PARADIGMA DAN ORIENTASI KEBIJAKAN MARITIM · PDF filePelabuhan Interaksi antar pulau Export-import Rute layar Awak kapal Armada kapal Peran swasta Masyarakat INSTRUMEN Deregulasi Perbaikan
Post on 03-Feb-2018
229 Views
Preview:
Transcript
SEMINAR NASIONAL REVITALISASI MARITIM WIILAYAH TIMUR, 10 MEI 2011,
PARADIGMA DAN ORIENTASI
KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA10 May 2011
SAUT GURNING
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
(ITS) SURABAYA
Mobile Phone : 08214006-563
Email: sautg@its.ac.id
Garis Besar Presentasi
• PENGERTIAN KEBIJAKAN
• INDIKATOR KEBIJAKAN MARITIM
• ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT NASIONAL
• PERKEMBANGAN KEPELABUHANAN NASIONAL
• PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN
• PERSPEKTIF PERKEMBANGAN MASA DEPAN
• PELUANG INDONESIA TIMUR
Pengertian Kebijakan (Policy)
Hogwood & Gunn (1984):
a. Sebagai label dari sebuah aktivitas
b. Sebagai ekspresi dari sebuah tujuan umum
c. Sebagai proposal khusus
d. Sebagai keputusan dari pemerintah
e. Sebagai formal otorisasi
f. Sebgai sebuah program
g. Sebagai tujuan (target)
h. Sebagai manfaat yang diinginkan
i. Sebagai sebuah teori
j. Sebagai sebuah proses
Strata Kebijakan Publik
1. Nasional
a. Wewenang: MPR, DPR, Presiden
b. Produk : UUD, UU, PERPU
2. Umum
a. Wewenang: Presiden
b. Produk: PP, Keppres, INPRES
3. Pelaksanaan
a. Wewenang: Menteri dan Kepala LPND
b. Produk: Kepmen, Keputusan Administratif
Kebijakan Maritim
Definisi:
perilaku negara berkenaan dengan isu industri
maritimnya. Sifat kebijakan maritim sebuah
pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuah
degradasi antara ekstrim intervensi dan penerapan
kebebasan ala “laissez-faire” atau berada di antara
kualitas kedua set-up tersebut.
Land
Transportation /
hauliers
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Port Operations
and derived
services
Shipping
Service
Port Operations
and derived
services
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Land
Transportation /
hauliers
CORE ACTIVITY OF TRADE
BETWEEN MARKET
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
BUYER
SELLER
PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM
INFORMATION
KEBIJAKAN MARITIM DAN PROSES EKONOMI MAKRO
Land
Transportation /
hauliers
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Port Operations
and derived
services
Shipping
Service
Port Operations
and derived
services
Storage services
and cargo
agency,and third
parties
Land
Transportation /
hauliers
CORE ACTIVITY OF TRADE
BETWEEN MARKET
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
MODES OF
TRANSPORTATION
INDUSTRY OF FINANCE
(BANKING SYSYEM)
REGULATION AND
LAW
BUYER
SELLER
PERDAGANGAN LEWAT LAUT SEBAGI MOTIF KEBIJAKAN MARITIM
INFORMATION
REGULASI EKONOM
UNCTADI
Liner Code
Registrasi
pelayaran
WTO
Akses Pasar
Kebijakan Nasional
Most favourite
nations (MFN)
OECD
EU, USA
Kompetisi yang fair
Anti-trust
Anti-dumping
REGULATOR
NASIONAL
REGULASI TEKNIK
IMO
SOLAS
MARPOL
SCTW
ISM CODE
COLREG
OPRC/90 / OPA 90
UNEP
ISO
Standar Teknis
Standar Kualitas
KLASIFIKASI (IACS)
PORT STATE
CONTROL
FLAG STATES
REGULASI SOSIAL
ILO
Standar gaji
Sertifikat dan
kompetensi
ITF
Kesejahteraan
Pelaut
Pembayaran
minimum
Standar Kerja
REGULATOR
NASIONAL
CAKUPAN REGULASI DAN HUKUM INTERNASIONAL
MASUKAN SECARA INSTRUMENTAL
UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UU KETENEGAKERJAAN, UU OTODA, PERDA
PERATURAN PEMERINTAH DI SEKTOR KEPELABUHANAN, BANDARA UDARA, PERDAGANGAN, DAN
BEACUKAI
KEBIJAKSANAAN FISKAL
SUBYEK / INSTITUSI
Dept. Perhubungan
Dept. Keuangan / BI
Dept. perdagangan
dan industri
Kementrian BUMN
Dept. Tenaga Kerja
Kepolisian
PT. Pelindo
Perusahaan Pelayaran
Asosiasi PBM
Asosiasi TKBM
Lembaga Pendidikan
Pertamina dan lainnya
OBYEK
Pelayaran
Kargo
Penumpang
Pelabuhan
Interaksi antar
pulau
Export-import
Rute layar
Awak kapal
Armada kapal
Peran swasta
Masyarakat
INSTRUMEN
Deregulasi
Perbaikan
dunia usaha
Partnership
Asas cabotage
Pendanaan
Konsolidasi
Perdagangan
Dana swasta
Mortgage
SDM / awak
Efisiensi
TARGET
Peningkatan daya
saing
Prinsip Cabotage
Fair-share antara
armada nasional
dan asing
Jasa yg lebih cepat
Lingkungan dan
keselamatan
Efisien
Berkelanjutan
Keamanan dan
keselamatan negara
INPUT BERDASAR KONDISI LINGKUNGAN
Praktek dan pola perjanjian maritime, perkembangan kapal dan teknologi informasi, kerjasama
regional (AFTA, APEC, WTO/GATT, masukan dari universitas/akademik, media, masyarakat,
regulasi beacukai, kebijakan moneter, para pengusaha, kebijakan daerah (tingkat I dan II)
CAKUPAN REGULASI SECARA NASIONAL
PERTUMBUHAN
PERIODE (WAKTU)
PERTUMBUHAN
PROMOSI
INTERVENSI
PROTEKSI
SIKLUS PROSES KEBIJAKAN
Indikator Kebijakan Maritim
• Neraca pembayaran (Balance of Payment,
BOP)
• Besaran angkutan nasional (National
Carriage rate, NCR)
• Besaran jumlah awak kapal nasional
(National Seafarer Employment rate)
• Daya saing komoditas nasional (National
Competitiveness rate)
ISU-ISU TRANSPORTASI LAUT INDONESIA
ISU-ISU KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL (1936 - 20011)
Lokal Global
Penyediaan Kapasitas Paknov’88 Penguasaan Asing Cabotage Kolaborasi
Penyiapan SDM
Infrastruktur Dasar
Jaringan
Institusional Teknis
Asosiasi
Landasan Kebijakan
Pembatasan Asing
Penguatan Domestik
Keterlibatan Daerah
Partisipasi Swasta
Kedaulatan dan
Keamanan
Peningkatan kapasitas
Ekspor Non-Migas
Liberalisasi pelaku
Kolaborasi Asing
Korporatisasi
1936 1987 1988 2000 2005 2010-20111970
Kebijakan
terpusat
Kolaborasi
publik dan
Swasta
Pola dan
kebijakan
kolonial
INSTRUMEN KEBIJAKAN UTAMA MARITIM NASIONAL (1936 - 2008)
Sumber: Howard (2008)
PERSOALAN PELAYARAN NASIONAL
RENDAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL
DOMESTIK
LEMAHNYA DAYA DUKUNGAN INDUSTRI
GALANGAN NASIONAL
RENDAHNYA DAYA DUKUNG INDUSTRI
KOMPONEN KAPAL NASIONAL
KURANG BERSAINGNYA SDM DAN AWAK
KAPAL
PERSOALAN KEAMANAN SELAT MALAKA
POLARISASI PEDIDIKAN MARITIM INDONESIA
KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK YANG
MASIH BERORIENTASI KONTINEN (DARAT)
PERKEMBANGAN KEPELABUHAN INDONESIA
Otoritas/Adpel
Pusat
Anak Usaha
Cakupan Kota
Area Cabang
Skala
Korporasi
Kendali Jasa
DLKr/DLKP
Perusahaan
Milik Negara
19501964-1969
1969-1983
1983-1990 / 1991 1991-2010
Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia (1950-2011)
Jawatan Perusahaan
Negara / PN
1951-1964
PN + Port AuthorityBPP= reg + operator
Perumpel I-IV Perseroan/ PT PT. PELINDO I - IV
Otoritas Pelabuhan, OP
BUP Badan Usaha Pelabuhan
BUP
BUP
BUP
2011- selanjutnya
POLA PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA
0%
100%
PT.PELINDO
IIIPT.PELINDO
IV
Terbuka untuk
seluruh kargo
Dikelola Oleh
Negara
Seluruh Tipe
Pelayaran Liner/Trampers
Pelayaran
IdustrialFungsi Spesial
PT.PELINDO I PT.PELINDO
II
Yang Dikelola
oleh Pemerintah
Pusat Melalui
Ditjen Hubla
Yang Dikelola
Pemerintah
Daerah (Propinsi,
Kota/Kabupaten)
Pelabuhan
Perikanan
PELABUHAN UMUM
PELABUHAN KHUSUS
PELABUHAN KOMERSIAL
PELABUHAN NON KOMERSIAL
(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)
Area
NasionalInternasional
Lokal
Open Users Packaging
Reg
ulasi
Special
Users
Pen
gelo
laan
CargoCurahDermaga
Tambang
Dermaga
Pertanian
Dermaga
KehutananPelabuhan
Penyeberangan
Dermaga
Industrial
30%
pen
gu
asa
an
pa
sar
0%
100%
PT.PELINDO
IIIPT.PELINDO
IV
Terbuka untuk
seluruh kargo
Dikelola Oleh
Negara
Seluruh Tipe
Pelayaran Liner/Trampers
Pelayaran
IdustrialFungsi Spesial
PT.PELINDO I PT.PELINDO
II
Yang Dikelola
oleh Pemerintah
Pusat Melalui
Ditjen Hubla
Yang Dikelola
Pemerintah
Daerah (Propinsi,
Kota/Kabupaten)
Pelabuhan
Perikanan
PELABUHAN UMUM
PELABUHAN KHUSUS
PELABUHAN KOMERSIAL
PELABUHAN NON KOMERSIAL
(KANTOR PELABUHAN/KANPEL)
Area
NasionalInternasional
Lokal
Open Users Packaging
Reg
ulasi
Special
Users
Pen
gelo
laan
CargoCurahDermaga
Tambang
Dermaga
Pertanian
Dermaga
KehutananPelabuhan
Penyeberangan
Dermaga
Industrial
30%
pen
gu
asa
an
pa
sar
Pengelolaan Kepelabuhanan Baru
Nasional
SyahbandarMan
ag
ing
Operator Terminal Opr.Fasilitas
Pelayan
an
Otoritas Pelabuhan
PemerintahDaerah
MenteriPerhubungan
KementrianTeknis
T.O F.O. T.O. F.O.
Ken
dali
Op
era
ting
Reg
ula
ting
ORIENTASI KARGO
Peren
canaan
BIAYA
PRODUKSIPEMASARAN
KINERJA
TEKNIS
DIKOTOMI
REGULATOR
OPERATOR
UNSUR
SDM / TKBM
MEKANISME
TARIF DAN
KOMPETISI
LEMAHNYA
PRASARANA
SARANA
SECURITY
&
SAFETY
INDUSTRI
HINTERLAND
OVERLAPPING
INSTITUSI
TERBATASNYA
KEUANGAN
RELATIF
RENDAHNYA
Kualitas Jasa
Daya dukung
logistik
Daya
Kembang
Kredibilitas
Kapasitas
industri
maritim
KONTRAPRODUKTIF
NYA DAYA DUKUNG
REGIONAL
OTONOMI DAERAH / DESENTRALISASI
LEMAHNYA DAYA SAING PELABUHAN
LEMAHNYA
INDUSTRI
PELAYARAN
EFISIENSI OPERASI PELABUHAN (2010)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Chile
Philippines
Peru
Indonesia
USA
Russia
Mexico
Korea
Vietnam
Eropa
Taiwan
Malaysia
Australia
New Zealand
Japan
Canada
China
Hong Kong
Singapore
PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN
Komparasi Kebijakan Maritim Indonesia
(Li and Cheng 2007)
Komparasi Jumlah Awak Kapal Indonesia
(Li and Cheng 2007)
Komparasi Jumlah Angkutan laut nasional Indonesia
(Li and Cheng 2007, Oanh 2010)
NCR > 1 : Maju
NCR = 1 : Netral
NCR < 1: Proteksi
Perspektif Perkembangan
Maritim Ke Depan
Perubahan struktural pelayaran berbasis
Manajemen rantai suplai
Fordism Post-Fordism
• Economies of scale
• Standarisasi
• Berorientasi kuantitas
• Panjangnya siklus
• Berpola satu moda
• Terpusat & Regional
• Dukungan pemerintah
• Pengembangan kota
• Economies of scope
• Fleksibilitas
• Berorientasi kualitas
• Pendeknya siklus
• Berpola Multi-modal
• Operasi global
• Outsourcing
• Jasa nilai tambah
• Kluster kawasan
Perubahan strategik sektor kepelabuhanan
POLA OPERASI YANG DIINGINKAN
PENGGUNA JASA KE DEPAN
AutomatikManual Kebutuhan Perdagangan Internasional
Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan
DispersifKonsentrasiTujuan
Parsel KecilBulk Tipe Shipment
Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan
Demand-driven (tarik) Supply-driven (didorong) Model Distribusi
Real-time TerencanaPenggantian / Klaim
Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan
Cakupan LuasStrategisKonsumen
Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order
VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa
Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN
AutomatikManual Kebutuhan Perdagangan Internasional
Kontinu, Berdasarkan RegulasiMingguan dan BulananRekonfigurasi Pergudangan
DispersifKonsentrasiTujuan
Parsel KecilBulk Tipe Shipment
Lebih SiklusStabil, KonsistenPermintaan
Demand-driven (tarik) Supply-driven (didorong) Model Distribusi
Real-time TerencanaPenggantian / Klaim
Responsif dan FleksibelReaktif dan KakuKeinginan Layanan
Cakupan LuasStrategisKonsumen
Harian atau jamMingguanSiklus Waktu Order
VariabelDapat DiprediksiOrder Jasa
Berbasis Integrasi LogistikTraditional ServisPOLA DAN KEBUTUHAN
PELUANG INDONESIA TIMUR
• Kondisi geografis maritim yang kuat
• Investasi infrastruktur & suprastruktur
• Supply part of port services :
• Kluster Kawasan industri – Perdagangan
• Aliansi dengan investor domestik + asing
• Pengembangan kekuatan bahan-bahan
mentah
• Pengembangan industri nilai tambah
POTENSI JALUR PELAYARAN
Sumber : Gurning and Cahoon (2009)
Paradigma Pemda
Paradigma Non-kooperatif
• Pendekatan konflik;
• Orientasi take over aset
/bisnis BUMN pelabuhan;
• Fokus pada income,
kurang pada liability,
contoh : pemkab Gresik;
• Tidak concern pada
resiko pengelolaan
pelabuhan yang tinggi;
Paradigma Koperatif
• Pendekatan sinergis;
• Kompetisi sehat + pelayanan
yg lebih baik;
• Peningkatan ekonomi
daerah;
• Aliansi strategis;
• Keseimbangan antara hak
dan kewajiban;
• Pemberdayaan SDM daerah
Kesimpulan
• Bagaimana dengan prinsip mengelola
maritim Indonesia?
• Apakah asas cabotage masih perlu
dipertahanankan?
• Bagaimana dengan peran dan partisipasi
daerah
• Bentuk partisipasi publik dan swasta ?
• Potensi Indonesia Bagian Timur?
top related