerintahan, sehingga
benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PNS yang ingin meningkatkan
jenjang pendidikan dengan pola subsidi dan bea siswa. Termasuk bagi
tenaga guru / pendidik dan tenaga kesehatan.
Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga akademis dan pendidikan
tinggi seperti Universitas Airlangga-Surabaya, dalam rangka memberikan
kesempatan kepada PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya ke
jenjang S2.
Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan ilmiah seperti
BPPT dan PAL.
Menyelenggarakan berbagai bentuk program pendidikan bagi peningkatan
profesionalisme kerja penyelenggara birokrasi pemerintahan secara
berkesinambungan, berkerjasama dengan berbagai lembaga diklat, baik berupa
diklat perjenjangan maupun diklat yang bersifat praktis dan aplikatif.
25
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang
ada di Indonesia yang berhasil melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara merata, terjangkau, dan
diperuntuhkan dengan standar gratis. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten
Jembrana mampu menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang handal dan
profesional. Upaya serius yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya, Pemerintah Jembrana
menjadi salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang bisa memberikan
berbagai pelayanan umum secara gratis. Hal ini, dapat kita lihat dari tiga pilar atau
program yang diciptakan atau menjadi program unggulan Kabupaten Jembrana
dalam pelayanan umum terhadap masyarakat. Adapun ketiga pilar tersebut,
yakni pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kedua, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan ketiga, peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga
program unggulan Pemerintah Kabupaten Jembrana di atas merupakan bukti
kongkrit keberhasilan kabupaten tersebut dalam melakukan pengelolaan sistem
birokrasi atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi.
Terdapat tiga kunci utama yang dilakukan atau harus dimiliki Pemerintah
Kabupaten Jembrana pasca reformasi, yakni pemimpin yang pro terhadap rakyat,
menciptakan hubungan yang sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan
adanya dukungan dari aparat birokrasi. Selanjutnya, langkah yang ditempuh,
yakni melakukan penataan kembali birokrasi, baik dalam hal kelembagaan,
kepegawaian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Jembrana dalam melakukan reformasi, tentunya terdapat sejumlah faktor yang
mempengaruhi dari keberhasilan tersebut yaitu, Adanya komitmen kepala
daerah dan peranannya dalam usahanya melakukan reformasi birokrasi,
Restrukturisasi kelembagaan , Pemberdayaan sumber daya manusia birokrasi,
Strategi pemanfaatan aset daerah, dan Manajemen pengelolaan dana / anggaran.
26
B. Saran
Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas
pelayanan maka pemerintah haruslah memperbaiki system pelayanan hal
ini di karenakan takutnya ketidak percayaan masyarakat kepada
pemerintah yang menjalankan pelayanan.
Diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih berpartisipatif dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance,
pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
baik, bersih, dan berwibawa, serta pencegahan dan percepatan
pemberantasan korupsi.
Mengupayakan penataan perundang-undangan, dengan menyelesaikan
rancangan undang-undang yang telah ada, Agar reformasi birokrasi guna
mencegah buruknya birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya
legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.
27
DAFTAR PUSTAKA
Prasojo, Eko dan Kurniawan, Teguh. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good
Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia.
Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui http://staff.ui.ac.id
Effendi, Sofian. 2000. Reformasi Administrasi Negara. Diakses pada tanggal 11
Juni 2014 melaui sofian.staff.ugm.ac.id
Ikhwan, Khairul. tt. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten
Jembrana Provinsi Bali. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui
http://pustaka.unpad.ac.id
Centaury, Tyo. 2010. Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pelayanan Publik dan
Berantas Korupsi. Diakses pada tanggal 11 Juni 2014 melalui
http://tyocentaury.wordpress.com
(http://journal.unair.ac.id/filerPDF/REFORMASI%20DAN%20PEMBANGUNA
N%20LEMBAGA.pdf
(https://www.academia.edu/2463830/Reformasi_Birokrasi_dan_Good_governanc
e_Kasus_Best_Practices_dari_Sejumlah_Daerah_di_Indonesia Diakses
pada tanggal 11 Juni 2014
(http://id.scribd.com/doc/119146524/Jembrana-Rapi) Diakses pada tanggal 11
Juni 2014
(http://jembranakab.go.id/files/LKPJ_2011/BAB_II_LKPJ.pdf) Diakses pada
tanggal 11 Juni 2014
(http://makalahme02.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-reformasi-birokrasi-
di.html#_) Diakses pada tanggal 11 Juni 2014
top related