Pancasila Sbg Implementasi Pemberantasan Kkn
Post on 18-Feb-2016
248 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA IMPLEMENTASI DALAM PEMBERANTASAN KKN
KELOMPOK 2
Ade Rezi AmeliaAprindhita Anggraini R. Daning Nindya F.A.Dinar Ajeng N.A.Dwi Arianita Wulan S.
Pengertian Korupsi,Kolusi,Nepotisme
• Korupsi– Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio
cartumpere = yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok
– Menurut Transparency Internasional: perlaku jabatan publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
– segi hukum, korupsi mempunyai arti: melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri dan merugikan keuangan negara
• Kolusi– suatu kesepakatan atau persetujuan dengan
18 tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan
– sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.
• Nepotisme – berasal dari istilah bahasa Inggris “Nepotism”
yang secara umum mengandung pengertian “mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya/kelompok/golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya.
– suatu perbuatan/tindakan atau pengambilan keputusan secara subyektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga/kelompok/golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu
Penyebab Munculnya KKN
• Belum adanya kesamaaan persepsi, tujuan dan kesamaan rencana tindak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
• Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi dan bertentangan.
• Sikap apatisme dan perilaku yang menganggap bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai suatu hal yang wajar dan normal.
• Sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel.
• Konsentrasi kekuasaan dalam mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pandangan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media masa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat
kecil.• Rakyat yang cuek, tidak tertarik atau
mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidak adanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau smbangan kampanye
Faktor penyebab korupsi yang paling signifikan di daerah adalah faktor politik dan kekuasaan
Nepotisme Faktor pengawasan
Dampak KKN
• Menyebabkan:– Rendahnya kualitas pelayanan publik– Timbulnya biaya ekonomi yang semakin
tinggi– Berkurangnya penerimaan negara– Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi– Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan
rakyat– Bertambahnya masalah sosial dan kriminal
• Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:– Perbuatan melawan hukum– Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana– Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi– Merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberantasan KKN
1. Ketuhanan sebagai Pondasi Spiritual 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Terima Kasih
top related